KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tepat dua tahun H. Ansar Ahmad dan Hj. Marlin Agustina menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, per tanggal 26 Februari 2023 ini. Dalam waktu yang relatif singkat, sejumlah torehan keberhasilan telah dicatat oleh Ansar Ahmad dan Marlin Agustina demi kemajuan Provinsi Kepri dengan mengusung visi 'Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya'. Sabtu (25/02/2023)
Sedikit memutar waktu, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina resmi menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau usai dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo pada 26 Februari 2021 di Istana Negara, Jakarta. Keduanya langsung tancap gas untuk meredakan pandemi Covid-19 yang masih merebak di Kepulauan Riau kala itu. Dengan slogan 'kesehatan pulih, ekonomi bangkit', Ansar Ahmad langsung bekerja keras untuk menggencarkan vaksinasi sebagai tameng utama guna mengendalikan penyebaran Covid-19. Kerja keras Ansar Ahmad bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri pun berhasil menggencarkan vaksinasi di Provinsi Kepri dengan capaian vaksinasi untuk dosis I telah mencapai 99 persen, dosis II 89 persen, booster I hampir 60 persen dan booster II 9,3 persen. Ini menjadikan Kepri sebagai Provinsi yang persentase vaksinasinya terbaik di luar Jawa dan Bali.
Masalah perekonomian adalah fokus utama Ansar ketika itu. Mmenyelaraskan pemulihan ekonomi sembari memulihkan kesehatan masyarakat tentu bukan perkara mudah. Ansar Ahmad yang sudah memiliki segudang pengalaman sebagai pemimpin saat menjabat Bupati Bintan dua periode pun mampu menakhodai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama tujuuh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kepri dalam spaya memulihkan ekonomi di Kepri. Ansar Ahmad menggunakan dual track strategy, pertama melalui UMKM dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yaitu bantuan kredit dengan bunga 0%, sebagai stimulus kepada pelaku UMKM sebesar Rp20 juta/UMKM. Program ini bekerjasama dengan BRK Syariah. Sepanjang tahun 2022 telah terserap sebesar Rp14,3 miliar dengan penerima manfaat sebanyak 755 UMKM. Program bagus ini disambut baik masyarakat dan dilanjutkan di tahun 2023 ini.
"Pemprov Kepri menyediakan bantuan modal kredit Rp20 juta untuk 2.000 UMKM di tahun 2022 tanpa bunga. Kita bekerja sama dengan bank daerah, bunganya pemda yang menanggung. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias memanfaatkan itu. Tahun 2023 kita menambah lagi 1.000 UMKM" ungkap Ansar Ahmad saat menjadi salah satu panelis yang memberikan paparan dalam Diskusi Panel Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung AA. Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Strategi kedua yang digagas Ansar Ahmad adalah mendorong percepatan investasi, dengan berbagai diskresi Pemerintah Pusat seperti FTZ dan KEK. Namun, upaya dari Pemprov sendiri adalah mendorong bagaimana pelayanan birokrasi investasi itu lebih baik, cepat, efisien dan efektif.
Bagi Ansar insentif itu tidak hanya dalam bentuk fiskal, tapi pelayanan birokrasi investasi yang baik juga menjadi prasyarat percepatan pemulihan ekonomi. Hasilnya berbarengan dengan dibukanya kembali keran pariwisata, pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 sempat terkontraksi di angka -3,84 persen, 2021 secara agregat tumbuh 3,86 persen. Di tahun 2022, sampai triwulan III ekonomi Kepri tumbuh 6,03 persen.
Selama hampir 2 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau stabil naik. Bahkan di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat yang tertinggi jika dibandingkan dengan 7 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2022 tumbuh sebesar 5,09 persen. Hal tersebut tertuang dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri No. 13/02/21/Th. XVIII tanggal 6 Februari 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun 2022.
Pembangunan Infrastruktur dengan jumlah pulau sebanyak lebih dari 2.408 pulau dimana sebanyak 366 pulau telah berpenghuni dan 2.042 pulau belum berpenghuni, Kepri menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur khas daerah bercorak kepulauan. Terbatasnya dana APBD Provinsi Kepri yang hanya sebesar Rp3,8 triliun, membuat Ansar Ahmad harus rajin mendatangi berbagai Kementerian di Pemerintah Pusat untuk mencari dana yang bersumber dari APBN guna membangun Kepri. Pada tahun 2023, pemerintah pusat mengalokasikan APBN sebesar Rp15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau atau meningkat sebesar 11,19 persen dibandingkan alokasi tahun 2022 yang hanya sebesar Rp14,30 triliun. Alokasi sebesar Rp15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,97 triliun dan dana transfer sebesar Rp7,95 triliun, sehingga masing-masing menempati porsi alokasi 50 persen.
Sepanjang masa kepemimpinan Ansar Ahmad, pembangunan infrastruktur telah mulai terlihat. Hal ini dibuktikan dari berbagai proyek strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022. Diantaranya adalah pembangunan Jalan di Natuna, Amanitas, Karimun, Lingga, pembangunan Ponton HDPE di Natuna, Lingga & Bintan , pembangunan ponton di Sedanau, Tanjung Buton dan Tambelan, pembangunan lanjutan Jembatan Marok Tua di Lingga,dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan Natuna.
Adapun pembangunan jalan di Natuna yaitu Jalan Trans Batubi-Kelarik memiliki panjang 28.27 kilometer. Jalan yang sudah dalam kondisi baik sepanjang 22.27 kilometer. Dan sisanya jalan yang belum dikerjakan, atau masih jalan tanah serta bergelombang sepanjang 6 kilometer. Untuk memaksimalkan pengoperasian jalan Trans Batubi - Kelarik ini di tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepri telah menganggarkan dan menggelontorkan dana untuk peningkatan jalan tersebut, baik melalui APBD maupun DAK sebesar Rp14,589 miliar. Dilanjutkan di tahun 2023 ini kembali menganggarkan sebesar Rp20,541 miliar. Selain itu,, untuk peningkatan jalan Nasional di Natuna pada tahun 2023 dari APBN dianggarkan sebesar Rp286 miliar. Yakni untuk pengerjaan peningkatan jalan Buton - Klarik sepanjang 19 kilometer.
"Ini hasil lobi Pemprov Kepri bersama Pemkab Natuna ke pemerintah pusat. Semoga Rp286 miliar ini bermanfaat bagi masyarakat Natuna nantinya," kata Ansar Ahmad saat meresmikan jalan Trans Batubi – Kelarik di Kabupaten Natuna.
Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepri juga dipermak wajahnya oleh Ansar Ahmad untuk menunjukkan kewibawaan Tanjungpinang. Pemerintah Provinsi Kepri melakukan berbagai pengerjaan infrastruktur di Bumi Segantang Lada tersebut,yaitu pembangunan flyover Basuki Rahmat Dompak Tanjungpinang, pembangunan Median Jalan Bandara RHF Tanjungpinang, pembangunan Integrasi Pelantar 1 dan Pelantar 2 Tanjungpinang, penataan Jalan Merdeka dan Kota Tua, pembangunan Etalase Dekranasda, pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu, pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Tanjungpinang, penataan Jalan Kawasan Ibukota Tanjungpinang di Dompak, dan pembangunan Gedung PGRI Provinsi Kepri.
Untuk meningkatkan daya tarik wisata dengan memanfaatkan nilai sejarah dan religi yang sudah termahsyur di Kepulauan Riau, Ansar Ahmad juga menggagas revitalisasi Pulau penyengat sebagai Pulau Destinasi Warisan Budaya, revitalisasi Masjid Sultan Riau Penyengat di Pulau Penyengat, revitalisasi Masjid Sultan Riau Lingga di Daik Lingga, dan penataan Desa Wisata Sei Nam Kijang di Bintan.
Pembangunan infrastruktur untuk sumber daya manusia di Provinsi Kepri juga ditunjukkan dengan dibangunnya Gedung Workshop Balai Latihan Kerja di Kabupaten Karimun. Lalu Pembangunan 155 ruang Kelas baru dan Sarana Prasarana pendukung pada SMA,SMK dan SLB Se Provinsi Kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Kepri bahkan membangun rumah singgah di Jakarta dan kota Batam yang dapat dimanfaatkan bagi warga Kepri yang sedang menjalani pengobatan atau rujukan di Jakarta dan Kota Batam. Menurut Ansar Ahmad, disediakannya rumah singgah bagi warga yang sedang menjalani rujukan berobat di Batam dan Jakarta, merupakan wujud keseriusan Pemprov Kepri terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Keberadaan dua rumah singgah ini dinilai sangat penting disediakan.
“Selama ini tidak sedikit masyarakat yang mengeluh kesulitan pembiayaan, ketika dirujuk ke rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal mereka. Berangkat dari sini kita berinisiatif membangun rumah singgah, yang dapat dimanfaatkan oleh pasien maupun keluarga yang mendampinginya,” kata Ansar Ahmad.
Adapun lokasi rumah singgah di Jakarta yang semula merupakan Kantor Badan Penghubung Kepri berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 2, RT 11 RW 02 Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bangunan yang telah dirombak menjadi empat lantai ini, dilengkapi dengan empat puluh tempat tidur. Lokasi bangunan relatif dekat dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, yang selama ini menjadi rujukan bagi warga Provinsi Kepri. Selain tempat tidur, Seluruh kamar yang ada dilengkapi berbagai fasilitas, di antaranya seperti lemari pakaian dan sebagainya, disediakan pula lift untuk mempermudah dan mempercepat akses di dalam gedung.
Di tahun 2023, sejumlah proyek strategis akan terus dilanjutkan dan dilaksanakan Pemprov Kepri. Diantaranya adalah penataaan lanjutan Jalan merdeka, Jalan Tengku Umar, dan Gereja Ayam di Tanjungpinang, pembangunan lanjutan Gedung Lembaga Adat Melayu di Tanjungpinang , pembangunan lanjutan Etalase Dekranasda di Tanjungpinang, penataan kawasan Kuliner Akau Potong Lembu di Tanjungpinang, penataan Kawasan Gurindam 12 di Tanjungpinang , penataan lanjutan jalan di Pulau penyengat di Tanjungpinang, revitalisasi perpipaan PDAM Tirta Kepri di Tanjungpinang, pembangunan RSUP dan Rumah Sakit Jiwa Engku Haji Daud di Tanjung Uban, pembangunan Jalan di Nation, Kepulauan Anambas dan Karimun , pembangunan jalan di Penagi-Maranas di Natuna, pembangunan jalan Klarik di Natuna, pembangunan jalan Letung Kepulauan Anambas, pembangunan jalan Selat belia, Tanjungbatu, Karimun, pembangunan pelabuhan Penagi, Natuna, pembangunan Pelabuhan Kualamaras, Kepulauan Anambas, Pembangunan Penanganan Banjir di Tanjungpinang dan Bintan, pembangunan penanganan banjir di Kampung pisang Bintan, pembangunan penanganan banjir di km 10 Tanjung Pinang, pembangunan Ponton HDPE di Kepulauan Anambas dan Bintan, dan pembangunan kampus UMRAH
Jembatan Batam-Bintan Impian masyarakat Kepri untuk memiliki jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan terus diperjuangkan Ansar Ahmad. Dalam berbagai kesempatan, Ansar dengan tekadnya yang bulat dan kegigihannya terus melakukan usaha guna meyakinkan pemerintah pusat untuk membangun Jembatan Batam-Bintan.
Jembatan yang akan membentang sejauh 14,74 KM dengan pembagian 7,98 KM untuk menghubungkan Pulau Bintan – Pulau Tanjung Sauh dan 6,76 KM membentang dari Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Batam. Nantinya jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang se-Indonesia sekaligus pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang dapat menjadi karya monumental kebanggaan baik bagi masyarakat Kepulauan Riau, maupun bagi Indonesia. Adapun anggaran untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan ini senilai Rp. 14,74 triliun.
Dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunannya, tentu beberapa pihak akan terkait tugas dan tanggung jawab, termasuk pula Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan dalam hal penyelesaian Readines Criteria (kriteria yang menjadi kesiapan lahan), seperti Dokumen Perencanaan (DED) Tahun 2005 dan Review Design Tahun 2010, telah selesai, dokumen Lingkungan Jembatan Batam–Bintan telah selesai dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD 2021, Surat Keputusan Persetujuan Teknis Andalalin telah selesai dengan nomor: KP.81/LT.408/DJPD- ANDALALIN / 2022 tanggal 08 Februari 2022, Rekomendasi vertical clearance telah diberikan melalui Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut nomor Al.303/3/18/DJPL/2021, tanggal 22Maret 202, kemudian Kawasan hutan Produksi seluas 10,86 hektar di Tanjung Sauh telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai melalui Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.478/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 Tanggal 18 mei 2022;, dan Pengadaan Lahan Pelaksanaan pengadaan tanah pada Pembangunan Jembatan Batam – Bintan jumlah seluruh lahan yang dibutuhkan sebesar ± 74,43 hektar, dengan rincian sebagai berikut Pulau Batam dengan Luas Lahan yang diperlukan untuk akses jalan pendekat menuju jembatan Batam – Bintan adalah 16,534 Hektar, dalam proses pengurusan sertifikat, pengalokasian lahan dari BP Batam ke Kementerian PUPR.
Kemudian Pulau Tanjung Sauh sudah dibebaskan seluas ± 20,673 hektar dan telah bersertifikat sebanyak = 4 sertifikat , Pulau Buao sudah dibebaskan seluas ± 2,479 hektar, dan telah bersertifikat sebanyak = 1 sertifikat , Pulau Bintan: Luas Lahan yang diperlukan ± 26,37 Ha , Luas lahan = 24,152 Ha, dan telah bersertifikat sebanyak = 36 sertifikat.
Dan tyerakhir telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Antara Kementerian PUPR, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terkait Pembangunan Jembatan Batam – Bintan pada bulan Desember tahun 2022 lalu.
Ansar Ahmad yakin, jembatan Batam-Bintan itu tidak hanya mimpi bagi masyarakat Kepri, tetapi juga impian besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan adanya infratrusktur yang baik di daerah perbatasan, tentunya akan menambah kewibawaan bangsa dihadapan negara-negara lain.
“Kepri ini berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Dengan adanya jembatan ini, tentu akan menambah kewibawaan bangsa kita kepada negara-negara tetangga tersebut. Kita semua selalu berbicara lantang bahwa negara kita adalah negara yang besar dan kaya, maka inilah saatnya kita menunjukkan kebesaran dan kekayaan negara kita,” kata Ansar Ahmad, Minggu (29/1/2023).
Secara manfaat, jembatan Batam-Bintan ini juga tentu saja dapat memudahkan mobilitas kendaraan, barang, orang dan gang dari kedua wilayah. Dimana pada muaranya adalah menghidupkan perekonomian masyarakat yang kemudian berdampak juga kepada daerah-daerah lain disekitarnya.
Konektivitas Disisi lain, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun 77 Base Transceiver Station (BTS) di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Terpencil). Pembangunan BTS) di daerah itu bertujuan untuk menghapus blankspot atau nirsinyal (area yang tidak tersentuh sinyal jaringan komunikasi seluler). Persoalan konektivitas menjadi sangat penting untuk mempersiapkan masyarakat Kepri lebih melek teknologi di masa transisi dari era analog menuju era digital, sehingga pelayanan informasi terhadap masyarakat jadi makin mudah, cepat, singkat, terkini, terukur dan terstruktur. Pemprov Kepri bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta dalam mengejar target membangun jaringan telekomunikasi berbasis layanan broadband 4G tahun 2021-2022 di beberapa titik blankspot yang masih ada di Kepri.
Dari 77 titik BTS yang akan dibangun tersebut, masing-masing terdiri dari 35 BTS jaringan 4G dengan transmitter VSAT yang akan dibangun oleh pihak BAKTI Kementerian Kominfo di Kepri. Ini difokuskan untuk daerah-daerah terpencil seperti 17 titik di Natuna, 5 titik di Bintan, 1 titik di Karimun dan 12 titik di Kepulauan Anambas. Sedangkan sebanyak 42 titik BTS lainnya jaringan 4G dengan metode terrestrial yang akan dibangun oleh pihak operator swasta berupa tower terrestrial atau jalur komunikasi darat dengan pembangunan tower setinggi sekitar 72 meter. 42 titik ini akan disebar masing-masing 1 titik di Karimun, 1 titik di Batam, 28 titik di Lingga, 1 titik di Bintan dan 11 titik di Natuna.
Kepri Terang Dimasa kepemimpinannya, Ansar Ahmad tidak ingin ada lagi rumah masyarakat Kepri yang masih gelap gulita akibat tidak teralirinya arus listrik ke rumah mereka. Sejak awal menjabat, Ansar Ahmad telah mengeluarkan program andalan bernama ‘Kepri terang’ yang bermisikan menerangi seluruh wilayah Kepri.
Program Kepri Terang menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memberikan dukungan pada program Nawacita yang digagas Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia mulai dari desa-desa terpencil dan terluar. Untuk mempercepat masuknya listrik di pulau-pulau besar di Kepri, akan dilakukan pola Serah Terima Operasi (STO) antara Pemprov Kepri dengan PLN. Dalam pola STO ini Pemprov Kepri akan membantu penyediaan tenaga teknis yang akan bertugas menjaga dan merawat mesin generator. Sementara untuk beberapa pulau kecil yang tidak terlalu banyak ditinggali keluarga akan dilistriki dengan pembangkit listrik tenaga surya.
Melalui program Kepri terang, Pemprov Kepri juga memberikan Bantuan Penyambungan Listrik Gratis kepada 8.108 Rumah Tangga kurang mampu. Pada tahun 2022, jumlah desa berlistrik mencapai 100% yang telah menjangkau 417 Desa dengan Rasio Rumah Tangga berlistrik 95.50% atau sejumlah 635.593 Rumah Tangga dari total 672.614 Rumah Tangga.
Berkat program Kepri Terang, desa-desa yang sebelumnya gelap gulita kini bisa merasakan terangnya lampu malam. Listrik merupakan hajat hidup dasar yang mempunyai korelasi dengan perkembangan sumber daya manusia untuk berkompetisi di masa mendatang. Karena listrik menjadi penunjang bagi generasi muda agar bisa belajar lebih optimal.
Program Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara rutin menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat untuk membantu meringankan beban masyarakat yang masih terdampak dari pandemic Covid-19.
Program pemberdayaan dan penguatan kapasitas ekonomi dan kemasyarakatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dan akan dilanjutkan pada tahun 2023 antara lain bantuan insentif kepada hampir 10.000 Ketua RT dan Ketua RW se -Provinsi Kepri dengan Nilai Rp.1.200.000/orang, bantuan Biaya Operasional kepada Lebih dari 1.200 Posyandu se Provinsi Kepri sebesar Rp. 5 juta/Posyandu, bantuan untuk Mubaliq dan Pemuka Agama kepada Lebih dari 10.500 orang se provinsi kepri sebesar Rp.1.000.000/orang, bantuan Hibah kepada 940 penerima se Provinsi Kepulauan Riau (Bantuan Masjid, Gereje, Ambulance), bantuan Beasiswa kepada 960 orang Mahasiswa, intensif Guru PAUD kepada 3.800 orang.
Selanjutnya bantuan transportasi kepada 11.552 Siswa di 104 sekolah di daerah Hinterland dengan total anggaran lebih dari Rp 9 Miliar, bantuan biaya sekolah peserta didik baru tidak mampu kepada 1.000 siswa di 93 sekolah, dengan total anggaran Rp 3 Milyar, bantuan subsidi SPP Siswa tidak mampu kepada 5.220 siswa di 93 sekolah dengan total anggaran Rp. 3.132.000.000, bantuan pertanian, bantuan perikanan, bantuan sembako pada warga miskin, bantuan kepada 1.122 koperasi dan UMKM dengan total 6,4 Milyar, bantuan 3.000 Gerobak kepada pelaku UMKM, bantuan penyediaan Jamkesda sebesar Rp 5,1 Milyar, bantuan Program Jaminan Sosial JKN/KIS sebesar Rp 24,1 Milyar, pemberian bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp 6,1 Milyar, program Pengendalian Inflasi dengan Pelaksanaan Bazar dan Pasar Murah, program Mubaliq Hinterland dengan mengirimkan Mubaliq ke Pulua Pulau dalam rangka Syiar dan mengedukasi masyarakat diwilayah hinterland, dan program Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
Berbagai program ini telah berkontribusi dan berdampak terhadap capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan. Realisasi program-program pemulihan ekonomi nasional untuk klaster perlindungan sosial ini bisa mengurangi beban masyarakat dan memicu peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.
Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepri Kerja keras Ansar Ahmad dan Marlin Agustina untuk menunaikan tugas mereka sebagai kepala daerah Provinsi Kepri mulai menghasilkan capaian yang bagus. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Ansar Ahmad dan Marlin Agustina selama dua tahun mereka menjabat, maka ditetapkanlah beberapa indikator kinerja daerah. Dalam indikato kinerja daerah terbagi menjadi 3 kelompok aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator).
Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.
Di Provinsi Kepri, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang terus meningkat. Krisis global yang melanda perekonomian dunia tidak cukup untuk menggoyahkan kekuatan perekonomian lokal. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai stimulus ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dipercaya dapat mendorong perekonomian Kepri untuk terus tetap tumbuh. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 mencapai 5,09 persen menjadi yang tertinggi di Sumatera.
Variabel makro lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Berdasarkan kinerja makro ekonomi selama ini, meskipun Provinsi Kepri relatif memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, akan tetapi nilai inflasinya juga cenderung dapat dikendalikan. Tingkat Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2022 masih dapat ditekan di angka 5,83 yang menjadi terendah ke-3 se-Sumatera.
Variabel makro lainnya yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Kepri adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) yang mencapai Rp308,84 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp190,16 triliun. PDRB per kapita Kepulauan Riau pada tahun 2022 mencapai 141,68 juta. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan IV-2022 memberikan kontribusi sebesar 7,54 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera.
Selain indikator-indikator makro seperti di atas, salah satu indikator penting lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan semakin membaiknya tren pertumbuhan ekonomi, relatif stabilnya angka inflasi, dan semakin tingginya PDRB perkapita, maka diharapkan TPT juga semakin menurun di Provinsi Kepri. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepri turun dari 9,91% di 2021 menjadi 8,23% di 2022 dengan presentasi tren penurunan terbesar se-Indonesia.
Indikator umum lainnya yang juga digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP). Indikator IPM antara lain meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Di Provinsi Kepri, bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai peran strategis yang didukung penuh dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepri naik menjadi 76,46 dari 75,79 di tahun 2022 ,menempatkan Provinsi Kepri urutan terbaik pertama se-Sumatera dan urutan terbaik keempat se-Indonesia.
Aspek pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayananan umum dalam bentuk barang publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup serta layanan yang menyangkut kinerja aparatur pemerintahan.
Aspek kesehatan yang diukur salah satunya adalah indikator prevalensi stunting di Provinsi Kepri turun dari 17,6 menjadi 15,4 dengan urutan Kedua se-Sumatera dan urutan ke 4 se-Indonesia. Ansar Ahmad memasang target prevalensi stuntuing di Kepri akan turun ke 14% di tahun 2024. Smenetara Indeks Kebahagiaan Masyarakat naik menjadi 74,78 dibandingkan periode sebelumnya di angka 73,11, urutan ke 2 se-Sumatera dan urutan ke 6 se-Indonesia.
Adapun Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepri masih dapat di tekan di angka 6,03% dan jauh lebih rendah dari Nasional yaitu 9,57%. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut dipengaruhi beberapa hal, salah satu diantaranya mulai adanya penyerapan tenaga kerja setelah pandemi Covid-19. Penurunan jumlah penduduk miskin juga dipengaruhi faktor pendapatan masyarakat yang semakin meningkat.
Pada aspek daya saing daerah, indikator diukur berkaitan dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Nilai ekspor Provinsi Kepri tumbuh sebesar US$ 1.532,82 juta di tahun2022. Ekspor besar memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan membuka pasar baru dan meningkatkan akses ke pasar internasional, ekspor besar dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi negara di arena global.
Dalam bidang penyelengaraan pemerintah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprov Kepri naik menjadi 2,68 Kategori Baik jika dibandingkan tahun 2021 1,96 dengan kategori Cukup. Adapun Indeks Literasi Digital masyarakat Kepri di angka 3,68 menjadikan Kepri terbaik kedua se-Indonesia.
Di sektor pariwisata terjadi Peningkatan jumlah kunjungan wisman yang sangat signifikan yaitu 758.154 wisatawan manca negara dibandingkan Tahun 2021 yang hanya 3.103 orang. Untuk meningkatkan jumlah wisman di Provinsi Kepri, telah dilauching Second home Visa oleh Menkumham di Bintan.
Penghargaan dan Prestasi Trend positif capaian pembangunan yang dibawa Ansar Ahmad juga dapat dilihat dari banyak apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan yang didapatkan sepanjang tahun 2021 dan 2022, antara lain seperti ; Penghargaan Capaian Opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut atas atas Laporan Keuangan dari Menteri Keuangan RI, Penghargaan People Of The Year Kategori Best Governor for Empowerment Education Tahun 2021 Dari Metro TV, Penghargaan Indonesia Awards Tahun 2021 dan 2022 Kategori Digital Transformation Dari Indonesian Award iNews, Anugerah Indeks Kemerdekaan Pers Terbaik Tahun 2021 Dari Dewan Pers Indonesia, Anugerah KPI Award Tahun 2021 Pemenang Kategori Khusus Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia, Anugerah Hasan Wirayudha Perlindungan PMI Award Tahun 2021 Dari Kementrian Luar Negeri RI, Anugerah Parahita Eka Praya (APE) Kategori Utama Tahun 2021 Dari Menteri pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI, Anugerah PROFILA (Pelopor Provinsi Layak anak) Tahun 2021 dan Tahun 2022 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Top 5 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 Dari Menpan RB.
Kemudian ada juga Penghargaan atas keberhasilan sebagai provinsi menuju nol kasus penyakit kuku dan mulut dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Penghargaan pemerintah Daerah dengan ketepatan waktu dalam melaporkan SPM seluruh Kabupaten/Kota di wilayah nya tahun 2021 dari Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Penghargaan Top Pembina BUMD Tahun/2021 dan 2022 dari Top BUMD awards, Penghargaan Sahabat Pers Indonesia Tahun 2022 dari Serikat Media Saiber Indonesia, Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Dengan kategori Sangat Baik di Lingkup Pemerintah Daerah dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Penghargaan Peringkat 2 Nasional dalam Penilaian Kompetensi Pegawai BKN Award tahun 2022 dari BKN RI, Penghargaan Peringkat 3 Nasional atas capaian dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja BKN Award tahun 2022 dari BKN RI, Penghargaan Atas Penyelenggaraan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 dari Kementerian Dalam Negeri, Penghargaan Terbaik 2 Nasional Pengelola Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah dan Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Tahun 2021 Dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Selanjutnya ada lagi Penghargaan Provinsi dengan Kinerja Baik Dalam Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Tahun 2022 dari Kementrian Kesehatan, Penghargaan Sebagai Tokoh Toleransi Tahun 2022 dari Forum Kerukunan Umat Beragama Nasional, Penghargaan Juara II Lomba TTG Tingkat Nasional Kategori Unggulan Tingkat Nasional Tahun 2022 dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,Terbaik 2 Nasional Anugerah Media Humas Kategori Media Audio Visul Tahun 2022 Dari Kementrian Kominfo, Penghargaan Top 3 pada Indonesia Halal Indstry Award di 4 kategory dari Menteri Perindustrian RI, Penghargaan Anugerah Revolusi Mental Terbaik Kategori Gerakan Indonesia Melayani dari Menko PMK, Anugerah Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
-Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kategori Terbaik Indikator Utama Kesempatan Kerja dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Penghargaan Pemerintah Daerah Implementasi QRIS terbaik se Sumatera dari Gubernur Bank Indonesia, Penghargaan Sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM 2022 dari Menteri Hukum dan HAM.
Tidak kalah bergengsi Ansar juga meneariam Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dan 2022 Kategori Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Anugerah Keterbukaan Informasi publik 2022 Kategori Informatif terbaik ke 3 Se Sumatera, Penghargaan Satyalancana Aditya Karya Mahatya Yodha dari Karang Taruna Nasional, Penghargaan Anugerah Duta BUM Desa Nasional tahun 2023 dari Menteri Desa dan PDT, Urutan Kedua Presentase Realisasi belanja APBD tahun Anggaran 2022 Se Indonesia, Urutan Kelima persentase realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 se Indonesia, Anugerah Opini Tinggi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Ombudsman Kepri.
Kini, di sisa waktu kepemimpinan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina yang menyisakan masa jabatan sekitar 1 tahun. Optimisme untuk membawa Kepri menjadi lebih baik terus membuncah. Dengan kerjasama dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota serta Forkopimda Kepri, masyarakat Kepri dapat mempercayakan tanggung jawab tersebut di pundak Ansar Ahmad dan Marlin Agustina. Tentu dukungan masyarakat Kepri sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar semangat Ansar Ahmad untuk menakhodai kapal bernama Kepulauan Riau, berlayar menuju pulau harapan yang ada di depan sana. (Red)
