Bersama Kepala BNPB RI, Kapolda dan Danrem, Gubernur Ansar Terbang ke Serasan Menggunakan Helikopter BNPB: Gubernur Serahkan Bantuan Rp1 Miliar Kepada Pemkab Natuna


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Natuna - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB RI Mayjen TNI Fajar Setyawan, Danrem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Yudi Yulistyanto dan Kapolda Kepri Irjen Pol.Drs. Tabana Bangun terbang ke Pulau Serasan menggunakan helikopter dari Bandara Raden Sadjat, Kecamatan Ranai. Rabu (08/03/2023)

Helikopter yang hanya berkapasitas 4 seat ini diperkirakan akan terbang dengan memakan waktu sekitar 45 menit higgga 1 jam. 


Sebelum terbang terlebih dahulu dilakukan breafing di ruang VIP bandara Raden Sadjat sebagai bentuk persiapan dan kesiapan masing-masing penumpang dalam menghadapi berbagai cuaca dan kendala. 

Keberangkatan Gubernur Ansar bersama Kepala BNPB RI serta FFKPD ini selain untuk meninjau lokasi longsor, dan lokasi pengungsian. Juga menyerahkan bantuan Pemprov Kepri sebesar Rp1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Natuna. 

"Kita hadir disana untuk memberi semangat saudara-saudara kita di pengungsian. Mereka butuh kita hadir bersama mereka. Kita juga berdoa agar pencarian korban hilang dilanjutkan dan segera diketemukan. Bersama ini Pemerintah Provinsi Kepri memberi bantuan sebesar Rp1 miliar kepada Pemkab Natuna," kata Ansar. 

Gubernur Ansar dan rombongan terbang dari Ranai ke Kepulauan Serasan sekitar jam 11.00 WIB. (Red/ZS)

Share:

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Bersama Kepala BNPB RI Sampai di Ranai, Natuna Langsung Gelar Rapat Gabungan


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Natuna - Bencana tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat. Kepala Badan Penangggulan Bencana Nasional (BNPB) RI Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. ikut serta bersama Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad meninjau langsung lokasi tanah longsor. 

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. tiba di Bandara Raden Sadjat, Ranai, Kabupaten Natuna, Selasa (07/03/2023) menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU. 

Setibanya di Bandara Raden Sadjat, Ranai, Natuna, Kepala BNPB RI langsung menggelar rapat untuk memberikan arahan kepada Gubernur, Danrem, Kapolda serta seluruh Forkopimda atau perangkat daerah lainnya yang terlibat langsung dalam proses evakuasi para korban tanah longsor di Serasan, Kabupaten Natuna. 

Letjen TNI Suharyanto dalam arahannya meminta agar lokasi kejadian tidak menjadi kendala. Evakuasi harus dilakukan dan tim evakuasi harus maksimal dalam mencari korban yang masih dinyatakan hilang untuk sementara. Tidak menjadikan lokasi yang terpencil dan kondisi cuaca yang tidak stabil mempengaruhi proses pencarian. 


"Setelah ini kita tetapkan sebagai darurat bencana, maka kita harus bahu-membahu secara maksimal melakukan pertolongan. Sebanyak 47 orang yang dinyatakan hilang itu relatif banyak. Makanya kita harus cari dengan maksimal, sampai betul-betul tidak mungkin ditemukan lagi," kata Suharyanto. 

Untuk masyarakat yang saat ini berada di pengungsian, Suharyanto juga meminta agar kebutuhan sehari-harinya terjamin, baik berupa sandang, papan dan pangannya. 

"Jangan sampai masyarakat yang sudah kena musibah itu dibebani lagi dengan susah mendapat bantuan makanan, pakaian dan sebagainya. Kita harus perhatikan betul-betul sampai status darurat bencana selesai,"ujarnya. 

Ditegaskannya lagi, meskipun lokasi kejadian cenderung sulit diakses karena jauh dan harus berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu di laut Natuna, namun Suharyanto meminta agar standar perlakuan penanganan bencana dilakukan secara seksama. 


"Justru harus lebih maksimal lagi karena kondisi geografis dan cuaca mengharuskan kita demikian," tegasnya. 

Turut serta dalam rombongan dari Jakarta yaitu Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan, Kapusdatin BNPB Dr. Abdul Muhari, personil Basarnas, dan sejumlah jurnalis media nasional. 

Setibanya di Ranai, rencananya Gubernur Ansar bersama Letjen TNI Suharyanto akan langsung menuju pulau Serasan menggunakan kapal laut. Namun karena kondisi cuaca dan jarak tempuh yang jauh akhirnya dalam rapat diputuskan ditunda untuk menuju Serasan, yakni menjadi subuh (dini hari). 

Jarak pulau Serasan dari ibukota Kabupaten Natuna di Ranai berkisar 330 mil dengan waktu tempuh 12 jam. 

Sebelumnya Gubernur Ansar juga telah memerintahkan KMP Bahtera Nusantara 1 untuk membawa personel dan peralatan evakuasi ke pulau Serasan. KMP Bahtera Nusantara 1 dengan kapasitas 295 orang dan 36 unit kendaraan mengangkut beberapa personil Kemensos, TNI, Polri, KSOP, BPTD, dan Pemda. 

"Kita harus cepat untuk membawa personil dan peralatan ke pulau Serasan karena kondisinya darurat, semua armada yang memungkinkan untuk turun akan kita kirim kesana," kata Gubernur Ansar. 

Sebelumnya, longsor terjadi di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan Timur, Senin (6/3) pukul 11.15 WIB. Longsor disebut menyapu 27 rumah warga di Desa Pangkalan. 

Rilis Tim Gabungan Tanggap Bencana Serasan & Serasan Timur pada (07/03) pukul 07:00 WIB mencatat data korban meninggal teridentfikasi sebanyak 6 Orang, data meninggal belum terindentifikasi sebanyak 4 Orang. 

Sementara yang dinyatakan hilang sejumlah 47 Orang. Adapun korban luka berat ada 4 Orang, dan korban kritis sejumlah 4 Orang (3 orang dikirim ke Pontianak via Bukit Raya dan 1 orang dikirim ke Ranai via Indra Perkasa). 

Saat ini jumlah orang yang mengungsi di pengungsian PLBN sebanyak 219 Orang, pengungsian Puskesmas : 215 Orang, pengungsian Pelimpak dan Mesjid Alfurqon sebanyak 500  orang, dan pengungsian SMA 1 Serasan ada 282 orang. Total Pengungsi berjumlah 1.216 Orang. 

Gubernur Ansar juga sudah bergerak cepat dengan mengirimkan  bantuan logistik sebanyak 200 paket. Setiap paketnya berisikan mie instan 2 dus, sarden 5 kaleng, minyak goreng 5 kilogram, gula 2 kilogram, teh 2 kotak, Susu bubuk 2 kotak, peralatan mandi 1 paket, peralatan makan 1 paket, dan peralatan masak 1 paket. 

Dalam rombongan yang berangkat dari Jakarta, Basarnas juga mengirimkan enam personel unit K9 yang akan membantu mencari warga yang masih tertimbun longsor. (Red)

Share:

Pasca Longsor Serasa, Pemulihan Jaringan Listrik dan Telekomunikasi Jadi Salah Satu Atensi Utama Pemprov Kepri


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Pasca bencana longsor yang menimpa Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Senin (06/03) lalu, kondisi jaringan kelistrikan serta telekomunikasi di daerah tersebut masih terhambat. Namun terhambatnya kedua prasarana tersebut menjadi salah satu atensi utama Pemprov Kepulauan Riau untuk segera di atasi. 

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melalui Kepala Dinas Kominfo Hasan, Selasa (07/03) mengatakan, pihaknya bersama Pemkab Natuna sampai saat ini masih terus berkoordinasi dengan PLN dan pihak  Telkom sebagai penyedia layanan kelistrikan dan jaringan telekomunikasi di daerah yang berjarak cukup jauh dari Ibukota Natuna, Ranai tersebut. Rabu (07/03/2023)

Hasan menyebutkan, dari informasi yang diterima, saat ini telekomunikasi di Serasan sudah aktif namun belum maksimal. Sebab dari 5 BTS yang ada di Serasan, baru 2 BTS yang dapat dioperasionalkan, yakni BTS milik BAKTI Kominfo. 

"Sedangkan 3 BTS milik provuder swasta belum dapat beroperasi, tapi hari ini akan diusahakan dapat mengaktifkan 1 tower provider karena jalan menuju ke tower tersebut harus melalui Siantan Timur" ujar Hasan. 


Mengenai jaringan provider milik swasta yang ada, GM Network Service Assurance Regional Sumbagteng Telkomsel, Artha Abimanyu melalui holding statementnya menyampaikan untuk kondisi jaringan broadband Telkomsel di wilayah Serasan mengalami penurunan kualitas. 

"Hal tersebut sebagai dampak adanya pemadam pasokan listrik di sejumlah BTS serta terhalangnya akses ke beberapa titik BTS akibat Bencana Longsor. Sedangkan untuk layanan SMS dan panggilan suara (voice) masih berfungsi dengan normal" ujarnya. 

Dalam pernyataannya, Artha mengaku saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan berupaya melakukan percepatan pemulihan jaringan broadband dengan mengupayakan pembukaan akses ke beberapa titik BTS yang terdampak. 

Sementara itu Tim PLN dari Ranai, Ari Widjayadi mengungkapkan penanganan sistem kelistrikan pasca longsor, tim PLN dari Ranai dan Serasan sudah siaga di lokasi namun belum diperbolehkan turun ke spot longsor karena kondisi sedang hujan lebat dan dikhawatirkan terjadi longsor susulan. 

"Sistem kelistrikan aktif dari Tanjung Setelung sampai Air Raya, dari Genting sampai ke Serasan Timur masih off" ucapnya.(Red)

Share:

BEM Universitas Krisnadwipayana Mengadakan Seminar Nasional Yang Di Hadiri Langsung Oleh PANGDAM JAYAKARTA Mayjen TNI Untung Budiharto Dengan TEMA WAWASAN KEBANGSAAN

KABARMASA.COM, JAKARTA- Seminar Nasional FORMASI UK (Forum Mahasiswa-mahasiswi Universitas Krisnadwipayana) dengan judul "Strategi Pertahanan Dan Keamanan Nasional Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Republik Indonesia, yang diselenggarakan di gedung pendopo Universitas Krisnadwipayana pada pukul 9 pagi hingga selesai, Jatiwaringin,Pondok Gede, Bekasi, Senin (06/07/23).

Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan dihadiri oleh narasumber yang berasal dari KODAM Jaya/Jayakarta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Juga Akademisi. Diantaranya yaitu Mayjen TNI Untung Budiharto selaku Panglima Daerah Militer Jayakarta, Kolonel Salahuddin Nasution M.Si selaku Kasubdit Kontra Propaganda, Diah Turis Kaemirawati S.H.,M.H, dan Dr.Drs. RH. Muchtar HP, B.Ac. SH. MH selaku Dosen Fakultas Hukum dengan di moderatori oleh Hasan Renyaan selaku mahasiswa S1 Universitas Krisnadwipayana.
Diketahui ratusan orang hadir didalam forum tersebut yang berasal dari civitas akademik Universitas Krisnadwipayana ada Mahasiswa, Dosen, hingga pimpinan perguruan tinggi yaitu bapak Dr Ir Ayub Muktiono M.SIP, CiQar selaku Rektor berserta jajarannya dan juga Dekan-dekan fakultas. Serta beberapa masyarakat luar kampus yang ikut hadir dan meramaikan kegiatan yang bertemakan Wawasan Kebangsaan.

Dilansir dari Instagram @kodam_jayakarta Mayjen TNI Untung Budiharto memberikan semangat dan dukungan moril kepada mahasiswa dengan menyampaikan "Untuk itu saya minta mahasiswa UNKRIS harus melakukan segala sesuatu secara benar. Bagaimana kita sebagai warga negara mencintai, berkontribusi, dan bermanfaat untuk negara". harap Pangdam
Hasan Renyaan selaku Menteri Kajian Aksi dan Strategi BEM UNKRIS menyampaikan bahwa "Alhamdulillah kegiatan ini merupakan suatu program kerja kami di Kementerian Kajian Aksi dan Strategi BEM UNKRIS untuk merevitalisasikan budaya akademik dilingkungan universitas dan juga mendorong semangat nasionalisme dan patriotisme kepada mahasiswa-mahasiswa untuk tetap berpegang pada nilai-nilai ke-indonesiaan oleh karena itu kami sangat berterimakasih kepada pihak Perguruan Tinggi, Kodam Jaya, BNPT, dan juga Dosen serta seluruh mahasiswa Universitas Krisnadwipayana yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ini" ujarnya.

Ia juga berharap untuk hal-hal positif selalu mendapat apresiasi dan dukungan dari semua pihak "Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan menunjang proses akademik kita baik dalam aspek afektif, kognitif maupun psikomotorik. Dan menjadi langkah awal kita semua menuju Era Perubahan" pungkasnya. (Red)


Share:

Penolakan Pelaksanaan Musyawarah Nasional BEM SI Ke-XVI di Solo


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) setiap tahunnya menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk menetapkan posisi struktural setahun aliansi satu tahun ke depan. 

Memasuki tahun 2023 menandakan bahwasannya tahun ini perlu diselenggarakan kegiatan Musyawarah Nasional BEM SI yang ke-XVI, namun dalam wacana penyelenggaraan Musyawarah Nasional BEM SI yang ke-XVI timbul berbagai penolakan terhadap rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional BEM SI KeXVI yang rencananya akan dilaksanakan di Kota Solo. Senin (06/03/2023)


Berbagai penolakan ini dihadirkan oleh 7 Wilayah Sah yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (Wilayah BSJB, SUMBAGUT, SUMBAGSEL, ACEH, PAPUA, SULAWESI, BALI) dimana 7 Wilayah ini menyatakan menolak pelaksaaan Musyawarah Nasional ke-XVI di Solo.

Hal tersebut terjadi lantaran terjadinya deadlock pada Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan yang diselenggarakan pada Rabu, 23 Februari 2023, di Wisma PUTK Ciwidey Bandung, Jawa Barat. 

Terdapat 4 dari 12 Wilayah Anggota BEM SI Kerakyatan menyatakan untuk Walk Out dari forum lantaran terjadinya arogansi dari Koordinator Pusat dan beberapa wilayah yang bersikeras melaksanakan musyawarah nasional di Solo.

Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan ini diselenggarakan dalam rangka sebagai bentuk penguatan dan evaluasi BEM SI Kerakyatan periode 2022 menuju musyawarah nasional ke-XVI, dalam pelaksanaan forum banyak terjadi proses evaluasi mulai dari evaluasi tehadap Koordiator Pusat, penyikapan Isu yang dilakukan oleh Koordinator Isu, hingga pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-XVI.

Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan mulai memanas ketika membahas mengenai pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-XVI, dimana terjadi berbagai polemik terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional yang akan dilaksanakan di Solo. Mulai dari problematika kesiapan kepanitiaan, kesiapan teknis, sentral konsentrasi kekuatan rezim politik, hingga penjadwalan pelaksanaan munas yang bertepatan dengan hari buruh internasional.

Menyikapi problematika tersebut, karena tidak ditemukannya jawaban maupun solusi dari permasalahan yang ada mengenai urgensi untuk melaksanakan Musyawarah Nasional ke-XVI di Solo, membuat Koordinator Pusat mengambil keputusan untuk mengambil alih forum dan menginstruksikan dalam waktu 7x24 jam agar masing – masing wilayah dapat konsolidasi terlebih dahulu.

Menanggapi instruksi dari Koordinator Pusat yang normatif dan tidak menyelesaikan masalah menimbulkan tanggapan kritis dari berbagai wilayah sah yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan. 

Dimana berbagai wilayah menyatakan bahwasannya setiap Koordinator Wilayah yang hadir ke forum merupakan representasi sah dari wilayah yang sudah mengetahui tujuan dari agenda Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan dan tentunya sudah melaksanakan forum di tingkat wilayah untuk ditindaklanjuti dalam forum tingkat nasional yang pada kesempatan kali ini dilaksanakan di Wisma PUTK Ciwidey Bandung, Jawa Barat.

Sehingga dinilai menyatakan untuk kembali melaksanakan forum konsolidasi ditingkat wilayah merupakan upaya-upaya untuk membuat forum ditingkat nasional deadlock dan sangat tidak sesuai dengan prinsip aliansi, hal ini membuat 4 Wilayah Sah yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (Wilayah BSJB, SUMBAGUT, SUMBAGSEL, ACEH) untuk melakukan Walk Out dari forum. 

Dan membuka ruang seluas-luasnya secara demokratis kepada kampus yang ingin bergabung dan berjuang bersama Aliansi BEM Seluruh Indonesia yang memiliki kepentingan bersama untuk terus Konsisten berjuang atas kepentingan bersama dan mengawal isu kerakyatan bersama gerakan rakyat lainnya. 

Untuk ikut serta dalam melaksanakan Musyawarah Nasional ke-XVI di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Kepulauan Riau, Indonesia. (Red/ZS)

Share:

APH Tumpul Korupsi Bansos Di Kab. Bone Subur

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Untuk mengatasi kesenjangan Ekonomi maka pemerintah membuat suatu kebijakan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) bagi penduduk Indonesia. Program Bansos untuk rakyat Indonesia terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Minggu (05/03/2023)

Pemerintah Melalui kementerian Keuangan Republik Indonesian mengucurkan Anggaran Ratusan Triliun untuk Program Bantuan Sosial. Akan tetapi sangat disayangkan masih ada oknum-oknum di setiap daerah yang meraup keuntungan dari program tersebut. 

Hasil Kajian Teman-teman dari Keluarga Mahasiswa Bone Cabang Dki. Jakarta (KMB SAMPARAJAE) membahas tentang Kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial di Kab. Bone Sulawesi Selatan 

"Kasus korupsi pada program Bansos marak terjadi di Indonesia, khususnya di kab. Bone. Hal tersebut dapat kami buktikan dari data hasil Investigasi dan monitoring yang kami lakukan di kab. Bone, Sulawesi Selatan. Dimana disinyalir ada kejahatan luar biasa / penyalahgunaan kewenangan dan korupsi pada program sembako bansos yang di duga di lakukan secara berjamaah dan terang terangan oleh Sekda, Eks Korda / TKSK dan Suplyer serta oknum Anggota Dewan Dari Partai Nasdem dan PDIP. Sejak Tahun 2019 hingga 2021 . Namun ironinya Aparat Penegak Hukum seakan di buat tidak berdaya atau di biarkan kejahatan luar biasa tersebut, tumbuh dan subur di tanah adatta bumi arungpalakka Kab. Bone.
Ucap Yusril Ihza Mahendra (Ketua KMB Cab. Dki Jakarta) 

Kami Mendesak Dir krimsus Polda Sul - Sel untuk segera bersikap tegas dan menetapkan pelaku penyalahgunaan kewenangan dan korupsi sembako bansos di kabupaten Bone yang di duga di lakukan oleh sekda, eks korda dan TKSK dan beberapa oknum anggota Dewan yang terlibat dalam merekomendasi / menjadi suplyer di program sembako bansos.  

Waktu di mintai keterangan melalui Chat WhatsApp, Yusril Ihza Mahendra (Ketua KMB Cab. Dki Jakarta) menegaskan bahwa mereka sudah mengakomodir Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus untuk melakukan aksi besar besaran di depan Istana Presiden, Mabes Polri dan mendesak pula Komisi VIII DPR. RI untuk Rapar Dengar Pendapat ( RDP ).(Red)
Share:

Koordinator Wilayah BEM SI ACEH Kecam Pelaksanaan Munas di Solo dan layangkan Mosi Tidak Percaya Kepada Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan

KABARMASA.COM, ACEH - Zawata Afnan selaku Koordinator Wilayah BEM SI ACEH Kecam Pelaksanaan Musyawarah Nasional di Solo dan layangkan Mosi Tidak Percaya Kepada Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan. 

Hal ini terjadi lantaran buntut dari pelaksanaan Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan yang tidak menemukan jawaban dari problematika yang terjadi di tataran pengurus inti aliansi. Minggu (05/03/2023)

Zawata Afnan menilai problematika yang terjadi hari ini tumbuh karena arogansi dan juga ketamakan Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kerakyatan yang ingin menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke-XVI di Solo. Zawata menilai terjadi beberapa problematika yang hadir dari gagasan untuk melaksanakan musyawarah nasional di Solo, mulai dari problematika kesiapan kepanitiaan, kesiapan teknis, sentral konsentrasi kekuatan rezim politik, hingga penjadwalan pelaksanaan musyawarah nasional yang bertepatan dengan hari buruh internasional.

Meskipun sudah merasionalisasikan argumentasinya didalam forum, akan tetapi itu semua tidak membuat hati dan pikiran koordinator pusat tergerak – Ujar Zawata. Koordinator Pusat justru melakukan pengambil-alihan forum dan menginstruksikan dalam waktu 7x24 jam agar masing – masing wilayah dapat konsolidasi terlebih dahulu, sehingga membuat forum menjadi tidak kondusif dan tidak menemui jalan keluar dari problematika yang ada. 

Mengutip dari Wiji Thukul, Zawata percaya bahwasannya Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan!. Sehingga Zawata selaku Koordinator Wilayah BEM SI ACEH mengambil sikap untuk walk out dari Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan yang diselenggarakan di Wisma PUTK Ciwidey Bandung, Jawa Barat dengan menyatakan sikap sikap untuk menolak pelaksanaan musyawarah nasional di Solo dan melayangkan Mosi Tidak Percaya kepada saudara Abdul Kholiq selaku Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan.

Sikap ini dengan tegas disampaikannya kepada seluruh presiden mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan bahwasannya Wilayah Aceh tidak akan lagi bisa diinstruksikan untuk mentoleransi penghianatan terhadap gerakan rakyat, dan Wilayah Aceh akan dengan tegas menolak keputusan Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kerakyatan pelaksanaan musyawarah nasional di Solo yang penuh dengan kepentingan rezim politik. 

Wilayah Aceh dengan tegas menolak menjadi bidak bagi para elit aliansi dan memilih untuk bersuara dengan lantang menyerukan berbagai wilayah sah yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakatan untuk mengadakan Musyawarah Nasional di tempat yang tidak penuh dengan kepentingan rezim politik yang menghianati Rakyat Indonesia.(Red)

Share:

Gubernur Ansar Buka Lomba Sholawat Antar OPD Pemprov Kepri di Pulau Penyengat


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Penyengat - Dalam rangka memperingati Milad Badan Kontak Majelis Taklim (BMKT) Ke-42, BKMT Provinsi Kepri menggelar Lomba Shalawat Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepri di Pulau Penyengat. Kegiatan ini sekaligus digelar dalam rangka syukuran selesainya pekerjaan revitalisasi Pulau Penyengat yang dikerjakan Pemprov Kepri di tahun 2022. 

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad didampingi Ketua BKMT Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari membuka langsung kegiatan lomba shalawat antar OPD Pemprov Kepri di Balai Masyarakat tepat di depan Masjid Raya Sultan Riau, Penyengat, Minggu (05/03/2023). 

Sholawat Busyro senantiasa menjadi pengiring Gubernur Ansar dalam setiap kegiatannya turun ke masyarakat. Menurutnya, sholawat menjadi penghargaan yang bisa diberikan umat Islam untuk junjungan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

"Sholawat menjadi salah satu amalan yang bisa dikerjakan untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW membuahkan keteguhan rasa cinta dalam hati. Keteguhan cinta ini membuahkan perhatian besar kepada sosok beliau dan kepada sifat, akhlak serta keistimewaan beliau," kata Gubernur Ansar. 

Pulau Penyengat dikatakan Gubernur Ansar akan dijadikan sebagai tempat pemantik untuk Kepri ber-sholawat yang ia canangkan. Gubernur Ansar mengaku dirinya juga terinspirasi dari langkah Bupati Karimun Aunur Rafiq yang telah lebih dulu membumikan Sholawat Busyro dalam setiap acara. 

"Dengan digelarnya lomba sholawat antar OPD ini, mari kita lebih tergerak lagi untuk terus bersholawat utamanya dalam kegiatan sehari-hari," ujarnya. 

Sebanyak 42 OPD Pemprov Kepri berpartisipasi dalam lomba sholawat ini. Shalawat wajib yang dibawakan oleh peserta adalah  Shalawat Busyro versi Ai Khadijah, Shalawat Busyro Versi Faiza Rahma, Shalawat Busyro Versi Fathimathuz. Sementara sholawat pilihan yang bisa dipilih peserta adalah Huwan Nur, Muhammad lbni Abdillah


Zahro, Ya Ayyuhan Nabi, Antassalam, Man Ana, Li Khomsatun, Shalawat Nariyah, Shalawat Tibbil Qulub, Shalawat Asyghil. 

Lomba sholawat inipun menghadirkan dewan juri yang kredibel, yaitu Hj. Siti Munawaroh danHj. Rosmilawati yang merupakan Dewan Hakim MTQ Provinsi, dan Ramdan Cholili yang adalah Dewan Hakim Nasional LASQI. 

Sementara itu, Ketua BKMT Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari menyebutkan banyaknya peserta maupun pendukung masing-masing OPD yang datang ke Penyengat bisa meningkatkan pendapatan UMKM di Penyengat. 

"Harapan saya semua yang datang hari ini bisa berbelanja jajanan dan makanan di Penyengat, ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Penyengat," kata Hj. Dewi Kumalasari. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Pemko Tanjungpinang Muhammad Yatim, Asisten II Pemprov Kepri Luki Zaiman, Tim Percepatan Pembangunan Sarafudin Aluan, Ketua BKMT Kota Tanjungpinang Sulikah, Ketua BKMT Kabupaten Bintan Rasdiati, Ketua Masjid Raya Sultan Riau Raja Al Hafiz, dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri. (Red)

Share:

Gubernur Ansar Buka Kampus Expo 2023: Rantai Informasi Tepat Memilih Kampus Pilihan


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka secara resmi kegiatan Kampus Expo 2023, yang disejalankan dengan Launching Beasiswa dan Biaya Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Dalam Negeri, bertempat di Atrium One Mall Batam, Jum'at (03/03/2023).


Pembukaan Kampus Expo 2023 sendiri dimaksudkan sebagai rantai informasi kepada siswa siswi, yang hendak meneruskan perkuliahan ke perguruan tinggi. Agar mereka menerima informasi yang tepat, guna memilih kampus pilihan.


Menurut Gubernur Ansar, kampus expo juga memberikan banyak pilihan kepada siswa siswi untuk mengetahui sekaligus menerima informasi lengkap. Terutama terkait perguruan tinggi mana yang akan dituju, sebagai pilihan calon mahasiswa. 


"Apalagi sangat banyak perguruan tinggi yang ambil bagian dari pelaksanaan Kampus Expo 2023 kali ini, " jelas Gubernur Ansar.

Tidak itu saja, di kampus expo ini juga calon mahasiswa bisa mencari tahu sebanyak mungkin, informasi yang terkait dengan prasyarat pendaftaran,  biaya perkuliahan, ketersediaan program study hingga adanya bea siswa bagi yang kurang mampu atau berprestasi.


"Dengan kata lain, berbagai informasi lengkap yang diperlukan tersedia di Kampus Expo 2023 ini, " tambah Gubernur Ansar. 


Masih kata Gubernur Ansar, kegiatan seperti ini juga mesti dimanfaatkan betul oleh para siswa siswi, untuk mengembangkan potensi ketrampilan yang kalian miliki, dan akan terus dipertajam nantinya di bangku kuliah. Karenanya Gubernur Ansar menekankan para siswa SMA memilih kampus nanti yang memang semakin mendukung potensi yang dimiliki masing-masing anak. 


Pada kesempatan tersebut juga dilakukan launching bea siswa dan biaya pendidikan jenjang pendidikan dalam negeri,  yang  ditandai dengan penekanan  touchscreen oleh Gubernur Ansar Ahmad ditemani tamu undangan lainnya, sekaligus menandai resminya launching bea siswa dan biaya pendidikan untuk jenjang pendidikan S1. 

Untuk informasi lebih lanjut,  bisa dilihat melalui aplikasi yang bisa diakses  melalui alamat wabsite  di ///http.beasiswa.kepriprov.go.id


Ketua Panitia yang juga Ketua Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia  (Aspabri) Surya Wijaya mengatakan, kegiatan expo ini menjadi sebuah referensi bagi adik-adik yang duduk di kelas 12 baik SMA/SMK dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. 


"Selanjutnya, dari expo ini akan jadi referensi juga bagi yang tidak melanjutkan kuliah, karena kita menggandeng lembaga sertifikasi LSP International Barelang,  sebagai penyuport expo 2023, sekaligus lembaga sertifikasi asesor pariwisata pertama yang telah diakui di Kepri," kata Surya. 


Adapun tujuan lain dari expo kali ini juga dalam rangka menggenjot kunjungan pariwisata, melalui  keikutsertaan agent pariwisata gabungan Kepri Johor Singapura  (Kejora)  sebagai wadah untuk saling mengunjungi akan potensi pariwisata yang terdapat di sesama wilayah serumpun.


Pelaksanaan Kampus Expo 2023 juga dimeriahkan oleh stan expo yang diikuti dari perguruan tinggi dalam negeri dan juga luar negeri, dalam hal ini kampus dari Negeri Johor Malaysia yang sengaja hadir untuk mendukung penuh kegiatan expo 2023. (Red)

Share:

Kapolri Tekankan Optimalisasi Fungsi Logistik untuk Kawal Kebijakan Pemerintah Hingga Amankan Pemilu

KABARMASA.COM, YOGJAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) satuan kerja Slog Polri yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, (03/03/2023). 


Dalam penutupan itu, Sigit menekankan kepada unsur Slog Polri untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi utama bidang logistik dalam memberikan dukungan terhadap seluruh satuan kerja di bidang operasional. 


"Kegiatan ini merupakan kelanjutan untuk menjabarkan apa yang menjadi perintah Pak Presiden, saat Rapim TNI-Polri, dimana tugas dan fungsi bidang logistik adalah fungsi  utama pendukung untuk para anggota yang melaksanakan tugas. Utamanya satker yang melaksanakan tugas operasional," kata Sigit. 


Menurut Sigit, penguatan peran dan fungsi bidang logistik akan sangat dibutuhkan. Khususnya di tahun 2023 ini, Sigit mengungkapkan bahwa, Polri akan terlibat dalam berbagai macam agenda baik di tingkat nasional maupun internasional. 

"Dalam tahun 2023 ini kita menghadapi berbagai macam kegiatan mulai dari, kita melaksanakan pengamanan agenda nasional yang saat ini sudah tergelar, pengamanan agenda internasional mulai dari U-20 yang sebentar lagi kita laksanakan. Kemudian keketuaan ASEAN," ujar Sigit. 


Lebih dalam, Sigit juga mengingatkan bahwa, peran Polri juga akan sangat dibutuhkan dalam mengawal dan mengamankan seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.


Oleh karenanya, Sigit menegaskan, satuan logistik Polri harus betul-betul memastikan seluruh peralatan maupun alat pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional harus tersedia dengan baik. 


"Dan juga saat ini kita masuk ke tahapan Pemilu. Dimana dinamikanya juga harus terus kita ikuti. Tentunya logistik sebagai fungsi pendukung untuk mempersiapkan agar sarana prasarana yang dimiliki itu betul-betul siap. Sehingga pada saat anggota melaksanakan tugas di lapangan,  semuanya dalam kondisi optimal," ucap mantan Kabareskrim Polri itu. 

Tak hanya itu, Sigit menyatakan, penguatan atau optimalisasi Slog Polri dalam fungsi operasional, juga bertujuan untuk semakin memantapkan peran Polri dalam mengawal seluruh agenda kebijakan nasional yang dicanangkan Pemerintah Indonesia dapat berjalan aman dan lancar.


Selain itu, kata Sigit, penguatan Slog Polri juga untuk kepentingan masyarakat, khususnya ketika melakukan penanganan bencana alam di Indonesia. Polri, ditegaskan Sigit, harus bergerak cepat membantu warga sebagai representasi kehadiran negara. 


"Dan ini tentunya kita harus terus sesuaikan dan dihadapkan juga dengan tugas-tugas tambahan mengawal kebijakan Pemerintah, menghadapi situasi bencana alam, baik hujan maupun kebakaran. Dimana Polri harus selalu tampil sebagai representasi dari negara, yang langsung bisa melaksanakan langkah-langkah untuk membantu masyarakat yang terdampak. Hal-hal seperti itu yang saya tekankan dan kita minta semua dipersiapkan dengan baik," tutup eks Kapolda Banten tersebut.(Red) 

Share:

Bersama Wamendag RI Jerry Sambuaga, Gubernur Ansar Jadi Keynote Speaker di Seminar Nasional Uniba


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad membuka secara resmi sekaligus menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional dengan Tema "Peluang Investasi dan SDM Lokal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Free Trade Zone (FTZ) Pasca berlakunya UU Cipta Kerja" di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Jum'at (03/03/2023). 


Bersama Gubernur Ansar, seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Batam (Uniba) ini juga diisi oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga sebagai keynote speaker yang hadir secara daring. 


Uniba juga menghadirkan pembicara profesional dan ahli mengenai tema seminar nasional ini, antara lain Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah Andi Buchari dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepri Akhmad Ma'ruf Maulana. Acara dipandu Kepala BPSDM Kepri, Sardison sebagai moderator. 


Dalam paparannya, Gubernur Ansar menyampaikan materi tentang Optimalisasi Pemanfataan KEK dan FTZ untuk Investasi dan SDM Di Provinsi Kepri. Diawali dengan gambaran umum Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002  yang disahkan pada tanggal 24 September 2002 dan mulai operasional tanggal 1 Juli 2004. 


"Kemudian visi Pemprov Kepri yakni "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya". Lalu dari lima misi Pemprov Kepri yang berkaitan dengan seminar kali ini adalah "Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa" papar Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar juga menyampaikan indikator kinerja makro Pemprov Kepri yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, dan Ketimpangan Pendapatan atau GINI Ratio. 


"Dari indikator kinerja makro tersebut menunjukkan trend yang baik dan positif disebabkan pasca pandemi geliat ekonomi semakin tumbuh di Provinsi Kepri. Sejumlah indikator makro  Provinsi Kepri juga lebih baik dari capaian nasional" ungkapnya. 


Kemudian bicara mengenai investasi dan daya saing di Kepri, menurut Gubernur Ansar, terjadinya penurunan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) disebabkan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri, investor berinvestasi dengan nilai terbesarnya di tahun 2020 dan 2021. Lalu di tahun 2022 berorientasi pada perluasan investasi tersebut. 

"Dari segi daya saing daerah, skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kepri mencapai angka 3,36 di tahun 2022. Ini lebih baik dari Nasional (3,26). Dari 12 pilar komponen IDSD, di Provinsi Kepri hanya 4 pilar yang berada di bawah skor nasional. Mana-mana pikar yang berada di bawah tersebut akan kita perbaiki dan intervensi agar lebih baik ke depannya" ucap Gubernur Ansar. 


Terakhir, Gubernur Ansar membeberkan upaya-upaya optimalisasi KEK dan Free Trade Zone (FTZ) yang menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan daya saing daerah dan akan menyerap tenaga kerja yang besar dan mengurangi angka penganggguran. 


"Upaya optimalisasi FTZ dan KEK antara lain link and match antara pendidikan dan industri, pembangunan infrastruktur, industri perikanan dan kelautan, serta tourism linkages networking" tutupnya. (Red)

Share:

Laskar Muda NKRI Gelar aksi di depan PT PLN Pusat Terkait dengan nasib Megaproyek Pembangkit 35.000 MW, 29 PLTU yang bermasalah, PLN UID Jakarta Raya Dugaan tagihan sepihak


KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan orang berdemonstrasi depan Kantor Pusat Pln, berkaitan dengan permasalahan PT PLN, masa tersebut langsung membentangkan spanduk berisi macam - macam tuntutan dan berorasi pada  jumat (3/3/2023).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan baru separuh atau sekitar 47 persen Proyek Pembangkit 35.000 megawatt (MW) yang telah commercial operation date (COD) atau sudah beroperasi hingga akhir Desember 2022. Persisnya, baru 415 unit pembangkit yang rampung beroperasi dari 970 unit yang direncanakan dengan potensi daya terpasang 35,46 gigawatt (GW) tersebut.  Dari 415 unit pembangkit yang sudah COD tersebut, 189 unit di antaranya berasal dari Independent Power Producer (IPP), sisanya sebanyak 226 unit berasal dari PT PLN (Persero). Sedangkan, 572 unit pembangkit listrik sudah teken kontrak, menunggu pendanaan untuk pembangunan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 34 proyek pembangkit listrik yang terkendala atau mangkrak. Proyek mangkrak pun sempat menjadi sorotan KPK dan Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, berdasarkan data per Mei 2021, dari 34 proyek tersebut, sebanyak 7 proyek berhasil beroperasi, 15 proyek dilanjutkan, dan 12 proyek dihentikan atau terminasi. Ia mengungkapkan, 12 proyek pembangkit yang dihentikan itu sebagian besar merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikerjakan oleh PT PLN (Persero). Hanya Hanya 1 proyek pembangunan PLTU yang milik swasta (Independen Power Producer/IPP).

"Teriminasi artinya enggak jadi dibangun PLTU tersebut. Proyeknya dihentikan alasannya ya enggak jalan-jalan, mungkin kontraknya memble, terpaksa diterminasi karena kita enggak bisa nunggu lagi," ujarnya dalam konferensi pers virtual sektor ketenagalistrikan,  Adapun 12 proyek pembangkit yang dihentikan itu berkapasitas 117 megawatt (MW). Sebanyak 11 proyek PLTU milik PLN yang dihentikan tersebar di berbagai daerah mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Secara rinci yakni PLTU Kuala Tungkal 2x7 MW, PLTU Ipuh Seblat 2x3 MW, PLTU Bengkalis 2x10 MW, PLTU Tarakan 2x7 MW, PLTU Kuala Pambuang 2x3 MW, dan PLTU Buntok 2x7 MW. Kemudian PLTU Raha 2x3 MW, PLTU Bau-Bau 2x10 MW, Sementara satu proyek PLTU yang dihentikan milik IPP adalah PLTU Tembilahan 2x5,5 MW di Sumatera. Kendati pembangunannya disetop, kata Rida, proyek pembangkit itu akan digantikan dengan proyek lainnya, 



Tuntutan : 
1. Meminta Menteri BUMN untuk mendesak Dirut PLN untuk bersih - bersih dengan sederet permasalahan yang di temukan BPK menunjukan pengelolaan PT PLN yang tidak maksimal dan kerap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. Mendesak Dirut PLN untuk mengusut tuntas terkait 29 PLTU yang bermasalah dalam pemeriksaan BPK 
3. Meminta Presiden untuk mengusut tuntas audit mega proyek PT PLN 35.000 MW hasil audit di buka publik luas, usut tuntas terkait dugaan transmisi tower PT PLN.
4. Mendesak Dirut PLN memeriksa PLN UID Jakarta Raya Dugaan tagihan sepihak & susulan sepihak, dugaan adanya penetapan  atau denda tanpa sepengetahuan pelanggan tanpa barang bukti yang jelas adanya denda atau penetapan tagihan dengan bukti yang jelas tanpa persetujuan pelanggan.
Share:

Peringati HUT Polda Kepri Ke 18 Tahun 2023, Polres Bintan Kembali Berikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Dengan Jumat Berbagi


 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Bintan – Dalam rangka Memperingati hari jadi Polda Kepri ke 18 tahun 2023, Polres Bintan Kembali membagikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat, pada Jumat (03/03/2023).


 Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo, S.I.K., M.M mengatakan hari ini Polda Kepri genap berusia 18 tahun Kami jajaran Polda Kepri khususnya Polres Bintan melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dan Bantuan Sosial, Ujarnya.


Mulai dari kemarin Kamis 02/03/2023 kami telah melaksanakan kegiatan Bakti Sosial berupa Donor Darah, kemudian memberikan bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat Gunung Kijang, Untuk hari ini bantuan sosial kita berikan kepada Warga Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur yang terdampar banjir, tambahnya. 

Bakti sosial dan bantuan sosial tersebut merupakan program Polda Kepri Dalam Rangka HUT Ke-18 Tahun 2023 yang diprakarsai oleh Kapolda Kepri Irjenpol Drs.Tabana Bangun, M.Si  melalui Polres Bintan,  selain tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, Polri juga hadir untuk masyarakat memberikan bantuan dengan program Polri Peduli. 


Diharapkan dengan diberikannya bantuan sosial berupa paket sembako tersebut dapat sedikit meringankan beban masyarakat khususnya yang terdampak banjir hari ini.

Kapolres Bintan menghimbau agar masyarakat kabupaten Bintan tetap waspada dengan cuaca yang tidak menentu saat ini, apalagi kabupaten Bintan beberapa hari ini diguyur hujan yang tiada henti, selalu ikuti prakiraan dari BMKG, khususnya kepada nelayan dan pengusaha angkutan laut jangan memaksakan diri untuk berlayar, utamakan keselamatan diri dan keselamatan orang lain, tutup AKBP Riky.(Red)

Share:

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi Depan Kantor Kemenkeu, Minta 13.885 ASN Belum Lapor LHKPN Ditindak Tegas



KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan Anggota dari Laskar Muda NKRI lakukan aksi demontrasi di depan Kantor Kementrian Keuangan, Jumat (3/3/2023).

Pantau KABARMASA.COM di lokasi puluhan anggota Laskar Muda NKRI itu datang sekitar 14.30 WIB.
Setibanya di gerbang pintu masuk kantor Kementerian Keuangan, massa aksi langsung membentangkan banner tuntutan.
Tuntutan : 
1. Meminta Menteri Keuangan untuk mendesak dan memberikan sanksi tegas kepada 13.885 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sampai saat ini belum melaporkan harta kekayaannya kepada negara.

2. Mendesak Presiden bertindak tegas dalam pengusutan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki harta kekayaan berlimpah, dan mencopot para ASN  yang terbukti korupsi dengan penyelewengan jabatan

3. Terkait dengan Kewajiban LHKPN 19/2019, bagi Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menuntut kepala direktorat jendral pajak untuk mundur dari jabatannya dikarenakan tidak mampu mengawasi para anggotanya yang memiliki kekayaan melimpah dan terindikasi korupsi.

Adapun tuntutannya yakni meminta Menteri Keuangan untuk mendesak dan memberikan sanksi tegas kepada 13.885 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sampai saat ini belum melaporkan harta kekayaannya kepada negara.

Kemudian mendesak Presiden bertindak tegas dalam pengusutan para ASN yang memiliki harta kekayaan berlimpah, dan mencopot para ASN yang terbukti korupsi dengan penyelewengan jabatan.
Terakhir menuntut kepala direktorat jendral pajak untuk mundur dari jabatannya dikarenakan tidak mampu mengawasi para anggotanya yang memiliki kekayaan berlimpah dan terindikasi korupsi.

"Hari ini datang ke Kementerian Keuangan menyuarakan terkait dengan ASN yang belum melaporkan kekayaannya kepada LHKPN. Maka dari itu kami menuntut Menteri Keuangan berikan sanksi tegas kepada pejabat negara yang tidak bisa melaporkan harta kekayaannya tersebut," kata Korlap Laskar Muda NKRI Afad Usasra ditemui saat menyuarakan aksinya di depan Kantor Kementrian Keuangan, Jum'at (3/3/2023).
Diketahui Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenkeu menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan anak dari pengurus Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor Jonathan Latumahina.

Pelaku bernama Mario Dandy Satriyo yang merupakan anak dari pejabat eselon III yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.

Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu.

Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai total Rp56.104.350.289.

Jumlah ini empat kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo yang hanya sebesar Rp14 miliar.

Bahkan, harta Rp56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah Rp1,9 miliar dari harta Sri Mulyani yang mencapai Rp58.048.779.283.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sempat mengatakan bahwa Rafael terendus melakukan transaksi "yang agak aneh".

Bahkan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menduga Rafael menggunakan nominee atau orang lain untuk membuka rekening dan melakukan transaksi.

PPATK pun telah mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan Rafael ke KPK sejak 2012.

“Signifikan tidak sesuai profile yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nominee atau perantaranya,” kata Ivan.

Share:

KPMKB Tuntut Transparan CSR/PPM PT Berau Coal, Hingga Audit PT SBB, PT BJU, dan SBE

Unjuk rasa KPMKB di halaman Kantor Gubernur Kaltim

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) Samarinda, melakukan unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Kaltim terkait transparan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Pemberdayaan Masyarakat PT Berau Coal  hingga Audit Perusahaan Yang terindikasi Menjadi Penadah Tambang Liar di kabupaten Berau kamis (2/3/23).

Korlap aksi Rijal menerangkan, pihaknya ingin meminta perusahaan Berau Coal membuka acuan perhitungan CSR/PPM tahunan sesuai dengan aturan Keputusan Diretur Jendral Mineral dan Barubara Nomor:953.K/32/DJB/2015. Ia meragukan realisasi CSR/PPM perusahaan raksasa itu masih belum maksimal, itu ditandai dengan tidak adanya transparansi tahunan.

“Kami meragukan realisasi CSR/PPM Berau Coal, kalau memang sudah sesuai buka dong di publik hingga bagaimana mereka menghitung angka CSR/PPM tiap tahunnya,” ungkap Rijal dalam orasinya.


Selain itu KPMKB juga meminta pemerintah untuk melakukan audit sesuai Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup terhadap PT Berau Jaya Utama (BJU), PT Supra Bara Energi (SBE), dan PT Sungai Berlian Bakti (SBB) yang diduga menjadi penadah hasil Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kabupaten Berau.

“Audit itu perusahan resmi yang kami duga menjadi penadah ilegal mining, publis hasil auditnya, jika terindikasi melakukan pelanggaran serahkan dokumennya ke penegak hukum dan cabut izin pertambangannya jika terbukti bersalah,” tegas Rijal.

Penulis : ija
Share:

Dilantik Menko Polhukam Jadi Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Berikut Profil Brigjen Pol Andry Wibowo


KABARMASA.COM, YOGYAKARTA - Polisi Intelektual Brigjen Pol DR Andry Wibowo S.I.K., M.Si., dilantik menjadi Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI).

Rabu, 1 Maret 2023, Brigjen Pol. Andry Wibowo, resmi dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, sebelumnya menjabat Kepala Badan lntelijen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabinda DIY).

Karirnya didunia Kepolisian terbilang sukses, Penerima Cum Laude dan pencetus program penguatan masyarakat ‘Neighborhood And Community Security System’ (NCSS).

Ditahun 1999 Pernah menyelesaikan Konflik Perang Antar Suku Kaili Daa dan Bugis Makasar di Pasar Inpres Palu. Strategi Intelijennya banyak sengketa konflik SARA diselesaikannya.
Ide dan pemikiran Brigjen Pol. Andry Wibowo lulusan Akpol 1993 ini mulai terlihat ketika masih berpangkat Kompol, Setelah menyandang pendidikan strata ll. Kiprahnya di Ibu Kota memimpin wilayah Polsek Koja di Jakarta Utara.

Keberhasilan ini membawanya dipromosikan menjabat Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara. Disini pun, Brigjen Pol. Andry Wibowo yang memang mempunyai latar belakang profesional di bidang Reskrim berhasil mengungkap kejahatan yang mempunyai handicap tinggi karena melibatkan sosok pelaku seorang artis terkenal ibukota.

Dengan menggunakan metode ‘crime scientific investigation’, kasus yang terjadi di Pondok Putri Duyung, Ancol itu dapat terungkap.

Pimpinan Polda Metro Jaya yang mengapresiasi keberhasilan itu, kemudian mempromosikan Andry ke wilayah Polres Jakarta Barat sebagai Kasat Reskrim Terbaik, tantangan tugas di wilayah ini lebih kompleks karena berbagai kasus kejahatan jalanan dan ekonomi.

Selain itu, di Jakarta Barat terdapat pusat-pusat ekonomi nasional dan perputaran uangnya sangat tinggi. Tapi semua tantangan ini dapat dilalui Andry tanpa tantangan yang berarti.

Salah satu prestasinya di Jakarta Barat, saat memimpin penangkapan pentolan preman yang ditakuti Hercules Rosario bersama 120 anggotanya dalam kasus sengketa lahan di Cengkareng. Saat itu, dirinya diperintah langsung Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Edward Syah Pernong.

Setelah berpangkat AKBP, dia dipercaya menjabat Kabag Operasional Polres Jakarta Pusat. Saat itu menghadapi pengamanan obyek-obyek vital, seperti Istana Presiden, gedung DPR/MPR, Kawasan Olahraga Senayan, Monas dan banyaknya Kedubes Asing di wilayah Jakarta Pusat. Demo nyaris setiap saat terjadi apalagi jelang dan sesudah pileg dan pilpres.

Selesai mengikuti Sespimmen Polri, AKBP Andry Wibowo, kemudian dipromosi menjabat Kapolres Bengkalis, Polda Riau. Di wilayah yang berbatasan laut dengan Malaysia ini, Andry membuat sejumlah terobosan yang memberikan pencerahan bagi para perwira di jajarannya tentang metode-metode pengamanan dan penyelidikan dan penyidikan.

Salah satu kesuksesannya, Andry mengungkap kasus kejahatan lingkungan yang melibatkan oknum ASN termasuk oknum kepala desa di wilayah itu. Prestasi yang tidak kalah menarik Andry juga menyandang Kapolres Terbaik PAM Pemilu 2014.

Setelah kembali ke Mabes Polri, beberapa saat kemudian Andry dipromosi menjadi Direktur Kriminal di Polda Sulselbar. Dari sana Andry dipromosi menjabat Kapolres Jakarta Timur.
Saat di Jakarta Timur, Andry menerapkan program penguatan masyarakat NCSS menghadapi Pilkada yang riskan dengan gesekan antar golongan dan Operasi Waskita terkait pengamanan VVIP atas kedatangan Presiden Obama, hingga menekan tawuran antar pelajar.

Setelah ditempatkan di Biro Wasidik Polri Andry Wibowo, menyusun disertasi untuk promosi Doktor Ilmu Kepolisian dengan tema konflik antarsuporter Persib Bandung dengan Persija Jakarta.

Makalah dengan judul “Perpolisian Kerumunan pada Pertandingan Sepak Bola di Indonesia. Studi Kasus: Konflik Viking (Suporter Persib) dan Jakmania (Suporter Persija)“.

Dihadapan 10 tim penguji, Kombes Andry mendapatkan kelulusan Cum Laude, sehingga berhak menyandang predikat strata lll (doktor) llmu Kepolisian sejak 28 Juni 2018.

Memasuki tahun 2019, Andry mengikuti pendidikan Sespimti dan lulus akhir tahun 2019. Selulus Sespimti Andry ditempatkan di Bareskrim Polri dan kemudian dimutasi ke Lemdikpol. Setelah beberapa bulan berkecimpung di Lemdik kini Andry berkiprah di bidang intelijen.

7 April 2021 mengemban amanat sebagai Kepala BIN Daerah DIY. Saat menjabat Kepala Badan lntelijen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah situasi pandemi COVID-19, Brigjen Andry Wibowo, bertekad bersama semua stake holder dan Forkopimda DI Yogyakarta untuk bersama menekan penularan COVID-19 di wilayah tugasnya.

Tahun 2022 Kabinda Terbaik, salah satu inovasinya menggandeng Pramuka dan Karang Taruna menjadi garda terdepan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Beberapa Tanda Jasa yang pernah diterima:
– Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun
– Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun
– Satyalancana Bhayangkara Nararya
– Danish Armed Forces
– Satyalancana Darma Nusa
– Satyalancana Shanti Darma
– Satria Tamtama
– United Nations Service Medal
– Veteran PBB

Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andry Wibowo, S.I.K., M.H., M.Si., pria kelahiran Yogyakarta pada 12 Juni 1971 adalah Perwira Tinggi Polri yang meniti karir dari bawah melalui berbagai ‘test mission’ diberbagai wilayah dan ruang tugas yang berbeda-beda.
Share:

Organisasi Ikatan Mahasiswa Jargaria (IMAJAR) Mendesak KPK Segera Memanggil Dan Memeriksa Johan Gonga Selaku Bupati Kepulauan Aru, Maluku Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

KABARMASA.COM, JAKARTA- Organisasi Ikatan Mahasiswa Jargaria yang disingkat IMAJAR melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada pukul 9 pagi hingga 1 siang, Rabu, 1/03/23.

Aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja dari Bupati Kepulauan Aru yaitu Johan Gonga yang di duga telah melakukan serangkaian tindakan yang merugikan keuangan negara berupa praktik Korupsi sejumlah anggaran. 
"Indonesia adalah negara hukum sebagaimana adanya dugaan – dugaan kasus korupsi (KKN) sudah seharusnya KPK, Kejaksan Republik Indonesia, Kepolisian Dll. Sebagai penegak hukum yang harus sudah mengambil kebijakan yang tegas dalam hal ini dugan – dugaan korupsi di Indonesia Terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Aru, Melihat dari perkembangan kabupaten aru saat ini dari segi birokrasi pembangunan dan sebagainya masih tertinggal sangat jauh dari 11 sebelas kabupaten kota di maluku, pemerinta pusat maupun pemerintah provinsi maluku sudah memberikan Anggaran Permerinta Daerah (APD) yang mau dilihat cukup untuk pembangunan daerah namun saat ini meraknya terjadi korupsi – korupsi 
Ada beberapa proyek yang dilakukan oleh kontraktor – kontrakto namun tak kunjung selesai (mangrak) namun pertanggung jawaban atau LPJ yang dilakukan mereka seakan proyek jalan yang dibuat selesai 
atas dugaan kami".
"Kami melihat bahwa kelelaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan terhadap kebijakan kontraktor, beberapa hari yang lalu terjadi kasus dugaan korupsi uang jalan wokam – samang yang kami dapat informasi langsung dari masyarakat local bahwa batu-batu yang diminta kontraktor dengan iming – iming akan dibayar namun selesai masyarakat amabil dan dipakai oleh 
mereka untuk kerja tapi belum juga dibayar
Dan juga dilansir dari media online dan media cetak lainnya bahwa di kabupaten kepulauan aru ada dugaan korupsi dana Covid-19 senilai 60 M, yang direalisasikan 41 miliar untuk 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Aru sudah seharusnya Dr. Jhon Gonga ada keterbukaan informasi public terkait anggaran 41 Miliar terkhususnya OPD.  " ujar Marchel selaku Koordinator Lapangan.
"Dengan ini ada dugan korupsi proyek jalan lingkar marlasi tasinwaha dengan nilai mencapai Rp. 68 M proyek jalan lingkar desa marlasi tersebut sampai saat ini belum – belum juga selesai dan bahkan membuat sampah seperti bangunan mangkrak 1000 thn yang lalu, masyarakat khususya desa marlasi dan desa tasinwaha sampai saat ini masih bertanya bagaimana degan kelanjutan proyek ini. Bahkan ada juga jalan lingkar pulau wamar yang senilai Rp. 15 M. sampai saat ini belum juga selesai Ada pun beberapa proyek yang dibangun dengan Anggara Pemerinta Daerah (APD) seperti puskesmas desa jerwatu, yang dibangun di warialau adanya dugaan peyelewenag anggaran dan pembangunan yang tidak tepat sasaran dengan dugaan anggaran senilai Rp. 6.652.000.000 (6 M) Th 2019, tegasnya.
Selanjutnya Yefta selaku Ketua Umum Organisasi Ikatan Mahasiswa Jargaria (Imajar) membacakan poin tuntutan sebagai berikut pada saat berorasi;
1. Mendesak Dr. Johan Gonga selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru untuk
keterbukaan informasi terkait anggaran Covid-19 Th 2020 senilai Rp. 60 Miliar
miliar dan yang direalisasikan 41 miliar untuk 21 Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Kabupaten Kepulauan Aru
2. Mendesak KPK Mengusut Dugaan korupsi proyek jalan lingkar pulau wamar
Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp. 15 M
3. Dan Proyek terabangkalai jalan lingkar marlasi - tasinwaha dengan nilai kontrak
mencapai Rp. 68 M
4. Proyek jalan lintas Samang – Wokam yang senilai Rp. 9 M
5. Mendesak kejari untuk mengusut tuntas adanya dugaan penyelewenag anggaran
dan pembangunan yang tidak tepat sasaran dengan dugaan anggaran Rp.
6.625.000.000 Th 2019 untuk pembangunan puskesmas di desa jerwatu yang
dibangun di desa warialau
6. Mendesak bupati Dr. Johan Gongan ada keterbukaan informasi terkait Beasiswa
akhir semester di kemenakan selama masa jabatan dua (II) periode.

Setelah itu massa aksi disambut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk menyampaikan laporan nya sehingga secarik kertas tulisan yang berisi Tuntutan dan dugaan adanya Korupsi yang dilakukan oleh Johan Gonga Selaku Bupati Aru diterima dan akan diproses lebih lanjut.(Red)

Share:

Gubernur Kepri Temui Dirjen Imigrasi Minta Diskresi Untuk Permudah Masuknya Wisman


KABARMASA.COM, JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melanjutkan agendanya di Jakarta dengan beraudiensi bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI Silmy Karim di ruang rapat Dirjen Imigrasi Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (01/03/2023). 


Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar turut menggndeng pihak Bintan Cakrawala Resort dan Nongsa Point Marina Batam. Gubernur Ansar meminta arahan dari Dirjen Imigrasi terkait usulan pengurangan biaya Visa On Arrival (VOA) khusus pintu masuk wisatawan luar negeri di Kepulauan Riau. 


Gubernur Ansar beralasan rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara di Kepri hanya seminggu atau tiga hari. Dengan kebijakan biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (30 hari) yang sebesar Rp 500 ribu, tarif tersebut masih memberatkan wisman yang ingin berlibur ke Batam dan Bintan. 


"Kami mengusulkan pengurangan biaya Visa untuk kunjungan wisata yang hanya satu minggu atau tiga hari saja, karena dengan pengurangan tersebut kami yakin wisman lebih tertarik datang liburan ke Kepri," ujar Gubernur Ansar. 

Usulan tersebut bukan tanpa sebab, Provinsi Kepri pada tahun 2022 sudah kedatangan 758.154 orang wisman. Bahkan sebelum pandemi Covid-19 merebak, di tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Provinsi Kepri mencapai 2.864.795 jiwa. Yang membuat Kepri masuk daerah tiga besar secara nasional dengan kunjungan wisman terbanyak. 


Untuk tahun 2023,Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berambisi mendatangkan 1,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2023.


Gubernur Ansar Ahmad mengatakan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri tersebut bisa dicapai karena terjadi kenaikan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisman pada tahun 2022.


"Untuk mengejar target 1,2 juta kunjungan wisman itu tentunya sangat dibutuhkan diskresi dari pemerintah pusat, maka dari itu kami sangat mengharapkan Dirjen Imigrasi bisa mempertimbangkan usulan kami," kata Gubernur Ansar. 


Menanggapi usulan Gubernur Ansar, Dirjen Imigrasi Silmy karim merespon dan menyambut baik usulan yang disampaikan. Dirinya menjanjikan akan segera membahas hal tersebut untuk mendukung lonjakan kunjungan wisman ke Kepri.  

"Trimakasih banyak pak gubernur sudah silaturahmi hari ini bersama rombongan. Dirjen Imigrasi akan selalu mendukung, mempermudah, dan siap memfasilitasi segala hal agar urusan perizinan khusus nya visa arival kalau memang bisa kita realisasikan akan segera kita eksekusi," kata Silmy Karim.


Silmy Karim pun meminta Gubernur Ansar dan pelaku pariwisata di Kepri untuk mempersiapkan proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri di Tahun 2023. Hal itu sebagai dasar penguat pengambilan kebijakan pengurangan biaya Visa On Arrival di Kepri. 


Selain itu, Gubernur Ansar juga mengusulkan penetapan kembali status Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang menjadi bandara internasional. Status Bandara Internasional di Bandara Raja Haji Fisabilillah sangat dibutuhkan untuk menunjang pintu masuk wisatawan mancanegara di Kota Tanjungpinang dan pulau Bintan secara keseluruhan. 


"Kalau mau melonjakkan angka wisman ke Kepri mestinya jangan setengah-setengah, untuk mengandalkan pintu masuk pelabuhan saja di pulau Bintan tentunya berat, jadi Bandara Raja Haji Fisabilillah memang harus dikembalikan lagi jadi bandara internasional," kata Gubernur Ansar. 

 

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Ansar di dampingi Frans Gunara dari BRC Lagoi, Arie Gunadi dari Nongsa Point Marina Batam), Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan dan Kepala Biro Adpim Dody Sepka. (Red/ZS)

Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts