Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Beredar barita baru-baru ini sekitar bulan September 2022, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim berhasil membongkar praktek tambang batu bara ilegal . Dari belasan orang yang diamankan, 2 diantaranya kini resmi berstatus tersangka.

Adapun 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena mereka tak bisa mengelak. Pasalnya barang bukti yang dikumpulkan jelas-jelas ada, sehingga kuat untuk menjerat mereka sebagai tersangka.

Dari penemuan kasus ini " KETUA UMUM SEMMI KALTIM" AFRY ADIT GEOFANI sangat mengapreasi atas kerja-kerja Polda Kalimantan timur yang telah di lakukan terkusus kepada dirkrimsus polda kaltim karen telah berhasil mengungkap beberapa kasus tambang ilegal yang ada di Kalimantan Timur yang notabenenya sebagai salah satu tempat yang akan di jadikan ibu kota baru Indonesia.

Mengenai lokasi tambang batu bara ilegal, Indra menyebut tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).hal ini di jelaskan langsung oleh dirkurmsus polda kaltim.

Hadirnya penangkapan ini SEMMI KALTIM,dalam hal ini Afry, menegaskan bahwa polri saat ini telah menunjukan ketegasannya untuk tidak main-main dalam kerja-kerja kemasyarakat sebagai cita-cita dari polri yaitu menciptakan polri yang PRESISI.

Pria yang biasa disapa Afry tersebut juga mengatakan hadirnya penangkapan ini yang di lakukan oleh dirkrimsus polda kaltim mampu memberikan nilai positif untuk polda-polda yang lain di seluruh indonesia agar tetap menjadikan polri sebagaia garda terdepan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat dari semua aspek terkusus aspek tindak pidana kriminal.(Redaksi)

Gubernur Ansar Buka Rakor Pendidikan & Perencanaan Berbasis Data di Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka Rapat Koordinasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Tahun 2022 bertempat di Ballroom Hotel Golden View Bengkong Kota Batam, Senin (05/12/2022). Dikatakan Gubernur Ansar, perencanaan berbasis data (PBD) adalah kegiatan yang sangat positif, dan ini harus dimanfaatkan para peserta, untuk mengembangkan satu model perencanaan sistem pendidikan berbasis data yang baik. Selasa (06/12/2022)

Karena kata Gubernur Ansar, sudah saatnya di era digital seperti sekarang ini, setiap sekolah telah menyusun dan memiliki platform rapor pendidikan, yang bertujuan untuk perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

Selain itu tambah Ansar, kegiatan PBD juga akan memberikan perbaikan pada pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan pada sekolah dan satuan pendidikan, yang efektif, akuntabel dan juga konkret, jelasnya.

Photo Istimewa

"Pesan saya, manafatkan betul kegiatan ini, agar lahir kualitas pendidikan yang makin baik lagi di Provinsi Kepri, " pinta Gubernur Ansar yang hadir bersama Ibu Dewi Kumalasari, yang pada kasempatan tersebut, mendapatkan ucapan selamat ulang tahun ke-58 dari seluruh peserta yang hadir.

Usai membuka secara resmi yang ditandai dengan pemukulan gong, Gubernur Ansar di daulat untuk menyumbangkan suara emasnya. Lagu bejudul gerimis mengundang dipersembahkan mantan Bupati Bintan 2 periode tersebut.

Sementara itu Kadis Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan, tujuan kegiatan perencanaan berbasis data sendiri, guna memberikan perbaikan sistem pendidikan sekaligus perbaikan pembelajaan anggaran.

Dimana ini sambung Andi Agung, juga akan memberikan kesempatan lebih luas kepada Pemerintah Daerah dan juga satuan pendidikan, guna ikut mengawasi capaian pendidikan, yang muaranya adalah untuk perbaikan mutu pendidikan itu sendiri.

Dalam pelaksanaanya nanti, PBD juga akan membuat sistem pendidikan yang akuntabel, efektif dan konkrit. Karena dalam PDB itu sendiri, menerapkan tiga langlah sederhana, yakni identifikasi, refleksi dan benahi (IRB), jelas Kadis Pendikan.

Kegiatan PBD kali ini, diikuti kurang lebih 800 peserta se-Kepri, yang terdiri dari kepala sekolah, tenaga pengajar dan para bendahara pengeluaran sekolah. Juga, ada penyerahan bantuan kepada sekolah, siswa berprestasi dan juga bantuan tranportasi darat. Termasuk paparan dari Nongsa Digital Park. (Redaksi)

Anggota DPRA IR ALAIDIN ABU ABBAS diduga meminta fee proyek pembangunan Masjid di dua Kabupaten.

KABARMASA.COM, ACEH - Salah satu anggota DPRA Fraksi partai Demokrat Alaidin Abu Abbas meminta fee proyek pembangunan sarana ibadah di dua kabupaten. 06/12/22

Anggota Dewan perwakilan Rakyat Provinsi Aceh itu menyalurkan dana pokirnya untuk pembangunan sarana ibadah di dua kabupaten . Namun sangat di sayangkan anggota ini meminta imbalan dari pembangunan tersebut . Ir Alaidin Abu Abbas meminta kepada panitia pembangunan untuk memberikan fee 10-15% dari pagu anggaran yang telah diluncurkan masing masing tempat sarana ibadah tersebut

Ketua Aliansi mahasiswa Gayo sumut Reza sangat geram mendengar hal ini, ini harus di perjelas dan harus dilaporkan apabila benar faktanya terjadi imbuh reza.

Menurut data lapangan terbagi dua tim dalam upaya pengumpulan dana fee ini, wilayah aceh tengah di kumpulkan tim pemenalang alaidin inisial R sedangkan untuk kabupaten bener meriah berinisial S, S diduga memiliki hubungan erat dengan anggota dewan kabupaten bener meriah wilyah pemilihan 2

Pembagunan sarana ibadah dibangun pada anggaran tahun 2019-2021. Dana yang diberikan nominalnya bervariasi , oleh sebab itu kami tidak dapat sebutkan berapa jumlah fee yang terkumpul , namun data lapangan yang kami tempuh dengan beberapa saksi benar ada nya pemungutan fee pembangunan dari pokir Alaidin Abu Abbas tersebut.

APMI Mendesak Kapolda Sulsel untuk mencopot kasat Reskrim polres Takalar

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Sejumlah Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aspirasi Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (APMI) menggelar aksi unjuk rasa di Bawah Flyover dan Batas Kota Gowa - Makassar siang tadi. (Senin, 5 Desember 2022)

Beberapa massa aksi membentangkan spanduk di tengah jalan yang bertuliskan beberapa tuntutan sembari melakukan orasi ilmiah secara bergantian.

Maslin, selaku jendral lapangan dalam aksi terbuat saat di mantai keterangan oleh awak media menjelaskan bahwa aksi tersebut adalah bentuk protes mereka terhadap bobroknya kinerja kepolisian resor Takalar, terkhusus satuan reserse kriminal (satreskrim) polres Takalar dalam menangani beberapa kasus yang terjadi di kabupaten Takalar.

“Aksi ini adalah respon kami terhadap kinerja kerja sat Reskrim polres Takalar yang kami anggap tidak becus dalam menangani beberapa isu-isu sensitif yang ada di kabupaten Takalar”, Ujar Maslim.

Menurut Maslim, ada beberapa isu sensitif yang sedang di tangani sat Reskrim polres Takalar yang sampai hari ini belum juga mendapatkan kejelasan hukum. Diantaranya adalah terkait dengan kasus penimbunan BBM jenis solar pada 5 SPBU di kabupaten takalar tahun 2022, kasus Sengketa lahan yang ada di Bontoloe kab Takalar, kasus dugaan Tipidkor perda RT/RW kabupaten Takalar tahun 2022, kasus dugaan Tipidkor ADD/DD desa Bonto Marannu kab Takalar serta persoalan adanya pembiaran pengoperasian beberapa tambang-tambang liar yang masih beroperasi di wilayah hukum polres Takalar.

Adapun isi tuntutan para pengunjuk rasa tersebut adalah mendesak Kapolda Sulsel untuk segera mencopot sat Reskrim polres Takalar serta meminta agar melakukan supervisi terhadap seluruh kasus yang tengah di tangani unit Reskrim polres Takalar, serta meminta kepada agar Kapolda Sulsel tidak tebang pilih terhadap penuturan tambang galian C ilegal yang ada di kabupaten Takalar.

Koordinator lapangan, Ainun, mengatakan bahwa pihaknya akan terus komitmen dalam mengawal persoalan kasus yang mereka sikapi tersebut sampai selesai. Ia juga menegaskan bahwa akan kembali melakukan rekonsiliasi untuk melakukan aksi jilid 2 jika apa yang menjadi tuntutan mereka tidak di atensi oleh Kapolda Sulsel.

“Kami akan kembali melakukan konsolidasi lanjutan dan mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda dan mahasiswa untuk turut serta dalam aliansi kami. Kami akan segera melakukan aksi jilid 2 dengan jumlah massa yang lebih besar jika apa yang menjadi tuntutan kami itu tidak di gubris oleh Kapolda Sulsel” tegasnya.

AMPU Geruduk dan Orasi di atas pagar Kementerian Keuangan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Perwakilan korban penggusuran melakukan aksi di Kementrian Keuangan Senin 5 Desember 2022.

PERNYATAAN SIKAP DI KEMENTRIAN KEUANGAN

Penggusuran lahan pertanian dan peternakan dilakukan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Kabupaten Enrekang, berlangsung sejak tahun 2016. Bahkan penggusuran besar-besaran kembali dilakukan Desember 2021 hingga ke halaman rumah warga di Dusun Botto Dengeng, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa setelah Bupati Enrekang mengeluarkan rekomendasi pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) ke PTPN XIV Nomor: 424/2867/SETDA/2020 tanggal 15 September 2020. Pada hal HGU telah berakhir tanggal 30 Juni 2003 untuk lahan seluas 5.230 Ha.

Sebelum lahan konsesi HGU tahun 1973 tersebut diberikan kepada PT. Bina Mulya Ternak (BMT), dilakukan proses ganti rugi sesuai jumlah tanaman warga, bukan lahan untuk jangka waktu 30 tahun. Dan sesuai perjanjian, setelah HGU berakhir maka lahan tersebut dikembalikan ke pemiliknya yakni masyarakat. Namun faktanya, lahan tersebut tidak dikembalikan sesuai perjanjian.

Justru tanggal 27 Juli 2022, PTPN XIV melakukan pengukuran di wilayah Kecamatan Maiwa dan Cendana yang mengakibatkan 7 petani ditangkap dan puluhan luka-luka saat menghadang PTPN XIV yang dikawal ratusan aparat penegak hukum. Pada hal, wilayah operasi PTPN XIV tidak semua dikelola hingga masa HGU berakhir. Sehingga warga mengelola atas dasar Surat Keputusan Bupati Enrekang, H. Iqbal Mustafa, Nomor 387/SK/XI/1999 tanggal 16 November 1999 tentang Pemanfaatan Lahan Tidur/Terlantar pada areal PTPN XIV/PTUK Maroangin.

Bahkan sejak berakhirnya ex HGU tahun 2003, lahan berubah peruntukannya baik fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos) dan penguasaan orang per orang atau sertifikat hak milik (SHM). Termasuk transmigrasi lokal untuk warga korban banjir tahun 1987 di Kecamatan Enrekang.

Olehnya itu, kami rakyat/petani korban penggusuran atas nama Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) mengajukan tuntutan diantaranya:

1. Membatalkan surat rekomendasi pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV Nomor: 424/2867/SETDA/2020 tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan Bupati Enrekang, H. Muslimin Bando;

2. Tidak memperpanjang HGU PTPN XIV karena keberadaan PTPN XIV di Enrekang tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah daerah tapi justru menjadi sumber konflik yang memiskinkan rakyat petani serta peternak sejak tahun 2016;

3.Melalui Kementrian Keuangan, meminta Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pendistribusian tanah eks HGU PTPN XIV kepada rakyat yang sudah mengelola dan menguasai tanah berstatus HGU untuk dimasukkan serta menetapkan lokasi tersebut sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);

4. Mengembalikan atau melepaskan lahan eks HGU yang telah dijadikan aset negara kepada masyarakat adat Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Cendana selaku pemilik awal lahan tersebut;

5. Tidak meminjamkan lahan eks HGU kepada investor manapun untuk dijadikan tempat berusaha kerena mayoritas warga di Kabupaten Enrekang hidupnya tergantung dari alam sebagai petani dan peternak;

6. Memberikan perlindungan dan jaminan hidup kepada petani serta peternak yang lahan garapannya dihancurkan pihak PTPN XIV;

7. Memberikan ganti rugi terhadap tanaman yang sudah digusur dan ternak mati tidak wajar dilokasi perkebunan selama berlangsung aktivitas PTPN XIV;

8. Tidak melakukan teror dan intimidasi kepada petani dengan cara menggunakan aparat penegak hukum termasuk Brimob di perusahaan;

9. Menghentikan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh PTPN XIV terhadap petani dan aktivis AMPU yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.

Jakarta, 5 Desember 2022

Narahubung: 085321097839 (Zulfikar) 081 24 100 286 (Rahma)

Anggota DPR RI Herman Khaeron Gelar Sosialisasi Empat Pilar Bersama Bersama HIMPAUDI Indramayu

KABARMASA.COM, INDRAMAYU - Mengingat pentingnya menjaga dan melestarikan empat pilar kebangsaan, Anggota Komisi VI DPR RI, DR Ir H.E Herman Khaeron MSi gencar mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ke seluruh elemen masyarakat.

Kali ini, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Indramayu, menjadi peserta sosialisasi empat pilar kebangsaan di Aula Sekretariat Islamic Center Indramayu, Senin (28/11/2022) sore.

Sebelumnya, Politisi Partai Demokrat ini menggelar sosialisasi BUMN Asuransi Pertanian dan Perikanan di salah satu hotel di kawasan Indramayu.

Menurut Herman Khaeron, bagi MPR-RI empat pilar kebangsaan wajib untuk disosialisasikan agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan empat pilar kebangsaan.

Tujuannya, untuk menggugah perasaan masyarakat bahwa sesungguhnya untuk mencapai kemerdekaan dibutuhkan perjuangan yang gigih dari para pendiri bangsa ini.

Melalui sosialisasi empat pilar kebangsaan yakni Pancasila sebagai dasar ideologi dan negara, UUD tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Para peserta dapat menjaga dan melestarikan empat pilar kebangsaan.

“Berharap, masyarakat dapat menjaga dan melestarikan empat pilar kebangsaan dengan baik,” ungkapnya.

Sosialisasi tersebut, diwarnai sesi tanya jawab seputar empat pilar.(***)

Herman Khaeron Sosialisasikan Peran UMKM BUMN Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

RedaksiDecember 04, 2022 No comments

KABARMASA.COM, INDRAMAYU – PT Adhi Karya (Persero) bersama Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si. mendukung program kemitraan antara UMKM dengan BUMN, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, kemitraan antara UMKM dengan BUMN harus terus ditingkatkan. Dikatakan, setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki anggaran CSR (Corporate Social Responsibility) atau kepedulian terhadap lingkungan maupun program kemitraan bina lingkungan (PKBL).

Dalam kesempatan itu Anggota DPR RI Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si yang akrab disapa Kang Hero mengatakan kegiatan sosialiasi peran kemitraan UMKM BUMN ini merupakan bentuk kerja sama Komisi VI DPR RI dan mitra kerja BUMN, PT Adhi Karya yang diselenggarakan pada hari Senin 28 November 2022 disalah satu hotel di Kabupaten Indramayu.

Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut menambahkan terkait dengan keberhasilan PT. Adhi Karya melalui Rights Issue yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan Komisi VI DPR RI.

“Menurutnya PT Adhi Karya merupakan BUMN Konstruksi dengan kredibilitas yang kuat di Indonesia. Ahdi Karya berdiri sejak 1960 dan merupakan nasionalisasi perusahaan Belanda. Perusahaan konstruksi pertama ini tercatat perusahaan pertam yang melantai dibursa efek sejak tanggal 18 Maret 2002 dengan kode ADHI.” – Ujar Kang Hero.

“ADHI memiliki karya konstruksi monumental yang hingga kini masih dipergunakan. Yakni antara lain, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional (Monas), Jembatan Barito, Jembatan Suramadu.” – Tambahnya.

Kemudian ADHI memiliki tagline beyond construction yang menunjukan bukan hanya bergerak di bidang konstruksi. Saat ini ADHI memiliki empat lini bisnis utama yaitu Engineering & Konstruksi, Properti dan Hospitaliti, Manufaktur, Investasi dan Konsesi. Saat ini ADHI memiliki 180 Proyek konstruksi yang sedang berjalan beberapa proyek besar, antara lain, Proyek Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, LRT Jabodebek, MRT Jakarta CP201 dan CP20, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo YogyakartaKulonprogo, Smelter Manyar di Gresik, dan beberapa proyek di Ibu Kota Negara (Fender Jembatan Pulau Balang, Hunian Pekerja Konstruksi, Jalan Tol Segmen 3A Karang Joang-Kariangau).

Adapun Rights Issue ADHI dilaksanakan dengan dasar telah mendapatkan persetujuan dari DPR Komisi VI, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam saham ADHI sebagai dasar hukum diberikannya PMN, dan Persetujuan efektif OJK pada 14 Oktober 2022.

Setelah dilakukan Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang pada periode 28 Oktober 2022 hingga 8 November 2022, ADHI berhasil menyerap dana sebesar Rp2,6 triliun dengan komposisi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1,96 triliun dan dana publik sebesar Rp689 miliar.

Total dana tersebut jelas Kang Herman Khaeron sepenuhnya dapat dipergunakan untuk setoran modal ke badan usaha untuk pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional. Proyek-proyek yang masuk ke dalam pendanaan Rights Issue ADHI antara lain To Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, Tol Yogyakarta-Bawen dan SPAM Karian Serpong Timur.

Setelah pelaksanaan Right Issue, komposisi kepemilikan saham di ADHI menjadi berikut: 64% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 36% dimiliki oleh Publik. Ia juga menjelaskan tentang Manfaat Rights Issue untuk Proyek yang di danai yakni manfaat yang diperoleh ADHI dari hasil pendanaan Rights Issue adalah tentu untuk mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang sedang dikerjakan oleh ADHI, ada pembangunan Jalan Tol dan SPAM untuk Air Bersih. Selain itu penguatan modal agar dapat berkompetisi dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan.

Selain pengembangan Bisnis, dengan adanya Rights Issue ini tentu diharapkan Perseroan juga memberikan manfaat bagi Pemerintah, Negara dan Masyarakat, salah satu nya, melalui Peningkatan PDB/PDRB, Penambahan Lapangan Kerja, Peningkatan Pajak dan Dividen. Dampak lain yang dapat dirasakan juga adalah konektivitas wilayah menuju daerah pariwisata.

Salah satunya, Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, ini adalah tol yang ditunggu – tunggu masyarakat untuk sampai ke Kota Yogyakarta atau kota pelajar, tol ini masuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional. Pembangunan tol tersebut bertujuan mempercepat konektivitas wilayah Jogjakarta, Solo dan Semarang untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata. Selain pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata, pembangunan Tol Solo – Yogya juga menghasilkan multiplier effect salah satunya, penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar pembangunan.

Saat ini, perjalanan dari Solo ke Jogja menggunakan mobil, sepeda motor ataupun angkutan umum membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan. Banyaknya traffic light membuat waktu perjalanan terbuang sia-sia. Dengan adanya tol ini diprediksi perjalan antara dua kota tersebut hanya memakan waktu sekitar 20 menit.

Selain jarak tempuh yg berkurang, adanya pembangunan tol Solo – Jogja ini juga memberikan dampak signifikan terhadap banyak hal, salah satu nya distribusi barang yang semakin lebih mudah dan cepat, pertumbuhan sector pariwisata juga akan meningkat, akses masyarakat juga semakin mudah. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Tol Solo – Jogja terbentang sepanjang 96.57km dan terbagi menjadi tiga seksi. Tol ini menghubungkan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dan proses pembangunan tol saat ini sudah mencapai progress 40,54% (empat puluh persen).

Selain proyek ruas jalan tol, proyek penjernihan air dan pendistribusian air bersih SPAM Karian-Serpong Timur juga diestimasi akan memberikan manfaat ekonomi makro akibat proses pembangunan SPAM yang meningkatkan permintaan atas barang dan jasa di sekitar lokasi proyek maupun operasional SPAM yang nantinya akan memberikan tambahan aktivitas ekonomi bagi pengguna. Dampak dari proyek SPAM Karian utamanya akan dirasakan di wilayah konsumsi air, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Jakarta, namun wilayah sekitarnya juga dapat menerima manfaat akibat interaksi antar-daerah.

Cara Erick Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Akhir Tahun Mendapat Dukungan dari Kelompok Milenial

RedaksiDecember 03, 2022 No comments

KABARMASA.COM, JAKARTA- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengecek harga pokok dan ketersediaan pangan bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pasar Rasamala, Semarang, Jawa Tengah. Dalam pantauannya tersebut, Erick menyebut ketersediaan bahan pokok masih aman.

Dalam kunjungannya tersebut, Erick memastikan BUMN membantu ketersediaan bahan pokok dan telah menginstruksikan BUMN-BUMN pangan yang tergabung dalam Holding BUMN Pangan atau ID Food untuk memonitor perkembangan ketersediaan bahan pokok dalam menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Upaya Erick itu mendapat dukungan dari Koordinator Bidang UMKM dan Bisnis, Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Syahrul Ramadhani. Menurutnya, kehadiran Erick selalu membawa solusi konkret atas persoalan yang terjadi di masyarakat.

"Pak Erick selalu hadir untuk memberi solusi di tengah persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Solusi yang ditawarkan pun solusi konkret dan taktis," ujarnya kepada awak media, pada Sabtu (3/12/2022).

Syahrul menilai, kenaikan harga pangan di akhir tahun sudah menjadi persoalan tahunan yang dihadapi masyarakat. Sudah semestinya pemerintah memberikan fokus kepada barang primer masyarakat itu.

Gelaran pasar murah yang dicanangkan Erick menurut Syahrul adalah upaya konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan harga pangan menjelang Nataru. Dengan begitu, daya beli masyarakat tetap terjaga dan juga dengan harga yang sangat terjangkau.

"Gelaran pasar murah yang dicanangkan Pak Erick adalah upaya untuk menjaga harga barang tetap stabil dan juga daya beli masyarakat tetap terjaga," ungkapnya.

Selain itu, Syahrul mengapresiasi Erick Thohir yang telah membuat BUMN menjadi perusahaan negara yang sehat dan berakhlak. Dengan demikian, kata Syahrul, BUMN selalu hadir di tengah masyarakat.

"Hadirnya BUMN di tengah masyarakat tentunya tak bisa lepas dari kepemimpinan Pak Erick yang telah membuat BUMN sehat dan berakhlak. Sehingga BUMN selalu hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Angkat topi untuk Pak Erick," tandasnya.

Sebelumnya, Erick menyampaikan bahwa BUMN memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan pasar tatkala harga mengalami kenaikan. Hal ini telah dilakukan BUMN seperti saat pandemi dengan menyediakan harga masker yang jauh lebih murah. Erick menyampaikan bahwa BUMN juga siap melakukan operasi pasar dengan menggelar pasar murah di sejumlah daerah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Gubernur Ansar Sambut Kedatangan Ketua Makamah Agung RI di Bandara RHF Tanjungpinang, 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru & 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama se-Indonesia Akan Diresmikan

RedaksiDecember 03, 2022 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyambut langsung kedatangan Ketua Makamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. H. M. Syarifuddin S.H, M.H beserta Istrinya Hj. Budi Utami Syarifuddin yang tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF), Tanjungpinang, Sabtu (03/12/2022).

Kedatangan Ketua MA M. Syarifuddin ke Provinsi Kepulauan Riau ini sendiri dalam rangka meresmikan Operasional 13 Pengadilan Tingkat (Tk) Banding Baru dan 38 Gedung Pengadilan Tk. Pertama seluruh Indonesia yang dipusatkan di Tanjungpinang sebagai tuan rumah pada Senin (5/10) mendatang.

Turut hadir mendampingi Gubernur Ansar dalam penjemputan Ketua MA tersebut, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, Kaskogabwilhan I Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, Kajati Provinsi Kepulauan Riau Gerry Yasid, Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel Nav. Arief Budiman, Danlantamal IV Batam, Danlantamal IV Tanjungpinang, Kalporesta Tanjungpinang Kombes Pol. Heribertus Ompusunggu, Ketua Pengadilan Tk. Banding Induk dan Ketua Pengadilan Tk. Banding Baru, serta Kepala-kepala Opd Provinsi Kepulauan Riau.

Setibanya Ketua Makamah Agung RI M. Syarifuddin beserta Istri, Gubernur Ansar langsung menjamu makan siang sambil membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada pekan mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ansar mengatakan apresiasi harus diberikan karena Kepri berkesempatan menjadi tuan rumah peresmian Oprasional Pengadilan Tk. Banding Baru dan Gedung Oprasional Pengadilan Tk. Pertama se-Indonesia.

"Ini adalah kesempatan yang luar biasa, yang patut kita berikan apresiasi setinggi-tingginya karena Kepri dipercaya Mahkamah Agung sebagai tempat yang layak dan kredibel untuk moment penting dan bersejarah ini," ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga menambahkan bahwa pada acara peresmian nanti akan menghadirkan 13 Ketua Pengadilan Tk. Banding Induk dan 13 Ketua Pengadilan Tk. Banding Baru dari seluruh Indonesia.

"Kita akan mengerahkan, memfasilitasi segala oprasional kendaraan untuk menyambut tamu-tamu dari Mahkamah Agung di bumi melayu ini. Nantinya, akan hadir Ketua Pengadilan Tinggi Induk dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Baru dari seluruh Indonesia hadir di Kepri. Ini juga momentum memperkenalkan Kepri," ungkapnya dengan gembira.

Usai perjamuan makan siang tersebut, Gubernur Ansar langsung mengajak Ketua MA M. Syarifuddin beserta Istri untuk mengelilingi dan menikmati keindahan pariwisata di Pulau Bintan. (ZS)

Dampingi Laksamana Yudo di DPR, Kapolri: Bentuk Sinergitas TNI-Polri

RedaksiDecember 02, 2022 No comments

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjalani fit and proper test sebagai calon Panglima TNI di DPR RI. Dalam proses fit and proper test ini, Yudo ditemani kepala staf lainnya dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal Sigit menyampaikan bahwa kehadiran dirinya menemani Laksamana Yudo menjalani fit and proper test sebagai bentuk sinergi dan soliditas TNI-Polri. Hal ini sesuai dengan pesan dan amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden sudah menyampaikan berulang-ulang bahwa TNI-Polri harus selalu solid dan sinergi. Tentunya amanah dan pesan dari Pak Presiden tersebut selalu kita jaga. Hari ini menjadi salah satu kegiatan bukti dari TNI-Polri solid dan bersama Kepala Staf yang lain mengantar Bapak KSAL Laksamana Yudo Margono untuk mengikuti tes fit and proper," kata Sigit dalam keterangannya, Jumat (2/12/2022).

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan semua keluarga besar Polri di seluruh Tanah Air mendoakan seluruh perjalanan Laksamana Yudo lancar sampai pelantikan sebagai Panglima TNI.

Mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan bahwa sinergi dan soliditas sangat penting, apalagi saat ini memasuki tahun politik, sehingga stabilitas kamtibmas, keamanan masyarakat, keamanan negara, kedaulatan negara, dan kedaulatan pemerintah menjadi penting.

"Ini akan membawa dampak stabilitas politik terkendali dan ini menjadi modal bagi Indonesia untuk menghadapi situasi global yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan semangat soliditas dan sinergitas yang ada, kita harapkan Indonesia akan menjadi lebih baik," katanya.

Ia pun yakin Laksamana Yudo menjadi sosok yang pantas dan berkompeten menjadi Panglima TNI. Ia pun berharap ke depan, setelah dilantik menjadi Panglima TNI, Laksamana Yudo bisa meningkatkan sinergi dan soliditas TNI-Polri.

"Setelah dilantik beliau punya program-program. Tupoksi masing-masing sudah ada. Ada kegiatan bersama yang kita tingkatkan dan ini menjadi komitmen kita untuk diperbaiki pada setiap event, dimana TNI-Polri dibutuhkan bersama. Dengan sinergitas TNI-Polri ini ditunggu masyarakat dan kita tunjukkan TNI-Polri menjaga dan mengawal masyarakat, bangsa dan negara," ucapnya.

Sosialisasikan Literasi dan Inklusi Keuangan BRI, Herman Khaeron Sampaikan Holding BUMN Sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Bangsa

KABARMASA. COM, CIREBON - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menghadiri kegiatan sosialisasi Holding BUMN sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi bangsa, di Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin, (10/10/2022).

Mengawali kegiatan sosialisasi bertema "Peran Terdepan BRI Dalam Mendorong Iknlusi Keuangan” itu, anggota Komisi VI DPR RI itu mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN, khususnya BRI, yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada konstituennya untuk mengikuti acara ini.

"Semoga sosialisasi ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat Dapil yang dihadiri dari berbagai tokoh masyarakat dan juga pelaku UMKM di Kota Cirebon," ujar Kang Herman Khaeron saat memberikan sambutan.

Setelah itu, Kang Herman Khaeron menjelaskan, bahwa inklusi keuangan adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman.

Biayanya juga terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengapa inklusi keuangan penting? Herman Khaeron menerangkan, inklusi keuangan penting karena mampu memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta.

"Antara lain untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance (pihak perantara keuangan yang memfasilitasi kegiatan perbankan tetapi tidak mematuhi regulasi yang berlaku," terangnya.

Diingatkan Kang Hero, dalam dunia perbankan, ada dua hal penting yang perlu dilakukan. Yaitu, literasi keuangan dan inklusi keuangan.

Literasi keuangan, merupakan tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk maupun jasa keuangan. Sementara inklusi keuangan merupakan tingkat akses masyarakat terhadap produk maupun jasa keuangan.

"Dua hal ini penting diketahui dan dipahami masyarakat sebagai nasabah perbankan," ujar Kang Hero.

Sebagai penutup, Kang Herman Khaeron,M.Si meyakini bahwa BUMN khususnya BRI, kedepan akan terus fokus membangun keuangan yang inklusif bagi masyarakat dan berperan lebih dalam membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya melalui akses permodalan. Jangan sampai para pelaku UMKM kita malah terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal karena susah mendapatkan modal. Tutupnya.

Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

KABARMASA.COM, JAKARTA – Hasil Lembaga Survei Indopol menunjukkan adanya tren kenaikan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Tingkat kepercayaan publik kepada Polri di bulan November 2022 ini berada di angka 60,98 persen.

“Adanya tren kenaikan kepercayaan publik terhadap Polri, yakni 60,98 persen, di mana pada sekitar tiga bulan sebelum berada di bawah 60 persen dari beberapa rilis survei,” ujar Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (29/11/2022).

Menurut Ratno, ada beberapa faktor yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Pertama, ada beberapa kasus hukum yang sudah ditangani Polri dengan cepat dan baik. Ratno menyebutkan soal kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat yang didalangi oleh Mantan Kadiv Porpam Polri Ferdy Sambo.

Kemudian, penanganan terhadap kasus penjualan alat bukti narkoba yang dilakukan Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Serta, penanganan kasus Tragedi Kanjurhuan, Jawa Timur.

Ratno mengungkapkan, faktor kedua adalah adanya pembenahan dan perbaikan secara internal melalui program-program untuk mengurangi persepsi publik yang negatif.

Secara khusus, ia mencontohkan soal pelayanan publik kepolisian seperti dalam pengurusan SIM dan STNK secara online maupun pengurusan SKCK.

“Selain itu adanya ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yaitu tilang eketronik yang merupakan program untuk mengurangi tindakan tilang ditempat jika ada pelanggran lalu lintas dengan harapan tidak adanya pungli,” ujar Ratno.

Untuk diketahui, survei yang dilakukan Indopol pada 8-14 November 2022 menggunakan metode survei dan sampel dengan cara multistage random sampling.

Total responden ada 1.240 tersebar secara proporsional di 34 provinsi, dengan kriteria responden mereka yang berumur 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

Margin of error dari survei tersebut sebesar kurang lebih 2,85 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Para responden terpilih dilakukan wawancara tatap muka (face to face interview) oleh surveyor yang sebelumnya telah dilatih dan responden merefleksikan laki-laki atau perempuan dan berbagai jenis profesi.

Sementara itu, quality control terhadap survei dilakukan secara berlapis yakni melalui spotcheck lapangan oleh supervisor sebanyak 30 persen dari jumlah responden yang sudah diwawancarai secara acak.

Survei Kepercayaan Lembaga: Kepercayaan ke Polri Naik 6,1% dalam 2 Bulan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Indikator Politik merilis hasil survei terhadap lembaga-lembaga negara. Hasil survei menunjukkan kepercayaan kepada institusi Polri kembali menguat dalam dua bulan terakhir.

"Kepercayaan terhadap Polri kembali menguat," demikian hasil survei Indikator Politik, seperti dilihat detikcom, Kamis (1/12/2022).

Survei ini dilakukan pada 30 Oktober-5 November 2022 terhadap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling terhadap sampel sebanyak 1.220 orang. Margin of error survei sekitar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berikut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri:

Februari 2022: 75,2%

April 2022: 77,3%

Juni 2022: 62,6%

Agustus 2022: 54,4%%

November 2022: 60,5%

Sementara itu, berdasarkan tingkat kepercayaan kepada lembaga negara, TNI menjadi paling teratas. Sementara tingkat kepercayaan kepada Polri naik ke angka 60,5%.

- TNI 93,4%

- Presiden 88%

- Kejagung 77,4%

- KPK 72,6

- DPD 68,7%

- DPR 64,5%

- Polri 60,5%

- Partai Politik 54,7%

Survei Indikator menemukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi mengalami peningkatan. Para responden mayoritas memberikan penilaian yang positif.

"Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tampak mengalami perbaikan dalam dua bulan terakhir. Yang menilai positif cenderung meningkat dan sebaliknya, yang menilai negatif cenderung menurun," jelasnya.

Indikator menyebut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian dan jaksa meningkat. Kepercayaan terhadap kepolisian sebelumnya disebut menurun tajam karena kasus besar Ferdy Sambo.

"Ini kemungkinan besar terutama karena ada kecenderungan peningkatan kepercayaan publik terhadap Lembaga Penegakan Hukum, terutama kejaksaan dan Kepolisian. Terhadap Kepolisian tingkat kepercayaannya mulai membaik setelah menurun tajam pasca kasus besar yang menimpa," ungkapnya.

Mendagri Tito Karnavian Terima DIPA 2023 dari Presiden Jokowi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, hari ini. Kemendagri merupakan satu dari 14 kementerian/lembaga yang menerima DIPA TA 2023 secara langsung dari presiden.

"Diberikannya DIPA secara langsung tersebut berdasarkan sejumlah kriteria tertentu yang dipenuhi oleh kementerian/lembaga. Hal itu di antaranya kementerian/lembaga yang memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tiga tahun terakhir, yakni 2019 hingga 2021," kata Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).

Tito mengatakan berdasarkan hasil penilaian BPK, Kemendagri telah memperoleh 8 kali predikat opini WTP. Pihaknya juga telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai kementerian berkinerja sangat baik dalam pengelolaan anggaran tahun anggaran 2021 kategori pagu sedang. Penghargaan itu diraih 4 kali berturut-turut sejak 2018.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan belanja negara yang telah disepakati dalam APBN 2023 sebesar Rp Rp 3.061,2 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp 814,7 triliun. Sementara itu, target pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.463,0 triliun.

"APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi. Namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan," tutup Sri Mulyani.

Kapolres Jakut Jenguk Korban Begal yang Alami Luka Bacok di Sukapura

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Wibowo menjenguk Korban Begal bernama Aditya Eka (18), Kamis (1/12/2022).

Kombes Pol Wibowo datang ke kontrakan Aditya di Gang Haji Maih Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam kunjungannya, Kapolres beserta jajaran menjenguk sekaligus memberikan dukungan dan motivasi serta menegaskan kepada korban bahwa polisi sedang bekerja keras mengejar para pelaku.

"Kita mendatangi korban, Mas Adit. Beliau ini adalah korban dari percobaan pencurian dengan kekerasan pada saat beliau pulang kerja," ucap Wibowo di lokasi.

Wibowo mengatakan, kunjungannya hari ini sebagai bentuk kepedulian terhadap Korban Begal tersebut.

Ia juga merasa prihatin bahwa tindakan kejahatan jalanan masih mengancam keselamatan para pekerja di sekitaran Cilincing di jam-jam rawan subuh hari.

Wibowo lantas mengimbau perusahaan-perusahaan di sekitar Cilincing bisa mengevaluasi jam kerja karyawannya untuk menghindari tindak kejahatan jalanan.

"Kejadian ini masih terjadi lagi, kita turut prihatin. Harapannya perusahaan bisa mengevaluasi kembali jam kerjanya, sehingga harapannya karyawan bisa dipulangkan pagi sekalian," kata Wibowo.

"Hal ini bisa mengurangi kesempatan pelaku kejahatan terhadap karyawan-karyawan yang beroperasi subuh," sambung Kapolres.

Adapun peristiwa yang melukai Aditya terjadi pada Selasa (29/11/2022) subuh lalu.

Aditya yang baru selesai kerja sebagai welder alias operator pengelasan di PT Komatsu Cilincing keluar dari kantornya sekitar pukul 4.50 WIB.

Korban yang mengayuh sepedanya keluar dari pabrik tiba-tiba diadang tiga pelaku.

Para pelaku mencoba merampas handphone milik Aditya, namun tak berhasil.

Tapi tetap saja, para pelaku sempat membacok Aditya hingga korban menderita luka di kepalanya sebanyak 26 jahitan.

Kapolres Wibowo dengan tegas menyatakan, polisi sudah mengantongi identitas para pelaku dan sedang melakukan pengejaran.

"Polres tetap fokus dalam ungkap kasusnya, data identitas pelaku sudah kita kantongi dan sekarang dalam pengejaran," katanya.

Sekda Kepri Adi Prihantara mewakili Gubernur Kepri menyerahkan sertifikat secara simbolis, 36 Ribu Sertifikat Tanah terselesaikan Sepanjang tahun 2022 Pemprov Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Sebanyak lebih kurang 400 orang masyarakat Tanjungpinang dan Bintan hadir langsung di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kamis (01/12) sebagai perwakilan penerima sertifikat tanah dari Kanwil BPN Kepri. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara mewakili Gubernur Ansar turut menyerahkan sertifikat secara simbolis.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Tahun 2022 serentak oleh Presiden RI Joko Widodo secara luring maupun daring di 33 Provinsi se Indonesia.

Dari total perkiraan 126 juta bidang tanah di Indonesia, hingga tahun 2022 Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 100,14 juta bidang tanah. 82,5 juta diantaranya telah bersertifikat. Dengan target seluruh bidang tanah terdaftar pada tahun 2025, terhadap sisa 25,86 juta bidang tanah akan diselesaikan selama 3 tahun ke depan oleh Kementerian ATR/BPN.

Pada kegiatan ini, diserahkan sebanyak lebih kurang 1,5 juta sertifikat untuk rakyat di 33 provinsi se Indonesia. Yang terdiri dari 1,4 juta sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 119 ribu sertifikat redistribusi tanah kepada masyarakat.

Presiden Jokowi dalam arahannya meminta para pemegang sertifikat agar tahu betul luas tanah yang dimiliki. Karena sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki.

Presiden juga mengaku senang urusan sengketa lahan suku anak dalam di Jambi yang sudah berlangsunh lebih dari 35 tahun akhirnya usai.

"Ini sengketa gak rampung-rampung. Ya memang sulit kalau sudah sengketa hukum. Menghabiskan tenaga, uang, pikiran. Dan alhamdulillah suku anak dalam 744 bidang sudah diselesaikan semuanya" ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengingatkan agar bukti hukum hak atas tanah tersebut disimpan baik-baik. Karena dengan sertifikat tersebut semuanya menjadi sangat jelas.

"Simpan dan jaga baik-baik. Dicopy. Terakhir saya titip, kalau mau dijadikan agunan, dihitung betul-betul" pesan Presiden Jokowi.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurhadi Putra melaporkan, di Kepri sendiri, pelaksanaan sertifikasi lahan juga terdiri dari 2 program tersebut. Sepanjang tahun 2022 sebanyak 28 ribu sertifkat dari program PTSL dan 8 ribu sertifikat dari redistribusi lahan telah diselesaikan. Jadi total yang diserahkan sebanyak 36 ribu sertifkat.

"Khusus penyerahan sertifikat serentak oleh Presiden Jokowi ini, Kanwil BPN Kepri menyerahkan 5.218 sertifikat yang terdiri dari 1.738 sertifikat PTSL dan 3.480 redistribusi lahan. Hadir langsung di ruangan ini kurang lebih 400 orang" ujar Nurhadi.

Kemudian Sekdaprov Adi Prihantara dalam sambutannya, menambahkan arahan Presiden, mengingatkan selain menjaga sertifikat yang telah diperoleh, tak kalah penting menjaga keadaan lahan itu sendiri.

"Masih banyak problem yang kita hadapi, untuk itu jaga juga tanahnya baik-baik" pesan Sekda Adi.

Menurut Sekda Adi, di tahun 2023 mendatang, 28 ribu sertifikat masih menjadi 'PR' Kanwil BPN Kepri.

"Mudah-mudahan tercapai. Untuk yang telah menerima sertifikat, atas nama Pemprov Kepri saya ucapkan selamat" tutupnya. (ZS)

MUI Tolak Kunjungan Utusan Khusus AS untuk LGBTQI+ ke Indonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tegas menolak kedatangan utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk memajukan HAM LGBTQI+, Jessica Stern, ke Indonesia pekan depan. Jessica rencananya datang untuk bertemu sejumlah pejabat dan masyarakat sipil.

"Sehubungan dengan akan datangnya Jessica Stern utusan Khusus Amerika Serikat untuk memajukan hak asasi manusia (HAM) LGBTQI+ tanggal 7-9 Desember ke Indonesia maka MUI menyatakan menolak dengan tegas kehadiran dari utusan khusus tersebut," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).

Anwar mengatakan penolakan bukan berarti MUI tidak menghormati tamu dari negara lain. Namun MUI menilai kedatangan Jessica dapat merusak nilai luhur agama dan budaya.

"Sebagai bangsa yang beragama dan beradab kita disuruh untuk menghormati tamu. Tapi kita juga tidak bisa menerima tamu yang tujuannya datang ke sini adalah untuk merusak dan mengacak-acak nilai-nilai luhur dari agama dan budaya bangsa kita," kata Anwar.

"Karena kita tahu dari enam agama yang diakui di negeri ini tidak ada satupun yang mentolerir praktik LGBTQ+ tersebut," sambung Anwar.

Menurut Anwar, praktik LGBTQ bisa mendorong manusia pada kepunahan. Karena dalam praktiknya, tidak akan ada proses reproduksi.

"Bahkan tidak hanya sampai di situ, perilaku LGBT tersebut juga sangat berbahaya karena anti manusia dan kemanusiaan, sebab jika perilaku tersebut dibiarkan, maka dia akan bisa membuat umat manusia punah," kata Anwar.

"Karena sudah merupakan fitrah laki-laki kalau kawin dengan laki-laki dan atau perempuan kawin dengan perempuan maka dia sudah pasti tidak akan bisa melahirkan keturunan, sehingga kalau praktik tersebut dibiarkan berkembang, maka dia akan bisa membuat manusia punah," tambahnya.

Utusan Khusus AS Bakal ke Indonesia

Sebelumnya, pemerintah AS mengatakan utusan khusus AS untuk memajukan HAM LGBTQI+, Jessica Stern, akan melakukan perjalanan ke Vietnam hingga Indonesia. Stern disebut akan menemui pejabat pemerintah setempat dan perwakilan masyarakat sipil.

"Utusan Khusus Amerika Serikat untuk memajukan hak asasi manusia (HAM) LGBTQI+ Jessica Stern akan melakukan perjalanan ke Vietnam mulai tanggal 28 November-2 Desember, ke Filipina tanggal 3-6 Desember dan ke Indonesia 7-9 Desember," demikian rilis pers di situs pemerintah AS state.gov, seperti dilihat, Rabu (30/11).

AS menyebut Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah serta perwakilan masyarakat sipil di Vietnam, Filipina dan Indonesia. Dia disebut akan mendiskusikan tentang hak LGBTQI+ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, intersex dan tanda +, mewakili orang yang tidak mengidentifikasi gender atau orientasi seksual).

"Selama kunjungannya itu, Utusan Khusus Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan dari masyarakat sipil untuk mendiskusikan hak asasi manusia, termasuk memajukan hak asasi LGBTQI+," jelasnya.

Kampung Bahari Digerebek, Warga Melawan Polisi dengan Letuskan Petasan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Polisi kembali menggerebek di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut). Operasi hari ini menuai perlawanan dari warga sekitar.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Wibowo mengatakan sejumlah warga menembakkan petasan ke udara ketika anggota datang ke lokasi. Petasan itu ditembakkan ke udara sebagai kode karena polisi mendatangi wilayah yang kerap menjadi lokasi peredaran narkoba itu.

"Jadi ini caranya sama seperti dulu. Kalau ada kegiatan kepolisian terkait penegakan hukum narkoba biasanya mereka melakukan perlawanan kelompok mereka dengan kode melemparkan petasan," kata Wibowo saat dihubungi, Rabu (30/11/2022).

Wibowo mengatakan tembakan petasan itu selalu dilakukan warga ketika melihat anggota polisi yang datang dalam jumlah sedikit. Kode petasan itu selalu dilakukan para warga di Kampung Bahari menghindari operasi kepolisian.

"Jadi seperti itu memang cara-cara di Kampung Bahari ketika mereka melihat personel polisi agak sedikit mereka tembakkan petasan sebagai kode. Tapi kalau personel cukup (banyak) mereka mundur," katanya.

Dia pun memastikan tidak ada anggota polisi yang dilempar batu hingga terluka akibat tindakan warga Kampung Bahari hari ini.

"Nggak, dia tembakin ke atas. Kan cara mereka seperti itu. Jadi begitu lihat ada penegakan polisi terkait narkoba, mereka biasanya tembakin petasan ke udara supaya tembakan itu didengar dan sebagai kode untuk memberikan perlawanan kepada petugas," tutur Wibowo.

Ada sejumlah orang yang ditangkap polisi dari Kampung Bahari. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

6 Orang Ditangkap

Wibowo mengatakan dari operasi hari ini enam orang ikut ditangkap. Barang bukti narkoba sabu pun turut disita.

"Setelah kita terjunkan personel yang cukup kita amankan 6 orang. (Barang bukti) narkoba semua dengan barang bukti 116,97 gram sabu," jelas Wibowo.

Lebih lanjut Wibowo mengatakan enam orang yang ditangkap itu bukan karena upaya penyerangan kepada petugas, melainkan keterlibatan dalam jaringan narkoba.

"Iya (ditangkap) karena sabu. Mereka saling melindungi ini kan jaringan. Mereka saling lindungi dengan memberikan petasan ke udara sebagai kode untuk didengar anggota mereka," pungkas Wibowo.

Ketua DPW IYC Kepri Mendukung Penuh Pernyataan Juristo Terhadap Alvin Lim di Podcast Uya Kuya

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, Viral video di medsos membuat semakin panasnya polemik yang terjadi antara Juristo terhadap Alvin Lim mendapat sorotan dan dukungan dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Indonesian Youht Congress (IYC) di sebut wadah Perkumpulan Pemuda dan Mahasiswa Kepulauan Riau (Kepri) Zainul Sofian mengungkapkan suatu kebenaran di Podcast Uya Kuya Mengenai Advokat Alvin Lim .SH yang diketahui Mafia Asuransi.

Ketua DPW IYC Kepri Zainul Sofian, yang beranggotakan ribuan orang dan mengenang di Batam dan kepulauan Riau menyatakan gerakan Juristo yang cukup berani untuk mengungkapkan suatu kebenaran tentang Alvin Lim "Saya yang paling mendukung dan jangan ragukan dukungan saya terhadap Juristo" tegas Zainul Sofian" Rabu (30/11/2022)

Menurutnya Viralnya pemberitaan alvin Lim dijemput paksa oleh aparat Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Polri, usai divonis 4,5 tahun penjara terkait kasus pemalsuan surat secara berlanjut dan Alvin ditemukan terbukti bersalah oleh hakim dan ditemukan pelanggaran Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang diketahui pelapornya Asuransi Allianz Life Indonesia.

Oleh karena itu selanjutnya Alvin Lim ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan perintah tersingkir pengadilan tinggi daIam menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat.

Sambung Zainul Sofian mengatakan sebagai seorang Advokat yang dikenal publik sebagai Advokat yang akan membentuk tetapi menurutnya tidak menjadikan dirinya sebagai seorang yang jujur dan menjadi pembela kaum yang benar.

Dan malah sebaliknya, Advokat ini pembebasan kasus, Padahal saat ini ia gencar dalam menangani kasus Investasi bodong dan seharusnya sebagai seorang Advokat yang merupakan penegak hukum idealnya tidak pernah memusuhi hukum, maka, seseorang yang menjalani hidupnya didalam penjara pastinya dirinya ada kesalahan di mata hukum .

Jadi Keberanian Juristo mengungkapkan suatu tentang kebenaran kepada publik saya pribadi sangat mendukung" Walaupun yang dibicarakan itu seorang Advokat Viral dan ternama seperti Alvin Lim" Patut diapresiasi atas keberaniannya karena publik pun sudah mengetahui yang melaporkan Alvin yaitu Perusahaan Asuransi dalam hal ini adalah Allianz Life Indonesia " Tutupnya.(IC)

Jokowi dan Prabowo Semobil, Gerindra Enggan Spekulasi Endorse Pilpres

KABARMASA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto disebut satu mobil saat menghadiri acara peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Surabaya, Jawa Timur. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai momen tersebut terjadi karena urusan pekerjaan.

"Kalau pertanyaannya bahwa kenapa satu pesawat, satu mobil, ya, mungkin Pak Jokowi pada momen itu ada yang didiskusikan dengan Pak Prabowo soal pekerjaan. Kan kita tahu bahwa PR-nya juga sekarang sedang banyak-banyaknya dan mungkin perlu koordinasi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Dasco pun enggan momen 'mesra' sang ketum dengan Jokowi terus-terusan dikaitkan dengan sinyal dukungan atau endorse capres. Menurutnya, Jokowi dan Prabowo, pada momen tersebut, lebih banyak berkoordinasi mengenai masalah pekerjaan di kabinet.

"Oleh karena itu saya pikir ya jangan segala sesuatu semua disangkutpautkan dengan endorse, dengan pilpres. Kita berpikir positif bahwa apa yang dilakukan pada momen-momen itu tentunya lebih banyak koordinasi masalah pekerjaan sehari-hari antara presiden dengan menteri sebagai pembantu presiden," katanya.

Momen Mesra Jokowi dan Prabowo

Adapun acara peresmian AMN itu dilakukan pada Selasa (29/11). Prabowo turut hadir mendampingi Jokowi. Momen Jokowi semobil dengan Prabowo itu diabadikan oleh fotografer Prabowo, Bachren Lukskardinul.

Ada tiga foto yang diunggah Bachren Lukskardinul. Pertama foto Jokowi dan Prabowo keluar dari mobil yang sama saat tiba di lokasi cara. Foto kedua, Jokowi yang menyapa mahasiswa di lokasi. Selain Prabowo dalam foto itu terlihat juga Kepala BIN Budi Gunawan. Foto ketiga momen Prabowo diajak foto oleh salah satu mahasiswa.

"Ada 3 kode keras yang ditujukan untuk Prabowo yang terjadi saat peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) kemarin, Selasa, 29/11/22, di Surabaya. Asrama yang diresmikan oleh Presiden tersebut juga dihadiri oleh beberapa menteri terkait serta Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) sebagai penyelenggara," tulis Bachren dalam caption unggahannya.

Bachren menjelaskan Jokowi dan Prabowo semobil sejak dari Bandara Juanda menuju lokasi peresmian AMN. Dia menyebut semobilnya mereka itu tidak direncanakan sebelumnya.

"Pertama, saat Presiden Jokowi datang satu mobil dengan Prabowo. Sejak perjalanan dari bandara Juanda, menuju lokasi acara AMN," kata Bachren.

"Sedianya Prabowo hanya menyambut kedatangan presiden yang tiba usai kunjungannya dari Kalimantan. Di luar dugaan, Prabowo malah diajak satu mobil dengan presiden, di mana semestinya Prabowo yang sebagai menteri menaiki kendaraannya sendiri untuk iring-iringan dengan presiden menuju lokasi acara," lanjutnya.

Bachren juga menyoroti setelan Prabowo yang mengenakan kemeja merah dan celana hitam. Dia mengaku sangat jarang melihat setelan Prabowo seperti itu.

Sekdakab Cianjur Menangis Terharu Atas Bantuan Gubernur Ansar Ahmad Kepri, Serahkan Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa di Cianjur Sebesar Rp769 Juta

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Musibah bencana alam gempa bumi 5,6 scala richter (SR) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang menelan korban sebanyak 327 jiwa meninggal dunia dan 13 masih dalam pencarian, menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh bangsa Indoneaia.

Berbagai bantuanpun datang silih berganti dari seluruh penjuru Indoneaia, baik berupa tenaga, barang, uang dan sebagainya, demi meringankan beban para korban.

Tidak terkecuali, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pun tergerak untuk membantu para korban gempa di Kabupaten Cianjur tersebut. Bahkan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad datang langsung untuk menyerahan bantuan kemanusiaan berupa uang tunai sebesar Rp769 juta untuk para korban, Selasa (29/11) bertempat di Pendopo Kantor Bupati Cianjur, Jawa Barat. Kepulauan Riau - Kota Batam, Rabu (30/11/2022)

Tidak tanggung-tanggung, dalam kesempatan ini Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mengikutsertakan ketua TP PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Bupati Karimun H. Aunur Rofiq Kepala BPBD, kepala BKAD, Kadis Kominfo Kepri, Kepala Biro Adpim, Kepala Badan Penghubung, LAM Kepri, BAZNAS Kepri, FKUB, Karang Taruna, Pemuda Pancasila, APDESI, Muhammadiyah dan NU.

Dalam kesempatan ini Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mencoba memberikan motivasi kepada para korban dengan mengutip ayat Alquran yang pada intinya menegaskan bahwa sesungguhnya semua yang hidip di muka bumi ini milik Allah dan pasti akan kmbali kepada Allah.

"Tentu saja kami turut berduka sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kami diaini. Doa kami semoga para korban senantiasa mendapat tempat terbaik disisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan," kata Ansar.

Ansar juga menegaskan bahwa semua yang terjadi sudah tentu sebuah ketetapan Allah dan pasti ada hikmah atas itu semua.

"Saya yakin, dan kita semua harus yakin bahwa semua ini pasti ada hikmahnya bagi kabupaten Cianjur. Kita tidak boleh putus asa, harus memiliki semangat untuk bangkit lagi," kata Ansar.

Bupati Cianjur Herman Suherman diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Cianjur Cecep Alamsyah terharu menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri dalam kesempatan ini.

Dengan nada berat dan tampak menangis Cecep Alamsyah berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kepri, karena sudah jauh-jauh datang dari seberang dengan rombongan yang lengkap hanya untuk menyerahkan bantuan.

"Kehadiran bapak Gubernur dengan personil lengkap ini suatu yang luar biasa bagi kami. Terimakasih atas bantuan dan doanya. Jauh-jauh bapak dan rombongan datang hanya untuk menyerahkan bantuan," ujar Cecep berkaca-kaca.

Sejak 50 tahun terakhir, kali ini jelas Cecep adalah gempa terbesar yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Meskipun hanya 5,6 SR, namun pusat gempanya dangkal, sehingga efeknya besar.

"Saya lahir dan besar di Cianjur. Dan dalam 50 tahun terakhir, kali ini adalah gempa terbesar yang terjadi disini. Sekali lagi saya mewakili Pemerintah dan sebagai masyarakat asli Cianjur, berterimakasih atas kehadiran bapak Gubernur Kepri. Kami jadi merasa, bahwa kami tidak sendiri menghadapi ini semua," katanya.

Turut nenerima kunjungan Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan rombongan dalam kesempatan ini Dandim Cianjur Letkol Harianto, Asisten I dan III Pemkab Cianjur dan kepala BPKAD Cianjur.

Adapun bantuan sebesar Rp769 juta yang diserahkan oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad untuk membantu korban bencana alam di Cianjur, masing-masing terdiri dari Rp500 juta dari Pemerintah Provinsi Kepri dan Rp269 juta dari Pemkab Karimun.(ZS)

Debat Intlektual Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Menjadi Cikal Bakal Pemimpin Kreatif Modren di Kampus UNRIKA Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, Debat Intlektual Fakultas Hukum 1 (Diktum 1) Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan (Undrika) dalam piala bergilir Dekan Fakultas Hukum yang nantinya menjadikan cikal bakal Pemimpin masadepan akan mendatang

Untuk mewujudkan Nuansa Intelektual dan Keilmuan di Fakultas Hukum UNRIKA telah dibuka ajang bergengsi pada lomba DIKTUM (Debat Intellektual F Hukum) I F Hukum UNRIKA antar kelas dari semester 1-3 dan 5 berlangsung sukses, Selasa (29/11/2022) di Kampus UNRIKA (Kepulauan Riau) Jl. Pahlawan No.99, Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menempa para calon pemimpin tangguh lewat lomba debat modern kreatif generasi 2022, agar mahasiswa/i menyampaikan gagasan, ide-ide dan kritikan yang konstruktif lewat mosi (soal debat) isue2 yg berkembang saat ini dalam menyambut pemilu 2024 serta menjaring mahasiswa/i fakultas hukum yang handal dan siap bertanding, secara kompetisi di tingkat provinsi dan nasional dari fakultas hukum Unrika.

Eduard Brahmana sering disapa Edo sebagai ketua panitia menyampaikan kepada awak media "Semoga lewat kegiatan ini muncul peran mahasiswa yang kritis dan solutif dalam hal menyampaikan, substansi setiap mosi yang diperdebatkan dan tidak hanya menyuarakan aspirasi mahasiswa/i lewat demonstrasi, namun perlunya komunikasi yang lebih elegan, mumpuni dan tepat sasaran agar yang disampaikan bisa sampai dan menemui hasil yang baik," Ungkapnya.

Edo selaku ketua panitia berharap kegiatan tersebut bisa menjadi agenda program kerja Fakultas Hukum Unrika setiap tahun yg kali ini diikuti 12 tim dr semester 1,3 dan 5 fak hukum, utk memperebutkan Piala Bergilir Dekan F Hukum Unrika serta uang pembinaan.

"Saya sampaikan selamat kepada juara dan kepada seluruh peserta, selama berdebat, mengikuti lomba ini, mudah-mudahan ini adalah cara untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis mengenai sebuah isu, dan mendapatkan pembelajaran optimal dari isu yang dikritisi, utk menyambut Pemilu 2024” ujar Edo.

Acara ini juga dihadiri Rektor Unrika Prof.Dr Sri Langgeng SE MM, Dekan F Hukum Bp Dr Tri Artanto SH MH serta dihadiri Kejaksaan Negeri Batam,KPU Batam,Bawaslu Batam dan wakil gubernur ibu hj marlin agustina, Bp H irwansyah (DPRD Prop Kepri) dan wakil wali kota Batam Amsakar Achmad, yang ikut mengapresiasikan terselenggaranya kegiatan lomba tersebut.

"Saya sangat mengapresiasikan acara yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum UNRIKA”,

Mahasiswa fakultas hukum itu, harus memiliki kemampuan mengkomunikasikan, gagasannya di ruang publik, harus mempunyai kemampuan, untuk juga harus memiliki dalil-dalil yang kuat dalam mempertahankan pendapatnya, Oleh sebab itu, debat ini menjadi ajang yang sangat produktif yang sangat mengedukasi dan mencerdaskan, pada intinya agenda yang dilakukan ini sangat Luar biasa, Tutup Amsakar.(ZS)

Disinyalir KPM Salah Gunakan Dana Bansos, Dinas Sosial Selayar Tutup Mata dan PT. Pos Indonesia Lepas Tanggung Jawab.

KABARMASA.COM, Sulawesi Selatan - Kebijakan pelaksanaan dan penyaluran sembako bansos melalui PT. Pos Indonesia. bahwa Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini, dalam menciptakan kebijakan semakin tidak terarah alias menciptakan kebijakan yang multi tafsir dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah - tengah kehidupan masyarakat.

Sebagaimana hasil investigasi dan monitoring yang di lakukan oleh Aktivis bernama Kifli bahwa dalam pelaksanaan dan penyaluran sembako dan PKH di Kabupaten Selayar disinyalir KPM melakukan penyalagunaan dana atau membelanjakan dana bantuan yang tidak sesuai peruntukannya dan itu sangat menyalahi juknis.

Dimana banyak KPM di temukan beli mie instan, baju dan kasur serta rak lemari. kemudian hal itu pun seakan akan PT. Pos Indonesia tidak tutup matap dan tidak bertanggung jawab. Sebab tupoksi pengawasannya ada pada pendamping dan dinsos kabupaten untuk memberikan edukasi kepada KPM. Namun hal itu pun tidak di lakukan oleh pihak Dinas Sosial dan pendamping.

Lanjut Kifli Red. Menegaskan bahwa dirinya dan teman - teman dari Gerakan Muda Perubahan ( GEMURU ) dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Sosial dan sekaligus melaporkan pembiaran yang di lakukan oleh Kepala Dinas Sosial dan Para Pendamping serta PT. Pos Indonesia Ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sul - Sel. terkait penyalagunaan dana bantuan yang di lakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ). Ungkapnya.

Dulunya melawan pemerintah, Alhamdulillah sekarang mereka membantu pemerintah

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Nurul Hikmah adalah salah satu Majelis Taklim yang berdiri dari inisiatif sendiri beberapa mantan Napiter Poso sekitar tahun 2021, Majelis Taklim Nurul Hikmah tersebut secara tidak langsung turut membantu program Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Kabupaten Poso untuk memanimalisir penyebaran pemahaman radikal di wilayah Kabupaten Poso.

Kegiatan kajian agama yang dibawakan oleh salah satu mantan Napiter Poso yang lebih akrab disapa Ustad Imron yang dilaksanakan sekali dalam sepekan setelah Shalat Magrib pada hari Sabtu, selain diikuti oleh rekan-rekan Ustad Imron juga diikuti oleh masyarakat sekitar.

Ustad Imron mengatakan, kurangnya ilmu agama merupakan salah satu penyebab dari seseorang dapat tergiring dan terlibat dalam aksi-aksi terorisme, sehingga dirinya kini melalui Majelis Taklim Nurul Hikmah memberikan kajian-kajian dan pencerahan agama yang mampu meminimalisir penyebaran pemahaman radikal di tengah-tengah masyarakat Kota Poso.

Dalam kesempatan ini melalui media ini juga yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, Ustad Imran meminta khususnya kepada Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah, agar instansi yang terkait membuat agenda sebagai kegiatan rutin baik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat perguruan tinggi melakukan kegiatan seminar yang bertema Cinta Negara dan Bahaya Faham Intoleran, sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta generasi mudah terhadap Republik Indonesia dan mengetahui bahaya faham radikal serta intoleran bagi bangsa.

Warga Resah, Sebaiknya PT Moya Hengkang dari Kota Batam tidak becus urus Air Bersih