PAPERA Banten Konsolidasi Menangkan Prabowo Di Pilpres 2024
Membaur Bersama Masyarakat Karimun di Acara Jalan Santai Kerukunan, Ansar Ingatkan Pentingnya Menjaga Toleransi dan Moderasi Beragama | Sempena Peringatan HAB Kemenag RI ke-77
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Karimun - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad membaur bersama masyarakat Karimun di acara Jalan Sehat Kerukunan, dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Ke-77 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (14/01/2023).
Gubernur Ansar tampak mengikuti kegiatan jalan Jalan Sehat Kerukunan dalam rangka Hari Amal Bakti Ke-77 tersebut yang dihadiri juga oleh Bupati Karimun Aunur Rofiq, jajaran kepala FKPD Kabupaten karmijn, jajaran kepala OPD yang mendampingi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, tokoh pemuda serta elemen masyarakat lainnya.
Dalam kesempatan ini Gubernur ansar menegaskan jika menjaga moderasi agama sangat penting, arena kerukunan antar umat beragama menjadi indikator penting dalam menjaga tatanan pembangunan kemasyarakatan.
“Tahun 2022 lalu moderasi beragama di Kepri terbaik se Sumatera dan berada di posisi ke-9 se Indonesia. Ini sebuah prestasi dan kita harus bangga karena kehidupan antar agama di Kepri sangat rukun sejauh ini. Saya rasa ini hal yang harus terus kita pertahankann dan tingkatkan lagi. Kita jangan mau dipecah-belah, diprovokasi. Memecah belah itu sangat mudah, namun menjadi satu seperti kita saat ini adalah hal yang sangat sulit, butus perjuangan dan proses. Makanya, hal ini harus kita jaga,” tegas Gubernur Ansar.
Kegiatan ini sendiri dipusatkan di halaman kantor Kementerian Agama kabupaten Karimun. Gubernur Ansar juga menyempatkan diri meninjau bazar UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Karimun.
Ansar melanjutkan, bahwa Pemerintah Daerah sangat konsisten dalam menjaga moderasi beragama di setiap wilayah di Provinsi Kepri. Dengan semangat kebersamaan melalui jalan sehat ini, Ansar berharap kegiatan tersebut tidak hanya menciptakan masyarakat sehat secara fisik saja. Namun sehat juga secara fisio, pikiran maupun hati.
“Apapun agama kita, apapun suku kita, apapun pekerjaan kita, bahwa kita semua bersaudara. Tidak ada warga kelas satu atau kelas dua di Kepri. Kita semua punya hak dan tanggungjawab yang sama untuk membangun Kepri,” ujar Ansar.
Gubernur kembali menegaskan jika tingkat moderasi beragama di Kepri berada di urutan ke-9 se Indonesia karena keberagaman budaya, suku dan agama di Kepri telah menciptakan suasana yang cukup kondusif dalam rangka mempercepat peningkatan ekonomi dan pembangunan.
Dalam kesempatan ini. masyarakat Kabupaten Karimun berikrar untuk menjaga kerukunan beragama melalui penandatangan deklarasi damai umat agama melalui tokoh lintas agama yang ada di Kabupaten Karimun. Tujuannya untuk memperkuat komitmen kebangsaan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mengukuhkan gerakan moderasi beragama dalam menciptakan kerukunan yang harmonis, menghindari perbuatan dalam ujaran kebencian, hoax dan bijak dalam media sosial, serta berkomitmen untuk rumah ibadah untuk tidak dijadikan sebagai sarana politik sesuai yang tertera dalam keputusan UU Pemilu.(ZS)
PAPERA DKI Jakarta Nilai Prabowo Potensi Menang Di Pilpres 2024
Gubernur Ansar Pimpin Rapat Persiapan Kepri Sebagai Tuan Rumah Summit GTRA
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (13/01).
Turut hadir pada rapat ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, Asisten Ekbang Luki Zaiman Prawira, beberapa perwakilan OPD serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang mengikuti secara daring.
Dalam sambutan pembukanya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan berdasarkan dekarasi Wakatobi 2022 telah disepakati bahwa Provinsi Kepulauan Riau menjadi Tuan Rumah GTRA Summit 2023.GTRA Summit merupakan forum untuk membahas berbagai permasalahan sengketa tanah dan peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Dengan persiapan yang lebih awal kita berharap pelaksanaan GTRA Summit 2023 di Provinsi Kepulauan Riau akan nada inovasi yang lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya. InsyaAllah dengan kehadiran Bapak Presiden nantinya dapat kita rangkaikan dengan beberapa kegiatan untuk mendukung dan mendoorong UMKM serta percepatan invetasi,”ujarnya.
Untuk pelaksanaan GTRA Summit 2023 ungkap Gubernur Ansar dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui BPN Provinsi Kepulauan Riau akan membantu kurang lebih 2.500 sertifikat, dengan lebih menfokuskan sertikifat untuk masyarakat di wilayah pesisir dan diatas perairan.
“Jumlah bantuan sertifikat bisa saja bertambah dengan pola bantuan dana CSR. Untuk pola dana CSR ini nanti dirapatkan dulu dan akan dikomunikasi lebih lanjut dengan BPN. Kalau memungkinkan kita tambah dengan jumlah yang sama sehingga semakin banyak masyarakat penerima manfaat,”Ujarnya.
Terkait sertifikasi lahan pesisir dan pemukiman diatas perairan yang masih menemui hambatan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Gubernur Ansar mengajak semua Kabupaten/ Kota untuk mendorong ini bersama ke Kementerian agar segara mendapatkan pengesahan.
“Kita dorong untuk Kabupaten/ Kota untuk ikut menyurati KKP melalui Provinsi Kepri. Mungkin kita rapatkan dulu usulannya bersama BPN Kepri, kemudian hasilnya bersama kita sampaikan langsung ke Jakarta untuk menghadap Menteri. Kita kejar ini biar cepat selesai untuk sertifikasi lahan pesisir dan diatas perairan,”harapnya.
Sementara itu Kepala Kanwil BPN Kepri Nurhadi Putra dalam pemaparanya terkait acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan ada 9 hal pokok yang menjadi fokus dalam kegoiatan tersebut diantaranya legalisasi aset di kawasan pemukiman dan perairan, legalisasi pulau terkecil dan terluar, penyelesaian legalisasi kampung tua Batam.
Kemudian sertifikasi pulau lengkap caraga budaya, penguatan asset mangrove, penyelesaian revisi RTRW, penyelesaian pengusaaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan (PPTKH Tahap 2), penyelesaian permasalahan Kawasan Transmigrasi serta integrasi akses reform (pemberdayaan masyarakat perikanan).
“Agar acara ini lebih baik, harus segera bentuk tim gabungan dari Pemda dan Pemkab serta BPN sehigga proses sertikasi bisa lebih cepat berjalan,” usulnya.
Kemudian, Bupati karimun Aunur Rafiq yang juga hadir melalui daring, pada kesempatan ini menyatakan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Karimun menjadi Tuan Rumah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.
“Kami siap menjadi tuan rumah GTRA Summit 2023. Dibandingkan dengan Wakatobi, kami lebih siap. Infrasturktur kami cukup baik, akomodasi tersedia, transportasi udara juga siap untuk pesawat super jet serta sektor laut bisa ditempuh dengan jarak yang cukup dekat dari Batam. Kami siap berkolaborasi dengan Pemprov dan BPN dan berharap kegiatan skala nasional ini bisa mendorong penrcepatan pembangunan di Karimun,” tutupnya. (Redaksi)
Jago Merah melalap atap Mesjid Agung Kota Batam
Photo Istimewa lokasi Mesjid Agung di lalap jago Merah |
KABARNASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kelihatan Api di Atap masjid Agung Batam Center terbakar, Masjid ini memang sedang dalam tahapan renovasi dan proses pembongkaran secara bertahap, Jumat (13/01/2023)
Atap limas tersebut tampak sedang dalam proses pembongkaran. Belum diketahui penyebab terbakarnya atap yang sedang dalam tahap pembongkaran tersebut
Plen mesjid Agung Batam Center : atap masjid yang berbentuk limas tersebut akan diubah menjadi berbentuk kubah, saat ini kebakaran masih berlangsung.
“Sejumlah petugas tampak menaiki atap masjid agung untuk memadamkan api”
Pihak Pemerintahan Kota Batam agar dapat kerahkan mobil Pemadam kebakaran untuk dapat melawan sijagung merah tersebut tidak menjalar ke seluruh tempat lebih luas, ungkap warga Baktiar(Redaksi)
Cek Jadwal Libur Nasional dan Libur Sekolah 2023, Banyak Tanggal Merah?
Gubernur Kepri Ansar Ahmad Serahkan Bantuan Perikanan di Desa Pekaka Lingga Timur Senilai Rp2,648 miliar (Bantuan)
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Lingga - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyerahkan bantuan Pemprov Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berupa alat tangkap perikanan dan pembiayaan BPJS KetenagaKerjaan bagi nelayan dengan kapal 1 sampai 5 GT se Kabupaten Lingga secara simbolis yang dipusatkan di Desa Pekaka, Kecamatan Lingga Timur, Kamis (12/01/2023).
Total pagu anggaran yang disiapkan untuk penyerahan bantuan tersebut sebesar Rp 2,648 miliar yang terdiri dari bantuan alat Perikanan sebesar Rp 1,619 miliar dan bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan sebesar Rp 1,029 miliar.
Adapun bantuan alat perikanan yang diserahkan untuk Kabupaten Lingga antara lainbubu Ketam sebanyak 6.400 unit untuk 320 orang, kawat bubu sebanyak 500 gulung untuk 500 orang, Jaring Udang sebanyak 200 buah untuk 40 orang, chest freezer 420 liter sebanyak 15 unit untuk 15 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar) dan coolbox 220 liter sebanyak 50 unit untuk 7 poklahsar.
Sedangkan pembiayaan iuran BPJS KetenagaKerjaan yang dibantu Pemprov Kepri bagi nelayan dengan kapal 1 sampai 5 GT Tahun 2023 sebanyak 5.105 orang.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengatakan bantuan alat tangkap nelayan untuk Kabupaten Kota lain di Kepri berkisar Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar. Namun khusus di Lingga, Gubernur Ansar memutuskan untuk menyerahkan bantuan dengan pagu hingga Rp 1,6 miliar.
"Saya rasa perlu memberikan perhatian khusus bagi Kabupaten Lingga. Di perjalanan ke sini saja, saya lihat jalan masih belum tuntas. Mudah-mudahan bisa kita anggarkan bertahap. Akan kita teruskan ini agar akses ekonomi terhubung" ujar Gubernur Ansar.
Begitu juga dengan bantuan iuran BPJS KetenagaKerjaan, menurut Gubernur dengan jumlah 5 ribu orang lebih merupakan yang terbesar di Kepri, yang dianggarkan total sebanyak lebih kurang 38 ribu rumah tangga.
"Mulai Januari kita bayarkan iurannya. Bukan mendoakan, tapi kalau ada kecelakaan saat melaut, akan ada santunannya yang cukup besar, sekitar Rp. 60 juta hingga Rp. 70 juta untuk keluarga yang ditinggalkan. Pendidikannya anaknya 2 orang pun dijamin hingga lulus kuliah. Ini akan terus kita jamin tiap tahunnya" jelasnya.
Gubernur menambahkan, belum lama ini Pemprov Kepri juga telah mengirimkan bantuan petani untuk Kabupaten Lingga. Berupa pupuk organik 3,89 ton untuk 15 kelompok tani, 2,5 ton pupuk NPK, power threser, UPH Ubi Kayu, dan bibit cabe.
"Juga alokasi pupuk bersubsidi yang dulu sangat sulit mencarinya. Tahun 2022, alokasi di Lingga sebanyak 60 ton. Dan tahun ini 100 ton pupuk subsidi NPK dan Urea" tambah Gubernur Ansar.
Tak lupa Gubernur Ansar menyampaikan program dan proyek strategis yang sedang ia gesa seperti pembangunan rumah singgah untuk masyarakat Kepri yang berobat ke Jakarta dan Batam, bantuan modal usaha UMKM Rp. 20 juta tanpa bunga, hingga penyambungan listrik secara gratis.
"Tahun 2023 kita siapkan lagi bantuan UMKM 0 persen bunga untuk 1.000 UMKM silakan manfaatkan. Mengenai penyambungan listrik baru gratis bagi masyarakat kurang mampu, di Lingga, tolong didata lagi. Selain itu saat ini kita tinggal mendorong pulau-pulau yang belum maksimal 24 juta penyalaan listriknya" tutup Gubernur Ansar.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua TP-PKK Kepri sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Anggota Komisi IV DPRD Kepri Hanafi Ekra, Tim Percepatan Pembangunan Sarafuddin Aluan, Asisten Pemerintahan dan Kesra sekaligus Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan T.S. Arif Fadillah, dan Bupati Lingga diwakili oleh Asisten II. (Redaksi)
Kota Batam Surga Bagi Pelaku Penyelundupan Mafia Berdasi
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kota Batam di artikan Bila anda tiba akan merana dan Bila anda tabah akan menang, begitu lah kira - kira ada yang mengartikan Kepanjangan dari Batam.
Batam yang letaknya strategis karena berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, tentu banyak peluang usaha bagi mereka yang akan berinvestasi di Kota Batam. Kamis (12/01/2023)
Namun tidak sedikit pengusaha yang ingin cepat mendapatkan kekayaan, sehingga bisa menabrak aturan yang ada, itulah yang di sebut oknum pengusaha.
Mengingat kondisi Kota Batam dikelilingi oleh lautan tentu sangat menjanjikan bagi pengusaha hitam menangkap peluang usaha secara ilegal dengan cara melakukan penyelundupan baik dari luar negeri masuk ke Batam maupun dari Batam ke daerah lain di luar Batam.
Tidak heran segala bentuk jenis penyelundupan ada di kota Batam, seperti minuman keras, elektronik, rokok dan baju bekas serta perabotan rumah tangga bekas yang semua nya adalah katagori jenis limbah membanjiri pasar di Batam.
Hasil penelitian, penelusuran serta pengamatan penulis semuanya terjadi akibat adanya kerja sama antara oknum pengusaha dan oknum instansi ( institusi) sehingga dapat berjalan dengan lancar dan masif tanpa hambatan.
Modus penyelundupan semakin rapi dan terkoordinir seperti permainan manifes barang ( palsu ) sehingga barang bekas pun bisa masuk dengan mudah ke Batam melalui pelabuhan resmi secara masif.
“Tentu menjadi pertanyaan bagi kita masyarakat Batam, siapa yang bertanggung jawab akan hal ini”.
Jika kita berpatokan kepada peraturan tentu Bea dan cukai lah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan tentu mereka jua yang bertanggung jawab.
“Mengingat urusan lalu lintas barang ada tugas dan wewenang Bea dan cukai”.
Timbul pertanyaan lagi bagi Bea dan cukai 'mungkinkah mereka tidak tahu selama ini ada penyelundupan, sementara mereka tahu siapa - siapa pemain nya.
Koreksi, Masih kurang satu lagi yaitu Penyelundupan Manusia Lintas Batas (Traficking) baik di Pelabuhan Resmi maupun Pelabuhan Tikus, Ujar Amri Abdi
Jika ada rumor miring di masyarakat adanya dugaan Bea dan cukai terlibat lancarnya penyelundupan, apakah masyarakat disalahkan dalam hal ini,tentu ini resiko yang harus di terima oleh Bea dan cukai sebagai aparat yang di gaji dari uang rakyat.
Oleh karenanya bagi penulis, sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi jika memang Bea dan cukai mau melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada, karena upaya saat ini tidak maksimal.Allahu alam
Penulis: Ismail Ratusimbangan Aktivis dan jurnalis tinggal di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (ZS)
Dianggap Tak Mampu Tuntaskan Kasus Tarian Erotis, PADAM Desak Kapolres Bantaeng Dan Kasat Reskrim Segera Mundur
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia desak KPK RI untuk berantas Praktek KKN di kab. Barru
Kronologi Penangkapan Lukas Enembe oleh KPK di Papua
Setibanya di
Bandara Sentani langsung melakukan Show Force dan monitoring. Lukas Enembi
diketahui sebelumnya tengah berada di Bandara Sentani dan berencana berangkat
ke Mamit untuk acara keluarga. Namun karena cuaca buruk membuat pesawat batal
berangkat. Rombongan Lukas Enembe kemudian dikonfirmasi kembali ke Abepura.
Pada pukul 12.45
WIT, Lukas Enembe beserta tim KPK tiba di Mako Sat Brimon Polda Papua dan
melakukan transit. Setelahnya Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare tiba
di Mako Brimob dan langsung menemui Lucas Enembe. Pukul 13.21 WIT, Lukas Enembe
bersama tim KPK keluar dari Lobi Mako Brimob menuju kendaraannya dan langsung
dikawal oleh irwasda Polda Papua dan Dansat Brimob untuk ke Bandara Sentani.
Tan Paulin dan Kabareskrim Disebut Terlibat Dalam Kasus Ilegal Mining Yang Menjerat Ismail Bolong
Resmikan Sarana Prasarana Pendidikan di Natuna, Gubernur Ansar Ahmad S.E.,M.M | Kepri Butuh Generasi Cerdas, Kompetitif & Berkarakter
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad meresmikan pembangunan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Natuna, Rabu (11/1/2023). Adapun kegiatan peresmian ini dipusatkan di SMAN 1 Bunguran Timur Laut, Natuna.
Sedikitnya ada tujuh sekolah yang pembangunannya sarana prasarananya diresmikan oleh Gubernur Ansar Ahmad dalam kesempatan ini.
Ketujuh sekolah tersebut meliputi pembangunan ruang UKS beserta perabotnya di SLBN Natuna, kemudian pembangunan ruang laboratotium fisika beserta perabotnya SMAN 1 Serasan Timur, pembangunan ruang guru beserta perabot di SMAN1 Serasan, pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya dan pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya dia SMAN 1 Pulau Tiga.
Tidak hanya itu, juga ada pembangunan rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya untuk SMN 1 Bunguran Barat, kemudian pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya di SMAN 1 Bunguran Tengah.
Adapun kegiatan pembangunan di SMN 1 Bunguran Timur Laut sendiri yang dalam kesempatan ini diresmikan oleh Gubernur Ansar adalah pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya serta rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya.
Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam sambutannya mengatakan bahwa penguasaan teknologi menjadi sebuah keharusan bagi setiap sekolah. Terutama bagi para guru dan para siswa.
"Kuasai teknologi agar anak-anak kita mampu berkompetisi secara global. Begitu juga dengan penguasaan bahasa," kata Ansar.
Ansar berujar, pendidikan merupakan syarat mutlak untuk mengubah dunia. Dan yang paling bertabggungjawab untuk mendidik anak-anak adalah para guru.
"Guru adalah orang pertama yang paling bertanggungjawab untuk membentuk SDM handal, dan kesejahteraan guru menjadi tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu kita tingkatkan terus kesejahteraan guru-guru di Kepri agar anak-anak juga menjadi cerdas," kata Ansar.
Generasi cerdas, berkarakter dan kompetitif, kata Ansar adalah generasi yang diharapkan oleh Kepri. Oleh sebab itu para guru juga harus lebih inovatif dan kreatif dalam mengajar.
"Ayo kita siapkan segala komopetensi yang dibutuhkan agar bisa berkompetisi. Dan jangan hanya merebut pasar lapangan kerja dalam negeri saja, tapi kejar juga pasar kerja di luar negeri. Para guru agar mengupgrade terus kemampuannya. Agar anak-anak yang dilahirkan berkualitas," ujarnya.
Dalam kesempatan ini Gubermur juga menyerahan bantuan untuk anak-anak disabilitas berupa 10 kompang, serta piagam untuk SLBN Natuna karena terpilih sebagai sekolah penggerak di Natuna.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung, bahwa total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan sapras pendidikan di tujuh sekolah di Natuna yang baru diresmikan adalah Ro3.685 miliar.
Adapun untuk tahun 2023 ini terang Agung, anggaran yang disiapkab untuk SMA se Kepri sebesar Rp50.6 miliar, untuk SMK Rp43,2 miliar, dan untuk pendidikan khsusus atau SLB senilai Rp12,1 miliar. Dengan total DAK fisik di 2023 adalah Rp105.9 miliar.
"Khusus untuk Natuna di 2023, dari APBD untuk SMA di Bunguran Utara sebesar Rp800 juta dan dari DAK sebesar Rp23,3 miliar," terang Agung.(Redaksi)
Parah ! Sudah 5 Tahun Beredar di Batam Mikol merk RIO COCKTAIL dan MAN BEER Tanpa Memiliki Ijin, Kemana Stakeholder Batam?
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Semakin lama semakin parah proses penegak hukum di dunia hiburan di kota Batam provinsi Kepulauan Riau tanpa pengawasan dari instansi terkait menyangkut peredaran mikol.
“Seperti Mikol Merk RIO COCKTAIL dan MAN BEER beredar dengan bebas di setiap tempat hiburan malam”. Selasa (10/01/2023)
Hal itu disampaikan oleh Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri kepada beberapa media Mikol produk negeri tirai bambu ( Cina ) tanpa perijinan bisa dijual bebas di tempat hiburan malam tentang waktu cukup lama selama 5 Tahun.
“Tentu sangat aneh sekali minuman mikol yang di konsumsi untuk masyarakat tanpa memiliki perijinan”.
Dari sumber yang menceritakan kepada media,baik ijin dari Bp Batam, maupun Bea dan cukai serta pemerintah kota Batam tidak ada sama sekali,konon katanya Perusahaan Distributornya yaitu PT Buana Omega Sakti.
Berapa banyak kebocoran pajak dari peredaran mikol merk RIO COCKTAIL dan MAN BEER selama 5 tahun ini pungkas sumber jika dihitung.
Humas Bea dan cukai Batam saat dikonfirmasi dan ditanyakan apakah PT Buana Omega Sakti memiliki nomor pokok pengusaha Barang Kena cukai ( NPPBKC ) tidak merespon.
Sementara sumber lain mengatakan hasil konfirmasi kepada BP Batam, mengatakan Bp Batam melalui pelabuhan satu pintu PTSP tidak pernah mengeluarkan ijin mikol apalagi sudah 5 tahun ,itu ilegal katanya.
Untuk kepentingan perimbangan berita media masih berupaya menghubungi pihak PT Buana Omega Sakti.Ungkapnya Ketum Aliansi LSM Ismail Ratusimbangan (Redaksi)
Kejari memanggil dua Saksi Kasus SIMRS BP Batam Anggaran tahun 2018 yang ada TSK, Lalu kemana Angaran SIMRS BP Batam tahun 2020?
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kasus dugaan Korupsi SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 di kejaksaan negeri Batam sudah menentukan Tersangka, namun nama tersangka belum di umumkan ke publik oleh kejaksaan negeri Batam.
Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri kepada beberapa Media mengatakan, saya tidak yakin hanya 2 orang tersangka jika dikembangkan pasti akan bertambah, jangan sampai nanti ada merasa ada yang dikorbankan saja. Selasa (10/01/2023)
Adapun kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2.673.000.000,00 yang di menangkan PT Sarana primadata dan sudah di bayar lunas 100 %. Oleh PT Sarana primadata pekerjaan tersebut disub kontrakan kepada PT Exindo informasition Technologi sebesar Rp 1.250.000.000,00. Hasil audit BPKP perwakilan provinsi Kepulauan Riau kerugian negara sebesar 1.893.3000.000,00.
Jika untuk Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 kerugian negara, sebesar Rp 1.893.3000.000,00 berapa kerugian negara untuk kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020? Ujar Ismail dengan mimik bertanya?.
Untuk Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 selaku PPK inisial R dan perusahaan pemenang tender PT Sarana primadata Direktur nya inisial F, sedang kan untuk kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 PPK nya inisial FR dan perusahaan yang ditunjuk adalah PT Pelni Direktur nya inisial MK, proses tanpa tender lelang yaitu Penunjukan langsung ( Pl ) kontrak sebesar Rp 1.260.000.000,00 tentunya kejaksaan negeri Batam harus menjelaskan kepada masyarakat kota Batam tegasnya.
“Hasil Konfrimasi Kabarmasa.com ke Kejari Batam Bidang Pidsus, benar ada pemanggilan saksi pada tanggal 17 Januari 2023 dan itu terkait Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan SIMRS BP Batam T.A. 2018 dengan Tersangka RM dan PAP”
Sebab pada saat pejabat kejaksaan negeri Batam terdahulu yaitu Polin Octavianus Sitanggang, SH, MH, MM dan Kasi Intel kejaksaan negeri Batam terdahulu yaitu Wahyu Oktaviandi, kedua kasus tersebut di lidik oleh kejaksaan negeri Batam, kenapa kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 hilang, sedang kan untuk kasus SIMRS Bp Batam Anggaran 2020 ini kesalahan prosedur.
Tentu ini akan kita pertanyaan secara kelembagaan kepada kejaksaan negeri Batam, jika tidak kita meminta kejaksaan tinggi kepri untuk ambil alih atau Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) supervisi karena angka 1 (Satu) miyard lebih tutupnya. (ZS)
Gubernur Kepri Ansar Resmikan Dermaga Apung/Ponton HDPE di Pelabuhan Sedanau, Natuna
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Natuna - Masyarakat Sedanau Kabupaten Natuna tampak sumringah setelah Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad meresmikan Dermaga Apung / Ponton HDPE di pelabuhan masyarakar setempat, Selasa (10/1/2023). Tepatnya di Pelabuhan Sedanau, Kabupaten Natuna.
Peresmian Dermaga Apung ini dilakukan oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam lawatannya ke Kabupaten Natuna. Dihari yang sama, sebelumnya Gubernur setibanya di Natuna terlelih dahulu meninjau jembatan Semala yang roboh karena diterjang banjir, kemudian meresmikan jalan trans Batubi - Klarik.
Usai meresmikan jalan Trans Batubi-Klarik, barulah Gubernur dan rombongan nyebrang ke Sedanau untuk meresmikan dermaga apung/Ponton HDPE.
Dalam sambutannya Gubernur Ansar menyampaikan bahwa biaya untuk membangun pelabuhan apung Sedanau yang baru saja diresmikan tersebut adalah Rp2,25 miliar.
Gubernur berharap pelabuhan ini bermanfaat bagi masyarakat banyak nantinya. Disamping itu Gubernur mengingatkan agar seluruh masyarakat merasa memiliki setiap sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah. Sehingga tergerak untuk menjaga aset-aset yang ada.
"Alhamdulillah karena kedekatan kita dengan Menhub, disini, pad tahun 2023 ini sedang dilelang pagu sebesar Rp24 miliar untuk ruang tunggu dan cluster untuk roro. Kemudian di Penagi ada Rp16 miliar untuk rehabilitasi pelabuhan tersebut. Itu semua kita lobi ke pemerintah pusat," ujarnya.
Tahun ini juga, terang Ansar, Kepri mendapat tambahan 1 unit kapal oro yang bentuknya seperti kapal pesiar. Saat ini kapal roro yang dimaksud sedang dibangun debgan anggaran hampir Rp90 miliar di Batam.
"Rutenya nabti hingga ke Kalbar. Pokoknya kita isi terus rute-rute roei yang masih kosong. Tujuan kita agar arus orang, barang, kendaraan dan uang lancar. Sehingga ekonomi hidup," kata Ansar singkat.(ZS)
Kota Batam terkenal dengan Germelap Dunia Malam, Diduga Belom Miliki Izin Edar Micol Merek RIO dan Man Beer Beredar Ditempat Hiburan Malam Se-Kota Batam
Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh awak media KABARMASA.COM dilapangan selama ini bahwa di Botol minuman tersebut, tampak tidak memiliki label SNI dan bertuliskan Aksara China.
Adapun peredaran luas yang di edarkan Oknum pengusaha Minuman alcohol merek Rio Cocktail yaitu seperti di Tempat Hiburan Malam (THM) yakti di:
1. Di pujasera winsor
2. Di puja sera sebelah sidney Hotel
3. Oreon Ktv and baar bt aji
4. Boombastis Ktv and baar
5. Morena KTV and Baar Nagoya
maka jenis merek minuman tersebut, Telah terdapat 8 jenis varian rasa RIO Cocktail yang dikemas dalam botol berukuan 275ml, yaitu:• Black Currant + Orange + Vodka (4,3%) • Lime + Cucumber + Rum (4,3%)• Fruit Punch + Vodka (4,2%) • Rose + Whisky (4,2%) • Peach + Brandy (4,2%) • Grape + Brandy (4,5%) • Strawberry + Vodka (4,2%)• Blueberry + Vodka (4,2%) dan Man Beer
yang anehnya lagi, pengusaha yang cukup berani menjadi sponsori event-event dengan mengundang artis atau DJ (Disk Jockey) untuk tampil di tempat hiburan malam, meski belum memiliki izin yang cukup lengkap”.
Mikol tersebut sudah beroprasi selama 5 tahun dan dipasarkan Se-Kota Batam, di duga tidak memiliki surat ijin-ijin Resmi, mikol tertulis apstark cina yang tidak di mengerti masyarakat Kota Batam
Disamping itu salah satu menejer tempat hiburan malam Karoke & PUB BOMBASTIS berinensial ,I . Saat di komfirmasi oleh redaksi mediatrias terkait beredarnya micol yang belum memeiliki izin sampai saat berita ini di publikasikan belum memberikan penjelasan kepada awak media.
“Kepala disprindag Kota Batam Gustiawan Riau menyampaikan ke awak media lewat whatsapp bahwa perijinan tersebut Khusus utk izin /perizinan ada di PTSP dan Disprindag tidak mengeluarkan izin”
Saat kabarmasa.com konfrimasi ke Pihak Humas Bea dan Cukai tipe B Rizki Hanafi mau menanyakan No Pokok Pengusaha Barang kenak Cukai (NPGBKC) PT Buana Omega Sakti melalui call biasa dan aplikasi WhadsApp ceklis satu dan tidak dapat di hubungi atau pihak Bea dan Cukai Memblokir Nomor kabarmasa.com, terkesan Pihak Bea dan Cukai Kongkalikong ke seluruh mafia di Kota Batam
Pihak PTSP tidak mengeluarkan ijin mikol beredar secara resmi, saat di konfrimasi Harlas Buana PTSP engan tangapi terkait perizinan tersebut.
“Terkait Perizin Mikol tahun 2019 sudah tutup tidak dapat buka lagi serta tidak dapat membuat perpanjang izin, apa lagi sudah berjalan 5 tahun mikol tersebut tidak memiliki izin BPOM, meminta pihak terkait untuk dapat menutup PT Buana Omega Sakti”
Perda Kota Batam No 19 tahun 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengadilan Minuman Berakohol Kota Batam, BAB IX Ketentuan Pidana Pasal 14 Ayat 1 Pelangaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah
pelanggaran.
Harusnya instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang mengambil langkah terkait peredaran Mikol secara ilegal ini. Sebab jika peredaran tersebut dibiarkan terus menerus, maka negara dalam hal ini dirugikan. Mana ada bagaiman cara menghitung pajak penjualan Mikol, kalau izinnya saja belum ada, Daerah dirugikan. Harusnya aparat hukum terkait, mengambil tindakan tegas, bila perlu proses pidana (ZS)