Antusias Pengurus KKP Bone menanti kehadiran Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam Pengukuhan Kerukunan Keluarga Pemuda Bone (KKP Bone) Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri H.  Ansar Ahmad menghadiri  pengukuhan Dewan Pengurus Provinsi Kerukunan Keluarga Pemuda  Bone (KKP Bone) Provinsi Kepri Masa Bakti 2022 - 2027,  di Restoran Golden Prawn Bengkong Batam, Ahad (27/11) malam. Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Andi Fatur Khoir melantik dan mengambil sumpah   kepengurusan  KKP Bone Provinsi Kepri. Pengukuhan juga  dihadiri langsung Bupati Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi. Kepulauan Riau - Kota Batam, Senin (28/11/2022)

Gubernur Ansar dalam sambutannya mengatakan, KKS Bone sebagai organisasi kepemudaan,  harus memiliki semangat dan tekad untuk bekerja keras, bersama Pemerintah Provinsi  membangun Kepulauan Riau makin baik lagi. 

Dikatakan Gubernur Ansar, perlu juga bagi KKS Bone untuk  bersinergi dan menjalin komunikasi secara baik dengan bayak paguyuban, dalam rangka bersama-sama  menjaga keamanan  di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. 

Sebagai organisasi kepemudaan, KKP Bone sambung Gubernur Ansar,  akan bisa menunjukan kayra dan kerja nyata, dalam rangka memberikan kontribusi yang positif demi keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan, tambahnya. 

Diakui pula, kalau masyarakat Bone suku Bugis ini, telah menjadi bagian  sejarah masyarakat Kepri. Karena nenek moyang disini, memang banyak berasal dari suku Bugis, dimana mereka  telah beranak pinak dan tersebar di Bumi Segantang Lada ini. 

Tak lupa, Gubernur Ansar juga menyampaikan kondisi geografis sebagai wilayah Kepulauan, dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia. Bahkan Kepri juga dianugerahi, wilayah yang memiliki peran strategis sebagai jalur perdagangan tersibuk di dunia. Termasuk berbagai program pembangunan yang telah dikerjakan Pemerintah Provinsi Kepri. 

"Akhirnya atas nama Pemerintah Provinsi Kepri saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah dan membawa KKP Bone terus eksis, "tutupnya.  

Sementara Ketua Kerukunan Keluarga Pemuda Bone (KKP-BONE) Provinsi Kepri Khairuddin mengatakan, kepada semua pengurus yang baru saja dilantik, untuk bersama-sama membawa organisasi ini menjadi lebih baik dan terhormat lagi. 

"Karena organisasi ini menjadi tanggung jawab kita semua, untuk menjalankan tugas dikepengurusan  sebaik mungkin, " pintanya singkat.(ZS)

Share:

Read More

Lagi, Petugas P2U Lapas Kelas I Cipinang Gagalkan Penyelundupan Narkoba Dalam Truk Sampah

KABARMASA.COM, JAKARTA – Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang kembali gagalkan penyelendupan Narkoba yang diduga jenis ganja dan sabu, pada Senin (28/11). Diketahui barang haram tersebut ditemukan berada didalam bak truk sampah terbuka.

Barang haram tersebut ditemukan oleh Petugas P2U pada pukul 08.30 WIB saat melakukan pemeriksaan rutin mobil truk sampah yang masuk ke dalam Lapas. Shandy, salahsatu petugas P2U menemukan benda mencurigakan pada kemasan Susu Ultra besar dan Teh Kotak. “Saya langsung laporkan temuan yang mencurigakan tersebut kepada Komandan P2U. Kemudian Komandan P2U segera melapor kepada Ka. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP),” terang Shandy. 

Atas kecurigaan benda temuan tersebut Komandan P2U, Dwijo segera melapor kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP), Sukarno Ali. Ali segera menuju lokasi kejadian dan memerintahkan jajaran P2U serta Staf KPLP untuk melakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang diduga Ganja didalam Kotak Susu Ultra Besar dan diduga Sabu dan Cangklong didalam Kemasan Teh Kotak.

"Kecurigaan petugas P2U benar. Setelah dilakukan pemeriksaan, benar nyatanya terdapat barang haram diduga Ganja dalam kemasan kotak susu ultra besar, Sabu, dan Cangklong pada kemasan teh kotak yang ada didalam bak sampah tersebut," tutur Sukarno Ali.

 

Ka KPLP bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada Ka Lapas Kelas I Cipinang, Tonny Nainggolan. Ka Lapas memerintahkan Ka KPLP, Sukarno Ali untuk berkoordinasi dengan Kanit Narkoba Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Timur, dengan secara seksama dan bersama melakukan pengecekan dan penelusuran dari barang yang dicurigai. 

Dari hasil pemeriksaan dan pengukuran didapat barang diduga Ganja seberat 157,5 gram; Sabu seberat 15,4 gram; serta 5 buah Cangklong. Selanjutnya, barang haram tersebut diserahkan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Timur.

 

"Kejadian ini akan langsung kami telusuri dan kembangkan kembali siapa pemiliknya, kami berkomitmen dan selalu menjalin kerjasama serta sinergi yang baik dengan pihak kepolisian. Selanjutnya, kami serahkan barang temuan tersebut kepada pihak yang berwenang." Ungkap Sukarno Ali.

Share:

Read More

Ketum AMPRI, Tagih Janji KPK Karena Di Nilai Menipu Publik

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN -  Miris Drama kasus Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) Nurdin Abdullah ( Mantan Gubernur ) Sulawesi Selatan Itu. Sebab ada banyak kejanggalan yang di temukan dalam fakta persidangan sebelum NA di vonis oleh Hakim 5 Tahun Penjara.

Salah satu Drama yang di duga di mainkan oleh tim penyidik atau jaksa penuntut KPK terhadap kasus korupsi / gratifikasi yang menyeret Nurdin Abdullah, Agung Sucipto dan Edy Rahmat. Banyaknya nama - nama yg disebut namun tidak di tangkap alias di bebaskan oleh KPK. Ada pun nama tersebut tak lain adalah Sari ( Kabag Pembangunan ), Samsu Bahri ( Ajudan Gubernur ) Termasuk H. Sumardi ( Kepala Bapenda ) Sul - Sel. Peran mereka pun di bongkar oleh tim penyidik dan jaksa penuntut di ruang sidang. Namun sampai hari ini ketiga orang itu sangat luar biasa karena diamankan oleh KPK.

Sebagaimana penyampaian Aktivis / Pemilik Media Armada Group. Dirfan Susanto. Menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) jelas bermain sandiwara dalam kasus yang menyeret Nurdin Abdullah. Hal itu dapat di buktikan dari beberapa hal. Pertama bebasnya sari dan samsu sang ajudan gubernur dari cengkraman hukum NA. Padahal aktor dari dana suap sebagaimana menyimak faktanya yang di bongkar diruang sidang disana jelas Sari dan Samsu inilah yang saling berhubungan memberi uang dan menerima uang. Namun mereka kok bisa di bebasakan. Begitu pun pengakuan beberapa saksi atau pun agung sucipto dan edy rahmat bahwa H. Sumardi terlibat telah mengatur pertemuan agung sucipto dan beberapa kontraktor lainnya untuk membahas terkait penunjukan pemenangan lelang bahkan H. Sumardi di duga terlibat dan mengatur sejumlah lelang proyek seperti proyek islamic center yang di bangun di tengah hutan di kabupaten bone.

Lanjut Dirfan Susanto menegaskan janji jaksa penuntut / KPK yang berjanji akan memeriksa nama nama ASN dan Kontraktor yang di sebut dalam ruang sidang akan di periksa kembali ternyata itu bohong dan merupakan tipu daya ke publik. Buktinya sampai hari ini sari, samsu bahri dan Sumardi belum juga di periksa dan di tahan oleh KPK. Minimal ketiga orang tersebut di sangkakan pasal 55 dalam kasus korupsi dan gratifikasi Nurdin Abdullah. Ungkapnya

Di tempat terpisah Aktivis bernama Muh. Ahlus Ketua ( AMPRI ) juga menegaskan bahwa janji KPK akan memeriksa semua yang terlibat dan jelas namanya di sebut dalam fakta persidangan, itu kami akan tagih ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan konsolidasikan bersama teman teman dan sekaligus bisa di agendakan untuk aksi di depan KPK dan Istana Presiden Di Jakarta. Jika KPK tidak segera melakukan pemeriksaan dan penangkapan kepada Sumardi Kepala Bapenda Sul - Sel dan Samsu Bahri ( Ajudan ) Maka kami pastikan Aksi Unjuk Rasa Di depan KPK akan massiif agar publik tahu kebohongan KPK. Ungkapnya

Share:

Read More

Anak UI Ditabrak Lari, Polisi: Masih Mediasi, Sopir Mobil Wajib Lapor!

KABARMASA.COM, JAKARTA - Seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bernama Muhammad Hasya Atallah meninggal dunia dalam kecelakaan dan disebut menjadi korban tabrak lari Purnawirawan Polisi di kawasan Jakarta Selatan.

Mengenai hal tersebut, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Joko Sutriono membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut. Namun dia menampik adanya tudingan tabrak lari dan tidak adanya kelanjutan hukum lantaran saat ini masih adanya mediasi dua pihak.

“Antara pengemudi Pajero dengan keluarga sudah terus mediasi. Tapi kenapa narasinya tidak kelanjutan masalah hukum,” ujar Kompol Joko Sutriono saat dihubungi, Jumat 25 November 2022.

“Dia tahu (soal mediasi), kok bicara penegakan hukum gak ada. Kan lagi mediasi belum ada titik temu,” sambungnya.

Lebih lanjut, Joko mengatakan bahwa pengendara mobil juga sudah diperiksa dan dikenakan wajib lapor seminggu sekali.

“Diperiksa, malah dia lakukan wajib lapor absensi mingguan. Wajib lapor hari Kamis,” ucapnya

Joko menuturkan, peristiwa tersebut bermula ketika korban sedang berkendara sepeda motor. Korban terjatuh saat mencoba menghindari genangan air. Di saat bersamaan mobil Pajero tersebut melintas.

“Pemotor hindari genangan air. Jadi ngerem mendadak, dia goyang, berbarengan dengan badan dia kena mobil pas lewat si Pajero,” jelasnya.***

Share:

Read More

Minggu Sumarsono SH. Dampingi Keluarga Klien Lakukan Pemasangan Sepanduk Sekaligus gembok saluran listrik dan air secara langsung, Buntut Sengketa Dengan Boni Ginting

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Warga Kos di hebohkan atas kuasa Hukum dari Minggu Sumarsono SH dampingi keluarga klien melakukan pemasangan sepanduk sekaligus gembok saluran listrik dan air di tepatnya Jl. Nagoya Blok 6 no. 30 Desa Batu Selicin, Lubukbaja, Kota Batam. 

Diketahui sekelompok orang yang berkumpul adalah bagian dari Keluarga Besar Yudha Bastanta Simbiring dan Josua Aginta Simbiring, Kepulauan Riau - Kota Batam, Minggu (27/11/2022)

Kehadiran puluhan orang tersebut dalam rangka menindaklanjuti surat pemberitahuan kepada para penghuni rumah kost, surat Pemberitahuan dari Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Minggu Sumarsono S.H. & Partners yang beralamat di Bengkong Indah Swadebi Blok F. No 6 Batam, kepada para penghuni rumah kost di Jl. Nagoya Blok 6 No. 30 Batu Selicin, Lubukbaja, Kota Batam. 

"Kuasa Hukum menyampaikan, Agar hendaknya melakukan pengosongan sebab bangunan rumah kost yang dihuni mereka saat ini menjadi opsi solusi dari sengketa yang terjadi antara Yudha Bastanta Simbiring dan Josua Aginta Simbiring melawan Boni Ginting”

Satu diantara 2 objek rumah yang menjadi solusi kesepakatan bersama tersebut merupakan rumah kost, dalam kesepakatan disebutkan bahwa solusi penyelesaian setelah solusi pertama untuk menyelesaikan pembyran sebesar Rp.4.725.000.000 (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tidak dapat direalisasikan maka kedua objek tersebut menjadi milik pelapor sesuai kesepakatan " Terang Minggu Sumarsono.

Minggu Sumarsono S.H. ikut hadir dalam kegiatan berkumpul dilokasi tersebut, dalam wawancara media dirinya menjelaskan bahwa kehadiran dirinya sebagai kuasa hukum adalah untuk menjaga agar pihak keluarga besar kliennya tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis yang berpotensi pelanggaran, " Saya hadir pagi ini sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga yang bersengketa dan masih dalam proses hukum, serta secara teknis saya juga mengedukasi keluarga besar agar tidak terjadinya tindakan-tindakan yang bersifat pelanggaran " ungkap kuasa hukum.

Tampak hadir dilokasi perangkat setempat Ketua RT, serta para aparatur penegak hukum personil Babinsa, personil Babhinkamtibnas, serta personil Polsek Lubukbaja. Kehadirannya dikonfirmasi untuk melakukan monitoring agar suasana lingkungan tetap dalam keadaan yang aman dan kondusif.

Kuasa hukum keluarga Minggu Sumarsono S.H. juga tegas menyatakan harapannya agar sengketa ini dapat segera terselesaikan secara baik, " Saya berpesan semoga para pihak dalam permasalahan ini, dapat melaksanakan proses Restoratif Justice yang sedang berjalan di Kapolda Kepri, agar saling menyadari secara de facto maupun de yure " Pungkasnya.

Hasil Ivestigasi KABARMASA.COM Melalui sambungan telepon WhatsApp, mengkonfirmasi Boni Ginting yang menyatakan diri sedang berada diluar Batam," Saya sudah tau, bukti foto dan video sudah ada sama saya bang. ungkapnya

Boni Ginting menyampaikan, Apa legal status kantor hukum dari Lawyer Minggu Sumarsono S.H atas surat pemberitahuan pengosongan bangunan rumah kost tersebut ? Lalu, apa dasar tindakan penggembokan air & listrik ? Jangan salah paham, itu milik negara lho bang. 

Nah, sekarang abang sudah mengetahui, Ini tentang persoalan hutang-piutang kok, bukan berarti dapat bersikap semaunya. " Jelas Boni Ginting melalui sambungan WhatsApp.

Lanjut menanggapi peristiwa di lokasi rumah kost, tanggapan Boni atas kejadian pagi menjelang siang hari ini Minggu 27/11/2022 " Bagaimana bisa membawa 28 orang ke lokasi, dimana hal ini telah dilakukan oleh mereka sebanyak 4 kali dengan membawa massa, dan jika alasan pengacara adalah supaya menjaga jangan sampai ada pelanggaran hukum, bagi saya adalah salah karena mereka membawa massa telah 4 kali dan kita menyambut dengan baik walaupin anak kost diintimidasi, persoalannya sangat jelas, paling tidak sudah ada kekutan hukum yang jelas dan ingkra sesuai keputusan pengadilan

Harus dibuktikan dengan ditandatangani nya peralihan hak, ataupun ppjb di notaris, ataupun putusan pengadilan, dan hari ini bisa dilihat semua orang serta penegak hukum, yang mereka lakukan dan penggembokan dan pemutusan PLN dan ATB yg sangat jelas adalah aset negara, ini sangat mengusik rasa keadilan kita untuk penegakkan hukum. 

Selanjutnya bagi saya adalah selesaikan semua syarat-syarat yang ada seperti peralihan hak, ppjb, pengembalian bukti terhutang dan dokumem serta SP3 terhadap pelaporan karena jika itu sudah terlaksana, saya tidak masalah memberikan aset tersebut dan yang Terpenting jangan korbankan atau intimidasi pihak ketiga yaitu anak kost yang tidak mengerti persoalan

Saran pengeboran box serta pengembokan dan pemutusan PLN dan ATB kita akan buat laporan pengaduan tersendiri untuk hal tersebut. " Ungkap Boni sekaligus konfirmasi atas persoalan yang sedang dalam tahap proses penyelesaian. (ZS)

Share:

Read More

Menegangkan! Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Bundaran HI

KABARMASA.COM, JAKARTA – Situasi menegangkan saat polisi membubarkan sejumlah masa aksi yang menolak Rancangan Kitab undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Pembubaran aksi tolak RKUHP tersebut sempat di warnai ketegangan antara polisi dengan massa aksi.

KPK Periksa Eks Anggota DPR Soal Dugaan Kasus Korupsi Airbus Garuda IndonesiaMPR RI: Almarhum Taufik Kurniawan Sosok Tidak Pernah Lelah BerjuangHanya Beda Data, Negara Tidak Wajib Lakukan Impor Beras

Polisi diketahui menarik paksa sejumlah spanduk dengan bertuliskan protes terhadap RKUHP.

Situasi tersebut yang kemudian memanas sejalan dengan cekcok antara aparat keamanan dan massa aksi.

“Olahraga ini, olahraga,” ucap salah satu polisi seperti dilansir dari detik pada Minggu (27/11/2022).

“Bapak nggak punya hak untuk merampas,” jawab salah satu peserta aksi.

Tak hanya itu, upaya penarikan paksa oleh aparat keamanan juga di bumbui dengan teriakan salah satu peserta aksi yang menyebut nama Ferdy Sambo. Pun demikian, di ikuti juga oleh teriakan yel-yel tolak RKUHP di tengah situasi ketegangan tersebut.

“Sambo, Sambo woi sambo. Tolak-tolak RKUHP sekarang juga,” demikian teriak peserta aksi.

Sejumlah spanduk pun di bentangkan bertuliskan beberapa bentuk protes tolak RKUHP antara lain, ‘Korban pemerkosa Di kriminalisasi, Impunitas Langgeng, hingga ‘RKUHP di Persidangan Hakmi=Dewa’.

Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKHUP di CFD Bundaran HI

Salah satu peserta aksi, Revina mengatakan bahwa RKUHP harus di protes sebab menyinpang dari masalah. Ia juga menilai pengesahan RKHUP terlalu terburu-buru.

“Jadi, kami semua masyarakat mendesak ini dan melakukan penolakan apabila hal itu mengancam kebebasan berekspresi masyarakat,” ucap Revina.

Sebelumnya, anggota DPR RI kabarnya akan segera mengesahkan RKUHP pada akhir tahun ini.

Hal itu juga di benarkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bahwa RKUHP akan di lakukan pengesahan dalam Rapat Paripurna sebelum masa reses 15 Desember 2022.

“Ya, menurut hasil komunikasi Ibu Ketua DPR bahwa dalam waktu dekat kita akan rapim dan Insyaallah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini. RKHUP akan di sahkan di Rapat Paripurna DPR,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Perihal tanggal Rapat Paripurna akan di gelar, Dasco belum memastikan hal tersebut. Pasalnya, pimpinan DPR harus melakukan sinkronisasi jadwal antara pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD) terlebih dahulu.

“Surat dari Komisi III (soal RKUHP) terkonfirmasi hari ini sudah masuk Sekretariat Jenderal DPR RI,’ tukasnya.

Share:

Read More

Ir Haji Joko Widodo Ungkap Capres 2024 , Pilih Pemimpin yang Memikirkan Rakyat: “Rambutnya Berwarna Putih “

KABARMASA.COM, JAKARTA –  Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat hadir di acara silaturahmi relawan Jokowi bertajuk “Nusantara Bersatu ” di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta, Sabtu 26 November 2022.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat hadir di acara silaturahmi relawan Jokowi bertajuk Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno  (GBK), Senayan  Jakarta.

Presiden  Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ciri pemimpin yang memikirkan rakyatnya. hal itu diungkapkan Jokowi saat menghadiri silaturahmi relawan Jokowi bertajuk Nusantara Bersatu , yang hadir relawan Jokowi dari berbagai kota di Indonesia sebanyak kurang lebih 150 ribu relawan Jokowi , di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta.

Awalnya, Jokowi membeberkan ciri pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Pemimpin tersebut bisa dilihat dari adanya kerutan wajah hingga rambut yang sampai memutih karena memikirkan rakyatnya.

“Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. dari penampilannya itu kelihatan. banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat.

Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada Itu,” kata Jokowi.

Di samping itu, Jokowi meminta relawan dan masyarakat untuk berhati-hati apabila sosok pemimpin lainnya berwajah bersih. Jokowi pun mengulangi pernyataannya bahwa pemimpin yang memikirkan rakyatnya berambut putih.

“Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya. Dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, ya ini mikirin rakyat ini,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi mengingatkan para relawan dan masyarakat untuk berhati-hati memilih calon presiden di Pilpres 2024. Jokowi meminta relawan untuk memilih calon pemimpin yang mengerti keinginan dan kebutuhan rakyat.

“Jangan hanya karena kepentingan sesaat, kepentingan politik, kemudian lupa menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah kita mulai”.

Makanya saya titip, hati-hati memilih pemimpin. nanti di 2024, pilih yang benar-benar mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat, kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi hingga tiga kali mengingatkan para relawan agar jangan sampai memilih pemimpin yang hanya duduk di Istana Negara.

“Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin,” tegasnya.

“Jokowi Ingatkan Relawan Hati-hati Pilih Capres di Pilpres 2024”

Di samping itu, Jokowi meminta relawan dan masyarakat untuk berhati-hati apabila sosok pemimpin lainnya berwajah bersih. Jokowi pun mengulangi pernyataannya bahwa pemimpin yang memikirkan rakyatnya berambut putih.

“Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya. dari kerutan di wajahnya. kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, ya ini mikirin rakyat”, katanya.

Jokowi mengingatkan Indonesia merupakan negara besar. Untuk itu, jangan sampai pemimpin Indonesia ke depan hanya duduk-duduk di istana.

“Carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat,” kata Jokowi.

Dengan kondisi Indonesia yang penuh keberagaman, Jokowi juga menegaskan pemimpin Indonesia harus menyadari dan menghormati keberagaman tersebut.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyinggung keberhasilan Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi global, dan juga sukses menjadi tuan rumah KTT G-20 di Bali.

“Karena itu, pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi yang sudah kita raih, ini harus kita lanjutkan. dilanjutkan sampai 2029. Setuju? Sampai 2045 dan sampai seterusnya,” tutup Ir H. Joko Widodo dalam pidatonya di  silahturahmi relawan Jokowi di Gelora Bung Karno ( GBK ) Senayan Jakarta.

Share:

Read More

Silaturahmi IKKB Kepri di hadiri Gubernur Ansar Ahmad, Hotel Pasifik Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Ikatan Keluarga Kalimantan Barat (IKKB) telah melakukan silaturahmi Se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus mengundang Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dalam acaranya di hotel pasifik Kota Batam, Sabtu (26/11/2022)

Dalam kegitan inti hari ini adalah silaturahmi se-prov Kepri, “karena kepengurusan IKKB Kepri baru berdiri pada tahun 2022”, sebenarnya IKKB Provisi sudah lama berdiri tetapi berdiri sendiri seperti di kota batam, Tanjungping, Bintan dan Natuna 

Di tahun 2022 IKKB di bentuk dengan ruang lingkup lebih besar, dari tingkatan Provinsi tertinggi membawahi kabupaten/kota itu menjadi satu kesatuan, strukturisasi secara berjenjang nah ini menjadi silaturahmi bersama-sama hingga kami dapat mengenalkan IKKB Kepri

Menurut Ketua IKKB Kota Batam, “Anggota terdaftar sekitar 17.000 di Kota Batam, di Kabupaten Natuna sekirat 7000 ”, jadi lebih besar lagi IKKB di Kepri sebesar 35.000 kepengurusan ini baru perkiraan saja

IKKB Provinsi Kepri dari 7 (tujuh) Kabupaten/kota yang sudah terbenduk ada 5 (lima), “yang belum terbentuk kabupaten lingga dan tanjungbalai karimun”, tegasnya Ketua IKKB Prov Kepri Kolonel Ifanteri Sumadi, S.Sos.,M.M.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad S.E.,M.M., menyampaikan bahwah ini adalah sebuah momem baik di mana kebersamaan warga Kalimantan Barat dalam perantauan di Prov Kepri dan keluarga IKKB ini perlu kita dukung

“Kadang mereka saling membutuhkan, saling memerlukan sehingga mereka bersatu dalam wadah wadah seperti ini, dan ini kekayaan kita bersama-sama dalam membangun Kepri”, kedepan lebih baik lagi ujar Pak Gubernur Ansar Ahmad S.E., MM

Pemerintah ini tugas sebenarnya sejauh mana mengoktimalisasi kekuatan pada masyarakat untuk ikut serta berpatisipasi membangun daerah dan itu di amanahkan dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Maka dari kita wajib memberikan dukungan untuk mereka, salah satunya dari OPD Kesbangpoll ikut serta membina, pasilitasi dan menanggani semua Organisasi Kemasyarakatan agar mereka resmi secara Hukum dan aturan di Indonesia Ini

“Semoga IKKB mampuh berkontribusi lebih besar dan lebih baik” (ZS)

Share:

Read More

Erick Thohir Akan Bangun Puskesmas Anti Gempa di Cianjur, Kelompok Milenial Nilai sebagai Langkah Solutif

KABARMASA.COM, CIANJUR- Koordinator Bidang Pemberdayaan Umat, Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Arif Dzakwanuddin menilai bahwa upaya Menteri BUMN Erick Thohir bangun Puskesmas anti gempa di Cianjur sebagai langkah solutif yang saat ini dibutuhkan masyarakat setempat.

Menurut Arif, pusat kesehatan merupakan kebutuhan yang harus segera didapatkan oleh masyarakat Cianjur. Mengingat banyaknya korban yang menimpa masyarakat akibat gempa bumi.

"Pusat kesehatan menjadi prioritas bagi masyarakat selain makanan. Jadi, harus disegerakan. Apalagi, Puskesmas yang akan dibangun ini anti gempa. Jadi sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk para korban gempa," ujarnya kepada awak media, pada Sabtu (26/11/2022).

Dengan hadirnya Puskesmas anti gempa itu, lanjut Arif, bisa menjadi pusat kesehatan masyarakat sekaligus menjadi tempat penyaluran obat-obatan ke depannya. Dengan begitu, masyarakat terdampak bisa lebih mudah dalam mengakses pusat kesehatan masyarakat.

"Pastinya akan memudahkan masyarakat dalam mengakses obat-obatan dan keperluan kesehatan lainnya. Terlebih, Puskesmas ini bisa tahan gempa," imbuhnya.

Arif beserta pihaknya akan mengawal penuh upaya Erick dalam merealisasikan Puskesmas anti gempa ini untuk masyarakat Cianjur. Pihaknya berharap, Puskesmas ini juga bisa direalisasikan di wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi terjadinya gempa.

"Kami berharap, jika Puskesmas di Cianjur sudah berdiri, bisa dilanjutkan dengan pembangunan Puskesmas anti gempa lainnya di daerah yang punya potensi gempa," tutupnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi korban gempa di Kampung Berenuk, Limbangansari, Cianjur pada Jumat (25/11/2022).

Kini, pihaknya akan memfokuskan bantuan yang dilakukan oleh 58 BUMN ke 40 desa dari 137 desa yang terdampak bencana gempa Cianjur.

Share:

Read More

DPN PERMAHI Sukses Laksanakan Pelatihan Contract Drafting Pemateri Dari Berbagai Profesional Dan Akademisi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Memberikan pemahaman mengenai kontrak sebagai kebutuhan dasar dan mendesak, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) selenggarakan Pelatihan Contract Drafting secara gratis pada Sabtu, 26 November 2022.

“Kegiatan Pelatihan Contract Drafting ini tidak serta merta seperti seminar atau webinar pada umumnya, namun akan kami laksanakan sesuai dengan metode pelatihan, dengan materi-materi eksklusif yang umumnya hanya disajikan pada pelatihan spesialisasi pada lembaga sertifikasi,” ujar Saiful Salim (Ketua Umum DPN PERMAHI).

DPN PERMAHI menghadirkan para akademisi dan praktisi sebagai narasumber dengan harapan para peserta kegiatan akan mendapat wawasan baru terkait contract drafting, baik yang bersifat teori maupun praktik.

“Kemungkinan besar teman-teman yang masih berada di strata-1 fakultas hukum ataupun yang sudah menjadi sarjana hukum, belum tentu pernah mendapat materi yang kami sajikan. Karena di bangku perkuliahan, kita hanya diberi gambaran umumnya saja mengenai kontrak. Oleh sebab itu, saya harap teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini secara saksama,” sambung Saiful Salim. 

Terselenggara secara daring dengan diikuti oleh lebih dari 200 peserta yang tergabung melalui Zoom Meeting, kegiatan terbagi menjadi 3 sesi.

Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Dara Shinta Camelia (Sekretaris DPC PERMAHI Bengkulu), Dr. RA Antari Innaka, S.H., M.Hum (Akademisi Hukum Kontrak UGM), memaparkan materi mengenai oemahaman dan pengertian perancangan naskah hukum/perancangan kontrak MoU (Legal Drafting); teori dan asas perjanjian, bentuk, macam, jenis, dan syarat sahnya perjanjian, akibat hukum kontrak; serta bahasa perjanjian kontrak.

Dilanjut dengan sesi kedua yang dimoderatori oleh Anggun Rotami (Anggota DPC PERMAHI Bangkabelitung), dihadirkan Harvardy M. Iqbal, S.H., M.H. (Presiden ASAHI dan Managing Partner HMM Lawfirm). Sesi kedua lebih membahas mengenai praktikan penyusunan kontrak, dengan materi teknik penyusunan perjanjian/kontrak; perancangan dan analis kontrak; serta penyusunan kontrak (contract drafting) terkait PT sebagai subyek hukum mandiri.

Dengan dimoderatori oleh Ana Aprilia Manggala (Sekretaris Biro Organisasi DPC PERMAHI DIY), sesi terakhir menghadirkan dua orang narasumber, yakni Chitto Cumbadrika, S.H., M.H., (Managing Partner RCP Law Firm) dan Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H. (Presiden Direktur Justitia Training Center dan Managing Partner ATP Lawfirm) dengan materi teknik mediasi dan negosiasi dalam membuat perjanjian, serta simulasi pelatihan penyusunan contract drafting.

Paparan narasumber disambut dengan antusias oleh para peserta pada sesi diskusi yang berlangsung dengan intens. Para peserta aktif melontarkan pertanyaan terkait topik yang diangkat.

Pada penghujung acara, para peserta diminta untuk membuat draf kontrak. Melalui kegiatan ini, DPN PERMAHI berharap para peserta dapat memahami kontrak secara komprehensif serta dapat merancang kontrak dengan baik.

Share:

Read More

Gubernur Ansar Sebut Pengaruh Besar NU Untuk Mendukung Program Pemerintah

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Nahdatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di dunia disebut Gubernur H. Ansar Ahmad memiliki pengaruh yang sangat besar untuk pembangunan di Kepulauan Riau. Kehadiran NU melalui Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Kepulauan Riau diharapkan Gubernur Ansar memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. 

Hal itu disampaikan Gubernur H. Ansar Ahmad saat menghadiri Konferensi Wilayah IV Nahdatul Ulama Kepulauan Riau di Trans Convention Center, Tanjungpinang, Sabtu (26/11/2022). 

Mengusung tema "Khidmah Jam'iyyah Untuk Menegakkan Kemandirian", konferensi wilayah ini sekaligus diselenggarakan untuk menuju satu abad Nahdatul Ulama.

Gubernur Ansar menyebutkan, sebagai organisasi sosio-religius Islam maka NU bisa menjadi mitra pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di Kepulauan Riau. Tidak hanya dalam pembangunan semata, Nahdliyyin bisa berperan dalam merajut kerukunan diantara keragaman yang sudah terawat begitu baik di Kepulauan Riau. 

"Cita-cita yang sudah dicanangkan bersama untuk menuju Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya sangat membutuhkan bantuan dari organisasi sebesar NU agar tujuan itu bisa dicapai," ujar Gubernur Ansar. 

Dirinya melanjutkan, para Nahdliyin di Kepulauan Riau juga bisa menikmati berbagai program yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Diantaranya adalah program subsidi bunga nol persen untuk pinjaman UMKM yang bekerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah. 

"Saya percaya banyak Nahdliyin di Kepri yang mempunyai UMKM, jadi bisa memanfaatkan program ini sekaligus dengan banyaknya kader NU di Kepri maka NU sangat cocok menjadi laboratorium ekonomi kerakyatan," katanya. 

Sementara itu, Ketua PWNU Kepri Drs. KH. Gani Lasya mengatakan, jelang satu abad NU diharapkan menjadi kebangkitan NU yang ditandai dengan semakin efektifnya gerakan-gerakan keagamaan dan kemasyarakatan. Bisa mengambil peran-peran yang lebih signifikan, terutama dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia maupun partisipasi dan kiprah di dunia internasional.

"Merawat NU sama artinya dengan merawat NKRI, dan merawat NKRI artinya sama dengan merawat peradaban dunia," ujar KH. Gani Lasya. 

Selain itu, NU mereaktualisasi nilai-nilai fundamental yang selama ini menjadi acuan normatif dari gerakan NU. Reaktualisasi ini akan diselaraskan dengan perkembangan dan tantangan yang ada saat ini. NU terus mengampanyekan upaya membangun peradaban baru yang lebih bermartabat, yaitu membangun nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai keberagaman, menghormati perbedaan, dan memperjuangkan kesetaraan. (ZS)

Share:

Read More

Jalin Kebersamaan, Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Silaturahmi Dengan Awak Media

KABARMASA.COM, JAKARTA – Dalam mempererat tali silahturahmi serta memperkuat kerja sama dengan awak media, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menggelar Coffee Morning bersama rekan-rekan media, di Lobby Gedung 1 Rutan Cipinang, Jumat (25/11/2022).

Coffee morning ini merupakan ajang silahturahmi untuk menciptakan komunikasi yang baik dan sebagai wujud sinergitas guna mempererat hubungan Rutan Cipinang dan Rekan Media yang merupakan mitra dalam melaksanakan tugas.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Jaya Saragih mengucapkan terimakasih kepada teman-teman wartawan yang telah hadir dalam kegiatan ini dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terciptanya hubungan yang baik selama ini dalam membuat citra positif Rutan Kelas I Cipinang menjadi lebih baik.

“Terimakasih kepada teman-teman media yang sampai saat ini selalu membantu kami sebagai media partner dalam hal memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat, artinya hampir setiap hari kami menyampaikan informasi positif mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksankan di Rutan Cipinang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Karutan mengatakan peran teman-teman media sangatlah penting dalam mendukung tugas dan fungsi Kemenkumham terutama Rutan Cipinang.

“Peran serta dan dukungan dari rekan-rekan media atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga masyarakat mengetahui tentang apa saja yang sudah dilakukan jajaran Rutan Kelas I Cipinang dalam membina warga binaan dan menjaga keamanan,” ucapnya

Sementara itu, Jeni dari Nuansa Realita News sebagai perwakilan media mengucapkan terima kasih kepada Bapak Karutan yang sudah bersedia untuk mengundang kami dan menyelenggarakan acara silaturahmi ini.

“Acara coffee morning ini sangat bermanfaat sebagai bentuk silaturrahmi yang dapat dijadikan sebagai wadah sharing informasi dan koordinasi antara teman-teman media dengan Rutan Cipinang dalam meningkatkan sinergitas,’’ ujarnya.

Di akhir kegiatan, Jaya Saragih memberikan sertifikat dan Plakat kepada teman-teman media. Adapun media yang hadir adalah Big News, Indosatu News, Nuansa Realita News, Klik TV7, Kicau News, Metro Rakyat, Barometer Online, Detik60, Jurnal Global, MJ News, serta Radar Online.

Share:

Read More

FPM Lakukan Aksi Unras Didepan Kejati Sulsel. Terkait Dugaan Korupsi Di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Di Kab. Jeneponto

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam FORUM PERGERAKAN MAHASISWA SULAWESI - SELATAN ( FPM SUL - SEL ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Sulawesi - Selatan, Jumat (25/11).

Jendral Lapangan FPM SUL - SEL, Akram Napoleon mengatakan bahwa pihaknya meminta pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan untuk segera memeriksa Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto beserta dengan Kuasa Penguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Tuntutan kami hari ini yaitu meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi - Selatan untuk segera melakukan tindak lanjut secara tegas atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi - Selatan.” Ucap Jendral Lapangan.

Tak hanya itu, Massa Aksi juga meminta KEJATI SUL - SEL untuk segera mengadili semua oknum yang terlibat dalam kasus dugaan Korupsi dan dan Gratifikasi di Tubuh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jeneponto.

Dalam waktu dekat kami dari Forum pergerakan mahasiswa sulawesi selatan akan mendatangi kembali kejaksaan tinggi sulawesi selatan untuk memasukan laporan secara resmi, dengan bukti BPK RI dan investigasi lapangan serta pendukung lainnya. Ucap dekom FPM

Adapun Tuntutan yang di sampaikan oleh FORUM PERGERAKAN MAHASISWA SULAWESI - SELATAN ( FPM SUL - SEL )  yaitu:

1. Meminta KEJATI SUL-SEL untuk segera memeriksa Kepala Dinas Kesehatan dan DISDIKBUD Kab. Jeneponto.

2. Mendesak KEJATI SUL-SEL untuk segera memeriksa PPK Dinas Kesehatan dan DISDIKBUD karena kuat dugaan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi.

3. Tangkap dan Adili seluruh oknum yang terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi di tubuh Dinas Kesehatan dan DISDIKBUD.

Massa Aksi berorasi menggunakan alat pengeras suara. Mereka juga membagikan selembaran pernyataan sikap dan juga membakar ban bekas sebagai bentuk perlawanan atas Kasus Korupsi di Sulawesi - Selatan khususnya di Kab. Jeneponto.

Share:

Read More

GMS Terus Mendesak DPR Untuk Segera Melakukan RDP dan Pansus Angket

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Sebagai upaya protes atas issus surat usulan Gubernur Sulawesi Selatah Sudirman Sulaiman. Yang meminta kepada Presiden dan Kementerian Dalam Negeri untuk mencopot / memberhentikan Sekrov Abd. Hayat Gani dengan nomor surat : 008 / 0019 / BKPSDMD .

Telah menuai sorotan dan kegaduhan di tengah - tengah kehidupan masyarakat dan mahasiswa di sulawesi selatan. Hal itu di buktikan dari munculnya protes dan aksi penolakan dengan membawah ribuan massa di depan Kantor Gubernur, DPR dan Mendagri, yang di lakukan oleh Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan ( GMS ) dan juga Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia ( JMHI ). 

Selain Gerakan Aksi penolakan yang meminta Presiden dan Menteri Dalam Negeti untuk membatalkan surat tersebut, karena di nilai ada unsur politik tidak sehat yang akan berpengaruh di Pilgub dan Pilpres mendatang, massa aksi juga meminta kepada DPR Provinsi untuk segera melakukan Pansus Hak Angket / RDP sesuai dengan surat Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan ( GMS ) tertanggal 25 November 2022. 

Sulfarid Saleh Selaku Kordinator GMS menerangkan kepada awak media ini, melalu pesan whatsap bahwa dirinya dan kawan - kawan mendesak DPR untuk secepatnya bertindak untuk menghidari konflik di masyarakat yang berpotensi menimbulkan pertumpahan darah, sebab kami melihat adanya gerakan gerakan pengancam yang sengaja di design oleh oknum sutradara dari surat Gubernur tersebut. Kemudian kami dan segenap masyarakat Sulawesi Selatan Berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga adanya pembatalan. Ungkapnya.

Share:

Read More

Gelar aksi di lokasi proyek pengeboran PT.PHM, Kompas Anggana tuntut kejelasan ganti rugi lahan warga

KABARMASA.COM - Kutai Kartanegara - Kelompok masyarakat yang mengatas namakan dirinya sebagai, Komunitas masyarakat perduli desa Sepatin Kecamatan Anggana (Kompas Anggana). Beberapa waktu lalu menggelar aksi sebagai bentuk protes terhadap penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT.Pertamina Hulu Mahakam (PT.PHM). Aksi ini sendiri di gelar di lokasi proyek pengeboran minyak PT.PHM di Desa Sepatin pada Rabu (23/11/2022).

Hasran, koordinator lapangan aksi menjelaskan, bahwa aksinya merupakan luapan kekecewaan warga Desa Sepatin. Karena hingga kini tuntutannya terhadap PT.PHM mengenai penyerobotan lahan yang diduga terjadi tidak kunjung menemui titik terang.

Diterangkannya bahwa, pihaknya telah berupaya melakukan kordinasi, bahkan bersurat secara langsung kepada PT.PHM. Namun persoalan ini masih belum kunjung terselesaikan hingga sekarang.

"Ini bentuk dari keresahan masyarakat, kami aksi dilapangan melalui demonstrasi. Tujuan dari aksi ini bagaimana kesejahteraan bagi masyarakat, kemudian keadilan juga bagi masyarakat bisa terpenuhi," Sebut Hasran. Jumat (25/11/2022).

Dia menambahkan, bahwa dalam aksinya ini ada tiga poin tuntutan yang mereka sampaikan. yaitu, Meminta keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, kemudian mereka meminta tim terpadu Kutai Kartanegara untuk turun ke lokasi dengan adanya dugaan penyerobotan lahan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan. Terakhir mereka meminta agar operasi PT PHM dihentikan sampai tuntutan mereka terpenuhi.

Diapun menjelaskan, bahwa selama ini upaya ganti rugi pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT.PHM sangatlah tidak rasional. Mengingat lahan milik warga ini berstatus sebagai tanah hak milik yang dapat di buktikan dengan Sertifikat tanah yang diterbitkan sejak tahun 1995. Hanya di bandrol dengan nilai ganti rugi sebesar 8.500,- rupiah per meternya.

Nilai ini kemudian di tolak oleh warga, karena di nilai terlalu kecil. Sedangkan pihak PT.PHM tetap bersikeras dengan nilai tersebut mengingat menurut PT.PHM. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai  wilayah kawasan budidaya kehutanan (KBK) sejak tahun 2021.

"Samapi hari ini masih ada masyarakat yang masih bekum mendapatkan kejelasan akan permasalahan ini, dan masyarakat tentunya menolak nilai yang selama ini ditawarkan karena itu terlalu kecil," Tambahnya.

Hasran menjelaskan, bahwa setelah mereka melakukan aksi, kemudian pihak PT.PHM dan aparat keamanan menemui mereka. Pertemuan ini pun di fasilitasi oleh kepala Desa Sepatin di kantor Desa. Namun Hasran menuturkan dari pertemuan tersebut masih juga belum ditemukan titik terang dari permasalahan ini.

"Masih belum ada kejelasan, tapi segala upaya masih kami jalankan, bahkan jika masih tidak ada kejelasan kami akan melakukan aksi-aksi lanjutan sampai apa yang menjadi tuntutan kami terpenuhi," Pungkasnya.

Jurnalis-ZS

Share:

Read More

Polemik Setoran Tambang Ilegal di Kalimantan PB HMI minta Kapolri periksa Kabareskrim Polri

KABARMASA.COM - Jakarta - Publik dihebohkan dengan kabar Gedung Bareskrim Mabes Polri yang terletak di Jakarta Selatan dilaporkan telah terjadi kebakaran, Kamis malam (24/11). Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Jakarta, Jumat (25/11/2022)

Sekitar empat unit mobil kebakaran pun telah dikerahkan untuk memadamkan si jago merah tersebut.

Sebelumnya banyak pihak yang menyoroti dan mendesak Kapolri Listiyo Sigit untuk menon aktifkan jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Komisaris (Bareskrim) Jenderal Agus Andrianto yang tertimpa isu dugaan kasus suap tambang ilegal  

Dugaan tersebut viral setelah video pengakuan Ismail Bolong beberapa bulan yang lalu menyetor uang senilai Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Agus Andrianto untuk bisnis tambang ilegal di wilayah Desa Santan Hulu, Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur heboh di media sosial

Menanggapi peristiwa kebakaran tersebut, Ketua PB HMI Arven Marta berharap kejadian ini tidak ada kaitannya dengan kasus yang yang menimpa Bareskrim Polri Hari ini

“PB HMI berharap kebakaran gedung bareskrim polri tidak ada kaitannya dengan isu yang menjadi sorotan publik yaitu isu Kabareskrim menerima suap tambang”, ujar Arven melalui keterangan tertulisnya

Sebelumnya ketua bidang Pertahanan dan keamanan PB HMI ini juga mengeluarkan pernyataan berharap kepada Kapolri agar kasus ini secepat mungkin diselesaikan

“jika video pengakuan tersebut benar harus ditindak tegas, begitupun juga sebaliknya, jangan sampai menjadi bola liar ditengah masyarakat,

“PB HMI akan terus mengawal kasus yang menyoroti adanya isu suap yang menimpa kabareskrim Polri tersebut, tentu PB HMI mendorong Kapolri bapak Jendral Listiyo Sigit Untuk mengusut tuntas kasus tersebut, jangan sampai institusi Polri hancur atas dugaan menutupi kasus tersebut, Tutupnya

Jurnalis-ZS

Share:

Read More

Kerja Nyata Untuk Kepri Terang Membawa Kominfo Kepri Juara II Nasional dalam Ajang AMH 2022 Kementerian Kominfo RI

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan terbaik ke-2 Nasional untuk video 'Kerja Nyata Untuk Kepri Terang' yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Marriot Hotel, Yogyakarta, Kamis (24/11). 

Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan, S.Sos hadir menerima  penghargaan tersebut dan dihadiri langsung oleh Menteri Kominfo RI Joni G Plate. Adapun dalam kesempatan ini Kominfo Kepri diapit oleh Juara I Kominfo DKI Jakarta dan Juara III Kominfo Jawa Barat. 

Menteri Kominfo RI Joni G Plate dalam sambutannya,  mengatakan bahwa informasi yang akurat merupakan kunci dalam mngatasi sebuah krisis. Dimana saat ini  46 persen masyarakat Indoneaia percaya dengan berita yang dia baca. Sedangkan  tercatat sebanyak 10.961 berita  hoax selama 2022 ini. 

Oleh sebab itu, ijar Menteri Joni  peran Govermen Publik Relatiin (GPR) dalam mnyajikan informasi yang akurat dan faktual mnjadi krusial untuk dilakukan secara kontinyu. 

"Peran utama GPR adalah sebagai jembatan utama komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Maka dari otu GPR harus kuat, tahan dan canggih. Selain 

sebagai jembatan komunikasi, juga sebahai penampung aspirasi publik dan membantuk image pemerintah," kata Joni.

Ditengah  cepatnya laju informasi, lanjut Joni, peran Humas Pemerintah adalah bagaimana konsisten menyajikan ingormasi yang benar dan meluruskan informasi yang tersebar di masyarakat. 

"Humas harus mampu mengedukasi dan mengarahkan masyarakat terhadap sumber informasi yang akurat dan kredibel. Kkebijakan dan kegiatan pemerintah agar sampai secara efektif dan efesien kepada masyarakat," ujarnya. 

Dalam bertugas, humanisme seorang GPR penting untuk dikedepankan. Karena kehumasan menjadi tulang punggung pemerintah didalam setiap proses komunikasi, klarifikasi serta edukasi terkait dengan segala informasi.

"Kedepannya tanggungjawab kehumasan akan makin beragam dan tak terprediksikan. Saat ini serti desrupsi konunikasi digital, kasus covid 19 hingga konflik geo politik. Apapun harus bisa  diantisipasi oleh humas," pesan Menteri Joni. 

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan, S.Sos berterimakasih kepada seluruh tim Kominfo Kepri, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung atas anugerah yang baru dicapai tersebut. 

"Terterimakasih kepada Kementerian Kominfo RI yang telah menyelenggarakan kegiatan Anugerah Media Humas (AMH) 2022 ini. Kegiatan seperti ini jelas merupakan sebuah motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki diri dengan cara berkompetisi secara positif. Selain itu, terimakasih juga kepada seluruh tim di Dinas Kominfo Kepri, tanpa terkecuali. Dan yang terpenting terimakasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretasis Daerah atas bimbingannya,"kata Hasan singkat.(zs)

Share:

Read More

Begal Viral Ngaku-ngaku Polisi di Jaktim Ditangkap, 2 Orang Masuk DPO

KABARMASA.COM, JAKARTA - Polisi menangkap dua begal sepeda motor di Cipayung, Jakarta Timur (Jaktim). Aksi pelaku terekam CCTV dan videonya viral di media sosial (medsos).

"Tersangka PS dan AD. Satu pelaku, satu penadah," kata Kapolres Metro Jaktim Kombes Budi Sartono dalam konferensi pers di kantornya, Jl Matraman Raya, Jaktim, Kamis (24/11/2022).

Pelaku mengaku sebagai polisi sebelum merampas sepeda motor para korban. Mereka menuduh korban sebagai pelaku pengeroyokan.

Setelah motor diambil alih, pelaku menyuruh korban datang ke kantor polisi tertentu.

"Tersangka mengaku sebagai anggota kepolisian, menggunakan airsoft gun. (Tersangka mengatakan kepada korban) 'Anda pelaku pengeroyokan ini, ya? Sini dulu motornya'," ucapnya.

Selain PS dan AD, polisi memburu tersangka lainnya. Para pelaku beroperasi di sejumlah wilayah di Jakarta hingga Depok.

"Masih ada 2 orang DPO," katanya.

Kepada polisi, pelaku mengaku sudah puluhan kali beraksi dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian para pelaku.

"Menurut pengakuan tersangka, ada 60 kejadian. Kita amankan 19 roda dua di depan, yang kita amankan dari penadah yang kita amankan," tuturnya.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 365 ayat 1, ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman minimal 9 tahun penjara.

Share:

Read More

Gubernur Ansar Ingin Kuota BBM Masyarakat dan Nelayan Kepri Tercukupi di Tahun 2023, sesuai Sosialisasi Peraturan BPH Migas No. 17 tahun 2019 kepada seluruh PD di Provinsi Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU  - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri Sosialisasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah (PD) untuk pembelian jenis BBM tertentu di Mega Ballroom, Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (24/11).

Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Sales Manager Pertamina Patra Niaga Kepulauan Riau Mahfud Nadyo Hantoro, dan Analis Kebijakan Energi Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Anjas Bandarso.

Tujuan dari Peraturan BPH Nomor 17 tahun 2019 sendiri tertera di dalam Pasal 2 diantaranya memberikan petunjuk teknis bagi Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu, kemudian meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah atau Pelabuhan Perikanan dalam upaya pengawasan terhadap pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

Selain itu peraturan ini akan menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian Jenis BBM Tertentu, serts akan menjaga kuota Jenis BBM Tertentu per Kabupaten/Kota sesuai dengan besaran volume yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Gubernur Ansar dalam sambutannya mengatakan kepada para PD dan BPH Migas bahwa, dalam upaya pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat maka fasilitas yang mendorong upaya tersebut harus diperhatikan secara intens.

"Kita ketahui, Kepri terdiri 96 persen lautan, sebagian besar masyarakat kita bermata pencaharian di laut sangat membutuhkan kuota BBM yang cukup. Lalu, industri perekonomian di darat juga membutuhkan BBM untuk mobilitasnya, hal ini perlu sangat kita perhatikan secara bersama-sama, tentang bagaimana pemenuhan kuota BBMnya, hingga tidak menghambat pemulihan ekonomi," ujar Gubernur Ansar.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar juga menegaskan PD yang menjadi peserta sosialisasi agar segera melakukan identifikasi kebutuhan kuota di daerahnya, dan benar-benar melakukan pendataan realisasi penggunaan BBM, serta bagaimana jalur distribusinya.

"Saya minta kepada Kepala Perangkat Daerah dan seluruh teman-teman yang hadir disini, untuk benar-benar menghitung kembali kebutuhan BBM di daerahnya, terutama kebutuhan untuk para nelayan, sehingga di tahun 2023 kuota BBM Kepri tercukupi," tegas Gubernur Ansar.

Lalu, Gubernur Ansar menambahkan, "Ke depannya, kita akan lakukan rapat bersama seluruh Bupati dan Walikota, serta kepala SKPD yang rencananya per triwulannya untuk identifikasi ini. Saya tegaskan, agar seluruh teman-teman mengawasi realisasi BBM ini untuk memastikan tepat tujuannya dan tepat kuantitasnya," tambahnya.

Menutup sambutan, Gubernur Ansar mengapresiasi seluruh peserta yang hadir dan berpesan seluruh PD agar mengidentifikasi pendistribusian BBM sampai lingkup pemerintahan terkecil agar seluruh kebutuhan masyarakat Kepri terpenuhi kuota BBMnya.

"Apresiasi yang tinggi saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Saya harap, setelah sosialisasi ini, identifikasi dan pendataan BBM dapat di lakukan hingga tingkat terkecil, perhatikan nelayan-nelayan Kepri dan UMKM yang benar-benar membutuhkan BBM," tutup Gubernur Ansar.

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepri atau yang mewakili, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin, Kepala OPD Provinsi Kepulauan Riau, Kepala OPD kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Camat dan Lurah se-Provinsi Kepulauan Riau. (ZS)

Share:

Read More

Gubernur Sul-Sel diduga lakukan Praktek Abuse Of Power, JMHI Menyambangi Kemenag dan Istana Negara

KABARMASAM.COM, DKI JAKARTA - Kabar pengusulan pergantian Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, melalui surat Gubernur Sul-Sel tertanggal 12 September Nomor: 800/0019/BKPSDMD tersebut menjadi polemik dan disorot banyak pihak

Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) mempertanyakan Surat Siluman dari Gubernur Sul-Sel tersebut. Tepatnya di hari Kamis, 24 November 2022 mereka mengadakan Aksi Unjuk Rasa dengan ratusan masa Aksi di Kementerian Dalam Negeri (Kendagri) dan di Istana Negara (Patung Kuda). 

"Gubernur Sul-Sel, Bpk. Sudirman Sulaiman tinggal beberapa bulan lagi dalam menjalankan jabatannya, tentu beliau harus memprioritaskan Pembangunan dan mensejahterakan Rakyatnya. Kok malah mengganti atau mencopot Jabatan - Jabatan Strategis di pemerintahan Sul-Sel, Hal itu kami nilai suatu permainan politik yang tidak sehat dan tidak terlalu Urgen untuk dilakukan" Tegas Ketua Umum JMHI 

Gubernur Sul-Sel, diam-diam Mengusulkan Pergantian Sekretaris daerah provinsi Sul-Sel ke kementerian Dalam Negeri dan Ke Presiden Republik Indonesia

"Melakukan Mutasi dan pencopotan jabatan itu harus ada dasar yang Rasional sesuai dengan Aturan sebagaimana mestinya serta harus dilakukan secara Prosedural tentu dengan Transparan dan penuh pertimbangan bukan dengan Cara sewenang-wenang"

Adapun Tuntutan dari Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) Sebagai Berikut:

1. Mendesak Mendagri dan Presiden Untuk Membatalkan Surat Gubernur Sul-Sel Sudirman Sulaiman Nomor 008/0019 Tertanggal 12 September 2022. Perihal Pemberhentian Abd Hayat Gani. Sebab Kami Menolak Praktek" Politik tidak sehat Untuk Di Pertontonkan Di Kota Daeng Mangkasara Karena Politik Seperti Itu Bertentangan Dgn Kehidupan Dalam Adat Istiadat / Budaya Kami Yang Memiliki Simbol Sikapaccei dan Sipassiriki. Serta Usulan Pergantian Sekrov Sul-Sel dinilai tidak terbuka, tanpa alasan

yang rasional dan tidak sesuai dengan prosedural serta tersiar kabar surat tersebut tidak di buat di sulawsi selatan. Kemudian di temukan sesuatu yang tersirat / ada keganjalan dalam nomor surat tersebut

2. kami berharap Mendagri dan Presiden agar segera membatalkan Surat Gubernur Sul-Sel. Jika dalam waktu 5 x 24 jam Sudirman Sulaiman dan Mendagri tidak membatalkan surat yang di maksud, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan membawa ratusan hingga ribuan massa melakukan aksi serentak setiap kabupaten, baik di sulawesi selatan atau pun di ibu kota Jakarta

Share:

Read More

Pelaku Penjarah Bantuan Korban Gempa di Cianjur di Tangkap

KABARMASA.COM, CIANJUR - Para penjarah bantuan korban bencana gempa di cianjur tertangkap, para pria tersebut melakukan penyetopan kepada para relawan yang sedang bertugas untuk mengantarkan logistik bantuan kepada para korban bencana gempa ke cianjur 23 Nov 2022.

Dalam aksinya mereka melakukan pada waktu masih terang dan juga di tempat jalanan besar, yang merupakan aksi cukup nekat dan tidak memiliki moral, kejadian tersebut kebuat relawan putar balik, dan membuat rekaman agar pihak berwajib segera menangkap relawan tersebut.

Adapun pelaku tersebut berhasil di tangkap.

Share:

Read More