Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Menjelang datangnya hari raya Natal dan libur tahun baru 2023, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menggelar Rapat Koordinasi bersama Bupati dan Walikota serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (22/12/2022).

Rapat tersebut utamanya membahas pengkondisian kondusifitas di Kepri jelang perayaan Natal dan malam pergantian tahun 2023. Fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi di akhir tahun juga menjadi fokus utama dari rapat koordinasi yang rutin digelar setiap tiga bulan ini.

Gubernur Ansar meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota bekerjasama dengan TNI dan Kepolisian untuk menjaga keamanan di daerah masing-masing.

"Nanti jelang malam natal kita akan turun langsung bersama Kapolda Kepri dan forkopimda lainnya untuk memastikan langsung keamanan tempat-tempat ibadah di Kepri," ujar Gubernur Ansar.

Menurutnya, kondusifitas di Kepri selama ini sudah teruji bertahun-tahun. Kepri sangat jarang diterpa isu-isu SARA yang membuktikan toleransi dan persaudaraan antar golongan di Kepri begitu kuat.

"Modal kemajemukan itu yang menjadi modal utama kita untuk terus menjaga kondusifitas di Kepri," katanya.

Sementara itu, menjelang nataru harga bahan kebutuhan pokok pertanggal 21 Desember 2022 hingga saat ini terpantau stabil, hanya sedikit mengalami fluktuatif pada komoditi cabe 62.429 per kg dan telur ayam ras di 1.943 perbutir.

Sinergi yang kuat dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi terhadap penurunan inflasi volatile food menjadi 2,71% (yoy) dan IHK Kepri menjadi 5,26% (yoy) (terendah kedua di Sumatera). Inflasi di Kepri masih di atas sasaran, sehingga upaya pengendalian oleh TPID perlu diperkuat terutama dengan menjaga dampak second round effect dan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan.

Gubernur Ansar menginstruksikan untuk menekan harga bahan pangan jelang nataru dengan melaksanakan operasi pasar atau pasar murah dengan melibatkan stakeholder terkait. Selain itu, dibutuhkan juga efesiensi jalur distribusi bahan kebutuhan pokok yang bisa memangkas harga dan waktu kirim.

"Untuk angkutan kapal penyeberangan diutamakan dulu bagi kendaraan yang mengangkut komoditas bahan pangan, juga ketersediaan armada juga harus selalu diperhatikan," ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga menginstruksikan agar Syahbandar pelabuhan dan Angkasa Pura selalu memperhatikan kondisi cuaca yang selalu berubah-ubah di akhir tahun.

Hal yang sama juga diamini Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Gerry Yasid yang turut hadir, ia mengatakan pentingnya bagi KSOP Pelabuhan dan operator kapal untuk terus memeriksa keselamatan dan kelayakan armada untuk berlayar.

"Gelombang tinggi semakin sering terjadi di akhir tahun seperti ini, jadi sangat penting sekali bagi kita untuk terus mengecek kelayakan armada sebelum berangkat," katanya. (ZS)

BIN DIY Bersama Sama Komunitas Intelijen, Memastikan Nataru Di Wilayah DIY Aman

KABARMASA.COM, YOGYAKARTA - BIN DIY bersama sama komunitas intelijen daerah terus melakukan upaya intelijen untuk memastikan NATARU di wilayah DIY aman, damai dan harmoni guna mendukung upaya pemerintah daerah dan polri dalam melaksanakan pengamanan nataru 2022

Kunjungan BIN ke Gereja katolik santo antonius padua kota baru gondokusuman yogyakarta untuk terus membrikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyartakat, secara prinsip melakukan kesiapan gereja dalam menyambut natal 1. Kesiapan prokes, 2. Kesiapan sistem pengamanan 3. kesiapan pendeta dan materi misa ( thema ).

diperkirakan akan dihadir jemaat yang melebihi kapasitas umum, situasi disikapi berbeda beda oleh masing masing gereja sesuai kebijakan masing masing, namun demikian tetap ditekankan aspek ketertiban , keamanan dan kesehatan serta khidmatnya misa natal harus di utamakan.

Gubernur Ansar Angkat Bicara dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Pemprov Kepri di TCC Tanjungpinang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara termasuk Indonesia. Saat ini tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia telah terjadi di semua lini, baik di sektor pemerintah maupun korporasi/swasta, oleh karena itu harus ada pencegahannya. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad saat membuka secara langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Trans Convention Centre (TCC), Hotel Aston, Tanjungpinang, Kamis (22/12) guna mengimplementasikan froud control plan dalam menciptakan early warning system pemberantasan korupsi.

Gubernur Ansar menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan berbagai langkah dan strategi untuk mendorong pencegahan korupsi di Indonesia terutama di Provinsi Kepri, untuk menghilangkan kasus tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), Saya meyakini bahwa koordinasi yang kita lakukan saat ini merupakan wujud nyata kita bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," tegas Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga menyebutkan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran kunci dalam efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah memberikan peringatan dini (early warning).

"Dalam mewujudkan terlaksananya pengendalian intern yang efektif, peran APIP sangat dibutuhkan didalamnya, yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, memberikan early warning dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pemerintah daerah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan," ungkap Gubernur Ansar.

Terakhir, Gubernur Ansar kembali menegaskan agar seluruh jajaran Pemerintah di lingkungan Provinsi Kepri dan instansi vertikal serta mitra Pemprov Kepri untuk menghindari dan mengendalikan faktor-faktor terjadinya kecurangan (fraud).

"Risiko fraud selalu ada dengan cara dan pola yang terus berkembang. Fraud bisa saja terjadi karena adanya pressure atau tekanan, atau bahkan bisa saja terjadi karena adanya kesempatan sebagai akibat lemahnya pengendalian internal dalam organisasi. Kita semua punya peran penting untuk pengendalian fraud. Hadirnya APIP, diharapkan menjadi dapat menjadi konsultan dan quality assurance yang menjamin kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi," tutup Gubernur Ansar.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Irjen Kemendagri RI Komjen Pol. Tomsi Tohir, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana, Inspektur Wilayah I Irjen Kemendagri Bachtiar Sinaga, Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan KPK Tomi Murtomo, Kapolda Kepri yang diwakili oleh Wakapolresta TPI Arief Robby Rachman, Kajati Kepri diwakili Aspidsus Kejati Kepri, Inspektur Daerah Provinsi Kepri Irmendas, dan Kepala-kepala OPD Provinsi Kepulauan Riau. (Redaksi)

Daftar Jadi Bakal Calon DPD, Fahira Idris: Saya Tidak Hanya Menawarkan Visi Misi, Tetapi Juga Rekam Jejak

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta yang mewakili warga Jakarta selama hampir dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) Fahira Idris mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI pada Pemilu 2024. Fahira Idris membawa sebanyak 12.000 syarat dukungan berupa fotokopi KTP pendukung serta surat pernyataan mendukung bakal calon, untuk membuktikan keaslian dukungan sebagai syarat mengikuti Pemilu 2024. Dukungan sebanyak 12.000 ribu ini empat kali lipat dari batas minimal dukungan untuk Dapil DKI Jakarta yaitu sebanyak 3.000 dukungan. 21/12/22

Fahira Idris mengungkapkan, berkat dukungan warga Jakarta, dirinya berhasil mengumpulkan 35.000 syarat dukungan sebagai syarat mendaftar. Dari 35.000 syarat dukungan tersebut, sebanyak 12.000 dukungan atau empat kali lipat dari batas minimal diserahkan ke KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai antisipasi jika ditemukan dukungan ganda

“Selama delapan tahun lebih sebagai Anggota DPD RI, berkat dukungan warga Jakarta, berbagai kebijakan, program dan aksi pemberdayaan masyarakat, sudah, sedang dan akan terus kita digulirkan. Selama delapan tahun ini juga berbagai aspirasi warga semakin intensif diperjuangkan menjadi sebuah kebijakan yang berpihak. Saya mohon doa dan dukungan untuk berikhtiar kembali menjadi Anggota DPD RI. Saya tidak hanya menawarkan visi misi, tetapi juga rekam jejak kepada warga Jakarta selama menjadi anggota DPD RI,” ujar Fahira Idris di Kantor KPU Provinsi Jakarta (21/12).

Menurut Fahira Idris, perjalanan merealisasikan amanat warga Jakarta penuh tantangan dan dinamika. Namun, berkat kolaborasi dan dukungan warga, semua tantangan tersebut bisa dikelola dengan baik. Hasilnya, berbagai program advokasi warga mulai dari pendampingan hukum gratis bagi warga terutama perempuan dan anak korban kekerasan, pendampingan jika ada warga yang kesulitan mengakses fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan serta program ambulance gratis bagi warga yang membutuhkan berjalan dengan baik.

Selain itu, yang juga menjadi concern Fahira Idris selama menjadi Anggota DPD RI yaitu peningkatan kapasitas pelaku UMKM lewat pembinaan dan pendampingan serta melestarikan dan mengembangkan seni budaya Betawi lewat berbagai kegiatan dan bantuan pendanaan untuk sanggar dan para seniman juga berlangsung intensif dan berdampak langsung bagi warga Jakarta.

Selama mendapat amanah dari warga Jakarta, Fahira Idris juga berkolaborasi dengan warga masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, para kader sosial kemasyarakat, lembaga kemanusiaan dan berbagai pemangku kepentingan untuk menggelar berbagai kegiatan Bakti Sosial, pemeriksaan kesehatan gratis dan menggelar kegiatan donor darah baik di level kotamadya, kecamatan hingga kelurahan yang ada di Jakarta.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim disertai niat yang lurus, saya FAHIRA IDRIS mencalonkan diri kembali menjadi peserta Pemilu 2024 dari jalur independen atau nonpartai sebagai Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu dengan 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan yang hampir berpenduduk 8 Juta di Provinsi DKI Jakarta. Mari kita lanjutkan kolaborasi untuk membangun Jakarta dan memastikan aspirasi warga menjadi sebuah kebijakan yang berpihak untuk seluruh warga Jakarta,” pungkas Putri Pertama dari tokoh nasional Almarhum Prof. Dr. H. Fahmi Idris dan Cucu Ulama Almarhum KH. Hasan Basri.

Pemprov Kepri Terima Penghargaan Kategori Pemprov 'Indonesia Melayani' pada ARM 2022

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU – Batam - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional. Kali ini, dalam Anugerah Revolusi Mental (ARM) yang digelar Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan RI bersama Gerakan Nasional Revolusi Mental, Pemprov Kepri meraih penghargaan Kategori Pemerintah Provinsi, Indonesia Melayani.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan RI, Muhadjir Efendy dan diterima Sekdaprov Kepri Adi Prihantara mewakili Gubernur Ansar Ahmad di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Pemprov Kepri menerima penghargaan ini karena kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad telah dinilai mampu memberikan inspirasi, dan menggerakkan Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam kebijakannya di berbagai instansi dengan mendorong penguatan karakter dan integritas sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Dalam penganugerahan kepada sebagian lembaga negara, dan kepala daerah, turut diberikan ucapan secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo, serta hadir memberikan sambutan yaitu Wakil Presiden RI Prof KH Ma'ruf Amin MA.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan RI, Muhadjir Efendy dalam sambutannya mengutip kata-kata visi Trisakti Presiden RI Pertama, Ir Soekarno yang mengatakan, Indonesia harus mampu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"Untuk membangkitkan kembali semangat perubahan berkemajuan tersebut, Bangsa Indonesia untuk mencapai visi trisakti pertama Presiden Soekarno ialah semangat revolusi mental," sambut Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Muhadjir mengakhiri sambutannya dengan mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 'Anugerah Revolusi Mental 2022'.

Sebagai penerima anugerah bergengsi dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan RI dan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dalam kesempatannya, Gubernur Ansar Ahmad mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara acara ini.

"Penghargaan ini bukan prestasi saya saja, melainkan prestasi seluruh kinerja semua OPD, dan perangkat-perangkat daerah, serta dukungan dari elemen masyarakat untuk terus menggerakan revolusi mental mulai dari pemerintah hingga masyarakat," kata Gubernur Kepri di hadapan awak media.

Ia mengajak kepada semua OPD, dan perangkat daerah, serta elemen masyarakat yang ada di pemerintah Provinsi Kepri agar tidak berbangga diri karena prestasi ini.

"Prestasi yang kami terima itu dalam rangka untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan perubahan demi persatuan dan kemajuan bangsa ini," ujarnya.

Gubernur Ansar berharap, melalui gerakan revolusi mental pemerintah Provinsi Kepri harus mendorong semua aparatur, dan elemen masyarakat agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, dan berintegritas, serta berakhlakul karimah (Redaksi)

Merasa menyesal, mantan Napiter asal Desa Pangi tidak ingin lagi kembali mendapat cap Teroris

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Irhan Hana Yojo Bento alias Aan alias Abu Wafi atau yang lebih akrab dengan sapaan Aan,begitulah panggilan oleh kalangan ikhwa-ikhwa serta sebagian besar masyarakat Desa Pangi Kec. Parigi Utara.

Diselang pertemuan tersebut, Aan bercerita tentang kegiatan keseharian diri-nya pasca dirinya menjalani proses hukuman penjara, serta keterlibatan dirinya yang telah berbaiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi atau ISIS melalui Ustad Basir yang telah meninggal pada saat menjalani hukuman penjara di salah satu Lapas Nusakambangan, serta ikut terkait dengan perencanaan penyerangan Mako Polres Toli-toli Prov. Sulteng.

Aan ditangkap oleh Densus 88 A.T Mabes Polri pada bulan Maret 2017 di wilayah Kec. Parigi Utara dan mendapat vonis hukuman penjara selama empat tahun serta bebas pada bulan Juni 2020, setelah bebas Aan kini membantu istrinya dalam mengolah kios campuran serta mengurus kebun cengkeh milik ayah kandungnya di Desa Maninili Kec. Tinombo Selatan.

Aan mengatakan kepada media bahwa dirinya menyesal dengan perbuatan dan dirinya sudah tidak ingin kembali terlibat kepada aksi terorisme serta kini dirinya sering memberi nasihat kepada masyarakat sekitar khususnya pemuda agar tidak lagi mengkomsomsi Miras apalagi Narkoba serta jangan sampai salah menimbah ilmu agama ujarnya.

Masih ingatkah dengan Dhea Lukita Andriana Putri TKW Lulus Terpilih Setelah Daftar POLRI 4 Kali

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ya Dhea Lukita Andriana, Anggota Paskibraka Nasional tahun 2019 & tahun 2020, yang punya harapan & keinginan tulus untuk seorang ibunya yang kini tengah bekerja sebagai TKW di Luar Negeri, Dhea yang punya cita-cita menjadi seorang anggota Polri hingga sampai 4 kali mendaftar.

Dan kini harapan Dhea untuk sang Ibunda akan segera terwujud, ia berhasil mewujudkan cita-citanya, ia lulus dan terpilih untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri, setelah mendaftar *Bintara Proaktif TA 2023* Kategori *Talent Scouting*.

"Saya hanyalah anak seorang TKW, yang sejak umur 2 tahun sudah ditinggal ibu saya untuk mencari nafkah di luar negeri. Menjadi Polisi Wanita adalah cita-cita saya sejak kecil. Tapi dari *hati kecil saya selalu bertanya-tanya, apakah mungkin saya bisa. Dan Ibulah yang selalu memberikan motivasi kepada saya, agar saya selalu berusaha*. " ungkap Dhea di hadapan Wakapolda Jatim Brigjen. Pol. Slamet Hadi Supraptoyo dan Karo SDM Polda Jatim Kombes Pol. Harry Kurniawan.

Apabila saya lulus dan terpilih, saya ingin ibu saya tidak lagi bekerja di Luar Negeri. Agar dimasa tuanya Ibu saya bisa melihat saya dengan penuh kebanggaan dan semua pengorbanan ibu saya tidak sia-sia." sambung Dhea.

Terima kasih Ibu.... atas semua pengorbanannya untuk buah hatinya. Engkaulah Pahlawan sejatiku

*SELAMAT HARI IBU 22 DESEMBER 2022*

Antisipasi Nataru, Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Rakor Forkompimda Plus

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjelang Natal dan tahun baru. Salah satu arahannya meminta kepala daerah melarang penggunaan petasan.

Hal itu ditekankan Tito melalui Surat Edaran (SE) Nomor 400.10/8922/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah (Pemda) pada saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. SE itu diterbitkan 20 Desember 2022.

"Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal dan Tahun Baru 2023 diperlukan kebijakan untuk peningkatan pelayanan, keselamatan, keamanan, kelancaran, dan pergerakan arus lalu lintas dengan tetap menjaga protokol Corona," demikian isi SE Tito, seperti dilihat, Rabu (21/12/2022).

Adapun rakor tersebut dibutuhkan untuk memperkuat koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan memonitor persiapan pelaksanaan libur Nataru. Tito meminta Pemda memetakan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah, khususnya pada perayaan ibadah Natal.

Tito juga meminta Pemda mengoordinasikan Forkopimda untuk pengamanan sebagai upaya menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib. Termasuk pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan pengawasan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok serta bahan bakar.

"Antisipasi lonjakan permintaan konsumen dan potensi kelangkaan dengan memastikan ketersediaan jumlah dan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG/Elpiji)," tulis SE tersebut.

Selain itu, Pemda diminta memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang/barang dan simpul transportasi, seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan di wilayahnya. Tito turut meminta Pemda berkoordinasi dengan kepolisian mencegah macet selama libur Nataru.

Instruksi lainnya adalah mewaspadai potensi kerawanan dan gangguan keamanan dan ketenteraman pada saat perayaan tahun baru di tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan. Pemda diminta berkoordinasi intensif dengan aparat keamanan dalam melakukan deteksi dini situasi serta kondisi keamanan yang berpotensi menjadi gangguan.

Gangguan yang dimaksud antara lain aksi terorisme, pencurian, penodongan, sweeping oleh organisasi masyarakat, serta jenis kejahatan lainnya.

"Mengoordinasikan peningkatan keamanan di lingkungan terkecil (RT/RW) untuk mencegah terjadinya pencurian pada rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya pada saat libur," tulis SE Tito.

Dalam SE, Tito juga meminta Pemda memetakan potensi terjadinya bencana alam serta kebakaran. Pemda juga perlu mengidentifikasi hingga mengatur masyarakat dalam bentuk kerumunan pada perayaan malam tahun baru yang rawan berdesakan dan dapat menimbulkan korban.

"Pemda perlu melarang penggunaan petasan dalam perayaan yang dapat berpotensi terjadinya ledakan maupun kebakaran terlebih yang menimbulkan korban manusia ataupun barang," tulis SE Tito.

Di sisi lain, Pemda diminta mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum. Pemda juga diminta tetap memperhatikan arahan Presiden Jokowi terkait kasus Corona di Jawa dan luar Jawa.

Gubernur Ansar Menyerahkan Bantuan Hibah Berupa Kapal Patroli Imigrasi Kepada Kemenkumham RI Diterima Langsung Oeh Menkumham Yasonna H Laoly di Lagoi Bintan

RedaksiDecember 20, 2022 No comments

KABARMASA.COM, Kepulauan Riau - Bintan - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan hibah kapal patroli imigrasi untuk Kementerian Hukum dan HAM RI. Penyerahan kapal cepat (speed boat) tersebut dilakukan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan diterima langsung oleh Menkumham RI Yasonna H Laoly dalam acara Serah Terima Kapal Patroli Imigrasi Pura Wira Ksatria dan Launching Second Home Visa di Lagoi Bintan Kepulauan Riau pada Rabu (21/12/2022).

"Dengan adanya dukungan kapal patroli ini menjadi bukti bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi siap bersinergi dan berkolaborasi dengan institusi penegak hukum lainnya khususnya wilayah perairan Indonesia untuk bersama-sama bekerja keras menjaga kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan," ujar Yasonna.

Yasonna mengungkapkan bahwa kapal patroli tersebut akan digunakan untuk mendukung tugas pengamanan perbatasan laut seperti di Wilayah Kepri dan sekitarnya. Hal ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang posisinya berada di tengah-tengah jalur lalu lintas yang sibuk. Posisi ini cukup strategis yaitu berada di posisi silang antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sekaligus antara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia.

"Dari sisi keamanan perbatasan, Indonesia memiliki perbatasan 4 laut dengan negara- negara ASEAN dan Australia. Pengamanan perbatasan harus diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, dengan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah perbatasan seperti daerah lainnya," ungkapnya.

Kementerian Hukum dan HAM, jelas Yasonna, melalui tugas fungsi Keimigrasian ikut memberikan kontribusi dalam menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik darat, laut maupun udara. Fokus pengawasan yang dilakukan Imigrasi adalah terhadap lalu lintas orang antar negara yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia, melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia.

"Pengawasan Keimigrasian ini dititik beratkan pada pengawasan secara menyeluruh baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang menggunakan dokumen Keimigrasian untuk melakukan perjalanan antar negara," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Yasonna juga berterima kasih kepada Gubernur Kepri dan jajaran karena dukungan berupa hibah kapal tersebut. Dia berharap kerja sama dan kolaborasi dengan Pemprov Kepri akan terus dilakukan di kemudian hari.

Gubernur Ansar mengatakan pemberian hibah kapal patroli imigrasi ini merupakan komitmen dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk penjagaan kedaulatan NKRI. Ia menjelaskan dengan posisi Kepri yang dekat dengan perbatasan negara, maka penambahan armada patroli dapat mendukung penguatan penjagaan kawasan.

"Semoga kapal patroli yang kami berikan bisa membantu tugas keimigrasian dari Kemenkumham, kami akan terus mendukung untuk penjagaan NKRI di Kepulauan Riau," ujar Gubernur Ansar.

Setelah diserahterimakan dari Gubernur Kepri kepada Menkumham RI, kapal patroli dengan panjang keseluruhan 16 meter dan lebar 3,5 meter tersebut akan langsung disiagakan untuk patrol di sekitar perairan Kepri. (ZS)

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi Ke 9 Depan Graha BNI Usut Tuntas Dugaan Kredit Tanpa Agunan 85 Triliun di Bank BNI

RedaksiDecember 20, 2022 No comments

KABARMASA.COM, JAKARTA - Laskar Muda NKRI Kembali malakukan aksi yang ke 9 Kali di depan Bank BNI Demi menuntaskan dugaan Kredit Sebesar 89 Triliun yang diduga tanpa memakai agunan yang di berikan ke PT Bomba Grup Selasa 20 Desember 2022.

Sebelum beredar info bahwa Perbankan di Indonesia sedang ramai-ramai masih memberikan pendanaan untuk industri batu bara, jumlahnya mencapai Rp 89 triliun, Bahkan muncul dugaan ada pendanaan sebuah grup perusahaan batu bara PT Bomba Grup di Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI tanpa menggunakan agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman.

Jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.

"Pertama, pinjaman macet dan kemudian pengusahanya tidak berupaya melunasi utangnya. Kedua. banknya harus Bank BUMN, jika bank swasta maka bukan korupsi,"

Terkait isu uang pinjaman bank tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk operasional produksi batu bara, Laskar Muda NKRI mengatakan bahwa hal tersebut jelas dilarang untuk dipakai hal lain.

"Tidak boleh. Tapi kuncinya bisa diproses korupsi jika utang macet," lanjutnya.

Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika dalam pinjam meminjam masuk ranah perbankan dan aturan tanpa atau dengan jaminan seharusnya diatur rigid dalam aturan internal bank.

"Sehingga jawabannya ada di Bank BUMN. Jika dalam jumlah besar seharusnya ada jaminan yang memadai. Jaminan pun diikat hak tanggungan dan ada appraisal untuk menilai jaminan lebih tinggi dari utang.

Begitu juga jika terdapat potensi kredit macet, harus ada jaminan yang memadai. Karena menurutnya, sudah banyak sekali kredit macet BUMN yang dijerat korupsi.

"Unsur utamanya adalah apakah dalam pemberian kredit menyalahgunakan wewenang. Jika iya maka masuk Pasal 3 UU Korupsi," kata dia.

Kemudian menurutnya, jika peminjaman tersebut udah melawan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka bisa disebut penyalahgunaan kewenangan.

"Jika sudah melewati POJK maka ini bagian dari penyalahgunaan wewenang,".

Kordinator Aksi Afad

0812 8226 8657

Tangkap Kamaruddin Dimana Saja Dpo Polisi Sedunia Karena Menghina Polisi

RedaksiDecember 20, 2022 No comments

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sejumlah masa aksi yang berdemonstrasi di depan Mabes Polri menyatakan dukungan terhadap polri untuk menyikapi terkait dengan ucapan Kamarudin yang berstatement bahwa Polri lebih sering mengabdi terhadap mafia di banding negara, para demonstran berstatement, Kami Poros Muda Indonesia ikut merespons pernyataan Kamaruddin Simanjuntak soal polisi lebih sering mengabdi kepada mafia ketimbang negara.

Menurut kami, pernyataan yang dilontarkan pengacara keluarga Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J itu sangat tendensius sehingga dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang harus ditanggungnya. "Tentunya, ada konsekuensi hukum terhadap yang bersangkutan dengan ucapan yang disebarkan melalui media dan dipublik.

Selain itu, Kamaruddin Simanjuntak pernyataannya itu sangat tidak menunjukkan sikap seorang yang akademisi. "Itu pernyataan menggambarkan yang bersangkutan mulut dan pikirannya sangat tidak akademis dan sangat tidak etis. Menurut kami Kamaruddin Simanjuntak soal polisi hanya mengabdi kepada negara satu minggu dan tiga minggunya mengabdi ke mafia itu sangat aneh.

Dalam hal ini kami sudah melihat kinerja kepolisian yang begitu jelas yang dimana seorang jendral polisi langsung di copot dari jabatan nya di karenakan melakukan pelanggaran, sudah benar kami pikir namun jangan sampai ada pihak – pihak yang mencoba membuat isu – isu memberikan statement kepolisan itu tebang pelih sudah terbukti buktinya ada, kita harus memperkuat persatuan nkri di tengah rundungan isu terkait dengan kepolisian, ingat lagi bahwa jika tidak ada polisi satu hari saja negara ini bisa kacau kejahatan bisa ada dimana – mana.

Kami poros muda indonesia mendukung komarudin sebagai pengacara pengacara keluarga Nofriansyah Yosua Hutabarat mendukung penuh sistem hukum harus di tegakan, namun tidak dengan cara menghina institusi negara ketika ada sebuah kesalahan yang di lakukan bukan berati semua dalam institusi tersebut salah semua.

Masih banyak polisi yang benar – benar mengabdi dan jujur dalam menjalankan tugas, polri sudah menunjukan kinerja nya terkait dengan pencopotan Ferdy Sambo, maka dari itu lakukan kan prosedur hukum bukan dengan cara yang memancing provokasi ingat negara ini adalah negara yang harus di jaga keutuhan nya, jangan ada isu yang membuat negara ini menjadi perpecahan. #savepolri #periksakamarudin

Tuntutan :

1. Mendukung Polri mendesak Kamarudin Simanjuntak untuk memeriksa hinaan terhadap institusi Kepolisian di karenakan telah menyebutkan Polisi mengabdi kepada mafia.

2. Pernyataan komaruddin yang sangat tidak akademisi dan tidak etis mencemarkan nama baik institusi Kepolisian harus di pertanggung jawabkan.

3. Mendukung Polri untuk bertindak tegas kepada siapapun yang mencoba merusak dan memecah belah NKRI.

4. Mendesak Kamarudin Simanjuntak untuk meminta maaf terhadap Polri dan seluruh masyarakat indonesia atas ucapan nya menyebutkan “Polisi mengabdi kepada mafia”.

5.Membuat petisi dukungan mendukung polri untuk memeriksa kamaruddin terkait statement yang yang mencemarkan instansi dikarenakan masih banyak polisi yang jujur.

Kordinator Lapangan : Ade Aritonang

Ansar Ahmad & Soerya Respationo Nonton Bareng Final Piala Dunia 2022 Bersama Masyarakat Batam, Argentina Kalahkan Prancis Melalui Drama Adu Pinalti

RedaksiDecember 18, 2022 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dan mantan Wakil Gubernur Kepri H. Soera Respationo nonton bareng (nobar) masyarakat Batam ajang laga final Piala Dunia 2022 antara Argentina melawan Prancis, Minggu (18/12) di Bintang Kopi samping Mustafa Plaza, atau tepatnya dibawah kampus Universitas Batam (UNIBA), kota Batam. Senin (19/12/2022)

Tampak hadir dalam kesempatan ini tim Percepatan Pembangunan Kepri Said Erwansyah, sejumlah kepala OPD, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wartawan dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Gubernur Ansar dalam kesempatan ini memakai kemeja putih sedangkan Soerya memakai batik. Keduanya tampak bebas melepaskan sukaria saat tim yang di dukung berhasil mencetak gol. Adapun di laga final ini Gubernur Ansar mendukung tim Prancis, begitu juga Soerya Respationo.

Meskipun tim dukungannya, kesebelasan Prancis akhirnya kalah melalui drama adu pinalti, Gubernur Ansar tampak legowo dan mengatakan bahwa dalam pertandingan selalu ada yang menang dan ada yang kalah.

“Kita lihat sendiri tadi, keduanya bermain sangat bagus. Di babak awal Argentina menguasai pertandingan dan berhasil unggul duluan 2-0 . Namun di babak kedua justru Prancis berbalik yang menguasai pertandingan. Dan terbukti keduanya bermain imbang hingga akhir pertandingan dan harus melalui drama adu pinalty,” kata Ansar.

Menurtut Ansar kalahnya Tim Prancis melalui drama adu pinalty melawan Argentina merupakan kekalahan yang menurutnya bisa diterima dengan legowo. “Adu pinalty ini sudah masalah mental, baik mental eksekutor maupun mental penjaga gawangnya,” katanya sambil tertawa.

Ansar juga tampak senang karena masyarakat yang ikut nonton bareng dalam kesempatan ini cukup ramai. Meskipun terbagi antara kubu pendukung Argentina dan pendukung Prancis, namun kedua kubu tetap saling menjaga ketertiban dan keamanan.

Masyarakat yang memadati kedai kopi semuanya tampak terlibat dalam uporia. Ketika tim dukungannya berhasil membuat gol masyarakat tampak senang dan bersuka ria sambil lonkt-loncat kegirangan. Sementara bagi yang timnya kebobolan tampak berdiri sambil memperlihatkan wajah kecewa.

“Begitulah pertandingan. Yang penting semuanya senang dan kita baru Saja menyaksikan sejarah piala Dunia 2022. Selamat untuk Argentina yang sudah berhasil menjadi juara dan Tim Prancis juga selamat karena sudah bermain bagus di laga final ini,” tutup Ansar.(redaksi)

Aliansi Mahasiswa Hukum Sulawesi Jakarta menilai pengadaan mobil dinas Bupati Barru tidak tepat

RedaksiDecember 17, 2022 No comments

KABARMASA.COM, - DKI JAKARTA Kendaraan Dinas Bupati Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan pemerintahan daerah yang baik diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja PEMDA kearah yang lebih baik, agar mencapai tujuan mensejahterahkan dan meningkatkan

kualitas hidup masyarakatnya.

Pengadaan kendaraan dinas adalah suatu hal yang wajar apabila memenuhi ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, Bagaimana jadinya jika pengadaan kendaraan Dinas melewati batas ketentuan yang ada ?

Pengadaan barang dan jasa diprogramkan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan daerah yang lebih baik dan lebih maju. Namun, saat ini telah selesai penyelenggaraan tender/lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati Barru (Toyota Landcruiser VXR) dengan nilai pagu paket senilai 2,6 Miliar yang menggunakan anggaran APDP 2022 Kabupaten Barru.

Dalam Permendagri No.7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwasanya kendaraan perorangan dinas dengan jabatan Bupati untuk kendaraan jenis jeep maksimal kapasitas 3.200 cc. Sedangkan, Mobil (Toyota Landcruiser VXR) yang ditenderkan oleh PEMDA Kab. Barru memiliki kapasitas 3.346 cc.

Dalam hal ini kami menduga PEMDA Barru telah melakukan Tindakan inkonstitusional dan berharap agar permasalahan ini dapat di evaluasi dan diusut dengan tuntas.

Dengan ini kami dari Aliansi Mahasiswa Hukum Sulawesi (AMHS) Menuntut :

1. Meminta kepada Kemendagri agar memperhatikan permasalahan ini.

2. Meminta kepada KPK agar menindaklanjuti dugaan korupsi yang telah/akan terjadi.

3. Meminta kepada Kemendagri untuk Mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kab. Barru dalam hal pengawasan pengadaan.(Redaksi)

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Dampingi Mendag RI Zulkifli Hasan Tinjau Pasar Jelang Nataru di Batam

RedaksiDecember 16, 2022 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan bersama Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan Walikota Batam M. Rudi kunjungi Pasar Rakyat Toss 3000 yang merupakan pasar rakyar terbesar di Kepri, Sabtu (17/12/2022).

Mendag RI Zulkifli Hasan dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad terlihat sempat terlibat obrolan dengan beberapa pedagang pasar guna menanyai perkembangan harga-harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Batu.

Adapun kunjungan Mendag RI ke pasar rakyar Toss 3000 bersama Gubernur dan rombongan kali ini memang untuk mengecek sekaligus mengontrol stok kebutuhab dan kesetabilan harga kebutuhan pokok di pasa tersebut.

"Hari ini, saya kesini bersama Gubernur dan Walikota untuk memonitor kebutuhan pokok masyarakat menjelang Nataru. Alhamdulillah seperti yang sama-sama kita saksikan baru saja, disini barang tersedia banyak dan harga juga cenderung stabil. Ada yg turun, ada yang tetap dan ada yang stabil," kata Zulkifli Hasan disela doorstop bersama wartawan.

Bersama Gubernur, Mendag bahkan sempat mengecek beberapa harga-harga sembako seperti beras, daging, ayam, beras, capai, tempe, sayuran, minyak, telur dan beberapa kpmoditas lainnya.

"Harga tempe juga harganya tetap, tidak mengalami kenaikan. Hanya saja sizenya lebih kecil. Hal ini dikarenakan memang harga barang baku kedelainya mengalami kenaikan," kata Mendag lagi.

Sedangkan harga ayam, lanjut Zulkifli, terdapat dua jenis harga. Untuk ayam beku atau ayam es di harga Rp30 ribu per kologram, sedangkan harga ayam potong segar di harga Rp40 ribu per kilogram.

"Satu persatu kita cek, harga beras premium dengan harga yang bervariasi tentunya. Sedangkan harga beras bilog kita jamin stok selalu ada berapapun yang dibutuhkan masyarakat dengan harga Rp9.450, harga minyak 13 ribu cenderung murah, karena di beberapa daerah ada yang menjual dengan harga Rp14 ribu," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam kesempatan ini mengatakan bahwa di seluruh Kepri sejauh ini harga-harga kebutuhan pokok dan stok yang dibutuhkan oleh masyarakat cenderung stabil dan tersedia.

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri, Gubernur Ansar juga telah menginstruksikan agar intens berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten dan kota agar secara rutin untuk mengontrol kondisi pasar, termasuk kestabilan harga-harga selama menjelang Nataru ini.

"Hari ini pak Menteri Perdagangan hadir langsung ditengah-tengah masyarakat Kepri, terutama di pasar rakyat Toss 3000 Batam. Ini menjadi sebuah bukti bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Kepri luar biasa sejauh ini. Menjelang Nataru ini, alhamdulillah semua kebutuhan pokok juga di Kepri cenderung stabil harganya dan stoknya mencukupi," ujar Gubernur singkat.(ZS)

Pemprov Kepri Bantu Rp300 Juta dan Logistik Untuk Korban Banjir di Natuna, guna untuk Korban Banjir di Tambelan

RedaksiDecember 15, 2022 No comments

Photo istimewa Pak Gubernur Ansar Ahmad Kepulauan Riau

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Natuna - Akibat curah hujan yang tinggi dalam sehari dua daerah di Kepri mengalami banjir, yakni di Natuna dan Tambelan, Kamis (15/12). Gunermur Kepri pun gerak cepat. Tidak hanya menginstruksikan BPBD untuk segera menanggulangi bencana banjir di kedua daerah tersebut, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad juga menyerahkan bantuan dana sebesar Rp300 juta bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka Penanganan Dampak Bencana Alam Banjir di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Jumat (16/12/2022).

Dana tersebut diserahkan untuk membantu para korban terdampak banjir, terutama untuk membeli makanan dan keperluan mendesak lainnya.

Selain uang Rp300 juta untuk korban banjir di Natuna, Pemprov Kepri juga mengirimkan sejumlah bantuan logistik melalui BPBD Kepri. Bantuan Logistik juga dilirimkan oleh BPBD Kepri ke Tambelan untuk membantu para korbam banjir disana.

Adapun bantuan logistik Pemprov Kepri ke Natuna melalui BPBD diantaranya 1 unit rubberboat, 40 buah life jaket, 200 lembar selimut, 200 matras dan 120 kasur. Semuanya akan dikirim, Jimat (16/12) menggumakan pesawat Nam Air dengan total bobot mencapi 450 kg.

Adapun rencana logistik yang akan di kirim ke Tambelan diantaranya kasur busa 16 unit, seprey 16 lembar, selimut 48 helai, kit Kebersihan 16 buah, perlengkapan bayi 10 paket, family kit 5 paket dan perlengkapan dapur 2 set.

Gubernur Ansar berpesan agar warga yang rumahmya terdampak tetap sabar, dan saling memberi siport satu sama lainnya.

"Kita komunikasi terus secara intens. Kita juga sudah meminta kepada kepala BPBD agat monitor terus, kita jaga jangan sampai terganggu kesehatan masyarakat," kata Ansar Ahmad.

Seperti diberitakan sebelumnha, beberapa daerah yang terkena Banjir di Natuna diantaranya di Kelurahan Ranai Darat dan Bunguran Timur. Hingga saat ini tidak ditemukan adanya korban jiwa.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber yang valid,

setidaknya ada 880 rumah terendak banjir di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, Natuna.

Sebelumnya saat sedang rapat di kememterian PUPR Gubernur baru mendapatkan informasi ini, kemudian Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad langsung menghubungi Kepala BPBD Provinsi Kepri, agar segera mengidentivikasi dampak dari banjir yang melanda Natuna tersebut.

Gubernur Ansar meminta agar pihak BPBD Kepri berkoordinasi dengan Pemkab Natuna, lalu segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan yang sifatnya mendesak untuk masyarakat yang menjadi korban.

Pemkab Natuna sendiri, terang Gubernur, sesuai informasi yang dia terima, sudah menyediakan berbagai tempat pengungsian. Meskipun sebagian masyarakat ada yang memilih mengungsi ke rumah keluarga dan tetangga terdekat yang tidak terdampak banjir

"Kita bersyukur juga Pemkab Natuna gerak cepat menangani ini. Kita doakan saja semua akan baik-baik saja, tidak ada korban jiwa. Dan kepada para korban terdampak agar bersabar," ujar Ansar.

Akibat banjir di dua kecamatan, yakni di Pulau Ranai, Natuna itu, setidaknya kurang lebih seribu jiwa terdampak. Di kecamatan Bunguran Timur terdapat 207 KK yang terdampak dengan jumlah 996 jiwa dengan sebaran Kelurahan Ranai 320 jiwa, dan di Kelurahan Ranai Darat 221 jiwa, Kelurahan Bandarsyah 55 jiwa dan Kelurahan Batu Hitam 400 jiwa. (Redaksi)

SK Presiden Tentang Pemberhentian Abdul Hayat Gani Sebagai Sekda Provinsi Sulsel Akan Digugat Ke PTUN

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Pemberhentian Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel menuai kontroversi. Surat Keputusan Pemberhentian yang diteken oleh Presiden RI Ir Joko Widodo, tertanggal 30 November 2022 itu dinilai cacat administrasi/prosedural.

Abdul Hayat Gani melalui kuasa hukumnya, Dr Yusuf Gunco SH MH, mengatakan, pihaknya akan menggugat SK tersebut ke PTUN.

"Gugatan akan kami sampaikan ke PTUN, besok hari Kamis," ujar Yusuf Gunco, kepada media ini, Rabu (14/12/2022).

Abdul Hayat Gani telah menerima petikan SK Presiden No: 142/TPA Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Madya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa (13/12/22).

Petikan SK Presiden itu ditandatangani oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, Farid Utomo SH MH.

Namun, SK Presiden yang asli, yang ditandatangani Presiden Ir Joko Widodo, hingga kini belum diterima oleh Abdul Hayat Gani.

Ini agak aneh. Mengapa hanya berupa petikan SK yang diterima Abdul Hayat, bukan SK Presiden yang asli? Selain itu, yang juga agak janggal, dalam petikan SK Presiden tersebut, tidak disertai pula lampiran alasan yang melatari pemberhentian tersebut.

Abdul Hayat Gani sendiri menilai proses pemecatannya tidak sesuai prosedur.

Menurutnya, prosedur yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengada-ada.

Ia tidak menemukan bukti kuat dalam prosedur yang dilakukan atasannya itu

"Pokoknya direkayasa semua ini barang," kata Abdul Hayat Gani kepada wartawan.

Abdul Hayat Gani menyebutkan surat pemberhentiannya diusulkan oleh Pemprov Sulsel pada 12 September 2022.

Namun, menurut Abdul Hayat, ketika dirinya surat keluar pada hari itu, ternyata tidak ada data surat keluar.

"Itu surat pengusulan ke Mendagri tidak ada di bukunya Pemprov mengeluarkan surat tanggal 12 September. Nah ada tersebar. Kan lucu juga ini," katanya.

"Saya sudah mencari di kantor, tidak ada juga nomor surat itu," sambungnya.

Menurut alumnus UNM itu, untuk mengeluarkan surat seperti itu, seharusnya terlebih dulu didaftar di Biro Umum.

"Di Biro Umum dimintakan nomor di situ. Tapi ini tidak ada," katanya.

Sebelumnya Abdul Hayat mengaku pernah dievaluasi pada Agustus lalu.

Namun saat itu, kata dia, izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bukan untuk pemberhentian.

Izin tersebut hanya untuk evaluasi kinerja.

Sementara ity Plt Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi menyampaikan bahwa surat pemberhentian tersebut baru saja diterima Pemprov Sulsel.

“Iya, berdasarkan hasil evaluasi dari Kemendagri dan KemenPAN-RB. Suratnya ditandatangani bapak Presiden,” katanya, Selasa (13/12/2022).

Untuk mengisi kekosongan Sekprov Sulsel, sementara jabatan Sekda Sulsel diisi oleh Asisten Pemerintahan Sulsel, Andi Aslam Patonangi sebagai Pelaksana Harian (Plh).

Menurut Pemerintah Provinsi Sulsel, pemberhentian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi ke Pemerintah Pusat yang meliputi evaluasi kinerja, didasari atas rekomendasi persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan penugasan pejabat dari Kemendagri dan KemenPAN-RB selaku tim evaluasi.

Surat itu dikeluarkan tertanggal 30 November 2022. Namun baru diberikan kepada Abdul Hayat pada Selasa, kemarin.

Sebelumnya, diketahui berita pemberhentian Abdul Hayat sebagai Sekda Provinsi Sulsel menuai pro dan kontra. Bahkan sejumlah pihak melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur dan meminta pemberhentian tersebut tidak dilakukan.

Kelompok Milenial Siap _Back-up_ Upaya Erick Thohir Bersih-bersih BUMN

KABARMASA.COM, JAKARTA- Salah satu unggahan di media Instagram Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapat sorotan dari Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga, Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Taufik. Unggahan Erick itu menampilkan seekor tikus yang menyelinap masuk pada acara rapat untuk memakan roti bolu yang berada di atas meja rapat tersebut.

Taufik menilai bahwa unggahan Erick itu memiliki pesan moral yang sangat penting, yaitu sindiran agar para pejabat, khususnya jajaran BUMN, tidak berperilaku tercela bak tikus yang termuat dalam unggahannya.

“Pesan moral dari video yang diunggah Pak Erick sangat jelas dan terarah, yaitu larangan kepada pejabat di negera ini serta seluruh jajaran direksi di BUMN agar tidak melakukan perilaku tercela seperti tikus,” jelas Taufik saat memberikan keterangan pada Selasa, 13 Desember 2022.

Bagi Taufik, tindakan tercela seperti tikus yang dimaksud oleh Erick itu adalah metafora atas segala perilaku atau perbuatan para pejabat yang mengarah pada tindak korupsi.

“Dalam video itu, hal yang dimaksud oleh Pak Erick ialah tindakan tercela berupa korupsi. Jadi tikus itu hanya metafora atau gambar dari tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh para koruptor,” tambahnya.

Selain menyindir, Taufik juga mencatat bahwa postingan Erick itu konsisten dengan program-program yang ia gagas dan sedang dijalankan di BUMN untuk menyehatkan Kementerian itu dari tindakan korupsi.

“Pesannya jelas bukan sekedar sindiran. Pak Erick juga hendak menegaskan bahwa program-program yang selama ini ia jalankan di BUMN konsisten dengan upaya untuk memerangi terjadinya praktik korupsi,” paparnya.

Bukti konkret dari program Erick itu, oleh Taufik ditunjukkan oleh terbongkarnya skandal korupsi Asabri dan Asuransi Jiwasraya yang telah membuat kerugian besar bagi negara.

“Kalau mau lihat validitasnya dapat dilacak pada skandal korupsi Asabri dan Asuransi Jiwasraya. Negara harus menelan kerugian hingga Rp39,59 triliun. Program Pak Erick jelas sangat membantu, bisa dibayangkan berapa kerugian negara jika Pak Erick tidak secara tegas menangani kasus itu,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Taufik beserta seluruh pihaknya berkomitmen untuk membantu Erick Thohir dalam upaya untuk memberantas, memerangi, dan menghentikan praktik korupsi yang merajalela di negara ini.

“Kami dari PMI jelas akan membantu Pak Erick untuk menyelesaikan kasus akut yang selalu menjadi masalah di negara ini, yaitu tindakan korupsi yang mewabah seperti air bah,” pungkasnya.

Wakapolri: 87% Masyarakat Indonesia Tahu Kasus Ferdy Sambo

KABARMASA.COM, JAKARTA - Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengungkap banyaknya masyarakat Indonesia yang mengetahui kasus Ferdy Sambo. Berdasarkan sebuah penelitian, Gatot menyebut hampir 87 persen warga Indonesia tahu kasus Sambo.

"Saya baca dalam suatu penelitian peristiwa Sambo itu hampir 87 persen masyarakat Indonesia tahu peristiwa itu," kata Gatot dalam sambutannya di Apel Kasatwil 2022, Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Adapun kasus Sambo kini sedang bergulir di persidangan. Gatot mengatakan perjalanan sidang kasus tersebut tentunya makin melekat di ingatan masyarakat Indonesia.

"Sehingga kalau sekali lagi dilakukan penelitian apalagi hari-hari ada sidang terus masyarakat akan ingat, ingatan masyarakat itu tidak hilang," katanya.

Dengan begitu, dia berharap persidangan tersebut cepat selesai. Hal ini demi meningkatkan angka kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

"Makanya saya berharap mudah-mudahan sidang ini cepat selesai, nanti surveinya lebih bagus mungkin sekarang bulan Desember, nanti bulan Maret itu sudah nggak ada sidang lagi, surveinya nanti tinggi lagi, harapan kita," ujarnya.

Sidang Ferdy Sambo

Dalam sidang ini, Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf.

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/10).

Ferdy Sambo diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ferdy Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdy Sambo didakwa dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

Tendangan Pertama Wakapolres Maluku tengah Tanda Pembukaan Turnamen Futsal Holistik Presisi baterek Cup II 2022