Dianggap Tak Mampu Tuntaskan Kasus Tarian Erotis, PADAM Desak Kapolres Bantaeng Dan Kasat Reskrim Segera Mundur
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia desak KPK RI untuk berantas Praktek KKN di kab. Barru
Kronologi Penangkapan Lukas Enembe oleh KPK di Papua
Setibanya di
Bandara Sentani langsung melakukan Show Force dan monitoring. Lukas Enembi
diketahui sebelumnya tengah berada di Bandara Sentani dan berencana berangkat
ke Mamit untuk acara keluarga. Namun karena cuaca buruk membuat pesawat batal
berangkat. Rombongan Lukas Enembe kemudian dikonfirmasi kembali ke Abepura.
Pada pukul 12.45
WIT, Lukas Enembe beserta tim KPK tiba di Mako Sat Brimon Polda Papua dan
melakukan transit. Setelahnya Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare tiba
di Mako Brimob dan langsung menemui Lucas Enembe. Pukul 13.21 WIT, Lukas Enembe
bersama tim KPK keluar dari Lobi Mako Brimob menuju kendaraannya dan langsung
dikawal oleh irwasda Polda Papua dan Dansat Brimob untuk ke Bandara Sentani.
Tan Paulin dan Kabareskrim Disebut Terlibat Dalam Kasus Ilegal Mining Yang Menjerat Ismail Bolong
Resmikan Sarana Prasarana Pendidikan di Natuna, Gubernur Ansar Ahmad S.E.,M.M | Kepri Butuh Generasi Cerdas, Kompetitif & Berkarakter
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad meresmikan pembangunan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Natuna, Rabu (11/1/2023). Adapun kegiatan peresmian ini dipusatkan di SMAN 1 Bunguran Timur Laut, Natuna.
Sedikitnya ada tujuh sekolah yang pembangunannya sarana prasarananya diresmikan oleh Gubernur Ansar Ahmad dalam kesempatan ini.
Ketujuh sekolah tersebut meliputi pembangunan ruang UKS beserta perabotnya di SLBN Natuna, kemudian pembangunan ruang laboratotium fisika beserta perabotnya SMAN 1 Serasan Timur, pembangunan ruang guru beserta perabot di SMAN1 Serasan, pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya dan pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya dia SMAN 1 Pulau Tiga.
Tidak hanya itu, juga ada pembangunan rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya untuk SMN 1 Bunguran Barat, kemudian pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya di SMAN 1 Bunguran Tengah.
Adapun kegiatan pembangunan di SMN 1 Bunguran Timur Laut sendiri yang dalam kesempatan ini diresmikan oleh Gubernur Ansar adalah pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya serta rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya.
Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam sambutannya mengatakan bahwa penguasaan teknologi menjadi sebuah keharusan bagi setiap sekolah. Terutama bagi para guru dan para siswa.
"Kuasai teknologi agar anak-anak kita mampu berkompetisi secara global. Begitu juga dengan penguasaan bahasa," kata Ansar.
Ansar berujar, pendidikan merupakan syarat mutlak untuk mengubah dunia. Dan yang paling bertabggungjawab untuk mendidik anak-anak adalah para guru.
"Guru adalah orang pertama yang paling bertanggungjawab untuk membentuk SDM handal, dan kesejahteraan guru menjadi tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu kita tingkatkan terus kesejahteraan guru-guru di Kepri agar anak-anak juga menjadi cerdas," kata Ansar.
Generasi cerdas, berkarakter dan kompetitif, kata Ansar adalah generasi yang diharapkan oleh Kepri. Oleh sebab itu para guru juga harus lebih inovatif dan kreatif dalam mengajar.
"Ayo kita siapkan segala komopetensi yang dibutuhkan agar bisa berkompetisi. Dan jangan hanya merebut pasar lapangan kerja dalam negeri saja, tapi kejar juga pasar kerja di luar negeri. Para guru agar mengupgrade terus kemampuannya. Agar anak-anak yang dilahirkan berkualitas," ujarnya.
Dalam kesempatan ini Gubermur juga menyerahan bantuan untuk anak-anak disabilitas berupa 10 kompang, serta piagam untuk SLBN Natuna karena terpilih sebagai sekolah penggerak di Natuna.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung, bahwa total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan sapras pendidikan di tujuh sekolah di Natuna yang baru diresmikan adalah Ro3.685 miliar.
Adapun untuk tahun 2023 ini terang Agung, anggaran yang disiapkab untuk SMA se Kepri sebesar Rp50.6 miliar, untuk SMK Rp43,2 miliar, dan untuk pendidikan khsusus atau SLB senilai Rp12,1 miliar. Dengan total DAK fisik di 2023 adalah Rp105.9 miliar.
"Khusus untuk Natuna di 2023, dari APBD untuk SMA di Bunguran Utara sebesar Rp800 juta dan dari DAK sebesar Rp23,3 miliar," terang Agung.(Redaksi)
Parah ! Sudah 5 Tahun Beredar di Batam Mikol merk RIO COCKTAIL dan MAN BEER Tanpa Memiliki Ijin, Kemana Stakeholder Batam?
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Semakin lama semakin parah proses penegak hukum di dunia hiburan di kota Batam provinsi Kepulauan Riau tanpa pengawasan dari instansi terkait menyangkut peredaran mikol.
“Seperti Mikol Merk RIO COCKTAIL dan MAN BEER beredar dengan bebas di setiap tempat hiburan malam”. Selasa (10/01/2023)
Hal itu disampaikan oleh Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri kepada beberapa media Mikol produk negeri tirai bambu ( Cina ) tanpa perijinan bisa dijual bebas di tempat hiburan malam tentang waktu cukup lama selama 5 Tahun.
“Tentu sangat aneh sekali minuman mikol yang di konsumsi untuk masyarakat tanpa memiliki perijinan”.
Dari sumber yang menceritakan kepada media,baik ijin dari Bp Batam, maupun Bea dan cukai serta pemerintah kota Batam tidak ada sama sekali,konon katanya Perusahaan Distributornya yaitu PT Buana Omega Sakti.
Berapa banyak kebocoran pajak dari peredaran mikol merk RIO COCKTAIL dan MAN BEER selama 5 tahun ini pungkas sumber jika dihitung.
Humas Bea dan cukai Batam saat dikonfirmasi dan ditanyakan apakah PT Buana Omega Sakti memiliki nomor pokok pengusaha Barang Kena cukai ( NPPBKC ) tidak merespon.
Sementara sumber lain mengatakan hasil konfirmasi kepada BP Batam, mengatakan Bp Batam melalui pelabuhan satu pintu PTSP tidak pernah mengeluarkan ijin mikol apalagi sudah 5 tahun ,itu ilegal katanya.
Untuk kepentingan perimbangan berita media masih berupaya menghubungi pihak PT Buana Omega Sakti.Ungkapnya Ketum Aliansi LSM Ismail Ratusimbangan (Redaksi)
Kejari memanggil dua Saksi Kasus SIMRS BP Batam Anggaran tahun 2018 yang ada TSK, Lalu kemana Angaran SIMRS BP Batam tahun 2020?
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kasus dugaan Korupsi SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 di kejaksaan negeri Batam sudah menentukan Tersangka, namun nama tersangka belum di umumkan ke publik oleh kejaksaan negeri Batam.
Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri kepada beberapa Media mengatakan, saya tidak yakin hanya 2 orang tersangka jika dikembangkan pasti akan bertambah, jangan sampai nanti ada merasa ada yang dikorbankan saja. Selasa (10/01/2023)
Adapun kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2.673.000.000,00 yang di menangkan PT Sarana primadata dan sudah di bayar lunas 100 %. Oleh PT Sarana primadata pekerjaan tersebut disub kontrakan kepada PT Exindo informasition Technologi sebesar Rp 1.250.000.000,00. Hasil audit BPKP perwakilan provinsi Kepulauan Riau kerugian negara sebesar 1.893.3000.000,00.
Jika untuk Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 kerugian negara, sebesar Rp 1.893.3000.000,00 berapa kerugian negara untuk kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020? Ujar Ismail dengan mimik bertanya?.
Untuk Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 selaku PPK inisial R dan perusahaan pemenang tender PT Sarana primadata Direktur nya inisial F, sedang kan untuk kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 PPK nya inisial FR dan perusahaan yang ditunjuk adalah PT Pelni Direktur nya inisial MK, proses tanpa tender lelang yaitu Penunjukan langsung ( Pl ) kontrak sebesar Rp 1.260.000.000,00 tentunya kejaksaan negeri Batam harus menjelaskan kepada masyarakat kota Batam tegasnya.
“Hasil Konfrimasi Kabarmasa.com ke Kejari Batam Bidang Pidsus, benar ada pemanggilan saksi pada tanggal 17 Januari 2023 dan itu terkait Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan SIMRS BP Batam T.A. 2018 dengan Tersangka RM dan PAP”
Sebab pada saat pejabat kejaksaan negeri Batam terdahulu yaitu Polin Octavianus Sitanggang, SH, MH, MM dan Kasi Intel kejaksaan negeri Batam terdahulu yaitu Wahyu Oktaviandi, kedua kasus tersebut di lidik oleh kejaksaan negeri Batam, kenapa kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 hilang, sedang kan untuk kasus SIMRS Bp Batam Anggaran 2020 ini kesalahan prosedur.
Tentu ini akan kita pertanyaan secara kelembagaan kepada kejaksaan negeri Batam, jika tidak kita meminta kejaksaan tinggi kepri untuk ambil alih atau Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) supervisi karena angka 1 (Satu) miyard lebih tutupnya. (ZS)
Gubernur Kepri Ansar Resmikan Dermaga Apung/Ponton HDPE di Pelabuhan Sedanau, Natuna
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Natuna - Masyarakat Sedanau Kabupaten Natuna tampak sumringah setelah Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad meresmikan Dermaga Apung / Ponton HDPE di pelabuhan masyarakar setempat, Selasa (10/1/2023). Tepatnya di Pelabuhan Sedanau, Kabupaten Natuna.
Peresmian Dermaga Apung ini dilakukan oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam lawatannya ke Kabupaten Natuna. Dihari yang sama, sebelumnya Gubernur setibanya di Natuna terlelih dahulu meninjau jembatan Semala yang roboh karena diterjang banjir, kemudian meresmikan jalan trans Batubi - Klarik.
Usai meresmikan jalan Trans Batubi-Klarik, barulah Gubernur dan rombongan nyebrang ke Sedanau untuk meresmikan dermaga apung/Ponton HDPE.
Dalam sambutannya Gubernur Ansar menyampaikan bahwa biaya untuk membangun pelabuhan apung Sedanau yang baru saja diresmikan tersebut adalah Rp2,25 miliar.
Gubernur berharap pelabuhan ini bermanfaat bagi masyarakat banyak nantinya. Disamping itu Gubernur mengingatkan agar seluruh masyarakat merasa memiliki setiap sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah. Sehingga tergerak untuk menjaga aset-aset yang ada.
"Alhamdulillah karena kedekatan kita dengan Menhub, disini, pad tahun 2023 ini sedang dilelang pagu sebesar Rp24 miliar untuk ruang tunggu dan cluster untuk roro. Kemudian di Penagi ada Rp16 miliar untuk rehabilitasi pelabuhan tersebut. Itu semua kita lobi ke pemerintah pusat," ujarnya.
Tahun ini juga, terang Ansar, Kepri mendapat tambahan 1 unit kapal oro yang bentuknya seperti kapal pesiar. Saat ini kapal roro yang dimaksud sedang dibangun debgan anggaran hampir Rp90 miliar di Batam.
"Rutenya nabti hingga ke Kalbar. Pokoknya kita isi terus rute-rute roei yang masih kosong. Tujuan kita agar arus orang, barang, kendaraan dan uang lancar. Sehingga ekonomi hidup," kata Ansar singkat.(ZS)
Kota Batam terkenal dengan Germelap Dunia Malam, Diduga Belom Miliki Izin Edar Micol Merek RIO dan Man Beer Beredar Ditempat Hiburan Malam Se-Kota Batam
Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh awak media KABARMASA.COM dilapangan selama ini bahwa di Botol minuman tersebut, tampak tidak memiliki label SNI dan bertuliskan Aksara China.
Adapun peredaran luas yang di edarkan Oknum pengusaha Minuman alcohol merek Rio Cocktail yaitu seperti di Tempat Hiburan Malam (THM) yakti di:
1. Di pujasera winsor
2. Di puja sera sebelah sidney Hotel
3. Oreon Ktv and baar bt aji
4. Boombastis Ktv and baar
5. Morena KTV and Baar Nagoya
maka jenis merek minuman tersebut, Telah terdapat 8 jenis varian rasa RIO Cocktail yang dikemas dalam botol berukuan 275ml, yaitu:• Black Currant + Orange + Vodka (4,3%) • Lime + Cucumber + Rum (4,3%)• Fruit Punch + Vodka (4,2%) • Rose + Whisky (4,2%) • Peach + Brandy (4,2%) • Grape + Brandy (4,5%) • Strawberry + Vodka (4,2%)• Blueberry + Vodka (4,2%) dan Man Beer
yang anehnya lagi, pengusaha yang cukup berani menjadi sponsori event-event dengan mengundang artis atau DJ (Disk Jockey) untuk tampil di tempat hiburan malam, meski belum memiliki izin yang cukup lengkap”.
Mikol tersebut sudah beroprasi selama 5 tahun dan dipasarkan Se-Kota Batam, di duga tidak memiliki surat ijin-ijin Resmi, mikol tertulis apstark cina yang tidak di mengerti masyarakat Kota Batam
Disamping itu salah satu menejer tempat hiburan malam Karoke & PUB BOMBASTIS berinensial ,I . Saat di komfirmasi oleh redaksi mediatrias terkait beredarnya micol yang belum memeiliki izin sampai saat berita ini di publikasikan belum memberikan penjelasan kepada awak media.
“Kepala disprindag Kota Batam Gustiawan Riau menyampaikan ke awak media lewat whatsapp bahwa perijinan tersebut Khusus utk izin /perizinan ada di PTSP dan Disprindag tidak mengeluarkan izin”
Saat kabarmasa.com konfrimasi ke Pihak Humas Bea dan Cukai tipe B Rizki Hanafi mau menanyakan No Pokok Pengusaha Barang kenak Cukai (NPGBKC) PT Buana Omega Sakti melalui call biasa dan aplikasi WhadsApp ceklis satu dan tidak dapat di hubungi atau pihak Bea dan Cukai Memblokir Nomor kabarmasa.com, terkesan Pihak Bea dan Cukai Kongkalikong ke seluruh mafia di Kota Batam
Pihak PTSP tidak mengeluarkan ijin mikol beredar secara resmi, saat di konfrimasi Harlas Buana PTSP engan tangapi terkait perizinan tersebut.
“Terkait Perizin Mikol tahun 2019 sudah tutup tidak dapat buka lagi serta tidak dapat membuat perpanjang izin, apa lagi sudah berjalan 5 tahun mikol tersebut tidak memiliki izin BPOM, meminta pihak terkait untuk dapat menutup PT Buana Omega Sakti”
Perda Kota Batam No 19 tahun 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengadilan Minuman Berakohol Kota Batam, BAB IX Ketentuan Pidana Pasal 14 Ayat 1 Pelangaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah
pelanggaran.
Harusnya instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang mengambil langkah terkait peredaran Mikol secara ilegal ini. Sebab jika peredaran tersebut dibiarkan terus menerus, maka negara dalam hal ini dirugikan. Mana ada bagaiman cara menghitung pajak penjualan Mikol, kalau izinnya saja belum ada, Daerah dirugikan. Harusnya aparat hukum terkait, mengambil tindakan tegas, bila perlu proses pidana (ZS)
M.Akbar Menduga Rekrutmen Panwascam Terpilih Di Kabupaten Bantaeng Sulsel Cacat Hukum
Gubernur Ansar Kukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kepri Berharap Tetap Diasistensi Demi Pemerintahan Efektif, Akuntabel dan Transparan.
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad resmi mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri yang baru di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (09/01).
Mardiyanto dikukuhkan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP RI nomor KP.01.03/KEP-523/K/SU/2022 tertanggal 23 Desember 2022 menggantikan Wawan Yulianto yang ditunjuk sebagai Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Bencana BPKP Pusat sebagai jabatan barunya.
Hadir dalam acara tersebut Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Iwan Taufik Purwanto, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Pimpinan DPRD Provinsi Kepri, Forkopimda Kepri atau yang mewakili, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Walikota Batam diwakili Asisten I, Para Pimpinan Instansi Vertikal, Tim Percepatan Pembangunan dan para Kepala OPD Pemprov Kepri.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengatakan, beberapa catatan penting yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022 harus menjadi perhatian Pemprov Kepri.
"Insya Allah seluruh sub system pemerintahan akan didorong ke depan bekerja lebih baik dengan indikator kinerja yang dapat diukur. Agar tiap tahunnya satu demi satu kekurangan tersebut dapat diatasi" ujarnya.
Sebab, menurut Gubernur Ansar, membangun Kepri berbeda dengan membangun wilayah-wilayah kontinental di daratan. Dengan tantangan yang sangat berat.
"Dengan wilayah laut mencapai 96 persen dan daratan 4 persen. Terdapat 22 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Untuk itu urusan prosperity atau kesejahteraan dan kedaulatan menjadi prioritas utama. Jadi urusan-urusan konektivitas dan menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat tetap didahulukan" kata Gubernur Ansar.
Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar menyampaikan apresiasinya kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kepri dengan asistensinya menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik. Di mana Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang sebelumnya, Wawan Yulianto selalu berdiskusi dengan pihaknya sehingga pemerintahan berjalan efektif, akuntabel dan transparan.
"Mudah-mudahan hal ini dapat dilanjutkan dengan kepemimpinan Pak Mardiyanto ke depan. Dapat saling mengingatkan dan mendukung dalam rangka mencapai kinerja lebih baik lagi" ungkap Gubernur.
Gubernur pun menceritakan pengalamannya saat menghadap Kepala BPKP Kepri, Muhammad Yusuf Ateh dimana Kepala BPKP RI sangat mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 di angka 76,46. Naik dari tahun 2021 di angka 75,79.
"Di mana di tahun 2022 Kepri menempati urutan pertama se-sumatera dan urutan ketiga se-indonesia" tutup Gubernur Ansar.
Sementara itu, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Iwan Taufik Purwanto yang saat itu menyampaikan sambutan Kepala BPKP RI, berharap Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang baru dapat diterima Pemprov Kepri dan segenap mitra kerja. Baik instansi pusat, pemda di Kepri, BUMN, BUMD, hingga Pemerintah desa untuk dapat berkinerja leboh baik di masa yang akan datang.
Iwan juga mengungkapkan kehadiran Perwakilan BPKP Kepri dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sepanjang tahun 2022 telah direalisasikan dalam agenda yang mencakup 7 sektor dan 99 topik prioritas pengawasan termasuk APBD Pemprov Kepri dan tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022.
"Mudah-mudahan saran dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola, akuntabilitas, pengendalian intern dan manajemen resiko di wilayah Pemprov Kepri" harapnya. (ZS)
Wisuda UIB XVIII di Hadiri Bapak Gubernur Ansar guna Mendorong Generasi Muda Menjadikan SDM Berkualitas di Kepulauan Riau
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-KotaBatam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad menghadiri Sidang Terbuka Senat Wisuda Lulusan Program Magister dan Sarjana Universitas International Batam (UIB) ke-XVIII, yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Harbour Bay Batam, Senin (09/01/2022).
Gubernur Ansar dalam sambutannya mengawali dengan menekankan pentingnya permasalahan sumber daya manusia (SDM) sebagai prasyarat majunya peradaban dunia. Dimana untuk melahirkan SDM berkualitas, maka pendidikan menjadi hal yang paling utama dan mutlak.
"Karena hanya melalui pendidikan yang baik inilah, akan melahirkan SDM berkualitas," pesannya.
Dikatakan Gubernur Ansar, pada era digital seperti saat ini, kompetensi tidak hanya berbicara tentang teknologi semata. Tapi akan beriringan dengan persoalan SDM. Karenanya sangat penting saat ini, meningkatkan SDM manusia melalui pendidikan.
Pemerintah Provinsi Kepri sendiri tambah Gubernur Ansar, sangat konsen untuk terus mengembangkan kualitas pensdidikan. Hal ini juga tercermin dari visi Provinsi Kepri yakni Mewujudkan Provinsi Kepri Yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.
Dimana upaya dilakukan terus untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkulitas, sehat, berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa. Itu semua wujud dan bukti nyata dalam meningkatkan SDM di Kepri.
Gubernur Ansar juga menyatakan, potensi maritim dan kelutan di Kepri yang sangat besar, harus bisa dimanfaatkan, utamanya para generasi muda, dengan menangkap setiap peluang bisnis yang ada.
"Dengan kata lain, kalian generasi muda yang teleh memiliki bekal ilmu pengetahuan dari bangku kiuliah, harus bisa menjadi entrepreneur tangguh, yang siap berkotribusi dalam memajukan perekonomian di Kepri, " pintanya.
Gubernur Ansar juga sangat berharap, perguruan tinggi yang ada di Kepri, aktif melalukan berbagai penelitian, yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan segala potensi sumber daya alam di Kepulauan Riau, guna kemajuan Kepri tercinta.
Gubernur Ansar juga yakin, kalau almuni UIB akan bisa terjun di tengah- tengah masyarakat, dan kehadirannya memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Karena alumni UIB adalah memamg insan - insan yang berkualitas, pujinya.
Seperti diketahui, jumlah wisudawan Universitas International Batam Ke- XVIII tahun 2023 kali ini sebanyak 912 orang. Masing masing untuk program study S2 Magister Manajemen 57 orang dan Magister Hukum 23 orang.
Berikutnya ada program study SI Teknik Sipil 34 orang, Teknik Elektro 7 orang, Akuntansi 178 orang, Manajemen 281 orang, Pariwisata 48, Sistem Informasi 153 orang, Ilmu Hukum 116 dan Pendidikan Bahasa Inggris 13 orang.
Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala LLDikti Wilayah X/ diwakili Ketua Bagian Umum Rahmi, Kepala BP Batam H.M. Rudi, Anggota DPRD Provinsi Kepri Asmin Patros, Hendra Asman dan kepala OPD Provinsi Kepri.
Ada juga Ketua Yayasan Marga Tionghoa Indonesia Kota Batam Soehendro Gautama, Ketua Senat Prof. Dr. Handoko Karjantoro, CPA, Rektor UIB Dr. Iskandar Itan, Kepala Sekolah, Mitra dan Dosen UIB, serta para orangtua/wali yang hadir. (ZS)
Seorang lelaki tergeletak bercucuran darah di area pintu masuk Live karoke Kartika MM 2100 Cikarang barat
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia : Kabupaten Barru harus bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Perayaan Natal Oikoumene Kepri tahun 2022 dan tahun 2023 di Pasific Hotel di Hadiri Pejabat Petinggi Se-Kepulauan Riau
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri Perayaan Natal Oikoumene Kepri tahun 2022 dan tahun baru 2023 di Pasific Hotel, Batam, Sabtu (07/01) malam. Turut hadir dalam acara tersebut mantan Kapolda Kepri Irjen Pol. Aris Budiman , Kapolda Kepri atau yg mewakili, Anggota DPD RI Ricard Pasaribu dan Harry Pinto Wijaya, Ketua PGI Kepri Pdt. Renova Jonny Sitorus, Ketua Panitia sekaligus Anggota DPRD Kepri Wirya Putra Silalahi, Anggota DPRD Kota Batam Kakanwil Kemenag Kepri atau yg mewakili, serta para ketua dan anggota organisasi keagamaan. Minggu (08/01/2022)
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengajak para hadirin bersyukur karena Kepri sebagai provinsi kepulauan yang sangat heterogen, hampir semua suku ada di Kepri, serta ada 6 agama yg diakui pemerintah, tersebar di 394 pulau berpenghuni. Ia juga menyebut Kepri ini sebagai miniatur Indonesia.
"Tapi satu kebahagiaan dan kebanggaan kita bersyukur kita hampir di Kepri ini tidak pernah terjadi konflik antara satu suku dengan suku yg lain, antara agama dengan agama yg lain. Semua ini harus kita jaga atas peran tokoh-tokoh agama yang hebat yang berfikir secara universal bagaimana Kepri ini ke depan bisa lebih maju karena kita semua punya tanggung jawab" ucapnya.
Menurut Gubernur Ansar, rasa bangga itu membuahkan hasil yang mengembirakan karena Kepri menjadi yang terbaik pertama se-Sumatra dari sisi moderasi dan toleransi beragama, juga masuk 10 besar se-Indonesia.
"Tidak heran di Kepri tempat ibadah saling berdekatan tapi kita bisa hidup bersama dengan rukun dan damai, karena itu menjadi kekuatan. Jangan sampai kita berbicara, mencoba untuk terpecah belah rasa persaudaraan kita maka rasa damai dan mencintai harus kita jaga bersama" pesan Gubernur Ansar.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada warga kelas 1 dan kelas 2 di Kepri ini. Ia menegaskan semua warga Kepri punya hak dan kewajiban yg sama untuk membangun Provinsi ini dari waktu ke waktu. (ZS)
Kewenangan Penyidikan Oleh OJK Sangat Bertentangan Dengan UU POLRI Atau KUHAP
Gubernur Ansar Lepas Peserta Jalan Santai Kerukunan Umat Beragama serta Sebut Keutuhan NKRI Direkatkan 4 Pilar Bangsa
DISKOMINFO KEPRI - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melepas peserta Kegiatan Jalan Santai Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan bekerjasama dengan FKUB Kabupaten Bintan di Lapangan Gedung Community Center, Teluk Sebong, Bintan, Sabtu (07/12).
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bhakti ke-77 Kemenag RI ini diikuti ratusan masyarakat Kabupaten Bintan dari berbagai unsur agama, sesuai dengan tema "Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat".
Sebelum melepas peserta, dalam sambutannya Gubernur Ansar kembali mengajak masyarakat untuk bersyukur karena Indonesia dianugerahkan bonus demografi yang begitu besar, sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia dengan berbagai suku bangsa dan agama yang diakui.
"Kita bersyukur sampai saat ini dapat menjaga keutuhan negeri. Dengan masyarakat yang heterogen di negeri seluas ini, hal itu tak mudah. Tapi kita punya komitmen nasional bersama dengan ikatan 4 pilar kebangsaan yang selalu kita junjung" ujarnya.
Keempat pilar yang dimaksud Gubernur Ansar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar inilah yang menurut Gubernur Ansar menjadi perekat bagi seluruh umat beragama dan masyarakat Indonesia.
Di Kepri, lanjutnya, hal yang sama juga terjadi. Meski masyarakatnya majemuk dan heterogen, kehidupan dapat dikatakan tenteram dan damai. Hampir tidak ada konflik-konflik horizontal.
"Ini dibuktikan dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar 76,20%, lebih tinggi dari rata-rata Nasional yang berada di angka 72,39%. Oleh sebab itu, hal ini membawa Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat pertama se-Sumatera dan peringkat ke- 9 se-Indonesia" papar Gubernur Ansar.
Sebagai informasi, saat ini persebaran masyarakat Kepri menurut agama antara lain Islam sebanyak 78,3%, kristen 11,91%, katolik 2,48%, hindu 0,04%, buddha 7,1%, konghucu 0,16%, dan aliran kepercayaan 0,01%.
Untuk itu dalam kesempatan tersebut Gubernur Ansar menyampaikan apresiasi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan yang bekerja sama dengan FKUB Kabupaten Bintan dan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan jalan santai ini.
"Selain sebagai momen untuk menjaga kebugaran jasmani, juga diharapkan menjadi momen kita untuk bersilaturahmi dalam meningkatkan kerukunan, yang mana selain menjaga hubungan dengan Pencipta-Nya, manusia juga diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia" tutupnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Bupati Bintan diwakili Kadisbudpar Arif Sumarsono, Kakanwil Kemenag Kepri diwakili Kabid Pendidikan dan Keagamaan Riadul Aftar, Kadispora Kepri M. Ikhsan, Karo Kesra Kepri Aiyub, dan Kakan Kemenag Bintan Herman Zarudin. (ZS)
Warga di Hebohkan Kasus SIMRS BP Batam Anggaran tahun 2020, di Duga Kuat ada Oknum Jaksa Kongkalikong
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Batam - Kasus SIMRS Bp Batam saat ini bergulir di kejaksaan negeri Batam menjadi bola panas bagi pejabat kejaksaan negeri Batam saat ini, mengingat 2 Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 dan 2020 yang di tangani sedari awal, untuk kasus anggaran tahun 2018 naik dan tersangka ada, tetapi Anggaran tahun 2020 Tenggelam sementara kasus tersebut proyek kesalahan prosedur tanpa tender penunjukan langsung ( PL ) anggaran sebesar Rp 1260.000.000.
Hal itu disampaikan oleh Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri kepada beberapa media : Menurut Ismail awal Kasus ditangani kejaksaan negeri Batam tahun 2021, Arti kata Kongkalikong - kong-ka-li-kong cak 1 a tidak jujur; tidak terang-terangan; sembunyi-sembunyi; 2 n perihal tahu sama tahu (dl melakukan sesuatu yg tidak baik); sekongkol;
ber-kong-ka-li-kong v cak bersekongkol (untuk maksud-maksud yg kurang baik); berkomplot, Kepulauan Riau-Kota Batam, Sabtu (07/01/2022)
Lamanya penanganan dua Kasus tersebut,pada saat kejaksaan negeri Batam memanggil beberapa pihak yang diduga bertanggung jawab,pada pertengahan tahun 2022, issue miring yang saya dapat dari internal Bp Batam,para pihak yang diduga terlibat kasus anggaran tahun 2020 melakukan lobi-lobi atau Kongkalikong kepada kejaksaan tinggi kepri pada saat itu, mengingat salah satu yang di duga terlibat untuk Kasus anggaran tahun 2020 ada saudaranya di kejaksaan tinggi kepri pada saat itu dan mereka sesumbar tidak akan masuk penjara ujar Ismail.
Jika kita runut apa yang terjadi saat ini Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 tenggelam tidak di tangani oleh kejaksaan negeri Batam, berarti issue miring yang saya dapat jawaban nya benar adanya?.
Dan beberapa bulan yang lalu saya konfirmasi kepada Kasi Intel kejaksaan negeri Batam Riki Saputra, untuk kedua kasus tersebut, yang bersangkutan mengatakan menunggu hasil Audit BPK RI, tetapi tidak lama yang bersangkutan menelpon menjelaskan untuk kasus SIMRS Bp Batam Anggaran 2018 tentunya saya kaget untuk SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 belum di tangani, sedangkan kita tahu pada saat Kasi Intel kejaksaan negeri Batam Wahyu Oktaviandi, kedua kasus tersebut tetap berjalan tentu menjadi pertanyaan bagi kita masyarakat kota Batam,ada apa dengan kejaksaan negeri Batam?
Lebih lanjut Ismail mengatakan, jika Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 pihak yang dinyatakan tersangka melawan wajar saja menurut Ismail,sebab mereka merasa dikorbankan.
Jika pun mereka harus bertanggung jawab, seharusnya bukan mereka berdua saja,sebab berdasarkan kronologi laporan yang disampaikan oleh Syarifah nurqomar Alattas, yang tadi hampir mereka korban, proyek tahun anggaran 2018 masih berjalan belum serah terima, sudah di bayar lunas,tentu yang menyuruh membayar dan yang membayar harus bertanggung jawab,belum lagi mereka yang di duga menerima fee dari proyek tersebut, serta siapa kuasa pengguna anggaran ( KPA ) harus bertanggung jawab pungkasnya.
Untuk Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 jika nanti tidak berjalan di kejaksaan negeri Batam, akan kita laporkan kepada instansi lain,ada kepolisian dan ada KPK, tetapi ini tamparan bagi kejaksaan negeri Batam, karena sebelumnya kasus ini mereka tangani tutupnya. (ZS)