Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Lautan sampah pasar agro desa sumillan menyambut di gerbang masuk pasar agro, warna warni plastik bungkusan sampah, seolah menjadi hiasan di pinggiran pasar sayur terbesar di kabupaten enrekang tersebut, Namun seolah luput dari perhatian pemerintah bahwa ada keluhan-keluhan masyarakat di sana yang harus di dengar, Seharusnya menjadi prioritas, disana, ada masyarakat yang secara tidak langsung menjadi korban dari sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai disana, mereka di kerumuni wabah penyakit, ada masyarakat rumah kontrakan yang berjarak tidak lebih dari 7 meteran peris didepan TPS ilegal tersebut (Jurnalis Suara Utama)

Ini hal seirus, harus benar-benar di berikan solusi, selain menggangu keasrian Enrekang sebagai wilayah pegunungan dengan pepohonan yang indah juga sangat mengganggu kesahatan, baik pengunjung, pedagang dan warga yang tinggal di sana,

Tentunya peran dari instansi terkait sangat dipertanyakan, baik dari pemerintah setempat dalam hal ini DLH/K Pemerintah Desa Sumillan atau mungkin pengelola pasar atau Asosiasi pasar agro

Hal ini harus di evaluasi, jika memang diperlukan dan sudah tidak lagi hadir sebagai solusi, pengelolah dan asosiasi pasar agro harus melakukan pembenahan (pergantian kepengurusan). Tidak ada pelimpahan tanggung jawab, tapi hadir sebagai struktur kerja di sana, ya sudah sepantasnya juga hadir sebagai solusi, bukan hanya dari struktur organisasi, tapi juga sebagai fungsi pengawas independen

Jika tidak ada peran di tatanan kepengurusan baik dari pengelola ataupun asosiasi,sudah sepantasnya untuk di ganti to tidak ada fungsi dan tugas yang jelas, Tetapi akan tetap kami kawal, dekat ini saya akan ada agenda di DPR RI, Iin Sya ALLAH persoalan ini akan saya angkat sampai di kementrian, saya melihat tidak ada usaha serius di tatanan kepengurusan untuk berbenah diri, persoalan sampah di pasar agro kabupaten enrekang Sul-Sel ini sudah kami soroti 2 tahun silam, jika tidak ada etikat baik untuk pengelolaan sampah yang serius, maka dengan sangat menyesal kami akan meminta ke pihak berwenang untuk penutupan sementara pasar agro sumillan enrekang sulawesi selatan hingga ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh pihak terkait untuk pengelolaan sampah yang ada di sana

Wiranto Embong Bulan (Ketua Umum Gerakan Aktivis Pemerhati Lingkungan Hidup DKI Jakarta)

Sementara itu terkonfirmasi via Whatsap Oleh Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersiahan Kabupaten Enrekang,

Tps 3r itu ada pengelolahnya dan mereka dibiayai dari iuran masyarakat pelanggannya Muhar nama ketuanya,

Di pasar rondo sendiri ada pengelolahnya dibawah koordinasi dinas pertanian termasuk petugas kebersihan yang dibiayai oleh warga pasar,

Kalau sampah secara umum belum masuk jangkauan operasional kami, Terang beliau

Seharusnya proses pengomposan bisa dilakukan oleh pengelolah pasar tapi blum dikerjakan karena sebagian besar sampahnya adalah organik

Namun kiita akan berupaya untuk menyelesaikan masalah ini kita duduk bersama dengan pihak terkait termasuk pengelolah pasar' Tutupnya

Jelang Natal 2022 dan Tahun' Baru 2023 SINODE GKST Dukung POLRI Jaga KAMTIBMAS di Sulawesi Tengah

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Menjelang peringatan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Ketua Umum Sinode GKST Pendeta Djadaramo Tasiabe.M.Th. meminta kepada masyarakat untuk selalu mendukung tugas Polri dalam menjaga Kamtibmas di Kabupaten Poso dan tetap menjaga hubungan antarumat beragama, Perkuat Silaturahmi jangan ada Perbedaan, hendaknya tidak menyebabkan masyarakat tercerai berai, namun harus saling mendukung dan menyatukan antara yang satu dengan lainnya. "Terangnya.

Terkait pengamanan pada saat ibadah Natal dan Tahun Baru pihak Sinode sudah berkoordinasi dengan Pihak Polres Poso dan seluruh Polsek untuk meminta pengamanan pada saat perayaan ibadah Natal berlangsung.

Adapun rangkaian Program Sinode GKST Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru yang sudah di agendakan di antaranya adalah, Sinode GKST akan mengadakan ibadah pada Tanggal 24 malam dan Tanggal 31 malam.

Khusus Perayaan Natal pihak sinode GKST menyerahkan sepenuhnya kepada klasis-klasis yg ada di bawah naungan Sinode GKST untuk merencanakan serta menyusun sendiri program Ibadah maupun program klasis-klasis untuk menyambut Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023

"Saat ini kami sampaikan bahwa Rangkaian perayaan Natal yg telah terlaksana di jemaat-Jemaat yg berada di naungan Sinode GKST yaitu Pawai Natai dan Lomba menghias Pohon Natal" Lanjutnya

Oleh karena nya sebagai ketua Umum GKST selalu berpesan agar terwujudnya dan lancarnya program tersebut, tak henti-hentinya meminta untuk selalu secara terus menerus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, dan mendukung sepenuhnya tugas Polri dalam menjaga Kamtibmas sehingga Keamanan dan ketentraman kita tetap terjaga serta hubungan antara umat beragama yang satu dan lainnya tetap terjaga dan harmonis. Dengan demikian, kita harapkan kedepan seluruh wilayah di Kabupaten Poso dan Sulawesi Tengah pada Umumnya selalu aman dan damai," juga tak kalah lebih penting harapan kami adalah Menjelang tahun Politik Pemilu 2024 Sinode GKST tidak memperbolehkan gereja-gereja yg berada di bawah naungan Sinode GKST untuk ikut terlibat Politik praktis di lingkungan gereja."tutupnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana Mengecam Atas Adanya EKS Tim Mawar di KEMENHAN Dan Mendesak Kepolisian Untuk Menuntaskan Tragedi Kanjuruhan

KABARMASA.COM, JAKARTA- Aksi demonstrasi dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Krisnadwipayana di dua titik yaitu depan Kementerian Pertahanan Nasional (KEMENHAN RI) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) pada hari kamis, (8/12/22).

Pier Lailossa selaku Presiden Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana mengecam atas adanya Eks Tim Mawar di Internal Kementerian Pertahanan Nasional. Adapun argumennya berasal dari hasil kajian Kemenkastrat BEM UNKRIS.

"Perilaku Tim Mawar dalam kemungkinan penculikan para aktivis sangatlah tidak humanis dan menciderai persoalan hak-hak asasi manusia. Mengetahui adanya anggota eks Tim Mawar dalam kementrian pertahanan menjadi satu pertanyaan besar mengapa Mentri pertahanan yaitu Prabowo Subianto merekomendasi Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus ke Kementerian Pertahanan melalui dua surat kepada Presiden bernomor SR/479/M/VII/2020 pada 28 Juli 2020 dan SR/568/M/IX/2020 tanggal 7 September 2020. Menyadari eksistensi kementrian negara yang sangat strategis pada persoalan pertahanan negara guna menopang stabilitas negara dari ancaman nasional maupun internasional yang kemudian mempunyai tugas yang diemban sebagaimana terjawantahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 94 Tahun 2022 Tentang Kementrian Pertahanan pada pasal 4 menjelaskan “ Kementrian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

"Oleh karena kedudukan dari pada kementrian pertahanan berada dibawa tanggungjawab presiden sehingga pada peranan eksekutif perlu memperhatikan Asas-asas yang melandasi roda pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 5 penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, AUPB. Yang dimaksud AUPB dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 “Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Terdapat beberapa asas yang termuat dalam AUPB dijelaskan pada pasal 10 sebagai berikut; Asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, kepentingan umum dan pelanyanan yang baik".

Oleh karena itu bersandar pada asas-asas yang semestinya menjadi parameter sebuah kebijakan dikeluarkan. Kami memandang bahwa para Eks Tim Mawar tidak sepatutnya berada dalam lingkungan Kementrian Pertahanan karna hal ini sama saja telah mencoreng semangat penegakan Hak Asasi Manusia yang haruslah dikedepankan dan dijunjung tinggi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asas manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Sehingga persetujuan yang dikeluarkan oleh presiden terkait Promosi Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/9/2020). Mestinya dicabut atau dipertimbangkan kembali karna kurang mencerminkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Maka kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana menuntut beberapa hal sebagai berikut:

1. Meminta Presiden RI untuk mencabut KEPRES Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang didalamnya terdapat anggota EKS Tim Mawar

2. Menolak adanya EKS Tim Mawar dalam Internal Kementerian Pertahanan karna mencoreng semangat penagakan HAM

3. Meminta Presiden RI untuk mengevaluasi Kepengurusan Kementerian Pertahanan dengan memperhatikan Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

4. Meminta Presiden RI mengevaluasi kedudukan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Nasional karena membuka ruang kepada Anggota Eks Tim Mawar mengisi struktural di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia" pungkasnya.

Selain itu kecaman atas kepolisian kembali disampaikan pada saat aksi lanjutan di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI).

Rafa C Gunatama selaku Wakil PRESMA Universitas Krisnadwipayana menyatakan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana diatas mobil komando

"Berdasarkan laporan dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan pasca pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan.

"Tentu hal ini sangatlah disayangkan Padahal sudah sepatutnya sebagai aparatur negara haruslah menjamin keselamatan warganya sebagaimana terjawantahkan dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”. tegasnya

"Selain tragedi Kanjuruhan menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Hal ini tentu menjadi sebuah degradasi dalam persoalan hak-hak asasi manusia. Sebuah Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian semakin menurun Padahal, tingkat kepercayaan publik kepada Polisi Republik Indonesia (Polri) pernah mencapai 87,8% pada 2018. Namun, setelah Pilpres 2019 kepercayaan terhadap polisi menurun pada angka 72,1% dan kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan pada polisi kembali menurun ke angka 59,1% saat ini. Oleh karena itu maka kami memandang bahwa instansi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum patut untuk dipertanyakan kredibilitas nya dalam menegakan hukum sebagai panglima untuk melindungi masyarakat.

Oleh karna situasi tersebut maka kami memberikan sebuah nomenklatur yaitu Ham Dikorupsi yakni gambaran atas adanya degradasi pada nilai nilai luhur yang diamanatkan konstitusi tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Maka kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana menyatakan secara tegas poin tuntutan kami yaitu:

1. Meminta Presiden Jokowidodo Mengavaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Kepolisian

2. Meminta Pemerintah Segera Aktualisasi Rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF)

3. Meminta Pemerintah Bersikap Tegas Dalam Menangkap Dan Mengadili Para Pihak Yang Telah Mengakibatkan Korban Jiwa Pade Tragedi Kanjuruhan, pungkasnya

Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sejajaran Unismuh Makassar Kembali Melakukan Aksi Unras. Cabut RUU KUHP yang Dianggap Kontroversial

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Di depan kampus unismuh Aspirasi utama dari unjuk rasa itu adalah menolak dan mengecam keras untuk mencabut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai bermasalah “menurut jendral lapangan “Muh. Ahlus ( Kabid PTKP HMI Kom Bintang Arasy Unismuh )

Sejumlah pasal RKUHP yang diprotes ini pertama pasal soal korupsi yang memuat hukuman yang lebih rendah daripada UU Tipikor.

Kemudian pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden yang mengancam pelaku dengan penjara maksimal 3,5 tahun.

Lalu pasal tentang makar yang bisa diancam hukuman mati, seumur hidup atau bui 20 tahun.

Kemudian pasal soal penghinaan bendera, pasal soal alat kontrasepsi, pasal aborsi, pasal pemidanaan gelandangan, dan pasal tentang Zina dan Kohabitasi (kumpul kebo).

Selain itu ada juga pasal soal pencabulan, pasal pembiaran unggas dan hewan ternak yang memasuki pekarangan, pasal tentang tindak pidana Narkoba, pasal tentang penghinaan terhadap badan peradilan atau contempt of court.

Dan ada beberapa pasal lainnya

Sehingga massa aksi HMI komisariat sejajaran Unismuh Makassar berharap agar RKUHP ini dapat di cabut dan di pertimbangkan sebaik sebaiknya guna tetap menjaga ketertiban masyarakat.

Dan tetap menjaga asas keadilan bermasyarakat serta toleransi sesama warga negara baik dari pihak pemerintah, pihak kepolisian dan rakyat dapat terjalin dengan baik sebab dari rkuhp ini dianggap krisis toleransi dalam ruang lingkup NKRI.

Sehingga massa juga menyampaikan akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar lagi jika tuntutam dan aspirasi mereka belum di tanggapi dari pihak pemerintah.

Eks. Napiter Kota Palu Mengecam Segala Bentuk Aksi Terorisme Dan Paham Radikalisme Di Kota Palu

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Sejumlah eks Napiter Kota Palu mengecam aksi terorisme dengan cara melakukan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Kota Bandung Rabu (7/12), yang menyebabkan belasan korban luka-luka.

Akbar salah satu Eks Napiter Kota Palu yang juga Ketua yayasan sahabat pelita umat Kota Palu mengutuk keras aksi terorisme yang terjadi di Polsek Astana Anyar Kota Bandung Rabu Pagi.

“Kami mengecam keras tindakan tersebut, dan meminta aparat keamanan mengusut aksi ini sampai ke akar-akarnya,” kata Akbar kepada media ini, Kamis (8/12).

"Mari bersama-sama kita perangi aksi terorisme dan radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan," Ungkap Akbar.

Akbar juga mengatakan usai divonis bebas bersyarat terkait kasus terorisme, ia bersama sejumlah rekannya yang juga mantan Napiter mendirikan satu yayasan yakni Yayasan Sahabat Pelita Umat Palu, dimana dirinya dipercaya menjabat sebagai Ketua dari yayasan tersebut.

Yayasan Sahabat Pelita Umat ini merupakan suatu wadah untuk pembinaan mantan napiter, yang berfokus pada program deradikalisasi kepada masyarakat serta pengembangan kemandirian eks Napiter di Sulteng dan semoga mendapat dukungan dari warga Kota Palu.

"Saya bersama rekan rekan eks napiter di Kota Palu memiliki keinginan besar untuk mencegah menyebarnya pemahaman radikal di wilayah Kota Palu khususnya di kalangan para pemuda. Dengan Yayasan yang telah kami bentuk semoga dapt memberikan kontribusi baik terdapat Pemprov maupun kepolisian melalui kegiatan-kegiatan positif yang dapat mendukung terciptanya situasi Kamtibmas di Kota Palu.

Olehnya didalam setiap kesempatan dirinya selalu memberikan himbauan yang tegas kepada kalangan remaja untuk mewaspadai dan menjauhi paham radikal maupun intoleran.

Harapannya dari kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta generasi mudah terhadap Republik Indonesia (NKRI) dan mengetahui bahaya laten paham radikal serta intoleran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai bukti penyesalan kami serta ingin memperbaiki diri, kami bersama 19 eks narapidana terorisme (napiter) di Prov. Sulteng juga telah menyatakan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada upacara HUT Republik Indonesia ke-77 di Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu dan merupakan salah satu bukti kembalinya kami untuk setia kepada NKRI.

Mahasiswa Bantaeng : Mau sampai kapan kita hanya menjadi penonton di Jakarta?, Kita butuh ruang untuk berproses

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Ditengah gempuran percepatan sistem pendidikan yang terjadi, Pelajar/Mahasiswa Bantaeng yang sedang menempuh studi di Jakarta tidak hanya diam. "Mau sampai kapan kita hanya menjadi penonton di Ibu Kota?" tutur salah seorang Mahasiswa Bantaeng, berdasarkan keresahan itulah yang membuat kita untuk berinisiasi agar Pelajar/Mahasiswa Bantaeng memiliki wadah/ruang untuk berproses di JABODETABEK. 08/12/22

Tepat pada perayaan HUT Kab. Bantaeng ke-768, sekumpulan Pelajar/Mahasiswa Bantaeng melakukan musyawarah di Wisma Bonthain Kota Jakarta Pusat, maksud dari musyawarah ini ialah bagaimana kita dapat menentukan arah pendidikan Pelajar/Mahasiswa Bantaeng yang lebih baik lagi pada wilayah JABODETABEK guna mejandikan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul, inovatif, dan kreatif.

Semoga dengan adanya momentum ini kami berharap dapat terbentuknya Himpunan Pelajar/Mahasiswa Bantaeng wilayah JABODETABEK untuk generasi pelajar Bantaeng dalam berjuang bersama meningkatkan kualitas ilmu untuk Butta Toa lebih baik.

Kami selaku Pelajar/Mahasiswa Bantaeng siap membentuk ruang baru untuk menampung semua potensi SDM Kab. Bantaeng guna menciptakan pendidikan yang lebih baik. Maka dari itu kami memohon kepada seluruh elemen masyarakat Kab. Bantaeng, terkhusus instansi pemerintah agar dapat mendukung dan mendampingi kami.

Selamat HUT Kab. Bantaeng ke-768

Bersama Kita Baik

Innalillahi, Lord Rangga eks Petinggi Sunda Empire Meninggal Dunia

RedaksiDecember 06, 2022 No comments

KABARMASA.COM, BREBES - Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Tanah Air. Mantan petinggi Sunda Empire, Lord Rangga meninggal dunia hari ini, Rabu (7/12/2022).

Kabar Lord Rangga meninggal dunia hadir dari salah satu keluarganya. Ia mengabarkan lelaki bernama asli Ki Ageng Rangga Sasana ini meninggal dunia di RS Mutiara Bunda, Brebes.

"Innalillahi wa Inna ilaihi Raji'un telah meninggal dunia Ki Ageng Rangga Sasana pukul 05.30 WIB," kata pihak keluarga dalam pesan yang tersebar di awak media.

Pihak keluarga meminta doa kepada masyarakat untuk almarhum Lord Rangga yang baru saja meninggal dunia.

"Mohon doa, semoga beliau Husnul khatimah. Amin ya robbal Alamin," kata pihak keluarga.

Sejumlah warganet juga sudah membanjiri postingan Lord Rangga dengan ucapan doa.

"Selamat jalan lord, semoga diterima di sisinya," imbuh @febyalamsyah30__.

Sebagai informasi, nama Lord Rangga mulai terkenal usai menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) sebagai petinggi Sunda Empire.

Terdengar Ledakan di Polsek Astanaanyar Kota Bandung

RedaksiDecember 06, 2022 No comments

KABARMASA.COM, BANDUNG - Suara ledakan terdengar dari arah Kantor Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, Rabu (7/12/2022). Belum diketahui secara pasti sumber dan penyebab suara tersebut.

Berdasarkan rekaman video yang diterima terlihat sejumlah orang terlihat panik. Dalam video terdengar suara seorang pria yang menyebut terdengar suara ledakan dari arah kantor polisi tersebut.

"Informasi Polsek Astanaanyar nggak tau apa, ada suara yang meledak kayak bom," ucap seorang pria dalam video.

Belum diketahui kepastian sumber dan penyebab ledakan tersebut.

HOLISTIK INSTITUTE: Langkah Kongkrit Ditreskrimsus Polda Kaltim dalam membongkar Mafia Tambang

RedaksiDecember 06, 2022 No comments

KABARMASA.COM, KALIMANTAN TIMUR-Beredar barita baru-baru ini sekitar bulan September 2022, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim berhasil membongkar praktek tambang batu bara ilegal . Dari belasan orang yang diamankan, 2 diantaranya kini resmi berstatus tersangka. (06/12/2022).

Direktur Reskrimsus Polda Kaltim, Kombes Pol Indra Lutrianto Amstono mengatakan, ada tantangan tersendiri dalam mengungkap praktik tambang ilegal di Kaltim. Para pelaku bermain kucing-kucingan dengan petugas, baik dari Polda Kaltim maupun Gakkum KLHK.

Dalam wawancaranya dirkrimsus mengatakan “Ketika kita patroli, hilang semua. Tapi giliran kita sudah tidak patroli, mereka main (menggali) lagi. Nah, kita dapat info langsung kita balik lakukan penangkapan,” ujar Kombes Pol Indra, Selasa (3/12/2022).

Adapun 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena mereka tak bisa mengelak. Pasalnya barang bukti yang dikumpulkan jelas-jelas ada, sehingga kuat untuk menjerat mereka sebagai tersangka.

Dalam hal ini menurut Ceo Holistik Institute " M. Nur Latuconsina. SH. MH. sangat mengapreasi atas kerja-kerja Polda Kalimantan timur yang telah di lakukan terkhusus kepada dirkrimsus polda kaltim karen telah berhasil mengungkap beberapa kasus tambang ilegal yang ada di Kalimantan Timur yang notabenenya sebagai salah satu tempat yang akan di jadikan ibu kota baru Indonesia.

Mengenai lokasi tambang batu bara ilegal, Indra menyebut tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini di jelaskan langsung oleh dirkrimsus polda kaltim.

Hadirnya pengungkapan ini Holistik Institute, menegaskan bahwa polri saat ini telah menunjukan ketegasannya untuk tidak main-main dalam kerja-kerja ke masyarakat sebagai cita-cita dari polri yaitu menciptakan polri yang PRESISI.

Pria yang biasa disapa Rheno tersebut juga mengatakan hadirnya penangkapan ini yang di lakukan oleh dirkrimsus polda kaltim mampu memberikan nilai positif untuk polda-polda yang lain di seluruh indonesia agar tetap menjadikan polri sebagai garda terdepan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat dari semua aspek terkhusus aspek tindak pidana kriminal.

SEMMI KALTIM: Apresiasi Ditreskrimsus Polda Kaltim dalam membongkar kasus tambang ilegal selama sebulan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Beredar barita baru-baru ini sekitar bulan September 2022, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim berhasil membongkar praktek tambang batu bara ilegal . Dari belasan orang yang diamankan, 2 diantaranya kini resmi berstatus tersangka.

Adapun 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena mereka tak bisa mengelak. Pasalnya barang bukti yang dikumpulkan jelas-jelas ada, sehingga kuat untuk menjerat mereka sebagai tersangka.

Dari penemuan kasus ini " KETUA UMUM SEMMI KALTIM" AFRY ADIT GEOFANI sangat mengapreasi atas kerja-kerja Polda Kalimantan timur yang telah di lakukan terkusus kepada dirkrimsus polda kaltim karen telah berhasil mengungkap beberapa kasus tambang ilegal yang ada di Kalimantan Timur yang notabenenya sebagai salah satu tempat yang akan di jadikan ibu kota baru Indonesia.

Mengenai lokasi tambang batu bara ilegal, Indra menyebut tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).hal ini di jelaskan langsung oleh dirkurmsus polda kaltim.

Hadirnya penangkapan ini SEMMI KALTIM,dalam hal ini Afry, menegaskan bahwa polri saat ini telah menunjukan ketegasannya untuk tidak main-main dalam kerja-kerja kemasyarakat sebagai cita-cita dari polri yaitu menciptakan polri yang PRESISI.

Pria yang biasa disapa Afry tersebut juga mengatakan hadirnya penangkapan ini yang di lakukan oleh dirkrimsus polda kaltim mampu memberikan nilai positif untuk polda-polda yang lain di seluruh indonesia agar tetap menjadikan polri sebagaia garda terdepan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat dari semua aspek terkusus aspek tindak pidana kriminal.(Redaksi)

Gubernur Ansar Buka Rakor Pendidikan & Perencanaan Berbasis Data di Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka Rapat Koordinasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Tahun 2022 bertempat di Ballroom Hotel Golden View Bengkong Kota Batam, Senin (05/12/2022). Dikatakan Gubernur Ansar, perencanaan berbasis data (PBD) adalah kegiatan yang sangat positif, dan ini harus dimanfaatkan para peserta, untuk mengembangkan satu model perencanaan sistem pendidikan berbasis data yang baik. Selasa (06/12/2022)

Karena kata Gubernur Ansar, sudah saatnya di era digital seperti sekarang ini, setiap sekolah telah menyusun dan memiliki platform rapor pendidikan, yang bertujuan untuk perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

Selain itu tambah Ansar, kegiatan PBD juga akan memberikan perbaikan pada pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan pada sekolah dan satuan pendidikan, yang efektif, akuntabel dan juga konkret, jelasnya.

Photo Istimewa

"Pesan saya, manafatkan betul kegiatan ini, agar lahir kualitas pendidikan yang makin baik lagi di Provinsi Kepri, " pinta Gubernur Ansar yang hadir bersama Ibu Dewi Kumalasari, yang pada kasempatan tersebut, mendapatkan ucapan selamat ulang tahun ke-58 dari seluruh peserta yang hadir.

Usai membuka secara resmi yang ditandai dengan pemukulan gong, Gubernur Ansar di daulat untuk menyumbangkan suara emasnya. Lagu bejudul gerimis mengundang dipersembahkan mantan Bupati Bintan 2 periode tersebut.

Sementara itu Kadis Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan, tujuan kegiatan perencanaan berbasis data sendiri, guna memberikan perbaikan sistem pendidikan sekaligus perbaikan pembelajaan anggaran.

Dimana ini sambung Andi Agung, juga akan memberikan kesempatan lebih luas kepada Pemerintah Daerah dan juga satuan pendidikan, guna ikut mengawasi capaian pendidikan, yang muaranya adalah untuk perbaikan mutu pendidikan itu sendiri.

Dalam pelaksanaanya nanti, PBD juga akan membuat sistem pendidikan yang akuntabel, efektif dan konkrit. Karena dalam PDB itu sendiri, menerapkan tiga langlah sederhana, yakni identifikasi, refleksi dan benahi (IRB), jelas Kadis Pendikan.

Kegiatan PBD kali ini, diikuti kurang lebih 800 peserta se-Kepri, yang terdiri dari kepala sekolah, tenaga pengajar dan para bendahara pengeluaran sekolah. Juga, ada penyerahan bantuan kepada sekolah, siswa berprestasi dan juga bantuan tranportasi darat. Termasuk paparan dari Nongsa Digital Park. (Redaksi)

Anggota DPRA IR ALAIDIN ABU ABBAS diduga meminta fee proyek pembangunan Masjid di dua Kabupaten.

KABARMASA.COM, ACEH - Salah satu anggota DPRA Fraksi partai Demokrat Alaidin Abu Abbas meminta fee proyek pembangunan sarana ibadah di dua kabupaten. 06/12/22

Anggota Dewan perwakilan Rakyat Provinsi Aceh itu menyalurkan dana pokirnya untuk pembangunan sarana ibadah di dua kabupaten . Namun sangat di sayangkan anggota ini meminta imbalan dari pembangunan tersebut . Ir Alaidin Abu Abbas meminta kepada panitia pembangunan untuk memberikan fee 10-15% dari pagu anggaran yang telah diluncurkan masing masing tempat sarana ibadah tersebut

Ketua Aliansi mahasiswa Gayo sumut Reza sangat geram mendengar hal ini, ini harus di perjelas dan harus dilaporkan apabila benar faktanya terjadi imbuh reza.

Menurut data lapangan terbagi dua tim dalam upaya pengumpulan dana fee ini, wilayah aceh tengah di kumpulkan tim pemenalang alaidin inisial R sedangkan untuk kabupaten bener meriah berinisial S, S diduga memiliki hubungan erat dengan anggota dewan kabupaten bener meriah wilyah pemilihan 2

Pembagunan sarana ibadah dibangun pada anggaran tahun 2019-2021. Dana yang diberikan nominalnya bervariasi , oleh sebab itu kami tidak dapat sebutkan berapa jumlah fee yang terkumpul , namun data lapangan yang kami tempuh dengan beberapa saksi benar ada nya pemungutan fee pembangunan dari pokir Alaidin Abu Abbas tersebut.

APMI Mendesak Kapolda Sulsel untuk mencopot kasat Reskrim polres Takalar

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Sejumlah Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aspirasi Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (APMI) menggelar aksi unjuk rasa di Bawah Flyover dan Batas Kota Gowa - Makassar siang tadi. (Senin, 5 Desember 2022)

Beberapa massa aksi membentangkan spanduk di tengah jalan yang bertuliskan beberapa tuntutan sembari melakukan orasi ilmiah secara bergantian.

Maslin, selaku jendral lapangan dalam aksi terbuat saat di mantai keterangan oleh awak media menjelaskan bahwa aksi tersebut adalah bentuk protes mereka terhadap bobroknya kinerja kepolisian resor Takalar, terkhusus satuan reserse kriminal (satreskrim) polres Takalar dalam menangani beberapa kasus yang terjadi di kabupaten Takalar.

“Aksi ini adalah respon kami terhadap kinerja kerja sat Reskrim polres Takalar yang kami anggap tidak becus dalam menangani beberapa isu-isu sensitif yang ada di kabupaten Takalar”, Ujar Maslim.

Menurut Maslim, ada beberapa isu sensitif yang sedang di tangani sat Reskrim polres Takalar yang sampai hari ini belum juga mendapatkan kejelasan hukum. Diantaranya adalah terkait dengan kasus penimbunan BBM jenis solar pada 5 SPBU di kabupaten takalar tahun 2022, kasus Sengketa lahan yang ada di Bontoloe kab Takalar, kasus dugaan Tipidkor perda RT/RW kabupaten Takalar tahun 2022, kasus dugaan Tipidkor ADD/DD desa Bonto Marannu kab Takalar serta persoalan adanya pembiaran pengoperasian beberapa tambang-tambang liar yang masih beroperasi di wilayah hukum polres Takalar.

Adapun isi tuntutan para pengunjuk rasa tersebut adalah mendesak Kapolda Sulsel untuk segera mencopot sat Reskrim polres Takalar serta meminta agar melakukan supervisi terhadap seluruh kasus yang tengah di tangani unit Reskrim polres Takalar, serta meminta kepada agar Kapolda Sulsel tidak tebang pilih terhadap penuturan tambang galian C ilegal yang ada di kabupaten Takalar.

Koordinator lapangan, Ainun, mengatakan bahwa pihaknya akan terus komitmen dalam mengawal persoalan kasus yang mereka sikapi tersebut sampai selesai. Ia juga menegaskan bahwa akan kembali melakukan rekonsiliasi untuk melakukan aksi jilid 2 jika apa yang menjadi tuntutan mereka tidak di atensi oleh Kapolda Sulsel.

“Kami akan kembali melakukan konsolidasi lanjutan dan mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda dan mahasiswa untuk turut serta dalam aliansi kami. Kami akan segera melakukan aksi jilid 2 dengan jumlah massa yang lebih besar jika apa yang menjadi tuntutan kami itu tidak di gubris oleh Kapolda Sulsel” tegasnya.

AMPU Geruduk dan Orasi di atas pagar Kementerian Keuangan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Perwakilan korban penggusuran melakukan aksi di Kementrian Keuangan Senin 5 Desember 2022.

PERNYATAAN SIKAP DI KEMENTRIAN KEUANGAN

Penggusuran lahan pertanian dan peternakan dilakukan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Kabupaten Enrekang, berlangsung sejak tahun 2016. Bahkan penggusuran besar-besaran kembali dilakukan Desember 2021 hingga ke halaman rumah warga di Dusun Botto Dengeng, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa setelah Bupati Enrekang mengeluarkan rekomendasi pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) ke PTPN XIV Nomor: 424/2867/SETDA/2020 tanggal 15 September 2020. Pada hal HGU telah berakhir tanggal 30 Juni 2003 untuk lahan seluas 5.230 Ha.

Sebelum lahan konsesi HGU tahun 1973 tersebut diberikan kepada PT. Bina Mulya Ternak (BMT), dilakukan proses ganti rugi sesuai jumlah tanaman warga, bukan lahan untuk jangka waktu 30 tahun. Dan sesuai perjanjian, setelah HGU berakhir maka lahan tersebut dikembalikan ke pemiliknya yakni masyarakat. Namun faktanya, lahan tersebut tidak dikembalikan sesuai perjanjian.

Justru tanggal 27 Juli 2022, PTPN XIV melakukan pengukuran di wilayah Kecamatan Maiwa dan Cendana yang mengakibatkan 7 petani ditangkap dan puluhan luka-luka saat menghadang PTPN XIV yang dikawal ratusan aparat penegak hukum. Pada hal, wilayah operasi PTPN XIV tidak semua dikelola hingga masa HGU berakhir. Sehingga warga mengelola atas dasar Surat Keputusan Bupati Enrekang, H. Iqbal Mustafa, Nomor 387/SK/XI/1999 tanggal 16 November 1999 tentang Pemanfaatan Lahan Tidur/Terlantar pada areal PTPN XIV/PTUK Maroangin.

Bahkan sejak berakhirnya ex HGU tahun 2003, lahan berubah peruntukannya baik fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos) dan penguasaan orang per orang atau sertifikat hak milik (SHM). Termasuk transmigrasi lokal untuk warga korban banjir tahun 1987 di Kecamatan Enrekang.

Olehnya itu, kami rakyat/petani korban penggusuran atas nama Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) mengajukan tuntutan diantaranya:

1. Membatalkan surat rekomendasi pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV Nomor: 424/2867/SETDA/2020 tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan Bupati Enrekang, H. Muslimin Bando;

2. Tidak memperpanjang HGU PTPN XIV karena keberadaan PTPN XIV di Enrekang tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah daerah tapi justru menjadi sumber konflik yang memiskinkan rakyat petani serta peternak sejak tahun 2016;

3.Melalui Kementrian Keuangan, meminta Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pendistribusian tanah eks HGU PTPN XIV kepada rakyat yang sudah mengelola dan menguasai tanah berstatus HGU untuk dimasukkan serta menetapkan lokasi tersebut sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);

4. Mengembalikan atau melepaskan lahan eks HGU yang telah dijadikan aset negara kepada masyarakat adat Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Cendana selaku pemilik awal lahan tersebut;

5. Tidak meminjamkan lahan eks HGU kepada investor manapun untuk dijadikan tempat berusaha kerena mayoritas warga di Kabupaten Enrekang hidupnya tergantung dari alam sebagai petani dan peternak;

6. Memberikan perlindungan dan jaminan hidup kepada petani serta peternak yang lahan garapannya dihancurkan pihak PTPN XIV;

7. Memberikan ganti rugi terhadap tanaman yang sudah digusur dan ternak mati tidak wajar dilokasi perkebunan selama berlangsung aktivitas PTPN XIV;

8. Tidak melakukan teror dan intimidasi kepada petani dengan cara menggunakan aparat penegak hukum termasuk Brimob di perusahaan;

9. Menghentikan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh PTPN XIV terhadap petani dan aktivis AMPU yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.

Jakarta, 5 Desember 2022

Narahubung: 085321097839 (Zulfikar) 081 24 100 286 (Rahma)

Anggota DPR RI Herman Khaeron Gelar Sosialisasi Empat Pilar Bersama Bersama HIMPAUDI Indramayu

KABARMASA.COM, INDRAMAYU - Mengingat pentingnya menjaga dan melestarikan empat pilar kebangsaan, Anggota Komisi VI DPR RI, DR Ir H.E Herman Khaeron MSi gencar mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ke seluruh elemen masyarakat.

Kali ini, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Indramayu, menjadi peserta sosialisasi empat pilar kebangsaan di Aula Sekretariat Islamic Center Indramayu, Senin (28/11/2022) sore.

Sebelumnya, Politisi Partai Demokrat ini menggelar sosialisasi BUMN Asuransi Pertanian dan Perikanan di salah satu hotel di kawasan Indramayu.

Menurut Herman Khaeron, bagi MPR-RI empat pilar kebangsaan wajib untuk disosialisasikan agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan empat pilar kebangsaan.

Tujuannya, untuk menggugah perasaan masyarakat bahwa sesungguhnya untuk mencapai kemerdekaan dibutuhkan perjuangan yang gigih dari para pendiri bangsa ini.

Melalui sosialisasi empat pilar kebangsaan yakni Pancasila sebagai dasar ideologi dan negara, UUD tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Para peserta dapat menjaga dan melestarikan empat pilar kebangsaan.

“Berharap, masyarakat dapat menjaga dan melestarikan empat pilar kebangsaan dengan baik,” ungkapnya.

Sosialisasi tersebut, diwarnai sesi tanya jawab seputar empat pilar.(***)

Herman Khaeron Sosialisasikan Peran UMKM BUMN Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

RedaksiDecember 04, 2022 No comments

KABARMASA.COM, INDRAMAYU – PT Adhi Karya (Persero) bersama Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si. mendukung program kemitraan antara UMKM dengan BUMN, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, kemitraan antara UMKM dengan BUMN harus terus ditingkatkan. Dikatakan, setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki anggaran CSR (Corporate Social Responsibility) atau kepedulian terhadap lingkungan maupun program kemitraan bina lingkungan (PKBL).

Dalam kesempatan itu Anggota DPR RI Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si yang akrab disapa Kang Hero mengatakan kegiatan sosialiasi peran kemitraan UMKM BUMN ini merupakan bentuk kerja sama Komisi VI DPR RI dan mitra kerja BUMN, PT Adhi Karya yang diselenggarakan pada hari Senin 28 November 2022 disalah satu hotel di Kabupaten Indramayu.

Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut menambahkan terkait dengan keberhasilan PT. Adhi Karya melalui Rights Issue yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan Komisi VI DPR RI.

“Menurutnya PT Adhi Karya merupakan BUMN Konstruksi dengan kredibilitas yang kuat di Indonesia. Ahdi Karya berdiri sejak 1960 dan merupakan nasionalisasi perusahaan Belanda. Perusahaan konstruksi pertama ini tercatat perusahaan pertam yang melantai dibursa efek sejak tanggal 18 Maret 2002 dengan kode ADHI.” – Ujar Kang Hero.

“ADHI memiliki karya konstruksi monumental yang hingga kini masih dipergunakan. Yakni antara lain, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional (Monas), Jembatan Barito, Jembatan Suramadu.” – Tambahnya.

Kemudian ADHI memiliki tagline beyond construction yang menunjukan bukan hanya bergerak di bidang konstruksi. Saat ini ADHI memiliki empat lini bisnis utama yaitu Engineering & Konstruksi, Properti dan Hospitaliti, Manufaktur, Investasi dan Konsesi. Saat ini ADHI memiliki 180 Proyek konstruksi yang sedang berjalan beberapa proyek besar, antara lain, Proyek Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, LRT Jabodebek, MRT Jakarta CP201 dan CP20, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo YogyakartaKulonprogo, Smelter Manyar di Gresik, dan beberapa proyek di Ibu Kota Negara (Fender Jembatan Pulau Balang, Hunian Pekerja Konstruksi, Jalan Tol Segmen 3A Karang Joang-Kariangau).

Adapun Rights Issue ADHI dilaksanakan dengan dasar telah mendapatkan persetujuan dari DPR Komisi VI, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam saham ADHI sebagai dasar hukum diberikannya PMN, dan Persetujuan efektif OJK pada 14 Oktober 2022.

Setelah dilakukan Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang pada periode 28 Oktober 2022 hingga 8 November 2022, ADHI berhasil menyerap dana sebesar Rp2,6 triliun dengan komposisi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1,96 triliun dan dana publik sebesar Rp689 miliar.

Total dana tersebut jelas Kang Herman Khaeron sepenuhnya dapat dipergunakan untuk setoran modal ke badan usaha untuk pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional. Proyek-proyek yang masuk ke dalam pendanaan Rights Issue ADHI antara lain To Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, Tol Yogyakarta-Bawen dan SPAM Karian Serpong Timur.

Setelah pelaksanaan Right Issue, komposisi kepemilikan saham di ADHI menjadi berikut: 64% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 36% dimiliki oleh Publik. Ia juga menjelaskan tentang Manfaat Rights Issue untuk Proyek yang di danai yakni manfaat yang diperoleh ADHI dari hasil pendanaan Rights Issue adalah tentu untuk mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang sedang dikerjakan oleh ADHI, ada pembangunan Jalan Tol dan SPAM untuk Air Bersih. Selain itu penguatan modal agar dapat berkompetisi dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan.

Selain pengembangan Bisnis, dengan adanya Rights Issue ini tentu diharapkan Perseroan juga memberikan manfaat bagi Pemerintah, Negara dan Masyarakat, salah satu nya, melalui Peningkatan PDB/PDRB, Penambahan Lapangan Kerja, Peningkatan Pajak dan Dividen. Dampak lain yang dapat dirasakan juga adalah konektivitas wilayah menuju daerah pariwisata.

Salah satunya, Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, ini adalah tol yang ditunggu – tunggu masyarakat untuk sampai ke Kota Yogyakarta atau kota pelajar, tol ini masuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional. Pembangunan tol tersebut bertujuan mempercepat konektivitas wilayah Jogjakarta, Solo dan Semarang untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata. Selain pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata, pembangunan Tol Solo – Yogya juga menghasilkan multiplier effect salah satunya, penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar pembangunan.

Saat ini, perjalanan dari Solo ke Jogja menggunakan mobil, sepeda motor ataupun angkutan umum membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan. Banyaknya traffic light membuat waktu perjalanan terbuang sia-sia. Dengan adanya tol ini diprediksi perjalan antara dua kota tersebut hanya memakan waktu sekitar 20 menit.

Selain jarak tempuh yg berkurang, adanya pembangunan tol Solo – Jogja ini juga memberikan dampak signifikan terhadap banyak hal, salah satu nya distribusi barang yang semakin lebih mudah dan cepat, pertumbuhan sector pariwisata juga akan meningkat, akses masyarakat juga semakin mudah. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Tol Solo – Jogja terbentang sepanjang 96.57km dan terbagi menjadi tiga seksi. Tol ini menghubungkan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dan proses pembangunan tol saat ini sudah mencapai progress 40,54% (empat puluh persen).

Selain proyek ruas jalan tol, proyek penjernihan air dan pendistribusian air bersih SPAM Karian-Serpong Timur juga diestimasi akan memberikan manfaat ekonomi makro akibat proses pembangunan SPAM yang meningkatkan permintaan atas barang dan jasa di sekitar lokasi proyek maupun operasional SPAM yang nantinya akan memberikan tambahan aktivitas ekonomi bagi pengguna. Dampak dari proyek SPAM Karian utamanya akan dirasakan di wilayah konsumsi air, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Jakarta, namun wilayah sekitarnya juga dapat menerima manfaat akibat interaksi antar-daerah.

Cara Erick Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Akhir Tahun Mendapat Dukungan dari Kelompok Milenial

RedaksiDecember 03, 2022 No comments

KABARMASA.COM, JAKARTA- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengecek harga pokok dan ketersediaan pangan bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pasar Rasamala, Semarang, Jawa Tengah. Dalam pantauannya tersebut, Erick menyebut ketersediaan bahan pokok masih aman.

Dalam kunjungannya tersebut, Erick memastikan BUMN membantu ketersediaan bahan pokok dan telah menginstruksikan BUMN-BUMN pangan yang tergabung dalam Holding BUMN Pangan atau ID Food untuk memonitor perkembangan ketersediaan bahan pokok dalam menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Upaya Erick itu mendapat dukungan dari Koordinator Bidang UMKM dan Bisnis, Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Syahrul Ramadhani. Menurutnya, kehadiran Erick selalu membawa solusi konkret atas persoalan yang terjadi di masyarakat.

"Pak Erick selalu hadir untuk memberi solusi di tengah persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Solusi yang ditawarkan pun solusi konkret dan taktis," ujarnya kepada awak media, pada Sabtu (3/12/2022).

Syahrul menilai, kenaikan harga pangan di akhir tahun sudah menjadi persoalan tahunan yang dihadapi masyarakat. Sudah semestinya pemerintah memberikan fokus kepada barang primer masyarakat itu.

Gelaran pasar murah yang dicanangkan Erick menurut Syahrul adalah upaya konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan harga pangan menjelang Nataru. Dengan begitu, daya beli masyarakat tetap terjaga dan juga dengan harga yang sangat terjangkau.

"Gelaran pasar murah yang dicanangkan Pak Erick adalah upaya untuk menjaga harga barang tetap stabil dan juga daya beli masyarakat tetap terjaga," ungkapnya.

Selain itu, Syahrul mengapresiasi Erick Thohir yang telah membuat BUMN menjadi perusahaan negara yang sehat dan berakhlak. Dengan demikian, kata Syahrul, BUMN selalu hadir di tengah masyarakat.

"Hadirnya BUMN di tengah masyarakat tentunya tak bisa lepas dari kepemimpinan Pak Erick yang telah membuat BUMN sehat dan berakhlak. Sehingga BUMN selalu hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Angkat topi untuk Pak Erick," tandasnya.

Sebelumnya, Erick menyampaikan bahwa BUMN memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan pasar tatkala harga mengalami kenaikan. Hal ini telah dilakukan BUMN seperti saat pandemi dengan menyediakan harga masker yang jauh lebih murah. Erick menyampaikan bahwa BUMN juga siap melakukan operasi pasar dengan menggelar pasar murah di sejumlah daerah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Gubernur Ansar Sambut Kedatangan Ketua Makamah Agung RI di Bandara RHF Tanjungpinang, 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru & 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama se-Indonesia Akan Diresmikan

RedaksiDecember 03, 2022 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyambut langsung kedatangan Ketua Makamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. H. M. Syarifuddin S.H, M.H beserta Istrinya Hj. Budi Utami Syarifuddin yang tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF), Tanjungpinang, Sabtu (03/12/2022).

Kedatangan Ketua MA M. Syarifuddin ke Provinsi Kepulauan Riau ini sendiri dalam rangka meresmikan Operasional 13 Pengadilan Tingkat (Tk) Banding Baru dan 38 Gedung Pengadilan Tk. Pertama seluruh Indonesia yang dipusatkan di Tanjungpinang sebagai tuan rumah pada Senin (5/10) mendatang.

Turut hadir mendampingi Gubernur Ansar dalam penjemputan Ketua MA tersebut, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, Kaskogabwilhan I Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, Kajati Provinsi Kepulauan Riau Gerry Yasid, Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel Nav. Arief Budiman, Danlantamal IV Batam, Danlantamal IV Tanjungpinang, Kalporesta Tanjungpinang Kombes Pol. Heribertus Ompusunggu, Ketua Pengadilan Tk. Banding Induk dan Ketua Pengadilan Tk. Banding Baru, serta Kepala-kepala Opd Provinsi Kepulauan Riau.

Setibanya Ketua Makamah Agung RI M. Syarifuddin beserta Istri, Gubernur Ansar langsung menjamu makan siang sambil membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada pekan mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ansar mengatakan apresiasi harus diberikan karena Kepri berkesempatan menjadi tuan rumah peresmian Oprasional Pengadilan Tk. Banding Baru dan Gedung Oprasional Pengadilan Tk. Pertama se-Indonesia.

"Ini adalah kesempatan yang luar biasa, yang patut kita berikan apresiasi setinggi-tingginya karena Kepri dipercaya Mahkamah Agung sebagai tempat yang layak dan kredibel untuk moment penting dan bersejarah ini," ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga menambahkan bahwa pada acara peresmian nanti akan menghadirkan 13 Ketua Pengadilan Tk. Banding Induk dan 13 Ketua Pengadilan Tk. Banding Baru dari seluruh Indonesia.

"Kita akan mengerahkan, memfasilitasi segala oprasional kendaraan untuk menyambut tamu-tamu dari Mahkamah Agung di bumi melayu ini. Nantinya, akan hadir Ketua Pengadilan Tinggi Induk dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Baru dari seluruh Indonesia hadir di Kepri. Ini juga momentum memperkenalkan Kepri," ungkapnya dengan gembira.

Usai perjamuan makan siang tersebut, Gubernur Ansar langsung mengajak Ketua MA M. Syarifuddin beserta Istri untuk mengelilingi dan menikmati keindahan pariwisata di Pulau Bintan. (ZS)

Dampingi Laksamana Yudo di DPR, Kapolri: Bentuk Sinergitas TNI-Polri

RedaksiDecember 02, 2022 No comments

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjalani fit and proper test sebagai calon Panglima TNI di DPR RI. Dalam proses fit and proper test ini, Yudo ditemani kepala staf lainnya dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal Sigit menyampaikan bahwa kehadiran dirinya menemani Laksamana Yudo menjalani fit and proper test sebagai bentuk sinergi dan soliditas TNI-Polri. Hal ini sesuai dengan pesan dan amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden sudah menyampaikan berulang-ulang bahwa TNI-Polri harus selalu solid dan sinergi. Tentunya amanah dan pesan dari Pak Presiden tersebut selalu kita jaga. Hari ini menjadi salah satu kegiatan bukti dari TNI-Polri solid dan bersama Kepala Staf yang lain mengantar Bapak KSAL Laksamana Yudo Margono untuk mengikuti tes fit and proper," kata Sigit dalam keterangannya, Jumat (2/12/2022).

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan semua keluarga besar Polri di seluruh Tanah Air mendoakan seluruh perjalanan Laksamana Yudo lancar sampai pelantikan sebagai Panglima TNI.

Mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan bahwa sinergi dan soliditas sangat penting, apalagi saat ini memasuki tahun politik, sehingga stabilitas kamtibmas, keamanan masyarakat, keamanan negara, kedaulatan negara, dan kedaulatan pemerintah menjadi penting.

"Ini akan membawa dampak stabilitas politik terkendali dan ini menjadi modal bagi Indonesia untuk menghadapi situasi global yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan semangat soliditas dan sinergitas yang ada, kita harapkan Indonesia akan menjadi lebih baik," katanya.

Ia pun yakin Laksamana Yudo menjadi sosok yang pantas dan berkompeten menjadi Panglima TNI. Ia pun berharap ke depan, setelah dilantik menjadi Panglima TNI, Laksamana Yudo bisa meningkatkan sinergi dan soliditas TNI-Polri.

"Setelah dilantik beliau punya program-program. Tupoksi masing-masing sudah ada. Ada kegiatan bersama yang kita tingkatkan dan ini menjadi komitmen kita untuk diperbaiki pada setiap event, dimana TNI-Polri dibutuhkan bersama. Dengan sinergitas TNI-Polri ini ditunggu masyarakat dan kita tunjukkan TNI-Polri menjaga dan mengawal masyarakat, bangsa dan negara," ucapnya.

Sosialisasikan Literasi dan Inklusi Keuangan BRI, Herman Khaeron Sampaikan Holding BUMN Sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Bangsa

KABARMASA. COM, CIREBON - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menghadiri kegiatan sosialisasi Holding BUMN sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi bangsa, di Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin, (10/10/2022).

Mengawali kegiatan sosialisasi bertema "Peran Terdepan BRI Dalam Mendorong Iknlusi Keuangan” itu, anggota Komisi VI DPR RI itu mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN, khususnya BRI, yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada konstituennya untuk mengikuti acara ini.

"Semoga sosialisasi ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat Dapil yang dihadiri dari berbagai tokoh masyarakat dan juga pelaku UMKM di Kota Cirebon," ujar Kang Herman Khaeron saat memberikan sambutan.

Setelah itu, Kang Herman Khaeron menjelaskan, bahwa inklusi keuangan adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman.

Biayanya juga terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengapa inklusi keuangan penting? Herman Khaeron menerangkan, inklusi keuangan penting karena mampu memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta.

"Antara lain untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance (pihak perantara keuangan yang memfasilitasi kegiatan perbankan tetapi tidak mematuhi regulasi yang berlaku," terangnya.

Diingatkan Kang Hero, dalam dunia perbankan, ada dua hal penting yang perlu dilakukan. Yaitu, literasi keuangan dan inklusi keuangan.

Literasi keuangan, merupakan tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk maupun jasa keuangan. Sementara inklusi keuangan merupakan tingkat akses masyarakat terhadap produk maupun jasa keuangan.

"Dua hal ini penting diketahui dan dipahami masyarakat sebagai nasabah perbankan," ujar Kang Hero.

Sebagai penutup, Kang Herman Khaeron,M.Si meyakini bahwa BUMN khususnya BRI, kedepan akan terus fokus membangun keuangan yang inklusif bagi masyarakat dan berperan lebih dalam membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya melalui akses permodalan. Jangan sampai para pelaku UMKM kita malah terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal karena susah mendapatkan modal. Tutupnya.

Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

KABARMASA.COM, JAKARTA – Hasil Lembaga Survei Indopol menunjukkan adanya tren kenaikan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Tingkat kepercayaan publik kepada Polri di bulan November 2022 ini berada di angka 60,98 persen.

“Adanya tren kenaikan kepercayaan publik terhadap Polri, yakni 60,98 persen, di mana pada sekitar tiga bulan sebelum berada di bawah 60 persen dari beberapa rilis survei,” ujar Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (29/11/2022).

Menurut Ratno, ada beberapa faktor yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Pertama, ada beberapa kasus hukum yang sudah ditangani Polri dengan cepat dan baik. Ratno menyebutkan soal kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat yang didalangi oleh Mantan Kadiv Porpam Polri Ferdy Sambo.

Kemudian, penanganan terhadap kasus penjualan alat bukti narkoba yang dilakukan Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Serta, penanganan kasus Tragedi Kanjurhuan, Jawa Timur.

Ratno mengungkapkan, faktor kedua adalah adanya pembenahan dan perbaikan secara internal melalui program-program untuk mengurangi persepsi publik yang negatif.

Secara khusus, ia mencontohkan soal pelayanan publik kepolisian seperti dalam pengurusan SIM dan STNK secara online maupun pengurusan SKCK.

“Selain itu adanya ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yaitu tilang eketronik yang merupakan program untuk mengurangi tindakan tilang ditempat jika ada pelanggran lalu lintas dengan harapan tidak adanya pungli,” ujar Ratno.

Untuk diketahui, survei yang dilakukan Indopol pada 8-14 November 2022 menggunakan metode survei dan sampel dengan cara multistage random sampling.

Total responden ada 1.240 tersebar secara proporsional di 34 provinsi, dengan kriteria responden mereka yang berumur 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

Margin of error dari survei tersebut sebesar kurang lebih 2,85 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Para responden terpilih dilakukan wawancara tatap muka (face to face interview) oleh surveyor yang sebelumnya telah dilatih dan responden merefleksikan laki-laki atau perempuan dan berbagai jenis profesi.

Sementara itu, quality control terhadap survei dilakukan secara berlapis yakni melalui spotcheck lapangan oleh supervisor sebanyak 30 persen dari jumlah responden yang sudah diwawancarai secara acak.

Survei Kepercayaan Lembaga: Kepercayaan ke Polri Naik 6,1% dalam 2 Bulan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Indikator Politik merilis hasil survei terhadap lembaga-lembaga negara. Hasil survei menunjukkan kepercayaan kepada institusi Polri kembali menguat dalam dua bulan terakhir.

"Kepercayaan terhadap Polri kembali menguat," demikian hasil survei Indikator Politik, seperti dilihat detikcom, Kamis (1/12/2022).

Survei ini dilakukan pada 30 Oktober-5 November 2022 terhadap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling terhadap sampel sebanyak 1.220 orang. Margin of error survei sekitar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berikut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri:

Februari 2022: 75,2%

April 2022: 77,3%

Juni 2022: 62,6%

Agustus 2022: 54,4%%

November 2022: 60,5%

Sementara itu, berdasarkan tingkat kepercayaan kepada lembaga negara, TNI menjadi paling teratas. Sementara tingkat kepercayaan kepada Polri naik ke angka 60,5%.

- TNI 93,4%

- Presiden 88%

- Kejagung 77,4%

- KPK 72,6

- DPD 68,7%

- DPR 64,5%

- Polri 60,5%

- Partai Politik 54,7%

Survei Indikator menemukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi mengalami peningkatan. Para responden mayoritas memberikan penilaian yang positif.

"Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tampak mengalami perbaikan dalam dua bulan terakhir. Yang menilai positif cenderung meningkat dan sebaliknya, yang menilai negatif cenderung menurun," jelasnya.

Indikator menyebut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian dan jaksa meningkat. Kepercayaan terhadap kepolisian sebelumnya disebut menurun tajam karena kasus besar Ferdy Sambo.

"Ini kemungkinan besar terutama karena ada kecenderungan peningkatan kepercayaan publik terhadap Lembaga Penegakan Hukum, terutama kejaksaan dan Kepolisian. Terhadap Kepolisian tingkat kepercayaannya mulai membaik setelah menurun tajam pasca kasus besar yang menimpa," ungkapnya.

Mendagri Tito Karnavian Terima DIPA 2023 dari Presiden Jokowi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, hari ini. Kemendagri merupakan satu dari 14 kementerian/lembaga yang menerima DIPA TA 2023 secara langsung dari presiden.

"Diberikannya DIPA secara langsung tersebut berdasarkan sejumlah kriteria tertentu yang dipenuhi oleh kementerian/lembaga. Hal itu di antaranya kementerian/lembaga yang memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tiga tahun terakhir, yakni 2019 hingga 2021," kata Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).

Tito mengatakan berdasarkan hasil penilaian BPK, Kemendagri telah memperoleh 8 kali predikat opini WTP. Pihaknya juga telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai kementerian berkinerja sangat baik dalam pengelolaan anggaran tahun anggaran 2021 kategori pagu sedang. Penghargaan itu diraih 4 kali berturut-turut sejak 2018.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan belanja negara yang telah disepakati dalam APBN 2023 sebesar Rp Rp 3.061,2 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp 814,7 triliun. Sementara itu, target pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.463,0 triliun.

"APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi. Namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan," tutup Sri Mulyani.

Kapolres Jakut Jenguk Korban Begal yang Alami Luka Bacok di Sukapura

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Wibowo menjenguk Korban Begal bernama Aditya Eka (18), Kamis (1/12/2022).

Kombes Pol Wibowo datang ke kontrakan Aditya di Gang Haji Maih Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam kunjungannya, Kapolres beserta jajaran menjenguk sekaligus memberikan dukungan dan motivasi serta menegaskan kepada korban bahwa polisi sedang bekerja keras mengejar para pelaku.

"Kita mendatangi korban, Mas Adit. Beliau ini adalah korban dari percobaan pencurian dengan kekerasan pada saat beliau pulang kerja," ucap Wibowo di lokasi.

Wibowo mengatakan, kunjungannya hari ini sebagai bentuk kepedulian terhadap Korban Begal tersebut.

Ia juga merasa prihatin bahwa tindakan kejahatan jalanan masih mengancam keselamatan para pekerja di sekitaran Cilincing di jam-jam rawan subuh hari.

Wibowo lantas mengimbau perusahaan-perusahaan di sekitar Cilincing bisa mengevaluasi jam kerja karyawannya untuk menghindari tindak kejahatan jalanan.

"Kejadian ini masih terjadi lagi, kita turut prihatin. Harapannya perusahaan bisa mengevaluasi kembali jam kerjanya, sehingga harapannya karyawan bisa dipulangkan pagi sekalian," kata Wibowo.

"Hal ini bisa mengurangi kesempatan pelaku kejahatan terhadap karyawan-karyawan yang beroperasi subuh," sambung Kapolres.

Adapun peristiwa yang melukai Aditya terjadi pada Selasa (29/11/2022) subuh lalu.

Aditya yang baru selesai kerja sebagai welder alias operator pengelasan di PT Komatsu Cilincing keluar dari kantornya sekitar pukul 4.50 WIB.

Korban yang mengayuh sepedanya keluar dari pabrik tiba-tiba diadang tiga pelaku.

Para pelaku mencoba merampas handphone milik Aditya, namun tak berhasil.

Tapi tetap saja, para pelaku sempat membacok Aditya hingga korban menderita luka di kepalanya sebanyak 26 jahitan.

Kapolres Wibowo dengan tegas menyatakan, polisi sudah mengantongi identitas para pelaku dan sedang melakukan pengejaran.

"Polres tetap fokus dalam ungkap kasusnya, data identitas pelaku sudah kita kantongi dan sekarang dalam pengejaran," katanya.

Sekda Kepri Adi Prihantara mewakili Gubernur Kepri menyerahkan sertifikat secara simbolis, 36 Ribu Sertifikat Tanah terselesaikan Sepanjang tahun 2022 Pemprov Kepri