Ketum AMPRI, Tagih Janji KPK Karena Di Nilai Menipu Publik
Anak UI Ditabrak Lari, Polisi: Masih Mediasi, Sopir Mobil Wajib Lapor!
Minggu Sumarsono SH. Dampingi Keluarga Klien Lakukan Pemasangan Sepanduk Sekaligus gembok saluran listrik dan air secara langsung, Buntut Sengketa Dengan Boni Ginting
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Warga Kos di hebohkan atas kuasa Hukum dari Minggu Sumarsono SH dampingi keluarga klien melakukan pemasangan sepanduk sekaligus gembok saluran listrik dan air di tepatnya Jl. Nagoya Blok 6 no. 30 Desa Batu Selicin, Lubukbaja, Kota Batam.
Diketahui sekelompok orang yang berkumpul adalah bagian dari Keluarga Besar Yudha Bastanta Simbiring dan Josua Aginta Simbiring, Kepulauan Riau - Kota Batam, Minggu (27/11/2022)
Kehadiran puluhan orang tersebut dalam rangka menindaklanjuti surat pemberitahuan kepada para penghuni rumah kost, surat Pemberitahuan dari Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Minggu Sumarsono S.H. & Partners yang beralamat di Bengkong Indah Swadebi Blok F. No 6 Batam, kepada para penghuni rumah kost di Jl. Nagoya Blok 6 No. 30 Batu Selicin, Lubukbaja, Kota Batam.
"Kuasa Hukum menyampaikan, Agar hendaknya melakukan pengosongan sebab bangunan rumah kost yang dihuni mereka saat ini menjadi opsi solusi dari sengketa yang terjadi antara Yudha Bastanta Simbiring dan Josua Aginta Simbiring melawan Boni Ginting”
Satu diantara 2 objek rumah yang menjadi solusi kesepakatan bersama tersebut merupakan rumah kost, dalam kesepakatan disebutkan bahwa solusi penyelesaian setelah solusi pertama untuk menyelesaikan pembyran sebesar Rp.4.725.000.000 (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tidak dapat direalisasikan maka kedua objek tersebut menjadi milik pelapor sesuai kesepakatan " Terang Minggu Sumarsono.
Minggu Sumarsono S.H. ikut hadir dalam kegiatan berkumpul dilokasi tersebut, dalam wawancara media dirinya menjelaskan bahwa kehadiran dirinya sebagai kuasa hukum adalah untuk menjaga agar pihak keluarga besar kliennya tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis yang berpotensi pelanggaran, " Saya hadir pagi ini sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga yang bersengketa dan masih dalam proses hukum, serta secara teknis saya juga mengedukasi keluarga besar agar tidak terjadinya tindakan-tindakan yang bersifat pelanggaran " ungkap kuasa hukum.
Tampak hadir dilokasi perangkat setempat Ketua RT, serta para aparatur penegak hukum personil Babinsa, personil Babhinkamtibnas, serta personil Polsek Lubukbaja. Kehadirannya dikonfirmasi untuk melakukan monitoring agar suasana lingkungan tetap dalam keadaan yang aman dan kondusif.
Kuasa hukum keluarga Minggu Sumarsono S.H. juga tegas menyatakan harapannya agar sengketa ini dapat segera terselesaikan secara baik, " Saya berpesan semoga para pihak dalam permasalahan ini, dapat melaksanakan proses Restoratif Justice yang sedang berjalan di Kapolda Kepri, agar saling menyadari secara de facto maupun de yure " Pungkasnya.
Hasil Ivestigasi KABARMASA.COM Melalui sambungan telepon WhatsApp, mengkonfirmasi Boni Ginting yang menyatakan diri sedang berada diluar Batam," Saya sudah tau, bukti foto dan video sudah ada sama saya bang. ungkapnya
Boni Ginting menyampaikan, Apa legal status kantor hukum dari Lawyer Minggu Sumarsono S.H atas surat pemberitahuan pengosongan bangunan rumah kost tersebut ? Lalu, apa dasar tindakan penggembokan air & listrik ? Jangan salah paham, itu milik negara lho bang.
Nah, sekarang abang sudah mengetahui, Ini tentang persoalan hutang-piutang kok, bukan berarti dapat bersikap semaunya. " Jelas Boni Ginting melalui sambungan WhatsApp.
Lanjut menanggapi peristiwa di lokasi rumah kost, tanggapan Boni atas kejadian pagi menjelang siang hari ini Minggu 27/11/2022 " Bagaimana bisa membawa 28 orang ke lokasi, dimana hal ini telah dilakukan oleh mereka sebanyak 4 kali dengan membawa massa, dan jika alasan pengacara adalah supaya menjaga jangan sampai ada pelanggaran hukum, bagi saya adalah salah karena mereka membawa massa telah 4 kali dan kita menyambut dengan baik walaupin anak kost diintimidasi, persoalannya sangat jelas, paling tidak sudah ada kekutan hukum yang jelas dan ingkra sesuai keputusan pengadilan
Harus dibuktikan dengan ditandatangani nya peralihan hak, ataupun ppjb di notaris, ataupun putusan pengadilan, dan hari ini bisa dilihat semua orang serta penegak hukum, yang mereka lakukan dan penggembokan dan pemutusan PLN dan ATB yg sangat jelas adalah aset negara, ini sangat mengusik rasa keadilan kita untuk penegakkan hukum.
Selanjutnya bagi saya adalah selesaikan semua syarat-syarat yang ada seperti peralihan hak, ppjb, pengembalian bukti terhutang dan dokumem serta SP3 terhadap pelaporan karena jika itu sudah terlaksana, saya tidak masalah memberikan aset tersebut dan yang Terpenting jangan korbankan atau intimidasi pihak ketiga yaitu anak kost yang tidak mengerti persoalan
Saran pengeboran box serta pengembokan dan pemutusan PLN dan ATB kita akan buat laporan pengaduan tersendiri untuk hal tersebut. " Ungkap Boni sekaligus konfirmasi atas persoalan yang sedang dalam tahap proses penyelesaian. (ZS)
Menegangkan! Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Bundaran HI
Ir Haji Joko Widodo Ungkap Capres 2024 , Pilih Pemimpin yang Memikirkan Rakyat: “Rambutnya Berwarna Putih “
KABARMASA.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat hadir di acara silaturahmi relawan Jokowi bertajuk “Nusantara Bersatu ” di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta, Sabtu 26 November 2022.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat hadir di acara silaturahmi relawan Jokowi bertajuk Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta.
Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ciri pemimpin yang memikirkan rakyatnya. hal itu diungkapkan Jokowi saat menghadiri silaturahmi relawan Jokowi bertajuk Nusantara Bersatu , yang hadir relawan Jokowi dari berbagai kota di Indonesia sebanyak kurang lebih 150 ribu relawan Jokowi , di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta.
Awalnya, Jokowi membeberkan ciri pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Pemimpin tersebut bisa dilihat dari adanya kerutan wajah hingga rambut yang sampai memutih karena memikirkan rakyatnya.
“Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. dari penampilannya itu kelihatan. banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat.
Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada Itu,” kata Jokowi.
Di samping itu, Jokowi meminta relawan dan masyarakat untuk berhati-hati apabila sosok pemimpin lainnya berwajah bersih. Jokowi pun mengulangi pernyataannya bahwa pemimpin yang memikirkan rakyatnya berambut putih.
“Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya. Dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, ya ini mikirin rakyat ini,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi mengingatkan para relawan dan masyarakat untuk berhati-hati memilih calon presiden di Pilpres 2024. Jokowi meminta relawan untuk memilih calon pemimpin yang mengerti keinginan dan kebutuhan rakyat.
“Jangan hanya karena kepentingan sesaat, kepentingan politik, kemudian lupa menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah kita mulai”.
Makanya saya titip, hati-hati memilih pemimpin. nanti di 2024, pilih yang benar-benar mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat, kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi hingga tiga kali mengingatkan para relawan agar jangan sampai memilih pemimpin yang hanya duduk di Istana Negara.
“Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin,” tegasnya.
“Jokowi Ingatkan Relawan Hati-hati Pilih Capres di Pilpres 2024”
Di samping itu, Jokowi meminta relawan dan masyarakat untuk berhati-hati apabila sosok pemimpin lainnya berwajah bersih. Jokowi pun mengulangi pernyataannya bahwa pemimpin yang memikirkan rakyatnya berambut putih.
“Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya. dari kerutan di wajahnya. kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, ya ini mikirin rakyat”, katanya.
Jokowi mengingatkan Indonesia merupakan negara besar. Untuk itu, jangan sampai pemimpin Indonesia ke depan hanya duduk-duduk di istana.
“Carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat,” kata Jokowi.
Dengan kondisi Indonesia yang penuh keberagaman, Jokowi juga menegaskan pemimpin Indonesia harus menyadari dan menghormati keberagaman tersebut.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyinggung keberhasilan Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi global, dan juga sukses menjadi tuan rumah KTT G-20 di Bali.
“Karena itu, pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi yang sudah kita raih, ini harus kita lanjutkan. dilanjutkan sampai 2029. Setuju? Sampai 2045 dan sampai seterusnya,” tutup Ir H. Joko Widodo dalam pidatonya di silahturahmi relawan Jokowi di Gelora Bung Karno ( GBK ) Senayan Jakarta.
Silaturahmi IKKB Kepri di hadiri Gubernur Ansar Ahmad, Hotel Pasifik Kota Batam
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Ikatan Keluarga Kalimantan Barat (IKKB) telah melakukan silaturahmi Se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus mengundang Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dalam acaranya di hotel pasifik Kota Batam, Sabtu (26/11/2022)
Dalam kegitan inti hari ini adalah silaturahmi se-prov Kepri, “karena kepengurusan IKKB Kepri baru berdiri pada tahun 2022”, sebenarnya IKKB Provisi sudah lama berdiri tetapi berdiri sendiri seperti di kota batam, Tanjungping, Bintan dan Natuna
Di tahun 2022 IKKB di bentuk dengan ruang lingkup lebih besar, dari tingkatan Provinsi tertinggi membawahi kabupaten/kota itu menjadi satu kesatuan, strukturisasi secara berjenjang nah ini menjadi silaturahmi bersama-sama hingga kami dapat mengenalkan IKKB Kepri
Menurut Ketua IKKB Kota Batam, “Anggota terdaftar sekitar 17.000 di Kota Batam, di Kabupaten Natuna sekirat 7000 ”, jadi lebih besar lagi IKKB di Kepri sebesar 35.000 kepengurusan ini baru perkiraan saja
IKKB Provinsi Kepri dari 7 (tujuh) Kabupaten/kota yang sudah terbenduk ada 5 (lima), “yang belum terbentuk kabupaten lingga dan tanjungbalai karimun”, tegasnya Ketua IKKB Prov Kepri Kolonel Ifanteri Sumadi, S.Sos.,M.M.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad S.E.,M.M., menyampaikan bahwah ini adalah sebuah momem baik di mana kebersamaan warga Kalimantan Barat dalam perantauan di Prov Kepri dan keluarga IKKB ini perlu kita dukung
“Kadang mereka saling membutuhkan, saling memerlukan sehingga mereka bersatu dalam wadah wadah seperti ini, dan ini kekayaan kita bersama-sama dalam membangun Kepri”, kedepan lebih baik lagi ujar Pak Gubernur Ansar Ahmad S.E., MM
Pemerintah ini tugas sebenarnya sejauh mana mengoktimalisasi kekuatan pada masyarakat untuk ikut serta berpatisipasi membangun daerah dan itu di amanahkan dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Maka dari kita wajib memberikan dukungan untuk mereka, salah satunya dari OPD Kesbangpoll ikut serta membina, pasilitasi dan menanggani semua Organisasi Kemasyarakatan agar mereka resmi secara Hukum dan aturan di Indonesia Ini
“Semoga IKKB mampuh berkontribusi lebih besar dan lebih baik” (ZS)
Erick Thohir Akan Bangun Puskesmas Anti Gempa di Cianjur, Kelompok Milenial Nilai sebagai Langkah Solutif
DPN PERMAHI Sukses Laksanakan Pelatihan Contract Drafting Pemateri Dari Berbagai Profesional Dan Akademisi
“Kegiatan Pelatihan Contract Drafting ini tidak serta merta seperti seminar atau webinar pada umumnya, namun akan kami laksanakan sesuai dengan metode pelatihan, dengan materi-materi eksklusif yang umumnya hanya disajikan pada pelatihan spesialisasi pada lembaga sertifikasi,” ujar Saiful Salim (Ketua Umum DPN PERMAHI).
DPN PERMAHI menghadirkan para akademisi dan praktisi sebagai narasumber dengan harapan para peserta kegiatan akan mendapat wawasan baru terkait contract drafting, baik yang bersifat teori maupun praktik.
“Kemungkinan besar teman-teman yang masih berada di strata-1 fakultas hukum ataupun yang sudah menjadi sarjana hukum, belum tentu pernah mendapat materi yang kami sajikan. Karena di bangku perkuliahan, kita hanya diberi gambaran umumnya saja mengenai kontrak. Oleh sebab itu, saya harap teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini secara saksama,” sambung Saiful Salim.
Terselenggara secara daring dengan diikuti oleh lebih dari 200 peserta yang tergabung melalui Zoom Meeting, kegiatan terbagi menjadi 3 sesi.
Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Dara Shinta Camelia (Sekretaris DPC PERMAHI Bengkulu), Dr. RA Antari Innaka, S.H., M.Hum (Akademisi Hukum Kontrak UGM), memaparkan materi mengenai oemahaman dan pengertian perancangan naskah hukum/perancangan kontrak MoU (Legal Drafting); teori dan asas perjanjian, bentuk, macam, jenis, dan syarat sahnya perjanjian, akibat hukum kontrak; serta bahasa perjanjian kontrak.
Dilanjut dengan sesi kedua yang dimoderatori oleh Anggun Rotami (Anggota DPC PERMAHI Bangkabelitung), dihadirkan Harvardy M. Iqbal, S.H., M.H. (Presiden ASAHI dan Managing Partner HMM Lawfirm). Sesi kedua lebih membahas mengenai praktikan penyusunan kontrak, dengan materi teknik penyusunan perjanjian/kontrak; perancangan dan analis kontrak; serta penyusunan kontrak (contract drafting) terkait PT sebagai subyek hukum mandiri.
Dengan dimoderatori oleh Ana Aprilia Manggala (Sekretaris Biro Organisasi DPC PERMAHI DIY), sesi terakhir menghadirkan dua orang narasumber, yakni Chitto Cumbadrika, S.H., M.H., (Managing Partner RCP Law Firm) dan Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H. (Presiden Direktur Justitia Training Center dan Managing Partner ATP Lawfirm) dengan materi teknik mediasi dan negosiasi dalam membuat perjanjian, serta simulasi pelatihan penyusunan contract drafting.
Paparan narasumber disambut dengan antusias oleh para peserta pada sesi diskusi yang berlangsung dengan intens. Para peserta aktif melontarkan pertanyaan terkait topik yang diangkat.
Pada penghujung acara, para peserta diminta untuk membuat draf kontrak. Melalui kegiatan ini, DPN PERMAHI berharap para peserta dapat memahami kontrak secara komprehensif serta dapat merancang kontrak dengan baik.
Gubernur Ansar Sebut Pengaruh Besar NU Untuk Mendukung Program Pemerintah
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Nahdatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di dunia disebut Gubernur H. Ansar Ahmad memiliki pengaruh yang sangat besar untuk pembangunan di Kepulauan Riau. Kehadiran NU melalui Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Kepulauan Riau diharapkan Gubernur Ansar memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah.
Hal itu disampaikan Gubernur H. Ansar Ahmad saat menghadiri Konferensi Wilayah IV Nahdatul Ulama Kepulauan Riau di Trans Convention Center, Tanjungpinang, Sabtu (26/11/2022).
Mengusung tema "Khidmah Jam'iyyah Untuk Menegakkan Kemandirian", konferensi wilayah ini sekaligus diselenggarakan untuk menuju satu abad Nahdatul Ulama.
Gubernur Ansar menyebutkan, sebagai organisasi sosio-religius Islam maka NU bisa menjadi mitra pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di Kepulauan Riau. Tidak hanya dalam pembangunan semata, Nahdliyyin bisa berperan dalam merajut kerukunan diantara keragaman yang sudah terawat begitu baik di Kepulauan Riau.
"Cita-cita yang sudah dicanangkan bersama untuk menuju Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya sangat membutuhkan bantuan dari organisasi sebesar NU agar tujuan itu bisa dicapai," ujar Gubernur Ansar.
Dirinya melanjutkan, para Nahdliyin di Kepulauan Riau juga bisa menikmati berbagai program yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Diantaranya adalah program subsidi bunga nol persen untuk pinjaman UMKM yang bekerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah.
"Saya percaya banyak Nahdliyin di Kepri yang mempunyai UMKM, jadi bisa memanfaatkan program ini sekaligus dengan banyaknya kader NU di Kepri maka NU sangat cocok menjadi laboratorium ekonomi kerakyatan," katanya.
Sementara itu, Ketua PWNU Kepri Drs. KH. Gani Lasya mengatakan, jelang satu abad NU diharapkan menjadi kebangkitan NU yang ditandai dengan semakin efektifnya gerakan-gerakan keagamaan dan kemasyarakatan. Bisa mengambil peran-peran yang lebih signifikan, terutama dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia maupun partisipasi dan kiprah di dunia internasional.
"Merawat NU sama artinya dengan merawat NKRI, dan merawat NKRI artinya sama dengan merawat peradaban dunia," ujar KH. Gani Lasya.
Selain itu, NU mereaktualisasi nilai-nilai fundamental yang selama ini menjadi acuan normatif dari gerakan NU. Reaktualisasi ini akan diselaraskan dengan perkembangan dan tantangan yang ada saat ini. NU terus mengampanyekan upaya membangun peradaban baru yang lebih bermartabat, yaitu membangun nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai keberagaman, menghormati perbedaan, dan memperjuangkan kesetaraan. (ZS)
Jalin Kebersamaan, Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Silaturahmi Dengan Awak Media
FPM Lakukan Aksi Unras Didepan Kejati Sulsel. Terkait Dugaan Korupsi Di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Di Kab. Jeneponto
GMS Terus Mendesak DPR Untuk Segera Melakukan RDP dan Pansus Angket
Gelar aksi di lokasi proyek pengeboran PT.PHM, Kompas Anggana tuntut kejelasan ganti rugi lahan warga
Hasran, koordinator lapangan aksi menjelaskan, bahwa aksinya merupakan luapan kekecewaan warga Desa Sepatin. Karena hingga kini tuntutannya terhadap PT.PHM mengenai penyerobotan lahan yang diduga terjadi tidak kunjung menemui titik terang.
Diterangkannya bahwa, pihaknya telah berupaya melakukan kordinasi, bahkan bersurat secara langsung kepada PT.PHM. Namun persoalan ini masih belum kunjung terselesaikan hingga sekarang.
"Ini bentuk dari keresahan masyarakat, kami aksi dilapangan melalui demonstrasi. Tujuan dari aksi ini bagaimana kesejahteraan bagi masyarakat, kemudian keadilan juga bagi masyarakat bisa terpenuhi," Sebut Hasran. Jumat (25/11/2022).
Dia menambahkan, bahwa dalam aksinya ini ada tiga poin tuntutan yang mereka sampaikan. yaitu, Meminta keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, kemudian mereka meminta tim terpadu Kutai Kartanegara untuk turun ke lokasi dengan adanya dugaan penyerobotan lahan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan. Terakhir mereka meminta agar operasi PT PHM dihentikan sampai tuntutan mereka terpenuhi.
Diapun menjelaskan, bahwa selama ini upaya ganti rugi pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT.PHM sangatlah tidak rasional. Mengingat lahan milik warga ini berstatus sebagai tanah hak milik yang dapat di buktikan dengan Sertifikat tanah yang diterbitkan sejak tahun 1995. Hanya di bandrol dengan nilai ganti rugi sebesar 8.500,- rupiah per meternya.
Nilai ini kemudian di tolak oleh warga, karena di nilai terlalu kecil. Sedangkan pihak PT.PHM tetap bersikeras dengan nilai tersebut mengingat menurut PT.PHM. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai wilayah kawasan budidaya kehutanan (KBK) sejak tahun 2021.
"Samapi hari ini masih ada masyarakat yang masih bekum mendapatkan kejelasan akan permasalahan ini, dan masyarakat tentunya menolak nilai yang selama ini ditawarkan karena itu terlalu kecil," Tambahnya.
Hasran menjelaskan, bahwa setelah mereka melakukan aksi, kemudian pihak PT.PHM dan aparat keamanan menemui mereka. Pertemuan ini pun di fasilitasi oleh kepala Desa Sepatin di kantor Desa. Namun Hasran menuturkan dari pertemuan tersebut masih juga belum ditemukan titik terang dari permasalahan ini.
"Masih belum ada kejelasan, tapi segala upaya masih kami jalankan, bahkan jika masih tidak ada kejelasan kami akan melakukan aksi-aksi lanjutan sampai apa yang menjadi tuntutan kami terpenuhi," Pungkasnya.
Jurnalis-ZS
Polemik Setoran Tambang Ilegal di Kalimantan PB HMI minta Kapolri periksa Kabareskrim Polri
KABARMASA.COM - Jakarta - Publik dihebohkan dengan kabar Gedung Bareskrim Mabes Polri yang terletak di Jakarta Selatan dilaporkan telah terjadi kebakaran, Kamis malam (24/11). Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Jakarta, Jumat (25/11/2022)
Sekitar empat unit mobil kebakaran pun telah dikerahkan untuk memadamkan si jago merah tersebut.
Sebelumnya banyak pihak yang menyoroti dan mendesak Kapolri Listiyo Sigit untuk menon aktifkan jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Komisaris (Bareskrim) Jenderal Agus Andrianto yang tertimpa isu dugaan kasus suap tambang ilegal
Dugaan tersebut viral setelah video pengakuan Ismail Bolong beberapa bulan yang lalu menyetor uang senilai Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Agus Andrianto untuk bisnis tambang ilegal di wilayah Desa Santan Hulu, Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur heboh di media sosial
Menanggapi peristiwa kebakaran tersebut, Ketua PB HMI Arven Marta berharap kejadian ini tidak ada kaitannya dengan kasus yang yang menimpa Bareskrim Polri Hari ini
“PB HMI berharap kebakaran gedung bareskrim polri tidak ada kaitannya dengan isu yang menjadi sorotan publik yaitu isu Kabareskrim menerima suap tambang”, ujar Arven melalui keterangan tertulisnya
Sebelumnya ketua bidang Pertahanan dan keamanan PB HMI ini juga mengeluarkan pernyataan berharap kepada Kapolri agar kasus ini secepat mungkin diselesaikan
“jika video pengakuan tersebut benar harus ditindak tegas, begitupun juga sebaliknya, jangan sampai menjadi bola liar ditengah masyarakat,
“PB HMI akan terus mengawal kasus yang menyoroti adanya isu suap yang menimpa kabareskrim Polri tersebut, tentu PB HMI mendorong Kapolri bapak Jendral Listiyo Sigit Untuk mengusut tuntas kasus tersebut, jangan sampai institusi Polri hancur atas dugaan menutupi kasus tersebut, Tutupnya
Jurnalis-ZS
Kerja Nyata Untuk Kepri Terang Membawa Kominfo Kepri Juara II Nasional dalam Ajang AMH 2022 Kementerian Kominfo RI
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan terbaik ke-2 Nasional untuk video 'Kerja Nyata Untuk Kepri Terang' yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Marriot Hotel, Yogyakarta, Kamis (24/11).
Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan, S.Sos hadir menerima penghargaan tersebut dan dihadiri langsung oleh Menteri Kominfo RI Joni G Plate. Adapun dalam kesempatan ini Kominfo Kepri diapit oleh Juara I Kominfo DKI Jakarta dan Juara III Kominfo Jawa Barat.
Menteri Kominfo RI Joni G Plate dalam sambutannya, mengatakan bahwa informasi yang akurat merupakan kunci dalam mngatasi sebuah krisis. Dimana saat ini 46 persen masyarakat Indoneaia percaya dengan berita yang dia baca. Sedangkan tercatat sebanyak 10.961 berita hoax selama 2022 ini.
Oleh sebab itu, ijar Menteri Joni peran Govermen Publik Relatiin (GPR) dalam mnyajikan informasi yang akurat dan faktual mnjadi krusial untuk dilakukan secara kontinyu.
"Peran utama GPR adalah sebagai jembatan utama komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Maka dari otu GPR harus kuat, tahan dan canggih. Selain
sebagai jembatan komunikasi, juga sebahai penampung aspirasi publik dan membantuk image pemerintah," kata Joni.
Ditengah cepatnya laju informasi, lanjut Joni, peran Humas Pemerintah adalah bagaimana konsisten menyajikan ingormasi yang benar dan meluruskan informasi yang tersebar di masyarakat.
"Humas harus mampu mengedukasi dan mengarahkan masyarakat terhadap sumber informasi yang akurat dan kredibel. Kkebijakan dan kegiatan pemerintah agar sampai secara efektif dan efesien kepada masyarakat," ujarnya.
Dalam bertugas, humanisme seorang GPR penting untuk dikedepankan. Karena kehumasan menjadi tulang punggung pemerintah didalam setiap proses komunikasi, klarifikasi serta edukasi terkait dengan segala informasi.
"Kedepannya tanggungjawab kehumasan akan makin beragam dan tak terprediksikan. Saat ini serti desrupsi konunikasi digital, kasus covid 19 hingga konflik geo politik. Apapun harus bisa diantisipasi oleh humas," pesan Menteri Joni.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan, S.Sos berterimakasih kepada seluruh tim Kominfo Kepri, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung atas anugerah yang baru dicapai tersebut.
"Terterimakasih kepada Kementerian Kominfo RI yang telah menyelenggarakan kegiatan Anugerah Media Humas (AMH) 2022 ini. Kegiatan seperti ini jelas merupakan sebuah motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki diri dengan cara berkompetisi secara positif. Selain itu, terimakasih juga kepada seluruh tim di Dinas Kominfo Kepri, tanpa terkecuali. Dan yang terpenting terimakasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretasis Daerah atas bimbingannya,"kata Hasan singkat.(zs)
Begal Viral Ngaku-ngaku Polisi di Jaktim Ditangkap, 2 Orang Masuk DPO
Gubernur Ansar Ingin Kuota BBM Masyarakat dan Nelayan Kepri Tercukupi di Tahun 2023, sesuai Sosialisasi Peraturan BPH Migas No. 17 tahun 2019 kepada seluruh PD di Provinsi Kepri
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri Sosialisasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah (PD) untuk pembelian jenis BBM tertentu di Mega Ballroom, Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (24/11).
Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Sales Manager Pertamina Patra Niaga Kepulauan Riau Mahfud Nadyo Hantoro, dan Analis Kebijakan Energi Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Anjas Bandarso.
Tujuan dari Peraturan BPH Nomor 17 tahun 2019 sendiri tertera di dalam Pasal 2 diantaranya memberikan petunjuk teknis bagi Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu, kemudian meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah atau Pelabuhan Perikanan dalam upaya pengawasan terhadap pendistribusian Jenis BBM Tertentu.
Selain itu peraturan ini akan menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian Jenis BBM Tertentu, serts akan menjaga kuota Jenis BBM Tertentu per Kabupaten/Kota sesuai dengan besaran volume yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur.
Gubernur Ansar dalam sambutannya mengatakan kepada para PD dan BPH Migas bahwa, dalam upaya pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat maka fasilitas yang mendorong upaya tersebut harus diperhatikan secara intens.
"Kita ketahui, Kepri terdiri 96 persen lautan, sebagian besar masyarakat kita bermata pencaharian di laut sangat membutuhkan kuota BBM yang cukup. Lalu, industri perekonomian di darat juga membutuhkan BBM untuk mobilitasnya, hal ini perlu sangat kita perhatikan secara bersama-sama, tentang bagaimana pemenuhan kuota BBMnya, hingga tidak menghambat pemulihan ekonomi," ujar Gubernur Ansar.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar juga menegaskan PD yang menjadi peserta sosialisasi agar segera melakukan identifikasi kebutuhan kuota di daerahnya, dan benar-benar melakukan pendataan realisasi penggunaan BBM, serta bagaimana jalur distribusinya.
"Saya minta kepada Kepala Perangkat Daerah dan seluruh teman-teman yang hadir disini, untuk benar-benar menghitung kembali kebutuhan BBM di daerahnya, terutama kebutuhan untuk para nelayan, sehingga di tahun 2023 kuota BBM Kepri tercukupi," tegas Gubernur Ansar.
Lalu, Gubernur Ansar menambahkan, "Ke depannya, kita akan lakukan rapat bersama seluruh Bupati dan Walikota, serta kepala SKPD yang rencananya per triwulannya untuk identifikasi ini. Saya tegaskan, agar seluruh teman-teman mengawasi realisasi BBM ini untuk memastikan tepat tujuannya dan tepat kuantitasnya," tambahnya.
Menutup sambutan, Gubernur Ansar mengapresiasi seluruh peserta yang hadir dan berpesan seluruh PD agar mengidentifikasi pendistribusian BBM sampai lingkup pemerintahan terkecil agar seluruh kebutuhan masyarakat Kepri terpenuhi kuota BBMnya.
"Apresiasi yang tinggi saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Saya harap, setelah sosialisasi ini, identifikasi dan pendataan BBM dapat di lakukan hingga tingkat terkecil, perhatikan nelayan-nelayan Kepri dan UMKM yang benar-benar membutuhkan BBM," tutup Gubernur Ansar.
Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepri atau yang mewakili, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin, Kepala OPD Provinsi Kepulauan Riau, Kepala OPD kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Camat dan Lurah se-Provinsi Kepulauan Riau. (ZS)
Gubernur Sul-Sel diduga lakukan Praktek Abuse Of Power, JMHI Menyambangi Kemenag dan Istana Negara
Pelaku Penjarah Bantuan Korban Gempa di Cianjur di Tangkap
Pelantikan Penggurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana Periode 2022/2023 Dengan Nama Kabinet Era Perubahan
SYARIKAT MAHASISWA NUSANTARA MINTA KPK PANGGIL INDRA POMI, ATAS DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN WATERFRONT CITY DI KAMPAR, RIAU.
KABARMASA.COM, Jakarta - Mahasiswa yang tergabung dalam Syarikat Mahasiswa Nusantara menggelar Aksi Demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Jl. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan pada Selasa,(15/11/22).
Massa melakukan Demo lantaran adanya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Waterfront City di Kabupaten Kampar.
“Kami meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi pembangunan Waterfront City di Kampar. KPK panggil dan periksa Kadis PUPR Pekanbaru, (Indra Pomi Nasution) dan Mantan Bupati Kampar (Jefri Noer) “, kata koordinator Aksi di Jakarta,15/11/22.
Dodi Febrian, selaku Koordinator Aksi menyampaikan ada dugaan penyalah gunaan jabatan untuk mengintervensi dalam mengatur pemenangan proyek tender pembangunan Waterfront City.
“Kami menduga Indra Pomi yang pada saat itu menjabat Kadis Bina Marga dan Pengairan Kampar diduga menerima suap. Indra Pomi dan Jefri Noer diduga menerima suap dari PT. Wika pada pembangunan Waterfront City tahun 2015-2016”, kata Dodi pada Selasa,15/11/22.
Dalam keterangannya, mereka meminta KPK segera Investigasi dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan beberapa pejabat daerah.
“Kami juga minta KPK Investigasi beberapa pejabat daerah yang diduga terlibat, diduga telah merugikan Negara Rp. 50.016 Miliar”, kata Koordinator Aksi.
Seperti yang diketahui, saat ini Indra Pomi Nasution baru saja menjabat Plt. Sekda Kota Pekanbaru. Namun, Mahasiswa meminta KPK harus berani mengusut tuntas.
“KPK Panggil dan Periksa Plt. Sekda Pekanbaru (Indra Pomi) Usut tuntas”, kata Adib Alwi, Wakil Ketua Syarikat Mahasiswa Nusantara pada 22/11/22.
Dalam keterangan tertulisnya, Syarikat Mahasiswa Nusantara akan melakukan Konsolidasi dan terus melakukan Demonstrasi serta membuat laporan kepada KPK agar kasus tersebut segera diusut tuntas.
Jurnalis-ZS