UNRAS KPMKB : Berau Coal Yang Tak Hadir, Inspektur Tambang Hanya Utusan

(Aksi KPMKB jilid 3 di halaman kantor Gubrnur)

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) - Samarinda kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Kaltim kesal lantaran belum menemukan kejelasan. Berau Coal yang tak hadir hingga inspektur tambang hanya utusan (16/3/23).

Rijal selaku korlap aksi menyayangkan apa yang menjadi tuntutan KPMKB pada aksi sebelunya hingga hari ini belum ada kepastian, ia mengakui aksi jilid 3 ini mestinya pihak terkait sudah bisa memberikan kami hasil terhadap tuntutan pada aksi pertama dan kedua.

“Pihak Berau coal tidak hadir dan inspektur tambang yang hadir hanya utusan yang tidak bisa ngambil kebijakan, lalu ngapain hadir kalu hanya untuk mendengarkan kami kan lucu,” ucap Rijal

Sebelumnya mahasiswa Berau ini membawa tuntutan meminta pemerinta untuk mengaudit perusahan yang diduga menjadi penadah ilegal mining yang terjadi di sepanjangan jalan poros Labanan menuju ke Teluk Bayur Kabupaten Berau, terindikasi bahwa penumpukan hasil ilegal mining itu terjadi di perusahaan Supra Bara Energi (SBE), Sungai Berlian Bhakti (SBB), dan Bara Jaya Utam (BJU).

Selain dari pada itu Rijal juga menyayangkan undangan yang dilayangkan ke PT. Berau Coal  untuk pertemuan aksi tadi tidak ada satupun perwakilan yang menemui para mahasiswa yang menggelar aksi.

(Surat Dinas ESDM Kaltim ke Kementrian ESDM)

Padhal sebelumnya terkait permintaan transparansi Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Penentuan Perhitungan CSR/PPM Berau Coal telah dituangkan didalam surat dinas ESDM ke kmentrian ESDM juga di tembuskan pada PT Berau Coal. 

“Katanya ini perusahaan yang tertib, kita minta bicara transparan CSR/PPM kok kaya main-main padahan sudah diundang secara resmi oleh Dinas ESDM Kaltim masih saja mangkir,” tegas Rijal

(Undangan Dinas ESDM kepada Berau Coal)

lebih lanjut Rijal menjelaskan, bahwa pihaknya ingin bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim untuk mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa dan meminta pimpinan inspektur tambang Kaltim hadir bersama Pimpinan PT. Berau Coal. Jika hal ini belum mendapat perhatian khusus, para mahasiswa yang tergabung di KPMKB akan menggelar aksi ke empat pada hari Kamis Mendatang.

“Kami mau bertemu Gubernur sebagai garansi aspirasi kami, dan jika tidak direspon kami pastikan aksi ke empat akan berlanjut ke aksi selanjutnya,” tutup Rijal

Pewarta : JA

Share:

Read More

Ansar Terima Dua Penghargaan Sekaligus dari Kemendagri Realisasi Belanja dan Peningkatan PAD Kepri Tertinggi Kedua se-Indonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam realisasi APBD tahun 2022 berbuah penghargaan. Provinsi Kepri menduduki peringkat kedua sebagai provinsi untuk realisasi belanja tertinggi dan peringkat kedua sebagai provinsi untuk realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi. 

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima dua penghargaan tersebut dalam bentuk trofi dan piagam dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo dalam acara APBD Award 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/03/2023). 

APBD Award 2023 digelar untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil mencatat capaian tertinggi realisasi APBD dalam tiga kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi peningkatan PAD. 

Untuk kategori Realisasi Belanja Tertinggi, secara berurutan provinsi yang meraih pendapatan tertinggi adalah Provinsi Lampung, Provinsi Kepri, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. 

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja APBD Provinsi Kepri berhasil mencapai 99,33 persen. Pagu anggaran belanja pada APBD Provinsi Kepri T.A 2022 sebesar 3.870,32 Triliun dengan realisasi sebesar 3.844,52 Triliun. 

Sementara untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi, secara berurutan provinsi yang meraih realisasi tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Kalimantan Timur. 

Peningkatan PAD Provinsi Kepri memang tercatat sangat signifikan di tahun 2022. Bersumber dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, anggaran PAD di APBD Provinsi Kepri tahun 2022 tercatat sebesar 1.348,49 Triliun, adapun realisasi yang berhasil tercapai sebesar 1.584,58 Triliun atau 117,51 persen. 

Gubernur Ansar mengaku bangga dengan penghargaan yang didapatkan kali ini, sebab kerja keras Pemerintah Provinsi Kepri dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan belanja daerah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. 

"Tentunya penghargaan yang kita terima hari ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk terus memaksimalkan peran APBD dan pendapatan asli daerah untuk pembangunan Kepri," kata Gubernur Ansar. 

John Wempi Wetipo menyebutkan APBD merupakan komponen yang sangat penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah secara akumulatif juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Karena itu mendorong percepatan realisasi APBD juga sangat penting karena uang yang sudah dianggarkan harus segera dibelanjakan agar bisa berdampak pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan" ujarnya. 

Selain APBD Award 2023, acara tersebut juga disejalankan dengan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah 2023 yang mengangkat tema "Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem serta Persiapan Pilkada Serentak". 

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebutkan rakornas keuangan daerah ini dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. 

"Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan realisasi APBD ini dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama Kementerian lembaga, kemudian melakukan monitoring pendampingan dan turun langsung ke daerah juga melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional seperti hari ini," kata Agus Fatoni. (Red/ZS)

Share:

Read More

Ratusan Orang yang tergabung dalam Front Penyelamat Pertamina berunjuk rasa dan minta Dirut Pertamina Nicke Widyastuti di Copot

KABARMASA.COM - JAKARTA - Ratusan massa aksi korban kebakaran Depo Pertamina di Plumpang Jakarta Utara menguruduk kantor Pertamina Pusat di Gambir, Jakarta Pusat. Para massa aksi mendesak  Pertamina  untuk menyelesaikan ganti rugi terhadap rumah warga yang turut diamuk sijago merah. Rabu (15/03/2023)

Kordinator massa aksi yang mengatasnamakan Front Penyelamat Pertamina, Sadam mengatakan saat ini pohaknya ingin menemui Direktur Pertamina Nicke Widyawati untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat yang rumahnya hangus terbakar. 

"Kami meminta direksi Pertamina memperhatikan atas dampak kebakaran kemarin di Plumpang," katanya kepada wartawan. 

Menurut Sadam, Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Oleh sebab itu, Pertamina wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. 

"Pertamina seharusnya memberikan uang ganti rugi penuih, baik pembangunan rumah warga, pergantian sandang serta dan jaminan kesehatan," jelasanya. 

Massa aksi juga meminta Nicke Widyawat dicopot dari jabatannya, pasalnya dibawah kepemimpinannya, kebakaran yang terjadi di Kilang minyak sudah dua kali terjadi. 

"Kami juga mendesak Nicke Widyawatsegera mundur karena tidak becus mengatasi persoalan kebakaran yang terjadi di Balongan dan Pl;umpang,"  terangnya. 

Sadam melanjutkan pihaknya juga meminta PPATK mengaudit keuangan Pertamina karena diduga kuat adanya tindak pidana penyelewengan angaran dan penyalahgunaan wewenang.(Red)

Share:

Read More

FAISAL MAHTELU ISMAHI-KORWIL DKI-JAKARTA: PUTUSAN PN JAKPUS BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

KABARMASA.COM, JAKARTA- Baru-baru ini jagad peradilan Indonesia dihebohkan dengan Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Tanggal 2 Maret 2023 yang memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusannya yakni menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak keputusan tersebut diucapkan,Hal ini memicu Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Dki-jakarta Faisal Mahtelu ikut angkat bicara.

"Faisal Mahtelu,keputusan pengadilan negeri sangatlah kontroversial, dan keliru sebap bukan wewenang dari PN untuk mengadili perkara pemilu, hingga penetapan penundaan pemilu yang memang bukan ranah PN melainkan melalui Peraturan KPU",Tegasnya.

Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Faisal Mahtelu mengatakan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengunci pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan tiap lima tahun sekali.Bahkan, Jelas dikatakan dalam UUD bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu lima tahun dan hanya dapat dipilih satu kali lagi untuk jabatan yang sama, Imbuhnya Pasca Ditemui awak media,Jakarta (15/03/23).

"Penyelenggaraan pemilu dalam UUD 1945 ada di Pasal 22E ayat 1 sampai 6. Pemilu dikatakan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali. Artinya, UUD 1945 sudah mengunci bahwa pemilu lima tahun sekali. Dan, di Pasal 7 presiden dan wakil presiden memegang jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan," Ungkap Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Dki-jakarta.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa keputusan PN Jakpus bertentangan dengan UUD 1945, sangat disayangkan jika sekelas hakim tidak mengetahui batas kewenangannya sendiri, Tutup Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Dki-jakarta (Red)

Share:

Read More

Wamenkumham Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar

KABARMASA.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ke KPK. IPW mengadukan dugaan gratifikasi Rp 7 miliar.

"Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke dumas terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain. Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wamen, Wamen saya sebut dengan inisial EOSH," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Sugeng mengatakan uang itu diduga diterima orang terdekat Eddy Hiariej. Pemberian itu diduga terkait konsultasi hukum dan pengesahan status badan hukum.

"Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp 7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai asprinya, diterima melalui asprinya," katanya.

"Satu, minta konsultasi tentang hukum, yang kedua dugaan terkait dengan permintaan pengesahan status badan hukum," tambahnya.

Sugeng mengaku telah menyerahkan bukti berupa bukti transfer Rp 7 miliar tersebut. Uang itu mengalir antara April dan Oktober 2022.

"Ada empat bukti kiriman dana, ini yang paling penting, transfer. Kemudian ada chat yang menegaskan bahwa Wamen EOSH mengakui adanya satu hubungan antara dua orang asprinya yang menerima data tersebut sebagai orang yang diakui, sehingga terkonfirmasi bahwa dana yang masuk ke rekening yang bernama YER dan YAM adalah terkonfirmasi sebagai orang yang disuruh atau terafiliasi dengan dirinya,"

 

Eddy telah merespons laporan itu. Dia menilai pelaporan dari Sugeng ke KPK tak perlu ditanggapi serius.

"Terkait aduan Sugeng kepada KPK. Saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara Aspri Saya YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kliennya Sugeng (Ketua IPW). Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada YAR dan YAM yang disebutkan oleh Sugeng dalam aduannya," ujarnya. (Red)

 

Share:

Read More

Kunjungan Kerja Kapolda Kepri di Polresta Barelang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Kepri Ny. Imelda Tabana Bangun melaksanakan kunjungan kerja di Mapolresta Barelang. Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Wakapolresta Barelang, Pejabat Utama Polresta Barelang dan personel Polresta Barelang. Selasa (14/3/2023)

Di Mako Polresta Barelang, Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., beserta Ketua Bhayangkari Kepri Ny. Imelda Tabana Bangun disambut dengan pengalungan bunga dan jajaran hormat oleh personel Polresta Barelang.

Pada kunjungan kerja Kapolda Kepri di Mapolresta Barelang, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto S.H., S.I.K.,M.H., menjelaskan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Barelang hingga sampai dengan saat ini  dalam keadaan aman dan terkendali serta Polresta Barelang mendapatkan piagam penghargaan dari Kemenpan RB sebagai unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan tersebut dilanjutkan arahan oleh bapak Kapolda Kepri ke personel Polresta Barelang.

Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polresta Barelang dan jajaran atas sambutan yang diberikan serta dalam kesempatan tersebut Kapolda Kepri sangat mengapresiasi seluruh personel Polresta Barelang yang telah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan tugas sehari- harinya.

Dalam arahannya Kapolda Kepri menegaskan “Terkhusus di wilyah Kota Batam banyak terdapat perusahaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Saya mengingatkan kepada seluruh rekan - rekan agar tidak ada yang membekingi setiap kegiatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Kota Batam.”

“Terakhir, Saya berharap kedepannya Polresta Barelang dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap masyarakat sehingga dapat memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat Kota Batam.” Tutup Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si. (Red/ZS)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Ajak Forkopimda Fokus Penekanan Stunting, Kemiskinan dan Ketersediaan Sembako Jelang Ramadhan dan Pertama Kali Rapat Forkopimda Diadakan di Lingga

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Lingga - Masih dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Lingga, pada Senin (13/03) malam Gubenur Ansar memimpin acara Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau yang bertempat di Gedung Daerah, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Selasa (14/03/2023)

Rapat koordinasi kali ini merupakan momentum bersama dalam melihat progres capaian rapat koordinasi sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 di Kota Tanjungpinang. Rapat ini pun menjadi penekanan bersama, khususnya pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjabarkan rapat koordinasi tersebut di tingkat Kabupaten/Kota sebagai upaya pencapaian dari target indikator yang belum terpenuhi dan sebagai referensi langkah bersama dalam capaian pembangunan mendatang. 

"Melalui rapat ini kita perkuat konsolidasi dan bangun kebersamaan. Rakor Kepala Daerah Se-Kepri ini kita selenggarakan setiap 3 bulan sekali dan awal tahun ini kita selenggarakan pertama kali di Kabupaten Lingga," ungkap Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar mengungkapkan Rapat Koordinasi ini juga merupakan komitmen bersama dalam percepatan pembangunan di segala lini, selain itu koordinasi ini menjadi langkah tindak lanjut dalam menjabarkan segala arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam menggesa pembangunan di tingkat pusat sampai ke daerah. Hal ini menjadi langkah konsolidasi dalam menyambut perayaan hari-hari besar. 

"Oleh karena itu, Rapat Koordinasi ini disejalankan dengan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagai bentuk persiapan menyambut Bulan Suci Ramadhan di Provinsi Kepulauan Riau," jelasnya. 

Adapun bentuk perhatian bersama terhadap gambaran dari Rakor FORKOPIMDA Provinsi Kepulauan Riau terkait setiap peran dalam persiapan menyambut Ramadhan, diantaranya, Pengamanan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2023, Kesiapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi, Mitigasi Kebencanaan Pemprov dalam Mengantisipasi/Menghadapi Bulan Suci, dan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Sembako Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2023. 

Sedangkan untuk Rapat Koordinasi Kabupaten/ Kota se- Provinsi Kepulauan Riau dan menjadi bentuk perhatian bersama, terkait Sinkronisasi NIK dengan NPWP, Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota, Stunting serta Kemiskinan. 

Dalam pengarahannya terkait persiapan memasuki Ramadhan dan Idul Fitri, Gubernur mengajak Jajaran kepolisian untuk bekerjasama menjaga kondisi kamtibmas di tengah masyakarat serta menginstruksikan dinas provinsi terkait untuk menjaga stok barang serta keamanan lalu lintas masyarakat baik di darat, laut maupun di udara. 

"Menjelang Ramadhan ini, pasti banyak aktivitas keramaian masyarakat yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan kepolisian agar masyakarat bisa tenang beribadah. Selain itu dari Dinas Perhubungan dan Disperindag harus memastikan aktivitas distribusi barang kebutuhan masyakat bisa cepat, stok barang mencukupi agar tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan inflasi," tekannya. 

Kemudian terkait persoalan daerah baik sinkronisasi NIK dengan NPWP, pertumbuhan Ekonomi, Stunting dan Kemiskinan, Gubernur Ansar mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bekerjasama menyelesaikan pekerjaan ini bersama dan akan dievaluasi kembali pada pertemuan Rapat Koordinasi selanjutnya 3 bulan kemudian. 

"Untuk konversi NIK jadi NPWP, Kabupaten/Kota tolong dibahas dan dikomunikasikan dengan kantor KPP terdekat. Kemudian dari laporan BPS angka pertumbuhan kita cukup bagus namun kita juga menjaga inflasi tetap rendah agar tidak menggerus daya beli masyakarat. Kemudian untuk QRIS kita juga dorong Kabupaten/Kota untuk menerapkan pembayaran secara non-tunai jika bertransaksi dengan pemerintah. Langkah-langkah ini perlu kita lakukan segera untuk kemudian kita evaluasi kembali pelaksanaannya pada rakor selanjutnya," tutupnya 

Hadir di kesempatan ini Bupati Lingga M. Nizar, Widyaiswara Ahli Utama Lamidi, Tim Percepatan Pembangunan Syarafuddin Aluan dan Suyono, Kepala Perwakilan BI Kepri Suryono, Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus, Kepala Kanwil DJP Kepri Cucu Supriatna,  Perwakilan FKPD Kepri, Perwakilan Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepri, OPD Provinsi Kepri serta FKPD dan OPD Kabupaten Lingga.(Red/ZS)

Share:

Read More

Tingkatkan Hubungan Kelembagaan, Polda Kepri Gelar Penandatanganan Perjanjian Kerja sama dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam – Polda Kepri gelar Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Antara Polda Kepri dengan Kementrian Agama Wilayah Provinsi Kepri,Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri,Kpu Provinsi Kepri,Asperindo Provinsi Kepri, Asperindo Wilayah Khusus Kota Batam serta PGRI Provinsi Kepri bertempat di Gedung Lancang Kuning pada hari Senin (13/03/2023).

Turut Hadir Dalam Kegiatan Wakapolda Kepri, PJU Polda Kepri, Kakanwil Kemenag Provinsi Kepri, Kepala BPN Provinsi Kepri, Ketua KPU Provinsi Kepri, Ketua PGRI Provinsi Kepri, Ketua Asperindo Provinsi Kepri serta Ketua Khusus Asperindo Wilayah Khusus Batam.

Dalam  Amanatnya, Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si mengucapkan selamat datang kepada pimpinan lembaga pemerintah lembaga non pemerintah beserta rombongan dalam rangka penandatanganan kerjasama atau nota kesepahaman antara Polda Kepri dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Provinsi Kepri.

“Dasar penanganan MOU saat ini adalah Perkap Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Indonesia. Kerjasama ini merupakan wujud komitmen Polri khususnya pada Polda Kepri dalam penegakan dan perlindungan hukum serta sebagai bentuk sinergitas dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Provinsi Kepri.”- imbuh Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si

Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si menjelaskan bahwa Posisi tugas pokok dan kepentingan yang berbeda antara lembaga pemerintah ,lembaga non pemerintah di Provinsi Kepri dan Polri tidak menutup kemungkinan akan menjadi perbedaan persepsi di lapangan oleh sebab itu dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan mampu mengatasi kendala-kendala tersebut.

Besar Harapan saya kedepan dari kerjasama ini dapat mempermudah koordinasi dan meningkatkan integritas kita di bidang penegakan hukum serta menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan tugas di lapangan secara rinci dan detail.”- jelas Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si

“Terakhir, Saya Ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pengelola objek vital nasional dan objek vital tertentu yang telah memberikan kepercayaan kepada Polri untuk bekerja sama dalam bidang pengamanan dan penegakan hukum.” – tutup Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si.(Red/ZS)

Share:

Read More

Tata Kelola Pemilu 2024 Oleh: Dr. Andry Wibowo, Sik.,MH.,Msi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi memerlukan tata kelola penyelengaraan dan pengamanan yang efisien dan efektif. Tata kelola penyelenggaraan dan pengamanan terukur melalui berbagai tahapan manajerial yang disusun secara konstruktif.

Manajemen penyelenggaraan Pemilu penting dan patut dicermati, mengingat sebagai puncak konstestasi politik, pemilu tidak hanya menjadi sekedar urusan memilih dan dipilih. Pemilu merupakan proses transisi dan keberlanjutan kehidupan bernegara. Pemilu adalah mekanisme reguler untuk melahirkan kepemimpinan sah secara konstitusional yang melibatkan pelbagai isu kenegaraan dan kebangsaan yang rumit.

Kerumitan kedua isu tersebut menjadikan Pemilu membutuhkan strategi pengelolaan cermat dan terpola secara profesional yang memerlukan :

1. Peta jalan (road map) penyelengaraan dan pengamanan Pemilu 2024.

Road map ini merupakan penggabungan dua persoalan yang bersifat fundamental dan strategis. Pola yang disusun dan selanjutnya menjadi petunjuk bagi langkah teknis dan taktis. 

Penyelengaraan pemilu membutuhkan political will pemerintah. Diperlukan kepastian dan kesiapan sumber daya pemerintah, demikian pula halnya dengan kesiapan pengamanan. Keduanya saling bersinggungan dan mempunyai konsekuensi terkait dengan politik keamanan pemilu (election security political will) pemerintah dalam mengelola isu keamanan pemilu.

2. Sikronisasi sumber daya dan operasionalisasi penyelenggaraan dan pengamanan pemilu 2024.

Langkah berikutnya adalah kesiapan sumber daya organ penyelenggara dan pengamaman pemilu. Dengan adanya sinkronisasi kekuatan antar intitusi keamanan diharapkan tercipta rancang bangun keamanan yang menjadi gambaran penyelengaraan keamanan pada pemilu 2024. Sinkronisasi diperlukan untuk mengantisipasi berbagai goncangan keamanan yang diprediksi akan terjadi di seluruh daerah pemilihan baik dalam dan luar negeri, termasuk mitigasi keamanan.

Demikian juga halnya dengan penyelengaraan pemilu. Diperlukan sinkronisasi antar intitusi struktural dan partai politik peserta pemilu. Sinkronisasi menjadi prasyarat agar semua tahapan pemilu dapat berjalan terencana dan terkendali. Karena pada setiap tahapan Pemilu secara umum memiliki tingkat kerawanan benturan.

Sinkronisasi diperlukan untuk menegaskan kembali soal rule of the game dari penyelenggaraan pemilu 2024. Sehingga dapat mencegah konflik yang akan berimplikasi pada kualitas penyelengaraan dan pembelahan masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Situasi potensial yang melahirkan keretakan kesatuan nasional. 

Sama halnya dengan keamanan, desain penyelengaraan pemilu harus dapat tergambar dan tersampaikan secara utuh dan menyeluruh kepada rakyat. Keterbukaan penyelenggaraan Pemilu akan memberikan dampak pada dukungan dan legitimasi rakyat terhadap presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat yang terpilih untuk periode 2024-2029.

3. Menetapkan komando kegiatan operasional penyelengaraan dan pengamanan pemilu 2024.

Mempertimbangkan banyaknya irisan institusional yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengamanan pemilu 2024, diluar program kerja rutin lain yang musti diselesaikan, maka kepemimpinan dan manajemen penyelengaraan serta pengamanan pemilu 2024 membutuhkan kepemimpinan dan manajemen khusus. Lembaga ad hoc yang bekerja untuk memastikan penyelengaraan dan pengamanan pemilu berjalan sesuai dengan koridor arsitektur penyelengaraan dan pengamanan. 

Kepemimpinan dan manajemen penyelengaraan dan pengamaman pemilu 2024 bersifat hybrid karena meliputi keterlibatan institusi negara dan institusi politik non negara. Dengan lembaga ad hoc  yang bersifat khusus diharapkan semua pihak taat pada desain penyelengaraan dan pengamanan pemilu 2024. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk mengambil keputusan secara cepat dalam meresponse problem yang beririsan dengan penyelengaraan dan pengamanan pemilu. 

Pemilu berpotensi mendapat gangguan yang dapat terjadi secara tiba-tiba, baik yang bersifat alamiah maupun terencana. Situasi yang dapat menurunkan kualitas penyelengaraan pemilu dan mengganggu keamanan nasional. Kepemimpinan dalam manajemen penyelenggaraan serta pengamanan Pemilu 2024 menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan apakah tata kelola pemilu 2024 akan terselengara dengan aman, damai dan berkualitas.

Jakarta, Maret 2024

Share:

Read More

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Lantik 135 Pejabat Eselon II, III & IV Dilingkungan Pemprov Kepri

 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melantik 135 Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (13/03/2023). 

Dalam pelantikan tersebut, Reni Yusneli yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2RD Kepri) dilantik menjadi Pejabat Fungsional Utama sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama. 

Selain itu, ada sembilan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik. Adapun nama-nama yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Sardison dari Kepala BPSDM menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum, Muhammad Dali dari Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). 

Selanjutnya Ani Lindawati yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DP3AP2KB bergeser menjadi Kepala BPSDM, Said Sudrajat yang sebelumnya menjabat Sekretaris Bakesbangpol kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Yeni Trisya Isabella yang menjabat sebagai Sekretaris Dispora sekarang menduduki Kepala BKD dan Korpri. 

Lalu Diki Wijaya yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2RD Kepri) kini dipromosikan menduduki jabatan Kepala BP2RD Kepri, Syakyakirti yang sebelumnya Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah menjadi Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan, lalu Asep Guntur Sapari yang sebelumnya sebagai Wadir Yanmedik dan Keperawatan RSUD RAT kini menjabat Direktur RS Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud. 

Sedangkan PNS Pemerintah Provinsi Kepri yang dilantik sebagai jabatan administrator berjumlah 73 orang dan jabatan pengawas berjumlah 52 orang. 

Gubernur Ansar mengatakan promosi dan mutasi jabatan merupakan hal biasa untuk kebutuhan organisasi sekaligus merupakan menjadi bagi PNS untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lebih lanjut Gubernur Ansar berpesan kepada pejabat yang baru dilantik dan dipromosikan supaya bekerja semaksimal mungkin, disiplin dalam bekerja, menunjukan loyalitas dan memiliki integritas serta mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan. 

“Saudara sebagai pejabat yang telah diberikan kepercayaan dan amanah, saya ingatkan agar bekerja semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki disiplin, memiliki loyalitas dan berintegritas serta mampu menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan daerah” pesannya kepada pejabat yang baru dilantik. 

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat dimaksud dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, para Asisten Setda Provinsi Kepri, pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya.(Red)

Share:

Read More

Camat Pulo Gadung Gusur Paksa Pedagang UMKM Depan Kampus Jayabaya

KABARMASA.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, Kota administrasi Jakarta Timur, melalui Camat Pulo Gadung akan melakukan penggusuran paksa pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan langsung oleh Camat Pulo Gadung, Syafrudin Chandra, melalui surat dengan Nomor 120/AT/.01.01 yang sudah tanda tangani serta stempel, disebarkan dan ditempelkan di tembok tempat warung pedagang.

Surat tersebut tersebar mulai tanggal 8 Maret 2023 yang ditujukan pada Para Pedagang ex Loksem JT-20 dan JT-21 Jalan pulomas selatan, kelurahan kayu putih, depan kampus Jayabaya dan Kampus Trisakti STMA.

Narasi yang dituliskan dalam isi surat menyebutkan bahwa, penggusuran tersebut sesuai dengan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum dan dilaksanakan penataan sekitar lokasi sementara.

Rencana penggusuran yang dilakukan Camat Pulo Gadung melalui Satpol PP akan di laksanakan pada hari Minggu 12 Maret 2023.

Ada empat poin dalam surat yang disampaikan Camat Pulo Gadung yakni:

Lokasi ex Loksem JT-20 dan JT-21 yang terletak di Jalan pulomas selatan kelurahan kayu putih merupakan lokasi yang akan dilaksanakan penataan kawasan.

1. Telah dilaksanakan sosialisasi penataan kawasan bagi pedagang JT-20 pada tanggal 28 Februari 2023, dan JT-21 pada tanggal 2 Maret 2023 oleh tim tingkat Kecematan Pulo Gadung di kantor Kelurahan Kayu Putih.

2.Terkait hal tersebut sebagaimana poin 1 dan 2 maka para pedagang agar mengosongkan dan membongkar lapak sampai dengan hari Minggu 12 Maret 2023.

3. Apabila Saudara tidak mengindahkan himbauan ini sampai batas waktu tersebut diatas, maka kami akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum dengan resiko menjadi tanggung jawab Saudara.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak Camat Pulo Gadung.

Share:

Read More

Ratusan warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Rencanakan Demo Besar

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ratusan warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta meminta pertanggungjawaban sepenuhnya atas musibah yang mereka alami, warga juga menolak wacana pembangunan aliran air yang digagas Pemerintah.

Hasil pantauan kabarmasa.com dilokasi terlihat ratudan warga berkumpul di balai warga untuk menentukan sikap terkait wacana pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN yang akan membangun aliran air atau wilayah aman dari Depo Pertamina.

Ketua RW 09 Tanah Merah Bawah, Abduls Syakur mengatakan para warga sudah melakukan mufakat secara internal. Hasil mufakat tersebut dinyatakan para warga sepakat menolak relokasi

“Hasil rapat internal ini, kami sepakat menolak relokasi dan menolak rencana pemerintah untuk membangun wilayah aman,” katanya, Kamis (9/3/2023).

Dikatakan, sejak insiden kebakaran terjadi hingga saat ini perwakilan Pertamina enggan secara resmi menemui warga sekitar untuk meminta maaf secara langsung derta membahas langkah kedepan.

“Belum ada permohonan maaf serta pembahasan selanjutnya dengan perwakilan pertamina,” ungkapnya.

Masih kata Abduls Syakur, dia menegaskan dalam waktu dekat akan mengirim surat peringatan pada Pertamina, bahkan dikabarkan para warga yang telah menjadi korban tersebut akan melakukan aksi besar-besaran untuk menuntut Pertamina.

“Tidak ada itikad baik, kita akan bersurat secara resmi Kepada PT Pertamina, untuk segera menindak lanjuti tuntutan kita ini. jika surat itu tidak ditanggapi oleh Pertamina, tadi kesepakatan warga akan melakukan aksi.

Share:

Read More

Gubernur Ansar Ahmad Hadiri Penandatanganan Guru PTK Non ASN Se-Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad menghadiri acara Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di Ballroom Restoran Golden Prawan Bengkong Kota Batam, Jum'at ( 10/03/2023). 

Penandatanganan PTK Non ASN Provinsi Kepri jenjang SMAN SMKN dan SLBN kali ini, diikuti peserta sebanyak 694 orang, yang merupakan tenaga pengajar se- Kota Batam. Adapun secara keseluruhan ada kurang lebih 2.575 orang PTK non ASN se- Provinsi Kepri dan tersebar disemua kabupaten dan kota. 

Dalam sambutannya Gubernur Ansar mengatakan, pentingnya pendidikan untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik. Hal ini selaras dengan misi Provinsi Kepri  mewujudkan kualitas SDM yang berkualitas, sehat dan berdaya saing  berbasiskan iman dan taqwa. 

Atas dasar itu sambung Gubernur Ansar, peran guru dan tenaga pendidik dalam pembangunan sangat strategis. Karena mereka tidak sekedar memberikan pengajaran kepada anak didik semata. Tapi juga  menyiapkan generasi masa depan yang akan melanjutkan pembangunan di masa mendatang.

"Karenanya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi seluruh guru dan tenaga pendidik yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di negeri Segantang Lada ini. Salah satu apresiasi yang diberikan yakni kembali memperpanjang kontrak kerja para honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri," jelas Gubernur Ansar. 

Apalagi lanjut Gubernur Ansar, pada bulan Juli Tahun 2022 yang lalu, dalam RAKORNAS Kepegawaian di Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan penguatan terhadap Honorer termasuk tenaga pendidik Non ASN dengan usulan untuk mempertimbangkan kembali atas rencana penghapusan honorer oleh Kemenpan RB dan BKN.

Di depan para peserta, Mantan Bupati Bintan dua periode juga menyampaikan terkait program seleksi CSAN PPPK yang telah dimulai pada 2021 lalu. Dimana seleksi ini telah meluluskan seleksi tahap 1 dan 2 dengan jumlah peserta yang telah lulus mencapai 649 orang, dan SK nya telah diserahkan pada awal bulan Januari 2023 kemarin.

"Dan kebijakan ini akan terus kita lanjutkan di tahun 2023 ini," jelasnya. 

Di akhir sambutannya, Gubernur Ansar seperti biasa mengajak semua peserta bernyanyi bersama, termasuk melantunkan sholawat busyro, dan juga sholawat yasirlana sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW, yang di yaumil akhir nanti, sangat kita harapkan pertolongan dengan syafaatnya. (Red)

Share:

Read More

Terpilih sebagai Presiden Mahasiswa BEM UMJ Periode 2023-2024, ini Harapan Sarlin Wagola

KABARMASA.COM, JAKARTA - Setelah proses panjang berkonsolidasi, berbicara ide dan gagasan. Menyapa kawan-kawan dengan narasi ide yang harapan nya bisa di realisasikan nantinya dengan tugas dan tanggung jawab bersama. Dinamika kontestasi demokrasi  telah kita jalani dengan baik sesuai dengan prinsip demokrasi,  namun kini yang terpenting adalah syukur atas berjalannya pesta  demokrasi kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah membuahkan hasil yang baik, setelah proses panjang tampuk kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta mengalami vakum of democratic. Dimana pemilihan umum raya sebagai roh demokrasi kampus perlu kita hidupkan dan jaga bersama.

Sebagai orang yang terpilih menjadi Presiden Mahasiswa UMJ, saya pikir sudah saatnya kita memahami dengan baik dan bijak terkait peran mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan khususnya BEM UMJ.

Roda kepemimpinan akan selalu berputar dan kita bukanlah budak dari organisasi, sehingga paradigma yang mesti kita bangun adalah organisasi sebagai ruang dimana kita membangun nilai-nilai yang dapat merangsang spirit mamasiswa untuk berperan sebagai kaum intelektual yang dapat bermanfaat. Dimana juga organisasi sebagai lab dalan menguji konsep atau gagasan ide yang mampu nantinya memberikan perubahan yang kita impikan bersama, tentu dengan  konsep kolaborasi dan  integrasi kegiatan-kegiatan  yang bermanfaat baik mahasiswa ataupun masyarakat.

Dalam satu priode kepemimpin saya nantinya, harapannya BEM UMJ dapat mampu melakukan trobosan yang spektakuler dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang dapat memberi manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Harapanya juga bahwa BEM UMJ mampu menjadi wadah pengembangan sumber daya mahasiswa yang lewat kerja-kerja nyata bersama universitas, fakultas dan beberapa kelembagaan di UMJ terkait dengan program atau kegiatan yang bisa di selaraskan.

Serta BEM UMJ juga harus diharapkan menjadi mitra untuk kerja kolaborasi bersama pimpinan UNIVERSITAS serta membantu dan mengontrol hal-hal yang menjadi kebijakan kampus yang berdampak baik  bagai mahasiswa dan lingkungan kampus.

Oleh : Wahid Hasyim

#Salam  Kolaborasi kebermanfaatan.

#Menuju BEM UMJ Perkasa.

Share:

Read More

Gubernur Ansar Jadi Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan HUT Satpol PP, Satlinmas serta Damkar Tingkat Provinsi Kepri

 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bertindak selaku Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan HUT Ke-73 Satpol PP dan HUT Ke - 61 Satlinmas serta HUT Ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jum'at (10/03/2023).

Adapun yang bertindak selaku Perwira Upacara Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Agustiawarman, Pemimpin Upacara Kasatpol PP Kabupaten Lingga Dodi Suhendra, serta Korsik dari Gita Ksatria Praja Satpol PP Kota Tanjungpinang.

Upacara diikuti 4 kompi yakni 1 pleton TNI dan Polri, 1 Pleton Pol PP Provinsi Kepri dan Kabupaten Kota, 1 Pleton Damkar Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, PPNS, BPBD dan Satlinmas, serta 1 pleton Dinas Perhubungan, KSOP dan Basarnas.

Peringatan Hari Ulang Tahun KE-73 SATPOL PP DAN KE-61 SATLINMAS kali ini mengambil tema “Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi Melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Profesional”. Sedangkan tema Peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun ini yaitu “Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangguh, Rakyat Tumbuh, Indonesia Maju”. 

Dalam amanatnya, Gubernur Ansar membacakan arahan Menteri dalam Negeri Tito Karnavian. Pada kesempatan itu ia berharap seluruh pihak baik pemerintah Kabupaten dan Kota untuk dapat melibatkan Satpol PP dan SATLINMAS dalam implementasi kebijakan kemudahan investasi di daerah. 

"Perkuat profesionalitas dan integritas dengan mempertahankan sikap humanis agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan para pelaku usaha untuk beraktivitas. Karena keputusan pelaku usaha untuk berinvestasi tidak hanya didasarkan pada nilai keekonomian akan tetapi atas dasar kenyamanan dan juga kemudahan berusaha" harapnya.

Gubernur Ansar melanjutkan, peringatan HUT Ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun ini, membawa pesan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk tetap menggalang solidaritas, jiwa patriot serta memperkuat pengabdian aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di seluruh Indonesia.

"Sehingga mampu melahirkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang tangguh. Selanjutnya, dengan semangat dan ketangguhan itu lah yang kemudian akan mendorong masyarakat untuk terus tumbuh demi mewujudkan Indonesia maju" ucap Gubernur Ansar.

Terakhir, Gubernur Ansar atas nama Pemprov Kepri mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-73 SATPOL PP DAN KE-61 SATLINMAS serta HUT KE-104 pemadam kebakaran dan penyelamatan. 

"Saya haturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Satpol PP, Satlinmas serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, atas pengabdiannya dalam mengemban tugas dan memberikan perlindungan serta pelayanan yang tulus demi mewujudkan rasa tertib, tenteram dan aman kepada masyarakat" tutupnya. (Red)

Share:

Read More

Rijal : Oknum DPRD Berau Harus Pro Rakyat

( Sumber Istimewah : Rijal menggunakan topi jerami ) 

KABARMASA.COM, BERAU - Sesali oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau diduga menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadinya, tidak pro terhadap rakyat. Hadirnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) perusahaan Brau Agro Asia (BAA) sebagai Pabrik mandiri kini telah memberikan dampak positif bagi petani Sawit di Kecamatan Segah (10/3/23).

Mulai dari harga Tandan Buah Segar (TBS) hingga hari ini PT BAA melampai harga yang di tetapkan Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kaltim. Berdasar rilis Disbun Kaltim harga TBS periode awal Februari Rp. 2.332,68 per kg untuk umur tanaman 10 tahun ke atas.

Sementara itu harga di petani ketika mengantar hasil panen ke PT BAA jauh lebih tingga bertahan di angka Rp. 2.500,- per kg ini menjadi saksi kehadiran PKS mandiri bagi petani sawit di kecamatan Segah.

“Hari ini harga yang di tetapkan Disbun justru lebih rendah daripada PT BAA, padahal ada juga perusahaan perkebunan raksasa di Segah hanya membeli hasil panen petani Rp. 2.200,- ini justru lebih parah,” tegas Rijal 

Polemik PT BAA yang selalu di goreng oknum anggota DPRD Berau justru tidak mencerminkan perwakilan rakyat, mestinya perwakilan rakyat hadir memberikan solusi hingga mendukung kepentingan masyarakat petani sawit.

Sebagai tokoh pemuda Segah, Rijal menyayangkan sikap oknum anggota dewan yang selalu mempermasalahkan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat petani sawit. ia menduga wewenang oknum anggota dewan itu justru hanya kepentingan peribadinya.

“Ini kok oknum anggota dewan malah mempermasalahkan perusahaan yang sudah berdampak baik ke masyarakat terutama harga, mestinya mereka bicara wewenang memberikan solusi yang jauh lebih baik lagi,” pungkasnya

Pewarta : JA

Share:

Read More

Ketum PW SEMMI Kepri Apresiasi Kapolda Kepri Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., bersama Gubernur Kepri dan Danrem Wira Tama Menyapa Korban Longsor di Kabupaten Natuna

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Pengurus Wilaya (PW) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kepulauan Riau (Kepri) Ketua Umum Zainul Sofian Apresiasi Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Danrem Wira Tama telah menjenguk korban longsor yang di rawat di RSUD Kabupaten Natuna. 

Ketua Umum PW SEMMI Kepri Zainul Sofian menyampaikan bahwa turut duka sedalamnya atas musibah masyarakat yang terdampak longsor di kabupaten Natuna, “Kami apresiasi atas bantuan dari jajaran Kepolisian dan pihak terkait lainnya”. Kamis (09/03/2023).

Kepedulian secara Kemanusian Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si. Turun langsung serya menjeguk korban bencana longsor di RSUD Kabupaten Natuna telah memberikan semangat dan mendoakan agar korban segerah sembuh dan sehat kembali

Kapolda Kepri juga memberikan tali asih dengan harapan dapat mengurangi sedikit beban yang di alami korban bencana tanah longsor yang terjadi Serasan Kabupaten Natuna.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., menambahkan korban longsor dipastikan mendapatkan bantuan makanan, dapur umum, air bersih, posko pengungsian dan fasilitas kesehatan. Polda Kepri bersama dengan pihak terkait terus bergerak memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk masyarakat terdampak bencana alam tersebut.

Bencana alam tanah longsor terjadi pada hari Minggu, 5 Maret 2023 dan longsor susulan terjadi pada Senin, 6 Maret 2023. Longsor tersebut telah menyebabkan 21 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka serta 1.216 orang mengungsi akibat musibah tersebut.

“Harapannya kita semua jajaran Pemimpin Kepri bisa semaksimal mungkin melakukan apa yang bisa di lakukan, untuk membantu masyarakat yang terkena musibah”. 

Dan tentunya ini menjadi duka cita dan belasungkawa bagi kita semua." Ketua PW SEMMI Kepri Apresiasi kepada Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si. dan jajaran yang telah memberikan perhatian terhadap korban bencana longsor, semoga dapat meringankan terhadap musibah ini. Ujar Ketua Umum PW SEMMI Zainul Sofian (Red)

Share:

Read More

Kabid Lingkungan DPN PERMAHI Apresiasi Aksi KPMKB

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) melaluai Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dedi Dores apresiasi mahasiswa daerah asal Kabupaten Berau terkait ilegal mining dan transparan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Perusahaan Pertambangan Batubara (9/3/23).

Persoalan PPM yang disuarakan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) Samarinda di Kantor Gubernur merupakan catatan kita bersama, Dimana Pemilik konsesi memiliki kewajiban untuk memberikan PPM pada Masyarakat. Namun yang menjadi tanda tanya besar yaitu transparan dan bagaimana perusahaan pemilik konsesi menghitung PPM perusahaan.

“ini kan aneh kalau perusahaan semacam Berau Coal saja tidak ada acuan terkait perhitungan PPM, maka mereka bisa sesukanya mengatur nilai tahunan” tegas dedi yang di hubungi KABARMASA.COM

Selain daripada itu terkait perktik ilegal mining kemungkinan besar dugaan itu terjadi di perusahaan resmi, bahwa ada dugaan besar terkait pemberian legalitas batu itu keluar dari perusahaan yang memiliki izin resmi.

“Bisa jadi perusahaan resmi itu membeli batu hasil ilegal mau dijual kemana kalau yang beli bukan perusahan yang resmi”

Dedi turut apresiasi bahwa apa yang menjadi kegelisahan KPMKB itu merupakan langkah tepat, berupaya membongkar perhitungan PPM Pertambangan dan juga praktik ilegal mining di Berau.

Kabid LH DPN PERMAHI akan melakukan koordinasi ke Pengurus Pusat untuk mengkaji terkait hal ini, ia akan melakukan konsolidasi bersama KPMKB. Jika ini menjadi perhatian khusus pihaknya akan melakukan upaya yang terukur.

“kaltim yang menjadi penghasil terbesar batubara di Indonesia mestinya kita awasi bersama,” pungkas Dedi

Pewarta : ja

Share:

Read More

Desak Kementrian ESDM Audit PT BJU, PT SBB, PT SBE Dugaan Penadah Ilegal Mining Hingga Transparan CSR/PPM Berau Coal.

(Unjuk Rasa KPMKB di halaman Kantor Gubernur Kaltim)

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Buntut aksi sebelumnya Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) Samarina kembali unjuk rasa desak transparan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Berau Coal dan meminta pemerintah untuk berkordinasi kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait untuk menindak dugaan perusaahan tambang di Berau yang menjadi Penadah Ilegal Mining (9/3/23).

Korlap aksi Rijal menerangkan, bahwa KPMKB kembali melakukan unjuk rasa dengan tuntutan yang sama, namun ada point yang menjadi catatan khusus untuk diteruskan kepada Pemerintah Gubernur.

“Kami membawa tuntutan yang sama dari aksi sebelumnya namun ada 3 hal yang menjadi catatan penting,” terang Rijal 

Melaluai rilis KPMKB mencantumkan 3 poin sehingga dapat menjadi perhatian khusus diantaranya:

1.Mendesak Gubernur Kaltim mengeluarkan rekomendasi kepada penagak hukum dalam hal ini Polda Kaltim menghentikan aktifitas tambang ilegal di Kabupaten Berau.

2.Mendesak Gubernur Kaltim untuk segera melakukan koordinasi kepada kementrian ESDM mencabut ijin produksi Perusahaan pertambangan dalam hal ini PT. Supra bara Energi, PT. Sungai Berlian Bhakti dan PT. Bara Jaya Utama yang di duga menjadi penadah tambang ilegal 

3.Mendesak Gebernur kaltim segera meminta kepada PT. Berau Coal agar menyampaikan implementasi pelaksanaan CSR/PPM secara detail ke pemerintah Berau dan masyarakat kampung terkait besaran nilai masing-masing kampung di wilayah operasi perusahaan yang meliputi ring 1,  2, dan 3 secara tertulis.

(Perwakilan KPMKB diterima masuk ke kantor Gubernur Kaltim)

Setelah diterima perwakilan pemerintah melalui Kepala Bagian Pemerintahan Provinsi Kaltim turut hadir perwakilan ESDM Kaltim yang telah melayangkan surat Nomor:500.10.27.3/534/III-Minerba yang ditujukan ke Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementrian ESDM untuk menindak tuntutan KPMKB Pada aksi 2 Maret lalu.

Dalam surat itu menerangkan untuk segera memberikan tanggapan tuntutan permintaan KPMKB dan memberikan rekomendasi untuk melakukan upay-upaya lain sehingga bisa merealisasikan tuntutan para mahasiswa Berau KPMKB.

KPMKB akan kembali aksi pada minggu depan untuk mendengar langsung tanggapan Gubernur Kaltim sebagaimana surat yang diterima dalam audeinsi di penghujung acara ihwal permohonan Hearing.

“Kami akan Kembali Minggu depan untuk mendengar langsung tanggapan Gubernur Kaltim,” tutup Rijal

Pewarta : ja

Share:

Read More

Geruduk kantor Kejagung RI, AP3J Minta kadis BPBD dan Kesbangpol Bungo dipanggil dan diperiksa

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA- Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pengawasan Pembangunan Jambi (AP3J) Melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Mabes Polri dan Kejagung RI, mereka menyuarakan terkait persoalan pembangunan turap beton paket 1 yang berlokasi di Batu Kerbau yang dikerjakan oleh Sayna Arisya Persada dengan nilai kontrak Rp. 3.095.525.723,88 tahun anggaran 2021.

 "Panggil dan periksa Kepala Dinas BPBD dan Kesabangpol Kabupaten Bungo," ujar pendemo saat menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Agung, dikawasan Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Kamis (09/03/2023).

Korlap aksi, Ismail mengatakan, ada kejanggalan dalam pembangunan turap beton paket 1 di Kabupaten Bungo.

"Menurut kami ada kejanggalan dalam pembangunan turap beton itu, masak baru satu tahun sudah rubuh. Kami menduga pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi," ujar Ismail, kepada media ini usai menggelar aksi.

Lanjut Ismail, tak hanya itu proses tender pembangunan turap beton itu juga dilakukan secara berulang-ulang.

"Proses tendernya juga dilakukan secara berulang-ulang. Yakni, selama 3 kali tender. Seolah-olah pemenangnya sudah diatur," ungkap Ismail.

Maka dari itu, dengan kami menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Agung ini, kami meminta kepada Pihak Kejagung untuk memanggil dan memeriksa Kepala BPBD dan Kesbangpol Bungo, Bendahara, PPK, PPTK, Kontraktor Pelaksana, Tim PHO dan pihak yang terlibat lainnya, harap Ismail.

Dikatakan Ismail, pada hari Selasa kami akan mendatangi Kantor BNPB Pusat, mendesak mereka untuk menyetop anggaran tanggap bencana tahun 2023 untuk Kabupaten Bungo, sebelum pihak rekanan bertanggung jawab secara hukum dan administrasi atas ambruknya turap beton batu kerbau, terangnya.

Share:

Read More

Advokat Afad Usasra Meminta Jangan Lukai Perasaan Masyarakat, Pemberian Rp10 Juta, Namun Tidak Boleh Menggugat Bagi Korban Plumpang

KABARMASA.COM, JAKARTA - Terkait dengan ledakan yang terjadi pelumpang yang dimana ledakan tersebut berasal dari Depo Pertamina Plumpan, pada Jumat (3/3/2023) malam, Tampak dalam video yang beredar di media sosial, api dan asap membubung tinggi dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Terlebih, lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dikelilingi permukiman penduduk. Peristiwa ini pun menyebabkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan orang terluka.

Lantas, seperti apa kronologi kebakaran Depo Pertamina Plumpang?

Kronologi kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Diberitakan Kompas.com (3/3/2023), informasi kebakaran diterima pertama kali oleh Command Center Badan Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) pada pukul 20.11 WIB.

Awalnya sebanyak dua unit dan 10 personel Gulkarmat dikerahkan untuk memadamkan api. Tim unit kebakaran datang pada pukul 20.20 WIB dan mulai pemadaman pada pukul 20.22 WIB.

Selang beberapa menit, Pertamina melalui Marketing Operation Region (MOR) III membenarkan kebakaran yang terjadi di pipa penerimaan BBM di Depo Plumpang, Jakarta Utara.

"Terjadi insiden terbakarnya pipa penerimaan BBM di Integrated Terminal BBM Jakarta, Plumpang," ujar unit Manager Communication Relations dan CSR Pertamina MOR III Eko Kristiawan, Jumat.

Saat itu, Eko menegaskan bahwa Pertamina masih fokus pada penanganan kebakaran, termasuk mengevakuasi pekerja dan warga sekitar.

Hingga dua jam setelah laporan pertama, sekitar pukul 22.10 WIB, kobaran api masih belum berhasil dipadamkan.

Gulkarmat DKI Jakarta pun kemudian mengerahkan 52 unit mobil pemadam kebakaran dengan 260 personel.

Api baru berhasil dipadamkan sekitar enam jam setelah kejadian, yakni pada Sabtu (4/3/2023) dini hari.

Dugaan penyebab sementara tersambar petir VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, belum dapat diketahui penyebab pasti.

Perlu kita ketahui bahwa depo tersebut adalah milik pemerintah, yang apabila terjadi kerusakan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut, namun yang terjadi adalah pemberian santtunan namun dengan permintaan penanda tanganan yang beritanya tesebar di media, terkait dengan "korban di berikan 10 juta dan di larang mengunggat".

Sederhana bagi saya jangan lukai hati masyarakat, banyak korban baik materil dan non materil, hartanya terbakar, pencaharian nya hilang akibat lendakan depo pertamina plumpang, harusnya masyarakat bisa mendapatkan keadilan, yang sesuai karna semua berbeda - beda, jangan seolah - olah menutup mata, dengan memberikan 10 juta, dan tidak menghiraukan kerugian yang sudah di alami masyarakat tutur Advokat Afad Usasra.

Share:

Read More

Desak Mabes polri, KPPT Buru "Segera tangkap dan adili pemilik Tong dan Bek Tong yang beroperasi di wilayah Desa Dava

KABARMASA.COM, KABUPATEN BURU - Kajian pemuda peduli tambang (KPPT) Kabupaten Buru Kembali melakukan investigasi terkait dugaan ilegal minning yang dilakukan Bos Besar Haji Markus.

 Pemilik tong yang melakukan aktivitas pertambangan di desa dava kecamatan waelata kabupaten buru itu Diduga kuat tidak memiliki izin Apapun.

Ketua Kajian Pemuda Peduli Tambang Wan Waemese Dalam ungkapannya mengatakan, Haji Markus telah lama melakukan aktivitas pertambangan Tanpa memiliki izin berupa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta izin usaha pakai (IUP) dan diduga kuat tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dimana kita ketahui ketiga dokumen itu merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh perusahaan pertambangan.

Pemilik tong ini sudah lama melakukan aktivitas pertambangan akan tetapi belum ada tindakan dari penegak hukum, Apalagi dalam kajian kami Haji Markus ini di duga kuat tidak memiliki IPPKH IUP dan juga RKAB, untuk itu harapan kami agar mabes polri untuk kemudian meminta dan mendesak mabes polri untuk segera menangkap dan mengadili pimpinan pimpinan tong dan bek tong yang diduga tidak meliki izin Tutur Wan Waemese, Rabu, 3 November 2022

Dia juga menyampaikan Pemilik Tong ini telah memasuki kawasan Hutan produksi terbatas (HPT) dan menggarap disana. Yang Diketahui bahwa kawasan Hutan Produksi Terbatas berfungsi untuk memproduksi hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat bukan kepentingan perseorangan atau badan usaha pribadi.

Padahal tegas dalam pasal 134 ayat 2 UU no. 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara (UU minerba) menerangkan bahwa kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang Untuk melakukan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Untuk itu demi terciptanya supremasi hukum yang adil dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kami meminta kepada pihak mabes polri untuk segera mengambil langkah tegas terkait persoalan ini" tutupnya.

Share:

Read More

Mahasiswa meminta Iwan Setiawan dicopot sebagai Plt. Bupati Bogor

KABARMASA.COM, BOGOR - Aliansi Mahasiswa Bogor Raya (AM-BR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri sebagai tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan, Rabu (8/3/2023).

Berdasarkan hasil kajian dan diskusi AM-BR, Plt. Bupati Bogor diduga telah menistakan agama dengan pernyataan yang kontroversial.

"Plt. Bupati Bogor membuat pernyataan sumpah injak Al-Quran di depan umum, Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman hidup dengan adanya perbuatan tersebut telah melukai hati kami dan berpotensi dijerat pidana tentang penistaan agama," ujar Jenderal Lapangan, Muhammad Senanatha

Pihaknya menduga, pernyataan Plt. Bupati Bogor harus ditindaklanjuti oleh Aparatur Penegak Hukum.

"Kedatangan kami ke Mabes Polri untuk mengadukan Plt. Bupati Bogor karena diduga telah menistakan agama dan juga tidak sepatutnya seorang Plt. Bupati berbicara didepan umum seenaknya sehingga timbul narasi atau pernyataan yang kami duga telah menistakan agama," kata Sena.

Muhammad Senanatha menegaskan akan melaporkan Plt. Bupati Bogor dalam aksi berikutnya ke Mendagri karena diduga telah melanggar kode etik dan meminta Mendagri untuk mencopot Iwan Setiawan sebagai Plt. Bupati Bogor.

"Untuk selanjutnya kami akan mengkonsolidasikan kepada teman-teman mahasiswa rantau lainnya di Jakarta berasal dari Kabupaten Bogor untuk melaporkan Plt. Bupati Bogor ke Mendagri karena diduga telah melanggar kode etik dan kami meminta Mendagri untuk mencopot Iwan Setiawan sebagai Plt. Bupati Bogor," pungkasnya.

Share:

Read More