Sambut Tahun Baru Imlek 2574 (Kelinci Air) di Kota Lama Tanjungpinang, Ansar Tegaskan Toleransi Beragama di Kepri Sudah Tertanam Kuat

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad ikut memeriahkan penyambutan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili – 2023 di Pelataran Jalan Merdeka, Tanjungpinang, Jum'at (20/01/2023). 

“Ribuan masyarakat Tanjungpinang tumpah ruah menyaksikan kemeriahan pergantian Tahun Baru Imlek tersebut”. 

Masyarakat yang memadati pelataran jalan Merdeka nyatanya tidak hanya warga Tionghoa semata, tetapi juga masyarakat dari berbagai suku. Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam sambutannya mengaku  bersyukur melihat bagaimana membaurnya masyarakat dalam satu rasa toleransi dan tenggang rasa antar umat beragama, antar suku, budaya dan status sosial. 

“Masyarakat Provinsi Kepri telah membuktikan, bahwa di setiap perayaan hari besar agama kita bisa saling menghargai tanpa memandang suku dan agama, ini bukti bagaimana toleransi dan moderasi beragama di Kepri sudah tertanam kuat sejauh ini,” ujar Gubernur Ansar. 

Tingginya toleransi dibuktikan juga dengan Provinsi Kepri yang menjadi provinsi dengan moderasi beragama tertinggi di Pulau Sumatera dan beraad diperingkat 9 secara nasional. 

"Kita semua harus terus mempertahankan kekuatan toleransi ini, karena dengan hal itulah kita bisa kompak bersama membangun Kepri ini menjadi lebih baik lagi," kata Gubernur Ansar. 

Dirinya pun mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk mendukung pembangunan yang sedang dikerjakan Pemerintah Provinsi Kepri, khususnya untuk kota Tanjungpinang. Gubernur Ansar menyebutkan revitalisasi kota lama di Jalan Merdeka Tanjungpinang adalah upayanya untuk mempercantik kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepri. 

"Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepri sudah sepatutnya memiliki aksesoris-aksesoris yang menunjukkan statusnya," ucapnya. 

Kota Tanjungpinang memang terus dibenahi Pemerintah Provinsi Kepri, diantaranya penataan median jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah, pembangunan flyover simpang Ramayana, revitalisasi Pulau Penyengat, dan revitalisasi Akau Potong Lembu. 

Gubernur Ansar Ahmad pun menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang turut bekerjasama membenahi Kota Tanjungpinang. Dirinya menuturkan butuh sinergi antar pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di Kota Tanjungpinang. 

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Ansar bersama Forkopimda Kepri turut memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada sejumlah warga. Penyambutan Tahun Baru Imlek ditutup dengan atraksi barongsai dan kembang api. 

Turut hadir dalam penyambutan Tahun Baru Imlek yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Gerry Yasid, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Danrem 033/WP Brigjen TNI Yudi Yulistianto, Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, dan Anggota DPRD Provinsi Kepri Bobby Jayanto, Rudi Chua, dan Lis Darmansyah. (ZS)

Share:

Read More

PRESMA BEM KM UMRAH DKP Provinsi banyak Suburkan Mafia Perikanan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Menjelang 2 Tahun Pemerintahan Gubernur  dan Wakil Gubernur Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, visi misi tentang kemaritiman hari ini tidak terakomodir dengan baik. Dinas Kelautan Perikanan yang menjadi harapan untuk  memberantas kesulitan nelayan malah tidak sesuai harapan. Mereka menilai sistem yang dibangun didalam DKP dan oknum didalam sistem saat ini dinilai telah menyuburkan praktik mafia perikanan. Minggu (22/01/203)

“Sistem pembagian bbm bersubsidi yang sudah diatur di Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang pendistribusian BBM Bersubsidi telah mengatur dengan jelas peruntukkan nya.  DKP Provinsi saat ini lebih berpihak pemilik modal dibandingkan nelayan - nelayan kecil dan memberi celah kolusi antara pengusaha dan penguasa,” kata Alfian

Dalam praktiknya, pemberian BBM bersubsidi yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yakni Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat  rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan. 

Berdasarkan informasi yang di peroleh, Diduga daerah pelantar 1 gudang ikan asia’ ada sekitar 11 Kapal Cumi Berukuran Besar yang tiap bulannya mendapatkan Rekomendasi BBM dari DKP Kepri sebesar 15 Ton/kapal/bulan. 

Kemudian Di daerah kampung bugis di duga di gudang ikan apit terdapat 5 kapal ikan lingkong berukuran besar yang juga mendapatkan rekomendasi BBM Subsidi dri DKP Kepri sebesar 15 Ton/kapal/bulan.

artinya utk 16 kapal Cumi & lingkong ini saja menghabiskan 240 Ton/bulan, Hal ini sudah melanggar Perpres 191 Tahun 2014 dan dampaknya membuat nelayan-nelayan kecil yang ada di ibukota provinsi kepri ini tidak kebagian BBM, sering kali habis untuk pengusaha besar, sehingga nelayan  kecil kita semakin hari semakin susah. 

Sementara itu kejadian ini bukan malah ditanggapi Dinas Kelauatan Perikan Provinsi, Kepala dinas DKP Arif Fadillah lari dari masalah dengan memblokir komunikasi kami yang meminta dibuka kan data dan dicari jalan keluar masalah ini. Dan DKP Terkesan menutup nutupi dan menghalangi, serta ada beberapa berita kami yang di 404. 

Alfian mengatakan, jika ini terus dibiarkan maka pemerintah provinsi lebih mementingkan pemilik modal. “Itu sebuah ironi. Di sisi lain nelayan membutuhkan yang sekarang harga bbm tinggi, keterbatasan akses dan kesulitan. pemerintah dan pengusaha berpesta pora dengan uang rakyat,” katanya

Ia juga menilai, Gubernur dan Kapolda Harus Mengevaluasi DKP Provinsi secara menyeluruh dan meminta Pihak Kepolisian untuk segera menjadikan atensi besar, karena sudah jelas Polri telah bekerjasama bersama BPH Migas untuk memberantas mafia BBM Bersubsidi. dan Komitmen Kapolri dalam hal mengawasi APBN dan APBD. (ZS)

Share:

Read More

Ust ABDURAHMAN HUMAIDAN: Dulu Anti Pancasila sekarang cinta NKRI

Ket: Uztads Abdurrahman pada saat memberikan Ceramah Agama

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Mantan narapidana kasus terorisme asal Kota Palu Abdurrahman Humaidan berbagi cerita terkait keterlibatannya dalam kelompok radikal.

Ditemui saat selesai melaksanakan sholat Isya, Ustadz Abdurrahman Humaidan atau biasa di panggil Abu Asbal berbicara terkait pengalaman keterlibatannya dalam jaringan kelompok radikal dan teroris.“Hingga dirinya ditangkap oleh tim Detasemen Khusus 88 anti teror. Sabtu (21/01/2023)

Ustadz Abdurrahman Humaidan bercerita keterlibatannya menjadi teroris akibat pemahaman agama yang sempit. Ditambah lagi referensi dan berada di lingkungan yang salah. Akibatnya dirinya gampang terpapar paham radikal.

“Ketika itu saya berfikir paham Pancasila tak sesuai dengan Al-Quran dan Hadits, dogma itu muncul akibat pemahaman agama yang dangkal, namun kini saya sudah sepenuhnya sadar, Pancasila sudah sesuai dengan Indonesia dengan beragam suku dan agama,” paparnya.

Setelah selesai menjalani hukuman penjara di Lapas Nusa Kambangan Kab. Cilacap kini dirinya bergabung dengan Yayasan Pelita Umat dan dirinya menduduki jabatan sebagai Sekretaris,namun bukan lagi sebagai Sekretaris JAD seperti sebelumnya.

Saat ini Ustad Abu Uswal juga membuka kelas Bahasa Turki secara Online, dan kelas Bahasa Arab di Masjid At-Taqwa RQIS Tinggede.

Sekitar 10 orang masyarakat yang mengikuti kelas Bahasa Arab tersebut yang diadakan setiap hari Kamis setelah pelaksanaan Shalat Magrib dan dilanjutkan setelah Shalat Isha.

Ustad Abu Asbal yang sudah ikrar setia NKRI tersebut, mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyebarkan pemahaman radikal ditengah-tengah masyarakat ataupun kepada peserta didik kelas Bahasa Arab yang dibawakan-nya. Karena dirinya telah mengetahui kesalahan yang telah dilakukan pada waktu sebelumnya ketika dirinya bergabung dalam organisasi teroris.

Baginya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati. Dia sepenuhnya sadar dan berkomitmen kembali ke Ibu Pertiwi.(Redaksi)

Share:

Read More

Polisi Acungkan Jari Tengah ke Pengawal Ambulans Bakal Disanksi!

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kasus polisi acungkan jari tengah ke pengawal ambulans di Tebet, Jakarta Selatan, berakhir damai. Meski begitu, polisi tersebut tetap akan diberi sanksi oleh internal kepolisian.

"Iya, tetap (disanksi)," singkat Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi saat ditanya apakah polisi tersebut akan diberi sanksi, Sabtu (21/1/2023).

Senada, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya tetap akan memberikan sanksi kepada anggota polisi tersebut.

"Pasti (diberikan sanksi)," kata Nurma.

Namun Nurma tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi yang akan diterima polisi itu. Dia mengatakan saat ini polisi tersebut masih dalam pemeriksaan.

"Lagi diperiksa Propam," ujarnya.

Kasus Berakhir Damai
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan telah menyelidiki peristiwa anggota polisi terlibat cekcok dengan pengawal ambulans di Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel). Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi membenarkan kabar kasus tersebut telah berakhir damai.

"Ya, benar (sudah damai)," kata AKP Nurma saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (21/1/2023).

Sementara itu, dalam video yang beredar, terlihat kedua belah pihak telah saling memaafkan. Di video tersebut, juga tampak Kapolsek Tebet Kompol Chintya Intania sebagai pihak mediator.

Chintya tampak menyampaikan permohonan maafnya atas tindakan yang dilakukan oleh anggotanya. Dia berharap kasus serupa tidak terulang lagi.

"Saya Kapolsek Tebet Kompol Chintya meminta maaf kepada rekan kami atas perbuatan yang telah dilakukan anggota saya. Semoga ini menjadi tindakan yang tidak terulang lagi," kata Chintya dalam video tersebut.

Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (19/1) sekitar pukul 16.30 WIB. Cekcok itu terjadi saat pengendara motor sedang mengawal mobil ambulans menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Share:

Read More

Bangunan SD 06 Desa Kampung Baru Terbengkalai, Pemda Bursel Diam!

KABARMASA.COM, JAKARTA- miris pemerintah kabupaten buru selatan,hiraukan bangunan sekolah dasar di desa kampung baru, hal ini membuktikan bahwa Pemda Bursel sejauh ini tidak mengikuti program kementrian pendidikan yang didasarkan pada undang-undang.

"Diketahui,Pendidikan merupakan hal fundamental yang seharusnya dirawat dengan baik,demi kepentingan negara dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa demi kemajuan negara republik Indonesia",Tegas Faisal Mahtelu ketua ikatan senat mahasiswa hukum indonesia DKI -Jakarta.

"Kementrian pendidikan dan kebudayaan harus tegas dalam hal ini,jangan biarkan berlarut-larut , dinas-dinas terkait segera di evaluasi kinerjanya,Ungkap Ketua ismahi dki-jakarta pasca ditemui awak media pada Jumat,20/01/23.

Harapannya,pemerintah pusat segera mangambil langkah tegas dan tepat guna menyelamatkan pendidikan di Indonesia khususnya kabupaten buru selatan yang saat ini hampir keseluruhan bangunan pendidikan tidak di perhatikan dengan baik sebagaimana yang terjadi di Desa kampung baru tersebut,Ungkap Ketua ISMAHI-KORWIL DKI-JAKARTA.

"Permendikbud No 6 Tahun 2021 harusnya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan serta memperhatikan kebutuhan pada setiap tingkatan sekolah dasar ,menengah maupun menengah keatas,berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"(Redaksi)

Share:

Read More

2,8 Juta Pengangguran di Indonesia Hopeless of Job, Merasa Tak Mungkin Dapat Pekerjaan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu tantangan dalam mengupayakan penurunan pengangguran di Indonesia adalah menangani penganggur yang mengalami hopeless of job atau merasa tak mungkin memperoleh pekerjaan. Dari total 8,4 juta penganggur, sebanyak 2,8 juta atau 33,45 persen di antaranya mengalami hopeless of job.

Dari 2,8 juta orang yang mengalami situasi hopeless of job tersebut, sekitar 76,90 persen berpendidikan rendah (lulusan SMP ke bawah).

"Jadi karena tingkat pendidikan rendah, mereka tak memiliki harapan untuk memiliki pekerjaan. Ini mengindikasikan tingkat pendidikan mereka tak mampu menyiapkan mereka memasuki pasar kerja, baik pendidikan yang rendah maupun kompetensi mereka," kata Ida Fauziyah saat menjadi narasumber dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Kordinasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda) bertema Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Pengurangan Angka Pengangguran' di Sentul International Covention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa 17 Januari 2023.

Ida mengatakan, tantangan kedua dalam penurunan pengangguran adalah tekanan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Tantangan ketiga adanya nilai budaya kerja baru.

"Generasi Y dan Z yang masuk dalam pasar kerja telah membawa nilai-nilai budaya kerja baru. Misalnya nilai work-life-balance, pekerjaan yang bermakna dan worktainment," kata Ida Fauziyah.

Tantangan keempat, lanjut Ida Fauziyah, yakni risiko mismatched atau ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan akibat digitalisasi. "Digitalisasi mendorong perubahan permintaan keterampilan kerja, pola hubungan kerja, serta waktu dan tempat bekerja yang semakin fleksibel, " ujarnya.

Ida Fauziyah menambahkan, kunci untuk mengatasi pengangguran di pasar kerja yakni menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif. "Kemnaker telah membuat kebijakan Active Labour Market Policy (AMLP) untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif dan penurunan pengangguran," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim bahwa pemerintah sudah memiliki strategi khusus untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa.

"Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, pemerintah akan mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya," kata Airlangga, di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.

Tak hanya itu, pemerintah juga bakal memperluas kerja sama melalui skema government to government bagi pekerja migran, meningkatkan inklusi keuangan dengan PNM dan KUR, serta program upskilling dan reskillinge seperti program kartu prakerja 2023.

Khusus untuk program kartu prakerja, berbeda dengan tahun sebelumnya, peserta akan mendapat biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, dan insentif pelatihan di angka Rp2,4 juta, dengan total pemberian sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp600.000 per bulan) dan insentif survei Rp150.000.

“Jadi tahun ini bauran bantuan ataupun biayanya adalah per orang Rp4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi. Kalau pada saat skema bansos pelatihan lebih rendah daripada bantuan," sebut Airlangga.

Share:

Read More

Sambangi Institusi MA, JMHI desak Ketua MA Mundur dari Jabatannya

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA -Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) menggelar Aksi di gedung Mahkamah Agung (MA), dalam aksi tersebut mereka mempersoalkan atas ketidakmampuan Ketua MA dalam menjaga Marwah dan Independensi Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan tertinggi (19/1/2023)

Mereka Silih berganti berorasi di atas mobil sound, menyampaikan kritikan kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Evaluasi terhadap Institusi Mahkamah Agung sehingga lebih baik lagi kedepannya

"Mahkamah Agung Sebagai lembaga peradilan merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan di negeri ini sehingga sangat beralasan untuk dijaga Marwah dan martabatnya, Sangat ironis dan miris karena sikap Ketua MA saat ini tidak berdaya dan melakukan pembiaran penangkapan terhadap Beberapa Hakim Agung lewat Operasi tangkap tangan. Padahal peristiwa tersebut sangat Menodai dan Mencederai Marwah Mahkamah Agung". Tegas Anto Ketua Umum JMHI 

Mereka menegaskan bahwa ketika ketua MA saat ini tidak mampu lagi menjalankan Amanah dan tanggung jawabnya lebih baik mundur dari Jabatannya

"Jika pimpinan MA tidak mampu mengatasi permasalahan di internal MA maka sebaiknya secara legowo untuk mengundurkan diri, sebab jika tidak mengundurkan diri maka potensi pelemahan institusi MA sangat besar , dan terkesan kekuasaan kehakiman tersandra oleh lemahnya kepemimpinan di Mahkamah Agung" lanjut Anto

Selama Republik ini berdiri baru pertama kalinya dipertontonkan bagaimana Marwah dan independensi institusi MA jadi hancur lebur dan Ketua MAnya tidak mampu menjaganya. Upaya membersihkan praktek jual beli perkara dan mafia hukum sejatinya dilakukan secara bermartabat,elegan dan manusiawi. Jika Ketua MA tidak mampu lagi menjalankan Amanah dan tanggung jawabnya lebih baik mundur dari Jabatannya

"Pimpinan MA jangan beranggapan bahwa institusi MA itu adalah milik pribadi atau golongan tertentu, pimpinan MA harus sadar bahwa institusi MA adalah milik masyarakat, mereka hanya diberikan amanah untuk memimpin dan menjalankan tugas sebagai Hakim dalam memutus perkara, jika amanah itu tidak bisa dijaga dan dilaksanakan maka sebaiknya berbesar hati untuk mundur" Lantang orator lainnya (Redaksi)

Share:

Read More

GMPK Kepulauan Riau Desak Gubernur untuk Mengevaluasi Kinerja Dirut BUMD/COPOT Dirut BUMD

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Gerakan Mahasiswa Pengawas Kebijakan ( GMPK ) mendesak Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan  Aparat Penegak hukum (APH) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mengusut dugaan KKN di Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Pelabuhan ( BUP ) . Dugaan dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan sebesar 800 Juta, dugaan semakin karena adanya arogansi Dirut dan pejabat BUP.

Soni Jaya Saputra Selaku Ketua Umum GMPK, Mengatakan Disini kami menduga adanya KKN karena anggaran operasional tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan dan ini merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan. anggaran tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hasil kinerja BUP sangat buruk.

Ditambah lagi tidak ada keterbukaan dan tidak koperatif  BUP Prov Kepri yang  terkait persoalan yang kami sampaikan. Kami sudah masukkan surat ke BUP pada Jumat 19 Desember 2022, untuk meminta data, dan keterbukaan Informasi hingga sampai sekarang tidak diberikan.

Padahal Menurut Pasal 58 Undang Undang nomor 23 tahun 2014 point ( D ) Keterbukaan. Kemudian yang dimaksud dengan “asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Data Negara dan bersifat Rahasia negara adalah hanya data pertahanan. 

Namun dalam kenyataan nya ini BUMD tidak mencotohkan pelayanan publik yang baik. “Malah menutupi serta mengatakan data rahasia”. 

Terdapat indikasi yang dilanggar dan tidak sesuai,  Perlu pemantauan dan juga kroscek yang mendalam agar di dalamnya tidak ditemukan dugaan penyelewengan apalagi menyebabkan kerugian kepada daerah. 

Mendesak kepada aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan audit secara komprehensif dan mendalam Dirut BUP Prov Kepri yg mana kami sudah masukkan surat dengan resmi, kemudian sampai saat ini masih belum ada jawaban, dan kami mendapatkan arogansi serta BUP seperti menutup nutupi persoalan ini. Ini perlu diselediki lebih mendalam oleh aparat penegak hukum. 

Kami mendesak Gubernur Kepri untuk mencopot, mengevaluasi bawahannya dan tidak terlepas itu  kami juga mendesak Kejaksaan Tinggi Prov Kepri untuk mengusut tuntas dugaaan KKN di BUP Provinsi Kepulauan Riau. dan kami akan melakukan aksi demonstrasi.(ZS)

Share:

Read More

Masyarakat Soal Baliho Terima Kasih Wali Kota Depok Ternyata Bukan dari Warga

KABARMASA.COM, DEPOK - Warga Depok mengaku heran dengan beredarnya sebuah baliho berisi ucapan terima kasih kepada Wali Kota Depok M Idris atas underpass Dewi Sartika.

Baliho itu terpasang di dekat underpass Dewi Sartika di Jalan Margonda Raya.

Warga Depok, Viki mengaku heran dan menduga itu bukan dari warga melainkan inisiatif Pemkot Depok untuk mengapresiasi dirinya sendiri.

"Sebenarnya bukan dari warga itu baliho. Dana pun bukan dana warga. Kayaknya sih memang inisiatif dari Pemkot juga sih untuk mengapresiasi diri sendiri," ucap Viki dikutip dari Detikcom, Rabu (18/1).

Viki menyampaikan pembangunan underpass itu merupakan tugas Pemkot Depok sehingga mereka tak perlu mengapresiasi dirinya sendiri.

"Kalau masalah pembangunan, memang sudah seharusnya, pemerintah memang kerjanya harus seperti itu. Jadi nggak perlu apresiasi diri sendiri, memang kerjanya melayani masyarakat," kata Viki

Warga Depok lainnya, Icuk menyampaikan Idris seharusnya mengucapkan selamat kepada warga Depok karena telah mendapat yang mereka butuhkan.

"Harusnya mengucapkan selamat kepada warga Depok sudah mendapatkan apa yang warga Depok butuhkan, bukan ucapan terima kasih gitu," ucap Icuk.

"Iya, kalau dilihat begitu. Soalnya, yang di atas-atas itu Pemkot Depok. Lah, ini Walkot Depok sendiri, jajaran Wali Kota dan turunannya yang bikin, kan lucu," sambungnya.

Sedangkan, Restu (27) menganggap hal itu lucu dan ia menduga pembuatan baliho itu menggunakan dana APBD.

"Ya lucu saja sih sebagai wali kota mengatasnamakan warga Depok. Yang pasti pemkot sih pakai APBD, nggak mungkin untuk relawan pakai dengan logo Pemkot. Baru dua hari sebelum diresmiin. Sebelum-sebelumnya nggak ada," kata Restu.

Sebelumnya underpass Dewi Sartika, Depok ini diresmikan oleh Idris bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (17/1).

Underpass sepanjang 470 meter ini menghubungkan akses Jalan Kartini, Jalan Margonda, dan Jalan Raya Sawangan.

"Kami Warga Kota Depok Mengucapkan Terima Kasih Kepada Walikota Depok Atas Pembangunan Underpass di Dewi Sartika Margonda Raya," demikian tulisan di baliho tersebut.

Share:

Read More

Siswa SMA di Cikarang Trauma Karena Dibully

KABARMASA.COM, BEKASI– Kasus bullying atau perundungan antar siswa kembali terjadi di Kabupaten Bekasi.

Ironisnya, pasca melakukan penganiayaan terhadap korbannya, para terduga pelaku asyik jalan-jalan dengan dalih study tour yang difasilitasi pihak sekolah, Kasus bullyng ini pun viral di jejaring media sosial.

Informasi yang diterima, kasus bullyng ini menimpa VAD (17) siswa kelas XII salah satu SMA di Cikarang, Kabupaten Bekasi. VAD mengalami perlakuan tidak menyenangkan baik secara fisik dan psikis dari siswa lainnya di sekolah yang sama yakni FA dan Dibol alias YU di wilayah Kecamatan Cikarang Pusat pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 lalu.

Geraldo, kakak korban mengatakan pasca kejadian, keluarga korban dan keluarga terduga pelaku sebetulnya sudah di mediasi oleh pihak kepolisian dengan beberapa catatan. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada ada itikad dari keluarga terduga pelaku untuk menindaklanjuti hasil mediasi tersebut.

“Nggak ada omongan apapun. Padahal adik saya sampai sekarang masih sangat trauma dan setiap malam harus dibantu minum obat penenang untuk tidur,” kata Geraldo, Rabu (18/01/2023).

Mirisnya lagi, pihak sekolah seolah melakukan pembiaran kasus bullying atau kekerasan antar siswa terjadi dengan membiarkan kedua terduga pelaku asyik jalan-jalan dalam kegiatan study tour.

Hematnya, pihak sekolah sepatutnya memberikan sanksi tegas agar ada efek jera bagi para terduga pelaku bullyng agar lebih empati terhadap korban.

“Semoga pihak sekolah dapat dengan tegas memberikan pelajaran bagi siswa yang sudah mencoreng nama baik sekolah,” kata dia.

Pihaknya mengaku akan menindaklanjuti persoalan ini ke ranah hukum dengan membuat laporan polisi (LP).

“Kasusnya bakal kita tindaklanjuti karena sepertinya tidak ada itikad baik dari keluarga pelaku dan juga tidak ada tindakan tegas dari pihak sekolah,” tandasnya.

Siswi SD Jadi Korban Bullying

Sebelumnya, kasus bullyng juga menimpa seorang siswi kelas 6 sekolah dasar di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara.

Aksi perundungan itu dilakukan enam orang siswi sekolah menengah pertama dan seorang remaja pria berstatus mahasiswa.

Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2A) Kecamatan Tambun Utara, Mat Husein membenarkan kejadian tersebut.

“Kejadiannya hari Rabu kemarin. Pelaku ada tujuh, enam orang perempuan dan satu laki-laki,” kata kata Mat Husein, Jum’at (13/01/2023).

Aksi perundungan di Tambun Utara itu dipicu hanya gara-gara korban mengunggah foto remaja pria yang juga turut serta dalam aksi perundungan tersebut.

Diduga satu dari enam remaja putri pelaku perundungan terbakar api cemburu dan mengaggap korban akan merebut remaja pria tersebut darinya.

“Pelaku ini ngajak teman-temannya untuk berpura-pura mengajak korban menghadiri ulang tahun, nggak taunya malah di bully,” kata dia.

Amarah kelurga korban perundungan nyaris tak terbendung lantaran melihat kondisi korban penuh dengan luka memar di sekujur tubuh.

Mengetahui kejadian ini pihak kepolisian mengamankan pelaku perundungan kemudian menggelar mediasi terhadap keluarga korban dan pelaku.

Meski sempat memanas, kedua belah pihak akhirnya sepakat memilih jalan damai atas tragedi tersebut. Para pelaku perundungan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tidak terpuji itu. 

Share:

Read More

Ketua Umum PMI H.M. Jusuf Kalla Tiba di Kepri, Seperti ini Agendanya

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyambut kedatangan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)  H.M. Jusuf Kalla di VIP Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Kamis, (19/01/2023)

Tampak ikut menyambut kedatangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia ini Ketua PMI Provinsi Kepri H. Isdianto, para Forkopimda Provinsi Kepri, Tim Percepatan Pembangunan, para Asisten, serta Kepala OPD Pemprov Kepri.

Pria yang akrab disapa dengan nama akronim JK ini hadir di Kepri guna melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Kepri Masa Bhakti 2022- 2027 di Gedung Daerah Tanjungpinang. 

Setelah itu JK yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) direncanakan akan langsung menuju Masjid Agung Al-Hikmah Tanjungpinang untuk bersilaturahmi dengan Pengurus Wilayah DMI Provinsi Kepri.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) H.M. Jusuf Kalla melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kepulauan Riau, periode Masa Bhakti 2022-2027 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (19/1). Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar menghadiri langsung pelantikan tersebut. 

Mereka yang dilantik oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yaitu Ketua Dewan Kehormatan PMI Provinsi Kepri Endy Maulidi, Sekretaris Fadholi Farhan, beserta anggota Dewan Kehormatan yaitu H. Handarlin Umar, Sarafuddin Aluan, Boby Jayanto, Rocky Marciano Bawol dan Atmadinata. 

Sementara Kepengurusan PMI Provinsi Kepri diketuai oleh Isdianto, Wakil Ketua H. Nazaruddin dan sebagai Pelindung di PMI Kepri Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad. 

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam membantu kerja-kerja PMI di Kepri. 

"Kami berharap dengan kepengurusan PMI Kepri yang baru ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," harapnya. 

Jusuf Kalla juga berharap kedepannya PMI Kepri harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kepri. Serta bekerja sama dengan pemerintah guna mendukung kerja kemanusiaan di Kepri. 

"Intinya PMI Kepri harus bekerja sesuai 7 prinsip pokok yaitu Kemanusiaan, Kebersamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan dan Kesemestaan," ujar Wakil Presiden RI dua Periode itu. 

Terakhir, JK, panggilan akrab Jusuf Kalla meminta agar PMI Kepri harus terus bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dan pihak lainnya dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat serta dalam rangka menjalankan mandat dan fungsi PMI di bidang kemanusiaan. 

"Untuk itu, saya mengingatkan kepada Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kepri yang baru harus siap melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan kepada para korban bencana maupun lainnya dalam menyangkut kemanusiaan," ungkapnya. 

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam sambutannya mengharapkan kepengurusan PMI Kepri yang baru dilantik dapat bersinergi dengan Pemprov Kepri. 

"Saya berharap program dari PMI Kepri nantinya dapat selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kepri," harapnya. 

Selanjutnya, Gubernur Ansar menyakini PMI Kepri akan semakin solid dan kuat. Apalagi dewan kehormatan dan pengurus yang baru sudah berpengalaman. Menurutnya, tak hanya sudah berpengalaman mereka yang dilantik sudah saling kenal. 

“Mudah-mudahan mereka bisa menjadi satu tim kuat karena sebenarnya sudah saling kenal,” katanya. 

Dengan komposisi saat ini, lanjut Gubernur Ansar, juga akan memudahkan kolaborasi antara PMI dan Pemprov Kepri. Sehingga, program-program kemanusiaan yang sudah berjalan juga akan semakin baik. 

“Mudah-mudahan ini jadi tim solid, yang sementara ini mereka pernah atau sudah sering melakukan aksi kemanusiaan saya harapkan semakin kuat. Kalau soal pengalaman semua udah top tinggal jalan saja,” tegas Gubernur Ansar. 

Sementara itu, Ketua Pengurus PMI Kepri Isdianto memastikan PMI Kepri akan terus menguatkan barisan dalam bergerak untuk kemanusiaan. 

"Seperti yang tadi sudah di sampaikan oleh pak Jusuf Kalla, PMI Kepri harus bersinergi dengan Pemprov Kepri dalam bergerak dan mendedikasikan untuk kemanusiaan. Juga bukan hanya menanggulangi donor darah, tetapi kebencanaan juga kita harus siap," tegasnya. (ZS)

Share:

Read More

Kuasa Hukum IKABSU Versi Boni Ginting Angkat Bicara | Isomasi Notaris sesuai Hukum yang Berlaku di Indonesia

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam – Terlalu memaksa, kata itulah yang dianggap tepat demi ambisi kepentingan pihak tertentu, sehingga IKABSU Kota Batam yang didirikan lebih kurang 20 Tahun yang lalu akhirnya pecah belah. Kamis (19/01/2023)

Dengan upaya persatuan dan kesatuan yang di inisiatorkan tokoh-tokoh tua dan muda asal sumut dalam pelaksanaan MUBES Ke IV IKABSU pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, semua pihak terlibat dan ikut serta menyelesaikan rapar rekonsiliasi antara pengurus, tokoh tua dan muda serta pendiri IKABSU yang dilaksakan pada tanggal 21 Maret 2022 di Hotel Batam Centre, hingga menghasilkan keputusan Kolaborasi Panitia SC dan OC untuk Pelaksanaan MUBES IKABSU yang di tetapkan pada tanggal 21 Mei 2022.

Dengan Semangat kebersamaan, akhirnya MUBES ke IV IKABSU pada tanggal 21 Mei 2022 berjalan lancar dan baik, dan menghasilkan keputusan terpilihnya Ketua Umum Boni F Ginting dan Sekretaris Umum IKABSU Raja Indra Mora periode 2022 -2027.

Tapi, dengan manuver beberapa oknum dan pengurus yang katanya dekat dengan penguasa disumut dan Batam, memaksakan diri melaksanakan lagi MUBES berdasarkan versinya dan sayangnya diaminkan oleh penguasa di Sumut, hinga terjadi perpecahan sesama anak sumut yang ada di batam.

Boni Ginting, Ketua Umum IKABSU mengatakan cukup prihatin dan menyayangkan apa yang terjadi, terkait perpecahan yang terjadi di IKABSU.

Program Bakti Sosial Sunat Massal dan Pengobatan Gratis IKABSU ( Ist )
Ia menjelaskan “ Kita prihatin dan menyayangkan apa yang terjadi, tapi ya sudahlah itu hak saudara-saudara kita yang terlalu memaksakan ambisinya, harusnya kita bisa bersama - sama membangun IKABSU demi kepentingan masyarakat sumut yang ada di Batam.”

“Yang menjadi masalah serius adalah terkait legal stending yang terlalu dipaksakan mereka, AHU dan SK Menkumham serta NPWP kita sudah terbit, kok bisa mereka (Versi Udin CS) terbitkan lagi AHU dan SK Menkumham dengan menggunakan No NPWP kami?,” Ujar Boni dengan nada heran.

“Sah-sah saja mereka kalau mau buat organisasi atau paguyuban/perkumpulan mengatas namakan warga asal sumut, apapun namanya, tapi terkait legal standing IKABSU, mereka sudah menggunakan No NPWP IKABSU kita, ini yang tidak benar “ tegas Boni.

“Dan ini, kami melihat adanya dugaan terjadi mal administarsi pengurusan akte AHU dan Menkumhamnya, kenapa notaris Yulianti ( Notaris Udin CS ) bisa menerbitkan berdasarkan no NPWP yang kami punya.“ jelas Boni.

“Kita sudah serahkan masalah ini kepada kuasa hukum IKABSU, semoga bisa diselesaikan dengan baik, demi persatuan dan persaudaraan kita semua warga negara asal sumut yang ada dibatam” terang Boni.

Suherman, SH. Koordinator kuasa hukum IKABSU menyatakan, “Kita akan melakukan langkah-langkah hukum terkait permasalahan Legalitas IKABSU, kebenaran ini akan kita ungkapkan, langkah awal kita akan melakukan somasi kepada notaris Yulianti yang telah mengeluarkan Akte, AHU dan SK Menkumham yang baru berdasarkan No NPWP yang kita terbitkan.”

Berikut Tanggapan dari Kuasa Hukum :

-Bahwa Kami meminta pada Sdr. Ibu Notaris Yulianti, SH.M.Kn. utk dapat menjawab Somasi 1 dan Somasi 2 kami, agar dapat diklarifikasi atas adanya Pemakaian Dokumen Klien Kami seperti NPWP IKABSU dengan objek pajak Boni F Ginting dan Raja Indra Mora selaku ketua Umum dan Sekretaris Umum IKABSU dengan No: 60.22110921200061 dengan Alamat Ruko Megalegenda Blok E1 No.23- 24 Baloi Permai Batam, Kota Batam Kepulauan Riau.

Tambahan dari kuasa hukum Ikabsu, : Tidak memungkinkan adanya perubahan NPWP baik itu dari Notaris maupun Dirjen AHU Kemenkumham, karena utk tentang NPWP “Tidak ada kaitan antara Notaris dengan Dirjen Pajak”.

jadi salah besar jika Notaris dapat merubah Objek Pajak karena NPWP itu jika ada perubahan, harus ada surat pernyataan dari Objek Pajak secara tertulis dan diatas kertas bermeterai cukup yang diatur oleh Undang-undang 

“Shingga dapat kita sebut ada dugaan Mall administrasi”

Bahwa dengan Pemakaian NPWP Klien, Kami menduga Notaris atau orang yang menyuruh Notaris untuk Mendaftarkan Nama Perkumpulan Keluarga Besar Sumatera Utara yang disingkat dengan IKABSU, dengan memakai data NPWP Klien dapat memuluskan sistem Verifikasi data Dirjen AHU Kemenkumham, sehinga dapat mencatatnya Nama Perkumpulan Keluarga Besar Sumatera Utara yg disingkat dengan IKABSU dan masuk dalam Kriteria Dokumen Resmi dengan mengeluarkannya Nomor Dirjen AHU Kemenkumham RI No AHU : 0002052.AH.01.08 Tahun 2022 dan disebut suatu Lembaran yang Resmi dan otentik.

Bahwa dalam Pebdaftaran Pada Dirjen AHU Kemenkumham, disaat Akta Perubahan di Buat Sdri. Notaris YULIANTI,SH.M.Kn. wajib melengkapi data data yg benar dan dapat melihat secara jelas No. NPWP yang sudah ada dan NPWP yang belum ada kepemilikannya, dan dapat menkroscek kebenaran NPWP pada Dirjen Pajak yang ada di Batam. 

Saya sangat menyesalkan atas perbuatan itu tidak dilakukan, dan saya berpendapat tidak memungkinkan dalam satu tahun di tahun 2022 ada 2 tindakan perubahan dengan memakai NPWP yang sama .

Apakah Akta Yang 2022 Milik Klien ( Akta -1-) dari Notaris Jumala, SH.M.Kn. sehingga ada pada Pada Sang Notaris Sdri. Yulianti, SH.M.Kn. ? Siapa yang memberikan sehingga terjadi Perubahan ?

Bahwa atas tuduhan Pemalsuan tersebut, kami secara kasat mata hukum dapat mengatakan ada unsur Pidana nya itu, dan apa yang tertuang pada Pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana dan dengan ancanan hukuman penjara 7 tahun itu dan Pejabat yang bertanggung jawab serta membantu pelaksanaan dapat dijerat pasal 55 KUHP Pidana dasar ya ada, yaitu : Objeknya NPWP, Memakai data Otentik orang lain dalam membuat Akta dan Pemulusan Pendaftaran Verifikasi kriteria dokumen Resmi data Nama pada Dirjen AHU Kemenkumham RI.

Pemakaian Data Otentik org lain ( Klien) untuk menimbulkan Data Otentik perkumpulan baru dan yang dibutuhkan data resmi orang diberikan pada Dirjen AHU Kemenkumham RI.

Delik Pemalsuan Dokumen data (mutlak) adalah suatu Tindak kejahatan yang wajib ditindak lanjuti oleh aparatur Hukum.

Yang terlibat terlibat dapat dijerat pasal 55 KUHP Pidana .Pasal yang dapat dikenakan adalah pasal 264, pasal 266 ayat v1 dan ayat 2 KUHPidana
Pasal 266 ayat 1 adalah :
Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan Palsu ke dalam suatu akta otentik tentangbsesuatu kejadian yang kebenarannya dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan itu seolah-olah bahan keterangannya cocok dengan hal sebenarnya , maka kalau dalam penggunaanya dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama tujuh tahun.

“Jadi kami minta agar Sdri. Notaris Yulianti,SH.M.Kn. dapat menjawab penawaran surat yang kami berikan padanya.” Papar Suherman. SH. 

Raja Indra Mora selaku Sekretaris Umum IKABSU juga ikut menjelaskan “ Pada bulan juni 2022 telah terbit SK menkumham IKABSU yang di Nahkodai Boni Ginting, dimana proses dari SK menkumham tersebut telah dipenuhi di Notaris Jumala SH, berdasarkan berita acar, laporan mubes ,dokumentasi mubes ,foto2 dan video sebagaimana yang diisyaratkan dalam hal pembuatan akte perubahan, dan oleh notaris dikirimkan ke menkumham agar keluar AHU dan SK menkumham.”

“Dan ternyata, pada bulan november 2022 telah terbit lagi SK menkumham yang baru melalui Notaris Yulianti ( versi Udin CS ), setelah disimak baik-baik, ternyata salah satu syarat awal yaitu NPWP memakai NPWP IKABSU yang terdahulu.” Ujar Indra.

Kami mungkin mengerti maksud saudara-saudara kita itu ( Udin CS ), yaitu mau menghilangkan IKABSU yang sudah dibuat dengan baik dan secara prosedur, akan tetapi secara etika itu tidak dapat kita terima karena membuat malu warga asal sumut, dimana kita warga sumut menjunjung tinggi santun santun dan toleransi, akan tetapi yang dilakukan mereka adalah mau menghapus IKABSU yang SAH dengan menggunakan No NPWP kita untuk menerbitkan SK Menkumham mereka, hal ini tidak dapat ditolerir karena dampak dari penggunaan NPWP kita adalah objek pajak tetap atas nama Ketua Umum Boni F Ginting, yang beralamatkan tetap diruko mega legenda.” Ujar Indra.

“Jelas kan, jadi persyaratan dari notaris Julianti ke menkumham tentang NPWP tersebut adalah penipuan dengan mengambil dokumen sah orang lain untuk kepentingan diri sendiri, dan ini dapat dikenakan pasal 372 atau 363 dimana untuk menyelesaikan hal tersbut kami selaku IKABSU yang SAH membuat somasi ke notaris Yulianti yang melanggar penggunaan NPWP kami tanpa seijin dari kami sebagai persyaratan dari SK menkumham.” kata Indra, pria yang berperawakan gondrong ini.

“Kami juga sertakan surat ke menkumham tentang SK menkumham yang dikeluarjan Notaris Julianti yang memakai NPWP Kami tersebut, oleh karena itu untuk selanjutnya melalui kuasa hukum, kami akan mengajukan gugatan baik secara perdata atau pidana kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan No.NPWP tersebut agar kedailan dapat ditegakkan secara utuh.” Tutup Indra Mora.(ZS)

Share:

Read More

Turun Langsung Menjumpai Para Petani, Gubernur Ansar Serahkan Bantuan Alat Alat Pertanian di Tembesi Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan bantuan alat pertanian kepada sejumlah kelompok tani, diantaranya Margo Mulyo, Sumber Rezeki dan Subur Makmur Tembesi, Kota Batam, Rabu (18/01/2023).

Alat-alat pertanian yang diserahkan Gubernur Kepri melalui pengadaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri diantaranya, cultivator 35 unit, traktor roda empat 1 unit, handtraktor 8 unit, mesin potong rumput 4 unit dan  mesin pompa air 2 unit. 

Juga ada bantuan melalui pengadaan Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Kepri berupa Bubu Ketam sebanyak 800 buah, kawat bubu sebanyak 135 buah dan juga  jaring tenggiri sebanyak 375 unit. Total penerima sebanyak 225 orang.

Menurut Gubernur Ansar, bantuan alat pertanian sengaja diberikan dan diserahkan langsung kepada para petani dalam rangka menunjukan komitmen serta dukungan kepada para petani.

Dikatakan Gubernur Ansar, bantuan alat pertanian itu sendiri,  tidak lepas dari kebijakan pemerintah  dalam rangka menjaga sektor pertanian  bisa tetap berproduksi dan terus menghasilkan produksi pertanian.

Karena kata Gubernur Ansar, bila para petani bisa terus memproduksi hasil pertanian, satu sisi akan menjaga ketersediaan hasil-hasil pertanian itu sendiri, sekaligus menjaga stok bahan kebutuhan pangan terjaga. 

"Dan langkah ini bisa membantu memenuhi  ketersediaan stok bahan pangan,"jelas Gubernur Ansar. 

Pemerintah Provinsi Kepri sendiri juga terus mendorong sektor pertanian, agar bisa ikut memenuhi sebagaian kebutuhan bahan pokok, yang memang selama ini didatangkan dari luar daerah. 

Termasuk sambung Gubernur Ansar, meluncurkan  gerakan menanam cabe, dengan memanfaatkan lahan terbatas yang ada dilingkungan pekarangan rumah, bagi masyarakat yang ada di Kepri. 

"Karena apabila ketersediaan bahan pokok terjaga, satu sisi akan bisa menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan itu sendiri, sekaligus bisa menjaga terjadinya inflasi," imbuhnya.  

Gubernur Ansar juga menambahkan, selain pertanian, Pemprov Kepri terus mendorong peningkatan kesejahteraan  para nelayan dengan memberikan bantuan alat alat nelayan dan bantuan modal usaha.

"Termasuk mengikut sertakan para nelayan dengan perlindungan BPJS kesehatan dan juga perlindungan asuransi, "ujar Gubernur Ansar. 

Sementara itu Ketua Gabungan Kelompok Tani Yusuf menyucapkan terimkasih atas perhatian dan kehadiran langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad,  di  lokasi lahan pertanian  kami di Tembesi Lama Kecamatan Sagulung Kota Batam. 

"Inilah lokasi teman - teman petani di Tembesi bercocok tanam. Dimana hasil pertaniannya,  langsung kami jual, " jelasnya singkat. (ZS)

Share:

Read More

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BID HUMAS POLDA KEPRI DENGAN PIHAK EKSTERNAL T.A 2023

 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Bertempat di Rupatama Polda Kepri, dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidhumas Polda Kepri dengan Pihak Eksternal Tahun Anggaran 2023. Rabu (18/1/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., Kasubbid Multimedia Bid Humas Polda Kepri. Aipda Dedi Mulyadi S.H Selaku PPK Satker Bid Humas Polda Kepri, Personel Bid Humas Polda Kepri dan pihak Eksternal yang terlibat PKS.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas dan optimalisasi tugas serta fungsi para pihak dalam membantu kinerja Bidhumas Polda Kepri di tahun ini. 

"Diharapkan kepada seluruh pihak eksternal yang terlibat PKS agar dapat memperhatikan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan kerjasama dengan Bidhumas Polda Kepri."

" Terakhir, saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-setingginya kepada semua pihak atas terselenggaranya Perjanjian Kerja Sama ini dengan harapan kedepan semoga kerja sama dan hubungan harmonis terus terjaga dengan baik." tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. (ZS)

Share:

Read More

PB HMI khawatirkan stabilitas keamanan Indonesia terganggu

KABARMASA.COM - Jakarta - Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Arven Marta, meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dengan tidak melemparkan wacana yang menimbulkan pro kontra ditengah masyarakat, hal ini di khawatirkan akan dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

Hal ini disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/1/2023).

Menjelang tahun politik di 2024 banyak bermunculan isu-isu kontraversi di kalangan masyarakat, hal semacam ini di lakukan oleh kelompok ataupun oknum yang tidak bertanggun jawab untuk menggiring masyarakat kepada ketidak saling percayaan dan saling menyalahkan dalam proses bernegara. 

Arven menilai banyaknya wacana kontroversi yang dihembuskan seperti isue perpanjangan masa jabatan presiden dan sistem pemilu terbuka atau tertutup ini dinilai dapat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Kita sudah punya pegangan bernegara dalam bentuk Undang-Undang Dasar dan aturan tertulis lainnya sebagai acuan dalam menjalankan demokrasi. kami menghimbau untuk semua lapisan masyarakat agar tidak terjebak dengan isu-isu pro kontra dan manuver politik kepentingan dari suatu oknum tertentu, karena hal ini akan menyebabkan pecahbelah ditengah masyarakat sehingga terganganggunya stabilitas keamanan. Ucap Arven

Lebih lanjut, Arven mengingatkan kepada institusi negara agar dapat bekerja secara objektif dan optimal dalam menghadapi pemilu 2024, dengan itu, Isu bahwa ada manuver politik dari okum instansi tertentu untuk pengkondisian Pemilu 2024 akan terbantahkan dengan sendirinya.

Arven juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk memastikan kebenaran dari sebuah informasih terlebih dahulu dan tidak langsung membenarkan sesuatu tanpa tau kebenarannya (ZS)

Share:

Read More

Bapak Jendral Kapolri di Rakornas Forkopimda: Beri Pendampingan Penggunaan Anggaran ke Pemda Hingga Kawal Inflasi

KABARMASA.COM - Jawa Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Kepolisian dalam melakukan mitigasi inflasi di Indonesia, akibat gejolak ekonomi global yang berdampak pada situasi ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menjadi pembicara di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda bertajuk 'Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi' di SICC Sentul, Jawa Barat, Selasa, (17/01/2023). 

"Rekan-rekan kepolisian menghadapi situasi gejolak ekonomi global yang ada. Kita memiliki strategi mitigasi yang harus betul-betul dilakukan," kata Sigit.

 

Sigit mengungkapkan, kepolisian harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Mengawal anggaran negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi industri serta menjaga pasar domestik. 

Yang terakhir, kata Sigit, adalah personel kepolisian harus bersinergi dengan TNI dan seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas). 

"Dan terakhir stabilitas kamtibmas sebagai prasyarat karena kita memang harus menjaga apalagi kita masuk tahun politik," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran di wilayah Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan penggunaan anggaran. 

"Sering menjadi masalah ada keraguan terkait pemanfaatan penggunaan dana yang tersedia di daerah. Saya minta pada rekan-rekan khususnya satgas dan teman-teman yang terlibat didalamnya untuk betul-betul berikan pendampingan dalam hal penggunaan anggaran," ucap Sigit. 

Sigit menjelaskan, penggunaan APBN maupun APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi. Mengingat, jika terserap dengan baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,6 sampai dengan 1,7 persen. 

"Baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Pastikan bisa terserap kalau Pak Presiden minta di atas 90 persen bagaimana caranya sehingga putaran di daerah bisa berjalan," tutur Sigit. 

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, kepada seluruh personel Kepolisian harus melakukan pendampingan secara profesional sehingga tidak terjadi keraguan dalam penyerapan anggaran yang ada. 

"Saya ingatkan jangan dari kita yang menjadi bagian masalah. Kita membimbing. Jadi yang benar mendampingi Pemda. Sehingga tidak ada lagi keraguan gunakan dana-dana yang ada," jelas Sigit. 

Disisi lain, Sigit juga mendorong untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memanfaatkan dan meningkatkan e-katalog yang ada. 

Menurutnya, perlu ada kolaborasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, di awal tahun ini seluruh perencanaan bisa langsung dapat dijalankan. 

"Menjadi sangat penting supaya tidak ada keraguan dan betul-betul bisa terserap dengan baik. Masalah tentunya bisa diselesaikan termasuk salah satunya jika membutuhkan adanya suatu produk tertulis untuk menentukan dasar hukum penggunaan anggaran itupun bisa dilakukan," tutup Jendral Kepolisian Sigit.(Redaksi)

Share:

Read More

Siswa dan Siswi Antuasias Kedatangan orang nomor satu di Kepri yaitu “Gubernur Ansar sekaligus Resmikan Bangunan DAK SMAN 24 Kota Batam”

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melakukan kunjungan kerja sekaligus menyerahkan bantuan ke SMAN 24 Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Rabu (18/01/2023). 

Kehadiran Gubernur Ansar sekaligus dalam rangka meresmikan bangunan sekolah 2 lantai yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022.

Kedatangan orang nomor satu di Kepri ini juga disejalankan dengan kegiatan silaturahmi bersama pendidik, tenaga kependidikan dan para peserta didik siswa - siswi SMAN 24 Kota Batam. 

Begitu tiba di lokasi, Gubernur Ansar langsung disambut iringan  kompang dan tarian silat selamat datang. Termasuk dengan nyanyian yel yel selamat datang yang dinyanyikan ratusan siswa siswi. 

Dalam sambutannya sendiri Gubernur Ansar menjelaskan, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepri sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. 

"Dimana IPM Provinsi Kepri menjadi yang terbaik se-Sumatera dan nomor 4 secara nasional. Ini tentu keberhasilan yang patut disyukuri" jelasnya. 

Terkait dengan sebaran sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Kepri, Gubernur Ansar berkomitmen untuk terus memperhatikan sebaran jumlah penduduk usia sekolah di semua kabupaten/kota, guna dibangun tambahan sekolah di titik-titik tersebut. 

"Pun juga dengan permasalahan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, kita berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan para guru, tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada dalam anggaran APBD kita" kata Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga mengungkapkan akan terus mendorong kemajuan pembangunan di sektor lainnya. Termasuk sarana prasarana kesehatan, agar fasilitas kesehatan yang ada, bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Riau.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan, untuk tahun 2022 lalu, Dinas Pendidikan telah membangun sarana dan prasaran fisik dalam hal ini ruang kelas baru bangunan sekolah. 

Menurutnya, Tahun 2022 lalu, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah membangun 5 unit sekolah SMK dan 13 sekolah SMA. Dengan total keseluruhan ada kurang lebih 180 ruang kelas baru, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 60 miliar.

"Khusus untuk SMAN 24, yang kita bangun dan hari ini diresmikan diantaranya ada 4 ruang kelas baru, ruang tata usaha, laboratorium biologi, laboratorium fisika, ruang UKS,  dan juga rumah guru. Dimana anggaran yang kita gelontorkan sebesar Rp 3,3  miliar, " jelas  Andi Agung. 

Ia berharap, dengan adanya penambahan ruang kelas baru, akan ada pemerataan sekolah. Termasuk saat penerimaan peserta didik baru.

Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Gubernur Ansar, dan juga pengguntingan pita atas pemakaian bangunan baru DAK SMAN 24 Kota Batam. Dan juga penampilan atraksi dari siswa siswi SMAN 24 Batam.

Gubernur Ansar juga berkesempatan ikut memberikan kuis kepada siswa dan juga guru. Tentunya dengan memberikan hadiah menarik bagi yang bisa menjawabnya.(ZS)

Share:

Read More

Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri Berkirim Surat Kepada Kejaksaan Negeri Batam Pertanyaan Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran 2020

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Terkait Kasus dugaan Korupsi SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020, Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri Berkirim surat kepada kejaksaan negeri Batam (18/01/2023)

Adapun tujuan dan maksud surat tersebut, kita mohonkan klarifikasi Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020,sejauh mana hasil penyelidikan dan penyidikan, mengingat baik kasus SIMRS Bp Batam Anggaran 2018 maupun anggaran 2020 awalnya kasus tersebut di lidik oleh kejaksaan negeri Batam, namun kok saat ini untuk anggaran 2020 hilang tidak ada perkembangannya ujar Ismail.

Selaku masyarakat kota Batam dan kontrol sosial berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan serta Undang undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tentunya kejaksaan negeri Batam harusnya dapat memberikan klarifikasi apa yang kita Mohonkan ujar Ismail Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri.

Lebih lanjut menurut Ismail karena untuk proyek SIMRS Bp Batam Anggaran 2020 tanpa proses lelang, penunjukan langsung ( PL ) sehingga kami menganggap telah melanggar peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 Perubahan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/ jasa pemerintah.

Surat tersebut kita tembuskan  kepada Bapak Kepala Kejaksaan agung RI  ST Burhanuddin,Jaksa agung muda pengawasan,Jaksa agung muda pidana khusus dan Kejaksaan tinggi kepri.

Hal ini kita lakukan karena kita yakin Bapak Kepala Kejaksaan agung RI komit penegakan  hukum di bidang Korupsi terbukti saat ini kejaksaan agung RI begitu gencar melakukan penindakan, kita lampirkan beberapa Data tutupnya. (ZS)

Share:

Read More