Dorong Gerakan Perdamaian Erick Thohir Dipuji Kelompok Milenial
Setelah Nurdin Abdullah, kini Sekprov Sulsel akan Dilengserkan
Ariza Patria Hadiri Pelantikan Ketua Komsat IARMI dan Komandan Menwa Satuan Universitas Jayabaya
KABARMASA.COM. JAKARTA - Resimen mahasiswa adalah salah satu unsur militer yang ada di dalam kampus di tiap – tiap perguruan tinggi, yang dimana masing – masing kampus ada satuan masing – masing di setiap universitas, telah banyak pemimpin – pemimpin bangsa, professional, pengusaha yang lahir dari kader – kader terbaik menwa, di karenankan sikap disiplin yang juga memiliki keberanian yang membuat para kader – kader menwa tersebut terbentuk, dalam organisasi yang berlambangka senjata pena yang berartikan ilmu keperajuritan dan ilmu pengetahuan.
Ariza Patria Selaku Dankonas Menwa Indonesia |
Acara tersebut berlangsung pada Jumat 19 november di lobby universitas jayabaya, yang di hadiri oleh ariza patria selaku Dankonas menwa Indonesia, raden umar selaku Danmenwa jayakarta, Faisal syarief Ketua komisaria Iarmi jayabaya 2019 – 2022, Veros ketua komisariat Iarmi jayabaya 2022 - 2023, Achmad kautsar ghifari Komandan satuan universitas jayabaya periode 2022 – 2023, serta jajaran tinggi pejabat dan ikatan alumni jayabaya maupun luar jayabaya.
Para Undandangan dan Petinggi Menwa |
Dalam kegiatan tersebut para pembicara memaparkan bahawasanya
perlunya bantuan alumni dalam hal dan tujuan mengembangkan menwa ini untuk lebih
maju, dikarenakan setelah covid kemarin kaderisasi menjadi sulit dikarenakan
kuliah tidak tatap muka, dan juga alumni – alumni menwa yang menjadi patron dan
menjadi tolak ukur sebuah organisasi harus ikut andil dalam setiap kegiatan –
kegiatan organisasi menwa tersebut .
Pemaparan Kegiatan oleh dansatgas Mawardi |
Tidak lupa juga di ingatkan bahwa menwa harus bersinergi dalam hal tugas – tugas pemerintahan yaitu berkaitan dengan belanegara, berkaitan dengan kolaborasi kepada TNI dan juga POlRI, dan juga mengamalkan nilai – nilai kebangsaan dalam universitas, sesuai dengan moto nya pelopor segala bidang , menwa harus bisa mengikuti perkebangan zaman agar bisa tetap di minati oleh generasi – generasi masa sekarang, sehingga bisa menjadi kawah Chandradimuka di kemudian kelak untuk para mahasiwa, mahasiswi di kemudian kelak, dalam kehidupan setelah berkuliah.
Dalam acara tersebut berlangsung hikmat gagasan – gagasan para
alumni, yang membuat dan membangkitkan semangat untuk menwa yang lebih baik di
depan mimbar menunjukan terkait dengan menwa alumni akan tetap turut ikut
bersinergi dengan menwa aktif, acara pun ditutup dengan hiburan karoke bersama
dan juga hiburan untuk mebuat suasana melebur bersama.
Gubernur Kepri Lepas Gerak Jalan Santai Sempena Hari Guru Ke-77 di KBC Kota Batam
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad melepas peserta gerak jalan santai, sempena dengan Peringatan Hari Guru Nasional ke-77 Tahun 2022, yang dilaksanakan di Parkiran KBC Batam Centre, Kepulauan Riau - Kota Batam, Sabtu (19/11/2022).
Gerak jalan santai kali ini diikuti ribuan peserta baik guru dan pelajar SMA/SMK se-Kepri, yang pada kesempatan kali ini mengangkat tema 'Serentak Berinovasi Wujudkan Merdeka Belajar'.
Pelaksanaan jalan santai kali ini berlangsung sangat meriah. Meski hujan mengguyur pada kesempatan ini, namun acara tetap berlangsung, masyarakat tetap setia menunggu hingga selesai acara sembari berharap dapat rezeki dari taburan doorproze yang disediakan panitia.
Doorprize yang tersedia diantaranya, hadiah utama 2 unit sepeda motor, puluhan hadiah sepeda sport dan sepeda lipat, mesin cuci, kulkas hingga hadiah menarik lainnya, bahkan ada juga uang tunai yang sepontan diberikan oleh tamu undangan.
Menurut Gubernur Ansar, momentum hari guru nasional, harus menjadi semangat untuk terus meningkatan angka indek pembangunan manusia di Kepri, agar makin membaik lagi.
"Indeks pembangunan manusia di Kepri tahun 2022 ini telah mencapai 76,46 mengalami peningkatan sebesar 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 75,79," ujar Gubernur Ansar.
Masih kata Gubernur Ansar, hari guru juga harus dijadikan pemicu guna terus membangun Kepri makin maju lagi, serta bisa melahirkan generasi yang handal, unggul serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
Dihadapan ribuan guru yang hadir, Gubernur Ansar juga mengaku bersyukur, karena berkat jerih payah para guru semua, indeks pendidikan di Kepri terus bertumbuh positif dan mengalami tren peningkatan setiap tahunnya.
Dijelaskan Ansar, ada tiga komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan indeks pembangunan manusia, yang pertama indek pendidikan, indeks kesehatan dan juga kemampuan daya beli masyarakat.
"Selain indeks pembangunan manusia yang terus membaik, kita juga patut bersyukur, karena indeks kebahagiaan di Kepri juga terus mengalami peningkatan. Dimana indeks kebahagiaan di Kepri saat ini mencapai nilai 74, 78 secara nasional. Ini menjadikan tingkat kebahagiaan hidup di Kepri sangat menyenangkan," urainya.
Gubernur Ansar juga tak lupa mengucapkan apresiasi setinggi- tingginya, kepada para guru. Dimana moment jalan santai kali ini adalah bentuk apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para guru, yang akan memperingati hari jadinya setiap tanggal 25 November.
Tampak hadir juga dalam kesempatan ini Kepala Zona Bakamla Barat, Laksma TNI Hadi Pranoto, Waka 1 DPRD Kepri Riski Faisal, Asmin Patros, Pengurus PGRI Kepri Farida, Kepala BSI Tanjung Pinang, Tim Percepatan Pembangunan Syarifah Normawati dan Kepala OPD Pemprov Kepri.
Jurnalis - ZS
Koalisi Gemuru & AMPRI Mendesak Polda Sul Sel, Untuk Mengusut Tuntas Kasus Pembunuhan (Penganiayaan) Alm. Dg Nuru Di PT. Huady Nickel Alloy Indonesia
Berhasil Amankan KTT G20 di Bali, PC SEMMI KUKAR Yakin Polri kembali Mendapat Kepercayaaan Publik
Suksesnya penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia di Bali tidak bisa dilepaskan dari peran Polri yang berhasil menerapkan pengamanan secara prima selama berlangsungnya semua agenda KTT G20 Bali. Kepulauan Riau - Kota Batam, Jumat (18/11/2022)
Hal ini dipercaya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Demikian disampaikan Hasran Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Kutai Kartanegara (PC.SEMMI KUKAR).
“Keberhasilan Polri memberikan rasa aman selama Presidensi KTT G20 maupun pertemuan puncak KTT G20 baik kepada delegasi asing maupun masyarakat lokal berdampat positif berupa meningkatnya kepercayaan public terhadap Polri.” Kamis (17/11/2022).melanjutkan, persiapan pengamanan KTT G20 Bali sudah lama dipersiapkan secara matang. Hasran
Pada hari Jumat, 18 November 2022 - 00:21 WIB judul artikel : Berhasil Amankan KTT G20 di Bali, PC SEMMI KUKAR Yakin Polri kembali Mendapat Kepercayaaan Publik
Jurnalis - ZS
Satpam di Tangsel Cekik Istri usai Dimasakin Bekal, Modus karena Curiga
Frans Ketum Poros Muda Indonesia Apresiasi Pelaksanaan KTT G20 2022
Laskar Muda NKRI Gelar Aksi Ke 8 Depan Graha BNI dan KPK Usut Tuntas Dugaan Kredit Tanpa Agunan 85 Triliun di Bank BNI
KABARMASA.COM, JAKARTA - Laskar Muda NKRI Kembali malakukan aksi yang ke 7 Kali di depan Bank BNI Demi menuntaskan dugaan Kredit Sebesar 89 Triliun yang di duga tanpa memakai agunan yang di berikan ke PT Bomba Grup Rabu 16 November 2022.
Sebelum beredar info bahwa Perbankan di Indonesia sedang ramai-ramai masih memberikan pendanaan untuk industri batu bara, jumlahnya mencapai Rp89 triliun, Bahkan muncul dugaan ada pendanaan sebuah grup perusahaan batu bara PT Bomba Grup di Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI tanpa menggunakan agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman.
Jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.
"Pertama, pinjaman macet dan kemudian pengusahanya tidak berupaya melunasi utangnya. Kedua. banknya harus Bank BUMN, jika bank swasta maka bukan korupsi,"
Terkait isu uang pinjaman bank tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk operasional produksi batu bara, Laskar Muda NKRI mengatakan bahwa hal tersebut jelas dilarang untuk dipakai hal lain.
"Tidak boleh. Tapi kuncinya bisa diproses korupsi jika utang macet," lanjutnya.
Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika dalam pinjam meminjam masuk ranah perbankan dan aturan tanpa atau dengan jaminan seharusnya diatur rigid dalam aturan internal bank.
"Sehingga jawabannya ada di Bank BUMN. Jika dalam jumlah besar seharusnya ada jaminan yang memadai. Jaminan pun diikat hak tanggungan dan ada appraisal untuk menilai jaminan lebih tinggi dari utang.
Begitu juga jika terdapat potensi kredit macet, harus ada jaminan yang memadai. Karena menurutnya, sudah banyak sekali kredit macet BUMN yang dijerat korupsi.
"Unsur utamanya adalah apakah dalam pemberian kredit menyalahgunakan wewenang. Jika iya maka masuk Pasal 3 UU Korupsi," kata dia.
Kemudian menurutnya, jika peminjaman tersebut udah melawan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka bisa disebut penyalahgunaan kewenangan.
"Jika sudah melewati POJK maka ini bagian dari penyalahgunaan wewenang,".
Kordinator Aksi Afad
0812 8226 8657
Laskar Muda Nkri Gelar Aksi Bakar Ban Depan KPK Tekait Dengan Transparansi Anggaran 5,5 Triliun
KABARMASA.COM, JAKARTA -Ada
nya sebuah ke ganjilan di dalam APBD Pemkot Bekasi yang membuat, kami para
mahasiswa dan pemuda yang turun aksi terkait dengan anggara yang di duga ada
sebagian di markup, di karenakan kota bekasi harusnya memiliki fasilitas kota,
pendidikan yang baik, namun kenyataan nya boborok dari segi pembangunan dan
pendidikan, maka itu kami menggelar aksi di depan Kpk Rabu16 November 2022.
Tujuan
kami adalah pihak kpk dapat melaksanakan tugas nya dengan baik, yaitu melakukan
audit terkait dngan anggaran yang 5,5 triliun, dan juga bukti – bukti, kami
yang kami serahkan untuk menunjang, pemeriksaan tersebut, pemeriksaan dan bukti
– bukti kami sudah berikan kepada pihak kpk dengan nomor surat 2022 A-04217,
yang bertujuan untuk kpk menindak lanjuti dengan mudah terkait dengan bukti –
bukti yang kami kirimkan.
Kami
membakar api perlawan di kpk setelah berkordinansi dengan kepolisian bakar ban, untuk memberikan
tanda bahwa Negara ini tidak baik – baik saja, agar kpk dapat segera memeriksa pemerintah kota bekasi, Oleh karena itu Kami
sebagai mahasiswa harus segera mengambil peran sebagai AGENT OF CONTROL & AGENT OF CHANGE Dalam kasus
ini yaitu anggaran yang tidak masuk akal dan harus di buktikan kebenaran nya,
rakyat harus tahu terkait dengan anggaran yang ada.
Selanjutnya sudah pasti juga banyak problematika yang ada dalam
pemerintah kota Bekasi ini yang harus di usut tuntas, maka dari itu kami laskar
muda nkri tidak henti – hentinya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan
sesuai dengan yang di amanatkan di undang – undang dasar 1945.
Adapun aksi ini adalah aksi yang mengatas namakan keadilan kemurnian hati nurani dan perlunya perombakan struktural dalam pemkot bekasi tersebut, harus ada pelayanan yang transparan dalam hal tersebut, pemkot bukan lah raja yang arogan yang tidak bisa di intervensi, namun pemkot adalah pelayan bagi masyarakat.
Adapun kami membuka pengaduan Terkait Pemerintah Kota Bekasi di 0812 826 8657 (Afad)
Tuntutan
:
1.
Menuntut transparansi anggaran terkait dengan APBD 5,5 triliun yang tidak jelas
kemana demi menghindari terjadi nya korupsi
2.
Transparansi data terkait rekonstruksi jalan senilai 114,6 Miliyar
3.
Transparansi data terkait Pengendalian dan evaluasi Program pembangunan senilai
5,495 Miliyar
4.
Transparani data penyelenggaran hubungan masyarakat 7 Miliyar
5.
Transparansi data anggaran media 3 Miliyar (penyusunan bahan komunikasi)
6.
Transparansi data anggaran dana darurat dan mendesak 184 miliyar
7.
Usut tuntas dugaan gratifikasi paket proyek senilai 13% ke pemkot
8.
Menuntut KPK Periksa Plt Walikota Bekasi
Ketua Umum DPP FMMKB Muhamad Janwar mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowi dodo karena berhasil mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Dewan Pimpinan Pusat Forum Muda Milenial Kabupaten Bogor ( DPP FMMKB ) melalui ketua umum Muhamad Janwar mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowi dodo karena berhasil mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration yang dimana ini adalah deklarasi pertama.
Presiden Jokowi dodo juga dinilai membuat Negara Indonesia jadi terhormat karena dinilai berhasil menggelar KTT G20 yang menghadirkan berbagai Kepala Negara seperti Negara Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa. Kepulauan Riau - Kota Batam, (17/11/2022)
"Kami sebagai masyarakat mengucapkan Terimakasih dan apresiasi kepada Presiden Jokowi Dodo karena kami melihat pada perhelatan KTT G20 di Bali Indonesia menjadi hebat di mata dunia karena membuat tamu kepala negara nyaman dan tidak ada gangguan kemanan selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali hingga selesai"
disisi lain Ketua Umum Muhamad Janwar Juga menyebut suksesnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali
tidak lepas dari pihak kepolisan dalam pengamanan yang bekerja profesional dan penuh tanggung jawab demi menjaga kredibilitas bangsa di mata dunia ini bagian dari strategi Kepala Kepolisan Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga keberlangsungan KTT G20 hingga selesai.
"Dalam operasi pengaman KTT G20 Kapolri adalah salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan KTT G20 selain memastikan kemanan Kepala Negara dari luar Negeri disisi lain juga kegiatan KTT G20 juga terdapat yang berhubungan langsung dengan masyarakat akan tetapi Polri berhasil mengaplikasikan pengamanan yang humanis, ramah, dan tidak ada gangguan berjalanya KTT G20 di Bali "
Janwar yang biasa disapa sehari - hari Cawang ini pun menambahkan Strategi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Salah satunya terpantau melalui pusat komando (commad center) yang berada di Nusa Dua Bali dengan 16 fitur yang tersambung.
Mulai dari pengamanan jalur, serangan siber, pengamanan unjuk rasa dan teror hingga kontijensi bencana alam selama acara kegiatan G20 berlangsung, oleh dari itu kami menilai Strategi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat matang dan sempurna sehingga ancaman dan gangguan dapat terhindari
keberlangsungan pergelaran KTT G20 merupakan pertaruhan untuk Indonesia khususnya masyarakat Indonesia Jika semua pengamanan KTT G20 tidak berjalan baik. Maka, nama Institusi kepolisan khususnya menjadi taruhan, dengan strategi Kapolri memberi arahan kepada Jajaran perhelatan G20 berjalan lancar.
Kami sebagai elemen masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah berhasil menjaga & mengamankan KTT G20 serta mampu menjaga nama baik Negara Indonesia dalam menjamin aman dan terlaksananya G20 tanpa gangguan selama proses kegiatan KTT G20
atas dasar itulah kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karna telah berhasil menjaga dan mengamankan berjalannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali dan menghasilkan keputusan dan kesepakatan yang membuahkan hasil untuk Negara Indonesia.
Jurnalis - ZS
BEM-SI Soroti Mendesaknya RUU Daerah Kepulauan Untuk Kurangi Disparitas, Kami Desak Pemerintah Perhatikan Masyarakat Pesisir, Terkhusus Batam dan Lingga
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -Tanjungpinang - Kajian publik yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (BEM PPNS) sekaligus koordinator isu Maritim BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) Kerakyatan menyoroti sejumlah isu strategis maritim di Kepulauan Riau seperti RUU Daerah Kepulauan dan Pertahanan Natuna,.
Koodinator Daerah Kepulauan Riau BEM Seluruh Indonesia yang juga Presiden Mahasiswa BEM KM UMRAH, Alfi Riyan Syafutra, menjadi Narasumber di Kajian Publik BEM SI yang Bertema "Sengketa China di Natuna" khususnya isu maritim. Dirinya menyoroti kebijakan pemerintah yang belum mengesahkan nya RUU Daerah Kepulauan, pembangunan yang belum merata di pesisir dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap Natuna, Kepulauan Riau, yang kerap berkonflik dengan negara luar.
Padahal, lanjut dia, pemerintah harus mengesahkan RUU Daerah Kepulauan karena didalamnya terdapat kepentingan pembangunan 8 Provinsi Kepulauan dan 85 Kabupaten, hal ini tidak diperhatikan malah membuat kebijakan-kebijakan lain. Kepulauan Riau - Tanjungpinang, Rabu (16/11/2022)
"Kebijakan-kebijakan harus diambil dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai negara maritim dan poros maritim dunia. Dengan kebijakan yang berbasis maritim yang di ambil akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Maritim di pesisir Indonesia " kata Alfi
Di Kepulauan Riau sendiri, pembangunan di pesisir belum merata di berbagai Kabupaten/kota, dan terjadi ketimpangan pembangunan seperti di Kabupaten Lingga dan Kota Batam.
Hingga saat ini, Provinsi Kepulauan Riau masih banyak tertinggal dengan provinsi tetangga, pembangunan pesisir di kota Batam mengalami disparitas dan menumpuk di kotanya saja tidak berimbang ke pesisir pulau pulau, begitu juga di kabupaten Lingga dengan jumlah pulau terbanyak masih sangat minim.
Maka pemerintah pusat maupun daerah harus secepatnya menyelesaikan kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah, mendesaknya pengesahan RUU Daerah Kepulauan diprediksi akan semakin nyata dan terasa akibatnya dalam tahun-tahun mendatang.
"Perlu adanya pengesahan regulasi nasional Undang-undang Daerah Kepulauan , karena regulasi lama belum maksimal dalam mendorong kemajuan daerah yang berciri kepulauan serta peran provinsi dalam pengelolaan dan kemajuan daerah," ujar Alfi Ryan.
Pemerintah pusat perlu mengintegrasikan kebijakan ini sebagai upaya pengkoordinasiaan yang terintegrasi dalam menghadapi kejadian ancaman yang paling mengemuka dari kondisi kepulauan di pesisir. Karena itu sangat diperlukan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan dalam level nasional yang secara optimal dapat mendorong pengembangan kawasan di pesisir.
Terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan, pemecahan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hal tersebut tidak bisa semata-mata hanya menggunakan perspektif geografis (batas-batas yang kasat mata) dan perspektif politis (kedaulatan negara), namun juga harus menggunakan perspektif sosial karena sedikit banyak akan berbicara mengenai masyarakat yang menghuni dan melintasi perbatasan.
Ditambah dengan adanya perspektif geografis politis yang formal melihat perbatasan sebagai garis-garis imajiner dalam peta sebagai bagian dari wilayah negara yang ajek, statis dan sakral.
Jurnalis - ZS
Gubernur Ansar Pimpin Rakor Bidang Kepariwisataan guna Upaya Optimalkan Jumlah Yacht yang 'Parkir' di Kepri
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengatakan usaha percepatan recovery ekonomi terus dilakukan oleh Pemprov Kepri, salah satunya melalui sektor pariwisata yaitu dengan terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Bea dan Cukai agar secara bertahap pembebasan Visa on Arrival (VoA) ke Kepri untuk diberlakukan kembali sehingga meningkatkan minat wisatawan berkunjung.
"Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kita terus berkoordinasi dengan lintas Kementerian. Melalui Kemenko Perekonomian juga terus kita berkomunikasi, dan dalam waktu dekat mereka akan rapat koordinasi terkait VOA ini," jelas Gubernur Ansar saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau di Marina Room, Nongsa Point Marina Batam, Rabu (16/11/2022)
Dunia pariwisata Kepri, ungkap Gubernur Ansar hancur lebur setelah datang badai pandemi covid-19 pada pertengahan 2019. Padahal pada tahun sebelumnya Pariwisata Kepri menempati urutan ke-2 kunjungan wisman tertinggi se-Indonesia setelah Bali dan mengalahkan Provinsi DKI yang berada di urutan ketiga.
"Wisatawan kita paling banyak selain dari Singapura dan Malaysia juga berasal dari India serta China. Namun ketika pendemi hilang semua kunjungan tersebut. Alhamdulillah laporan terakhir kunjungan wisman mulai ada peningkatan, dari periode Januari hingga September 2022 sudah ada 359.510 wisman yang masuk atau ada peningkatan sebesar 16,89 persen dari periode bulan yang sama pada tahun 2021 yang lalu," jelasnya.
Menjelang akhir tahun ini, lanjut Gubernur Ansar potensi pariwisata sebagai penambah pendapatan negara masih bisa dioptimalkan dari sektor pariwisata lainnya yaitu menarik wisatawan yang memiliki yacht untuk bersedia memarkirkan kapal layarnya di entri-entri point yang ada di perairan Kepri diantaranya di Nongsa Point Marina, Lagoi, dan Kepulauan Anambas.
"Informasi dari Pak Dirut NPM Joko Pramono bahwa saat ini terparkir 6.000 yatch di Marina yang ada di Singapura. Dengan wilayah laut kita yang lebih indah tentunya kita bisa menarik mereka untuk masuk ke Kepri. 20 sampai 30 persen merupakan angka yang masuk akal. Jika mereka masuk, dan spending money disini tentunya akan menggerakan perekonomian wilayah kita," ucapnya.
Namun diakui Gubernur Ansar, permit masuk untuk kapal yacht ke wilayah perairan Indonesia saat ini masih membutuhkan berbagai dokumen yang harus dilengkapi oleh pemilik kapal yang izinnya lintas instansi dan Kementerian, yang diharapkan kedepannya bisa dipermudah namun tetap memperhatikan kedaulatan maritim.
"Persoalan regulasi teknis akan coba kita sederhanakan. Kalau menyangkut peraturan di daerah bisa kita kaji dan lakukan inovasi. Namun jika terkait pusat bisa kita fasilitasi agar diberikan kemudahan namun tetap tidak melanggengkan dan wisatawan tetap berwisata dengan aman," jelasnya.
Kepada Pengelola NPM, yang memiliki salah satu marina bertaraf Internasional yang berada di Batam, Gubernur Ansar menyarankan untuk membuat daftar hambatan apa saja yang ditemukan di lapangan terkait keluar masuknya Yacht di Wilayah Kepulauan Riau dengan menyurati instansi terkait dan selanjutnya akan dilakukan rapat Pembahasan berikutnya.
"Surati dulu instansi terkait baik Bea Cukai, Bakamla atau Pemko Batam atau instansi terkait mengenai hambatan perizinan keluar masuk yacht. Tembuskan ke Gubernur biar bisa dipelajari dan dari kami melalui dinas Pariwisata akan membuat tim kecil. Harapan sektor pariwisata cepat pulih sehingga ekonomi bisa bangkit, " tutupnya.
Sementara itu Direktur Utama PT. Nongsa Terminal Bay Djoko Pramono minat wisatawan mancanegara yang ingin masuk ke perairan Indonesia sangat tinggi namun terkadang penetapan peraturan masuk secara resmi cukup sulit dan memakan waktu cukup lama.
"Oleh karena itu, kita rapat kali ini, berusaha mencari solusi terbaik agar wisatawan ini bisa masuk dengan mudah bersama Yatchnya namun tetap dalam koridor taat aturan hukum dan peraturan di Indonesia," harapnya.
Apalagi setelah pandemi ini, minat wisatawan untuk masuk ke Batam terus meningkat ditandai juga dengan semakin banyaknya yatch yang parkir di Nongsa Point Marina dari Januari hingga September 2022 sudah mencapai 300 kapal.
"Sebelum pandemi tahun 2018 ada 1.196 kapal Yatch yang sandar disini. Harapannya ditahun mendatang akan semakin banyak kapal yang parkir disini, karena pada 2023 ada 13 agenda boating event yang akan kami selenggarakan. Semoga ini semua dipermudah sehingga recovery pariwisata bisa segera bangkit," ucapnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut Kapolda Kepri Aris Budiman, Plt. Kadis Pariwisata Luki Zaiman Prawira, Kadis Kelautan dan Perikanan Arif Fadillah, Kadis Perhubungan Junaidi, Kadispotmar Lantamal IV Letkol Bambang Sulistiono, Kabid Inhuker zona Kamla Wilayah Barat Kolonel Budi Elyas serta perwakilan Management Nongsa Point Marina.
Jurnalis - ZS
Dari Ketua MPR RI, Dadali, sampai Boomerang, Hadir di Pelantikan IMI Kepri
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Agenda Pelantikan Pengda IMI Provinsi Kepri akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PP Ikatan Motor Indonesia yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) H Bambang Soesatyo.
Ketua Panitia Penyelenggara Pelantikan Pengda IMI kepri, B Ali Priyambodo, S.Ip mengatakan, selain pelantikan pengurus IMI Provinsi dan Kabupaten/kota, didalam acara tersebut juga akan dilakukan launching Gaspol region Sumatera. Kepulauan Riau - Kota Batam, Rabu (16/11/2022)
Gubernur kepri, H Ansar Ahmad juga sudah dikonfirmasi akan Hadir di acara dan semoga jajaran FORKOMINDA kepri juga tidak berhalangan hadir di acara ini.
“Gaspol! adalah aplikasi otomotif dan media komunikasi yang menyediakan layanan dan kemudahan untuk setiap anggota dapat mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pendaftaran KTA, TKT, KIS, TAA, serta Mobilitas, nanti Pak Bamsoet langsung yang akan melaunching, usai Bang Rizki Faisal dan pengurus Kepri dilantik” ujar Edo, sapaan akrab ketua panitia B Ali Priyambodo.
Sesuai arahan Ketua IMI Kepri terpilih, Bang Rizki Faisal, pihak panitia juga mengundang band rock legendaris sebagai hiburan penutup.
Terkait itu pihak panitia telah memastikan band Boomerang, reload, Dirga Dadali dan Windy Saraswati vokalis Geger band, yang akan menjadi pengisi acara puncak.
“Kami berharap acara ini bisa menjadi ajang edukasi bagi pecinta otomotif di kepri, sekaligus bisa menjadi hiburan bagi, masyarakat, karena selain musik ada display otomotif di halaman parkir, ada sosialisasi Gaspol, dan sudah lama juga tidak lihat langsung performanya Jhon Paul Ivan gitaris Boomerang kan,” papar Edo.
Acara yang akan digelar pada hari minggu 20 November pukul 10 Pagi di Ball Room Kings Way Sidney Hotel, Batam Center, Batam, selain mengundang komunitas dan club otomotif di kepri juga mengundang tokoh-tokoh pemuda serta organisasi kemasyarakatan.
Jurnalis - ZS
IPM Kepri 2022 Terus Meningkat, Gubernur Ansar Ingin Kepri Dapat Predikat "Sangat Tinggi"
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kepri tahun 2022 mencapai 76,46, meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,79.
Kepala BPS Kepri, Darwis Sitorus dalam Ringkasan Eksekutif Berita Resmi Statistik BPS Kepri, Selasa (15/11) merilis, peningkatan IPM Kepri tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Kepulauan Riau - Tanjungpinang, Rabu (16/11/2022)
"Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan" ungkap Darwis.
Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, BPS Kepri mencatat UHH saat Lahir di Provinsi Kepri sebesar 70,50, artinya bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,50 tahun.
"Ini lebih lama 0,38 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2021" tulis Darwis Sitorus
Sementara itu dari sisi dimensi pengetahuan, HLS di Provinsi Kepri sebesar 12,99, artinya penduduk berusia 7 tahun pada tahun 2022 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,99 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I.
"Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021. Selain itu, RLS di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,37, artinya rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas pada tahun 2022 meningkat 0,19 tahun dibandingkan tahun 2021" jelasnya
Terakhir, dari sisi dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan di Provinsi Kepri sebesar Rp14.469.000, meningkat Rp 347 ribu dibandingkan tahun 2021.
Tren perkembangan IKM Kepri selama 12 tahun terakhir, atau dari tahun 2010 hingga 2022, sejalan dengan perkembangan IKM nasional, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2010 itu pula IPM Kepri berstatus "Tinggi'.
Secara nasional, peningkatan IPM 2022 terjadi di seluruh provinsi. Kepri mempertahankan posisinya di urutan keempat terbaik nasional setelah DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan Timur, serta menempati posisi pertama Provinsi dengan IKM tertinggi se-Sumatera.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam Konferensi Pers Rilis BPS, Jakarta, Selasa (15/11) menyampaikan, pada 2022, status pembangunan manusia di Lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing 70,45; 70,28; dan 70,22.
Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) menjadi sebanyak 24, dengan status “sedang” (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 8, dan tidak ada provinsi dengan status “rendah” (IPM < 60).
Setianto mengungkapkan, sejak 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia “rendah” setelah status pembangunan manusia di Papua meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”.
“Sementara itu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80),” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad mengatakan, peningkatan IPM tahun 2022 ini menunjukkan Kepri walau terdampak luar biasa akibat pandemi covid-19, namun tidak goyah dalam hal pembangunan manusianya.
"Ini hasil kerja nyata semua pihak yang ikut berkontribusi melawan pandemi. Pemulihan ekonomi kita juga memainkan peranan penting dalam mewujudkan hal ini" ungkap Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar pun optimis ke depan, Kepri dapat mencapai nilai IPM diatas 80 dengan predikat "Sangat Tinggi" seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta saat ini.
"Jika semua usaha promosi kesehatan, pemerataan pendidikan, dan pemulihan ekonomi terus kita gesa dan dilakukan sama-sama, bukan tak mungkin kita masuk jajaran Provinsi dengan IPM Sangat Tinggi di Indonesia, mari sama-sama kita usahakan dan wujudkan itu" pesan Gubernur Ansar
Jurnalis : ZS
LASKAR MUDA NKRI TUNTUT APBD PEMERINTAH KOTA BEKASI 5,5 TRILIUN TRANSPARAN
Terkait Pengangguran di Batam, BP Batam Tak Perlu Berkelit
"Seharusnya seorang wakil rakyat menawarkan dan mencari solusi untuk kepentingan masyarakat, bukan create pernyataan kontroversi di media, " ucap Ariastuty.
Membuat aktivis gerakan sosial Politik dan ekonomi Batam Geram, menurutnya Sebaiknya BP Batam intropeksi diri bukan mencari pembenaran dan alasan, seolah-olah untuk menutupi kebobrokannya dengan pencitraan.
"Terbukti tingginya pengangguran di Kota Batam, akibat banyaknya perusahaan yang hengkang keluar Batam, " Tandas...
Kenapa Kepala BP Batam dijadikan sorotan, karena dalam hal ini Kepala BP Batam merupakan Walikota Batam, artinya persoalan di Kota Batam menjadi tanggung jawab beliau. Tidak mungkin Nelayan Pesisir yang disalahkan. Jadi jika ada komentar terkait kinerja buruk BP Batam maka jangan Baper, harusnya introspeksi, atau kalau tidak siap dengan kritikan rakyat ya mundur, bukan berdalih ini dan itu, jika komentar dan sikap Wakil Rakyat saja disayangkan apalagi komentar Rakyat yang di wakili.
Persoalan pengangguran bisa dilihat dari Banyaknya ditemui di sejumlah Kawasan Industri di Batam, hampir setiap hari para pancari kerja (Pencaker) berbondong-bondong antri membawa lamaran kerja tapi tetap saja nihil. Ada ketidakseimbangan antara perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga tidak tertampung bekerja di perusahaan. Alasan yang terus diungkapkan BP Batam selalu saja cari investor cari investor, nanti ketika investor datang tanah sudah habis dibagi-bagikan kesana-sini ga jelas " tegasnya....
Sebelumnya Wakil Ketua I DPRD Kepri Rizki Faisal menilai BP Batam yang selama ini merilis angka-angka investasi yang masuk ke Batam namun hal tersebut tidak berdampak langsung ke masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan fakta yang ada di lapangan masih terdapat ribuan masyarakat yang masih mencari pekerjaan.
Pria yang biasa di sapa RF ini juga mempertanyakan langkah-langkah BP Batam dalam mengendalikan dan mengurangi tingginya angka pengangguran tersebut. Dilansir dari data BPS pada Agustus 2021, Batam merupakan Kota dengan angka pengangguran tinggi di Kepri mencapai 11,64 persen.
“Bagi saya apa yang dilakukan Rudi sebagai Ketua BP Batam itu gagal. Karena selama ini BP Batam hanya terus mengejar infrastruktur dan tidak ada dampak pada perekonomian masyarakat,” sebut Rizki Faisal. Dia juga berharap BP Batam tidak hanya fokus pada infrastruktur dan retorika semata.
Seperti diketahui job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam pada Senin (07/11) lalu berujung ricuh. Para petugas keamanan dan panitia tampak tidak bisa mengendalikan massa yang semakin banyak hadir di lokasi Job Fair yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut. Panitia akhirnya menghentikan pembukaan bursa kerja pada hari pertama tersebut.
Banyak dari para pencaker yang kecewa dengan kejadian tersebut. “Harusnya panitia lebih siap dan bisa memperkirakan kalau ini akan membludak. Kalau panitia tak siap, ya, jadinya kayak gini,” kata salah seorang pencaker.
Jurnalis - ZS
Warga Sei Nayon Meminta Hak Mereka sesuai dengan Keadilan Hukum Indonesia
Warga sei Nayon percayakan kuasa Hukum kepada Pak Kornel, beliau mengusai hukum terkait lahan dan meminta kesiapan pengacara untuk membela warga sesuai dokumen-dokumen dari warga. Kepulauan Riau, Kota Batam, Selasa (15/11/2022)
Hasil rapat pada tahun 2017 di kantor Dirpam BP Batam, sesuai dengan surat berita acara di tahun 2015 dan surat pernyataan di tahun 2016, disambung degan hasil rapat dari muspika, Poltabes, Danramil, Polsek, Lurah, RT, RW, Otorita, “Dir Lahan memutuskan bahwa Warga tidak dilarang untuk membangun tetapi perusahan dilarang memagar atau aktifitas apapun sebelum selesai pembayaran kepada hak-hak masyarakat”. Ungkap Bapak Tira Siahaan
PT Harmoni mempunyai lahan sesuai patokan dari depan ruko ke roll jalan di tahun 2015 0.8 Hektar, dan dari tengah sampai ke belakang 1.2 Hektar milik Otorita Batam atau pemerintahan kota batam.
Kami masyarakat di hadapi pihak oknum LSM atau Ormas Laskar Merah Putih |
Makanya kami hering ke dewan semalam objek yang sama, apa mungkin bisa dua kali di lapor?
“Di jaman Bapak Ilham sebagai Kasat Intel Polresta Barelang, saya sudah terlapor di minta keterangan dengan data-data dan keterangan ditanya kronologisnya sesuai dengan surat-surat dari harmoni saya jelaskan”, akhirnya saya suruh pulang, Ujar bapak Tira Siahaan.
Bersama masyarakat dapat melakukan penyelesaian dengan catatan bahwa kegiatan-kegiatan pemagaran ini tidak dilakukan dulu oleh pihak perusahaan namun fakta yang terjadi bapak ibu mengalami sendiri sudah hampir 2 (dua) minggu belakangan ini terjadi seperti kejar-kejaran ke kita.
“Kami pun warga mampu untuk membayar UWTO apabila pihak pemerintah memintanya”.
Kita perjuangkan hak-hak kita dengan Hukum, PT Kami mencoba negosiasi ke kuasa Hukum warga Sei Nayon bahwa mereka mau ganti rugi 7 (tujuh) rumah di bagian belakang menurut mereka, sementara untuk Ruko, Tanah dan Kandang Ayam lainnya tidak akan di ganti rugi sama sekali.
“PT Kami mengaku ada kerjasama degan PT Harmoni Mas untuk mengelola lahan 2 (dua) Hektar ini”, Pungkas Kuasa Hukum Bapak Kornel.
Kami Kuasa Hukum Warga Sei Nayon meminta Aparat Kepolisian Polda Kepri untuk menghentikan aktifitas dari perusahaan atau PT Kami, agar kami dapat bernegosiasi untuk menemukan titik terang terkait alokasi lahan kami.
Jurnalis - ZS