Pengacara Afad Usasra menilai terkait 13 Ribu Pegawai Kemenkeu Belum Lapor Harta Kekayaan adalah Sebuah Pencideraan dalam Konstitusi

KABARAMASA.COM, JAKARTA – Salah seorang pengacara menyoroti terkait kinerja KPK yang dinilai kurang bisa mengawasi LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang mengakibatkan kerugian negara.

Dalam kasus ini pasalnya, telah dilaporkan bahwa ada 13.885 pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaan. (Sumber: cnnindonesia).

Padahal sejak diberlakukannya sistem pertukaran informasi global, wajib pajak dituntut untuk selalu jujur dalam pelaporan harta kekayaannya karena seluruh data terkait harta kekayaan kena pajak, yang mana termasuk di sektor perbankan baik di dalam negeri maupun luar negeri, sudah dapat diakses guna kepentingan perpajakan.

Berdasarkan hasil laporan tersebut, maka seharusnya seluruh pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaan seharusnya mereka dikenakan saksi tegas atau denda sebesar 30% untuk wajib pajak pribadi ditambah dengan sanksi 200% atau 2%/bulan selama maksimal 24 bulan. Sesuai aturan yang berlaku.

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

Seperti kita ketahui bahawa tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

“Kewajiban LHKPN diatur dalam UU 30/2002 Perubahan menjadi UU 19/2019, bagi Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

Selain itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan tingkat dan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran tersebut.

Tentu, persoalan yang telah viral ini harus menjadi evaluasi bagi KPK untuk untuk serius mengawasi LHKPN yang kini menjadi sorotan publik karena ada 13 ribuan pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaan. Ditambah dengan kepemilikan harta kekayaan salah satu pejabat eselon III Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang lebih dari 50 miliyar.

Sebagai pejabat eleson III, besaran harta Rafael Alun Trisambodo ini tidak wajar. Dan tentu menjadi momentum bagi KPK untuk mengusut laporan harta kekayaan pejabat tersebut karena ada ketidakwajaran.

“Harus adanya perubahan sitem yang lebih baik, merekrut anak2 muda agar bisa berkembang dengan mengikuti jaman, dan juga anak muda di nilai lebih kompeten juga KPK tidak boleh lalai dalam mengawasi LHKPN dan memperbaiki sistem kerjanya agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Bukan nunggu viral baru gerak. Rakyat sudah terlanjur curiga”.

Share:

Read More

Dua Tahun Kepemimpinan Ansar - Marlin Dukungan Masyarakat Menjadi ‘Bahan Bakar’ Penyemangat Menjadikan Kepri Lebih Bermartabat’

 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tepat dua tahun H. Ansar Ahmad dan Hj. Marlin Agustina menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, per tanggal 26 Februari 2023 ini. Dalam waktu yang relatif singkat, sejumlah torehan keberhasilan telah dicatat oleh Ansar Ahmad dan Marlin  Agustina demi kemajuan Provinsi Kepri dengan mengusung visi 'Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya'. Sabtu (25/02/2023)

Sedikit memutar waktu, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina resmi menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau usai dilantik oleh  Presiden RI Joko Widodo pada 26 Februari 2021 di Istana Negara, Jakarta.  Keduanya langsung tancap gas untuk meredakan pandemi Covid-19 yang masih merebak di Kepulauan Riau kala itu. Dengan slogan 'kesehatan pulih, ekonomi bangkit', Ansar Ahmad langsung bekerja keras untuk menggencarkan vaksinasi sebagai tameng utama guna mengendalikan penyebaran Covid-19. Kerja keras Ansar Ahmad bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri pun berhasil menggencarkan vaksinasi di Provinsi Kepri dengan capaian vaksinasi untuk dosis I telah mencapai 99 persen, dosis II 89 persen, booster I hampir 60 persen dan booster II 9,3 persen. Ini menjadikan Kepri sebagai Provinsi yang persentase vaksinasinya terbaik di luar Jawa dan Bali. 

Masalah perekonomian adalah fokus utama Ansar ketika itu. Mmenyelaraskan pemulihan ekonomi sembari memulihkan kesehatan masyarakat tentu bukan perkara mudah. Ansar Ahmad yang sudah memiliki segudang pengalaman sebagai pemimpin saat menjabat Bupati Bintan dua periode pun mampu menakhodai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama tujuuh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kepri dalam spaya  memulihkan ekonomi di Kepri. Ansar Ahmad  menggunakan dual track strategy, pertama melalui UMKM dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yaitu bantuan kredit dengan bunga 0%, sebagai stimulus kepada pelaku UMKM sebesar Rp20 juta/UMKM. Program ini  bekerjasama dengan BRK Syariah. Sepanjang tahun 2022 telah terserap sebesar Rp14,3 miliar  dengan penerima manfaat sebanyak 755 UMKM. Program bagus ini disambut baik masyarakat dan dilanjutkan di tahun 2023 ini. 

"Pemprov Kepri menyediakan bantuan modal kredit Rp20 juta untuk 2.000 UMKM di tahun 2022 tanpa bunga. Kita bekerja sama dengan bank daerah, bunganya pemda yang menanggung. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias memanfaatkan itu. Tahun 2023 kita menambah lagi 1.000 UMKM" ungkap Ansar Ahmad saat menjadi salah satu panelis yang memberikan paparan dalam Diskusi Panel Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung AA. Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta beberapa waktu lalu. 

Strategi kedua yang digagas Ansar Ahmad adalah mendorong percepatan investasi, dengan berbagai diskresi Pemerintah Pusat seperti FTZ dan KEK. Namun, upaya dari Pemprov sendiri adalah mendorong bagaimana pelayanan birokrasi investasi itu lebih baik, cepat, efisien dan efektif. 

Bagi Ansar insentif itu tidak hanya dalam bentuk fiskal, tapi pelayanan birokrasi investasi yang baik juga menjadi prasyarat percepatan pemulihan ekonomi. Hasilnya berbarengan dengan dibukanya kembali keran pariwisata, pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 sempat terkontraksi di angka -3,84 persen, 2021 secara agregat tumbuh 3,86 persen. Di tahun 2022, sampai triwulan III ekonomi Kepri tumbuh 6,03 persen. 

Selama hampir 2 tahun  terakhir pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau stabil naik. Bahkan di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat yang tertinggi jika dibandingkan dengan   7 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2022 tumbuh sebesar 5,09 persen. Hal tersebut tertuang dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri No. 13/02/21/Th. XVIII tanggal 6 Februari 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun 2022. 

Pembangunan Infrastruktur dengan jumlah pulau sebanyak lebih dari 2.408 pulau dimana sebanyak 366 pulau telah berpenghuni dan 2.042 pulau belum berpenghuni, Kepri menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur khas daerah bercorak kepulauan. Terbatasnya dana APBD Provinsi Kepri yang hanya sebesar Rp3,8 triliun, membuat Ansar Ahmad harus rajin mendatangi berbagai Kementerian di Pemerintah Pusat untuk mencari dana yang bersumber dari APBN guna membangun Kepri. Pada tahun 2023, pemerintah pusat mengalokasikan APBN sebesar Rp15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau atau meningkat sebesar 11,19 persen  dibandingkan alokasi tahun 2022 yang hanya sebesar Rp14,30 triliun. Alokasi sebesar Rp15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,97 triliun dan dana transfer sebesar Rp7,95 triliun, sehingga masing-masing menempati porsi alokasi 50 persen. 

Sepanjang masa kepemimpinan Ansar Ahmad, pembangunan infrastruktur telah mulai terlihat. Hal ini dibuktikan dari berbagai proyek strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022. Diantaranya adalah pembangunan Jalan di Natuna, Amanitas, Karimun, Lingga, pembangunan Ponton HDPE di Natuna, Lingga & Bintan , pembangunan ponton di Sedanau, Tanjung Buton dan Tambelan, pembangunan lanjutan Jembatan Marok Tua di Lingga,dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan Natuna. 

Adapun pembangunan jalan di Natuna yaitu Jalan Trans Batubi-Kelarik memiliki panjang 28.27 kilometer. Jalan yang sudah dalam kondisi baik sepanjang 22.27 kilometer. Dan sisanya  jalan yang belum dikerjakan, atau masih jalan tanah serta bergelombang  sepanjang 6 kilometer. Untuk memaksimalkan pengoperasian jalan Trans Batubi - Kelarik ini di tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepri telah menganggarkan dan menggelontorkan dana untuk  peningkatan jalan tersebut, baik melalui APBD maupun DAK sebesar Rp14,589 miliar. Dilanjutkan di tahun 2023 ini kembali menganggarkan sebesar Rp20,541 miliar. Selain itu,, untuk peningkatan jalan  Nasional di Natuna pada tahun 2023 dari APBN dianggarkan sebesar Rp286 miliar. Yakni untuk pengerjaan peningkatan jalan Buton - Klarik sepanjang 19 kilometer. 

"Ini hasil lobi Pemprov Kepri bersama Pemkab Natuna ke pemerintah pusat. Semoga Rp286 miliar ini bermanfaat bagi masyarakat Natuna nantinya," kata Ansar Ahmad saat meresmikan jalan Trans Batubi – Kelarik di Kabupaten Natuna. 

Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepri juga dipermak wajahnya oleh Ansar Ahmad untuk menunjukkan kewibawaan Tanjungpinang. Pemerintah Provinsi Kepri melakukan berbagai pengerjaan infrastruktur di Bumi Segantang Lada tersebut,yaitu pembangunan flyover Basuki Rahmat Dompak Tanjungpinang, pembangunan Median Jalan Bandara RHF Tanjungpinang, pembangunan Integrasi Pelantar 1 dan Pelantar 2  Tanjungpinang, penataan Jalan Merdeka dan Kota Tua, pembangunan Etalase Dekranasda, pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu, pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Tanjungpinang, penataan Jalan Kawasan Ibukota Tanjungpinang di Dompak, dan pembangunan Gedung PGRI Provinsi Kepri. 

Untuk meningkatkan daya tarik wisata dengan memanfaatkan nilai sejarah dan religi yang sudah termahsyur di Kepulauan Riau, Ansar Ahmad juga menggagas revitalisasi Pulau penyengat sebagai Pulau Destinasi Warisan Budaya, revitalisasi Masjid Sultan Riau Penyengat di Pulau Penyengat, revitalisasi Masjid Sultan Riau Lingga di Daik Lingga, dan penataan Desa Wisata Sei Nam Kijang di Bintan.

Pembangunan infrastruktur untuk sumber daya manusia di Provinsi Kepri juga ditunjukkan dengan dibangunnya Gedung Workshop Balai Latihan Kerja di Kabupaten Karimun. Lalu Pembangunan 155 ruang Kelas baru dan Sarana Prasarana pendukung pada SMA,SMK dan SLB Se Provinsi Kepulauan Riau. 

Pemerintah Provinsi Kepri bahkan membangun rumah singgah di Jakarta dan kota Batam yang dapat dimanfaatkan bagi warga Kepri yang sedang menjalani pengobatan atau rujukan di Jakarta dan Kota Batam. Menurut Ansar Ahmad, disediakannya rumah singgah bagi warga yang sedang menjalani rujukan berobat di Batam dan Jakarta, merupakan wujud keseriusan Pemprov Kepri terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Keberadaan dua rumah singgah ini dinilai sangat penting disediakan. 

“Selama ini tidak sedikit masyarakat yang mengeluh kesulitan pembiayaan, ketika dirujuk ke rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal mereka. Berangkat dari sini kita berinisiatif membangun rumah singgah, yang dapat dimanfaatkan oleh pasien maupun keluarga yang mendampinginya,” kata Ansar Ahmad. 

Adapun lokasi rumah singgah di Jakarta yang semula merupakan Kantor Badan Penghubung Kepri berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 2, RT 11 RW 02 Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bangunan yang telah dirombak menjadi empat lantai ini, dilengkapi dengan empat puluh tempat tidur. Lokasi bangunan relatif dekat dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, yang selama ini menjadi rujukan bagi warga Provinsi Kepri. Selain tempat tidur, Seluruh kamar yang ada dilengkapi berbagai fasilitas, di antaranya seperti lemari pakaian dan sebagainya, disediakan pula lift untuk mempermudah dan mempercepat akses di dalam gedung. 

Di tahun 2023, sejumlah proyek strategis akan terus dilanjutkan dan dilaksanakan Pemprov Kepri. Diantaranya adalah penataaan lanjutan Jalan merdeka, Jalan Tengku Umar, dan Gereja Ayam  di Tanjungpinang, pembangunan lanjutan Gedung Lembaga Adat Melayu di    Tanjungpinang , pembangunan lanjutan Etalase Dekranasda di Tanjungpinang, penataan kawasan Kuliner Akau Potong Lembu di Tanjungpinang, penataan Kawasan Gurindam 12 di Tanjungpinang , penataan lanjutan jalan di Pulau penyengat di Tanjungpinang, revitalisasi perpipaan PDAM Tirta Kepri di Tanjungpinang, pembangunan RSUP dan Rumah Sakit Jiwa Engku Haji Daud di Tanjung Uban, pembangunan Jalan di Nation, Kepulauan Anambas dan Karimun , pembangunan jalan di Penagi-Maranas di Natuna, pembangunan jalan Klarik di Natuna, pembangunan jalan Letung Kepulauan Anambas, pembangunan jalan Selat belia, Tanjungbatu, Karimun, pembangunan pelabuhan Penagi, Natuna, pembangunan Pelabuhan Kualamaras, Kepulauan Anambas, Pembangunan Penanganan Banjir di Tanjungpinang dan Bintan, pembangunan penanganan banjir di Kampung pisang Bintan, pembangunan penanganan banjir di km 10 Tanjung Pinang, pembangunan Ponton HDPE di Kepulauan Anambas dan Bintan, dan pembangunan kampus UMRAH 

Jembatan Batam-Bintan Impian masyarakat Kepri untuk memiliki jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan terus diperjuangkan Ansar Ahmad. Dalam berbagai kesempatan, Ansar dengan  tekadnya yang bulat dan kegigihannya terus melakukan usaha guna meyakinkan pemerintah pusat untuk membangun Jembatan Batam-Bintan. 

Jembatan yang akan membentang sejauh 14,74 KM dengan pembagian 7,98 KM untuk menghubungkan Pulau Bintan – Pulau Tanjung Sauh dan 6,76 KM membentang dari Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Batam. Nantinya jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang se-Indonesia sekaligus pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang dapat menjadi karya monumental kebanggaan baik bagi masyarakat Kepulauan Riau, maupun bagi Indonesia. Adapun anggaran untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan ini senilai Rp. 14,74 triliun. 

Dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunannya, tentu beberapa pihak akan terkait tugas dan tanggung jawab, termasuk pula Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan dalam hal penyelesaian Readines Criteria (kriteria yang menjadi kesiapan lahan), seperti Dokumen Perencanaan (DED)  Tahun 2005 dan Review Design Tahun 2010, telah selesai, dokumen Lingkungan Jembatan Batam–Bintan telah selesai dilaksanakan  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD 2021, Surat Keputusan Persetujuan Teknis Andalalin  telah  selesai dengan  nomor: KP.81/LT.408/DJPD- ANDALALIN / 2022 tanggal 08 Februari 2022, Rekomendasi vertical clearance telah diberikan melalui Kementerian Perhubungan melalui  Dirjen Perhubungan Laut nomor Al.303/3/18/DJPL/2021, tanggal 22Maret 202, kemudian Kawasan hutan Produksi seluas 10,86 hektar di Tanjung Sauh telah  mendapatkan Izin Pinjam Pakai melalui Surat keputusan Menteri Lingkungan  Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :  SK.478/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 Tanggal 18 mei 2022;, dan Pengadaan Lahan Pelaksanaan pengadaan tanah pada  Pembangunan Jembatan Batam –  Bintan jumlah seluruh lahan yang  dibutuhkan sebesar ± 74,43 hektar, dengan rincian sebagai berikut Pulau Batam dengan Luas Lahan yang diperlukan untuk akses jalan  pendekat menuju jembatan Batam – Bintan adalah 16,534 Hektar, dalam proses pengurusan sertifikat, pengalokasian lahan  dari BP Batam ke  Kementerian PUPR.

Kemudian Pulau Tanjung Sauh sudah dibebaskan seluas ± 20,673 hektar dan telah bersertifikat sebanyak = 4 sertifikat ,  Pulau Buao sudah dibebaskan seluas  ± 2,479 hektar, dan telah bersertifikat sebanyak = 1 sertifikat , Pulau Bintan: Luas Lahan yang diperlukan ± 26,37 Ha , Luas lahan = 24,152 Ha,  dan telah bersertifikat sebanyak = 36 sertifikat.

Dan tyerakhir telah  ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Antara Kementerian PUPR, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terkait Pembangunan Jembatan Batam – Bintan pada bulan Desember tahun 2022 lalu.

Ansar Ahmad yakin, jembatan Batam-Bintan itu tidak hanya mimpi bagi masyarakat Kepri, tetapi juga impian besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan adanya infratrusktur yang baik di daerah perbatasan, tentunya akan menambah kewibawaan bangsa dihadapan negara-negara lain. 

“Kepri ini berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Dengan adanya jembatan ini, tentu akan menambah kewibawaan bangsa kita kepada negara-negara tetangga tersebut. Kita semua selalu berbicara lantang bahwa negara kita adalah negara yang besar dan kaya, maka inilah saatnya kita menunjukkan kebesaran dan kekayaan negara kita,” kata Ansar Ahmad, Minggu (29/1/2023). 

Secara manfaat, jembatan Batam-Bintan ini juga tentu saja dapat memudahkan mobilitas kendaraan, barang, orang dan gang dari kedua wilayah. Dimana pada muaranya adalah menghidupkan perekonomian masyarakat yang kemudian berdampak juga kepada daerah-daerah lain disekitarnya. 

Konektivitas Disisi lain, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun 77 Base Transceiver Station (BTS) di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Terpencil). Pembangunan BTS) di daerah itu bertujuan untuk menghapus blankspot atau nirsinyal (area yang tidak tersentuh sinyal jaringan komunikasi seluler). Persoalan konektivitas menjadi sangat penting untuk mempersiapkan masyarakat Kepri lebih melek teknologi di masa transisi dari era analog menuju era digital, sehingga pelayanan informasi terhadap masyarakat jadi makin mudah, cepat, singkat, terkini, terukur dan terstruktur. Pemprov Kepri bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta dalam mengejar target membangun jaringan telekomunikasi berbasis layanan broadband 4G tahun 2021-2022 di beberapa titik blankspot yang masih ada di Kepri. 

Dari 77 titik BTS yang akan dibangun tersebut, masing-masing terdiri dari 35 BTS jaringan 4G dengan transmitter VSAT yang akan dibangun oleh pihak BAKTI Kementerian Kominfo di Kepri. Ini difokuskan untuk daerah-daerah terpencil seperti 17 titik di Natuna, 5 titik di Bintan, 1 titik di Karimun dan 12 titik di Kepulauan Anambas. Sedangkan sebanyak 42 titik BTS lainnya jaringan 4G dengan metode terrestrial yang akan dibangun oleh pihak operator swasta berupa tower terrestrial atau jalur komunikasi darat dengan pembangunan tower setinggi sekitar 72 meter. 42 titik ini akan disebar masing-masing 1 titik di Karimun, 1 titik di Batam, 28 titik di Lingga, 1 titik di Bintan dan 11 titik di Natuna. 

Kepri Terang Dimasa kepemimpinannya, Ansar Ahmad tidak ingin ada lagi rumah masyarakat Kepri yang masih gelap gulita akibat tidak teralirinya arus listrik ke rumah mereka. Sejak awal menjabat, Ansar Ahmad telah mengeluarkan program andalan bernama ‘Kepri terang’ yang bermisikan menerangi seluruh wilayah Kepri. 

Program Kepri Terang menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memberikan dukungan pada program Nawacita yang digagas Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia mulai dari desa-desa terpencil dan terluar. Untuk mempercepat masuknya listrik di pulau-pulau besar di Kepri, akan dilakukan pola Serah Terima Operasi (STO) antara Pemprov Kepri dengan PLN. Dalam pola STO ini Pemprov Kepri akan membantu penyediaan tenaga teknis yang akan bertugas menjaga dan merawat mesin generator. Sementara untuk beberapa pulau kecil yang tidak terlalu banyak ditinggali keluarga akan dilistriki dengan pembangkit listrik tenaga surya. 

Melalui program Kepri terang, Pemprov Kepri juga memberikan Bantuan Penyambungan Listrik Gratis kepada 8.108 Rumah Tangga kurang mampu. Pada tahun 2022, jumlah desa berlistrik mencapai 100% yang telah menjangkau 417 Desa dengan Rasio Rumah Tangga berlistrik 95.50% atau sejumlah 635.593 Rumah Tangga dari total 672.614 Rumah Tangga. 

Berkat program Kepri Terang, desa-desa yang sebelumnya gelap gulita kini bisa merasakan terangnya lampu malam. Listrik merupakan hajat hidup dasar yang mempunyai korelasi dengan perkembangan sumber daya manusia untuk berkompetisi di masa mendatang. Karena listrik menjadi penunjang bagi generasi muda agar bisa belajar lebih optimal. 

Program Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara rutin menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat untuk membantu meringankan beban masyarakat yang masih terdampak dari pandemic Covid-19. 

Program pemberdayaan dan penguatan kapasitas ekonomi dan kemasyarakatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dan akan dilanjutkan pada tahun 2023 antara lain bantuan insentif kepada hampir 10.000 Ketua RT dan Ketua RW se -Provinsi Kepri dengan Nilai Rp.1.200.000/orang, bantuan Biaya Operasional kepada Lebih dari 1.200 Posyandu se Provinsi  Kepri sebesar Rp. 5 juta/Posyandu, bantuan untuk Mubaliq dan Pemuka Agama kepada Lebih dari 10.500 orang se provinsi kepri sebesar Rp.1.000.000/orang, bantuan Hibah kepada 940 penerima se Provinsi Kepulauan Riau (Bantuan Masjid, Gereje, Ambulance), bantuan Beasiswa kepada 960 orang Mahasiswa, intensif Guru PAUD kepada 3.800 orang. 

Selanjutnya bantuan transportasi kepada 11.552 Siswa di 104 sekolah di daerah Hinterland dengan total anggaran lebih dari Rp 9 Miliar, bantuan biaya sekolah peserta didik baru tidak mampu kepada 1.000 siswa di 93 sekolah, dengan total anggaran Rp 3 Milyar, bantuan subsidi SPP Siswa tidak mampu kepada 5.220 siswa di 93  sekolah dengan total anggaran Rp. 3.132.000.000, bantuan pertanian, bantuan perikanan, bantuan sembako pada warga miskin, bantuan kepada 1.122 koperasi dan UMKM dengan total 6,4 Milyar, bantuan 3.000 Gerobak kepada pelaku UMKM, bantuan penyediaan Jamkesda sebesar Rp 5,1 Milyar, bantuan Program Jaminan Sosial JKN/KIS sebesar Rp 24,1 Milyar, pemberian bantuan sosial kemasyarakatan  sebesar Rp 6,1 Milyar, program Pengendalian Inflasi dengan Pelaksanaan Bazar dan Pasar Murah, program Mubaliq Hinterland dengan mengirimkan Mubaliq ke Pulua Pulau dalam rangka Syiar dan mengedukasi masyarakat diwilayah hinterland, dan program Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. 

Berbagai program ini telah berkontribusi dan berdampak terhadap    capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan. Realisasi program-program pemulihan ekonomi nasional untuk klaster perlindungan sosial ini bisa mengurangi beban masyarakat dan memicu peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. 

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepri Kerja keras Ansar Ahmad dan Marlin Agustina untuk menunaikan tugas mereka sebagai kepala daerah Provinsi Kepri mulai menghasilkan capaian yang bagus. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Ansar Ahmad dan Marlin Agustina selama dua tahun mereka menjabat, maka ditetapkanlah beberapa indikator kinerja daerah. Dalam indikato kinerja daerah terbagi menjadi 3 kelompok aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. 

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator). 

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. 

Di Provinsi Kepri, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang terus meningkat. Krisis global yang melanda perekonomian dunia tidak cukup untuk menggoyahkan kekuatan perekonomian lokal. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai stimulus ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dipercaya dapat mendorong perekonomian Kepri untuk terus tetap tumbuh. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 mencapai 5,09 persen menjadi yang tertinggi di Sumatera. 

Variabel makro lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Berdasarkan kinerja makro ekonomi selama ini, meskipun Provinsi Kepri relatif memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, akan tetapi nilai inflasinya juga cenderung dapat dikendalikan. Tingkat Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2022 masih dapat ditekan di angka 5,83 yang menjadi terendah ke-3 se-Sumatera. 

Variabel makro lainnya yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Kepri adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) yang mencapai Rp308,84 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp190,16 triliun. PDRB per kapita Kepulauan Riau pada tahun 2022 mencapai 141,68 juta. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan IV-2022 memberikan kontribusi sebesar 7,54 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera. 

Selain indikator-indikator makro seperti di atas, salah satu indikator penting lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan semakin membaiknya tren pertumbuhan ekonomi, relatif stabilnya angka inflasi, dan semakin tingginya PDRB perkapita, maka diharapkan TPT juga semakin menurun di Provinsi Kepri. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepri turun dari 9,91% di 2021 menjadi 8,23% di 2022 dengan presentasi tren penurunan terbesar se-Indonesia. 

Indikator umum lainnya yang juga digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP). Indikator IPM antara lain meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Di Provinsi Kepri, bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai peran strategis yang didukung penuh dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepri naik menjadi 76,46 dari 75,79 di tahun 2022 ,menempatkan Provinsi Kepri  urutan terbaik pertama se-Sumatera dan urutan terbaik keempat se-Indonesia. 

Aspek pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayananan umum dalam bentuk barang publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup serta layanan yang menyangkut kinerja aparatur pemerintahan. 

Aspek kesehatan yang diukur salah satunya adalah indikator prevalensi stunting di Provinsi Kepri turun dari 17,6 menjadi 15,4 dengan urutan Kedua se-Sumatera dan urutan ke 4 se-Indonesia. Ansar Ahmad memasang target prevalensi stuntuing di Kepri akan turun ke 14% di tahun 2024. Smenetara Indeks Kebahagiaan Masyarakat naik menjadi 74,78 dibandingkan periode sebelumnya di angka 73,11, urutan ke 2 se-Sumatera dan urutan ke 6 se-Indonesia. 

Adapun Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepri masih dapat di tekan di angka 6,03% dan jauh lebih rendah dari Nasional yaitu 9,57%. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut dipengaruhi beberapa hal, salah satu diantaranya mulai adanya penyerapan tenaga kerja setelah pandemi Covid-19. Penurunan jumlah penduduk miskin juga dipengaruhi faktor pendapatan masyarakat yang semakin meningkat. 

Pada aspek daya saing daerah, indikator diukur berkaitan dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Nilai ekspor Provinsi Kepri tumbuh sebesar US$ 1.532,82 juta di tahun2022.  Ekspor besar memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan membuka pasar baru dan meningkatkan akses ke pasar internasional, ekspor besar dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi negara di arena global. 

Dalam bidang penyelengaraan pemerintah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprov Kepri naik menjadi 2,68 Kategori Baik jika dibandingkan tahun 2021 1,96 dengan kategori Cukup. Adapun Indeks Literasi Digital masyarakat Kepri di angka 3,68 menjadikan Kepri terbaik kedua se-Indonesia. 

Di sektor pariwisata terjadi Peningkatan jumlah kunjungan wisman yang sangat signifikan yaitu 758.154 wisatawan manca negara dibandingkan Tahun 2021 yang hanya 3.103 orang. Untuk meningkatkan jumlah wisman di Provinsi Kepri, telah dilauching Second home Visa oleh Menkumham di Bintan. 

Penghargaan dan Prestasi Trend positif capaian pembangunan yang dibawa Ansar Ahmad juga dapat dilihat dari banyak apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan yang didapatkan sepanjang tahun 2021 dan 2022, antara lain seperti ; Penghargaan Capaian Opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut atas atas Laporan Keuangan dari Menteri Keuangan RI, Penghargaan People Of The Year Kategori Best Governor for Empowerment Education Tahun 2021 Dari Metro TV, Penghargaan Indonesia Awards Tahun 2021 dan 2022 Kategori Digital Transformation Dari Indonesian Award iNews, Anugerah Indeks Kemerdekaan Pers Terbaik Tahun 2021 Dari Dewan Pers Indonesia, Anugerah KPI Award Tahun 2021 Pemenang Kategori Khusus Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia, Anugerah Hasan Wirayudha Perlindungan PMI Award Tahun 2021 Dari Kementrian Luar Negeri RI, Anugerah Parahita Eka Praya (APE) Kategori Utama Tahun 2021 Dari Menteri pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI, Anugerah PROFILA (Pelopor Provinsi Layak anak) Tahun 2021 dan Tahun 2022 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Top 5 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 Dari Menpan RB.

 

Kemudian ada juga Penghargaan atas keberhasilan sebagai provinsi menuju nol kasus penyakit kuku dan mulut dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Penghargaan pemerintah Daerah dengan ketepatan waktu dalam melaporkan SPM seluruh Kabupaten/Kota di wilayah nya tahun 2021 dari Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Penghargaan Top Pembina BUMD Tahun/2021 dan 2022 dari Top BUMD awards, Penghargaan Sahabat Pers Indonesia Tahun 2022 dari Serikat Media Saiber Indonesia, Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Dengan kategori Sangat Baik di Lingkup Pemerintah Daerah dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Penghargaan Peringkat 2 Nasional dalam Penilaian Kompetensi Pegawai BKN Award tahun 2022 dari BKN RI, Penghargaan Peringkat 3 Nasional atas capaian dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja BKN Award tahun 2022 dari BKN RI, Penghargaan Atas Penyelenggaraan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 dari Kementerian Dalam Negeri, Penghargaan Terbaik 2 Nasional Pengelola Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah dan Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Tahun 2021 Dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

 

Selanjutnya ada lagi Penghargaan Provinsi dengan Kinerja Baik Dalam Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Tahun 2022 dari Kementrian Kesehatan, Penghargaan Sebagai Tokoh Toleransi Tahun 2022 dari Forum Kerukunan Umat Beragama Nasional, Penghargaan Juara II Lomba TTG Tingkat Nasional Kategori Unggulan Tingkat Nasional Tahun 2022 dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,Terbaik 2 Nasional Anugerah Media Humas Kategori Media Audio Visul Tahun 2022 Dari Kementrian Kominfo, Penghargaan Top 3 pada Indonesia Halal Indstry Award di 4 kategory dari Menteri Perindustrian RI, Penghargaan Anugerah Revolusi Mental Terbaik Kategori Gerakan Indonesia Melayani dari Menko PMK, Anugerah Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI 

-Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kategori Terbaik Indikator Utama Kesempatan Kerja dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Penghargaan Pemerintah Daerah Implementasi QRIS terbaik se Sumatera dari Gubernur Bank Indonesia, Penghargaan Sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM 2022 dari  Menteri Hukum dan HAM.

 

Tidak kalah bergengsi Ansar juga meneariam Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dan 2022 Kategori Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Anugerah Keterbukaan Informasi publik 2022 Kategori Informatif terbaik ke 3 Se Sumatera, Penghargaan Satyalancana Aditya Karya Mahatya Yodha dari Karang Taruna Nasional, Penghargaan Anugerah Duta BUM Desa Nasional tahun 2023 dari Menteri Desa dan PDT, Urutan Kedua Presentase Realisasi belanja APBD tahun Anggaran 2022 Se Indonesia, Urutan Kelima persentase realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 se Indonesia, Anugerah Opini Tinggi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Ombudsman Kepri. 

Kini, di sisa waktu kepemimpinan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina yang menyisakan masa jabatan sekitar 1 tahun. Optimisme untuk membawa Kepri menjadi lebih baik terus membuncah. Dengan kerjasama dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota serta Forkopimda Kepri, masyarakat Kepri dapat mempercayakan tanggung jawab tersebut di pundak Ansar Ahmad dan Marlin Agustina. Tentu dukungan masyarakat Kepri sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar semangat Ansar Ahmad untuk menakhodai kapal bernama Kepulauan Riau, berlayar menuju pulau harapan yang ada di depan sana. (Red)

Share:

Read More

JB sebagai Ketua DPD Bapera Kepri akan langsung dihadiri Fahd El Fouz A Rafiq, Ketua DPP Bapera

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang– Jhon Andariasta Barus, nahkodai DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai rencana pengukuhan pria yang akrab disapa JB sebagai Ketua DPD Bapera Kepri akan langsung dihadiri Fahd El Fouz A Rafiq, Ketua DPP Bapera. 

“Saat ini  lagi menyusun formasi kepengurusan Bapera Kepri, sekaligus konsolidasi pembentukan Bapera kabupaten/kota se-provinsi kepri,” terang JB. 

Lanjut JB, berdasarkan hasil rapat terbatas di Jakarta pada Jumat (17/02) dengan Fadh, Ketua Umum Bapera, diminta untuk segera menyiapkan pelantikan serta menyusun susunan fungsionaris di Kepri dan diikutsertakan konsolidasi di 7 kota/kabupaten.

Organisasi Bapera merupakan salah satu organisasi masyarakat yang berorientasi pada perjuangan serta pengabdian kepada masyarakat.

Organisasi masyarakat Bapera juha bersifat terbuka, Independen dan mandiri serta tidak terikat dengan partai politik manapun. Meski dikatakan sebagai Ormas baru, Bapera telah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial serta politik yang tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapera resmi berdiri sejak 19 Mei 2016 di Jakarta. Organisasi Masyarakat ini sendiri didirikan dan di pimpin oleh Ketua Umum Fahd El Fouz Arafiq, S.E., M.M, atau biasa dikenal dengan Fahd Arafiq, dengan Ketua Dewan Pertimbangan Ir. H. Airlangga Hartarto, MBA., MMT yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Perekonomian, dengan Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.MH sebagai Wakil Ketua serta Ir. Hasto Kristiyanto, MM sebagai Sekretaris.

Untuk di Kepri sendiri DPD Bapera dipimpin oleh Jhon Andariasta Barus dan Rizki Faisal sebagai Ketua Dewan Pembina.(Red)

Share:

Read More

Kunjungi Mako Ditpolairud Kapolda Kepri Berikan Arahan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si. beserta Pejabat Utama Polda Kepri melakukan kunjungan kerja ke Mako Ditpolairud Polda Kepri pada hari Kamis (23/2/2023). Dalam kunjungan kerja ini Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si memberikan arahan kepada personil Ditpolairud yang diikuti oleh personil Ditpolairud dari Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama. Jumat (24/02/2023)

Dimana dalam arahannya, Kapolda Kepri menegaskan kepada seluruh personil Ditpolairud Polda Kepri agar selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota yang bertugas di wilayah perairan dan udara.

“Saya ingin tugas dan fungsi Ditpolairud ini sampai ke polres-polres yang ada di seluruh wilayah Polda Kepri dan juga bisa sampai ke tingkat polsek supaya seluruh personil dapat memahami tugas-tugas polairud.” Ucap Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.  menjelaskan bahwa “Sebagai wilayah perbatasan, satuan-satuan yang berada di Polda Kepri terutama satuan kewilayahan tingkat polres harus memahami aspek dormitori dikarenakan wilayah perbatasan kita ini memiliki nilai karakteristik tersendiri. Provinsi Kepri memiliki wilayah 96% lautan dan 4% daratan serta merupakan daerah lalu lintas perekonomian.

Saat ini kita perlu persiapan dalam menghadapi tahun Politik di Tahun 2023 dan Tahun 2024 yaitu pelaksanaan Pilpres dan Pilkada.

“Tingkatkan disiplin dalam tugas kepolisian perairan Kepri, keselamatan personil juga harus diperhatikan.”- tegas Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.  

“Usai memberikan arahan, Kapolda Kepri beserta Pejabat Utama Polda Kepri menuju dermaga untuk mengecek wilayah pelabuhan dan kapal dari Ditpolairud Polda Kepri serta alat kesiapan utama kapal.” - Tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S, S.I.K., M.Si.(Red/ZS)

Share:

Read More

Batalkan Perjanjian Secara Sepihak, PT. Kutai Energi Dituntut Ganti Rugi Oleh Pemenang Tender Atas Perbuatannya

KABARMASA.COM, JAKARTA- Baru-baru ini Viral dimedia sosial PT. Kutai Energi didugat oleh salah satu perusahan yang merasa dirugikan, dimana  perusahan tersebut dalam gugatannya meminta PT. Kutai Energi ganti kerugian sebesar Rp.45.152.190.000.- (empat puluh lima miliar seratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Gazali Rachman selaku Direktur CV. Triputra Jaya Makmur telah dikonfirmasi bersama Kuasa Hukumnya Herman Adriansyah, S.H., Dodi Prasetya Azhari, S.H., Bambang Irianto, S.H., saat diwawancara oleh wartawan terkait perkara gugatan tersebut dengan perkara nomor :858/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang sedang dialaminya menerangkan kepada rekan-rekan media media di Jakarta. 02-23-2023

Bahwa berawal pada saat PT. Kutai Energi mengeluarkan surat nomor: 634/KE/EX/VII/2022 tertanggal 20 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Kutai Energi diberikan kepada CV. Triputra Jaya Makmur Perihal Pembatalan dan Penyelesaian Rencana Kerjasama. 

Padahal PT. Kutai Energi sudah menerbitkan surat kepada CV. Triputra Jaya Makmur sebagai Pemenang Tender sesuai dengan Surat Nomor: 575/KE/EX/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Award Letter atas tender Pekerjaan Pembangunan Kawasan Walimpong yang sudah ditandatangani oleh Direktur PT. Kutai Energi dalam surat tersebut berbunyi CV. Triputra Jaya Makmur telah terpilih sebagai pemenang tender proyek PT. Kutai Energi untuk pekerjaan Pembangunan Kawasan Walimpong”. Dan sudah adanya Surat Perintah Kerjasama bahkan dalam tindaklanjutnya sudah saling mengkoreksi dan merefisi Perjanjian Kerjasama.

Ini artinya Perbuatan Direktur a.n. PT. Kutai Energi termasuk perbuatan melawan hukum dikarenakan membatalkan kerjasama secara sepihak sehingga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata Jo.  1367 KUHPerdata.

“Hal ini sangat jelas merupakan tindakan sewenang-wenangan Direktur Utama a.n PT. Kutai Energi prihal Pembatalan dan Penyelesaian Rencana Kerjasama secara sepihak yang mana sangat merugikan Klien kami Gazali Rachman selaku Direktur CV. Triputra Jaya Makmur tentu kami berupaya memperjuangkan hak serta kepentingan Klien kami dengan upaya hukum mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechimatigedaad) terhadap PT. Kutai Energi atas kerugian yang dialami CV. Triputra Jaya Makmur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya kami berharap agar majelis hakim yang terhormat yang menangani perkara ini dapat mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya dalam Posita dan Petitum yang telah kami ajukan dalam gugatan ini”. “Tutup Herman Adriansyah, S.H. selaku Kuasa Hukumnya” saat dimintai keterangan oleh rekan-rekan media di Jakarta. (Red)

Share:

Read More

MUSWIL ke-IV KKSS Sulteng Telah Berjalan sesuai Aturan : Jangan buat Gaduh warga KKSS

             Ket. Photo : Ershal&Tim Sulteng

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH -Sepekan telah di laksanakannya MUSWIL Ke-IV KKSS Sulteng di Kab.Banggai Kota Luwuk, dimana acara lima tahunan itu berlangsung alot namun sangat demokratis diwarnai dinamika forum yang sangat menarik. 

MUSWIL yang diikuti seluruh organisasi Badan Pimpinan Cabang (BPC) dan Pilar KKSS Se-Sulawesi Tengah itu di hadiri langsung Pengurus BPP KKSS di antaranya Sekjend  (Drs H.Abdul Karim.SE.MM) dan Wakil ketua OKK BPP KKSS (H.Muslimin Mawi.SE.MBA)

Dari Hasil MUSWIL tersebut, H.Tjabani Unggul kembali Nahkodai KKSS Sulteng untuk periode berikutnya dengan perolehan suara tertinggi sebanyak 11 Suara, dari dua pesaing lainnya, Dr.H.Huzema 7 (Tujuh) Suara, dan Ahmad Sumarling.SH. 7 (Tujuh) Suara dari Total Pemilik Hak Suara sebanyak 25 Suara.

Ir.Asrul Tuwo.ASEAN.Eng Salah satu pengurus BPW dan Panitia Muswil IV KKSS Sulteng, angkat bicara melalui media ini berkaitan dengan tudingan dan pernyataan dari salah satu peserta Muswil IV KKSS di salah satu media lokal kota Palu, bahwa Muswil penuh dengan kecurangan dan adanya Suara siluman (Sumber, Teras kabar edisi : 21/2/23)

"Ini sangat mencederai prinsip Demokrasi kita saat ini, khususnya di tubuh KKSS Sulteng, tudingan semacam itu hanya ingin membuat konflik dan kegaduhan antar sesama Warga KKSS, sangat provokatif dengan menyajikan informasi menyesatkan. Cara-cara seperti itu tidak boleh di jadikan contoh yang baik. Dimana prinsip kekeluargaan kita "Taro ada Taro Gau" sebagai Pilosofi dan dasar pijakan organisasi KKSS telah kita kesampingkan.

Lanjut, Dosen muda Fak.Teknik UNTAD itu, saya pikir ini jelas dan terang menderang bahwa  MUSWIL-IV KKSS yang di laksanakan di Kota Luwuk itu seluruh tahapan dan mekanisme persidangan telah di laksanakan secara terbuka dan Demokratis. Sebagaimana telah di tuangkan dalam peraturan Organisasi (AD/ART) Secara jelas telah tertuang dan di sepakati bersama Bahwa "Pengambilan Keputusan Tertinggi adalah Forum MUSWIL" sehingga segala Product MUSWIL itu sudah melalui Pembahasan yang panjang dan alot  dan di Putuskan secara bersama berdasarkan Kesepakatan Forum MUSWIL-IV KKSS Sulteng.

Dalam Rancangan tata cara Pelaksanaan Peraturan & Tata tertib MUSWIL IV KKSS tahun 2003 pada pasal 7 tentang Hak Bicara dan Hak Suara point, 

a. HAK SUARA  tentang kepesertaan MUSWIL IV KKSS sebagaimana di atur dalam ART pada BAB XVIII tentang kourom dan pengambilan keputusan pasal 39 ayat 1 butir (c) masing-masing yaitu

1.BPP satu suara

2.BPW satu suara

3.BPD satu suara

4.Badan Otonom satu suara

5.Organisasi Pilar satu suara.

di perjelas lagi pada keputusan forum  MUSWIL atas pertimbangan tertentu  dengan catatan bahwa satu suara BPP KKSS adalah Suara pembanding.

Di pertegas lagi lanjut Asrul pemilik suara sah yang sebenarnya adalah 25 suara, bukan 26 suara itu jelas dan di saksikan oleh seluruh Peserta Muswil, jadi tidak ada masalah.

Rinciannya sbb : 

- BPP satu suara,

- BPW satu suara,

- BPD satu suara,

- BPC 11 suara / Kabupaten/Kota Se Sulteng (di luar BPC Kab.Sigi dan BPC Kab.ToliToli) yang tidak mempunyai Hak suara. Karena  dianggap masih bermasalah. 

- Badan Otonom KKSS satu suara

- Pilar KKSS Sulteng 10 Suara

Total 25 suara, bukan 26 suara. kelebihan satu suara yang di maksud adalah kesalahan penulisan dengan angka 8 suara yang di raih oleh Ahmad Sumarling, padahal yang sebenarnya hanya 7 ( Tujuh suara)

Dari uraian itu, coba tunjukan dimana letak kecurangannya dan di mana letak kalau saudara katakan ada suara siluman pada MUSWIL IV KKSS Sulteng "dengan nada sedikit keras dan kesal". Jangan lagi ada upaya yang memutar balikkan fakta yang sebenarnya , menggoreng - goreng sesuatu yang tidak jelas dasarnya. itu cara yang tidak baik,  kasihan kandidatnya di giring-giring ke dalam penantian yang tidak pasti. "Tutupnya. (Red)

Share:

Read More

Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad Hadiri Rakernas APPSI 2023 di Balikpapan: Berikut 7 Poin Penting Arahan Presiden Kepada Para Gubernur

KABARMASA.COM, KALIMANTAN TIMUR - Balikpapan - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di ballroom hotel Novotel Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023). 

Rakernas APPSI 2023 ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri oleh jajaran para Menteri kabinet Indonesia Maju serta seluruh Gubernur atau yang mewakili, termasuk didalamnya Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad. 

Pembukaan Rakernas APPSI oleh Presiden ditandai dengan penekanan tombol layar sentuh digital. Dan sebelumnya para undangan disambut oleh tuan rumah dengan tari persembahan selamat datang  yakni 'tari jepen'. 

Presiden RI Joko Widodo dalam kesempatan ini memberikan arahan  berupa 7 poin penting kepada jajaran Pemerintah Provinsi diseluruh Indonesia. Adapun dari 7 poin tersebut, hampir semuanya  sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri. 

Poin pertama yang disampaikan Presiden adalah terkait tanggungjawab Pemerintah Provinsi agar  mendorong Pemerintah kabupaten dan kota untuk berupaya meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini mengingat peraturan PPKM telah dicabut pada akhir 2022 lalu. 

"Dengan dicabutnya PPKM pada akhir 2022 lalu. Kita harap berdampak pada meningkatnya belanja masyarakat, sehingga muncul ekonomi yang lebih baik,. Gubernur harus ikut menjaga agar konsumsi rumah tangga bisa terjaga dan meningkat" kata Presiden. 

Segala iven seni, olahraga dan laiinya agar jangan ditahan-tahan. Presiden minta agar dimudahkan izinnya. Minimal 1 bulan sebelum penyelenggaraan iven sudah keluar, sehingga panitia bisa mempromosikannya. Dari iven-iven tersesbutlah akan menyerap banyak belanja masyarakat, sehingga tidak ada dana yang mengendap di tabungan. 

Arahan presiden selanjutnya menyangkut hilirisasi. Terkait hilirisasi Presiden meminta agar Pemerintah Provinsi tidak hanya fokus pada minerba yang di kelola. Namun juga hidang perikanan, pertanian dan perkebunan.  

"Saya yakin semua daerah punya potensi  yang besar, dan semua daerah punya potensi yang sama. Yang penting kita harus kreatif dan terus berinovasi. Tidak boleh hanya terjebak dengan hilirisasi minerba saja," kata Jokowi. 

Selanjutnya, Jokowi juga menyinggung soal pangan, karena sektor pangan salah satu yang penting untuk menjaga keberlangsingan hidup masyarakat. Untuk pangan, Jokowi minta Gubernur ikut menjaga stabilitas pasokan dan harga. 

"Yang keempat saya ingatkan, tingkatkan terus belanja produk dalam negeri. Kita sama-sama bantu agar UMKM naik kelas," tegasnya. 

Selain itu, Para Gubernur juga meminta agar seluruh Pemerintah Provinsi menjaga iklim investasi. Agar izinnya dipermudah, terus mengundang investor, promosi serta meningkatkan daya tarik. 

"Perbaiki konektivitas jalan nasional ke jalan Provinsi. Itu salah satu upaya meningkatkan daya tarik," katanya. 

Sebelum mengakhiri sambutan, dua poin terakhir yang disampaikan Jokowi adalah terkait stanting dan tenaga honorer. 

Untuk masalah stanting, Presiden minta agar Gubernur mengingatkan bupati dan walikota, supaya mengecek betul-betul daerah yg masih tinggi angka stantingnya. Preaiden minta harus ada penurunan tiap tahunnya. 

"Untuk tenaga honorer di beberapa daerah masih ada. Dan saat ini masih di godog di Menpan RB. Kita minta agar ada jalan tengah yang baik untuk ini. Harus dipikirkan bersama-sama," tutup Presiden. 

Sementara itu Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur, sebagai tuan rumah mmengaku bangga dan bahagia atas kehadiran Presiden, para menteri dan para gubernur. 

Adapun Rakernas APPSI  kali ini, kata Isran Nur banyak membahas terkait kerjasama, tugas dan pembangunan diseluruh Provinsi di Indonesia. 

"Kita tegaskan lagi dalam rapat ini soal tanggungjawab gubernur sbagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sebagai kepala daerah. Semoga merumuskan yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dari rapat ini," kata Isran.(Red/ZS)

Share:

Read More

Prilaku Pemuda: Menjadi Inspirasi Sosok Pemuda Ksatria Batam (Aksi Viral Membersihkan Sampah)

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam-Beberapa anggota komunitas yang dikenal sebagai Ksatria Batam berkumpul untuk melakukan pembahasan serta survei pengecekan lokasi di beberapa titik area di Kota Batam, untuk aksi mereka selanjutnya. Rabu (22/02/2023)

Diberitakan sebelumnya, tentang aksi "Bersih-bersih Sampah" dari sekelompok anak-anak muda Kota Batam, dikenal dengan sebutan Ksatria Batam. Mereka melakukan aksi perdana dan ke-duanya di wilayah Kecamatan Lubukbaja, Kota Batam. 

Bukan sekedar "isapan jempol", diperkirakan 1,2 ton sampai dengan 5 ton sampah telah berhasil mereka bersihkan. Aksi ini juga mendapat tanggapan respon positif dari Pejabat Pemerintah Daerah Kota Batam, Walikota Batam Apresiasi tindakan / Aksi dari Ksatria Batam.

" Ksatria Batam keren, Ksatria Batam bisa. " Ucap Walikota Batam pada peringatan hari sampah Nasional Rabu 22/2/2023.

Sekelompok anak muda ini tentu sangat senang mengetahui bahwa aksi mereka mendapatkan sambutan hangat, baik itu dari kalangan masyarakat Kota Batam berikut dengan Pemimpinnya Walikota Batam.

Pergerakan yang dimotori oleh seorang influencer Batam Dio Prayogi beserta sahabat-sahabatnya yakni Wanda, Noval, Natalia, Yudha, dan Irfan yang mempelopori aksi bersih sampah, kemudian mereka mengunggah video aksi mereka pada Sosial Media yang menarik perhatian masyarakat Batam khususnya hingga dibanjiri ribuan komentar yang bernilai dukungan, sampai dengan di aksi ke-dua mereka sebagian masyarakat yang berkomentar pun ikut terlibat dalam aksi bersih sampah.

Dalam wawancara, Dio sangat bersyukur atas sambutan hangat seluruh elemen masyarakat Kota Batam, dirinya berharap pergerakan semacam ini akan tumbuh berkembang serta "menjamur" di Kota-kota lainnya, dengan mengkampanyekan "Nilai-nilai Kepedulian".

" Sangat senang dapat ikut serta berkontribusi positif dalam rangka pembangunan di Kemasyarakatan, khususnya di Batam. Gak nyangka juga tanggapannya sangat membanggakan, namun terlepas dari kesemua itu kami semua yang menjadi Anggota Ksatria Batam juga bersyukur dan berterimakasih kepada akun TikTok Pandawara yang menginspirasi aksi-aksi kami di Kota Batam. Kami harap dengan hadirnya Ksatria Batam juga kemudian akan lahir pergerakan semacam ini di daerah - daerah lain, atau Ksatria-ksatria di Kota-kota lain. " Harap Dio Prayogi dan kawan-kawan.

Pergerakan komunitas atau kelompok seperti Ksatria Batam ini sangat baik bagi keberagaman di Batam. Rasa Kepedulian perlu "ditumbuhkan" dan "dirawat" agar Nilai - nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat dapat dirasakan oleh seluruh elemen (Common Sense).

Serta harapan dengan tumbuhnya nilai - nilai luhur tersebut dapat membangkitkan semangat fungsional kinerja pemerintah daerah agar program kemasyarakatan dapat terlaksana secara merata, khususnya di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. (Red)

Share:

Read More

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat telah mewisuda santri angkatan 53,54 sebanyak 51 Santri

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat telah mewisuda santri angkatan 53,54 sebanyak 51 Santri dan meresmikan pelantikan santri baru angkatan 55 yang dirangkaikan dengan acara peringatan isra mi'raj 1444 H.

Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Saw menerima perintah langsung dari Alloh SWT tentang sholat 5 waktu, yang menjadi bagian dari rukun Islam.

Bapak Fauzi Harahap selaku Kepala Rutan kelas 1 Jakarta Pusat mengatakan.

"Dalam rangka syiar Islam, rumah Tahanan negara klas I Jakarta Pusat melalui sub seksi BHP senantiasa mendukung kegiatan ini agar dapat membentuk akhlak yang baik sehingga warga binaan pemasyarakatan mempunyai bekal kembali ke tengah masyarakat dengan membawa pribadi yang berakhlak baik dan dapat menerapkan dikehidupan sehari-hari."

Bapak Purwo Aji Prasetyo menambahkan "Kegiatan pembelajaran santri dilakukan selama 4 bulan, setelah itu mereka diwisuda, mereka yang mendapatkan predikat terbaik, akan diajarkan kembali untuk menjadi Muadzin, imam, ataupun penceramah dilingkungan masjid rumah tahanan negara klas I Jakarta Pusat."

Share:

Read More

Kongres Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ke-VII di Surabaya

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau di singkat PB SEMMI  akan melaksanakan kewajiban organisasi dengan perhelatan kongres yang _VII di Surabaya, Jawa Timur pada 23-26 Februari 2023 mendatang. Kongres nantinya diikuti pengurus wilayah PB SEMMI serta Cabang Cabang se-Indonesia. Selasa (21/02/2023)

Kongres tersebut akan menjadi titik balik kebangkitan SEMMI kedepan Guna menjaga Eksistensi sebagai Organisasi kemahasiswaan yang berada dibawah Payung Organisasi besar yakni  Serikat IsIam dengan Tema yang Cukup menjanjikan yaitu " Kebangkitan SEMMI Menyongsong Masyarakat 5.0".

Dari Beberapa Calon Punggawa kandidat calon Ketua Umum ke depan muncul tiga Nama yang Sudah lulus Verifikasi steering committee (SC) Panitia Kongres yaitu Bintang Waktu Saputra, Bobby Kurniawan, serta Ahmad Marzuki Toeken. Yang siap bertarung memperebutkan Kursi Ketua Umum periode 2023 _2026. 

Dari ketiga nama tersebut Ahmad Marzuki Token atau Yang di sapa Enol muncul dengan gagasan yang cukup menarik untuk uraikan yakni "Membersamai Semmi". Dalam wawancara  dengan Enol dianya  mengatakan kedepan SEMMI harus menjadi Wadah organisasi mahasiswa yang bisa menjadi motor penggerak yang dengannya memajukan organisasi  SEMMI itu sendiri serta memberi kontribusi bagi masyarakat yang dibawah naungan Serikat Islam dan keumatan. 

" Membersamai SEMMI" Kata kata "Membersamai" Cukup jarang kita ucapkan Dalam keseharian kita dalam berkomunikasi namun Dalam kamus bahasa Indonesia di artikan mendamaikan, bersama sama atau berjalan bersama. Membersamai SEMMI bermakna kerjasama atau berkolaborasi dalam menjadikan SEMMI sebagai jalan tengah untuk mendamaikan arah 

Kepemimpinan kedepan terutama dalam lingkup Organisasi SEMMI dan Serikat islam. SEMMI yang kita ketahui cukup lama Vakum setelah Kongres Luar Biasa ke VI SEMMI  di Jakarta Agustus tahun2018. hari ini dibawah Kepemimpinan Bintang Wahyu Saputra telah merajut kembali jalannya yaitu sebagai organisasi mahasiswa pengkaderan dengan telah terbentuknya 30 PW Wilayah serta 260 Cabang di seluruh indonesia.

Namun hadirnya Cabang-cabang tersebut tersebut tidak bermakna jika kepemimpinan kedepan tidak mampu merawat atau menyusun arah organisasi yang lebih tepat. 

Hadirnya Hastag Membersamai SEMMI yang di tawarkan oleh Enol menjadi harapan baru untuk tetap menjaga eksistensi SEMMI tetap Aktiv baik sebagai organisasi kemahasiswaan serta Keumatan yang denganya juga memberikan nilai lebih didalam rumah besar umat islam yakni Serikat Islam. Enol yang dalam frofilnya yang merupakan mahasiswa langsung dari induk Serikat Islam di Jogja yaitu kampus Universitas Cokroaminoto Yogyakarta  yang kita ketahui  membawa nama langsung Pahlawan Nasional HOS Cokroaminoto yang didalam nilai-nilai perjuangan Sarikat Islam. 

Enol dalam harapannya sekali lagi mengajak kepada semua teman teman baik dari Pengurus wilayah maupun cabang cabang yang nantinya hadir dalam kegiatan Kongres ke -VII di surabaya untuk bersama mengarungi cita cita organisasi bersama dengan hashtag "Membersamai SEMMI"

Penulis : Kader Serikat mahasiswa Muslim Indonesia

Jurnalis : ZS

Share:

Read More

Terima Penghargaan dari Pemerintah, Kapolri Komitmen Terus Tingkatkan Layanan Publik

KABARMASA.COM, JAKARTA - Polri menerima penghargaan dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait dengan pelayanan prima dan pembangunan zona integritas di lingkungan Polri Tahun 2022.

Penghargaan dan predikat tersebut diberikan berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan oleh Kemenpan RB bersama dengan kementerian dan lembaga khusus. 

"Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan prima dan pelayanan terhadap zona integritas," kata Sigit di Gedung Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa, 21 Februari 2023. 

Pada tahun ini, sebanyak 47 Polresta maupun Polres meraih penghargaan pelayanan prima. Serta, 19 unit kerja yang mendapatkan kategori teladan berintegritas. 

Menurut Sigit, dengan adanya penghargaan tersebut, hal ini sejalan dengan instruksi dan harapan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terhadap institusi Polri. 

Oleh karenanya, Sigit menegaskan kedepannya akan terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana  harapan dari Pemerintah Indonesia. 

"Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi di sampaikan oleh beliau, bahwa perbaikan  pelayanan publik akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM," ujar Sigit. 

Lebih dalam, wujud konkret peningkatan kualitas pelayanan publik, kata Sigit, saat ini Polri telah menguatkan pelayanan masyarakat secara digital. Mulai dari STNK Online, SIM Online dan penindakan pelanggaran lalu lintas (lalin) dengan mengedepankan ETLE. 

"Dan ini terus menerus kita perluas.  Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas  dan juga meningkatkan keselamatan," ucap Sigit. 

Bahkan dewasa ini, kata Sigit, Polri terus mengembangkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara online. 

Lebih dalam, Sigit menyebut, demi membuka ruang aspirasi dari masyarakat saat ini disiapkan Dumas Presisi Online hingga Propam Presisi Online. Dimana, masyarakat dapat memanfaatkan hal itu sebagai wadah untuk mendapatkan pelayanan secara interaktif untuk mendapatkan progres terkait dengan laporannya. 

"Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan digitalisasi. Dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan SuperApp dalam satu genggaman," papar Sigit. 

Disisi lain, Sigit menegaskan, Polri juga akan memaksimalkan perannya untuk memberikan pelayanan terhadap publik sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Pemerintah. Diantaranya pelayanan stunting hingga pengamanan di wilayah yang difokuskan melakukan investasi dan  hilirisasi industri. Termasuk juga layanan terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus. 

"Termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang berdampak dan berkebutuhan khusus semua tentunya akan kami tingkatkan. Terima kasih, kami mohon koreksi dan dukungan dari masyarakat. Sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian," tutup Sigit.(Red/ZS)

Share:

Read More

Resmikan Proyek Integrasi Pelantar I & II Tanjungpinang, Ansar Yakin Dapat Memacu Pertumbuhan Ekonomi

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad meresmikan penggunaan jalan integrasi dermaga Pelantar I dan Pelantar II Pelabuhan Kuala Riau Tanjungpinang, Selasa (21/02/2023) 

Terbangunnya jalan integrasi dermaga Pelantar I dan pelantar II ini akan semakin memudahkan akses masuk barang dan logistik yang mengandalkan pelabuhan Kuala Riau Tanjungpinang. 

Pembangunan Jalan Integrasi Dermaga Pelantar 1 dan Pelantar 2 di Pelabuhan Kuala Riau ini menggunakan pembiayaan alternatif dari PT SMI dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 21.283.466.000,- untuk pembangunan Segmen Pelantar 1 dan  Rp. 15.832.491.928,- untuk pembangunan Segmen Pelantar 2. 

Gubernur Ansar menyebutkan sebelum dibangunnya jalan integrasi dermaga Pelantar I dan pelantar II ini, kondisi jalur masuk menuju pelabuhan Kuala Riau hanya melalui satu jalur masuk di Pelantar II. 

Dengan adanya jalan integrasi ini, maka selanjutnya truk dan angkutan barang yang akan bongkar muat di pelabuhan Kuala Riau akan masuk melalui jalur Pelantar I dan keluar di Pelantar II. Sehingga bisa memperlancar proses distribusi barang dan logistik di Kota Tanjungpinang. 

"Kalau kita lihat dulu itu semrawut sekali di pelantar II, karena truk keluar masuk pelabuhan sama-sama lewat satu jalur. Sekarang dengan adanya jalan integrasi pelantar I dan pelantar II bisa lebih tertata lagi alur keluar masuk barang di pelabuhan ini," kata Gubernur Ansar. 

Pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang pun diyakini Gubernur Ansar akan semakin meningkat dengan terintegrasinya dermaga pelantar I dan pelantar II. Ditambah angka inflasi kebutuhan pokok di Tanjungpinang juga akan semakin terkendali dengan singkatnya waktu dwelling time (bongkar muat) di pelabuhan Kuala Riau. 

"Kalau waktu bongkar muatnya bisa diperpendek tentu itu bisa menekan angka inflasi juga di Tanjungpinang, karena biasanya lamanya antrian barang masuk itu yang membuat harga kebutuhan pokok naik karena distribusi terhambat," kata Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar sekaligus memohon dukungan kepada masyarakat Tanjungpinang, karena badan bantuan luar negeri dari Amerika Serikat yaitu Millenium Challenge Corporation (MCC) tengah mengkaji pelantar I dan pelantar II untuk mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp 300 miliar. 

Menurutnya, tim dari MCC Amerika sudah beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk melakukan asistensi. Pemprov Kepri juga intens melengkapi readiness criteria, yang disyaratkan oleh tim MCC Amerika tersebut. 

"Selesainya pembangunan integrasi pelantar I dan pelantar II ini semakin menambah poin kredit untuk MCC agar melirik kita. Kemungkinan minimal kita dapat Rp 300 miliar di akhir 2023 atau di awal 2024,” katanya. 

Penekanan bel sebagai tanda peresmian dilakukan Gubernur Ansar bersama Gubernur Kepulauan Riau Periode 2005-2010 Ismeth Abdullah, Kajati Kepri Gerry Yasid, anggota DPRD Provinsi Kepri Rudi Chua, Bobby Jayanto, dan Teddy Jun Askara. 

Usai menekan bel, Gubernur Ansar lalu memberikan kesempatan kepada Hj..Aida Ismeth sebagai bentuk penghormatan untuk memotong pita peresmian dermaga integrasi pelantar I dan pelantar II. 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ansar juga memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada lima orang perwakilan tenaga kerja di pelabuhan Kuala Riau. 

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Kepala Staf Kogabwilhan I Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, Kapoksahli Koarmada I Laksma TNI Tresna Kusumawati, Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel Nav Arief Budiman, Sekda Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Tokoh LAM Kepri, dan sejumlah perwakilan Forkopimda Kepri lainnya. (Red/ZS)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Pimpin Apel Siaga Satpol PP Tingkat Provinsi Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin Apel Siaga dan Pelatihan Kesamaptaan Tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Halaman Tugu Sirih Kota Tanjungpinang, Selasa (21/02/2023).

Pada kesempatan ini Gubernur Ansar juga menyematkan pin "SIAP" kepada 3 perwakilan Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau sebagai lambang bagi Satpol PP untuk semakin berkualitas dan profesional. 

Dalam pengarahannya, Gubernur Ansar mengatakan Satpol PP sebagai Perangkat Daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik di daerah. 

Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan PERDA dan PERKADA, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia.

"Keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah," ujarnya.

Satuan Polisi Pamong Praja, menurut Gubernur Ansar pada hakikatnya melakukan tindakan penertiban non yustisi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau  badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.

Harus disadari bahwa masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh personil Satuan Polsi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya seperti jumlah personil yang kurang dibandingkan kebutuhan yang tinggi sehingga perlunya koordinasi dilapangan baik dengan Pihak Kepolisian dan Kabupaten/Kota. 

"Namun dengan adanya tekad dan komitmen bersama, akan memudahkan kita dalam mewujudkan penegakan hukum di Provinsi Kepulauan Riau," yakin Gubenur.

Gubernur Ansar berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas personil Satuan  Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas terhadap pelanggaran peraturan daerah serta terjalinnya sinergitas antara Kepolisian dan Satpol PP.

Adapun Fokus dan titik beratnya adalah bagaimana meningkatkan kinerja melalui pembinaan yang efektif, yang berarti menguasai ilmu hukumnya, baik itu ilmu formil , integritas yang tinggi, berani, tidak ragu-ragu, percaya diri, penuh motivasi serta humanis.

"Mari besama-sama kita wujudkan masyarakat Kepri yang aman, tertib, ramah terhadap investasi sebagai wujud peran serta Satpol PP dan Satlinmas yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan kegiatan yang teratur, sehingga diharapkan meningkatkan daya tarik bagi investor dan pengusaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri" tutupnya.

Turut hadir Kepala BPBD Muhammad  Hasbi, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, Kepala Biro Adpim Dody Sepka,  Kasatpol PP Provinsi Kepri Hendri Kurniadi, PPNS Provinsi Kepri dan Tanjungpinang, Anggota Satpol PP Provinsi,  Anggota Satpol PP Kota Tanjungpinang, Anggota Satpol PP Kabupaten Bintan serta Para Instruktur Kesamaptaan. (Red/ZS)

Share:

Read More

Kapolda Kepri Pimpin Rapat Kerja tidak Lanjut dan Penjabaran RAPIM Polri Tahun 2023

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam- Kapolda Kepri Irjen Po.l Drs. Tabana Bangun, M.Si., membuka Rapat Kerja Tindak Lanjut Dan Penjabaran Rapim Polri Tahun 2023 yang mengusung tema “Kesiapan Polda Kepri Dalam Mengawal Tahapan Pemilu 2024 Serta Mengamankan Agenda Nasional Dan Internasional Tahun 2023 Serta Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”. Kegiatan Rakernis ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Kepri, Ketua Bawaslu Provinsi kepri, Kepala BP Batam, Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri dan para Kapolres/Ta Jajaran. bertempat di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, pada Senin (20/2/2023).

Dalam Sambutannya, Kapolda Kepri Irjen Po.l Drs. Tabana Bangun, M.Si., mengatakan “Bahwa kegiatan Pelaksanaan Rapat Kerja Tinjut Rapim Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Rapim TNI-POLRI yang dilaksanakan pada tanggal 8 dan tanggal 9 Febuari 2023 Di Golden Ballroom, Hotel Sultan Jakarta yang dihadiri oleh saya selaku Kapolda Kepri, didampingi oleh Karoops Polda Kepri, Dirintelkam Polda Kepri dan Dirreskrimsus Polda Kepri.”

“Pelaksanaan Rapat Kerja Tinjut Rapim Tahun 2023 ini bertujuan untuk menyamakan pola pikir, Pola sikap dan pola tindak serta sinergitas guna mengawal dan mengamankan tahapan Pemilu 2024 serta Agenda Nasional Dan Internasional 2023. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan situasi Kamtibmas di wilayah Polres/Ta masing-masing serta mewujudkan situasi negeri yang aman dan kondusif.” Jelas Kapolda Kepri Irjen Po.l Drs. Tabana Bangun, M.Si.

Kemudian sambutan dari Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Said Abdullah Dahlawi, S.T., mengatakan “Berdasarkan apa yang telah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, kepada Bawaslu dengan masing-masing provinsi diminta untuk menyampaikan langsung arahan dan penekanan dari Institusi Kepolisian. Selanjutnya apa yang di paparkan oleh Pak Kapolda tentang pengawasan untuk mengantisipasi terhadap agenda-agenda nasional dan internasional tahun2023 dapat kita terapkan untuk kedepannya. Bapak Presiden juga memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan Bawaslu khususnya mulai dari bagaimana mengawal pelaksanaan Pemilu tahun2023. Namun di satu sisi kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab terkait tugas pokok kami sebagai badan pengawas Pemilu. Saya juga berharap seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 agar berjalan aman, damai dan lancar.”

Selanjutnya arahan dan sambutan dari Kepala BP Batam H. Muhammad Rudi, S.E., M.M., mengatakan “Saya selaku kepala BP Batam dan Sebagai Walikota Batam mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan perencanaan kesiapsiagaan dalam mengawal dan mengamankan jalannya seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 yang akan datang. Kita juga akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Kepri ini. kita selalu ingatkan yang namanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga walaupun tentunya ada perbedaan pilihan, ada perbedaan pendapat namun jangan mengorbankan yang namanya persatuan dan kesatuan ini yang harus terus kita ingatkan. Semoga aparat kepolisian senantiasa dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah hingga menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Terakhir penekanan dari saya tingkatkan moral dan disiplin anggota dalam menghadapi tugas kedepan, tanamkan kebanggaan terhadap institusi Polri.” Tutup Kapolda Kepri Irjen Po.l Drs. Tabana Bangun, M.Si.(Red/ZS)

Share:

Read More

Kementrian Agama Berau Wakafkan Al-Qur’an ke KPPM

(Penyerahan 100 Al-Qur'an di halaman Kemenag Berau)
 

KABARMASA.COM, BERAU - Kementerian Agama (Kemenag) Berau diwakilkan oleh Pak Ulum menyerahkan wakaf Al-Qur'an kepada Komunitas Pemuda Peduli Mera'ang (KPPM) yang diterima langsung oleh ketua Karman pada Senin (20/02/23). 

Sebanyak 100 Al-Qur’an diserahkan di halaman kantor kemenag yang nantinya akan dibagikan ke 5 Masjid yang ada di Kampung Tumbit Melayu. Setelah melakukan kordinasi ke Kemenag Berau KPPM mendapatkan respon baik.

 

“Ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam dan meningkatkan literasi keagamaan di masyarakat” ujar pak Ulum diselah pemberian wakaf.

 

Melihat kurangnya ketersediaan Al-Qur’an yang ada di beberapa masjid juga berdasar hasil tinjauan KPPM, dengan itu bantuan wakaf ini sangat membatu dalam kegiatan keagamaan yang menjadi bagian program kerja pemuda yang tergabung di KPPM.

 

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan wakaf Al-Qur'an yang diberikan oleh Kementerian Agama Berau, dengan ini berharap dukungan dapat terus berlanjut dan meberikan manfaat di masyarakat” harap ketua Karman.

Pewarta : Ija

Share:

Read More