Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Penampilan Soegi Bornean sukses menutup Millennial Carnival 2023 dengan sempurna. Festival yang diikuti ribuan anak muda Tanjungpinang ini digelar untuk memeriahkan peresmian flyover Simpang Ramayana Tanjungpinang pada Jum'at, (03/02/2023)

Soegi Bornean, grup musik asal Semarang yang beranggotakan Fanny Soegiarto (vokal), Aditya Ilyas (gitar), dan Bagas Prasetyo (gitar). Mereka membawakan lagu-lagu andalan ciptaan sendiri, sebut saja Raksa, Semenjana, dan Haribaan. Tak ketinggalan Soegi Bornean juga membawakan lagu yang sangat terkenal saat ini yaitu 'Asmalibrasi' yang berhasil membius masyarakat yang memadati panggung utama.

"Kami gak menyangka masyarakat Tanjungpinang yang nonton akan seramai ini, terima kasih pak Gubernur Kepri yang mengundang kami," ujar Fanny, sang vokalis.

Milenial Carnival 2023 merupakan festival yang digagas Karang Taruna Kepri untuk menyambut sukacita selesainya pembangunan flyover pertama di Tanjungpinang. Sedari pagi, beragam acara digelar untuk memeriahkan Milenial Carnival 2023 seperti senam sehat, lomba Tiktok, lomba modern dance, adu pantun, sampai kompetisi selfie di flyover Simpang Ramayana.

Ketua Karang Taruna Kepri, Fahrul Z Ahmad, menyebutkan adanya ide untuk membuat Millennial Carnival ini selain sukacita atas berdirinya flyover, juga untuk wadah kreatifitas anak-anak muda yang punya banyak bakat.

"Kita ingin sukacita ini dikemas dalam bentuk yang Millennial dan mendukung kreatifitas anak-anak muda, ini juga berkat dukungan penuh dari bapak Ansar Ahmad," ujar Fahrul Z Ahmad.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima penyematan Satyalencana Dharma Aditya Karya Mahatva Yodha oleh Majelis Pertimbangan Katar Kepri, Said Muhammad Idris didampingi Ketua Katar, Fahrul Z. Ahmad

Penghargaan Satya Lancana Dharma Aditya Karya Mahatva Yodha merupakan penghargaan tertinggi di bidang kepemudaan atas keberhasilannya membina dan mendukung pengembangan Karang Taruna.

Gubernur Ansar kepada masyarakat Tanjungpinang yang hadir mengungkapkan jika pembangunan flyover adalah usaha untuk memperbanyak aksesoris ibukota untuk mempertegas Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepri.

"Kita ingin Tanjungpinang ini semakin indah sebagai ibukota Provinsi Kepri, maka dari itu kita banyak melakukan perubahan di Tanjungpinang mulai dari penataan kota lama, revitalisasi Pulau Penyengat, penataan media jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah, juga penataan Akau Potong Lembu," ujar Ansar Ahmad.

Dirinya pun memohon dukungan masyarakat untuk terus membangun Provinsi Kepri. Menurutnya, Provinsi Kepri sesungguhnya punya banyak potensi untuk maju asal didukung seluruh elemen masyarakat. (Red/ZS)

Gubernur Kepri Ansar Terima Silaturahmi Kapolda Kepri Yang Baru

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun beserta jajaran Polda Kepri dalam rangka Silaturahmi di Ruang Kerja Gubernur, Gedung A, Lantai IV, Dompak, Tanjungpinang, Jum'at (02/03). Kapolda Kepri dikesempatan ini didampingi oleh Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Mochammad Rodjak Suleli, Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Nasriadi, Dir Polairud Polda Kepri Kombes Pol Ferry Irawan, Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol Humbertus Ompusunggu. Sabtu (04/02/2023)

Dalam obrolan santai penuh keakraban ini, Gubernur secara umum menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah lautnya 96 persen dan wilayah darat hanya 4 persen. Wilayah kepulauan yang paling banyak pulaunya dengan jumlah 2.408 pulau, dengan 397 pulau berpenghuni sampai ke Natuna dan Anambas serta berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Singapura dan Malaysia.

Saat ini jumlah penduduk di Kepri tercatat sekitar 2.067.000 jiwa dengan fluktuasi perubahan data penduduk yang sangat cepat karena merupakan Kawasan Investasi. Dengan jumlah sebaran penduduk terbesar berada di Kota Batam dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan etnis namun tetap rukun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tahun 2022 lalu moderasi beragama di Kepri terbaik se Sumatera dan berada di posisi ke-9 se Indonesia. Ini sebuah prestasi dan kita harus bangga karena kehidupan antar agama di Kepri sangat rukun sejauh ini. Saya rasa ini hal yang harus terus kita pertahankann dan tingkatkan lagi,” tegas Ansar

Pada tahun 2020, jelas Gubernur Ansar ekonomi Kepri karena pandemic covid-19 sempat anjlok sampai -3,8 persen, tapi pada 2021 karena Pemerintah mampu mengendalikan pandemic covid-19 dan melakukan recovery ekonomi bersama maka pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 meningkat menjadi 3,4 persen. Dan tahun 2022, triwulan kedua ini pertumbuhan ekonomi Kepri melompat lagi 5,01 persen.

“Pada tahun ini dan tahun mendatang banyak kerja bersama yang perlu kita lakukan antar semua Forkompinda dan tidak terkecuali Jajaran Polda Kepri. Sinergitas dan kerjasama yang baik dan telah dilakukan sebelumnya semoga dapat kita pertahankan agar ekonomi Kepri bisa bangkit lebih cepat tentunya dengan dukungan kamtibmas dari Kepolisian Daerah,” harapnya.

Semenetara itu Kapolda Kepri yang Baru menjabat Irjen Pol Tabana Bangun menggantikan menggantikan Kapolda Kepri sebelumnya Irjen Aris Budiman, mengatakan silaturahmi yang dilakukannya pada hari ini dalam rangka mengenalkan diri dan membangun komunikasi yang baik dengan berbgai perangkat pemerintah daerah guna mendukung kesuksesan pembangunan.

“Hari ini selain berjumpa pak Gubernur, sebelumnya kami juga sudah bersilturahmi dengan Kajati Kepri dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama. Semoga dengan pertemuan ini semakin meningkatkan kekompakan sesama pemangku kepentingan daerah dalam rangka menjaga satabilitas keamanan di daerah,” ucapnya. (ZS)

Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo, S.I.K., M.M. Lantik Kompol A.G Rambe Mendapat Kenaikan Pangkat Pengabdian

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Bintan – Mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian merupakan kebanggaan bagi personil Polri menjelang masa pensiun (Purna), itulah yang diterima oleh Kompol A.G Rambe yang mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian dari AKP menjadi Kompol, Peresmian pemakaian pangkat Kompol tersebut dilaksanakan upacara yang dipimpin oleh Kapolres Bintan di aula Sarja Arya Racana Polres Bintan pada Sabtu (4/2/2023).

Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo, S.I.K., M.M dalam amanatnya antara lain menyampaikan bahwa kenaikan pangkat penghargaan yang diberikan organisasi atas pengabdian, prestasi kinerja yang telah ditunjukan selama ini. Ujarnya.

“Kenaikan pangkat merupakan komulatif dari penilaian beberapa aspek seperti dedikasi, loyalitas, disiplin, tanggungjawab serta sikap perilaku yang tercela”, sambung Kapolres Bintan.

Masih kata AKBP Riky Iswoyo, S.I.K., M.M. kenaikan pangkat pengabdian bukanlah semata-mata suatu hak saja, akan tetapi juga sebagai penghargaan dari institusi Polri bagi yang memenuhi syarat kepada personil yang akan mengakhiri masa dinanya, oleh karena itu tempatkanlah diri dan hargai diri sendiri sebagai anggota Polri sesuai dengan jenjang kepangkatan yang ada dipundk karena itu merupakan sebagai sebuah cermin kualitas diri, dengan berkaca kepada kinerja yang ditunjukan Kompol A.G.Rambe diharapkan anggota Polres Bintan baik Perwira, Bintara dan PNS Polri dapat meneladani apa yang telah dilakukan dengan meminimalisir pelanggaran.

Diakhir amanatnya Kapolres Bintan menyampaikan kepada personil Polres Bintan laksanakan tugas Kepolisian yang telah diatur dalam Undang-Undang, dengan melaksanakan tugas dengan Ikhlas karena Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat, sebelum mengakhiri amanatnya Kapolres Bintan mengampaikan atas nama pribadi dan kesatuan mengucapkan selamat kepada Kompol A.G Rambe dengan telah diresmikannya pemakaian pangkat Kompol.(Red)

Gelar Wayang Kulit, Kapolri: Perkuat Sinergitas TNI-Polri dan Semakin Dekat dengan Masyarakat

KABARMASA.COM, Jakarta - Polri menggelar pagelaran budaya wayang kulit dengan Lakon Wahyu Makutharama, yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan seluruh Kepala Staf TNI, di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Februari 2023, malam. Sabtu (04/02/2023)

Sigit mengungkapkan, pagelaran wayang kulit ini merupakan bentuk kesepakatannya bersama dengan Panglima TNI dalam rangka menjaga serta melestarikan budaya asli Indonesia.

Kapolri dan Panglima TNI serta seluruh Kepala Staf sebelumnya ikut main dalam kegiatan wayang orang bertema "Pandawa Boyong" di TIM pada tanggal 15 Januari 2023 lalu.

"Jadi hari ini sesuai dengan kesepakatan Pak Panglima bahwa kita sepakat untuk terus Nguri-uri budoyo menjaga dan mengembangkan budaya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan pagelaran wayang orang bersama TNI-Polri di taman Ismail Marzuki," kata Sigit di Lapangan Bhayangkara Polri.

Selain merawat budaya asli Indonesia, Sigit menekankan, kegiatan ini diselenggarakan untuk semakin memantapkan sinergisitas dan soliditas antara TNI dan Polri.

"Kegiatan hari ini utamanya adalah melanjutkan kegiatan dalam rangka memperkuat soliditas TNI-Polri yang selama ini sudah terjalin dengan baik yang selama ini sudah kompak," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit menyebut, kegiatan ini juga sekaligus kesempatan untuk lebih mendekatkan diri antara TNI-Polri dengan seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia.

"Dan harapan kita tentunya soliditas TNI-Polri ini tentunya akan sangat bermanfaat dan juga kita harapkan dengan soliditas TNI-Polri hari ini kegiatan yang dihadiri oleh komunitas wayang, teman-teman dari Ormas, OKP dan pecinta budaya yang lain kita harapkan mendekatkan TNI-Polri dengan masyarakat," ucap Sigit.

Menurut Sigit, pagelaran budaya wayang kulit dengan Lakon Wahyu Makutharama, ini banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh masyarakat karena didalamnya mengandung ajaran Hastabrata, yakni soal mengajarkan tentang jiwa kepemimpinan.

"Masyarakat bersama pemimpinnya memiliki hubungan yang saling mendukung. Pemimpin bisa mengayomi rakyatnya. Demikian juga rakyat juga memahami apa yang menjadi tugas pemimpinnya," tutur Sigit.

Dengan lakon ini, Sigit berharap, dapat terbentuk karakter kepemimpinan yang terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tentunya akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat khususnya menghadapi tahun politik. Dimana kita selalu ingatkan setiap saat dengan Pak Panglima bahwa perbedaan pendapat boleh ada namun yang namanya persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga," papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menuturkan, dengan semakin kokohnya sinergitas TNI-Polri dan masyarakat, maka rasa persatuan dan kesatuan itu tidak akan goyah dengan segala bentuk tantangan dan rintangan yang ada.

"Dan tentunya harapan kita ini semuanya akan semakin meningkatkan soliditas dan semakin meningkatkan hubungan dan kedekatan antara TNI-Polri dan masyarakat, dan harapan kita ini semua akan membawa stabilitas kamtibmas stabilitas politik yang lebih baik," papar Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengapresiasi Kapolri yang telah merawat dan melanjutkan komitmen bersama dalam rangka merawat budaya asli Indonesia.

"Dan ini adalah wujud kelanjutan dari sinergitas TNI-Polri. Sinergitas tidak hanya menjaga kedaulatan dan keamanan negara saja. Juga menjaga kedaulatan budaya, wayang kulit adalah budaya asli Indonesia yang harus kita lestarikan," kata Yudo di kesempatan yang sama.(Red)

Kasus SIMRS BP Batam 2020 Surat permintaan klarifikasi Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri Belum di jawab Kejari Batam.

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Kota Batam - Surat permintaan klarifikasi tentang dugaan Korupsi SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 Tertangkap 12 Januari 2023 yang di kirim Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri tidak di respon kejaksaan negeri Batam.

Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, kepada beberapa media mengatakan, kita sudah berkirim surat kepada kejaksaan negeri Batam meminta klarifikasi hasil penyelidikan dan penyidikan kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020, dimana Kasus tersebut dari tahun 2021 di Lidik kejaksaan negeri Batam bersamaan dengan kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018. Sabtu (04/02/2023)

Mengingat Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 sudah ada tersangka dan sudah di tahan, sementara Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 tidak ada perkembangan, sebagai masyarakat dan kontrol sosial kita pertanyakan kepada kejaksaan negeri Batam.

Surat dengan nomor : 061/ LSM - Ormas/ Kepri / 1 / 2023 tertanggal 12 Januari 2023 telah di terima oleh kejaksaan negeri Batam.

Adapun surat tersebut kita tembuskan kepada kejaksaan tinggi kepri, kejaksaan agung muda pidana khusus, kejaksaan agung muda pengawasan dan Kepala Kejaksaan agung.

Kita masih menunggu jawaban dari kejaksaan negeri Batam, jika tidak ada jawaban maka kasus tersebut akan kita laporkan kepada kejaksaan agung, karena kita telah melampirkan data pendukung ujar Ismail.

Sebagai mana kita ketahui Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 sudah 2 orang ditahan sebagai tersangka, sedangkan kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 yang awalnya di lidik bersama - sama sampai saat ini tidak ada perkembangannya sedang kan kasus tersebut sangat jelas pelanggarannya anggaran sebesar Rp 1.260.000.000 tidak ditenderkan, namun dilakukan penunjukan langsung ( PL ), tentu melanggar Peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 perubahan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang dugaan Barang / jasa pemerintah.(Red)

Aliansi masyarakat terdampak industri akan gelar aksi unjuk rasa terhadap PT. LCI, ini Tuntutannya

RedaksiFebruary 03, 2023 2 comments

Surat pemberitahuan aksi dari Aliansi masyarakat terdampak industri

KABARMASA.COM, CILEGON, BANTEN- Unjuk rasa yang akan di gelar pada tanggal 7, 8, dan 9 Februari 2023 oleh kelompok organisasi masyarakat atau LSM masalah tanggungjawab sosial lingkungan masyarakat terhadap PT. Lotte Chemical Indonesia. Berdasarkan surat pemberitahuan kepada Kapolres Cilegon Cq. Kasat Intelkam tertanggal 26 Januari 2023. (04/02/2023).

Aliansi ini terdiri dari beberapa Ormas dan LSM antara lain Badan Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (LSM-BMPP) Ketua Deni Juweni, Laskar Pendekar Cilegon (LAPECI) Ketua Sanders P., Koalisi Ormas Peduli Industri (KOPI) Ketua Presidium Biyan Assaifie, Persatuan Masyarakat Asli Gusuran PMAG) Ketua Ust. Sunardi, Forum Banten Jaya (FORBAJA) Ketua Ulung HB., Pengawas Tenaga Kerja Asing (Petaka) Ketua Ahmad Yusdi, Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) Ketua TB Mulyadi Sanusi, dan Paguyuban Pedagang Ragemsari (Rawaarum, Gerem, Warnasari) Koordinator Thoyibah. Tembusan Komite Lotte Project, seluruh Ormas Aliansi masyarakat terdampak industri.

Para pimpinan Aliansi masyarakat terdampak industri

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan keluhan dari masyarakat serta temuan temuan dari Aliansi masyarakat terdampak industri, mereka menuntut sebagai berikut;

1. Pecat dan berhentikan Mr. Park Jae Hyun sebagai Humas, karena sering menimbulkan provokasi dan kegaduhan di masyarakat.

2. PT. LCI sebagai owner dari Line Project untuk membentuk program konsultan sosial bagi Maincontractor, dan Subcontractor, yang dimana program tersebut menggunakan SDM Lokal yang mampu melakukan pemetaan sosial, politik dan bisnis.

3. Membuka kesempatan seluas-luasnya dalam perekrutan tenaga kerja untuk SDM Lokal Cilegon baik itu untuk PT. LCI, Maincontractor dan seluruh Subcontractor.

4. Menginstruksikan kepada Maincontractor, seluruh Subcontractor, seluruh Supplier yang terlibat dalam line project untuk melakukan tanggungjawab sosial bagi lingkungan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditandatangani oleh Komite 3 Kelurahan.

5. Program UMKM ibu ibu pedagang sekitar project selama ini hanya janji janji saja tanpa realisasi.

Demikian tuntun dari Aliansi masyarakat terdampak industri, dimana mereka akan menggelar aksi unjuk rasa selama 3 hari berturut-turut, dari hari selasa, rabu, kamis, pada tanggal 07, 08, dan 09 Februari 2023 pukul 07.00 - 17.00 Wib di Gate Inoes dan Gate Osaka dengan jumlah masa 5.000 Orang.(Red)

Ketua Cabang SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia) Bursela

KABARMASA.COM, BURSELA - Ketua Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Bursela Randi latuconsina Mengapresiasi sekaligus mendukung Program Bupati Bursel dalam mempertahankan PTT (Pegawai Tidak Tetap /Honorer di buru selatan) Pekerjaan honorer atau PTT Merukan salah satu diantara pekerjaan mulia yang di tekuni oleh sebahagian masyarakat buru selatan.

Di andaranya dapat mengurangi angka pengagguran serta menciptakan stabilotas perekonomian di bursel, apalagi pegawai honorer bukan saja anak daerah namum banyak multi kultur yang mengadu nasip nya di buru selatan lewat menjadi pagawai PTT.

Seiring dengan inisiatif baik bupati buru selatan terkait mengipayakan untuk mempertahankan pegawai honorer dan juga memperjuangkan dampai menjadi Pegawai ASN (PNS & PT3K) hal ini harus diapresiasi dan di dukung.

“Selaku kaum muda dan kelompok Intelektual Organisasi SEMMI Cabang bursel lewat ketua umumnya randi latuconsina Mendukung penuh inisiatif baik bupati buru selatan tersebut”.

Pengahapusan pegawai homorer oleh mentri PAN RB di nilai terburu buru, Hal ini di karenakan Pemerimtah belum siap dalam meyediakan lapangan pekerjaan pengaganti untuk pegawai PTT yang sudah di pecat

Selanjutnya pemerintah harus memiliki kajian matang terkait nasip ribuan pegawai honorer yang sudah mengantungkan penghidupan pada pekerjaan, Ungkap Ketua Umum Randi.

Bahkan ada yang mereka suada puluhan tahun mengabdi namun belum juga di angkat menjadi pns atau P3K. Hal ini seiring dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) "bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Oleh nya lewat inisiatif baik bupati buru selatan ini Kami selaku kelompok intelektual yang tergabung dalam organisasi SEMMI Cabang Bursel mendukung sepehnuhya progaram Bupati Bursel dalam memperjuagkan nasip PTT di buru selatan (Red)

Siap Jalankan Tugas: Tim Satgas Stunting Provinsi Kepri Resmi Dikukuhkan pada Kegiatan, Pra-Rakerda Bangga Kencana BKKBN Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Tanjungpinang - Tim Satgas Stunting Provinsi Kepulaun Riau resmi di kukuhakan. Adapun pengukuhan Tim Satgas Stunting di adakan di Hotel CK Tanjungpinang pada Rabu, (02/02/23).

Kepala Satgas Stunting Provinsi Kepulauan Riau (KSPK) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) di kukuhkan langsung oleh Bapak Nopian Andusti, Deputi Bidang KSPK BKKBN RI.

Nopian Andusti juga turut mengucapkan selamat kepada Tim Satgas Stunting Provinsi Kepri yang baru saja di kukuhkan. “Selamat ya teman-teman semua, semoga bisa bekerja dengan penuh semangat," ucap Nopian Andusti.

Selain itu, Nopian Andusti juga berharap setelah di kukuhkan Satgas Stunting agar bisa menurunkan angka stunting yang ada di Prov Kepri.

"Semoga dengan hadirnya teman-teman bisa membantu menurunkan angka stunting di kepri" ujar Nopian Andusti. Perlu di ketahui, Satgas Stunting Prov Kepri yang terbentuk telah tersebar di 7 kab/kota.

Hal ini guna agar bisa membantu setiap masing-masing daerah untuk penurunan angka Stunting di masing-masing kab/kota.

Aditya Wira Pratomo selaku Koordinator Program Manager Satgas Stunting Provinsi Kepri berharap, dengan telah dikukuhkannya Tim Satgas Stunting 2023 diharapkan terbentuk komitmen dan koordinasi yang lebih efektif dalam menurunkan angka stunting di Kepri. (Red)

Usut Tuntas kasus penyalahgunaan Anggaran Bansos di kab. Bone Sulawesi Selatan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Untuk mengatasi kesenjangan Ekonomi maka pemerintah membuat suatu kebijakan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) bagi penduduk Indonesia. Program Bansos untuk rakyat Indonesia terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Jumat (03/02/2023)

Pemerintah Melalui kementerian Keuangan Republik Indonesian mengucurkan Anggaran Ratusan Triliun untuk Program Bantuan Sosial. Akan tetapi sangat disayangkan masih ada oknum-oknum di setiap daerah yang meraup keuntungan dari program tersebut.

Rabu, 1 Februari 2022 Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI), Gerakan Mahasiswa Jakarta (GMJ) dan Aliansi Mahasiswa Selamatkan Indonesia (AMSI) mengadakan konsolidasi membahas tentang Kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial di Kab. Bone Sulawesi Selatan

"Kasus korupsi pada program Bansos marak terjadi di Indonesia, Berdasarkan Investigasi dan monitoring yang kami lakukan bahwa di kab. Bone Sulawesi Selatan diduga ada praktek penyalahgunaan (Korupsi) bantuan sosial yg melibatkan SEKDA Kab Bone dan beberapa Anggota Dewan di Kab. Bone"

Ucap Ardi Usman

Didalam Konsolidasinya mereka yang tergabung dari 3 Lembaga akan mendatangi KPK RI dan Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Bansos di Bone.

"Senin 6 Februari yang akan datang kami akan melakukan Aksi Unjuk Rasa Sekaligus menyetor beberapa nama ke KPK RI dan MABES POLRI terkait kasus korupsi pada program Bansos di Kab. Bone Sulawesi Selatan. Tentunya kami sudah mengantongi Bukti dan tinggal diserahkan ke Lembaga Penegak Hukum untuk di tindak lanjuti" tegas Ardi Usman

Waktu di mintai keterangan melalui Chat WhatsApp, Ardi Usman menegaskan bahwa mereka sudah mengakomodir Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus untuk melakukan aksi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mabes Polri (Red)

RAKERDA: Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Apresiasi Angka Stunting Kepri Turun Signifikan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Tanjungpinang-Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dr. Hasto Wardoyo, mengapresiasi kinerja Provinsi Kepri yang angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 kembali mengalami penurunan.

Prevalensi stunting di Kepri berada di angka 15,4 persen, turun 2,2 persen dibanding tahun 2021 di angka 17,6 persen. Capaian ini menempatkan Kepri di posisi keempat provinsi dengan prevalensi stunting terendah setelah Bali, DKI Jakarta, dan Lampung.

"Kepri sungguh luar biasa karena angka stunting Kepri sudah mendekati nasional yang 14 persen, jadi Kepri masuk provinsi yang keren," kata Hasto Wardoyo pada Pembukaan Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana yang digelar BKKBN Provinsi Kepri di Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (02/03/2023)

Dalam rakerda tersebut, Hasto Wardoyo hadir langsung untuk memberikan sejumlah pengarahan terkait dengan peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.

Program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN. Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Hasto Wardoyo menyebutkan, BKKBN mempunyai dua tugas utama. Yang pertama adalah menjaga pertumbuhan penduduk seimbang, dan yang kedua mewujudkan keluarga berkualitas.

BKKBN telah melansir angka Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata perempuan Indonesia melahirkan anak berada pada rasio 2,1. Hal tersebut menunjukkkan pertumbuhan penduduk Indonesia terjaga dan tidak ada resesi seks seperti yang dialami di berbagai negara.

“Angka 2,1 berarti bahwa perempuan-perempuan hanya praktis melahirkan satu anak perempuan rata-rata sehingga pas sekali bahwa satu perempuan meninggal digantikan 1 perempuan yang lahir. Sehingga nanti akan berkesinambungan dan sustainability-nya tetap terjaga,” kata Hasto Wardoyo.

Hasto kemudian mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo telah menargetkan penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.

Selanjutnya, Hasto Wardoyo berharap kabupaten dan kota penyangga di Kepri yang jumlah penduduknya banyak seperti Batam dan Karimun harus bekerja keras menurunkan stunting agar menjadi bandul bagi provinsi maupun nasional.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersyukur meskipun Kepri adalah daerah kepulauan. Namun indikator makro di provinsi ini menunjukkan hasil yang bagus, salah satunya adalah angka stunting.

"Kalau indeks kesehatan menjadi salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia, maka stunting ini harus kita kejar agar tercapai seperti target presiden, tahun lalu masih 17 persen, tahun ini turun 2 persen," ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar mengaku akan menggandeng seluruh peremerintah kabupaten dan kota termasuk Forkopimda, BKKBN, TP-PKK, dan darma wanita untuk memastikan stunting di Kepri bisa terus menurun.

Pada kesempatan yang sama, BKKBN menyerahkan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana kepada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri. Kota Tanjungpinang mendapatkan Rp. 2,4 miliar, Kabupaten Natuna mendapatkan Rp 3,3 miliar, Kabupaten Karimun mendapatkan Rp Rp 3,6 miliar, Kabupaten Bintan mendapatkan Rp 3,1 miliar, Kabupaten Lingga mendapat Rp 3 miliar, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 2,1 miliar, dan Kota Batam mendapatkan Rp 9,2 miliar.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua BKKBN Provinsi Kepri Rohina, Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Danlantamal IV Batam Laksamana Pertama TNI Kemas M Ikhwan Madani, Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel Nav Arief Budiman, Walikota Tanjungpinang Hj Rahma, Bupati Natuna Wan Siswandi, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim. (Red-ZS)

Rutan Kelas I Jakarta Pusat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Jakarta Pusat melaksanakan Vaksin Booster Tahap II

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dalam mendukung Pemerintah Pusat untuk pemerataan vaksin booster COVID-19, Rutan Kelas I Jakarta Pusat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Jakarta Pusat melaksanakan Vaksin Booster Tahap II, Kamis (02/02). Bertempat di Ruang Kunjungan, vaksinasi berlangsung dalam waktu satu hari. Tenaga Medis Rutan Kelas I Jakarta Pusat dibantu dengan Puskesmas Cempaka Putih dalam pelaksanaan vaksinasi.

“Target saat ini warga binaan yang divaksin sebanyak 1.000 orang dengan memakai vaksin jenis pfizer,” terang Kepala Rutan, Fauzi Harahap.

Antusiasme warga binaan dalam mendapatkan vaksin tambahan kedua ini terlihat pada antrian pendaftaran yang panjang.

Kepala Rutan menegaskan pelaksanaan Vaksin Booster Tahap II ini bertujuan untuk menambah perlindungan tambahan bagi para WBP dalam ‘memerangi’ COVID-19. Pelaksanaan Vaksin Booster Tahap II hari ini berlangsung dengan aman dan kondusif.

Pancasila Sebagai Falsafah Politik Generasi Muda Untuk Kemajuan Bangsa dan Bernegara Serta Pelopor Perdamaian Dunia; Oleh M David Aqmal Wakil sekertaris Jendral Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ( PB HMI )

KABARMASA.COM, JAKARTA- Bangsa Indonesia di satukan dengan nafas falsafah Pancasila paska kemerdekaan di tahun 1945. Sebuah catatan penting dari WASEKJEN PB HMI Kakanda M David Akmal, (Kamis/02/2023).

" Pancasila adalah dasar kepribadian bangsa. Sebagai falsafah Indonesia maka semua kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mencerminkan nilai Pancasila, dan sebagai kepribadian bangsa maka semua sikap perilaku dan perbuatan warga Negara Indonesia harus merupakan implmentasi dari nilai-nilai pancasila. Pancasila berada dalam bingkai kebhinnekaan, artinya pancasila hidup dalam pluralitas bangsa Indonesia dari segi: agama, suku, budaya, dan bahasa. Pancasila hadir sebagai perekat dan pengikat kebhinnekaan Indonesia. Pancasila memiliki lima nilai, kelima nilai tersebut diambil dari nilai luhur nenek moyang kita. Nilai luhur ini telah menjadi budaya nenek moyang kita sehingga tercipta kehidupan yang damai, aman, nyaman, adil dan sejahtera meskipun pada saat itu berada dalam keterbatasan semuanya".

" Dengan mengimplementasikan nilai pancasila bangsa Indonesia memecahkan berbagai masalah yang dihadapi bangsa, termasuk di dalamnya berbagai masalah generasi muda. Kompleksnya persoalan yang dihadapi generasi muda diantaranya: masalah pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, pergaulan, serta keagamaan. Pokok masalah yang dirumuskan adalah Strategi membangun generasi muda berkarakter beretika pancasila dalam kebhinekaan dalam kerangka NKRI?

Tujuan mendeskripsikan strategi membangun generasi muda yang berkarakter dan beretika pancasila dalam kerangka NKRI. Pancasila dianggap sebagai suatu nilai luhur yang harus diimplementasikan. Harus kita sadari bahwa pembangunan karakter bangsa bukan sebatas tindakan sederhana dan mudah dilaksanakan. Oleh karena itu Pancasila yang mampu menjadi penyaring (filter) terhadap pengaruh negatif, yang tidak atau kurang sesuai dengan nilai luhur yang didukung oleh masyarakat Indonesia Karakter dari setiap pribadi akan berakumulasi menjadi karakter masyarakat dan pada akhirnya menjadi karakter bangsa".

" Untuk kemajuan bangsa Indonesia, diperlukan karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi IPTEK berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai dari lima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Bangsa yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah bentuk kesadaran dan perilaku iman dan takwa serta akhlak mulia sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Bangsa yang Menjunjung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi kemanusian yang adil dan beradab diwujudkan dalam perilaku menghargai dan menghormati antarwarga negara sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Bangsa yang Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, adalah bangsa yang memiliki komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik bangsa Indonesia.

Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sikap dan perilaku demokratis yang dilandasi nilai dan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan karakteristik pribadi warga negara Indonesia".(Red)

Kapolda Kepri Visit ke Beberapa Media di Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU Kota Batam - Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., didampingi Dirreskrimum Polda Kepri, Dirreskrimsus Polda Kepri, Dirpolairud Polda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri diwakili oleh PS. Paur 1 Subbid Penmas Bidhumas Polda Kepri dan Kapolresta Barelang melaksanakan visit media ke Kantor Media Massa Posmetro Batam dan Gedung Graha Pena Batam Centre Kota Batam, Kamis (02/02/2023).

Kunjungan pertama Kapolda Kepri beserta rombongan menyambangi Kantor Media Massa Posmetro Batam. “Kedatangan rombongan Kapolda Kepri tersebut disambut dengan hangat oleh Dirut Posmetro Batam Bapak Hariyanto berserta staf”.

Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., dalam sambutannya mengatakan, kegiatan visit media ini dalam rangka menjalin silaturahmi antara Polda Kepri dan Posmetro Batam. Media merupakan mitra strategis Polri dalam menjalankan tugas dan fungsi Polri di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui publikasi.

“Semoga sinergisitas antara Polri khususnya di wilayah Polda Kepri tetap terjaga dengan baik,” tutur Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si,.

Dirut Posmetro Batam Bapak Hariyanto menyampaikan sangat merespon baik atas kehadiran Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., beserta rombongan ke Kantor Posmetro Batam.

“Kegiatan ini mudah-mudahan bisa ditiru dan dijadikan contoh oleh Polda-Polda lainnya, sehingga dengan adanya kegiatan visit media seperti ini, terjalin sinergitas media dan Kepolisian, dan outputnya mampu memberikan informasi yang secara detail dan Real Time,” ujar Dirut Posmetro Batam Bapak Hariyanto.

Selanjutnya Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., beserta rombongan menuju ke Gedung Graha Pena Batam Centre Kota Batam, untuk mengunjungi Batam TV dan Batam Pos. Pada kesempatan tersebut Kapolda Kepri mengucapkan terima kasih kepada awak media Batam TV dan Batam Pos karena selama ini sudah mendukung dan menjadi mitra kami Polda Kepri. Kami berharap kedepannya kita bisa semakin mempererat hubungan silahturahmi kita dengan baik dan saling bekerja sama dengan baik.

“Untuk mempersiapkan tahun 2024, karena di tahun 2023 ini sudah mulai membahas tentang eksekutif dan legislatif menuju tahun 2024 maka kami sangat membutuhkan media untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam penyajian sebuah berita agar tetap berimbang dan dalam keadaan yang kondusif.”

Sementara itu, Pimred Batam TV Bapak Sularno menyampaikan semoga kunjungan pada hari ini bisa menjadi alat untuk bermitra antara Jajaran Polda Kepri dengan Batam TV dan semakin memupuk rasa persaudaraan antara Polda Kepri dengan Batam TV.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Batam Pos Bapak Anthon Joy Nahampun juga menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa bangga atas kunjungan dari bapak Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., beserta rombongan.

Besar harapan, silaturahmi dan kerja sama ini dapat terus terjalin agar terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan damai serta dapat mengedukasi masyarakat,” ujar Direktur Batam Pos Bapak Anthon Joy Nahampun.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., para pimpinan media dari Posmetro Batam, Batam Pos dan Batam TV serta perwakilan dari Pejabat Utama Polda Kepri.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian cenderamata berupa pelakat yang diberikan oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., kepada Posmetro Batam, Batam TV dan Batam Pos, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. (Red/ZS)

Kunker Ke Kepri, Mendes PDTT Abdul Halim Wisata Religi Ke Pulau Penyengat “Naik Motor”

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Disela-sela kunjungan Kerjanya ke Provinsi Kepulauan Riau yang cukup padat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) H. Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim didampingi Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dan Jajarannya melakukan wisata Religi ke Pulau Penyengat, Kamis (02/02/2023).

Menapaki pulau istimewa ini, Mendes PDTT Gus Halim beserta Gubernur Ansar Ahmad dan Jajarannya terlebih dahulu melakukan shalat Dhuha di Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Usai menunaikan shalat Dhuha rombongan disuguhi makanan khas tanah Melayu yaitu nasi dagang dan telur rebus.

Kemudian, dilanjutkan dengan mengunjungi kompleks makam Pahlawan Nasional Raja Haji Fisabilillah. Setelah itu, Gus Halim dan Gubernur Ansar langsung bergegas ke Kompleks makam Raja Hamidah/ Engku Puteri Hamidah dan makam Pahlawan Nasional Raja Ali Haji. Sesampainya di 3 makam Pahlawan Nasional itu Mendes PDTT dan Gubernur Ansar menyempatkan mengirim doa.

Gus Halim usai berkeliling pulau penyengat mengatakan, dirinya merasa senang karena sudah mengunjungi Pulau Penyengat di dalam jadwal yang sangat padat pada acara Peringatan Hari BUMDesa tingkat Nasional di Bintan. Ia menyebutkan bahwa sudah 7 tahun sejak ia terakhir kali mengunjungi pulau Religi ini.

"Iya sudah 7 tahun terakhir kali saya mengunjungi Pulau Penyengat, saya merasa berbeda saat kunjungan terakhir saya itu. Saat ini pulau penyengat terlihat lebih rapi, jalan-jalannya terlihat rapi karena sudah diperbaiki dan Masjid Raya Sultan Riau Penyengat juga tampak cantik karena usai di Revitalisasi, saya mengucapkan terimakasih karena Gubernur Ansar pada tahun 2022 lalu sudah merevitalisasi pulau penyengat ," ungkapnya.

Selanjutnya, Gus Halim berharap masyarakat Kepri untuk dapat bersama-sama menjaga kelestarian budaya di Pulau Penyengat.

"Menjaga kelestarian budaya merupakan suatu hal yang wajib kita lakukan, dengan mengenalkan peninggalan budaya asli daerah kepada masyarakat luar maka kebudayaan tersebut akan terus terjaga dengan baik dan tidak hilang ditelan kemajuan zaman," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Ansar meyakini dengan semakin indah dan cantiknya pulau Penyengat akan menambah jumlah kunjungan wisatawan ke pulau Penyengat. Sehingga membuat masyarakat Penyengat yang notabene membawa pompong penumpang, ojek motor Penyengat dan pedagang makanan dan minuman serta pengusaha kuliner dapat meningkatkan ekonominya.

"Kami harap Pulau Penyengat ramai dikunjungi oleh wisatawan nusantara dan manca negara dan semakin menjadi destinasi wisata sejarah religi bagi masyarakat di Provinsi Kepri khususnya masyarakat Kita Tanjungpinang," jelas Gubernur Ansar. (ZS)

BEM UNKRIS Melakukan Audiensi Bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

RedaksiFebruary 01, 2023 No comments

KABARMASA.COM, JAKARTA- Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), T.R. Fahsul Falah, menerima kunjungan audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Krisna Dwipayana, Selasa (31/1/2023).

Pier Lailossa selaku Presiden BEM Universitas Krisna Dwipayana menyampaikan maksud dan tujuannya berkunjung yaitu dalam rangka menjalin silaturahmi dan membangun sinergitas kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bisa dipelajari oleh mahasiswa dalam sisi kualitas penyelenggaraan pemerintahannya.

Kami berharap melalui kunjungan ini mendapatkan gambaran skema kinerja pemerintahan dalam negeri melalui BPSDM Kemendagri untuk dapat mempersiapkan para mahasiswa siap ke dalam dunia kerja dan mengelola sumber daya manusia yang baik,” ujar Pier.

Sementara itu dalam sambutan singkatnya T.R Fahsul Falah menyambut baik kedatangan dari pengurus BEM Universitas Krisna Dwipayana dan berharap memperoleh manfaat dari hasil diskusi dengan tim BPSDM Kemendagri sehingga tujuan kedatangan dapat terpenuhi.

“Saya mengapresiasi atas kehadiran BEM Universitas Krisna Dwipayana yang telah hadir di BPSDM Kemendagri, pada prinsipnya menyambut baik dan dengan senang hati membantu hal-hal yang dibutuhkan rekan-rekan mahasiswa dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia yang hebat,” jelas T.R Fahsul Falah.

Lebih lanjut, T.R Fahsul Falah menjelaskan program-program di lingkungan BPSDM Kemendagri sebagai gambaran yang dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk dikerjasamakan dan memperoleh manfaat bersama dan memperoleh peningkatan kapasitas melalui kegiatan diskusi, pemagangan, menjadi narasumber bersama dan semua gratis, pungkasnya.(Red)

Mendes PDTT dan Anggota Komisi IX DPR RI datang ke Kepri (Kunker)

RedaksiFebruary 01, 2023 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad kebanjiran tamu dari pusat. Diantara tetamu yang hadir, Ansar berkesemoatan menyambut langsung kedatangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) H. Abdul Halim Iskandar di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Rabu (01/02/2023).

Di saat yang sama, Ansar juga menyambut kedatangan rombongan kunker Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepri. Rombongan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi IX DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh dari fraksi PKB bersama dengan 15 anggota lainnya dari fraksi Golkar, PDIP, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan PPP.

Tampak ikut serta menyambut kedatangan rombongan yaitu Direktur jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Forkompinda Provinsi Kepri, Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Bupati Bintan Roby Kurniawan, dan Forkopimda Kota Tanjungpinang.

Sebagai informasi, Sesuai Keputusan Mendes PDTT Nomor 110 tahun 2022 pelaksanaan Peringatan Hari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tingkat Nasional akan digelar untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Februari 2023 dengan Provinsi Kepri sebagai tuan rumah.

Usai penyambutan secara simbolis dengan pemasangan tanjak oleh Gubernur Ansar kepada Mendes PDTT sebagai ucapan selamat datang di bunda tanah melayu Kepri, Rombongan Mendes PDTT melanjutkan perjalanan ke Venue Acara BUMDesa di Bintan.

Direncanakan hari ini tanggal (01/02), Mendes PDTT A. Halim Iskandar akan melakukan kegiatan Sarasehan dan Rapat Koordinasi BUMDesa di Bintan Agro, dan esok hari, Kamis (02/02) akan melakukan pembukaan Bazaar dan Pasar Murah, Jalan Sehat dan Senam, Peresmian Hari Padat Karya Tunai Desa, serta Pesta Rakyat. Terakhir akan dilaksanakan penutupan Baazar dan BUMDesa pada Jum'at (03/02) mendatang.

Sementara itu, Rencananya hari ini, Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI akan mengunjungi Kota Tanjungpinang terkait Pengawasan Peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dilanjutkan pada 02 hingga 04 Februari di Kota Batam dengan agenda kegiatan Pengawasan Percepatan Pencegahan Stunting. (Red)

Bongkar mafia tambang yang terlibat dalam Pt Maesa Optimalah Mineral (mom) di duga kuat ada Keterlibatan Para Petinggi Negri Ada Istri Jenderal Polisi, Politikus Senayan Hingga Anak Wakil Presiden

KABARMASA.COM, JAKARTA – Laskar muda nkri gelar aksi unjuk rasa depan mabes polri, dan juga istana negara terkait dengan adanya dugaan tambang ilegal yang di dekingi para petinggi negri pada rabu 1 februari 2023.

Ada sejumlah info bahkan ada yang memberikan informasi kepemilikannya perusahaan PT Maesa Optimalah Mineral (MOM) di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Soal kesimpang siuran kepemilikan perusahaan tersebut, di duga kuat PT MOM ada keterlibatan para petinggi negri ada istri jenderal polisi, politikus senayan hingga anak wakil presiden ma’ruf amin.

Aktitas Pertambangan di wilayah Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak ada henti-hentinya disoroti karena beberapa dugaan pelanggaran yang tidak sesuai mekanisme perundangan - undangan.

Dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Maesa Optimalah Mineral (MOM). Di duga ada pihak yan membackup PT MOM sehingga dapat berjalan lancar secara operasional.

Di ketahui PT. MOM seluas 1.056,38 Ha tidak memiliki izin Untuk diketahui bahwa dari luasan keseluruhan wilayah IUP PT MOM keseluruhannya belum layak untuk dilakukan penambangan karena masih berstatus Kawasan Hutan Lindung dan sebagian berstatus HPK, dimana Proses IPPKH-nya dan permohonan penurusan statusnya masih dalam proses pengurusan.

PT Maesa Optimala Mineral (MOM) adalah salah Satu IUP yang berada di blok Morombo pantai Lasolo Kepulauan Konawe Utara sesuai SK 784/ DPMPTSP/XII/2020 dengan luasan IUP 1.056,38.(ha). Dan aktivitas pertambangan di IUP PT MOM seharusnya tidak di perkenankan melakukan aktivitas pertambangan dulu sebelum RencanaKerja Dan Anggaran Belanja (RKAB) untuk tahun 2022 diterima dan status dari kawasan hutan dalam IUPnya mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).Karena disana terdaftar kawasan Hutan Lindung (HL) sesuai SK Menhut No 465/-11/2011.

Di duga beberapa kegiatan di PT.MOM tidak mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemilik IUP dalam hal ini PT MOM sehingga kegiatan pertambangan di IUP PT Mom tidak mempunyai dasar dan ada upaya melawan hukum serta pemilik IUP kami juga berharap aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan Investigasi, dan juga memberikan sanksi tegas kepada para pihak yang terindikasi membackup PT.MOM.

SEMMI Kukar Mengutuk Keras Rasmus Paludan Atas Tindakan Pembakaran Al Qur'an di Swedia

KABARMASA.COM, KALIMANTAN - Kutai Kartanegara - Ketua Pengurus Cabang (PC) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Hasran mengatakan kecewa atas adanya aksi tersebut. Dia meminta pemerintah Indonesia memastikan hal tersebut Harus Ada Hukuman bagi Rasmus Sebagai Efek jera. Rabu (01/02/2023)

”Ini merupakan suatu bentuk Pembungkaman apabila pemerinta indonesia Tidak menyikapi apa yang telah terjadi di Swedia”

Paludan menuai kecaman keras setelah melakukan aksi pembakaran Al-Qur'an dalam unjuk rasa yang digelar di berbagai Negara, kami juga meminta Agar Pemerintah Berkordinasi dengan Dubes Swedia Agar di berikan Hukuman yang adil agar nantinya tidak memberikan aksi aksi yang berkelanjutan

Ketua PC SEMMI Hasran menyampaikan hal ini Menuai kemarahan umat islam dan dunia Islam setelah melakukan aksi pembakaran Al-Qur'an dalam unjuk rasa di Swedia pada 21 Januari lalu. “Kecaman Indonesia hingga Dunia ke Pembakar Al-Qur'an Rasmus Paludan”

Dia kembali melakukan aksi serupa di dekat sebuah masjid dan di luar gedung Kedutaan Besar Turki di Kopenhagen, Denmark, pada Jumat (27/1) waktu setempat. Saat membakar Al-Qur'an, Paludan mengenakan helm pelindung ini adalah bentuk kriminal dimana Al Qur'an adalah kitab suci umat islam.

Dengan ini Kami Mengutuk Keras Aksi yang di lakukan oleh Rasmus paludan dan di berikan hukuman yang Adil juga di tindak tegas secara hukum, agar di berikan efek jerah oleh pelaku(ZS)

Bersama Ali Mazi, Gubernur Ansar Jadi Pembicara di FGD Forum Daerah Kepulauan: Untuk Memantapkan Arah RUU Daerah Kepulauan, Upaya Memperpendek Jurang Kemiskinan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menjadi pembicara dalam Dialog Forum Daerah Kepulauan Tahun 2023 dengan Agenda "Upaya Percepatan Pengembangan Daerah Kepulauan dan Payung Hukum mengenai Daerah Kepulauan" di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (31/02/2023).

Dialog yang diselenggarakan oleh PT. Tempo Inti Media Tbk. bersama Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan ini mengerucutkan opsi dan sikap para pemimpin daerah kepulauan atas RUU Daerah Kepulauan. Dimana DPR RI menyetujui 39 rancangan undang-undang masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Satu dari 39 RUU itu adalah RUU Daerah Kepulauan.

Dialog juga menghadirkan beberapa Gubernur Anggota BKS Provinsi Kepulauan seperti Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga Ketua BKS Provinsi Kepulauan Ali Mazi, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Pj. Gubernur Bangka Belitung dan Direktur Utama Tempo Media Grup Arif Zulkifli. Acara juga diisi dengan diskusi panel yang diisi oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, akademisi dari bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Ekonomi, bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Pemerintahan, dan bidang Otonomi Daerah.

Sebagai informasi, anggota BKS Daerah Kepulauan terdiri atas 8 provinsi di antaranya provinsi berciri kepulauan, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. BKS dibentuk sebagai upaya percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan yang rekam jejaknya telah berlangsung selama 18 tahun, sejak tahun 2015.

Gubernur Ansar dalam pemaparannya menjelaskan urgensi dalam percepatan pengesahan RUU tersebut dengan menggambarkan betapa sulitnya membangun kesejahteraan di Provinsi Kepulauan.

"Masing-masing provinsi kepulauan karakteristik dan kondisinya sama. Kita menggunakan kebijakan 'tight money policy' pun belum cukup untuk pemerataan pembangunan. Oleh karena itu tingkat kesenjangan sangat tinggi. Contohnya di Kepri, kesenjangan di Natuna dengan wilayah Batam atau Bintan yang investasinya begitu besar sangat tinggi" ujar Gubernur Ansar.

Untuk itu, Gubernur Ansar menegaskan RUU Daerah Kepulauan Harus secara serius mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya tidak ada kata lain untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan harus didukung fiskal yang lebih kuat.

"Kita perlu meyakinkan pemerintah pusat melalui kementerian sampai Presiden bahwa RUU ini tidak membebani pemerintah, namun justru menunjukkan negara hadir sampai ke daerah kepulauan. Ini akan membentuk sense of belonging anak-anak bangsa untuk menjaga perbatasan" kata Gubernur Ansar.

Usai acara, Gubernur menyimpulkan langkah konkrit BKS Provinsi Kepulauan sudah mengkerucut. Menurutnya saat ini langkah yang diperlukan yaitu melengkapi referensi-referensi penting untuk meyakinkan pemerintah pusat, sinkronisasi dengan UU lain, kemudian fleksibilitas angka yang diusulkan dalam RUU yang disesuaikan dengan kondisi APBN saat ini, dan komunikasi politik dengan DPR RI.

"Mudah-mudahan ini segera terwujud. Kita tidak ingin provinsi-provinsi kepulauan ini suatu saat di declare sebagai Provinsi penyumbang angka kemiskinan tertinggi, penyumbang IPM yang terendah, dan indikator-indikator lainnya menunjukkan kesenjangan daerah kepulauan" tutupnya.

Sementara itu, dalam diskusi panel, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Rokhmin Dahuri memaparkan, selain Kepulauan Riau dibawah kepemimpinan Gubernur Ansar, yang kinerja pembangunannya, seperti PDRB ADHK per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya cukup tinggi, secara umum kinerja pembangunan 8 Provinsi anggota BKS Provinsi Kepulauan masih dibawah kinerja nasional.

"Untuk itu jika RUU Daerah Kepulauan ini dapat segera disahkan, kita dapat mencontoh negara Qatar yang dapat memaksimalkan berbagai potensi termasuk sumber daya alamnya. Contohnya potensi gas alam Natuna yang begitu besar dapat dimaksimalkan itu" ungkap Rokhmin. (ZS)

Lahan Basah ditempat yang “Katanya” Tenang (Ada Apa Kulon Progo?)

KABARMASA.COM, Yogyakarta - Kulonprogo - Menilik situasi Kabupaten Kulon Progo yang terlihat baik baik saja justru malah menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan dibenak para pemuda Kulon Progo sehingga pertanyaan “Ada Apa Kulon Progo” menjadi relevan, hal ini dikarenakan banyak sekali kebijakan yang patut dipertanyakan untuk apa dan untuk siapa, bahkan ada beberapa kebijakan yang oleh para pemuda dinilai kurang efektif dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Selasa (31/01/2023)

Aliansi Pemuda Peduli Kulon Progo (APPKP) sendiri merupakan aliansi yang terdiri dari pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang berkumpul dan berdiskusi karena memiliki kerisauan yang sama terkait kebijakan kebijakan yang berada di Kabupaten Kulon Progo.

Aliansi ini hadir sebagai wadah penyambung silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah, supaya lebih banyak aspirasi yang didengarkan, sehingga harapan kita kedepannya kebijakan yang dibuat bisa lebih mensejahterakan rakyat dan membuktikan bahwa slogan “Bela Beli Kulon Progo” bisa menjadi salah satu pemantik untuk menjadikan Kulon Progo menjadi kabupaten yang “Gemah Ripah Loh Jinawi” dan jauh dari kata korupsi.

Aliansi Pemuda Peduli Kulon Progo ini merupakan perkumpulan pemuda Kulon Progo yang memiliki kerisauan yang sama terkait masih banyaknya kebijakan yang harus diperbaiki mulai dari sektor pengembangan ekonomi lokal yang mulai diabaikan, kemudian sektor pariwisata yang sebenarnya berpotensi namun nyaris mati karena kurangnya keberlanjutan dalam pengelolaaan, pengalihfungsian lahan pertanian yang sekarang banyak disulap menjadi café dan rumah makan, dan juga ketidak berpihakan pemerintah kepada para petani yang mengakibatkan petani miskin yang selama ini tidak mendapatkan dukungan semakin terpinggirkan.

“Aliansi Pemuda Peduli Kulon Progo juga menyoroti terkait kelanjutan pembayaran ganti rugi untuk lahan proyek JJLS Congot-Ngremang yang belum juga diselesaikan”.

Aliansi Pemuda Peduli Kulon Progo berpesan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih memperhatikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada, karena sepangamatan kami banyak kebijakan yang hanya berpihak kepada oknum-oknum tertentu yang mempunyai kuasa (DPRD) dan elit-elit tertentu, untuk itulah kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kulon Progo untuk bersama sama mengawasi setiap kebijakan yang ada supaya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat secara menyeluruh, mengingat Kabupaten Kulon Progo masi tinggi angka kemiskiannya bahkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Besar harapan kami gerakan ini dapat membangun Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih berkembang lagi bersama masyarakat”.

Setelah berdiskusi dan mengkaji Bersama-sama para pemuda Kabupaten Kulon Progo yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Kulon Progo (APPKP) menyatakan:

1. Menuntut Pemerintah daerah terutama Pj. Bupati Kulon (Bapak Drs. Tri Saktiyana, M.Si) segera mendesak Dinas PUPESDM DIY untuk menyegerakan pembayaran terkait ganti rugi proyek JJLS kepada warga yang terdampak.

2. Menuntut Pemerintah Daerah terutama Dinas Pariwisata untuk melakukan keberlanjutan dalam merawat dan mengelola pariwisata supaya eksistensinya tetap ada bukan hanya menjadi gebyar sesaat.

3. Menuntut pemerintah daerah terutama Dinas Pertanian dan Pangan untuk merealisasikan perbaikan masalah penyaluran pupuk subsidi

4. Menuntut pemerintah daerah terutama Dinas Pertanian dan Pangan untuk mencarikan solusi terkait pendistribusian dan penjualan hasil panen dari petani

5. Menuntut pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar terkait banyaknya lahan yang dialihfungsikan menjadi café dan rumah makan di Kepanewonan Nanggulan.

6. Menuntut pemerintah daerah untuk membuat industri pengolahan dan pemberdayaan masyarakat.

7. Menghimbau dan mengajak kepada seluruh pelajar, pemuda, mahasiswa, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, jurnalis, buruh, tani, dan semua elemen masyarakat yang berada di Kulon Progo untuk saling bahu membahu mengawasi dan mengawal berbagai kebijakan yang ada di Kulon Progo.(ZS)

Struktur Kepengurusan DPD PWMOI Kota Batam Telah Terbentuk dan Siap Untuk Dilantik