Siswa SMA di Cikarang Trauma Karena Dibully

KABARMASA.COM, BEKASI– Kasus bullying atau perundungan antar siswa kembali terjadi di Kabupaten Bekasi.

Ironisnya, pasca melakukan penganiayaan terhadap korbannya, para terduga pelaku asyik jalan-jalan dengan dalih study tour yang difasilitasi pihak sekolah, Kasus bullyng ini pun viral di jejaring media sosial.

Informasi yang diterima, kasus bullyng ini menimpa VAD (17) siswa kelas XII salah satu SMA di Cikarang, Kabupaten Bekasi. VAD mengalami perlakuan tidak menyenangkan baik secara fisik dan psikis dari siswa lainnya di sekolah yang sama yakni FA dan Dibol alias YU di wilayah Kecamatan Cikarang Pusat pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 lalu.

Geraldo, kakak korban mengatakan pasca kejadian, keluarga korban dan keluarga terduga pelaku sebetulnya sudah di mediasi oleh pihak kepolisian dengan beberapa catatan. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada ada itikad dari keluarga terduga pelaku untuk menindaklanjuti hasil mediasi tersebut.

“Nggak ada omongan apapun. Padahal adik saya sampai sekarang masih sangat trauma dan setiap malam harus dibantu minum obat penenang untuk tidur,” kata Geraldo, Rabu (18/01/2023).

Mirisnya lagi, pihak sekolah seolah melakukan pembiaran kasus bullying atau kekerasan antar siswa terjadi dengan membiarkan kedua terduga pelaku asyik jalan-jalan dalam kegiatan study tour.

Hematnya, pihak sekolah sepatutnya memberikan sanksi tegas agar ada efek jera bagi para terduga pelaku bullyng agar lebih empati terhadap korban.

“Semoga pihak sekolah dapat dengan tegas memberikan pelajaran bagi siswa yang sudah mencoreng nama baik sekolah,” kata dia.

Pihaknya mengaku akan menindaklanjuti persoalan ini ke ranah hukum dengan membuat laporan polisi (LP).

“Kasusnya bakal kita tindaklanjuti karena sepertinya tidak ada itikad baik dari keluarga pelaku dan juga tidak ada tindakan tegas dari pihak sekolah,” tandasnya.

Siswi SD Jadi Korban Bullying

Sebelumnya, kasus bullyng juga menimpa seorang siswi kelas 6 sekolah dasar di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara.

Aksi perundungan itu dilakukan enam orang siswi sekolah menengah pertama dan seorang remaja pria berstatus mahasiswa.

Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2A) Kecamatan Tambun Utara, Mat Husein membenarkan kejadian tersebut.

“Kejadiannya hari Rabu kemarin. Pelaku ada tujuh, enam orang perempuan dan satu laki-laki,” kata kata Mat Husein, Jum’at (13/01/2023).

Aksi perundungan di Tambun Utara itu dipicu hanya gara-gara korban mengunggah foto remaja pria yang juga turut serta dalam aksi perundungan tersebut.

Diduga satu dari enam remaja putri pelaku perundungan terbakar api cemburu dan mengaggap korban akan merebut remaja pria tersebut darinya.

“Pelaku ini ngajak teman-temannya untuk berpura-pura mengajak korban menghadiri ulang tahun, nggak taunya malah di bully,” kata dia.

Amarah kelurga korban perundungan nyaris tak terbendung lantaran melihat kondisi korban penuh dengan luka memar di sekujur tubuh.

Mengetahui kejadian ini pihak kepolisian mengamankan pelaku perundungan kemudian menggelar mediasi terhadap keluarga korban dan pelaku.

Meski sempat memanas, kedua belah pihak akhirnya sepakat memilih jalan damai atas tragedi tersebut. Para pelaku perundungan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tidak terpuji itu. 

Share:

Read More

Ketua Umum PMI H.M. Jusuf Kalla Tiba di Kepri, Seperti ini Agendanya

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyambut kedatangan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)  H.M. Jusuf Kalla di VIP Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Kamis, (19/01/2023)

Tampak ikut menyambut kedatangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia ini Ketua PMI Provinsi Kepri H. Isdianto, para Forkopimda Provinsi Kepri, Tim Percepatan Pembangunan, para Asisten, serta Kepala OPD Pemprov Kepri.

Pria yang akrab disapa dengan nama akronim JK ini hadir di Kepri guna melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Kepri Masa Bhakti 2022- 2027 di Gedung Daerah Tanjungpinang. 

Setelah itu JK yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) direncanakan akan langsung menuju Masjid Agung Al-Hikmah Tanjungpinang untuk bersilaturahmi dengan Pengurus Wilayah DMI Provinsi Kepri.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) H.M. Jusuf Kalla melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kepulauan Riau, periode Masa Bhakti 2022-2027 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (19/1). Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar menghadiri langsung pelantikan tersebut. 

Mereka yang dilantik oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yaitu Ketua Dewan Kehormatan PMI Provinsi Kepri Endy Maulidi, Sekretaris Fadholi Farhan, beserta anggota Dewan Kehormatan yaitu H. Handarlin Umar, Sarafuddin Aluan, Boby Jayanto, Rocky Marciano Bawol dan Atmadinata. 

Sementara Kepengurusan PMI Provinsi Kepri diketuai oleh Isdianto, Wakil Ketua H. Nazaruddin dan sebagai Pelindung di PMI Kepri Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad. 

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam membantu kerja-kerja PMI di Kepri. 

"Kami berharap dengan kepengurusan PMI Kepri yang baru ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," harapnya. 

Jusuf Kalla juga berharap kedepannya PMI Kepri harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kepri. Serta bekerja sama dengan pemerintah guna mendukung kerja kemanusiaan di Kepri. 

"Intinya PMI Kepri harus bekerja sesuai 7 prinsip pokok yaitu Kemanusiaan, Kebersamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan dan Kesemestaan," ujar Wakil Presiden RI dua Periode itu. 

Terakhir, JK, panggilan akrab Jusuf Kalla meminta agar PMI Kepri harus terus bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dan pihak lainnya dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat serta dalam rangka menjalankan mandat dan fungsi PMI di bidang kemanusiaan. 

"Untuk itu, saya mengingatkan kepada Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kepri yang baru harus siap melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan kepada para korban bencana maupun lainnya dalam menyangkut kemanusiaan," ungkapnya. 

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam sambutannya mengharapkan kepengurusan PMI Kepri yang baru dilantik dapat bersinergi dengan Pemprov Kepri. 

"Saya berharap program dari PMI Kepri nantinya dapat selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kepri," harapnya. 

Selanjutnya, Gubernur Ansar menyakini PMI Kepri akan semakin solid dan kuat. Apalagi dewan kehormatan dan pengurus yang baru sudah berpengalaman. Menurutnya, tak hanya sudah berpengalaman mereka yang dilantik sudah saling kenal. 

“Mudah-mudahan mereka bisa menjadi satu tim kuat karena sebenarnya sudah saling kenal,” katanya. 

Dengan komposisi saat ini, lanjut Gubernur Ansar, juga akan memudahkan kolaborasi antara PMI dan Pemprov Kepri. Sehingga, program-program kemanusiaan yang sudah berjalan juga akan semakin baik. 

“Mudah-mudahan ini jadi tim solid, yang sementara ini mereka pernah atau sudah sering melakukan aksi kemanusiaan saya harapkan semakin kuat. Kalau soal pengalaman semua udah top tinggal jalan saja,” tegas Gubernur Ansar. 

Sementara itu, Ketua Pengurus PMI Kepri Isdianto memastikan PMI Kepri akan terus menguatkan barisan dalam bergerak untuk kemanusiaan. 

"Seperti yang tadi sudah di sampaikan oleh pak Jusuf Kalla, PMI Kepri harus bersinergi dengan Pemprov Kepri dalam bergerak dan mendedikasikan untuk kemanusiaan. Juga bukan hanya menanggulangi donor darah, tetapi kebencanaan juga kita harus siap," tegasnya. (ZS)

Share:

Read More

Kuasa Hukum IKABSU Versi Boni Ginting Angkat Bicara | Isomasi Notaris sesuai Hukum yang Berlaku di Indonesia

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam – Terlalu memaksa, kata itulah yang dianggap tepat demi ambisi kepentingan pihak tertentu, sehingga IKABSU Kota Batam yang didirikan lebih kurang 20 Tahun yang lalu akhirnya pecah belah. Kamis (19/01/2023)

Dengan upaya persatuan dan kesatuan yang di inisiatorkan tokoh-tokoh tua dan muda asal sumut dalam pelaksanaan MUBES Ke IV IKABSU pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, semua pihak terlibat dan ikut serta menyelesaikan rapar rekonsiliasi antara pengurus, tokoh tua dan muda serta pendiri IKABSU yang dilaksakan pada tanggal 21 Maret 2022 di Hotel Batam Centre, hingga menghasilkan keputusan Kolaborasi Panitia SC dan OC untuk Pelaksanaan MUBES IKABSU yang di tetapkan pada tanggal 21 Mei 2022.

Dengan Semangat kebersamaan, akhirnya MUBES ke IV IKABSU pada tanggal 21 Mei 2022 berjalan lancar dan baik, dan menghasilkan keputusan terpilihnya Ketua Umum Boni F Ginting dan Sekretaris Umum IKABSU Raja Indra Mora periode 2022 -2027.

Tapi, dengan manuver beberapa oknum dan pengurus yang katanya dekat dengan penguasa disumut dan Batam, memaksakan diri melaksanakan lagi MUBES berdasarkan versinya dan sayangnya diaminkan oleh penguasa di Sumut, hinga terjadi perpecahan sesama anak sumut yang ada di batam.

Boni Ginting, Ketua Umum IKABSU mengatakan cukup prihatin dan menyayangkan apa yang terjadi, terkait perpecahan yang terjadi di IKABSU.

Program Bakti Sosial Sunat Massal dan Pengobatan Gratis IKABSU ( Ist )
Ia menjelaskan “ Kita prihatin dan menyayangkan apa yang terjadi, tapi ya sudahlah itu hak saudara-saudara kita yang terlalu memaksakan ambisinya, harusnya kita bisa bersama - sama membangun IKABSU demi kepentingan masyarakat sumut yang ada di Batam.”

“Yang menjadi masalah serius adalah terkait legal stending yang terlalu dipaksakan mereka, AHU dan SK Menkumham serta NPWP kita sudah terbit, kok bisa mereka (Versi Udin CS) terbitkan lagi AHU dan SK Menkumham dengan menggunakan No NPWP kami?,” Ujar Boni dengan nada heran.

“Sah-sah saja mereka kalau mau buat organisasi atau paguyuban/perkumpulan mengatas namakan warga asal sumut, apapun namanya, tapi terkait legal standing IKABSU, mereka sudah menggunakan No NPWP IKABSU kita, ini yang tidak benar “ tegas Boni.

“Dan ini, kami melihat adanya dugaan terjadi mal administarsi pengurusan akte AHU dan Menkumhamnya, kenapa notaris Yulianti ( Notaris Udin CS ) bisa menerbitkan berdasarkan no NPWP yang kami punya.“ jelas Boni.

“Kita sudah serahkan masalah ini kepada kuasa hukum IKABSU, semoga bisa diselesaikan dengan baik, demi persatuan dan persaudaraan kita semua warga negara asal sumut yang ada dibatam” terang Boni.

Suherman, SH. Koordinator kuasa hukum IKABSU menyatakan, “Kita akan melakukan langkah-langkah hukum terkait permasalahan Legalitas IKABSU, kebenaran ini akan kita ungkapkan, langkah awal kita akan melakukan somasi kepada notaris Yulianti yang telah mengeluarkan Akte, AHU dan SK Menkumham yang baru berdasarkan No NPWP yang kita terbitkan.”

Berikut Tanggapan dari Kuasa Hukum :

-Bahwa Kami meminta pada Sdr. Ibu Notaris Yulianti, SH.M.Kn. utk dapat menjawab Somasi 1 dan Somasi 2 kami, agar dapat diklarifikasi atas adanya Pemakaian Dokumen Klien Kami seperti NPWP IKABSU dengan objek pajak Boni F Ginting dan Raja Indra Mora selaku ketua Umum dan Sekretaris Umum IKABSU dengan No: 60.22110921200061 dengan Alamat Ruko Megalegenda Blok E1 No.23- 24 Baloi Permai Batam, Kota Batam Kepulauan Riau.

Tambahan dari kuasa hukum Ikabsu, : Tidak memungkinkan adanya perubahan NPWP baik itu dari Notaris maupun Dirjen AHU Kemenkumham, karena utk tentang NPWP “Tidak ada kaitan antara Notaris dengan Dirjen Pajak”.

jadi salah besar jika Notaris dapat merubah Objek Pajak karena NPWP itu jika ada perubahan, harus ada surat pernyataan dari Objek Pajak secara tertulis dan diatas kertas bermeterai cukup yang diatur oleh Undang-undang 

“Shingga dapat kita sebut ada dugaan Mall administrasi”

Bahwa dengan Pemakaian NPWP Klien, Kami menduga Notaris atau orang yang menyuruh Notaris untuk Mendaftarkan Nama Perkumpulan Keluarga Besar Sumatera Utara yang disingkat dengan IKABSU, dengan memakai data NPWP Klien dapat memuluskan sistem Verifikasi data Dirjen AHU Kemenkumham, sehinga dapat mencatatnya Nama Perkumpulan Keluarga Besar Sumatera Utara yg disingkat dengan IKABSU dan masuk dalam Kriteria Dokumen Resmi dengan mengeluarkannya Nomor Dirjen AHU Kemenkumham RI No AHU : 0002052.AH.01.08 Tahun 2022 dan disebut suatu Lembaran yang Resmi dan otentik.

Bahwa dalam Pebdaftaran Pada Dirjen AHU Kemenkumham, disaat Akta Perubahan di Buat Sdri. Notaris YULIANTI,SH.M.Kn. wajib melengkapi data data yg benar dan dapat melihat secara jelas No. NPWP yang sudah ada dan NPWP yang belum ada kepemilikannya, dan dapat menkroscek kebenaran NPWP pada Dirjen Pajak yang ada di Batam. 

Saya sangat menyesalkan atas perbuatan itu tidak dilakukan, dan saya berpendapat tidak memungkinkan dalam satu tahun di tahun 2022 ada 2 tindakan perubahan dengan memakai NPWP yang sama .

Apakah Akta Yang 2022 Milik Klien ( Akta -1-) dari Notaris Jumala, SH.M.Kn. sehingga ada pada Pada Sang Notaris Sdri. Yulianti, SH.M.Kn. ? Siapa yang memberikan sehingga terjadi Perubahan ?

Bahwa atas tuduhan Pemalsuan tersebut, kami secara kasat mata hukum dapat mengatakan ada unsur Pidana nya itu, dan apa yang tertuang pada Pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana dan dengan ancanan hukuman penjara 7 tahun itu dan Pejabat yang bertanggung jawab serta membantu pelaksanaan dapat dijerat pasal 55 KUHP Pidana dasar ya ada, yaitu : Objeknya NPWP, Memakai data Otentik orang lain dalam membuat Akta dan Pemulusan Pendaftaran Verifikasi kriteria dokumen Resmi data Nama pada Dirjen AHU Kemenkumham RI.

Pemakaian Data Otentik org lain ( Klien) untuk menimbulkan Data Otentik perkumpulan baru dan yang dibutuhkan data resmi orang diberikan pada Dirjen AHU Kemenkumham RI.

Delik Pemalsuan Dokumen data (mutlak) adalah suatu Tindak kejahatan yang wajib ditindak lanjuti oleh aparatur Hukum.

Yang terlibat terlibat dapat dijerat pasal 55 KUHP Pidana .Pasal yang dapat dikenakan adalah pasal 264, pasal 266 ayat v1 dan ayat 2 KUHPidana
Pasal 266 ayat 1 adalah :
Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan Palsu ke dalam suatu akta otentik tentangbsesuatu kejadian yang kebenarannya dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan itu seolah-olah bahan keterangannya cocok dengan hal sebenarnya , maka kalau dalam penggunaanya dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama tujuh tahun.

“Jadi kami minta agar Sdri. Notaris Yulianti,SH.M.Kn. dapat menjawab penawaran surat yang kami berikan padanya.” Papar Suherman. SH. 

Raja Indra Mora selaku Sekretaris Umum IKABSU juga ikut menjelaskan “ Pada bulan juni 2022 telah terbit SK menkumham IKABSU yang di Nahkodai Boni Ginting, dimana proses dari SK menkumham tersebut telah dipenuhi di Notaris Jumala SH, berdasarkan berita acar, laporan mubes ,dokumentasi mubes ,foto2 dan video sebagaimana yang diisyaratkan dalam hal pembuatan akte perubahan, dan oleh notaris dikirimkan ke menkumham agar keluar AHU dan SK menkumham.”

“Dan ternyata, pada bulan november 2022 telah terbit lagi SK menkumham yang baru melalui Notaris Yulianti ( versi Udin CS ), setelah disimak baik-baik, ternyata salah satu syarat awal yaitu NPWP memakai NPWP IKABSU yang terdahulu.” Ujar Indra.

Kami mungkin mengerti maksud saudara-saudara kita itu ( Udin CS ), yaitu mau menghilangkan IKABSU yang sudah dibuat dengan baik dan secara prosedur, akan tetapi secara etika itu tidak dapat kita terima karena membuat malu warga asal sumut, dimana kita warga sumut menjunjung tinggi santun santun dan toleransi, akan tetapi yang dilakukan mereka adalah mau menghapus IKABSU yang SAH dengan menggunakan No NPWP kita untuk menerbitkan SK Menkumham mereka, hal ini tidak dapat ditolerir karena dampak dari penggunaan NPWP kita adalah objek pajak tetap atas nama Ketua Umum Boni F Ginting, yang beralamatkan tetap diruko mega legenda.” Ujar Indra.

“Jelas kan, jadi persyaratan dari notaris Julianti ke menkumham tentang NPWP tersebut adalah penipuan dengan mengambil dokumen sah orang lain untuk kepentingan diri sendiri, dan ini dapat dikenakan pasal 372 atau 363 dimana untuk menyelesaikan hal tersbut kami selaku IKABSU yang SAH membuat somasi ke notaris Yulianti yang melanggar penggunaan NPWP kami tanpa seijin dari kami sebagai persyaratan dari SK menkumham.” kata Indra, pria yang berperawakan gondrong ini.

“Kami juga sertakan surat ke menkumham tentang SK menkumham yang dikeluarjan Notaris Julianti yang memakai NPWP Kami tersebut, oleh karena itu untuk selanjutnya melalui kuasa hukum, kami akan mengajukan gugatan baik secara perdata atau pidana kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan No.NPWP tersebut agar kedailan dapat ditegakkan secara utuh.” Tutup Indra Mora.(ZS)

Share:

Read More

Turun Langsung Menjumpai Para Petani, Gubernur Ansar Serahkan Bantuan Alat Alat Pertanian di Tembesi Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan bantuan alat pertanian kepada sejumlah kelompok tani, diantaranya Margo Mulyo, Sumber Rezeki dan Subur Makmur Tembesi, Kota Batam, Rabu (18/01/2023).

Alat-alat pertanian yang diserahkan Gubernur Kepri melalui pengadaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri diantaranya, cultivator 35 unit, traktor roda empat 1 unit, handtraktor 8 unit, mesin potong rumput 4 unit dan  mesin pompa air 2 unit. 

Juga ada bantuan melalui pengadaan Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Kepri berupa Bubu Ketam sebanyak 800 buah, kawat bubu sebanyak 135 buah dan juga  jaring tenggiri sebanyak 375 unit. Total penerima sebanyak 225 orang.

Menurut Gubernur Ansar, bantuan alat pertanian sengaja diberikan dan diserahkan langsung kepada para petani dalam rangka menunjukan komitmen serta dukungan kepada para petani.

Dikatakan Gubernur Ansar, bantuan alat pertanian itu sendiri,  tidak lepas dari kebijakan pemerintah  dalam rangka menjaga sektor pertanian  bisa tetap berproduksi dan terus menghasilkan produksi pertanian.

Karena kata Gubernur Ansar, bila para petani bisa terus memproduksi hasil pertanian, satu sisi akan menjaga ketersediaan hasil-hasil pertanian itu sendiri, sekaligus menjaga stok bahan kebutuhan pangan terjaga. 

"Dan langkah ini bisa membantu memenuhi  ketersediaan stok bahan pangan,"jelas Gubernur Ansar. 

Pemerintah Provinsi Kepri sendiri juga terus mendorong sektor pertanian, agar bisa ikut memenuhi sebagaian kebutuhan bahan pokok, yang memang selama ini didatangkan dari luar daerah. 

Termasuk sambung Gubernur Ansar, meluncurkan  gerakan menanam cabe, dengan memanfaatkan lahan terbatas yang ada dilingkungan pekarangan rumah, bagi masyarakat yang ada di Kepri. 

"Karena apabila ketersediaan bahan pokok terjaga, satu sisi akan bisa menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan itu sendiri, sekaligus bisa menjaga terjadinya inflasi," imbuhnya.  

Gubernur Ansar juga menambahkan, selain pertanian, Pemprov Kepri terus mendorong peningkatan kesejahteraan  para nelayan dengan memberikan bantuan alat alat nelayan dan bantuan modal usaha.

"Termasuk mengikut sertakan para nelayan dengan perlindungan BPJS kesehatan dan juga perlindungan asuransi, "ujar Gubernur Ansar. 

Sementara itu Ketua Gabungan Kelompok Tani Yusuf menyucapkan terimkasih atas perhatian dan kehadiran langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad,  di  lokasi lahan pertanian  kami di Tembesi Lama Kecamatan Sagulung Kota Batam. 

"Inilah lokasi teman - teman petani di Tembesi bercocok tanam. Dimana hasil pertaniannya,  langsung kami jual, " jelasnya singkat. (ZS)

Share:

Read More

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BID HUMAS POLDA KEPRI DENGAN PIHAK EKSTERNAL T.A 2023

 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Bertempat di Rupatama Polda Kepri, dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidhumas Polda Kepri dengan Pihak Eksternal Tahun Anggaran 2023. Rabu (18/1/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., Kasubbid Multimedia Bid Humas Polda Kepri. Aipda Dedi Mulyadi S.H Selaku PPK Satker Bid Humas Polda Kepri, Personel Bid Humas Polda Kepri dan pihak Eksternal yang terlibat PKS.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas dan optimalisasi tugas serta fungsi para pihak dalam membantu kinerja Bidhumas Polda Kepri di tahun ini. 

"Diharapkan kepada seluruh pihak eksternal yang terlibat PKS agar dapat memperhatikan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan kerjasama dengan Bidhumas Polda Kepri."

" Terakhir, saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-setingginya kepada semua pihak atas terselenggaranya Perjanjian Kerja Sama ini dengan harapan kedepan semoga kerja sama dan hubungan harmonis terus terjaga dengan baik." tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. (ZS)

Share:

Read More

PB HMI khawatirkan stabilitas keamanan Indonesia terganggu

KABARMASA.COM - Jakarta - Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Arven Marta, meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dengan tidak melemparkan wacana yang menimbulkan pro kontra ditengah masyarakat, hal ini di khawatirkan akan dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

Hal ini disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/1/2023).

Menjelang tahun politik di 2024 banyak bermunculan isu-isu kontraversi di kalangan masyarakat, hal semacam ini di lakukan oleh kelompok ataupun oknum yang tidak bertanggun jawab untuk menggiring masyarakat kepada ketidak saling percayaan dan saling menyalahkan dalam proses bernegara. 

Arven menilai banyaknya wacana kontroversi yang dihembuskan seperti isue perpanjangan masa jabatan presiden dan sistem pemilu terbuka atau tertutup ini dinilai dapat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Kita sudah punya pegangan bernegara dalam bentuk Undang-Undang Dasar dan aturan tertulis lainnya sebagai acuan dalam menjalankan demokrasi. kami menghimbau untuk semua lapisan masyarakat agar tidak terjebak dengan isu-isu pro kontra dan manuver politik kepentingan dari suatu oknum tertentu, karena hal ini akan menyebabkan pecahbelah ditengah masyarakat sehingga terganganggunya stabilitas keamanan. Ucap Arven

Lebih lanjut, Arven mengingatkan kepada institusi negara agar dapat bekerja secara objektif dan optimal dalam menghadapi pemilu 2024, dengan itu, Isu bahwa ada manuver politik dari okum instansi tertentu untuk pengkondisian Pemilu 2024 akan terbantahkan dengan sendirinya.

Arven juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk memastikan kebenaran dari sebuah informasih terlebih dahulu dan tidak langsung membenarkan sesuatu tanpa tau kebenarannya (ZS)

Share:

Read More

Bapak Jendral Kapolri di Rakornas Forkopimda: Beri Pendampingan Penggunaan Anggaran ke Pemda Hingga Kawal Inflasi

KABARMASA.COM - Jawa Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Kepolisian dalam melakukan mitigasi inflasi di Indonesia, akibat gejolak ekonomi global yang berdampak pada situasi ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menjadi pembicara di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda bertajuk 'Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi' di SICC Sentul, Jawa Barat, Selasa, (17/01/2023). 

"Rekan-rekan kepolisian menghadapi situasi gejolak ekonomi global yang ada. Kita memiliki strategi mitigasi yang harus betul-betul dilakukan," kata Sigit.

 

Sigit mengungkapkan, kepolisian harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Mengawal anggaran negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi industri serta menjaga pasar domestik. 

Yang terakhir, kata Sigit, adalah personel kepolisian harus bersinergi dengan TNI dan seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas). 

"Dan terakhir stabilitas kamtibmas sebagai prasyarat karena kita memang harus menjaga apalagi kita masuk tahun politik," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran di wilayah Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan penggunaan anggaran. 

"Sering menjadi masalah ada keraguan terkait pemanfaatan penggunaan dana yang tersedia di daerah. Saya minta pada rekan-rekan khususnya satgas dan teman-teman yang terlibat didalamnya untuk betul-betul berikan pendampingan dalam hal penggunaan anggaran," ucap Sigit. 

Sigit menjelaskan, penggunaan APBN maupun APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi. Mengingat, jika terserap dengan baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,6 sampai dengan 1,7 persen. 

"Baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Pastikan bisa terserap kalau Pak Presiden minta di atas 90 persen bagaimana caranya sehingga putaran di daerah bisa berjalan," tutur Sigit. 

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, kepada seluruh personel Kepolisian harus melakukan pendampingan secara profesional sehingga tidak terjadi keraguan dalam penyerapan anggaran yang ada. 

"Saya ingatkan jangan dari kita yang menjadi bagian masalah. Kita membimbing. Jadi yang benar mendampingi Pemda. Sehingga tidak ada lagi keraguan gunakan dana-dana yang ada," jelas Sigit. 

Disisi lain, Sigit juga mendorong untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memanfaatkan dan meningkatkan e-katalog yang ada. 

Menurutnya, perlu ada kolaborasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, di awal tahun ini seluruh perencanaan bisa langsung dapat dijalankan. 

"Menjadi sangat penting supaya tidak ada keraguan dan betul-betul bisa terserap dengan baik. Masalah tentunya bisa diselesaikan termasuk salah satunya jika membutuhkan adanya suatu produk tertulis untuk menentukan dasar hukum penggunaan anggaran itupun bisa dilakukan," tutup Jendral Kepolisian Sigit.(Redaksi)

Share:

Read More

Siswa dan Siswi Antuasias Kedatangan orang nomor satu di Kepri yaitu “Gubernur Ansar sekaligus Resmikan Bangunan DAK SMAN 24 Kota Batam”

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melakukan kunjungan kerja sekaligus menyerahkan bantuan ke SMAN 24 Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Rabu (18/01/2023). 

Kehadiran Gubernur Ansar sekaligus dalam rangka meresmikan bangunan sekolah 2 lantai yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022.

Kedatangan orang nomor satu di Kepri ini juga disejalankan dengan kegiatan silaturahmi bersama pendidik, tenaga kependidikan dan para peserta didik siswa - siswi SMAN 24 Kota Batam. 

Begitu tiba di lokasi, Gubernur Ansar langsung disambut iringan  kompang dan tarian silat selamat datang. Termasuk dengan nyanyian yel yel selamat datang yang dinyanyikan ratusan siswa siswi. 

Dalam sambutannya sendiri Gubernur Ansar menjelaskan, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepri sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. 

"Dimana IPM Provinsi Kepri menjadi yang terbaik se-Sumatera dan nomor 4 secara nasional. Ini tentu keberhasilan yang patut disyukuri" jelasnya. 

Terkait dengan sebaran sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Kepri, Gubernur Ansar berkomitmen untuk terus memperhatikan sebaran jumlah penduduk usia sekolah di semua kabupaten/kota, guna dibangun tambahan sekolah di titik-titik tersebut. 

"Pun juga dengan permasalahan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, kita berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan para guru, tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada dalam anggaran APBD kita" kata Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga mengungkapkan akan terus mendorong kemajuan pembangunan di sektor lainnya. Termasuk sarana prasarana kesehatan, agar fasilitas kesehatan yang ada, bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Riau.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan, untuk tahun 2022 lalu, Dinas Pendidikan telah membangun sarana dan prasaran fisik dalam hal ini ruang kelas baru bangunan sekolah. 

Menurutnya, Tahun 2022 lalu, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah membangun 5 unit sekolah SMK dan 13 sekolah SMA. Dengan total keseluruhan ada kurang lebih 180 ruang kelas baru, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 60 miliar.

"Khusus untuk SMAN 24, yang kita bangun dan hari ini diresmikan diantaranya ada 4 ruang kelas baru, ruang tata usaha, laboratorium biologi, laboratorium fisika, ruang UKS,  dan juga rumah guru. Dimana anggaran yang kita gelontorkan sebesar Rp 3,3  miliar, " jelas  Andi Agung. 

Ia berharap, dengan adanya penambahan ruang kelas baru, akan ada pemerataan sekolah. Termasuk saat penerimaan peserta didik baru.

Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Gubernur Ansar, dan juga pengguntingan pita atas pemakaian bangunan baru DAK SMAN 24 Kota Batam. Dan juga penampilan atraksi dari siswa siswi SMAN 24 Batam.

Gubernur Ansar juga berkesempatan ikut memberikan kuis kepada siswa dan juga guru. Tentunya dengan memberikan hadiah menarik bagi yang bisa menjawabnya.(ZS)

Share:

Read More

Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri Berkirim Surat Kepada Kejaksaan Negeri Batam Pertanyaan Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran 2020

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Terkait Kasus dugaan Korupsi SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020, Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri Berkirim surat kepada kejaksaan negeri Batam (18/01/2023)

Adapun tujuan dan maksud surat tersebut, kita mohonkan klarifikasi Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020,sejauh mana hasil penyelidikan dan penyidikan, mengingat baik kasus SIMRS Bp Batam Anggaran 2018 maupun anggaran 2020 awalnya kasus tersebut di lidik oleh kejaksaan negeri Batam, namun kok saat ini untuk anggaran 2020 hilang tidak ada perkembangannya ujar Ismail.

Selaku masyarakat kota Batam dan kontrol sosial berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan serta Undang undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tentunya kejaksaan negeri Batam harusnya dapat memberikan klarifikasi apa yang kita Mohonkan ujar Ismail Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri.

Lebih lanjut menurut Ismail karena untuk proyek SIMRS Bp Batam Anggaran 2020 tanpa proses lelang, penunjukan langsung ( PL ) sehingga kami menganggap telah melanggar peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 Perubahan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/ jasa pemerintah.

Surat tersebut kita tembuskan  kepada Bapak Kepala Kejaksaan agung RI  ST Burhanuddin,Jaksa agung muda pengawasan,Jaksa agung muda pidana khusus dan Kejaksaan tinggi kepri.

Hal ini kita lakukan karena kita yakin Bapak Kepala Kejaksaan agung RI komit penegakan  hukum di bidang Korupsi terbukti saat ini kejaksaan agung RI begitu gencar melakukan penindakan, kita lampirkan beberapa Data tutupnya. (ZS)

Share:

Read More

Pulau Penyengat Semakin Memikat Dengan Tampilan Baru, “Cagar Budaya” Kepulauan Riau

KABARASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Keberadaan pulau Penyengat sebagai salah satu destinasi wisata religi, wisata sejarah sekaligus wisata budaya yang ada  di kota Tanjungpinang tampil semakin memikat dengan wajah baru setelah di revitalisasi olleh Pemerintah Provinsi Kepri. Memang masih akan ada pengerjaan lanjutan di tahun 2023 ini. Namun hasil pengerjaan di tahu 2022 sudah cukup membuat para tetamu pangling.

Dimulai dari ponton HDPE,  akses jalan hingga masjid yang menjadi ikon utama di pulau Penyengat, sekarang tampak lebih cerah dan memesona.

Dengan berbagai peninggalan sejarah kerajaan serta peradaban Islam di Tanah Melayu, Pulau Penyengat menghadirkan warna tersendiri bagi penikmat wisata di Kepulauan Riau. Karena masih banyak peninggalan sejarah Melayu yang bisa dilihat sampai sekarang di pulau yang pernah menjadi mas kawin yang diberikan oleh Sultan Riau Penyengat kepada Engku Puti R. Hamidah.

Karena itupulalah, Pulau Mungil yang berada di Ibukota Provinsi Kepri Tanjungpinang ini menjadi salah satu yang  di usulkan menjadi Warisan Budaya Dunia di UNESCO. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI) Sandiaga Uno menyatakan lika  Pulu Penyengat sebagai salah satu destinasi wisata sejarah dan halal bagi para wisatawan.

Menteri Sandi menyebut Pulau Penyengat menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia yang berbasis 3 S yakni Spiritual (spiritual), Serenity (ketenangan) dan  Sustainability (keberlanjutan).  Bahkan dia yakin dengan sedikit perubahan dan juga penataan kawasan Pulau Penyengat akan mampu menarik kunjungan wisatawan baik mancanegara ataupun domestik.

“Pulau ini sangat unik dan beruntung sekali saya bisa sampan disini,” ujar Sandiaga Uno ketika berkunjung ke Penyengat sambil menikmati minuman air dohot has Penyengat.  

Pemerintah Provinsi Kepri pun berkomitmen melakukan langkah merevitalisasi kawasan Pulau Penyengat agar mampu lebih menarik kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepri. Hal ini juga bagana dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata.

Gubernur Kepri H Ansar Ahmad kemudian mengambil kebijakan untuk merevitalisasi beberapa kawasan pulau Penyengat baik itu pemugaran Masjid Raya Penyengat, Kawasan Jalan Di depan Masjid Penyegat hingga ke balai adat serta beberapa kawasan  di sekitar Masjid Raya Penyengat. Hingga mengganti permadani masjid dengan permadani yang didatangkan langsung dari Turki.

Ditahun 2022 lalu, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp30,8  miliar untuk menata dan mempercantik kawasan pulau Penyengat agar semakin cantik dan  menjadi icon wisata Religi yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Dan akan dilanjutkan lagi di tahun 2023 ini dental anggaran sebesar Rp43 miliar. 

“Bertahun-tahun kita menganggap Pulau ini sebagai Pulau bersejarah yang layak dijadikan objek wisata. Namun penampilannya kurang mendukung untuk dijual. Oleh karena itu, kita mencoba berdiskusi dengan para tokoh adat, tokom budaya hingga para zuriat untuk bersama-sama memikirkan bagaimana agar Penyengat memiliki wajah yang lebih memikat wisatawan untuk datang. Dan solusinnya kita separatystów melakukan revitalisasi,” kata AnsarAhmad.  

Tak hanya itu, Masjid Raya Penyengat pun kembali dipugar dengan mengganti lantai masjid dengan lantai marmer khusus yang membuat lantai Masjid Raya Penyengat tetap sejuk meskipun dalam cuaca panas.

Selain mengganti lantai masjid, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad juga memasak karpet masjid yang khusus dipesan dari Turki agar tampilan masjid Raya Penyengat tetap mengutamakan kesan heritagenya.

Penataan masjid pun dilakukan dengan berbagai kajian dan survei khusus agar revitalisasi masjid Raya Penyengat ini tetap dilakukan dengan tetap menjaga nilai dan kekhasan masjid ini di masa dulu.

Selain menganti lantai dan karpet masjid Pemerintah Provinsi Kepri juga melakukan perbaikan tempat wudhu dan toilet, pengecatan masjid, perbaikan menara, pemasangan aksesoris, penataan ruang terbuka hijau, optimalisasi ruang dokumenter, hingga pemasangan videotron di depan masjid agar menambah estetika kawasan pulau Penyengat.

Said salah satu masyarakat pulau penyengat mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepri khususnya Gubernur Kepri H Ansar Ahmad dengan kebijakannya ini.

" Kami senang lah, dengan ditata dan dipercantik gini,pulau Penyengat akan semakin ramai dengan wisatawan," ujar Said.

Hal tersebut lanjut Said sangat berdampak pada ekonomi masyarakat pulau Penyengat. Mengingat cukup banyak dari masyarakat pulau penyengat yang menggantungkan hidupnya dari berjualan kuliner dan makanan khas pulau Penyengat.

"Kami harap pulau Penyengat ramai lagi, semakin menjadi destinasi wisata sejarah religi bagi masyarakat di Provinsi Kepri khususnya kota Tanjungpinang," jelas Said.

Said menjelaskan dengan indah dan cantiknya pulau Penyengat akan menambah kunjungan wisatawan ke pulau Penyengat. Sehingga membuat masyarakat Penyengat yang notabene membawa pompong penumpang, ojek motor Penyengat dan berdagang makanan dan kuliner dapat meningkat ekonominya.

"Tentu saja kami selaku masyarakat Penyengat senang dengan ada revitalisasi kawasan pulau Penyengat ini yang tak hanya merubah tampilan Pulau Penyengat semakin aestetik namun juga masyarakat juga membantu ekonomi masyarakat sekitar," jelas Said.

Tak hanya Said, Edi yang cukup sering mengunjungi Pulau Penyengat merasa penataan kawasan pulau Penyengat oleh Gubernur Kepri H Ansar Ahmad ini sangat bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat.

"Karena selaku masyarakat yang berkunjung ke Penyengat pasti ingin ibadah dengan nyaman, adem dan tenang, sehingga  penataan yang dilakukan ini sangat pas lah buat pengunjung ," tegas (ZS)

Share:

Read More

Pembukaan Skywalk Kebayoran Lama Diundur jadi Kamis Lusa

KABARMASA.COM, JAKARTA - Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, rencananya akan dibuka untuk publik hari ini. Namun, rencana itu diundur menjadi Kamis lusa.

"Rencana hari Kamis pagi," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dikonfirmasi, Selasa (17/1/2023).

 

Meski begitu, Hari tak menjelaskan lebih rinci alasan pembukaan Skywalk Kebayoran Lama itu ditunda. Namun perlu diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hari ini tengah menghadiri Rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) 2023 di Sentul, Bogor.

 

 

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana meresmikan skywalk yang menghubungkan Halte TransJakarta dengan Stasiun KRL itu pada 17 Januari 2023.

Rencananya tanggal 17 (Januari) mau dibuka," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dihubungi, Rabu (11/1).

Hari menyampaikan akses yang dibuka hanya menuju Halte TransJakarta Velbak Koridor 13 dan Stasiun Kereta Kebayoran.

Sedangkan akses menuju Halte Pasar Kebayoran Koridor 8 masih ditutup karena masih ada pengerjaan revitalisasi.

"Secara fisik (Koridor 8) sudah selesai, cuma mungkin belum, sedikit lagi. Yang penting kita buka yang Koridor 13 sama KCI," jelasnya.

"Rencananya beliau yang akan hadir meresmikan," tambah dia.

Share:

Read More

Perppu Cipta Kerja Merupakan Keseriusan Pemerintah Menghadapi Krisis Global

Muhammad Senanatha (Ketua Umum Pimpinan Pusat Garda Mahasiswa Hukum Indonesia) 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Penerbitan PERPPU No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan kepastian hukum dikarenakan adanya kekosongan hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena inkonstitusional. Penerbitan PERPPU diatur oleh UUD 1945 pasal 22 :

 

(1)              Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2)              Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3)              Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

 

Dilanjutkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menyebutkan tiga syarat kegentingan yang memaksa :

 

Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalaupun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan. 

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undangundang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

 

Penerbitan PERPPU No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah sesuai ketentuan diantaranya, adanya kekosongan hukum dan adanya keadaan yang mendesak. Keadaan mendesak dalam hal ini berhubungan dengan peringatan IMF adanya gejolak global di tahun ini sejak bulan Oktober 2022. Bahkan survei Bloomberg pada Oktober lalu juga menyampaikan bahwa 15 negara berpotensi mengalami resesi dengan berbagai ukuran probabilitas yang berbeda di masing-masing negara. Indonesia berada di peringkat ke 14 dengan probabilitas masuk krisis hanya 3%.

 

Tujuan PERPPU No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja selaras dengan Tujuan Hukum menurut Prof. Subekti, S.H. dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan,” mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya sedangkan Tujuan PERPPU tersebut untuk mencegah resesi, adanya kekosongan hukum dan pemulihan ekonomi nasional sehingga dapat terwujudnya kemakmuran dan kebahagiaan untuk rakyat Indonesia.

 

Bermula dari perang Rusia-Ukraina dilanjut dengan harga minyak dunia meningkat menjadi efek domino kenaikan harga pasar dan keluarnya peringatan Bank Dunia tentang resesi global. Dengan demikian Pimpinan Pusat Garda Mahasiswa Hukum Indonesia (PP GMHI) sepakat dan berkomitmen untuk mengsosialisasikan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan PP GMHI mengajak masyarakat untuk bergotong royong memulihkan perekonomian negara dan bahu membahu untuk menghadapi krisis global.

 

Share:

Read More

Dinas Parawisata dan satpol PP kota Batam Tutup Mata Time Zone Botania 2, Nagoya Hill dan BCS Mall di sulap menjadi Judi Jekpot

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Permainan Anak - anak Time Zone yang keberadaanya di setiap Mall di Batam provinsi Kepulauan Riau untuk menunjang pasilitas Mall di manfaatkan oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab, dengan cara melanggar perijinan, sebagian lokasi mereka di jadikan ajang judi jekpot.

“Adapun modus yang mereka lakukan dengan cara menambah dan mengganti jenis mesin, mesin yang mereka gunakan adalah mesin jekpot”, Selasa (17/01/2023)

Hal ini terjadi karena Pemko dalam hal ini Dinas Parawisata dan Satpol PP tidak pernah melakukan pemeriksaan.

Hasil investigasi KABARMASA.COM saat melakukan wawancara di lokasi kepada pemain, kepada media pemain mengatakan semenjak jekpot tutup kita main di mall saja, sebab mesinnya sama saja dengan jekpot, memang jekpot yang liar sudah banyak yang buka tapi kita takut di tangkap, kalau di mall paling kena razia karena cuma menyalahi ijin saja ujarnya.

Kasatpol PP dan Kepala Dinas Parawisata Kota Batam saat dikonfirmasi media mengingat kewenangan dan penindakan ada pada mereka sampai berita ini di tayangkan  tidak merespon alias bungkam (ZS)

Share:

Read More

Berikan Arahan Kepada Gubernur, Walikota & Forkopimda Se Indonesia, Presiden Joko Widodo Ingatkan Agar Ancaman Inflasi di 2023 Harus Diredam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Presiden RI Joko Widodo memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Kepala Daerah (KDH) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara langsung di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad hadir langsung dalam rapat ini. 

Dihadapan  Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Gubernur, Bupati,  Walikota dan Forkopimda dari seluruh Indonesia, Presinen RI memberikan arahan. Presiden Joko Widodo  menekankan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang harus dijalani dengan penuh kehati-hatian dan harus diwaspadai. Sebab, inflasi yang terus mengancam harus dapat diredam.

Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk bisa cepat mengambil tindakan dalam mengantisipasi naiknya harga kebutuhan bahan pokok ditengah masyarakat.

"Tolong bupati, walikota, gubernur sering sering masuk pasar dan cek betul apa data yang diberikan sesuai fakta di lapangan. Sudah tidak musim lagi sekedar melaporkan ‘gak ada yang naik pak, harga stabil pak'. Kalau saya langsung cek di lapangan," kata Presiden dalam kesempatan ini.

Dengan kisaran angka 5,5 persen (year on year), menurut Presiden Jokowi inflasi di Indonesia sepanjang 2022 masih tergolong terkendali. Angka inflasi di Indonesia tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di negara-negara lainnya.

"Coba dilihat negara lain ada yang sampai 9,2 persen. Uni Eropa berada di 9,2 persen, sehingga saya minta seluruh gubernur, bupati dan walikota, bersama dengan Bank Indonesia terus memantau harga. Harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besar datang," pintanya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan realisasi investasi Indonesia pada 2022 sukses mencapai Rp1.207 trilliun. Capaian tersebut melebihi target investasi yang dicanangkan sebesar Rp1.200 triliun. Kabar baiknya, 53 persen investasi tersebut telah tersebar di luar Pulau Jawa.

“Jadi 2022, 53 persen investasi sudah berada di luar Jawa,” ujarnya

Presiden Jokowi berkesimpulan, perekonomian Indonesia masih berada pada posisi yang baik. Di kuartal ketiga 2022, perekonomian tumbuh secara impresif di angka 5,72 persen. Dibanding negara-negara lain, capaian ini terhitung sangat baik. 

"Meskipun kita bisa melalui tahun turbulensi ekonomi pada 2022, hati-hati. 2023 masih menjadi tahun ujian. Bagi ekonomi kita, juga bagi ekonomi global, Karena itu, semua harus hati-hati. Semua harus bekerja keras. Semua informasi dan data-data yang ada di lapangan, harus dicermati. Supaya tidak keliru membuat kebijakan sekecil apa pun. Harus berbasis data dan fakta lapangan," imbuhnya.

Selain arahan presiden, Rakornas juga  diisi dengan panel. Diskusi ini terbagi atas 4 panel. Panel pertama diisi dengan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi oleh Menko Perekonomian, Kepala BPS, Gubernur BI, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan, serta Kepala Badan Pangan Nasional. Panel kedua mengenai penguatan investasi, hilirisasi dan perizinan berusaha. Pembicara utamanya  Menko Marves, Menteri Investasi, MenpanRB, Menhub, Menteri PUPR, dan Menteri ATR/BPN. 

Panel ketiga mengenai penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, dan jaring pengaman sosial diisi oleh Menko PMK, Menkes, Mensos, Menaker dan Bupati Sumedang, serta Prof. Yohanes Surya, ahli fisika dan matematika. Panel keempat akan membahas stabilisasi politik, hukum, keamanan dan pengawasan diisi oleh Menko Polhukam, Kepala BIN, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP dan Panglima TNI. (ZS)

Share:

Read More

Sinergitas dengan Aparat keamanan, IFet Violan Bantu Jaga Kamtibmas Di Kab. Sigi

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Ifet Violan atau yang lebih akrab dengan panggilan sehari - hari Ifet, yang pada saat ditemui di kediaman-nya Desa Kalukubula Kelurahan Sigi - Biromaru Kabupaten Sigi

Diselang pertemuan, Ifet yang murah senyum dan ramah tersebut menceritakan tentang perjalanan singkat dirinya terlibat dengan kegiatan terorisme di Kabupaten Poso sekitar tahun 2003, Selasa (17/01/2023)

Berawal pada tahun 2000 Kab. Poso yang pada saat itu dilanda konflik kemanusiaan bernuansa SARA, dan sekitar tahun 2001 dirinya ikut bergabung dengan kelompok jihad Tanah Runtuh Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota untuk membantu umat Muslim pada saat itu.

Selain itu pada tahun 2003 dirinya terlibat dengan aksi perampokan bersenjata di wilayah Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong, dan tahun 2006 dirinya ditahan dengan kasus kepemilikan senjata api serta mendapat vonis hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan.

“Setelah menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas II A Petobo dirinya bebas pada tahun 2008, Ifet bersama beberapa rekannya yang juga mantan Napiter pendukung kelompok MIT Poso membuat satu yayasan yang bernama Yayasan Sahabat Madani Sigi”.

Ifet mengatakan kepada awak media, bahwa keikut sertaan dirinya dalam beberapa aksi teror cukup menjadi cerita masa lalu dan bukan untuk diulang kembali serta menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran hidup berharga untuk kedepan-nya.

Terlepas dari hal tersebut dirinya sangat bersedia untuk bersinergi dan membantu Aparat Keamanan dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kab. Sigi, khususnya dalam penanganan terorisme serta menangkal penyebaran radikalisme di wilayah Kab. Sigi yang tergelar melalui Operasi Madago Raya saat ini (ZS)

Share:

Read More

SILATNAS ISMAHI Nasional Sukses Di Gelar Di Jakarta

KABARMASA.COM, JAKARTA- Silaturahmi Nasional yang dilaksanakan di STIH LITIGASI pada hari Senin, 16 Januari 2023 Jakarta Pusat dan dihadiri Koordinator Wilayah (Korwil) Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (Ismahi) yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Riau, Maluku dan Sulawesi Selatan Serta dihadiri pula Dewan Nasional (Denas) Ismahi menunjuk Triwiyono Susilo sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekertaris Jenderal (Sekjen) Ismahi yang sebelumnya sebagai Pengurus Pusat Ismahi. 

Penunjukan tersebut oleh Denas Ismahi sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Ismahi untuk menggantikan Sekjen Ismahi periode 2017-2019 agar Plt Sekjen Triwiyono Susilo dapat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) Ismahi.

Triwiyono menjelaskan,penunjukan dirinya sebagai Plt. Sekjen Ismahi menggantikan Uha Suhaerudin agar dapat membentuk kepanitian KLB Ismahi untuk mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian acara dan agenda pemilihan Sekjen dalam KLB Ismahi yang akan digelar di Jakarta pada bulan Maret 2023. 

"Organisasi kemahasiswaan seperti Ismahi tentunya sangat dibutuhkan untuk menanggapi isu-isu hukum yang terjadi di negara ini. Apalagi Ismahi merupakan wadah berkumpulnya Senat Mahasiswa/Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yaitu para kaum intelektual muda yang tentunya pendapat-pendapat hukum dari Ismahi dapat mengawasi profesionalitas lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia"

Pada hakikatnya hukum tidak akan dapat ditegakkan dimasyarakat ketika tidak menghadirkan keadilan. Maka melalui Ismahi yaitu generasi muda yang memiliki integritas dan perasaan peka terhadap dinamika sosial diharapkan kelak akan menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga keputusan Denas Ismahi untuk segera menyelengarakan KLB Ismahi harus dilakukan agar kepengurusan Ismahi dapat melakukan proses regenerasi" ujar Triwiyono Susilo, Senin (16/1/2023).

Sementara itu Korwil Ismahi DKI. Jakarta Faisal Mathelu yang akan menjadi tuan rumah KLB Ismahi sudah berkordinasi Plt.Sekjen yang akan segera membentuk kepanitian KLB Ismahi. Diharapkan momentum KLB Ismahi dapat dijadikan agar generasi penerus organisasi dan penerus bangsa dapat melakukan perubahan yang dinamis demi kepentingan seluruh masyakat Indonesia. (Redaksi)

Share:

Read More