Polda Banten Diminta Kawal Berbagai Kasus Penyerobotan Tanah

KABARMASA.COM, BANTEN - Dugaan praktek penyerobotan dan mafia tanah yang melibatkan oknum perangkat desa masih marak di berbagai daerah. Seperti yang terjadi di Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten.

Hal ini berdasarkan laporan korban yang mengaku tanahnya diserobot kepada Polda Banten. Korban bernama Johariah melaporkan penyerobotan tanah dengan laporan polisi bernomor LP/B/75/III/2023/SPKT II Disreskrimum/Polda Banten tertanggal 27 Maret 2023.

"Saya melaporkan dugaan penyerobotan tanah milik keluarga saya yang dijual oleh oknum yang saya duga bekerja sama dengan perangkat desa dan kecamatan Oktober 2022," kata Johariah kepada wartawan.

Diduga, terlapor bernama Ella Tulaelah telah menjual tanah kelurganya atas nama AlKasan di Kampung Batung, Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, kepada sebuah perusahaan. 

"Luasnya 3.671 meter dijual Rp 370 juta kepada perusahaan PT. Cibadak Parm. Tanpa sepengetahuan saya pihak keluarga. Saya punya bukti sah bahwa itu tanah milik orangtua kami,"ujarnya.

Korban telah melaporkan Penyerobotan tanah ini ke Polda Banten. Laporan telah diterima Kepala SPKT Polda Banten AKBP Sopian Girsang pada 27 Maret 2023.

"Laporan telah diterima untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku," tulis SPKT Polda Banten.

Share:

Read More

Mendesak Kapolda Baru Sul - Sel. Agar Segera Melakukan Penahanan Terhadap 10 Orang Tersangka Sembako Bansos.

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Ketua Presiden Mahasiswa ( PRESMA ) Universitas Islam Jakarta ( UIJ ) Andi Pangeran, mendesak Kapolda dan Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan agar segera melalukan penindakan tegas terhadap para pelaku / mafia pada program sembako kementerian sosial. Jumat (07/04/2023)

Sebagaimana di ketahui tim penyidik ditkrimsus telah menetapkan 10 orang tersangka di 3 kabupaten yaitu Bantaeng, Sinjai dan Takalar. 

Namun sampai hari ini 10 orang tersangka yang di duga telah melakukan korupsi yang mencapai 20 Milyar tersebut, belum di tahan tim penyidik.

Sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa dengan Aparat Penegak Hukum ( APH ) sehingga tidak melalukan penahanan. 

Selain itu Andi Pangeran juga mempertanyakan status suplyer di kabupaten lain, seperti Kab. Bone, Barru, Toraja Utara, Soppeng dan Luwu serta Enrekang. 

Kenapa sampai hari ini tim penyidik terkesan dingin dalam melalukan pemeriksaan dan terkesan ada yang di tutupi. Padahal jelas bahwa di kabupaten tersebut di duga telah beredar ikan kaleng milik  Zainuddin ( Eks Korda Takalar ) dan juga Rahim Sila (  Suplyer Jeneponto ). Selain itu ada juga Eks Korda jadi suplyer seperti Mila Eks Korda Luwu dan Dewi Eks Korda Palopo. 

Lanjut Andi Pangeran Menegaskan bahwa jika Kapolda dan Dirkrimsus Polda Sul - Sel. Tidak transparan dalam perkembangan penyelidikan / penyidikan atas kasus dugaan korupsi sembako bansos di kabupaten bone dan soppeng maka kami akan turun aksi di jakarta dan mendesak Kapolri agar segera pencopot Dikrimsus dan tim penyidik yang menangani kasus tersebut. Ungkapnya.(Red)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Kepri kembali terima Penghargaan TOP BUMD Awards

KABARMASA.COM, JAKARTA-Gubernur Kepri Ansar Ahmad kembali mendapatkan  penghargaan bergengsi "TOP BUMD Award Tahun 2023", pada kategori TOP  Pembina Badan usaha Milik Daerah (BUMD), yang diselenggarakan di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (5/04/23). Top BUMD Award 2023 merupakan Penghargaan yang paling bergengsi dan terbesar bagi para pelaku usaha BUMD di tanah air, tahun ini acara tersebut mengusung tema "Inovasi dalam membangun kinerja bisnis dan layanan BUMD". Penghargaan kategori TOP pembina BUMD yang diberikan kepada Gubernur Ansar dinilai telah berhasil membina PT Bank pembangunan Riau Kepri menjadi TOP BUMD 2023. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Gubernur Riau Syamsuar. Kamis (06/04/2023)

Kegiatan tahunan ini diselenggarakan oleh majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) serta beberapa lembaga, asosiasi, dan konsultan bisnis. Kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri RI. 

Penghargaan kategori TOP Pembina BUMD diberikan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota yang BUMD-nya mendapat penghargaan, karena keberhasilan BUMD tidak lepas dari peran, kontribusi, dan dukungan kepala pemerintahannya.

Beberapa kriteria penilaian kepada para finalis TOP BUMD Awards 2023 ini, pertama adalah pencapaian kinerja bisnisnya, baik dan bekelanjutan (achievement). Selain itu, terus melakukan perbaikan (improvemen/inovasi), berkontribusi besar dalam pembangunan daerah, dan terakhir memiliki strategi/inovasi untuk mendukung bisnis di masa pandemi atau kenormalan baru.

Selain Gubernur Ansar, Top CEO BUMD 2023 diberikan kepada Andi Buchari selaku Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah dan Top BUMD 2023 stars 5 adalah PT Bank Riau Kepri Syariah.

Dalam kesempatan yang berbeda, Gubernur Ansar yang sedang melakukan kunjungan ke Natuna, merasa bersyukur atas penghargaan yang kembali dia terima sebagai Top Pembina BUMD 2023.

 

Menurut Gubernur Ansar, penghargaan ini  tidak terlepas dari andil seluruh masyarakat Kepri yang ikut serta memberikan sumbangan pemikirannya sehingga pemerintah bisa terus berkreasi dan berinovasi dalam menjawab tantangan yang harus dihadapi saat ini.

“Kita akan terus membina semua BUMD yang ada Provinsi Kepri agar bisa mandiri dan memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat Kepri dan BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi di daerah,” ujar Gubernur Ansar.

Mewakili Gubernur Ansar, Sekda provinsi Kepri Adi Prihantara berkesempatan menerima penghargaan TOP BUMD Awards tahun 2023 Kategori Top Pembina Bandan Usaha Milik Daerah (BUMD) brsama Direktur Utama bank Riau Kepri  Syariah Andi Buchari dan kepala Bapenda Provinsi Riau Syahrial Abdi mewakili Gubernur Riau.(Red/ZS)

Share:

Read More

Diduga seorang Pengacara Perum Sunny Bay telah menyalagunakan jabatan pengacara untuk melindungi proyek Ilegal di Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, Pemgacara Allingson Simanjuntak biasa disapa advokat Revan telah menyalagunakan undang undang atau melindungi penimbunan Hutan Mangrove di Tanjung Piayu Kota Batam diduga sudah menyalahi aturan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Rabu (05/04/2023)

Yang akan di bangun perumahan Sunny Bay melakukan aktivitas penimbunan hutan mangrove yang terletak di tanjung piayu Kecamatan Sei Beduk Kota Batam.

Dari hasil liputan kabarmasa.com, "Aktivitas ini sudah terjalin sejak tahun 2022 lalu, dan sampai saat ini masih juga dilakukan oleh salah satu oknum pengusaha yang bercokol di daerah Kota Batam".

Dah jelas hal ini sudah melanggar ketentuan UU yang berlaku dengan mengubah konvensi artinya, pengalihan atau penukaran dengan ekosistem mangrove yang tidak boleh dialih fungsikan atau penukaran magrove nya.

"Agar UU nomor 27 tahun 2007 yang diperbarui dengan UU 1 tahun 2014 yang telah di Legislasi oleh DPRD agar ditanggapi serius untuk dilaksanakan agar lokasi tersebut dikorek kembali, ditanami kembali dan siapa yang punya kerja disini agar ditarek ke meja hijau ini, karena ini sudah termasuk penyalahgunaan wewenang,".

Berdasarkan instruksi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia.

Diketahui upaya ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.

Karena itu, Kapolri Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam memproses hukum kasus-kasus mafia tanah. 

Ia juga menegaskan kepada jajarannya untuk menindak siapa pun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah.

"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu, proses tuntas, siapa pun beking-nya," kata mantan Kabareskrim Polri ini pula.

Menurutnya, pemberantasan mafia tanah merupakan bagian dari program Polri Presisi atau pemolisian Prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.(Red/ZS)

Share:

Read More

Stunting Sulbar Gagal, Kami Minta Agar Istri Oknum Politisi Dimutasi Dari Dinkes

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Berdasarkan Isu Kurang Sedap Kembali Berputar di Roda Pemerintahan Sulbar  Khususnya Di Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait Pergantian kepala Dinas hari ini (dr . Asrang) Disebabkan oleh beberapa isu yang akan terkesan mencederai Hak Dan Fungsi sebagai PJ Gubernur Sulbar. (05/04/23)

Forpesur (Forum Pemuda Sulawesi Barat Jabodetabek) Meminta Kepada PJ. Akmal Malik sebagai Pemimpin tertinggi Di provinsi sulawesi Barat Hari ini. Agar Kiranya Jangan Salah Pilih Terkait Pengganti dr. Asrang yang kami anggap gagal total dalam menjalankan tugas nya sebagai Kepala dinas Kesehatan Prov. Sulbar.  Sebab apabila itu terjadi maka yakin dan Percaya , Sistem Pemerintahan Di Dinas Kesehatan kedepan Semakin Bobrok. 

Adapun isu serta info kami dapatkan bahwa jika dikemudian Hari ada Pergantian Kadis Kesehatan Sulbar  . Maka yang gantikan adalah kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Yaitu  dr. Nusryamsi rahim yang Sekaligus Istri dari Politisi Golkar dan Bakal Calon Anggota DPD Dapil Sulbar . 

Maka dari itu kami minta kepada semua elemen penentu kebijakan terkhusus  PJ Akmal Malik tidak bisa se enak Perut untuk Menentukan Siapa yang akan mengisi Di Posisi Kepala dinas Kesehatan. Sebab harus ditinjau dari Berbagai Pengalaman, serta Pangkat dan Golongan . Sebab Jika yang Mengisi Posisi Kadis Kesehatan adalah orang yang tidak Memiliki pengalaman atau bahkan yang kental bersentuhan dengan Partai Politik , atau Bahkan memiliki hubungan emosional kepada oknum Politisi, maka Kami yakin sistem pemerintahan kedepan Tidak akan Becus.  Bisa jadi Jabatan yang dimiliki akan disalah gunakan untuk berkampanye dan sebagai nya. Oleh Sebab itu kami Mengingatkan . Agar apa yang menjadi Permohonan dna Tuntutan Kami agar kiranya dapat dikabulkan. Sebab jika tidak. Maka kami berjanji. Akan melakukan konsilidasi besar di seluruh mahasiswa dan OKP sesulbar untuk melakukan Aksi Unjuk Rasa secara serentak. 

Kami tidak gentar. Sebab aksi Jilid 1 dan aksi jilid 2 yang kami lakukan di depan KPK. Adalah Gerakan Murni yang serius menyikapi persoalan stunting dan Angka Gizi Buruk terhadap balita di pemrov sulbar. 

Sebab Gagal nya Stunting disulbar khusus Di Dinas Kesehatan . Disebabkan oleh Tidak Berfungsi nya Struktur organisai yang di pimpin oleh dr. Asrang sebagai Kadis beberapa tahun belakangan.(Red)

Share:

Read More

Soal Brigjen Endar, Kapolri Tegaskan Komitmen Perkuat Pemberantasan Korupsi

KABARMASA.COM, BANTEN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan terus berkomitmen untuk memperkuat  pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Hal itu ditegaskan Kapolri terkait dengan menanggapi isu pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Tentunya, Polri sampai sekarang masih berkomitmen terus mendorong penguatan terhadap KPK, khususnya dalam tugas pemberantasan korupsi," kata Sigit kepada wartawan di Tangerang, Banten, Rabu, 5 April 2023. 

Lebih dalam, Sigit memastikan, Polri menghormati dan taat azas terhadap seluruh aturan yang berlaku terkait personel-personel Kepolisian yang melakukan penugasan di luar struktur kementerian dan lembaga termasuk KPK. 

Terkait Brigjen Endar, Sigit mengungkapkan, sebelum penugasan di KPK, Endar telah melakukan proses Open Bidding yang cukup berat dan ketat oleh pansel KPK. 

"Brigjen Endar tentunya ditempatkan di KPK saat itu telah melalui proses Open Bidding oleh Pansel KPK yang cukup berat, yang tentunya bersaing dengan beberapa calon lain dan kemudian terpilih," ujar Sigit. 

Disisi lain, Sigit menyatakan bahwa, Polri telah menerbitkan surat perpanjangan penugasan Brigjen Endar di KPK. Oleh karenanya, Sigit pun menghormati langkah-langkah yang diambil Brigjen Endar terkait dengan pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.  

"Tentunya kalau saat ini Brigjen Endar kemudian melakukan langkah-langkah karena memang beberapa waktu lalu, yang bersangkutan masih di perpanjang dan saat ini beliau ambil langkah itu. Kami lihat itu adalah urusan internal Brigjen Endar sebagai anggota KPK dengan KPK," ucap Sigit. 

"Sehingga tentunya bisa diselesaikan dengan mekanisme-mekanisme internal yang ada disana. Apakah itu dari Inspektorat apakah itu dari Dewas," tutur Sigit. 

Yang pasti, Sigit menekankan bahwa, Polri akan terus berkomitmen untuk memperkuat KPK sekaligus mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Yang jelas Polri berkomitmen untuk terus memperkuat KPK. Kalau dua orang pada posisi strategis di KPK secara bersamaan kita tarik, tentunya justru melemahkan KPK," tutup Sigit.(Red/ZS)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Terima Kunjungan Kakanwil DJBC Khusus Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima kunjungan Kepala Kanwil Dirjen Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau Priyono Triatmojo di kediaman pribadinya, KM 7, Tanjungpinang, Selasa (04/04/2023). 

Pertemuan Gubernur Ansar dengan Priyono Triatmojo ini merupakan pertemuan pertama setelah Priyono Triatmojo dilantik sebagai Kakanwil DJBC Khusus Kepri pada Desember 2022 yang lalu. 

Gubernur Ansar pun menyampaikan harapan agar DJBC Khusus Kepri bisa terus menjalankan tugas bidang kepabeanan dan cukai di Wilayah Kepulauan Riau. Menurutnya, dengan lokasi Provinsi Kepri yang berada di perbatasan negara dan mempunyai bentuk geografis kepulauan sangat riskan untuk penyelendupan barang-barang ilegal. 

"Pemerintah daerah sangat membutuhkan bantuan dari bea cukai untuk mengawasi dan mengontrol di Kepri, kehadiran bea cukai bisa meminimalisir hal tersebut," kata Gubernur Ansar.

Menanggapi hal tersebut, Priyono Triatmojo mengungkapkan jajarannya siap membantu pemerintah daerah untuk memastikan Kepri tidak menjadi pintu masuk peredaran barang-barang ilegal. 

"Memang tugas bersama pak gub, kami siap bersinergi dengan pak gub untuk melakukan penertiban," kata Priyono Triatmojo. 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar turut didampingi Asisten II Setda Kepri Luki Zaiman, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kepri Aries Fhariandi. Sementara Priyono Triatmojo didampingi Tri Hartana, Kabid Kepabeanan dan Cukai Abdul Rasyid, Kabid Penindakan Sarana Operasi, I Wayan  Sapta Dharma, dan sejumlah pejabat teras DJBC Khusus Kepri. (Red/ZS)

Share:

Read More

Satgas Saber Pungli: Masyarakat Jangan Takut Laporkan Pungli

KABARMASA.COM, JAWA TIMUR - Andry menjelaskan, Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.87 Tahun 2016 dan Keputusan Menkopolhukam Republik Indonesia No.5 Tahun 2023 untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor birokrasi. 

Sejak dibentuk pada tahun pada 28 Oktober 2016 hingga 30 November 2022 Satgas Saber Pungli telah melakukan operasi tangkap tangan 59.923 kali. 

"Dari operasi tangkap tangan tersebut, sebanyak 78.523 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti yang disita sebanyak Rp 22.203.675.834," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita.

Dalam pengarahannya lebih lanjut Andry menjelaskan, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana dan prasarana baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. 

"Untuk melaksanakan tugas tersebut, satgas saber pungli melaksanakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan fungsi yustisi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memodernisasi birokrasi sebagai mesin peradaban negara," urainya.

Andry menjelaskan potensi ancaman serta tantangan, titik rawan dan strategi dalam pemberantasan pungutan liar. Menurutnya birokrasi yang modern akan menjadi penggerak peradaban dalam mewujudkan tujuan bernegara, masyarakat tata tentrem kertaraharja yaitu masyarakat yang damai, adil dan makmur. 

"Karena itu, korupsi, kolusi dan nepotisme beserta turunannya yang terjadi pada birokrasi harus dibasmi. Dibutuhkan reformasi dan  modernisasi birokrasi yang berbasis teknologi serta perbaikan pada aspek struktural, instrumental dan kultural," tandasnya.

Pungutan liar menjadi publik concern, karena menyasar masyarakat secara umum, mulai dari masyarakat ekonomi lemah sampai dengan masyarakat berpenghasilan tinggi, warna negara Indonesia hingga asing yang berdampak pada kerugian ekonomi secara nasional. 

Ditambahkannya, titik rawan pungli berpotensi terjadi pada birokrasi pelayanan publik  dalam sektor pendidikan, perizinan, penerimaan pegawai, jabatan dan posisi, hingga pengurusan akte kelahiran dan surat kematian. 

Sebagai sekretaris Satgas Saber Pungli, Andry Wibowo menegaskan wewenang yang diberikan kepada satgas untuk membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. 

Kewenangan tersebut mulai dari melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hinga dari para pihak terkait. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga dan sanksi kepada para pelaku, hingga melakukan operasi tangkap tangan," tegasnya.

Diperlukan kerjasama dengan seluruh pihak untuk mencegah merajalelanya praktek pungli. Karena itu digitalisasi menjadi syarat mutlak yang perlu dilakukan agar birokrasi menjadi transparan dan profesional. 

Selain itu, lanjutnya, komitmen dari para kepala daerah serta pimpinan lembaga untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Hal yang juga menjadi sangat penting adalah partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kesemuanya menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pemberantasan praktek pungli. 

Di akhir pembekalannya, Andry menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membiarkan prilaku pegawai maupun pejabat yang melakukan komersialisasi dalam pelayanan publik. Segera laporkan ke satgas saber pungli yang ada di tiap kota, atau ke Posko Pusat Saber Pungli melalui pesan ke nomor 08568880881 atau SMS ke no 1193, dan email : lapor@saberpungli.id atau bisa juga ke call centre 193. 

Launching pembentukan satgas pemberantasan korupsi kota Probolinggo dibuka oleh Walikota Probolinggo, Dr. Habib Hadi Zainal Abidin, dihadiri oleh Alexander Marwata, wakil ketua KPK RI, kepala perwakilan BPK RI Jawa Timur, BPKP, perwakilan anggota DPRD Kota Probolinggo, forum komunikasi pimpinan daerah, direktur badan usaha milik daerah, dan para aparatur sipil negara Kota Probolinggo. Menurut Karyadi, kepala perwakilan BPK Jawa Timur, Kota Probolinggo menjadi kota pertama di Jawa Timur yang memiliki sistem pencegahan korupsi.

Share:

Read More

Jangan Rusak Nama Baik Gubernur Dengan Hasil Seleksi KIP Sulut

KABARMASA.COM, MANADO - Pemaksaan lima nama anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Utara terpilih yang dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Sulut dinilai dapat merusak nama baik Gubernur  Olly Dondokambey, baik di Sulut maupun tingkat nasional.

“Jangan rusaki nama baik gubernur dengan memaksakan lima nama anggota KIP yang tidak sesuai proses seleksi yang objektif,” ujar Frans freddy, SH Ketua Poros Muda Indonesia.

Jika dipaksakan, maka dampaknya selain nama baik gubernur rusak, imbasnya bisa ke PDIP karena Ketua DPRD dari PDIP. “Ingat, ini tahun-tahun politik jangan sampai menggelinding dan berimbas luas,” jelas Frans kepada JurnalPatroliNews.

Mengganti tiba-tiba nama-nama yang sudah disepakati awal sesuai hasil rapat  berdasarkan perengkingan perolehan nilai peserta seleksi menurutnya adalah suatu skandal besar.

 “Masalah penggantian tiba -tiba nama-nama adalah skandal, jangan dianggap hal biasa,” kata dia.

Ia menambahkan masalah ini bisa terangkat ke tingkat nasional lewat jaringan penggiat demokrasi jika tetap dipaksakan.

“Bisa merusak nama daerah, apalagi ada jargon kepemimpinan adalah teladan,” katanya mengingatkan.

Gubernur Sulut, katanya masih dapat mengkaji kembali usulan DPRD terhadap nama-nama yang disampaikan lewat rapat paripurna itu.

 “Kalau memang ada kejanggalan bisa dilakukan seleksi kembali secara terbuka agar kelihatan objekfifitasnya, sehingga nantinya tidak ada yang disalahkan. Apalagi sampai menyalahkan gubernur,” jelasnya.

Share:

Read More

Cara Membuat Artikel Blog Banyak Trafik, dan Ramai Pembaca

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mau jelaskan lebih dulu bahwa ada banyak sumber trafik untuk blog. Begitu pula cara mendatangkan trafik, ada berbagai macam cara.

Jika kamu memburu trafik dari mesin pencari (Google, Yahoo!, dan Bing) maka kamu perlu mempelajari sedikit teknik search engine optimization (SEO) dan tunduk pada algoritma mereka. Jadi, saat membuat artikel harus menyesuaikan dengan kaidah SEO yang berlaku di mesin telusur mereka.

Jika kamu memburu trafik dari platform media sosial (Facebook, Twitter, Pinterest, dst) maka kamu cukup meramaikan platform ini sekaligus memperkuat branding kamu di media sosial ini. Pelajari waktu-waktu potensial memposting atau membagikan postingan agar konten yang kamu bagikan terjangkau pembaca.

Jika kamu memburu trafik dari aplikasi pesan instan seperti Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, dsb, kamu harus aktif di group dan membagikan konten kamu secara sopan di sana. Kirim konten saat orang-orang sedang bersantai sehingga kiriman kamu mendapatkan atensi dari mereka.

Jika kamu memburu trafik dari email marketing, maka kamu perlu memiliki database email penerima yang memadai. Kamu hanya perlu menyesuaikan konten kamu dengan minat mereka. Kirim email berisi konten kamu secara berkala, dan mulailah mendapatkan trafik untuk blog yang kamu kelola.

Jika kamu ingin mendapatkan trafik dari promosi, maka kamu perlu menyediakan sedikit budget untuk membayar influencer atau menggunakan layanan search engine marketing (SEM), dan konten kamu akan muncul di platform lain secara signifikan, tergantung berapa budget yang kamu belanjakan.

Di atas segalanya, jika kamu memburu trafik secara organik untuk blog kamu, maka pelajari teknik SEO secara serius. Lalu, buatlah konten dan topik yang banyak dicari orang. Selesaikan problem mereka. Insya Allah, trafik akan segera melimpah. Setidaknya itulah yang mulai saya lakukan untuk blog

Share:

Read More

KAPOLDA KEPRI IKUTI PEMUSNAHAN BARANG BEKAS IMPOR ILEGAL SENILAI Rp. 17,4 MILIAR

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam – Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., ikuti kegiatan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) 5.853 (lima ribu delapan ratus lima puluh tiga) koli Ballpress Periode Tegahan tahun 2018-2022 oleh Bea dan Cukai Batam, Senin (03/04/2023.)

Pelaksanaan pemusnahan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo mengenai aktivitas importasi pakaian bekas yang mengganggu keberlangsungan industri tekstil dan garmen dalam negeri.

Hadir dalam kegiatan tersebut :

- Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI Askolani 

- Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rahman

- Plt. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang

- Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Ekseminasi Jam Pidsus Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum

- Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si

- Kajati Kepri Rudi Margono, Kasrem 033/ WP

- PJU Polda Kepri

- Kepala Kejari Batam

- Dandim 0316 Batam

- Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Batam Ambang Priyoggo, dan

- Wakapolresta Barelang

Dalam sambutannya, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI Bapak Askolani menjelaskan, dari penindakan di Batam disita 5.853 Koli Ballpress Periode Tegahan tahun 2018-2022 dengan total nilai Miliaran rupiah. Hampir dari seluruhnya didapatkan dari hasil penindakan modus Ballpress melalui jalur tikus milik Orang Kapal/Penumpang.

Selanjutnya, Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Ekseminasi Jam Pidsus Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum mengatakan adanya praktik penyelundupan barang bekas berupa Ballpress berisi pakaian, sepatu, tas dan lainnya dapat berdampak pada peningkatan usaha dibidang tekstil di dalam Negeri serta dapat berdampak pada kesehatan masyarakat nantinya. Kami dari Kejaksaan Agung RI selalu mendukung dan berkoordinasi dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia. Hal-hal seperti ini terbuka kemungkinan dapat menyeret aparat negara yang mungkin bekerja sama maupun pelaku hingga barang-barang bekas ini dapat masuk ke Wilayah Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si. menegaskan “Kami dari jajaran Kepolisian khususnya Polda Kepri sangat mendukung dalam upaya represif dan preemtif dalam hal Penindakan Penyelundupan Barang Bekas di Wilayah Hukum Polda Kepri. Polda Kepri juga telah melakukan penindakan terhadap Pelaku Penyelundupan beberapa waktu lalu dan saat ini sedang dilakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan di Polda Kepri.”

“Terakhir, wilayah hukum Polda Kepri merupakan pintu masuk dari praktik penyelundupan barang-barang bekas, maka kami berharap dukungan dari Instansi serta rekan- rekan dalam memberikan informasi maupun membantu mencegah adanya tindak pidana penyelundupan barang-barang bekas di wilayah Hukum Polda Kepri. Dengan adanya kegiatan ini tentu akan memberikan kepastian hukum dan pemerataan hak-hak serta memberikan hak perlindungan kepada masyarakat dalam hal seperti kesehatan dan perekonomian”.- Tutup Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si.(Red/ZS)

Share:

Read More

Hujan Es di Kabupaten Bekasi, Kata Warga Pertanda Bekasi Musim Salju

KABARMASA.COM, BEKASI – Terkait Viral fenomena hujan es terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi sore ini. Dikabarkan beberapa genting rumah warga mengalami kebocoran akibat hujan tersebut, hal itu mengundang reaksi komentar netizen dan warga sekitar.

Dikutip dari detikcom salah seorang warga asal Cibitung, Kabupaten Bekasi, Yanyan Abdul Latif, mengatakan hujan es mengguyur selama 30 menit. Hujan es terjadi mulai pukul 16.00 hingga 16.30 WIB.

Yanyan pun sempat memunguti beberapa es yang berjatuhan di halaman rumahnya. Tak hanya itu, dia menyebutkan saat itu hujan lebat disertai petir dan kilat.

“Mulai jam 16.00 WIB mendung banyak petir, sampai 16.30 WIB, terus hujan angin, ada kilat juga,” kata Yanyan.

Sesaat setelahnya terdengar suara bersahutan layaknya lemparan batu di genting miliknya. Saat dicek keluar, hujan es tengah mengguyur.

“Pas saya mau keluar, pas nutupin pintu di asbes ‘duk-duk-duk’ pas dilihat ada es bulat segede kelereng ukurannya,” imbuhnya.

Unggahan video viral hujan es itu di akun media sosial @Infobekasi.coo, menuliskan caption mempertanyakan kepada para netizen diwilayah apakah ada hal yang sama hujan es.

‘Sebagian wilayah di Cibitung dan Tambun turun hujan “es”. Juga disertai petir dan kilat. Gimana ditempatmu?,” tulis akun itu.

Caption unggahan tersebut di jawab netizen, ‘Enak bang bisa bikin es nutrisari es batunya langsung pake yang alami,” tulis netizen.

“Lumayan buat buka puasa gak perlu beli esbatu,” tambah komentar lagi netizen.

"Bekasi lagi mau musim salju, kayanya tutur salah satu warga bekasi."

Share:

Read More

KPMKB Desak Pemprov Kaltim Audit Perusahan Bermain Tambang Liar Dan Transparan CSR Berau Coal

(Aksi KPMKB di Halaman Kantor Gubernur Kaltim)

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Aksi penolakan tambang resmi yang diduga menjadi penampung hasil praktik ilegal yang terjadi di kabupaten Berau memasuki protes jilid 4 pada kamis (30/3) lalu, Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) yang ada di samarinda kesal lantaran pemerintah provinsi enggan menemui mereka diaksi ke empat di kantor gubernur Kaltim hingga tidak adanya upaya yang serius terkait menekan transparansi CSR/PPM Berau Coal (2/4).

Hingga aksi yang ke empat para demonstran sangat menyesal lantaran tidak pernah di fasilitasi bertemu langsung dengan gubernur Kaltim, mereka berharap Gubernur dalam hal ini harus mampu untuk turut mengawasi permasalahan yang para demonstran tuntut.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengaudit Perusahaan Pertambangan PT. Supra Bara Energi, PT. Sungai Berlian Bhakti dan PT. Bara Jaya Utama Yang terindikasi menjadi penadah hasil praktik pertambangan liar di Berau,” tegas Rijal dalam keterangannya.

Selain mengaudit, pemerintah juga diminta untuk berkordinasi dengan aparat hukum untuk memberantas praktik ilegal mining di Berau yang kian meresahkan warga dan mempertontonkan aktivitas pengangkutan batu yang dilakukan di jalan umum.

“Gubernur Kaltim harus mengeluarkan rekomendasi kepada Kapolda Kaltim untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Berau dan tangkap itu,” tegasnya.

Rijal mengakui aktivitas terkait dugaan ilegal mining itu sudah terjadi sejak tahun 2021, ia menyayangkan juga pada tugas dan wewenang inspektor tambang yang hari ini berfungsi sebagai apa.

“Bubarkan aja itu Inspektur tambang biar di gantikan gubernur Kaltim untuk berkordinasi ke kementrian ESDM pusat mencabut ijin produksi perusahaan pertambangan PT. SBE, PT. SBB Dan PT BJU yang diduga menjadi penadah tambang ilegal,” protes Rijal.

Selain itu kekecewaan demonstran juga terjadi pada pihak Berau Coal yang hingga aksi ke 4 tidak berani menemui para mahasiswa yang tergabung di KPMKB, dan menduga Pihak Berau Coal justru tidak mau transparan.

“Berau Coal harus transparan dong dalam realisasi dana CSR/PPM tahunan dan membuka perhitungan nilai CSR/PPM berdasarkan Kepdirjen Minerba Nomor : 953.K/32/DJB/2015,” jawab Rijal dalam tuntutannya.

Dalam pertambangan wajib hukumnya untuk memberikan CSR/PPM sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memenuhi aspek sosial, namun KPMKB hari mengakui implementasi CSR/PPM perusahaan Berau Coal belum maksimal bagaimana besaran yang di berikan ke desa yang terdampak langsung.

“Gubernur Kaltim Segera meminta kepada Berau Coal agar menyampakan implementasi pelaksanaan CSR/PPM Secara detail ke pemerintah Berau dan masyarakat kampung terkait besaran nilai masing-masing kampung di wilayah operasi perusahaan yang meliputi ring 1 2 dan 3 secara tertulis,” tuntutnya

Pewarta : JA

Share:

Read More

Terbongkar, Ciri-Ciri Artis Inisial R Diduga Terlibat Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo

KABARMASA.COM, JAKARTA - Buntut kasus Rafael Alun Trisambodo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami sosok artis inisial R yan diduga turut terlibat dalam kasus yang menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) atas tindak pidana pencucian uang.

Adapun artis inisial R terlibat kasus Rafael Alun diungkap oleh Indonesian Audit Watch (IAW), dan kabarnya sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, mengatakn pihaknya juga masih menduga-duga apakah inisial R tersebut merupakan huruf depan atau tengah bahkan atau diujung nama.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus pun menyebutkan ciri-ciri dari artis R tersebut. Ciri-cirinya yakni merupakan sosok selebritis terkenal dan tinggal di Jakarta.

"Bisa dibilang orang kaya baru sesungguhnya. Kalau kami lihat pajak pribadinya saja tidak cenderung bisa disebut kaya kok apalagi pajak badan usahanya," kata Iskandar.

Menariknya, secara terpisah justru Rafael Alun sendiri mengaku tidak kenal dan tahu mengenai sosok inisial R yang dikaitkan dengan dirinya.

Bahkan Rafael tidak memiliki kedekatan dengan artis mana pun, termasuk sosok R.

"Saya tidak punya lingkungan pergaulan artis, setiap hari saya dari pagi ke kantor, hari-hari saya habiskan di kantor. Saya enggak punya temen artis atau temen wanita lain," kata Rafael Alun saat wawancara khusus, Kamis (30/3/2023). 

 

 

Share:

Read More

Safari Ramadan ke Masjid At-Taqwa Penuba, Gubernur Ansar Tinjau Renovasi Hasil Dana Hibah

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Lingga -Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melanjutkan agenda kunjungan kerja di Kabupaten Lingga dengan Safari Ramadan di Masjid At-Taqwa, Penuba, Sabtu (01/04/2023). 

Dalam kunjungan ini, Gubernur Ansar sekaligus meninjau renovasi masjid At-Taqwa yang menggunakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kepri. Pada tahun 2022 lalu Pemprov Kepri memberikan dana hibah sebesar Rp 736 juta.

Gubernur Ansar mengaku terkesima dengan renovasi yang dikerjakan di masjid At-Taqwa. Renovasi meliputi pemasangan keramik masjid, pengerjaan dinding luar masjid, dan pembangunan dua menara kolom di depan masjid. 

"Saya sangat mengapresiasi hasil bantuan yang dimanfaatkan dengan baik untuk merenovasi masjid, kalau hasilnya seperti ini tentu kita juga senang kalau mau memberikan bantuan lagi," kata Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar pada kesempatan tersebut juga menyerahkan dana hibah dari Pemprov Kepri untuk masjid At-Taqwa sebesar Rp 45 juta. Ada juga bantuan dari program kemitraan PT Bank Riau Kepri Syariah Tanjungpinang untuk masjid At-Taqwa sebesar Rp 5 juta. 

"Kalau mau merenovasi masjid jangan setengah-setengah, lebih baik kita renovasi untuk jangka 25 atau 30 tahun. Jadi jangan sebentar-sebentar renovasi," lanjut Gubernur Ansar. 

Selain itu, di depan masyarakat Penuba yang hadir Gubernur Ansar juga menjelaskan Pemprov Kepri mempunyai program mubaligh hinterland yang menempatkan ustad-ustad di berbagai pulau terpencil. 

Sebanyak 50 mubaligh disebar di seluruh pulau-pulau terpencil di Provinsi Kepri untuk membantu membimbing masyarakat dalam keagamaan. Kabupaten Lingga menjadi kabupaten terbanyak yang dikirimkan mubaligh sebanyak 12 orang mubaligh. 

"Program ini sangat penting karena kita ingin masyarakat di pulau-pulau juga mendapatkan bimbingan keagamaan yang baik, jadi mereka bisa hidup dengan prinsip-prinsip agama," ucap Gubernur Ansar. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lingga Azis Martindas, Anggota DPRD Provinsi Kepri Hanafi Ekra , Widyaiswara Ahli Utama Lamidi, dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri dan anggota tim percepatan pembangunan. (Red/ZS)

Share:

Read More

Tasyakuran Milad SEMMI Ke-67, PB SEMMI Kembalikam Khittah Perjuangan Syarikat Islam dengan berikan Santunan Kepada Anak Yatim

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melaksanakan Rangkaian milad SEMMI Ke - 67 tahun dengan berbagi bersama anak yatim.

Dalam momentum bulan suci Ramadhan tentunya menjadi momentum kebersamaan bagi umat muslimin seluruh Dunia untuk memantaskan menyantuni Anak Yatim dan Piatu, Sabtu (01/04/2023)

Kegiatan PB SEMMI tersebut di laksanakan Jl Batu Merah II 11-33 RT.7/RW.2 Pejaten Timur, Ps. Minggu Kota Jakarta Selatan daerah khusus Ibukota Jakarta pada hari Jumat, 31/03/2023 

Bahkan Rasulullah mengatakan, barangsiapa yang mencukupi kebutuhan anak yatim, maka dia akan bersama kami di surga. Jadi manfaat menyantuni anak yatim di bulan Ramadhan, memiliki tinggi keagungan dalam keislaman kita," paparnya.

Ia menambahkan, jika tidak menghardik anak yatim dan saling merangkul, akan memberikan kebaikan.

Hal ini juga dialami oleh masyarakat di Indonesia yang merupakan mayoritas muslim, banyak masyarakat yang mengahabiskan hari-hari di bulan suci ramadhan bersama keluarga di tempat tinggal masing-masing

Berbeda dengan kebanyakan masyarakat  Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Menggelar Kegiatan kemanuasiaan yang bertajuk Buka Bersama dan Santunan anak yatim di Panti Asuhan Yayasan Sejahtera Insani Jakarta Selatan dengan mengangkat Tema "Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah di Bulan Penuh Berkah".

Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat 31 Maret 2023 tersebut dihadiri langsung Oleh Ketua Umum PB SEMMI periode 2023-2026 Bobby Kurniawan beserta para pengurus PB SEMMI lainnya bahkan kegiatan tersebut juga dihadiri oleh penyanyi religi Nasional Sulis Cinta Rasul dengan penuh khidmad berbuka bersama anak yatim dipanti asuhan serta memberikan santunan kepada anak-anak di panti asuhan tersebut.

Ketua Pelaksana, Ridho Rifaldi menjelaskan, santunan anak yatim piatu ini merupakan rangkaian agenda kegiatan Milad SEMMI yang ke 67 "Seperti pada umunya kegiatan di bulan ramadhan yaitu santunan sekaligus Bukber”.

Santunan anak yatim dan sekaligus buka bersama sangat antusias karna dihadiri langsung oleh artis penyanyi Islami Sulis Cinta Rasul 1.444 H. "Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini turut dihadiri oleh penyanyi Islami Kak sulis cinta Rasul Sehingga anak anak yatim dan ibu ibu sekitar sangat antusias," ungkapnya.

Selain itu, di hadir Pengurus DPP Syarikat Islam Bang Sam Heasy, Irsyad Yudi, Bang Agus, Bang Junaedi dan turut di hadiri oleh Sulis pemyanyi kondang acara tersebut memberikan spiritual seperti ceramah, terkait pentingnya agama sebagai tolak ukur kehidupan anak yatim piatu. Pungkas Ketua Umum PB SEMMI Bobby Kurniawan

Pesan Bang Sam Heasy terhadap SEMMI “Jangan menjadi Part off atau bagian dari suatu perubahan tetapi harus menjadi Pelopor Perubahan”.

"Kita berikan suatu sumbangsih untuk menyemangati anak yatim agar semangat hidupnya, dan memberi pesan bahwa mereka tidak sendiri," Pungkasnya 

Di momen Ramadhan ini, PB SEMMI berharap berbagi kebaikan bersama anak yatim piatu semakin meningkat. Tidak hanya di tempat ibadah saja, melainkan juga berbagi kebaikan di tempat fasilitas yang memadai.(Red/ZS)

Share:

Read More

Mantan Kabinda DIY Promosi Jabatan dan Naik Pangkat: Irjen Andry Wibowo

KABARMASA.COM, JOGJA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Jumat (31/3) memimpin serah terima jabatan Pejabat Utama Polri yakni Kabaharkam, Kalemdiklat dan sejumlah Kapolda.

Pada kesempatan yang sama juga , Kapolri menaikkan pangkat sejumlah perwira tinggi, satu di antaranya adalah mantan Kabinda DIY Brigjen Dr Andry Wibowo SIK MH MSi menjadi Inspektur Jenderal Polisi atau bintang dua.

Kenaikan Pangkat Irjen Andry Wibowo merupakan bagian dari promosi jabatan yang bersangkutan dari Kabinda DIY menjadi Staf Ahli Ideologi Dan Konstitusi Kemenkopolhukam RI.

Dalam catatan KABARMASA.COM, Irjen Andry Wibowo memiliki rekam jejak lengkap dan sangat baik

dalam bidang operasional dan akademis.

Tercatat berbagai prestasi diraihnya selama meniti karir di Polri di antaranya sebagai Kapolres Terbaik PAM Pemilu 2014 dan Kabinda Terbaik 2022.

Demikian pula catatan prestasi akademisnya yang juga yakni aktif menulis soal soal Polri, Birokrasi, Ideologi, Tantangan Global yang berdampak pada urusan urusan kebangsaan.

Dia juga dikenal sebagai pioner vaksin Covid-19 di DIY melalui terobosan-terobosannya yakni vaksin jemput bola di pelosok desa dan vaksin pelajar. (rls)

 

 

Share:

Read More

Jalin Silaturahmi, Bapera Kepri Gelar Pertemuan dengan Pangkogabwilhan I

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Dalam rangka menjalin silaturahmi dan memperkenalkan Badan Pemuda Nusantara (Bapera) yang baru terbentuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Bapera melakukan audensi dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), Laksamana Madya TNI Irvansyah, S.H., C.H.R.M.P., M.Tr.Opsla. dikantor Kogabwilhan I, Dompak Tanjungpinang, Jumat (31/03/2023).

Kegiatan silaturahmi / tatap muka ini dipimpin oleh Ketua Bapera Kepri Jhon A. Barus, SE., M.Ak, Dr. Madsihit, ST., M.H selaku Sekretaris Bapera Kepri, AM. Riyadi, M.Ak selaku Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Bapera Kepri, Coky Wijaya, S.H selaku Ketua Bapera Bintan, M. Firdaus, S.E selaku Bendahara Bapera Tanjungpinang dan beberapa jajaran pengurus lainnya

Dalam pertemuan itu Ketua Bapera Kepri Jhon A. Barus, SE., M.Ak menyampaikan sambutannya dengan memperkenalkan struktur Bapera Kepri, Bapera Kota Tanjungpinang dan Bapera Kabupaten Bintan sekaligus dalam rangka menjalin hubungan kerja sama sosial dengan Pangkogabwilhan I.

"Pertama-tama, kami atasnama Bapera Kepri, Tanjungpinang dan Bintan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnnya kepada Bapak Panglima Laksamana Madya TNI Irvansyah, S.H., C.H.R.M.P., M.Tr.Opsla yang telah menerima kedatangan kami dengan hangat," kata John Barus

Dalam pertemuan itu, Jhon juga menjelaskan mengenai Bapera yang merupakan salah satu Ormas yang bergerak di bidang sosial dan  kemasyarakatan sehingga pada kegiatannya Bapera selalu mengutamakan kegiatan sosial kemasyarakatan. 

"Kami (Bapera) juga menyampaikan agenda kegiatan bakti sosial (Baksos) donor darah bersama dengan Pangkogabwilhan I untuk waktu akan di sesuaikan nantinya," ungkapnya

Dijelaskan Jhon, dalam pertemuan itu, Bapak Panglima memberikan masukan-masukan terkait program kerja untuk bapera.

"Bapak Panglima juga berbagi pengalaman terkait memimpin sebuah organisasi serta memberikan semangat untuk pengurus bapera sebagai agent of change di kepri khususnya," tukas Jhon mengakhiri

Diakhirnya pertemuan tersebut ditutup dengan pemberian cindera mata dari Bapera Kepri kepada Pangkogabwilhan I, Laksamana Madya TNI Irvansyah, S.H., C.H.R.M.P., M.Tr.Opsla. (red/ZS)

Share:

Read More

FORPESUR desak KPK RI untuk Memanggil dan Memeriksa Kadis Kesehatan Sulbar

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA  - Aksi Unjuk Rasa Kembali Digelar Di hadapan Gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), puluhan pemuda yang mengatas namakan dirinya sebagai Forum Pemuda Sulbar Jabodetabek (Forpesur) meminta kepada lembaga anti rasua agar dr. Asran yang bertugas sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, harus diperiksa dengan banyaknya isu kasus dugaan korupsi di internal Dinas Kesehatan Sulbar. Terkait dana stunting, honor perjalanan dinas dan dugaan pengadaan anggaran perjalanan dinas Fiktif. Diduga semuanya disunat. (31/03/23)

Ali Mustafa yang bertugas sebagai Korlap  aksi jilid II ini , dalam orasinya meminta kepada KPK Agar :

1.Memeriksa dr. asran Kadinkes Sulbar yang diduga telah banyak melakukan pelanggaran kode etik dan dugaan pemotongan dana perjalanan dinas  dinkes Sulbar serta pungli dan terkait dana stunting.  

2. Mendesak PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik  agar mencopot Kadis Kesehatan Sulbar dr. Asran. 

" Ini tidak boleh dibiarkan, KPK harus turun tangan ke Sulbar dan memeriksa dr. Asran sebagai Kadinkes Sulbar yang kami menilai gagal total dalam menjalankan amanah UU sebagai ASN Kepala Dinas Kesehatan Sulbar. Ungkap Ali

Dan Akmal Malik sebagai PJ Gubernur Sulbar harus memberikan citra Yang baik dikahir masa jabatannya di Sulbar dan kemudian kembali ke Jakarta sebagai Dirjen Otoda Kemendagri, Artinya Adalah PJ Gubernur harus menempatkan orang Yang  berpengalaman, berintegritas dan Bertanggung Jawab. 'Sambung Ali,. 

Ini diperkuat oleh pernyataan PJ Akmal dikutip di salah satu media pada saat menjamu kedatangan orang Nomor 2 di Republik ini di Ballroom Maleo Mamuju (23/02/23) Semua penyebab angka stunting ini semakin ironis mengingat dukungan pemerintah pusat melalui APBN untuk menangani percepatan penanganan stunting cukup besar yakni Rp 148 miliar.

"Lebih banyak digunakan rapat dan pelatihan, pembinaan.  Rp 112 miliar ini habis kegiatan rapat-rapat. Relatif tidak nampak. Inilah persoalan di Sulbar," ujar Akmal.

Maka dari itu kami akan Melakukan Aksi Jilid III apabila  Pj Gubernur Akmal Malik tidak mengambil langkah langkah tegas dalam waktu dekat ini terkait Dinkes Sulbar, Ngapain pertahankan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, lantas banyak balita kurang gizi di Sulbar. Ini bukan soal BKKBN yang ikut juga bertanggung jawab, Jangan Mengkambing Hitamkan, peran Dinkes Sulbar dimana ?? Jangan hanya perjalanan,  Keluyuran diluar kota menelan anggaran besar lantas tugas dan fungsi sebagai kadis itu hilang dalam gelapnya malam beserta membersamai bunga bunga mawar yang mempesona, tutup Ali dengan Nada Marah. 

Ditempat yang berbeda, kami konfirmasi ke salah satu honorer Dinkes Sulbar yang Enggan Menyebut namanya, dia mengaku bahwa baru baru ini Inspektorat datang memeriksa dr. asran ( Kadis Kesehatan) Sulbar,  diduga Kuat atas temuan pemotogan anggaran yang dilakukan oleh Kadis Kesehatan Sulbar. ", singkatnya. 

Sedangkan pungutan liar (Pungli) sebagai salah satu perbuatan buruk yang sering dilakukan oknum pegawai negeri ataupun pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tak sesuai peraturan terkait pembayaran tersebut.

Adapun aturan dalam KUHP, pelaku pungli dijerat dengan Pasal 368 ayat 1. Siapapun yang mengancam atau memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun. Namun, jerat hukum itu berlaku untuk pelaku pungli yang bukan termasuk anggota pihak berwenang atau pemerintahan.

Share:

Read More

PUSKOHU ; Perkuat Legitimasi Hukum Penjabat Gubernur, Pak Al Muktabar diminta lanjutkan kepemimpinan di Provinsi Banten

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Hukum PUSKOHU
Rizki Aulia Rohman, S.H.

KABARMASA.COM, SERANG, BANTEN - Pengisian Kekosongan Jabatan Penjabat Gubernur bukan soal siapa yang memimpin, akan tetapi siapa yang mampu bertanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan baik dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip Demokrasi.(31/03/2023). 

Rizki Aulia Rohman, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Hukum "menilai dengan tegas bahwa perlu aturan main dalam pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Pilkada terutama Pasal 201, agar tetap menjaga prinsip-prinsip Demokrasi sampai terpilihnya Kepala Daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024" Ungkapnya

"Menyikapi Surat Kementerian Dalam Negeri RI sebagai Pedoman perihal pergantian  Penjabat Gubernur karena habis masa 1 tahun, dengan mempertimbangkan peran DPRD untuk mengusulkan 3 orang nama, baik nanti akan menjadi pertimbangan antara Presiden dan Mendagri dalam menentukan Penjabat Gubernur selanjutnya Baik dengan orang yang sama atau berbeda. Sudah hal biasa bahwa, jabatan akan selesai dan berakhir. Justru sangat disayangkan, bahwa Pemerintahan Pusat belum menyediakan aturan hukum dalam melaksanakan transisi kepemimpinan di daerah-daerah yang habis karena masa jabatannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan lainnya." Tegasnya

"Dimasa transisi kepemimpinan di daerah yang melibatkan Penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan sampai terpilihnya Kepala Daerah Definitif hasil Pilkada 2024, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, pertama, bahwa pengisian kekosongan jabatan tetap menjaga prinsip-prinsip Demokrasi dengan melibatkan peran DPRD, sebagai representatif perwakilan rakyat. Sebagaimana PP Nomor 12 tahun 2018 pasal 23 huruf e dengan peran mengusulkan sehingga prinsip-prinsip Demokrasi tetap dijaga dengan baik. Kedua, soal aturan hukum yang memperkuat legitimasi hukum Penjabat Gubernur sehingga dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tata cara pemilihan dan aturan teknis segera di terbitkan untuk memperkuat kedudukan Penjabat Gubernur" Sambung nya. 

"Menurut pihak kami Sosok Pak Al Muktabar, sudah mampu menjalankan kepemimpinan dengan tetap berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditambah dengan berbagai pengalaman birokrasi dan prestasi prestasi yang di raih pemerintah provinsi Banten, sebab lebih mudah dengan orang yang sama ketimbang dengan orang yang baru. Terlepas banyak dinamika, hal itu biasa dalam iklim Demokrasi, hanya saja perlu disikapi dengan bijak. Ditambah antara pejabat karir dan pejabat politik itu berbeda, namun Pak Al Muktabar menjawab dan merespon dengan baik serta koordinasi semua pihak ditambah dengan sikap yang dekat dengan masyarakat serta punya kepedulian dan Visi kepemimpinan yang baik demi kemajuan Provinsi Banten. Karena persoalan Penjabat Gubernur bukan hanya soal siapa yang memimpin tapi soal penguatan kedudukan hukum agar kepemimpinan di masa transisi berjalan dengan baik tanpa melampaui batas-batas kewenangan yang sudah di tetap kan. Dan kepada kemendagri agar aturan hukum segera di terbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan perundang-undangan lainnya sebab legitimasi Penjabat Gubernur banyak menuai dinamika di pemerintahan daerah." Pungkasnya

Share:

Read More

Bersama Gojek, Gubernur Ansar Bakti Sosial di Panti Asuhan Qurrotu A'yun Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri kegiatan bakti sosial bersama Mitra Driver Gojek di Panti Asuhan Qurrotu A'yun Komplek Mega Legenda Baloi Permai Batam Center, Jumat, (31/03/2023).

Pada kesempatan itu Gubernur Ansar menyerahkan bantuan untuk operasional panti asuhan sebesar Rp9 juta, dengan total anak yatim 120 orang dari 3 panti asuhan.

Dalam sambutannya Gubernur Ansar mengapresiasi komunitas Driver Gojek atas sumbangsih dan inisiatif membantu sesama di bulan suci Ramadhan.

"Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Semoga Gojek terus berkembang, maju dan sukses serta selalu peduli kepada masyarakat" harapnya.

Kepada anak-anak panti asuhan, Gubernur Ansar berpesan agar belajar sungguh-sungguh. Karena menurut Gubernur jika bersungguh-sungguh Allah SWT akan mudahkan keinginan.

"Anak-anak harus yakin bahwa kalian adalah penentu masa depan Kepri ke depan. Maka kalianlah yang menentukan warna Kepri ini. Belajarlah sungguh-sungguh jadikan panti asuhan ini kebanggan kalian" pesan Gubernur.

Terakhir terhadap pengurus Panti Asuhan, Gubernur Ansar mengajak untuk terus membina anak-anak karena merupakan masa depan bangsa dan daerah. 

"Mudah-mudahan mereka menjadi SDM yang berkualitas ke depan untuk menentukan pembangunan negeri tercinta ini. Dorong mereka untuk rajin bersholawat, tanamkan kepada mereka nilai-nilai aqidah dengan baik" tutupnya.

Usai acara, Gubernur dan rombongan melaksanakan Sholat Maghrib di Masjid Quba. Turut mendampingi Gubernur, Tim Percepatan Pembangunan, Widyaiswara Ahli Utama, Perwakilan Manajemen Gojek Batam beserta anggota Komunitas Driver Gojek Batam, dan Pimpinan Baznas Kepri. (Red/ZS)

Share:

Read More