Kapolda Kepri Pimpin Konferensi Pers ungkap Kasus Penambangan Timah Ilegal: Kampung Boyan desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam – Bertempat di Lobby Utama Polda Kepri, Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si memimpin langsung pengungkapan kasus Penambangan Bijih Timah Illegal pada hari Rabu (15/02/2023).

 

Kegiatan pengungkapan Kasus inipun dihadiri oleh Kepala Bea Cukai Batam, Ambang Priyonggo, S.IP., MPA, Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol. Nasriadi, S.H., S.I.K., M.H dan Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S, S.I.K., M.Si.


Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si menjelaskan bahwa Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri mengamankan 5 (Lima) penambang biji timah ilegal Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga.

“Kelima tersangka penambang timah tanpa izin (ilegal) yakni JH ALIAS  H, D ALS M, S ALIAS J, Z ALIAS S dan R ALIAS Y. Mereka diamankan tim gabungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri di Desa Batubedaun Kec. Singkep - Kab. Lingga.” – ungkap Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si


Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si menambahkan dari tersangka polisi berhasil mengamankan barang bukti peralatan tambang yakni 5 unit mesin domfeng, 2 unit mesin robin, 4 buah pipa paralon 4” (empat inci), 4 buah selang alkon/ kain 4” (empat inci), 3 buah cangkul serta 1 buah ember berisan bijih timah.


“Kelima tersangka ini melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 158 Undang - Undang no 3 Tahun 2020 tentang Minerba dengan ancaman kurungan 5 Tahun penjara dan denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus miliar rupiah).” – imbuh Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si.


Terakhir, Dalam penanganan ini  kita berharap bahwa penambangan yang dilakukan oleh pihak tertentu harus mengikuti ketentuan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu terkait administrasi pertambangan." - terakhir Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si. (Red/ZS)

Share:

Resmi Ditutup: Peserta Training Raya HMI Jakarta Raya Luncurkan Policy Brief ERA CITA INDONESIA

KABARMASA.COM, BOJONGSARI- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki fungsi sebagai organisasi Kader, yang mana HMI selalu berkontribusi untuk melahirkan pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Dalam menjaga komitmen kaderisasi ini HMI Jakarta Raya melaksanakan Training Raya yang dihadiri 130 Kader dari Barat sampai Timur Indonesia dengan tema besar “Iktiar HMI dalam Membentuk Insan Cita menuju Indonesia Emas 2045” di Bisnis dan Pariwisata Bojongsari dari tanggal 3 – 12 Februari 2023. 

Training Raya tersebut terbagi menjadi 3 forum Training diantaranya Senior Course yang bertujuan untuk mencetak Instruktur (Trainer) yang memiliki mentalitas pembelajar agar dalam mengelola atau mengisi Training HMI nantinya mampu menyampaikan materi keilmuan dengan wawasan yang luas, mendalam dan relevan dengan zaman.
Dalam Latihan Khusus Kohati (LKK) adalah untuk mewujudkan muslimah berkualitas insan cita. Muatan pokok materinya mulai dari studi gender, psikologi perempuan dan peran serta perempuan dalam ruang publik.

Dan agenda terbesar Training Raya ini adalah Intermediate Training LK II. Training LK II ini merupakan training formal tingkat menengah HMI dengan tujuan “Terbinanya Kader HMI yang Memiliki Kemampuan Intelektual untuk Memetakan Peradaban dan Memformulasikan Gagasan dalam Lingkup Organisasi”. Training ini diikuti oleh 68 peserta dari 36 cabang yang ada di 19 Provinsi di Indonesia. Yang artinya peserta yang hadir di Intermediate Training LK II Jakarta Raya ini datang dari ujung Barat hingga Ujung Timur Indonesia dengan Proporsi lebih dari 50% Provinsi yang ada di Indonesia, hadir ke Pusat Ibukota untuk Menjadi Kader terbaik Bangsa. 
Dalam kesempatan di Penutupan pada Minggu (12/2/2023) peserta dari Ujung Barat Indonesia yaitu M Haikal Qadri dari HMI Cabang Tapak Tuan Provinsi Aceh mengatakan “Baru pertama kali ini saya melihat Forum Training yang sangat berkesan bagi saya, dimana kami hadir bersama dengan peserta lain dari seluruh Indonesia kemudian juga diisi oleh pemateri – pemateri tokoh Nasional. Selain itu juga, Training LK2 mengajarkan kami tentang pentingnya Skill dan pemanfaatan teknologi untuk bisa memahami kondisi Indonesia”
Hanifiansyah selaku ketua Umum HMI Cabang Jakarta Raya periode 2022 – 2023 mengatakan bahwa selaras dengan komitmen HMI Jakarta Raya dibawah nahkodanya  yaitu menjadi kawah candradimukanya Mahasiswa Islam Indonesia untuk mempersiapkan Indonesia emas 2045. Tidak Hanya itu, Hanifiansyah juga mengatakan bahwa Intermediate Training LK II HMI Cabang Jakarta Raya juga menyiapkan metode training yang menyesuaikan dengan kondisi terkini dengan fokus kepada pengembangan Life Skills, Learning Skills, dan Literacy Skills dengan goals bisa berkontribusi untuk Indonesia. 

Selain itu juga, Peserta dari ujung Timur Indonesia melihat Training ini menjadi Training yang sangat Istimewa. “Saya sangat terharu ketika saya diterima sebagai peserta Latihan Kader II HMI Cabang Jakarta Raya ini, karena bagi kami orang timur. Untuk datang ke Jakarta adalah hal yang sangat Istimewa. Di forum ini saya belajar banyak tentang Indonesia dimana saya bertemu dengan orang – orang yang memiliki pandangan yang luas. Selain itu kami juga diajarkan untuk memanfaatkan teknologi, bekerja dengan tim, cara berpikir kritis, mendesain dengan smartphone, melakukan test kepribadian dan diajarkan cara memahaminya dalam konteks organisasi, serta menciptakan suatu bentuk gagasan untuk membangun cabang, daerah, hingga bangsa. Saya rasa ini adalah momen yang paling berharga yang saya miliki saat ini” ujar Isma Amelia Peserta dari HMI Cabang (P) Mimika Provinsi Papua Tengah.

Sebelum acara ditutup Koordinator Master of Training Latihan Kader II HMI Cabang Jakarta Raya menyerahkan berkas kepada steering committee. berkas yang diserahkan itu adalah SK Hasil Kelulusan serta buku berjudul ERA CITA INDONESIA. Enam Belas Rekomedasi Kebijakan (Policy Brief) HMI Jakarta Raya Adalah buah pikiran peserta Intermediate Training yang dituangkan dalam bentuk karya intelektual dengan tujuan untuk memberikan rekomedasi kebijakan kepada pemerintah sehingga nalar intelektual kader HMI mampu dengan konkrit berkontribusi untuk bangsa” ujar Sa’ad Fatsey selaku Koordinator Master of Training LK II HMI Cabang Jakarta Raya. 

Ini merupakan kali pertama dalam Training HMI berhasil melahirkan 16 Rekomendasi Kebijakan berbasis riset dan data yang diinisiasi oleh Ahmad Fathullah selaku Master of Training dan Hanifiansyah selaku Ketua Umum.
Sebelum acara ditutup Koordinator Master of Training Latihan Kader II menyerahkan berkas berjudul “ERA CITA INDONESIA“. Enam Belas Rekomedasi HMI Jakarta Raya untuk Indonesia atau ERA CITA INDONESIA. Merupakan buah pikiran peserta training yang dituangkan dalam bentuk karya intelektual berupa Policy Brief dengan tujuan untuk memberikan rekomedasi kebijakan untuk pemerintah sehingga nalar intelektual kader HMI mampu dengan konkrit berkontribusi untuk bangsa” ujar Sa’ad Fatsey selaku Koordinator Master of Training LK II HMI Cabang Jakarta Raya. 

Dalam akhir kesempatan Hanifiansyah mengatakan “Ini adalah ikhtiar HMI dalam menjawab kebutuhan dan ketertarikan mahasiswa dalam mengasah ide, gagasan serta pemanfaatan teknologi untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan berkontribusi sebagai mitra kritis maupun mitra strategis pemerintah dalam bentuk rekomendasi kebijakan sebagai upaya partisipasi publik dalam menyusun kebijakan. kami juga percaya bahwa forum training ini sebagai miniatur satu abad Indonesia yang akan menjadi kekuatan ke lima Dunia. Sehingga dengan komitmen tersebut maka kami melahirkan suatu naskah berjudul ERA CITA INDONESIA” (Red)
Share:

Usai Direvitalisasi, Masjid Jami' Sultan Lingga Lebih Menawan: Bersama Masjid Raya Sultan Riau Penyengat Jadi Andalan Cagar Budaya Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Pekerjaan Revitalisasi Kawasan Masjid Jami' Sultan Lingga yang digesa Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad di tahun anggaran 2022 lalu kini telah selesai. Tepatnya pada 26 Desember 2022 lalu, pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen, lebih cepat 2 hari dari kontrak.


Kini, Masjid peninggalan Kesultanan Melayu Riau-Lingga yang dibangun pada tahun 1800-an di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Syah III itu tampak kembali menawan. Siap menjadi andalan destinasi wisata religi sekaligus cagar budaya Kepri bersama Masjid Raya Sultan Riau Penyengat.


Suksesnya revitalisasi kedua cagar budaya tersebut beriringan dengan misi Gubernur Ansar yakni "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya" dan visinya "Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan".


Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mengatakan, dirinya khusus meminta agar pekerjaan revitalisasi masjid ini menggunakan bahan-bahan dengan kualitas terbaik, agar hasilnya dapat menjadi kebanggaan warga Kepri.


"Memang kita khusus mendatangkan beberapa bahan terbaik untuk pekerjaan ini. Seperti cat kualitas terbaik dari Jerman, hingga karpet dari turki. Semua kita pilihkan yang terbaik" kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa (14/02).

Gubernur Ansar menambahkan, dalam pekerjaan revitalisasi tersebut, selain mempercantik ,ia berupaya untuk semaksimal mungkin mengembalikan bentuk masjid seperti bentuk aslinya.


"Untuk itu saya pun minta agar atap masjid yang telah diganti dengan spandek untuk dikembalikan menggunakan genteng tanah liat. Begitu pula lantai halaman yang kita ganti dengan marmer" ujarnya.


Semua itu, menurut Gubernur Ansar, sudah mendapat persetujuan dari berbagai pihak. Karena revitalisasi aset heritage seperti Masjid Jami Sultan Lingga ini memang tidak mudah. Banyak perizinan yang telah dilalui hingga dapat sampai ke tahap ini. 

"Jadi sebelum melaksanakan revitalisasi, beberapa perizinan yang kita urus seperti dari BPCB Batu Sangkar, Kementerian PUPR, Kemendikbud, sampai rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kepri. Dan alhamdulillah semua telah kita lalui dan dapat kita revitalisasi" ungkap Gubernur Ansar. 


Sebagai informasi, pekerjaan Revitalisasi Kawasan Masjid Jami' Sultan Lingga dibiayai APBD Kepri tahun 2022 melalui Dinas PUPP Kepri dengan pagu anggaran Rp. 3,4 miliar. Selesainya pekerjaan revitalisasi ini juga telah diresmikan oleh Gubernur Ansar pada 12 Januari 2023 yang lalu ditandai dengan syukuran dan doa selamat bersama warga sekitar. (Red)

Share:

Bawaslu Batam Gelar Apel Siaga: Sambut Satu tahun menuju Pemilu 2024

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Kota Batam- Bawaslu Kota Batam Gelar Apel Siaga Sambut satu tahun menuju Pemilu 2024 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bawaslu Kota Batam. Acara tersebut di hadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Said Dahlawi yang sekaligus menjadi Pembina Apel. Selasa (14/02/2023)


Turut Hadir Anggota Bawaslu Kapri, anggota KPU Kepri Bapak Widiono Agung, ketua dan anggota KPU Batam. Turut hadir Komandan Kodim 0316 Kota Batam Bapak Letkol Inf Galih Bramantyo serta perwakilan OPD dan Perwakilan OKP sekota Batam.

Bosar hasibuan mengatakan tujuan Apel Siaga sambut satu tahun menuju pemilu 2024 ini dalam rangka memantapkan kesiapan Jajaran pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan. 


Dalam kegiatan Apel ini juga sekaligus Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas, launcing Portal Jarimu Awasi Pemilu dan launcing Posko Kawal Hak Pilih.


Peserta Apel Siaga ini adalah Panwascam sekota Batam, Pengawas Kelurahan sekota Batam, OKP dan Perwakilan OPD.(Red)

Share:

Brigjen Pipit Diisukan Terlibat Tambang Ilegal, Holistik Institute: Hancurkan Citra dan Marwah Polri

Direktur Eksekutif Holistik Institute, M. Nur Latuconsina, S.H., M.H.



KABARMASA.COM, JAKARTA-Direktur Eksekutif Holistik Institute M. Nur latuconsina, turut menanggapi pernyataan pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto yang menuding keterlibatan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto dalam pusaran kasus tambang ilegal di Kalimantan dan Sulawesi.
Menurut Latuconsina tuduhan tersebut tak berbasis fakta karena tidak disertai dengan bukti yang otentik. Selain itu, pernyataan saudara Bambang Rukminto kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya. (14/02/2023). 

Pasalnya, Brigjen Pol Pipit yang justru membongkar dan memerintahkan penangkapan terhadap Ismail Bolong tersangka perkara tambang ilegal itu.
“Ini tuduhan yang serius dan memutar balik fakta yang sebenarnya. Kan udah dijelaskan di publik bahwa yang perintahkan tangkap Ismail itu adalah Brigjen Pipit kok malah terbalik gimana ceritanya. Tidak ada bukti otentik ini tuduhan Bambang ngarang cerita,” kata latuconsina kepada awak Media di Jakarta. 

Pria yang biasa di sapa Rheno itu, justru menilai tuduhan Bambang Rukminto tendensius dan politis dan hal itu bisa menjurus ke fitnah. Karena tuduhan itu sangat menyudutkan institusi Polri, maka jika dibiarkan bisa merusak citra dan marwah Polri.
“Jangan sampai jadi fitnah apalagi Bareskrim udah membantah dan menjelaskan bahwa yang perintahkan tangkap Ismail itu Brigjen Pipit. Ini jadi aneh kan kalau begini dan saya melihat tuduhan itu sangat politis dan tendensius karena selalu menyudutkan Polri,” ujarnya.

Karena itu, M. Nur latuconsina mengingatkan pelbagai pihak untuk berhenti membangun dan mengumbar narasi yang tendensius-politis yang menjurus ke fitnah apalagi selalu mendiskreditkan dan menyudutkan institusi Polri mengingat kasus tambang ilegal tersebut telah diproses secara hukum dan pelakunya telah ditangkap.
“Siapa pun itu hentikan mengumbar dan membangun narasi negatif tentang Polri. Yang saya saksikan belakangan ini kok selalu menyudutkan Polri. Padahal Polri mulai berbenah sebagai penegak hukum malah di serang,” ucapnya.
Saat ini Polri tengah memperbaiki citra untuk mengembalikan marwah institusi yang tercoreng akibat ulah oknum sehingga menyebabkan institusi Polri dipersekusi dan dihakimi publik.

“Tegas saya katakan sangat disayangkan dan tuduhan ini jangan sampe jadi fitnah keji terhadap institusi Polri,” ungkapnya.
Dengan demikian kata Latuconsina, siapa pun sebaiknya jangan skeptis dan berprasangka negatif secara terus-menerus terhadap Polri apalagi kepada Brigjen Pol Pipit yang telah memerintahkan penangkapan terhadap Ismail Bolong.
Artinya, Brigjen Pol Pipit Rismanto sebagai perwira tinggi Polri tak dapat diragukan lagi reputasi, integritas, dan kemampuannya dalam mengungkap dan membongkar kasus tambang ilegal mengingat rekam jejak dan prestasinya sangat banyak" Pungkasnya(Red)
Share:

Konten Youtube Sebagai Jaminan Pinjaman Bank, Apa Syaratnya?

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kabar baik untuk para Youtuber, pasalnya konten Youtube kini bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman ke bank.

Aturan konten Youtube jadi sebagai jaminan pinjaman ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. 

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan aturan tersebut mencakup beberapa skema pembiayaan khusus untuk Youtuber serta pelaku ekonomi kreatif lainnya. 

“Peraturan ini mengatur di antaranya terkait skema pembiayaan yang dapat diperoleh oleh pelaku ekonomi kreatif melalui lembaga keuangan bank maupun non bank yang berbasis kekayaan intelektual. Artinya sertifikat kekayaan intelektual dapat dijaminkan di bank sebagai fidusia,” kata Yasonna dikutip dari Youtube DJKI Kemenkumham, Kamis, 21 Juli 2022.

Adapun salah satu syarat sebuah konten Youtube bisa dijadikan jaminan pinjaman bank yaitu tergantung seberapa banyak video tersebut ditonton. Menkumham membocorkan angkanya berkisar jutaan viewers.

“Jadi kalau kita mempunyai sertifikat kekayaan intelektual, atau merek kah, atau hak cipta kah, hak cipta lagu kah, kalau sudah lagu kita ciptakan masuk ke YouTube. Kalau sudah jutaan viewers, itu sertifikatnya sudah mempunyai nilai jual. Kalau kita tiba-tiba membutuhkan uang kita bisa gadaikan di bank,” sambungnya.

Lebih lanjut, pihak bank nantinya akan melakukan peninjauan dan menentukan nilai jaminannya. Menurut Yasonna semakin tinggi value dari karya cipta maka semakin tinggi nilai pinjaman yang diberikan.

“Semakin tinggi value dan potensi ekonomi dari karya cipta, merek, atau paten yang dimiliki tersebut maka nilai pinjaman yang diberikan pun akan semakin besar,” bebernya.
Share:

Ditreskrimum Polda Kepri Berhasil amankan satu Orang Tersangka dan Selamatkan dua Korban Tindak Pidana PMII Ilegal di Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -Kota Batam – Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri berhasil mengamankan seorang pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI)  ilegal berinisial R (49 tahun) yang merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) Malaysia serta berhasil menggagalkan pengiriman 2 (dua) orang calon PMI illegal ke negara Malaysia dari kota Batam. 

Hal tersebut disampaikan oleh Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronald Parulian Siagian, S.Ik, didampingi oleh Kepala BP2MI Provinsi Kepri Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito, S.I.K dan Kasubbagrenmin Bidhumas Polda Kepri Kompol Andi Sutrisno, S.H., M.H. pada saat Konferensi Pers di Mapolda Kepri. Senin (13/2/2023).

Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronald Parulian Siagian, S.Ik menjelaskan  bahwa pelaku R berperan sebagai pengurus keberangkatan PMI ilegal tersebut. ″Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri pada tanggal 10 Februari 2023, didapatkan informasi ada 2 (dua) orang calon PMI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di negara Malaysia secara non prosedural.” Ujar Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronald Parulian Siagian, S.Ik.

″Kedua orang korban ini berasal dari Bandung dan Cianjur dengan modus tersangka melakukan pengurusan hingga pemberangkatan PMI ilegal ke luar negeri (Malaysia) tanpa dilengkapi persyaratan sebagai PMI dan dijanjikan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan kisaran gaji mulai dari Rp. 4.000.000,  (empat juta rupiah).″ Ucap Dirreskrimum Polda Kepri.

Selanjutnya Kepala BP2MI Provinsi Kepri Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito, S.I.K menyampaikan apresiasi terkait upaya pengungkapan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Kepri. Pertama kalinya, perekrut PMI illegal ini berasal dari negara asing. Mereka secara langsung datang ke Indonesia untuk melakukan perekrutan dan penjebakan kepada Warga Negara Indonesia sebagai calon PMI dengan janji gaji atau upah yang besar.

Barang Bukti yang berhasil diamankan adalah 2 (dua) buah buku paspor Republik Indonesia; serta 1 (satu) unit handphone merk galaxy S22 Ultra.

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal dugaan tindak pidana orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81 Jo pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dengan ancaman paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).(Red/ZS)

Share:

Imigrasi Tidak Bisa menolak Warga Masyarakat Untuk Pembuatan Dokumen Paspor

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Kota Batam - Banyaknya animo masyarakat untuk pembuatan paspor, tentunya dapat menambah Pendapatan negara bukan pajak, namun terkadang ada suara sumbang dari elemen masyarakat mendiskreditkan imigrasi,hal itu bisa kita maklumi, karena mungkin belum memahami tugas dan tanggung jawab imigrasi. Senin(13/02/2023)

Hal itu disampaikan oleh Ismail Ratusimbangan dari LSM Pemantauan Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah ( LSM PKA - PPD ) provinsi Kepri, sekaligus Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri.

Lanjutnya Peraturan menteri Hukum dan HAM RI nomor 8 tahun 2014 sebagai mana Perubahan peraturan nomor 18 tahun 2022 Tentang paspor dan surat perjalanan laksana paspor.

Dalam peraturan tersebut di atur sangat jelas tugas dan tanggung jawab imigrasi, oleh karena jika kita amati imigrasi tidak bisa menolak warga negara untuk kepentingan pembuatan paspor, dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan tersebut.

Terkecuali warga negara Indonesia sedang tersangkut masalah hukum dan blacklist, oleh karena jika ada suara masyarakat yang menyoroti permasalahan pembuatan paspor, cukup menjadi bahan masukan saja.

Jika ada elemen atau pun instansi terkait meminta imigrasi agar jangan memproses pembuatan paspor seseorang, selagi ada aturan hukum dan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum tentu SAH - SAH saja, namun sebaliknya imigrasi wajib menolak jika permintaan tersebut tidak ada dasar hukumnya dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, karena pembuatan paspor hak warga negara ujarnya.

Menyangkut saat ini berkembang bahkan banyaknya permintaan permohonan pembuatan paspor untuk PMI, imigrasi hanya punya kewajiban menyeleksi setiap permohonan pembuatan paspor.

Sebab tidak ada yang di kecualikan dalam pembuatan paspor bagi warga negara, kecuali warga tersebut tersangkut masalah hukum dan blacklist,

Untuk keberangkatan setiap warga negara Indonesia demikian juga, kewenangan imigrasi melayani, jika imigrasi mencurigakan seseorang yang akan berangkat Keluar Negeri sebagai PMI , imigrasi juga tidak bisa menolak, namun bisa melakukan pending keberangkatan agar warga negara tersebut mengurus dokumen lain jika ingin bekerja.

Jika imigrasi menolak sesuatu hal  yang tidak mungkin karena paspor adalah produk imigrasi sendiri,cara itulah yang bisa di lakukan oleh imigrasi.

 namun kita perhatikan selama ini hanya imigrasi yang selalu di sudutkan tentang PMI, imigrasi memperketat disalahkan dan longgar dituduh bermain, selaku kontrol sosial kita harus benar benar jeli melihat persoalan ini, agar masyarakat jangan sampai terkena dampak.

Seperti keluhan yang di sampaikan kepada kita ucap Ismail,ada warga yang sudah bertahun- tahun  tinggal di Nagoya Batam berkeinginan membuat paspor, karena KTP masih dari Kampung, mereka dianggap calon PMI.

Lantas dengan kondisi begini siapa yang disalahkan, kita meminta untuk imigrasi Batam fokus  dalam  dalam tugas dan tanggung jawab nya dalam hal pembuatan paspor dan Keberangkatan WNI Keluar Negeri tutup Ismail.(Red)

Share:

Polri Kirim Personel Terbaik Ikuti UAE SWAT Challenge di Dubai

KABARMASA.COM- Jakarta - Polri mengirimkan personel Korps Brimob terbaiknya, untuk mengikuti kegiatan perlombaan UAE SWAT Challenge ke-empat di Al Raweyah, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). 

Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Komjen Anang Revandoko menjelaskan, para jajaran terbaiknya tersebut akan berlomba untuk menguji kemampuan baik secara perorangan maupun tim dalam taktis antar-Polisi spesialis yang ada di dunia.

"Pagi hari ini, Korbrimob Polri melepas pejuang dan petarung luar biasa mewakili Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia mempercayakan lomba pertandingan antar kepolisian Internasional kegiatan lomba UAE SWAT Challenge Ke-4 di Al Raweyah, Dubai, Uni Emirat Arab," kata Anang di Lapangan Mako Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Senin, 13 Februari 2023. 

Menurut Anang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberikan kepercayaan untuk Korps Brimob Polri mengikuti kegiatan perlombaan antar-negara tersebut. 

Oleh karenanya, Anang berharap kepada seluruh perwakilan Polri yang mengikuti kegiatan tersebut dapat memberikan hasil terbaik bagi Negara maupun institusi Polri. 

"Kapolri memberikan kepercayaan Korbrimob Polri untuk perwakilan untuk mengikuti lomba. Dan akan menjaga nama dan kehormatan Polri apapun resikonya agar menjadi yang terbaik dengan menjadi juara ketika lomba di dunia," ujar Anang. 

Selain itu, Anang juga meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar seluruh personel Polri bisa meraih hasil terbaik demi mengharumkan nama Bangsa Indonesia. 

Terkait kegiatan itu, Anang menyebut bahwa, Polri telah mengikuti lomba itu sebanyak empat kali. Bahkan, saat ini terdapat Polisi Wanita (Polwan) yang turut diberangkatkan. 

"Kemampuan penanganan lomba kelompok bersenjata dengan bagaimana fisik yang kuat dapat menguji keahlian para perwakilan lomba yang akan diberangkatkan," ucap Anang.

Adapun personel Brimob yang diberangkatkan dalam kegiatan itu, diantaranya; 

1. AKBP ESTY SETYO NUGROHO, S.I.K, WADANMEN III PASPELOPOR KORBRIMOB


2. Kompol WAYAN WAYRACANA ARYAWAN, S.I.K, KASIOPS PASGEGANA KORBRIMOB.


3. IPTU FABIAN CONDO WIJAYA, S.Tr.K., S.I.K., M.Si,  DANKI 1 YON C MEN III PASPELOPOR KORBRIMOB


4. IPTU I NYOMAN SARWA HEDI PRADNYANA, S.Tr.K., S.I.K. DANKI 3 BATALYON C RESIMEN III PASPELOPOR KORBRIMOB


5. IPTU YEHEZKIEL PRASDYANTA OKTAVIAN, DANKI 3 YON A MEN I PASPELOPOR KORBRIMOB


6. IPDA YAKOBUS MICHAEL NAWIPA, S.H., M.M. , DANTON 2 KI 1 YON A MEN III PASPELOPOR KORBRIMOB


7. IPDA M IQBAL HERIAN, S.Tr.K, WADANKI 2 YON C RESIMEN III PASPELOPOR KORBRIMOB


8. IPDA ILHAM DEWANGGA SAPUTRA S.Tr.K, DANKI 4 YON A RESIMEN III PASPELOPOR KORBRIMOB


9. IPDA NORA SEPTIANA, S.Tr.K, PAOPS SUBDEN 1 DEN A SAT WANTEROR PASGEGANA KORBRIMOB


10. IPDA HENDON HANIF PUTRA, S.Tr.K, PS. DAN UNIT 1 SUBDEN 3 DEN A SAT WANTEROR PASGEGANA KORBRIMOB


11. IPDA MOCHAMAD DIO SANTOSO, S.Tr.K,  PANIT 4 SUBDEN 3 DEN A SAT WANTEROR PASGEGANA KORBRIMOB


12. IPDA DANIEL LABUNO, S.H, PS. DAN UNIT 3 SUBDEN 1 DEN A SAT WANTEROR PASGEGANA KORBRIMOB


13. BRIGPOL I GEDE EKA SUNIYANTARA, S.E, BANIT UNIT 4 SUBDEN II DEN A SATWANTEROR PASGEGANA KORBRIMOB


14. BRIGPOL I GEDE JULI HARY ERAWAN,  BANIT UNIT 4 SUBDEN III DEN A SATWANTEROR PASGEGANA KORBRIMOB


15. BRIPDA KHUZNULKHARIM, S.Pd., BA PROV KOMPI 1 BATALYON C RESIMEN III PASPELOPOR KORBRIMOB


16. BRIPDA LA FIKRAM, BA YON A RESIMEN I PASPELOPOR KORBRIMOB


17. BHARAKA GEDE SUPARTO, TANIT 4 SUBDEN 4 DEN A SAT WANTEROR PASGEGANA KORBRIMOB.


18. BHARAKA ALPIAN AZAMI, TANIT 4 SUBDEN 4 DEN A SAT WANTEROR PASGEGANA KORBRIMOB


19. BHARATU DJUNAIDY AZHARI MANOSO, TA YON C RESIMEN II PASPELOPOR KORBRIMOB


20. BHARADA ALI MUSTOFA SAPUMAIJAT, TANIT 3 SUBDEN I DEN B SAT KBR PASGEGANA KORBRIMOB(Red)

Share:

Harlah 1 Abad NU, Gubernur Ansar Bangga Dengan Warga NU


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Kota Batam-Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri acara Puncak Harlah 1 Abad NU (Tabligh Akbar) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Sei Beduk Batam di Mansang Creative Center, Sei Beduk, Kota Batam, Minggu (13/02). Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengaku bangga dengan warga NU yang selalu menjaga moderasi beragama, khususnya di Kepri. Karena menurut Gubernur Ansar moderasi beragama juga merupakan salah satu ajaran Islam. Senin(13/02/2023)


"Begitu hebatnya Islam mengajarkan moderasi beragama ketika kita bicara sesama manusia, urusan-urusan muamalah persaudaraaan kita tidak memandang suku agama,dan budaya. Saya merasa bahagia bisa hadir bersama-sama di acara satu abad NU yang kemarin acara puncaknya dilaksanakan di Sidoarjo dan pada hari ini kita adakan di tingkat Kecamatan Sei Beduk. Alhamdulillah banyak yang hadir" ungkap Gubernur Ansar.


Gubernur Ansar juga mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur karena tinggal di Indonesia. Negara yang menurutnya dianugerahi oleh Allah SWT bonus demografi yang sangat luar biasa, dimana tidak ada negara-negara di dunia seperti di Indonesia. Ia memaparkan jumlah pulau di Indonesia mencapai 1.750 pulau dan jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 275 juta jiwa menjadikan Indonesia negara dengan penduduk terbesar ke 5 di dunia yang terbagi atas 1.043 suku bangsa.

"Kita dianugerahi bonus demografi dengan kekayaan alam yang luar biasa. Mari kita rawat bersama, kita jaga, karna bonus demografi yang besar ini kalau tidak kita rawat akan menjadi bencana domografi" kata Gubernur Ansar.


Sebab, lanjut Gubernur, merawat negeri sebesar ini bukanlah perkara mudah. Namun harus dilakukan dengan kesadaran bahwa dengan bersatu dan bersaudara maka membangun negeri ini ke depan lebih baik lagi akan dapat dicapai.


"Maka kita semua warga negara Indonesia dan warga NU harus terus bersama-sama meningkatkan kualitas terutama di bidang pendidikan dan keimanan agar ke depan bonus demografi bisa kita manfaatkan" imbaunya.


Gubernur Ansar pun mengajak keluarga besar NU untuk terus mendorong anak-anak untuk dididik bersama agar dapat menguasai teknologi yang handal, akan tetapi juga dibarengi dengan iman yg baik.

"Tahun 2023 sampai 2035 sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah puncak demografi, maka kita harus melahirkan generasi-generasi muda yang berkualitas dan baik supaya kita bisa membangun Indonesia lebih baik, salah satunya dengan mempercepat digitalisasi di negara kita" ujarnya.


Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH. Marsudi Syuhud yang saat itu juga hadir sebagai Penceramah, Para Ketua MWCNU Sei Beduk, Nur Azis (Ketua Rois Syuriah) dan AM Sukatmanto (Ketua Tanfidziah), Ketua PAC Ansor Sei Beduk Heri Sawiji, Ketua Panitia Pengajian Akbar Harlah 1 Abad NU Ma'muri, dan Kasatkorwil Banser Kepri/Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, SH, MH. (ZS)

Share:

Polsek Moro Polres Karimun Berhasil Ungkap Tindak Pidana Narkotika

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Karimun - Polsek Moro Polres Karimun berhasil ungkap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Moro Polres Karimun. Minggu (12/02/2023)


Berawal informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Kapolsek Moro AKP Rizal Rahim, SH memerintah personelnya untuk lakukan penyelidikan. Pada hari sabtu tanggal 04 februari 2023 jam 14.30 wib Boat Pancung Sri Perdana tujuan Tanjung Balai Karimun ke Kec. Durai yang singgah di Selat Mendaun menerima dititipan barang yang akan dibawa ke Kec. Durai  Kab. Karimun, barang tersebut di bungkus pelastik warna biru.


Kapolsek Moro AKP Rizal Rahim, SH mendapat informasi adanya barang yang dicurigai langsung memerintahkan anggotanya Aipda Fajri dan Bripka Edi Suryanto untuk menunggu di pelabuhan penumpang di Durai, sekira jam 16.30 wib seorang pria yang berinisial H E P pemilik barang tersebut  mengambil barang tersebut, saat pelaku membawa barang tersebut, personel Polsek Moro Polres Karimun Aipda Fajri dan Bripka Edi memberhentikannya dijalan dan langsung membawanya ke Pos Polisi untuk dilakukan pengecekan.


“Dari hasil pengecekan barang tersebut terdapat 2 kotak yang berisi baju buruk dan kotak kecil yang didalamnya terdapat pelastik bening kecil yang diduga narkotika jenis sabu. Pada saat pemeriksaan barang disaksikan oleh ketua Lam Kec. Moro dan pemilik Boat Sri Perdana”, ungkap Kapolsek Moro AKP Rizal Rahim, SH.


“Selanjutnya terhadap pelaku H E P dan barang bukti narkotika diduga jenis sabu kami serahterimakan (limpahkan) kepada Satresnarkoba Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut”, ucap AKP Rizal Rahim, SH.(Red)

Share:

Tren 'thrifting' menjamur, bagaimana dengan dampak lingkungannya?

Tren membeli baju bekas atau thrifting kini semakin pesat di Indonesia. Lapak baju bekas daring maupun luring—kini lebih beken dengan sebutan thrift shop—juga kian menjamur.  

KABARMASA.COM, JAKARTA - Di semua platform toko online bisa ditemukan penjualan baju-baju bekas dengan harga yang sangat murah, mulai belasan hingga puluhan ribu rupiah.  Bahkan, ada pula yang menjual baju bekas per bal. 

 

Harga murah, kualitas baik, dan bermerek, menjadi daya tarik konsumen memburu pakaian bekas, terutama yang berasal dari luar negeri.

 

Di Indonesia, mengacu pada hasil survei Goodstats mengenai preferensi gaya fesyen anak muda Indonesia yang dilaksanakan pada 5-16 Agustus 2022 dengan melibatkan 261 responden, mayoritas responden atau sekitar 49,4% mengaku pernah membeli fesyen bekas dari hasil thrifting. 

 

Sisanya, sekitar 34,5% mengaku belum pernah mencoba thrifting dan sebanyak 16,1% memilih untuk tidak akan pernah mencoba membeli barang hasil thrifting.

 

Para pengikut tren thrifthing ini bisa ditemui di berbagai lapak baju bekas di sejumlah kota di Indonesia, salah satunya di Bandung, Jawa Barat.

 

“Orang melihatnya kayak bukan baju thrift sesudah dipakai,“ kata Citra Ayu Lestari, seorang konsumen thrifting ketika ditanya alasannya memilih membeli baju bekas.

 

Citra mengaku lebih sering belanja baju bekas karena tergiur dengan harga murah dan model baju yang menarik dengan beragam model dan jenama mahal, seperti Zara dan Berska.

 

“Pernah tuh sama mama bawa uang Rp500.000, habis berdua, tapi dapatnya banyak, worth it lah.  Yang paling mahal cuma Rp50.000  Di Sukabumi juga ada (thrift shop), beli jeans waktu itu Rp30.000, beli atasan kemeja Rp20.000,” ujar pemudi asal Sukabumi itu kepada wartawan di Bandung, Yulia Saputra, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

 

Lapak baju bekas yang dikunjungi Citra saat itu sedang ramai pembeli.

Ratusan helai pakaian bekas berupa kaos, sweater, jaket hoodie, topi, dan sepatu, berderet memancing pembeli datang. Busana dan aksesori di sana dibanderol di kisaran Rp35.000 dan Rp 50.000. 

 

“Ini barang dari luar (impor).  Kalau barang lokal jarang.  Ini barang dari Korea dan Jepang,” kata Firman Nurzaman, pemilik thrift shop yang baru buka setahun lalu. 

 

Baju-baju bekas itu, didapat Firman dari agennya di Pasar Cimol Gedebage, tempat agen dan gudang pakaian bekas impor berkumpul. 

 

Dari satu bal pakaian bekas yang dibeli seharga Rp6 juta lebih, Firman bisa mendapat 200 helai jaket crewneck atau 150 helai jaket hoodie.  Namun, tidak semuanya dalam kondisi baik.

 

“Yang minus-minus dibuang.  Biasanya yang bolong, cacat.  Cuma yang cacat biasanya ada yang nampung juga, jadi nggak kebuang percuma. Nggak ada yang jadi sampah, kejual semua pasti. Harga saja yang beda,” sebut Firman saat ditemui di tokonya 

 

Akan tetapi, menurut Rukiahati Ginting, mantan pedagang baju bekas impor di Pasar Cimol Gedebage, hanya 65% pakaian dalam satu bal yang bisa terjual.  Sisanya, dijual dengan harga sangat murah atau dibuang.

 

“Tidak akan pernah laku habis per balnya.  Kurang lebih, 35% itu pasti sisa.  Nah itu yang saya nggak tahu ke mana.  Berarti logikanya sudah pasti jadi sampah kan.  Nah, itulah permasalahannya," ungkap Rukiahati yang pernah berdagang pakaian bekas impor selama lima tahun.

 

Pakaian bekas berdampak pada lingkungan

Di Indonesia, limbah kain tidak saja menumpuk di daratan, tapi juga mencemari lautan.  Dua tahun lalu, sebanyak 6,1 ton limbah kain ditemukan di Pantai Timur Ancol, Jakarta.  

 

Jenis sampah itu mendominasi temuan sampah di kawasan tersebut atau 81,3% dari 7,53 ton sampah yang terkumpul.  Bahkan jauh melampaui temuan sampah plastik (keras dan lunak) yang hanya 0,5 ton. 

 

Sampah sebanyak itu hasil aksi Bebersih Pantai yang dilakukan komunitas Pandu Laut  bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Sementara penelitian Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) di 2022, mengungkapkan, rata-rata setiap individu di Kota Bandung menghasilkan sampah kain sebanyak 7,9 kilogram per tahun.  

 

Jumlah tersebut setara dengan sembilan helai jaket atau sweater atau 18 kemeja, atau 14 gaun, atau 20 kaus.  

 

Jika dikalikan dengan jumlah penduduk di Bandung yang berjumlah 2,53 juta (data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 2021), jumlah sampah produk tekstil ini mencapai hampir 20.000 ton per tahun.

 

Penelitian yang melibatkan 600 responden dari berbagai usia ini juga menyebutkan, proyeksi timbulan sampah tekstil pascakonsumsi di 2030 nanti akan menjadi 8,56 kg per orang per tahun dengan total 21,7 ribu ton per tahun.

 

“Pengelolaan sampah tekstil pascakonsumsi di Kota Bandung masih bertumpu pada pengelolaan individu, yakni didonasikan sebesar 33,38%, dijual 3,35%, digunakan kembali 28,46%, dibuang 30.73%, dan perlakukan lainnya 4,09%,” papar peneliti sekaligus Pemerhati Pengelolaan dan Teknologi Persampahan, Dr. Emenda Sembiring, yang melakukan penelitian ini bersama mahasiswanya, Advan Dwi Prayuda.

 

Dalam penelitian tersebut diungkap pula perilaku responden dalam membuang sampah tekstil pascakonsumi yang sebagian besar atau 62,38% membuang ke tempat sampah tercampur, 1,45% membuang ke sungai, kali, dan saluran pembuangan, 13,99% membakarnya, serta 0,48% membuang ke tempat lain.  

 

Hanya 21,7% yang membuang ke tempat sampah terpilah.  

 

Secara nasional, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2021, kurang lebih 751 ribu ton tekstil menjadi sampah. 

 

Dr. Emenda Sembiring mengatakan sampah pakaian bekas impor ini semestinya menjadi perhatian sebagai dampak tren thrifting. 

 

“Berarti residunya banyak, kita yang rugi dong.  Nambah-nambah yang tadi sudah satu orang saja di Bandung (limbah fesyen) 7,9 kilogram per tahun, jadi tambah lagi residunya,” cetus Emenda yang menjabat Associate Professor di Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknil Sipil dan Lingkungan ITB.

 

Tren thrifting, menurut Emenda, sebetulnya berdampak positif pada lingkungan.  

 

Dengan syarat, sumber pakaian bekasnya berasal dari dalam negeri, bukan impor.  

 

Jika pakaian bekasnya berasal dari lokal, lanjut Emenda, dapat mengurangi jumlah sampah fesyen dalam negeri karena pakaian bekas terus bersirkulasi dan memberikan manfaat, meski berganti pengguna.

 

“Mau kita lihat dari sudut pandang emisi, jumlah sampah yang dihasilkan, lebih banyak untungnya kalau sumbernya dan marketnya dari dalam negeri.  Kalau kita buat umur pakai satu benda atau produk lebih lama harusnya lebih banyak memberikan untung pada lingkungan, kalau sumber produknya  dari dalam negeri,” beber Emenda.

 

Namun, harga murah pada pakaian ”tangan kedua” cenderung mendorong pembelian secara kompulsif.  Inilah, menurut Emenda, yang harus dihindari.  Akan tetapi, sepanjang pakaian itu masih memberikan manfaat, tidak perlu dikhawatirkan, katanya.

 

“Kalau dia pakai, berarti masih punya fungsi, belum jadi sampah, why worry?  Tapi kita harus tahu, perilakunya seperti apa.  Sudah beli sepuluh karena murah, dia beli lagi, baru sekali pakai terus dibuang. Itu baru jadi perhatian kita.  Kalau dia beli sepuluh, terus dia pakai, kenapa harus kita bahas karena masih bermanfaat,” ujar Emenda yang meraih gelar doktor  dari Asian Institute of Technology. 

 

Untuk melawan fast fashion, lanjut Emenda, thrifting bukanlah caranya.  

 

Menurut Emenda, produsen harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari produknya. 

 

“Kalau fast fashion itu yang harus kita kejar justru para produsen fesyen.  Dia harus bertanggung jawab.  Boleh saja fast fashion, tapi setelah itu, dia bertanggung jawab sama produknya.  Dengan cara di-take back. didaur ulang kembali, dijadikan serat lagi, balik lagi jadi fabric, fabric jadi fashion produk lagi, take back lagi dan seterusnya,” imbuhnya. 

 

Namun, cara tersebut sulit dilakukan terhadap pakaian dengan pola thrifting lantaran pakaian dari berbagai jenama sudah tercampur dalam satu bal.

 

Konsep Tukar Baju

Zero Waste Indonesia (ZWID), sebuah komunitas berbasis online pertama yang aktif mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalani gaya hidup nol sampah, memiliki cara berbeda guna mengurangi limbah fesyen, yakni dengan melakukan kampanye #TukarBaju. 

 

Kampanye ini dilatarbelakangi fakta bahwa industri fesyen adalah salah satu industri yang paling berpolusi di dunia.  

 

Selain itu, tragedi robohnya Rana Plaza yang menampung lebih dari 20 pabrik garmen dan menewaskan 1.000 orang lebih serta mengakibatkan sejumlah orang terluka di Bangladesh pada 24 April 2013, turut menjadi alasan digelarnya kampanye #TukarBaju. 

 

“Berangkat dari latar belakang itu, tahun 2019, Zero Waste Indonesia meluncurkan kampanye #TukarBaju. Sebuah kampanye untuk menciptakan kesadaran bagi masyarakat dan sebagai salah solusi akan sampah fesyen dan limbah tekstil di Indonesia,” tutur Amanda Zahra Marsono, PR dan Marketing Advisor Zero Waste Indonesia. 

 

Lebih lanjut, Amanda menerangkan, kampanye #TukarBaju merupakan kegiatan sederhana di mana pengunjung dapat membawa maksimal lima buah baju miliknya untuk ditukarkan dengan baju pengunjung lainnya.

 

“Baju yang mau ditukarkan harus sudah sesuai dengan poin kurasi #TukarBaju,” sebut Amanda yang juga pendiri Zero Waste Indonesia.

 

Sejauh ini, kampanye #TukarBaju sudah berjalan sebanyak 22 kali, baik online, maupun offline, dan cukup mengundang antusias warga, ditandai dengan keterlibatan berbagai komunitas dan sejumlah perusahaan ternama.

 

Dr. Emenda Sembiring mengatakan sampah pakaian bekas impor ini semestinya menjadi perhatian sebagai dampak tren thrifting. 

 

“Berarti residunya banyak, kita yang rugi dong.  Nambah-nambah yang tadi sudah satu orang saja di Bandung (limbah fesyen) 7,9 kilogram per tahun, jadi tambah lagi residunya,” cetus Emenda yang menjabat Associate Professor di Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknil Sipil dan Lingkungan ITB.

 

Tren thrifting, menurut Emenda, sebetulnya berdampak positif pada lingkungan.  

 

Dengan syarat, sumber pakaian bekasnya berasal dari dalam negeri, bukan impor.  

 

Jika pakaian bekasnya berasal dari lokal, lanjut Emenda, dapat mengurangi jumlah sampah fesyen dalam negeri karena pakaian bekas terus bersirkulasi dan memberikan manfaat, meski berganti pengguna.

 

“Mau kita lihat dari sudut pandang emisi, jumlah sampah yang dihasilkan, lebih banyak untungnya kalau sumbernya dan marketnya dari dalam negeri.  Kalau kita buat umur pakai satu benda atau produk lebih lama harusnya lebih banyak memberikan untung pada lingkungan, kalau sumber produknya  dari dalam negeri,” beber Emenda.

 

Namun, harga murah pada pakaian ”tangan kedua” cenderung mendorong pembelian secara kompulsif.  Inilah, menurut Emenda, yang harus dihindari.  Akan tetapi, sepanjang pakaian itu masih memberikan manfaat, tidak perlu dikhawatirkan, katanya.

 

“Kalau dia pakai, berarti masih punya fungsi, belum jadi sampah, why worry?  Tapi kita harus tahu, perilakunya seperti apa.  Sudah beli sepuluh karena murah, dia beli lagi, baru sekali pakai terus dibuang. Itu baru jadi perhatian kita.  Kalau dia beli sepuluh, terus dia pakai, kenapa harus kita bahas karena masih bermanfaat,” ujar Emenda yang meraih gelar doktor  dari Asian Institute of Technology. 

 

Untuk melawan fast fashion, lanjut Emenda, thrifting bukanlah caranya.  

 

Menurut Emenda, produsen harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari produknya. 

“Kalau fast fashion itu yang harus kita kejar justru para produsen fesyen.  Dia harus bertanggung jawab.  Boleh saja fast fashion, tapi setelah itu, dia bertanggung jawab sama produknya.  Dengan cara di-take back. didaur ulang kembali, dijadikan serat lagi, balik lagi jadi fabric, fabric jadi fashion produk lagi, take back lagi dan seterusnya,” imbuhnya. 

 

Namun, cara tersebut sulit dilakukan terhadap pakaian dengan pola thrifting lantaran pakaian dari berbagai jenama sudah tercampur dalam satu bal.

 

Konsep Tukar Baju

Zero Waste Indonesia (ZWID), sebuah komunitas berbasis online pertama yang aktif mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalani gaya hidup nol sampah, memiliki cara berbeda guna mengurangi limbah fesyen, yakni dengan melakukan kampanye #TukarBaju. 

 

Kampanye ini dilatarbelakangi fakta bahwa industri fesyen adalah salah satu industri yang paling berpolusi di dunia.  

 

Selain itu, tragedi robohnya Rana Plaza yang menampung lebih dari 20 pabrik garmen dan menewaskan 1.000 orang lebih serta mengakibatkan sejumlah orang terluka di Bangladesh pada 24 April 2013, turut menjadi alasan digelarnya kampanye #TukarBaju. 

 

“Berangkat dari latar belakang itu, tahun 2019, Zero Waste Indonesia meluncurkan kampanye #TukarBaju. Sebuah kampanye untuk menciptakan kesadaran bagi masyarakat dan sebagai salah solusi akan sampah fesyen dan limbah tekstil di Indonesia,” tutur Amanda Zahra Marsono, PR dan Marketing Advisor Zero Waste Indonesia. 

 

Lebih lanjut, Amanda menerangkan, kampanye #TukarBaju merupakan kegiatan sederhana di mana pengunjung dapat membawa maksimal lima buah baju miliknya untuk ditukarkan dengan baju pengunjung lainnya.

 

“Baju yang mau ditukarkan harus sudah sesuai dengan poin kurasi #TukarBaju,” sebut Amanda yang juga pendiri Zero Waste Indonesia.

 

Sejauh ini, kampanye #TukarBaju sudah berjalan sebanyak 22 kali, baik online, maupun offline, dan cukup mengundang antusias warga, ditandai dengan keterlibatan berbagai komunitas dan sejumlah perusahaan ternama.

Mekanisme barter ini membuka peluang bagi setiap orang tampil modis tanpa harus mengeluarkan dana tambahan untuk berbelanja pakaian baru. Baju yang bisa ditukar harus memenuhi persyaratan, seperti baju harus bersih, layak pakai, tidak bernoda, tidak lusuh, dan tidak ketinggalan zaman.

 

Dalam sebuah kegiatan #TukarBaju baru-baru ini, setidaknya 300 pengunjung dengan lebih dari 1100 baju ditukar selama satu hari penyelenggaraan.  Hal itu berarti, sebanyak 458 kilogram  telah berhasil diselamatkan dari potensi menjadi sampah fesyen. 

 

“Harapan kami, meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan nilai fesyen berkelanjutan terutama di negara kita dimana industri fesyen sangatlah berpotensi menjadi limbah,” terang Amanda.

 

Menyikapi maraknya thrifthing, Amanda mengungkapkan, membeli pakaian bekas,  thrift atau preloved, merupakan upaya yang baik untuk meminimalisasi sampah fesyen. Namun, Amanda mengingatkan, memiliki pakaian secukupnya sesuai yang dibutuhkan  adalah pilihan yang lebih berkelanjutan.

 

“Jangan sampai, pola konsumsi belanja baju menjadi berlebihan mengatasnamakan thrift menjadi momentum untuk memiliki baju lebih dari yang kita butuhkan. Karena wujud kecintaan pada lingkungan dan pilihan yang paling sustainable sebenarnya adalah di mana telah tumbuhnya rasa sadar dan menggunakan-memanfaatkan baju yang kita sudah miliki semaksimal mungkin, baju yang sudah ada di lemari kita,” tandasnya.

 

Hindari perilaku belanja kompulsif

Mengingat sejumlah fakta dampak buruk industri tekstil, sudah saatnya masyarakat ikut berpartisipasi menyelamatkan bumi dengan cara bijak dalam berpakaian.  

 

Menurut Emenda ada beberapa cara agar pakaian bisa dimanfaatkan secara maksimal dan tidak berakhir menjadi sampah.

•             Membeli baju sesuai kebutuhan

•             Hindari perilaku belanja kompulsif

•             Periksa lemari pakaian. Jika ada pakaian yang sudah lama tersimpan dan tidak dipakai lagi, sebaiknya disumbangkan ke orang yang membutuhkan atau dijual ke toko pakaian bekas

 “Jadi siklusnya berbeda dengan siklus thrifting yang beli karena murah, bukan karena kebutuhan,” katanya.

 

Namun, lanjut Emenda, tidak hanya konsumen yang dituntut tanggung jawabnya, tapi produsen juga.  

 

Produsen sebagai penghasil produk, harus punya mekanisme atau sistem yang ikut bertanggung jawab mengambil kembali fesyen yang sudah tidak terpakai karena tren atau musim telah berganti. 

 

“Boleh fast fashion, tapi dia ambil kembali (pakaiannya) dijadikan serat lagi, balik lagi jadi produk, jadi serat lagi,  dan seterusnya.  Jadi tetap sirkular.  Dua-dua bertanggung jawab.  Konsumen bertanggung jawab, produsen juga bertanggung jawab,” jelas Emenda. 

 

Tradisi lungsuran yang sudah lama berlaku di masyarakat, menurut Emenda, adalah tradisi baik yang harus dipertahankan dan digiatkan kembali. 

 

“Kalau ada rencana nambah anak, bisa disimpan, atau dipinjamkan kepada siapa yang punya bayi baru, dibersihkan lagi, kemudian bisa dilungsurkan lagi ke ibu baru yang punya bayi.  Saya kira kebiasaan itu sangat bagus.  Menurut saya, kenapa tidak dan nggak perlu takut juga, kan dicuci, dibersihkan, bakteri-bakterinya juga sudah mati,” ujar Emenda. 

 

Emenda kembali menegaskan, bukan soal thrifthing ataupun fast fashion, tapi soal perilaku konsumsi yang harus lebih bijak dengan membeli pakaian sesuai kebutuhan dan memaksimalkan pakaian yang sudah dimiliki demi keselamatan bumi dan penghuninya. 

    

Share:

Penertiban kinerja PTT KKA, Eko Pratama : Kerjaan Bupati KKA lempar batu sembunyi tangan


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -Anambas - Aktivis mahasiswa asal kabupaten Kepulauan Riau-Anambas turut mengomentari polemik penertiban kinerja Pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan kabupaten kepulauan anambas (KKA) yang di lakukan oleh kepala badan kepegawaian dan sumber daya manusia (BKPSDM) kabupaten kepulauan anambas (KKA). Sabtu (11/02/2023)

Ia melontarkan kritik keras kepada pemerintah daerah yang di nilai dari dulu memang tidak serius menjalankan roda pemerintahan. utamanya pucuk pimpinannya yaitu bupati abdul haris." mereka (PTT) Itu bukan tidak tertib atau malas, mereka itu bingung mau mengerjakan apa, lantaran organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi tempat mereka bekerja tidak punya kerjaan atau lebih tepatnya tidak punya target pekerjaan, jadi tidak salah mereka kalau pada akhirnya mereka duduk-duduk dan ngopi-ngopi saja di kantor. kata eko dalam keterangan tertulisnya.

Harusnya organisasi perangkat daerah yang kita evaluasi, sejauh mana efektifitas kerja, target capaian kerja, serta apa rencana strategis kerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), kenapa pelayanan publik di kabupaten kepulauan anambas masih begini-begini saja, bahkan menurun dari awal kabupaten itu terbentuk."Saya berani perdebatkan pernyataan saya dengan bupati, mau dari segi apa, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dana bagi hasil (DBH), APDB yang terus menurun, lapangan pekerjaan yang tak tercipta dan apapun itu, silahkan saja di tentukan.Tegas eko.

Kalau di tanya, siapa yang harus di evaluasi dan bertanggung jawab atas menurunnya kinerja pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten anambas ya bupatinya lah, dia sudah tau dia pimpin daerah kaya, tapi tidak bisa ia manfaatkan apa yang menjadi kekayaan, menempatkan pimpinan organiasi perangkat daerah (OPD) sesuai selera bukan berdasarkan kopetensi yang dimiliki, ya begini jadinya. Yang di pimpin tak mau untuk di pimpin, karna yang memimpin tidak faham dengan lembaga yang ia pimpin. bagus ngopi saja di kedai kopi, begitulah kira-kira polemiknya.Pungkas eko

Per bulan maret 2022 jumlah Pegawai tidak tetap (PTT) di anambas mencapai angka kurang lebih 4000 orang, dan itu saya duga adalah implementasi dari janji kampanye abdul haris karena ingin eletoral tinggi ber biaya murah saat pilkada di periodenya yang ke dua. Janjikan SK PTT yang penting dapat suara. ya beginilah jadinya. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab atas menurunnya kinerja PTT yang di rekrut? Ya bupati lah. Mau siapa lagi? Kalau di lihat dari data di atas dapat di perkirakan berapa uang yang harus di keluarkan untuk membayar gaji. lebih dari 10 persen dari total APBD yang harus di keluarkan untuk membayar. Karena tak mampu lagi bayar, APBD defisit terus, maka terbitlah kiat-kiat semacam ini, itu dugaan saya, tandas eko.

Terakhir eko menegaskan, ia akan mendampingi apabila ada pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten kepulauan anambas (KKA) yang tidak di perpanjang SK nya karena sidak ini dalam pelanggaran yang tak tercantum dalam kontrak kerja. Kita gugat balik Pemerintah daerah secara bersama-sama. Tutup eko.(ZS)

Share:

Ternyata Harga Beras Menggila Gara-gara Maling, Ini Buktinya

KABARMASA.COM,  JAKARTA - Biang kerok penyebab harga beras masih sulit turun meski beras impor sudah membanjiri pasar, akhirnya terungkap. Ternyata, gara-gara ulah maling.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan, sudah mencium gelagat penyimpangan saat melakukan inspeksi lapangan dan operasi pasar beras. Berawal dari upaya pemerintah mengintervensi harga beras yang terus naik, operasi pasar pun digencarkan.

Di mana, untuk memenuhi kebutuhan intervensi itu, Bulog mengimpor 500 ribu ton beras dengan harga jual Rp8.300, sehingga di konsumen diharapkan harga beras turun ke level harga eceran tertinggi (HE) Rp9.450 per kg.

"Bulog memang mendatangkan kualitas nomor 1, yaitu beras premium dari beberapa negara. Namun setelah sampai Indonesia kita akan distribusikan dengan harga pemerintah, yaitu Rp8.300," kata Buwas kepada wartawan di Polda Banten, Serang, Jumat (10/2/2023).

Hanya saja, lanjut dia, meski sudah menggelontorkan beras lewat oeprasi pasar, harga tak kunjung turun.

"Sudah banyak yang kita turunkan. Hanya pada akhirnya tidak menurunkan harga beras di lapangan. Beras tetap bertahan dengan harga mahal, dan rata-rata harga premium semua," paparnya.

"Naluri polisi saya, karena itu saya waktu itu sidak (inspeksi mendadak) bersama wartawan dan saya menemukan pelanggaran itu seperti persis yang hari ini ditemukan Polda Banten. Di mana mereka membeli beras Bulog Rp8.300, langsung diganti bajunya, dan dijual dengan harga premium. Otomatis masyarakat membeli 12.000," ungkap Buwas.

Pelaku, kata dia, mencari keuntungan sendiri tanpa memikirkan masyarakat.

"OP (operasi pasar) Bulog ini justru dimanfaatkan mereka untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya," kata Buwas.

"Kejahatan, paling cepat paling lambat pasti terungkap. Polda, Jajaran Polri Satgas Pangan tidak diam saja, akan dikembangkan di seluruh Indonesia," tegasnya.
Diketahui, Polda Banten Polda Banten mengamankan 8 ribuan karung atau sekitar 350 ton beras milik Bulog yang telah dikemas ulang dan diduga bakal diselewengkan.

"Hari ini terbukti, dan pengawasan tidak hanya di Banten karena saya sudah mendengar dan sudah dilakukan oleh jajaran kepolisian bahkan beras di Cipinang hari ini bisa jalan ke Papua, dan itu dijual dengan harga sangat mahal," katanya.

"Ada indikasi beras ini akan diselundupkan ke Timor Leste. Negara sedang berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi ada oknum ingin mengambil keuntungan. Dari Bulog beli Rp8.300 langsung dijual Rp11.800. Di pasaran jadinya rata-rata Rp12.000. Apalagi beras Bulog ini kan beras premium," tambah Buwas.

Panel Harga Badan Pangan menunjukkan, harga beras premium hari ini bertengger di Rp13.360 per kg dan beras medium Rp11.740 per kg. Harga itu adalah rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran.

Sepekan lalu, 3 Februari 2023, harga beras premium masih di Rp13.280 per kg dan medium di Rp11.640 per kg.
Share:

Beredar Luas Vidio keributan Pengrusakan depan BFI Tambun Dalam Vidio Tersebut ada yang bilang Gibas vs Ambon


KABARMASA.COM, BEKASI - Tambun selatan Kabupaten Bekasi 10 februari 2023, terjadi keributan sekelompok orang  pagi depan BFI finance,  pemecahan kaca mobil dan penggulingan mobol terilihat jelas dalam vidio tersebut, akhirnya polisi datang dan tembakan dari pihak kepolisian membubarkan keramaian tersebut. 
Belum di ketahui pasti perihal dengan sebab kerusuhan tersebut, namun beruntung pihak kepolisian bertindak cepat dalam pengamanan, sehingga keributan tersebut dapat di redam.

Dalam vidio tersebut ada yang berteriak gibas vs ambon, namun belum di ketahui pasti, asal muasa keributan tersebut.
Share:

Kunjungi SMK Ibnu Sina Batam, Ini Pesan Gubernur Ansar untuk Para Siswa

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad berkunjung ke SMK Ibnu Sina, Batam, Jum'at (10/2). Gubernur Ansar berkunjung dalam rangka memberikan pesan-pesan khusus bagi siswa-siswi sebagai generasi penerus, baik di Kepri maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Jumat (10/02/2023)

Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar mengatakan pentingnya bertemu dengan siswa SMK, SMA dan SLB di Kepri ini karena merekalah penentu warna masyarakat Kepri ke depan.

"Jadi ke depan Kepri ini warnanya bisa hitam bisa putih tergantung kualitas anak-anak nanti menyambut tahun 2030 sampai 2035 yang disebut tahun bonus demografi" ujar Gubernur Ansar.

Gubernur memaparkan, dengan jumlah pulau di Indonesia yang lebih dari 17.500 pulau, terdiri atas 1340 adat istiadat, dan jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 275 juta, akan mendapat bonus demografi yang hebat. Masa depan Kepri menurutnya tergantung di tangan generasi penerus. Maka Gubernur Ansar berpesan, jika ingin sukses ke depan, maka belajar dan bekerja dengan baik adalah kuncinya.

"Kunci sukses adalah kerja keras, maka dari itu anak-anak Bapak harus rajin belajar dan raih cita, jangan sampai kita durhaka kepada org tua, karena doa orang tua lah kita bisa seperti ini. Sayangi orang tua kita selama mereka masih hidup" katanya.

Gubernur Ansar juga berpesan untuk selalu menghormati guru. Karena guru merupakan sosok yang sangat berjasa membimbing dan mendidik sampai sukses. Ia mewanti-wanti siswa untuk jangan pernah menyakiti hati guru karena guru adalah org tua kedua.

"Karena kalian adalah penentu negeri kedepannya Bapak berpesan jangan pernah mengecewakan guru dan orang tua dan bijaklah menggunakan teknologi dengan baik. Jangan menggunakannya untuk hal negatif" pesan Gubernur Ansar.

Gubernur juga tak lupa memperhatikan para guru. Menurutnya Guru swasta SMK dan SLB tahun ini akan diberikan insentif dari Pemprov Kepri.

"Kita juga akan memberikan tunjangan khusus untuk kepala sekolah, karena guru itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan siswa. Itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar" tutupnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Yayasan Ibnu Sina drg. Tenri Ummu, Kepala SMK Ibnu Sina Batam Syamsul Bahri beserta jajaran majelis guru, Tim Percepatan Pembangunan, dan para Kepala OPD Pemprov Kepri. (Red)

Share:

Tutup Rapim, Kapolri Pastikan Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menutup Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta. Kegiatan tersebut menekankan soal peran aparat kepolisian dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah hingga menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurut Sigit, Rapim Polri ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ketika membuka Rapim TNI-Polri, khususnya soal mengawal program kebijakan nasional demi memajukan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

"Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan TNI dan Polri khususnya mulai dari bagaimana menjaga dan mengawal investasi, mengawal investasi industri, mengawal kebijakan nasional. Namun di satu sisi kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab terkait tugas pokok kita untuk melaksanakan harkamtibmas dan penegakan hukum," kata Sigit usai menutup Rapim Polri berdasarkan keterangan yang diterima, Kamis (9/2/2023).

Lebih dalam, Sigit juga menyebut, dalam Rapim Polri, seluruh jajaran ditekankan untuk siap mengawal dalam rangka menghadapi seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 agar berjalan aman, damai, dan lancar.

"Dan juga kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024 tentunya kita juga persiapkan langkah dari persiapan pengamanan, langkah untuk meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan cooling system bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat," ujar Sigit.

Dalam mengawal Pemilu 2024, Sigit menekankan soal menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sehingga kita selalu ingatkan yang namanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga walaupun tentunya ada perbedaan pilihan, ada perbedaan pendapat namun jangan mengorbankan yang namanya persatuan dan kesatuan ini yang harus terus kita ingatkan," ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyatakan, TNI dan Polri juga akan siap mengawal dan mengamankan seluruh agenda internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Diantaranya yang dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni Formula 1 (F1) Power Boat yang digelar di Danau Toba Medan pada 25-26 Februari 2023.

Dan juga, pelaksanaan Piala Dunia U-20 yang berlangsung di Indonesia. Dalam hal ini, Polri telah mengundang pengajar dari Inggris dalam rangka manajemen penyelenggaraan kompetisi sepakbola.

"Itu harus kita amankan juga, karena memang ini berdampak terhadap bangsa kita dan juga multiplier effect untuk masyarakat sekitar. Ada U-20 yang sebentar lagi kita laksanakan, dan kita beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan pelatihan dengan menghadirkan pelatih dari Conventry University Inggris yang diikuti oleh beberapa personel baik dari LIB maupun personel polisi," ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit menuturkan, dalam Rapim, Polri juga membahas mengantisipasi seluruh wilayah yang rawan konflik. Selain itu, Rapim ini menyinggung soal peningkatan kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat.

Lebih jauh, Sigit menyebut, Polri bersama TNI juga akan fokus melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia sangat menekankan kepada Polda jajaran yang wilayahnya rawan karhutla untuk menanggulangi hal tersebut.

"Juga kesiapan dari ASAP digital aplikasi untuk memantau apabila terjadi kebakaran, alat-alat yang harus disiapkan manakala terjadi kebakaran. Itu semua kita minta untuk aktifkan sehingga begitu ada titik hotspot segera bisa dipadamkan," tutup Sigit.

Share:

Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari, diambil dari tanggal lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 1946

KABARMASA.COM, JAKARTA - Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari, diambil dari tanggal lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 1946. Hari Pers Nasional ditetapkan Presiden Suharto pada 1985 melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Lahirnya Pers Indonesia

Keinginan menerbitkan surat kabar di Hindia Belanda saat itu sebenarnya sudah sangat lama, tetapi selalu dihambat oleh pemerintah VOC. Baru setelah Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff menjabat, terbitlah surat kabar "Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen" yang artinya "Berita dan Penalaran Politik Batavia" pada 7 Agustus 1744.

Ketika Inggris menguasai wilayah Hindia Timur pada 1811, terbit surat kabar berbahasa Inggris "Java Government Gazzete" pada 1812. "Bataviasche Courant" kemudian diganti menjadi "Javasche Courant" yang terbit tiga kali seminggu pada 1829 yang memuat pengumuman-pengumuman resmi, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah. 

Pada 1851, "De Locomotief" terbit di Semarang. Surat kabar ini memiliki semangat kritis terhadap pemerintahan kolonial dan pengaruh yang cukup besar.  Abad ke-19, untuk menandingi surat kabar-surat kabar berbahasa Belanda, muncul surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa meskipun para redakturnya masih orang-orang Belanda, seperti "Bintang Timoer" (Surabaya, 1850), "Bromartani" (Surakarta, 1855), "Bianglala" (Batavia, 1867), dan "Berita Betawie" (Batavia, 1874).

Pada 1907, terbit "Medan Prijaji" di Bandung yang dianggap sebagai pelopor pers nasional karena diterbitkan oleh pengusaha pribumi untuk pertama kali, yaitu Tirto Adhi Soerjo. Ketika Jepang berhasil menaklukkan Belanda dan akhirnya menduduki Indonesia pada 1942, kebijakan pers turut berubah. Semua penerbit yang berasal dari Belanda dan China dilarang beroperasi. Sebagai gantinya penguasa militer Jepang lalu menerbitkan sejumlah surat kabar sendiri. 

Saat itu terdapat lima surat kabar yaitu Jawa Shinbun yang terbit di Jawa, Boernoe Shinbun di Kalimantan, Celebes Shinbun di Sulawesi, Sumatra Shinbun di Sumatra dan Ceram Shinbun di Seram. Kehidupan pada 1950-1960-an ditandai oleh munculnya kekuatan-kekuatan politik dari golongan nasionalis, agama, komunis dan tentara.

Pada masa ini sejumlah tonggak sejarah pers Indonesia juga lahir, seperti LKBN Antara pada 13 Desember 1937, RRI pada 11 september 1945, dan organisasi PWI pada 1946 yang kemudian menjadi cikal bakal Hari Pers Nasional. Lahir pula TVRI, stasiun televisi pemerintah pada 1962.

September hingga akhir 1945, pers nasional semakin kuat ditandai dengan penerbitan "Soeara Merdeka" di Bandung dan "Berita Indonesia" di Jakarta, serta beberapa surat kabar lain, seperti "Merdeka", "Independent", "Indonesian News Bulletin", "Warta Indonesia", dan "The Voice of Free Indonesia".

Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts