Dorong Gerakan Perdamaian Erick Thohir Dipuji Kelompok Milenial

KABARMASA.COM, JAKARTA- Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pemerintah mendorong _people to people movement_ atau sebuah gerakan perdamaian dan gerakan hijau dalam acara KTT G20.

Menanggapi hal itu, Koordinator Bidang Hal Antar Lembaga, Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Taufik menilai bahwa apa yang dilakukan Erick sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

“Gerakan perdamaian dan gerakan hijau Pak Erick tidak lain adalah mengikuti perintah Presiden, yaitu dalam KTT G20 harus ada gerakan di mana para tamu dunia bisa mengambil nilai dari sebuah pertemuan internasional,” papar Taufik saat memberikan keterangan pada Jumat (18/11/2022).

Lebih lanjut, Taufik turut mencatat bahwa dalam rangkaian KTT G20 di Bali itu, Erick turut menjamu para tamu dunia dengan Music Twenty (M20) yang memberikan pesan persatuan, perdamaian, juga Indonesia hijau.
“Salah satu rangkaian KTT G20 ada Religion Twenty (R20) yang dihadiri para tokoh agama dunia. Mereka berkumpul bersama dan melihat Indonesia kiblatnya kerukunan dalam perbedaan. Pak Erick banyak berkontribusi untuk menyukseskan pelaksanaan R20,” jelasnya.

Bagi Taufik, apa yang dilakukan oleh Erick terkait _people to people movement_ tidak hanya diperuntukkan bagi para tamu dari pelbagai negara, melainkan juga memberikan _full impact_ untuk Indonesia.

"Tujuan pertama dari gerakan Pak Erick ialah memberikan dampak langsung bagi bangsa dan negara. Jadi tidak hanya bagi para tamu," tambahnya.

Taufik juga berpesan agar apa yang telah dilakukan oleh Erick tidak berhenti sampai titik ini, melainkan dilanjutkan pada progres dan kemajuan yang lebih besar.

“Kami dari PMI akan terus mengawal dan mendukung apa yang digagas oleh Pak Erick. Semoga apa yang ia lakukan ini bukanlah yang terakhir,” pungkasnya.
Share:

Setelah Nurdin Abdullah, kini Sekprov Sulsel akan Dilengserkan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA -BerdasarkanSurat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800/0019/BKPSDMD Tgl 12 September 2022 perihal permohonan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi madya sekda provinsi yang ditujukan kepada bapak presiden untuk mengusulkan pemberhentian saudara Dr. Abdul Hayat. M.Si dari jabatan sekretaris daerah provinsi Sulawesi Selatan. 

Hal itu pun mendapatkan tanggapan serius oleh Aktivis Pergerakan bernama Bung Anto dari Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia. Dirinya menilai bahwa kini Sudirman Sulaiman, bak menjadi SUPERMAN semenjak jatuhnya Gubernur Nurdin Abdullah. lalu diangkatlah Sudirman Sulaiman menajdi gubernur definitif. Namun kini disaat menjelang akhir tahun 2022. Sudirman kembali membuat gebrakan yang semakin membuktikan bahwa dirinya "SUPERMAN” yaitu dengan mengusulkan pemberhentian sekda provinsi ke presiden RI. 

Tentunya jadi tanda tanya besar bagi publik, ada apa dan mengapa sehingga Sudirman Sulaiman bersikeras ingin memberhentikan Abd. Hayat Gani. Padahal kita ketahui bersama, jika selama ini peran sekda provinsi begitu vital di pemerintahan. 
Terlebih lagi dengan tidak adanya wakil gubernur, tentunya tugas-tugas gubernur banyak dibantu oleh sekda provinsi. Ada apa dan mengapa? Apakah karena ada titipan dan bisikan dari orang yang istimewa atau uang besar?sebagaimana titipan untuk menjatuhkan Nurdin Abdullah. 

Jika Abd. Hayat Gani benar - benar di lengserkan maka hal itu dapat membuktikan bahwa sulawesi selatan di bawah kepemimpinan Sudirman Sulaiman mengalami Depresi. Ungkapnya.
Share:

Ariza Patria Hadiri Pelantikan Ketua Komsat IARMI dan Komandan Menwa Satuan Universitas Jayabaya

KABARMASA.COM. JAKARTA - Resimen mahasiswa adalah salah satu unsur militer yang ada di dalam kampus di tiap – tiap perguruan tinggi, yang dimana masing – masing kampus ada satuan masing – masing di setiap universitas, telah banyak pemimpin – pemimpin bangsa, professional, pengusaha yang lahir dari kader – kader terbaik menwa, di karenankan sikap disiplin yang juga memiliki keberanian yang membuat para kader – kader menwa tersebut terbentuk, dalam organisasi yang berlambangka senjata pena yang berartikan ilmu keperajuritan dan ilmu pengetahuan.

Ariza Patria Selaku Dankonas Menwa Indonesia

Acara tersebut berlangsung pada Jumat 19 november di lobby universitas jayabaya, yang di hadiri oleh ariza patria selaku Dankonas menwa Indonesia, raden umar selaku Danmenwa jayakarta, Faisal syarief Ketua komisaria Iarmi jayabaya 2019 – 2022, Veros ketua komisariat Iarmi jayabaya 2022 - 2023, Achmad kautsar ghifari Komandan satuan universitas jayabaya periode 2022 – 2023, serta jajaran tinggi pejabat dan ikatan alumni jayabaya maupun luar jayabaya.

Para Undandangan dan Petinggi Menwa

Dalam kegiatan tersebut para pembicara memaparkan bahawasanya perlunya bantuan alumni dalam hal dan tujuan mengembangkan menwa ini untuk lebih maju, dikarenakan setelah covid kemarin kaderisasi menjadi sulit dikarenakan kuliah tidak tatap muka, dan juga alumni – alumni menwa yang menjadi patron dan menjadi tolak ukur sebuah organisasi harus ikut andil dalam setiap kegiatan – kegiatan organisasi menwa tersebut .

 

Pemaparan Kegiatan oleh dansatgas Mawardi

Tidak lupa juga di ingatkan bahwa menwa harus bersinergi dalam hal tugas – tugas pemerintahan yaitu berkaitan dengan belanegara, berkaitan dengan kolaborasi kepada TNI dan juga POlRI, dan juga mengamalkan nilai – nilai kebangsaan dalam universitas, sesuai dengan moto nya pelopor segala bidang , menwa harus bisa mengikuti perkebangan zaman agar bisa tetap di minati oleh generasi – generasi masa sekarang, sehingga bisa menjadi kawah Chandradimuka di kemudian kelak untuk para mahasiwa, mahasiswi di kemudian kelak, dalam kehidupan setelah berkuliah.

Dalam acara tersebut berlangsung hikmat gagasan – gagasan para alumni, yang membuat dan membangkitkan semangat untuk menwa yang lebih baik di depan mimbar menunjukan terkait dengan menwa alumni akan tetap turut ikut bersinergi dengan menwa aktif, acara pun ditutup dengan hiburan karoke bersama dan juga hiburan untuk mebuat suasana melebur bersama.

Share:

Gubernur Kepri Lepas Gerak Jalan Santai Sempena Hari Guru Ke-77 di KBC Kota Batam


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad melepas peserta gerak jalan santai, sempena dengan Peringatan Hari Guru Nasional ke-77 Tahun 2022, yang dilaksanakan di Parkiran KBC Batam Centre, Kepulauan Riau - Kota Batam, Sabtu (19/11/2022). 


Gerak jalan santai kali ini diikuti ribuan peserta baik guru dan pelajar  SMA/SMK  se-Kepri,  yang pada kesempatan kali ini mengangkat tema 'Serentak Berinovasi Wujudkan Merdeka Belajar'. 


Pelaksanaan jalan santai kali ini berlangsung sangat meriah. Meski hujan mengguyur pada kesempatan ini, namun acara tetap berlangsung, masyarakat tetap setia menunggu hingga selesai acara sembari berharap dapat rezeki dari taburan doorproze yang disediakan panitia. 


Doorprize yang tersedia diantaranya, hadiah utama 2 unit sepeda motor, puluhan hadiah sepeda sport dan sepeda lipat, mesin cuci, kulkas hingga hadiah menarik lainnya, bahkan ada juga uang tunai yang sepontan diberikan oleh tamu undangan. 

Menurut Gubernur Ansar,  momentum hari guru nasional, harus menjadi semangat untuk terus meningkatan angka indek pembangunan manusia di Kepri, agar makin membaik lagi. 


"Indeks pembangunan manusia di Kepri tahun 2022 ini telah mencapai 76,46 mengalami peningkatan sebesar 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen,  dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya  sebesar 75,79," ujar Gubernur Ansar. 


Masih kata Gubernur Ansar, hari guru juga harus dijadikan  pemicu guna terus membangun Kepri makin maju lagi, serta bisa melahirkan generasi yang handal, unggul serta  memiliki keimanan dan ketaqwaan  kepada Allah SWT. 


Dihadapan ribuan guru yang hadir, Gubernur Ansar juga mengaku bersyukur,  karena berkat jerih payah para guru semua, indeks pendidikan di Kepri terus bertumbuh positif dan  mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. 


Dijelaskan Ansar, ada tiga komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan indeks pembangunan manusia, yang pertama  indek pendidikan,  indeks  kesehatan dan juga kemampuan daya beli masyarakat. 


"Selain indeks pembangunan manusia yang terus membaik, kita juga patut bersyukur, karena  indeks kebahagiaan di Kepri juga terus mengalami  peningkatan. Dimana indeks kebahagiaan di Kepri saat ini mencapai nilai 74, 78 secara nasional. Ini menjadikan tingkat kebahagiaan hidup di Kepri sangat menyenangkan," urainya. 


Gubernur Ansar juga tak lupa mengucapkan apresiasi setinggi- tingginya, kepada para guru. Dimana moment jalan santai kali ini adalah bentuk apresiasi dan penghargaan yang tinggi  kepada para guru,  yang akan memperingati hari jadinya setiap tanggal 25 November. 


Tampak hadir juga dalam kesempatan ini Kepala Zona Bakamla Barat, Laksma TNI Hadi Pranoto, Waka 1 DPRD Kepri Riski Faisal, Asmin Patros, Pengurus PGRI Kepri Farida, Kepala BSI Tanjung Pinang, Tim Percepatan Pembangunan Syarifah Normawati dan Kepala OPD Pemprov Kepri. 

Jurnalis - ZS

Share:

Koalisi Gemuru & AMPRI Mendesak Polda Sul Sel, Untuk Mengusut Tuntas Kasus Pembunuhan (Penganiayaan) Alm. Dg Nuru Di PT. Huady Nickel Alloy Indonesia

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN -Koalisi Gemuru & AMPRI Mendesak Polda Sul Sel. Untuk Mengusut Tuntas Kasus Pembunuhan (Penganiayaan) Alm. Dg Nuru Di PT. Huady Nickel Alloy Indonesia.
Puluhan Massa Aksi yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Muda Perubahan & Aliansi Mahasiswa Pemuda Prihatin Indonesia Melakukan aksi damai di depan Mapolda Sul Sel, Jum'at ( 18/11/2022).

Mahasiswa Dan Pemuda yang tergabung dalam Koalisi Gemuru & Ampri Menuntut Kapolda Sul Sel. Untuk Mengusut tuntas kasus terbunuhnya Alm. Dg Nuru Warga Papanloe Kab. Bantaeng. Karena didugan alm. Dg Nuru terbunuh (dianiaya) Oleh penjaga PT Huady Nickel Alloy Oknum Anggota Brimob.

Salah Satu Jendral lapangan, Muh. Ahlus, Mengatakan Bahwa tujuan Massa Aksi datang disini untuk meminta kapolda sul sel. Agar serius menyelidiki (mengusut tuntas) dan menyelesaikan kasus tersebut.

Sebab, Kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum Di sulawesi selatan itu masih ada, jangan sampai dengan kasus terbunuhnya alm. Dg Nuru di PT Huady Nickel Alloy yang sampai saat ini tidak menemukan titik terang atau tidak ditindak lanjuti membuat masyarakat di kab. Bantaeng pada khususnya dan sulawesi selatan pada umumnya Aparat Penegak Hukum tidak lagi dipercaya sebagai Institusi tertinggi dari penegakan hukum di negara ini, "Tegasnya Ahlus"
lanjutnya, Sehubungan dengan informasi yang telah kami terima dan hasil investigasi organisasi terkait dengan Kasus Pembunuhan ( penganiayaan ) Seorang Kakek ( Dg.Nuru ) yang terjadi di Kab. Bantaeng tepatnya PT. Huady Nickel Alloy Indonesia yang sampai saat ini kami nilai dibungkam. Mengapa demikian karena kami menduga kuat bahwa ada permainan atau kongkalikong yang terjadi baik dari pihak Pimpinan PT. Huady Nickel Alloy Indonesia & Oknum Kasat Polres Bantaeng, dan sebagaimana info yang kami dapat dari masyarakat bahwa Pelaku pembunuhan ( penganiayaan ) terhadap almarhum Kakek ( Dg.Nuru ) Salah satu Oknum Anggota Brimob dan sampai saat ini kami melihat tidak ada tindak lanjut atau tegas yang dilakukan Pihak APH, begitupun terkait pembungkaman kasus pembunuhan ( Penganiayaan ) ini kami nilai dan duga kuat bahwa pihak pimpinan ( Ibu lili ) PT. Huady Nickel Membayar Keluarga Korban dan Oknum Kasat dipolres bantaeng dengan jumlah Ratusan Juta Rupiah sehingga kasus pembunuhan almarhum kakek ( Dg.Nuru ) itu redup ( dibungkam ). Dengan demikian, selain telah melabrak regulasi perundangan undangan yang berlaku, jelas hal tersbut juga akan berdampak pada masyarakat dan menilai bahwa APH tidak becus dalam menjalankan fungsi & tugasnya.
Kami mempertanyakan mengapa seorang anggota Brimob bisa berada di area pabrik tersebut.

Yang pertama kenapa ada Brimob jaga pabrik di sana? Apakah itu resmi? Kalau resmi, argumentasinya apa? Apakah itu proyek strategi? Apakah tidak? Nah itu harus dijelaskan, kenapa ada Brimob di sana.
Pertanyaan itu sangat penting untuk dijelaskan ungkapnya, mengingat tugas kepolisian seharusnya mengayomi masyarakat. Kan disebut polisi lalu lintas tempatnya di jalan raya, kalau Brimob pasti di kesatuannya. Kenapa kok ada menjaga ini (pabrik)? Seandainya kalau kita andaikan menjaga di sana, pasti tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Brimob sampai almarhum dg. Nuru meninggal dunia yang mengalami luka disekujur tubuhnya.

Kepada Kapolda Sulawesi Selatan, Kami dari KOALISI GERAKAN MUDA PERUBAHAN & ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA PRIHATIN INDONESIA meminta agar dikirimkan Propam ke lokasi untuk menyelidiki kasus tersebut. Saya kira ini harus menjadi perhatian Pak Kapolda, minimal Kapolda harus mengirim Propam untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Selain soal korbannya, juga soal keberadaan Brimob nya di sana. Kenapa ada brimob ada di pabrik itu?
Grand issue : “Usut tuntas kasus pembunuhan Seorang kakek Dg.Nuru Di PT.Huady Nickel Alloy"

Tuntutan : 1. Meminta Kapolda SulSel segera usut tuntas kasus pembunuhan Almarhum Dg.Nuru di PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia karena kuat dugaan pelaku salah satu Oknum Anggota Brimob.

2. Meminta Kapolda SulSel untuk segera Menyelidiki Oknum Kasat di polres Bantaeng karena kuat dugaan ada Permainan dibalik meninggalnya Almarhum Dg.Nuru.

3. Meminta Kapolda untuk segera menutup perusahaan PT.Huadi Nickel Alloy Indonesia Karena telah menginjak injak harga diri sebagian besar masyarakat Bantaeng dengan adanya dugaan Salah Satu Oknum pimpinan di Perusahaan PT.Huadi Nickel Alloy Indonesia telah Membayar Nyawa Kakek Dg.Nuru dikeluarganya dan Oknum Kasat di polres Bantaeng, dengan uang ratusan juta sehingga Kasus Meninggalnya Dg.Nuru Bungkam.
Share:

Berhasil Amankan KTT G20 di Bali, PC SEMMI KUKAR Yakin Polri kembali Mendapat Kepercayaaan Publik


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Pengurus Cabang (PC) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kutai Kartanegara (KUKAR) Apresiasi keberhasilan Amankan KTT G20 di Bali, PC SEMMI KUKAR Yakin Polri kembali Mendapat Kepercayaaan Publik


Suksesnya penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia di Bali tidak bisa dilepaskan dari peran Polri yang berhasil menerapkan pengamanan secara prima selama berlangsungnya semua agenda KTT G20 Bali. Kepulauan Riau - Kota Batam, Jumat (18/11/2022)

Hal ini dipercaya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Demikian disampaikan Hasran Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Kutai Kartanegara (PC.SEMMI KUKAR). 

“Keberhasilan Polri memberikan rasa aman selama Presidensi KTT G20 maupun pertemuan puncak KTT G20 baik kepada delegasi asing maupun masyarakat lokal berdampat positif berupa meningkatnya kepercayaan public terhadap Polri.” Kamis (17/11/2022).melanjutkan, persiapan pengamanan KTT G20 Bali sudah lama dipersiapkan secara matang. Hasran


Pada hari Jumat, 18 November 2022 - 00:21 WIB judul artikel :  Berhasil Amankan KTT G20 di Bali, PC SEMMI KUKAR Yakin Polri kembali Mendapat Kepercayaaan Publik


Jurnalis - ZS




 

Share:

Satpam di Tangsel Cekik Istri usai Dimasakin Bekal, Modus karena Curiga


KABARMASA.COM, TANGERANG - seorang satpam di Tangerang Selatan nekat mencekik, menendang dan memukul istri siri. Aksi penganiayaan itu terjadi pada Jumat (11/11), Setelah Karyati, istri pelaku memasak makanan untuk bekal suaminya yang akan berjaga malam di kompleks perumahan tempat Tarmin, bekerja.

Dari pengakuan Tarmin, aksi penganiayaan itu dilakukan terhadap istrinya karena curiga atau cemburu terhadap Karyati.

"Suaminya curiga atau cemburu dengan istrinya berbuat aneh-aneh. Kejadiannya pada jumat 11 November Jam 18.30 WIB. Dan kami amankan pada Minggu malam pukul 23.00 WIB," kata Kanit Reskrim Polsek Cisauk AKP Margana, Rabu (16/11).

Polisi menyangkakan aksi pelaku melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sirinya. Korban dicekik hingga ditendang suaminya. Kasus ini bahkan viral di media sosial.

Polisi masih mendalami apakah pasal KDRT dapat diterapkan terhadap satpam penganiaya istri di Kampung Kademangan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan tersebut.

"Pasal 351 tentang penganiayaan. Terkait KDRT, apakah bisa dimasukan atau tidak dalam pendalaman terkait pernikahan mereka yang di luar KUA atau siri. Sementara kita terapkan pasal 351 dengan ancaman penjara 2 tahun 8 bulan," tegas Margana

Share:

Frans Ketum Poros Muda Indonesia Apresiasi Pelaksanaan KTT G20 2022

KABARMASA.COM, JAKARTA - Poros muda indonesia frans freddy mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan KTT G20 2022. Kami mengapresiasi sinergi Kepala Negara , integrasi hingga koordinasi yang sangat rapih.

“Saya mengapresiasi kerja keras seluruh pihak. kita bekerja seperti ini terus, lompatan ke Indonesia maju akan sangat mudah,” ujarnya frans

Mengapresiasi TNI, BIN dan Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil mencegah terjadinya gangguan sekecil apapun pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2024. Apalagi, ajang KTT G20 dapat menjadi sarana promosi bagi pariwisata Bali yang sedang mencoba bangkit pascapandemi Covid-19.

"Saya sangat apresiasi kerja luar biasa TNI- Polri dan jajarannya untuk melakukan pengamanan di Bali," tutur frans.
frans mengatakan, KTT G20 di Bali dihadiri oleh 17 kepala negara, termasuk Presiden AS Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Bahkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat berjalan kaki di usai pelaksanaan Gala Dinner KTT G20 di Garuda Wisnu Kencana (GWK). 

KTT G20 yang diselenggarakan setelah pandemi Covid-19 selama dua tahun sangat penting untuk meningkatkan citra baik Indonesia di mata dunia, khususnya Bali sebagai lokasi pariwisata Indonesia. "Semoga setelah KTT G20, pariwisata Indonesia, khususnya Bali, dapat kembali bangkit seperti sebelum pandemi Covid-19," kata dia.
Sebagai informasi, KTT G20 di Bali berlangsung 15 sampai 16 November 2022. Adapun para pemimpin negara yang hadir di KTT G20 antara lain, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Long, PM Belanda Mark Rutte, Presiden Rwanda Paul Kagame, Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen, Presiden European Council Charles Michael.

Kemudian, PM Inggris Rishi Sunak, PM Kanada Justin Trudeau, PM Jepang Fumio Kishida, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, PM Australia Anthony Albanese. Ada pula Sekjen PBB Antonio Guterrez, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Selanjutnya, Presiden Korea Selatan Yoon Seuk Yeol, Presiden Argentina Alberto Fernadez, Menlu Rusia Sergey Lavrov, PM India Narendra Modi, Presiden Uni Emirate Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan.Lalu, PM Italia Giorgia Meloni,

Selain itu, Menlu Brasil Carlos Alberto Franca, dan Utusan Khusus Perdana Menteri Fiji Ratu Inoke Kubuabola, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden China Xi Jinping, hingga Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Sementara itu, pemimpin lembaga internasional yang hadir yakni, Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Direktur Jenderal ILO Gilbert F. Houngbo, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, hingga Muhammad Sulaiman Al Jasser selaku Presiden Islamic Development Bank (ISBD).
Share:

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi Ke 8 Depan Graha BNI dan KPK Usut Tuntas Dugaan Kredit Tanpa Agunan 85 Triliun di Bank BNI


KABARMASA.COM, JAKARTA - Laskar Muda NKRI Kembali malakukan aksi yang ke 7 Kali di depan Bank BNI Demi menuntaskan dugaan Kredit Sebesar 89 Triliun yang di duga tanpa memakai agunan yang di berikan ke PT Bomba Grup Rabu 16 November 2022.

Sebelum beredar info bahwa Perbankan di Indonesia sedang ramai-ramai masih memberikan pendanaan untuk industri batu bara, jumlahnya mencapai Rp89 triliun, Bahkan muncul dugaan ada pendanaan sebuah grup perusahaan batu bara PT Bomba Grup di Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI tanpa menggunakan agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman.

Jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.



"Pertama, pinjaman macet dan kemudian pengusahanya tidak berupaya melunasi utangnya. Kedua. banknya harus Bank BUMN, jika bank swasta maka bukan korupsi,"

Terkait isu uang pinjaman bank tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk operasional produksi batu bara, Laskar Muda NKRI mengatakan bahwa hal tersebut jelas dilarang untuk dipakai hal lain.

"Tidak boleh. Tapi kuncinya bisa diproses korupsi jika utang macet," lanjutnya.

Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika dalam pinjam meminjam masuk ranah perbankan dan aturan tanpa atau dengan jaminan seharusnya diatur rigid dalam aturan internal bank.

"Sehingga jawabannya ada di Bank BUMN. Jika dalam jumlah besar seharusnya ada jaminan yang memadai. Jaminan pun diikat hak tanggungan dan ada appraisal untuk menilai jaminan lebih tinggi dari utang.


Begitu juga jika terdapat potensi kredit macet, harus ada jaminan yang memadai. Karena menurutnya, sudah banyak sekali kredit macet BUMN yang dijerat korupsi. 

"Unsur utamanya adalah apakah dalam pemberian kredit menyalahgunakan wewenang. Jika iya maka masuk Pasal 3 UU Korupsi," kata dia. 

Kemudian menurutnya, jika peminjaman tersebut udah melawan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka bisa disebut penyalahgunaan kewenangan.

"Jika sudah melewati POJK maka ini bagian dari penyalahgunaan wewenang,".

Kordinator Aksi Afad 

0812 8226 8657

 

 

 

 

Share:

Laskar Muda Nkri Gelar Aksi Bakar Ban Depan KPK Tekait Dengan Transparansi Anggaran 5,5 Triliun

KABARMASA.COM, JAKARTA -Ada nya sebuah ke ganjilan di dalam APBD Pemkot Bekasi yang membuat, kami para mahasiswa dan pemuda yang turun aksi terkait dengan anggara yang di duga ada sebagian di markup, di karenakan kota bekasi harusnya memiliki fasilitas kota, pendidikan yang baik, namun kenyataan nya boborok dari segi pembangunan dan pendidikan, maka itu kami menggelar aksi di depan Kpk Rabu16 November 2022.

Tujuan kami adalah pihak kpk dapat melaksanakan tugas nya dengan baik, yaitu melakukan audit terkait dngan anggaran yang 5,5 triliun, dan juga bukti – bukti, kami yang kami serahkan untuk menunjang, pemeriksaan tersebut, pemeriksaan dan bukti – bukti kami sudah berikan kepada pihak kpk dengan nomor surat 2022 A-04217, yang bertujuan untuk kpk menindak lanjuti dengan mudah terkait dengan bukti – bukti yang kami kirimkan.

Kami membakar api perlawan di kpk setelah berkordinansi dengan kepolisian bakar ban, untuk memberikan tanda bahwa Negara ini tidak baik – baik saja, agar kpk dapat segera memeriksa pemerintah  kota bekasi, Oleh karena itu Kami sebagai mahasiswa harus segera mengambil peran sebagai AGENT OF CONTROL & AGENT OF CHANGE  Dalam kasus ini yaitu anggaran yang tidak masuk akal dan harus di buktikan kebenaran nya, rakyat harus tahu terkait dengan anggaran yang ada.


Selanjutnya sudah pasti juga banyak problematika yang ada dalam pemerintah kota Bekasi ini yang harus di usut tuntas, maka dari itu kami laskar muda nkri tidak henti – hentinya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan sesuai dengan yang di amanatkan di undang – undang dasar 1945.

Adapun aksi ini adalah aksi yang mengatas namakan keadilan kemurnian hati nurani dan perlunya perombakan struktural dalam pemkot bekasi tersebut, harus ada pelayanan yang transparan dalam hal tersebut, pemkot bukan lah raja yang arogan yang tidak bisa di intervensi, namun pemkot adalah pelayan bagi masyarakat.

Adapun kami membuka pengaduan Terkait Pemerintah Kota Bekasi di 0812 826 8657 (Afad)


Tuntutan :

1. Menuntut transparansi anggaran terkait dengan APBD 5,5 triliun yang tidak jelas kemana demi menghindari terjadi nya korupsi

2. Transparansi data terkait rekonstruksi jalan senilai 114,6 Miliyar

3. Transparansi data terkait Pengendalian dan evaluasi Program pembangunan senilai 5,495 Miliyar

4. Transparani data penyelenggaran hubungan masyarakat 7 Miliyar

5. Transparansi data anggaran media 3 Miliyar (penyusunan bahan komunikasi)

6. Transparansi data anggaran dana darurat dan mendesak 184 miliyar

7. Usut tuntas dugaan gratifikasi paket proyek senilai 13% ke pemkot

8. Menuntut KPK Periksa Plt Walikota Bekasi

 

Share:

Ketua Umum DPP FMMKB Muhamad Janwar mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowi dodo karena berhasil mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Dewan Pimpinan Pusat Forum Muda Milenial Kabupaten Bogor ( DPP FMMKB ) melalui ketua umum Muhamad Janwar mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowi dodo karena berhasil mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration yang dimana ini adalah deklarasi pertama.


Presiden Jokowi dodo juga dinilai membuat Negara Indonesia jadi terhormat karena dinilai berhasil menggelar KTT G20 yang menghadirkan berbagai Kepala Negara seperti Negara Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa. Kepulauan Riau - Kota Batam, (17/11/2022)


"Kami sebagai masyarakat mengucapkan Terimakasih dan apresiasi kepada Presiden Jokowi Dodo karena kami melihat pada perhelatan KTT G20 di Bali Indonesia menjadi hebat di mata dunia karena membuat tamu kepala negara nyaman dan tidak ada gangguan kemanan selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali hingga selesai"


disisi lain Ketua Umum Muhamad Janwar Juga menyebut suksesnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali

tidak lepas dari pihak kepolisan dalam pengamanan yang bekerja profesional dan penuh tanggung jawab demi menjaga kredibilitas bangsa di mata dunia ini bagian dari strategi Kepala Kepolisan Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga keberlangsungan KTT G20 hingga selesai. 


"Dalam operasi pengaman KTT G20 Kapolri adalah salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan KTT G20 selain memastikan kemanan Kepala Negara dari luar Negeri disisi lain juga kegiatan KTT G20 juga terdapat yang berhubungan langsung dengan masyarakat akan tetapi Polri berhasil mengaplikasikan pengamanan yang humanis, ramah, dan tidak ada gangguan berjalanya KTT G20 di Bali "


Janwar yang biasa disapa sehari - hari Cawang ini pun menambahkan Strategi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Salah satunya terpantau melalui pusat komando (commad center) yang berada di Nusa Dua Bali dengan 16 fitur yang tersambung. 


Mulai dari pengamanan jalur, serangan siber, pengamanan unjuk rasa dan teror hingga kontijensi bencana alam selama acara kegiatan G20 berlangsung, oleh dari itu kami menilai Strategi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat matang dan sempurna sehingga ancaman dan gangguan dapat terhindari 


keberlangsungan pergelaran KTT G20 merupakan pertaruhan untuk Indonesia khususnya masyarakat Indonesia Jika semua pengamanan KTT G20 tidak berjalan baik. Maka, nama Institusi kepolisan khususnya menjadi taruhan, dengan strategi Kapolri memberi arahan kepada Jajaran perhelatan G20 berjalan lancar.


Kami sebagai elemen masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah berhasil menjaga & mengamankan KTT G20 serta mampu menjaga nama baik Negara Indonesia dalam menjamin aman dan terlaksananya G20 tanpa gangguan selama proses kegiatan KTT G20 


atas dasar itulah kami menyampaikan apresiasi yang tinggi  kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karna telah berhasil menjaga dan mengamankan berjalannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali dan menghasilkan keputusan dan kesepakatan yang membuahkan hasil untuk Negara Indonesia.

Jurnalis - ZS

Share:

BEM-SI Soroti Mendesaknya RUU Daerah Kepulauan Untuk Kurangi Disparitas, Kami Desak Pemerintah Perhatikan Masyarakat Pesisir, Terkhusus Batam dan Lingga

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -Tanjungpinang - Kajian publik yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (BEM PPNS) sekaligus koordinator isu Maritim BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) Kerakyatan menyoroti sejumlah isu strategis maritim di Kepulauan Riau  seperti RUU Daerah Kepulauan dan Pertahanan Natuna,. 


Koodinator Daerah Kepulauan Riau BEM Seluruh Indonesia yang juga Presiden Mahasiswa BEM KM UMRAH, Alfi Riyan Syafutra, menjadi Narasumber di Kajian Publik BEM SI yang Bertema "Sengketa China di Natuna" khususnya isu maritim. Dirinya menyoroti kebijakan pemerintah yang belum mengesahkan nya RUU Daerah Kepulauan, pembangunan yang belum merata di pesisir dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap Natuna, Kepulauan Riau, yang kerap berkonflik dengan negara luar. 


Padahal, lanjut dia, pemerintah harus mengesahkan RUU Daerah Kepulauan karena didalamnya terdapat kepentingan pembangunan 8 Provinsi Kepulauan dan 85 Kabupaten, hal ini tidak diperhatikan malah membuat kebijakan-kebijakan lain. Kepulauan Riau - Tanjungpinang, Rabu (16/11/2022)


"Kebijakan-kebijakan harus diambil dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai negara maritim dan poros maritim dunia. Dengan kebijakan yang berbasis maritim yang di ambil akan  berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Maritim di pesisir Indonesia " kata Alfi


Di Kepulauan Riau sendiri, pembangunan di pesisir belum merata di berbagai Kabupaten/kota, dan terjadi ketimpangan pembangunan seperti di Kabupaten Lingga dan Kota Batam. 


Hingga saat ini, Provinsi Kepulauan Riau masih banyak tertinggal dengan provinsi tetangga, pembangunan pesisir di kota Batam mengalami disparitas dan menumpuk di kotanya saja tidak berimbang ke pesisir pulau pulau, begitu juga di kabupaten Lingga dengan jumlah pulau terbanyak masih sangat minim. 


Maka pemerintah pusat maupun daerah harus secepatnya menyelesaikan kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah, mendesaknya pengesahan RUU Daerah Kepulauan diprediksi akan semakin nyata dan terasa akibatnya dalam tahun-tahun mendatang. 

"Perlu adanya pengesahan regulasi nasional Undang-undang Daerah Kepulauan , karena regulasi lama belum maksimal dalam mendorong kemajuan daerah yang berciri kepulauan serta peran provinsi dalam pengelolaan dan kemajuan daerah," ujar Alfi Ryan. 


Pemerintah pusat perlu mengintegrasikan kebijakan ini sebagai upaya pengkoordinasiaan yang terintegrasi dalam menghadapi kejadian ancaman yang paling mengemuka dari kondisi kepulauan di pesisir. Karena itu sangat diperlukan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan dalam level nasional yang secara optimal dapat mendorong pengembangan kawasan di pesisir. 


Terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan, pemecahan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hal tersebut tidak bisa semata-mata hanya menggunakan perspektif geografis (batas-batas yang kasat mata) dan perspektif politis (kedaulatan negara), namun juga harus menggunakan perspektif sosial karena sedikit banyak akan berbicara mengenai masyarakat yang menghuni dan melintasi perbatasan. 


Ditambah dengan adanya perspektif geografis politis yang formal melihat perbatasan sebagai garis-garis imajiner dalam peta sebagai bagian dari wilayah negara yang ajek, statis dan sakral.

Jurnalis - ZS

Share:

Gubernur Ansar Pimpin Rakor Bidang Kepariwisataan guna Upaya Optimalkan Jumlah Yacht yang 'Parkir' di Kepri


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -  Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengatakan usaha percepatan recovery ekonomi terus dilakukan oleh Pemprov Kepri, salah satunya melalui sektor pariwisata yaitu dengan terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Bea dan Cukai agar secara bertahap pembebasan Visa on Arrival (VoA) ke Kepri untuk diberlakukan kembali sehingga meningkatkan minat wisatawan berkunjung.


"Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kita terus berkoordinasi dengan lintas Kementerian. Melalui Kemenko Perekonomian juga terus kita berkomunikasi, dan dalam waktu dekat mereka akan rapat koordinasi terkait VOA ini," jelas Gubernur Ansar saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau di Marina Room, Nongsa Point Marina Batam, Rabu (16/11/2022)


Dunia pariwisata Kepri, ungkap Gubernur Ansar hancur lebur setelah datang badai pandemi covid-19 pada pertengahan 2019. Padahal pada tahun sebelumnya Pariwisata Kepri menempati urutan ke-2 kunjungan wisman tertinggi se-Indonesia setelah Bali dan mengalahkan Provinsi DKI yang berada di urutan ketiga.

"Wisatawan kita paling banyak selain dari Singapura dan Malaysia juga berasal dari India serta China. Namun ketika pendemi hilang semua kunjungan tersebut. Alhamdulillah laporan terakhir kunjungan wisman mulai ada peningkatan, dari periode Januari hingga September 2022 sudah ada 359.510 wisman yang masuk atau ada peningkatan sebesar 16,89 persen dari periode bulan yang sama pada tahun 2021 yang lalu," jelasnya. 


Menjelang akhir tahun ini, lanjut Gubernur Ansar potensi pariwisata sebagai penambah pendapatan negara masih bisa dioptimalkan dari sektor pariwisata lainnya yaitu menarik wisatawan yang memiliki yacht untuk bersedia memarkirkan kapal layarnya di entri-entri point yang ada di perairan Kepri diantaranya di Nongsa Point Marina, Lagoi, dan Kepulauan Anambas.


"Informasi dari Pak Dirut NPM Joko Pramono bahwa saat ini terparkir 6.000 yatch di Marina yang ada di Singapura. Dengan wilayah laut kita yang lebih indah tentunya kita bisa menarik mereka untuk masuk ke Kepri. 20 sampai 30 persen merupakan angka yang masuk akal. Jika mereka masuk, dan spending money disini tentunya akan menggerakan perekonomian wilayah kita," ucapnya.


Namun diakui Gubernur Ansar, permit masuk untuk kapal yacht  ke wilayah perairan Indonesia saat ini masih membutuhkan berbagai dokumen yang harus dilengkapi oleh pemilik kapal yang izinnya lintas instansi dan Kementerian, yang diharapkan  kedepannya bisa dipermudah namun tetap memperhatikan kedaulatan maritim. 


"Persoalan regulasi teknis akan coba kita sederhanakan. Kalau menyangkut peraturan di daerah bisa kita kaji dan lakukan  inovasi. Namun jika terkait pusat bisa kita fasilitasi agar diberikan kemudahan namun tetap tidak melanggengkan dan wisatawan tetap berwisata dengan aman," jelasnya.


Kepada Pengelola NPM, yang memiliki salah satu marina bertaraf Internasional yang berada di Batam, Gubernur Ansar menyarankan untuk membuat daftar hambatan apa saja yang ditemukan di lapangan terkait keluar masuknya Yacht di Wilayah Kepulauan Riau dengan menyurati instansi terkait dan selanjutnya akan dilakukan rapat Pembahasan berikutnya.


"Surati dulu instansi terkait baik Bea Cukai, Bakamla atau Pemko Batam atau instansi terkait mengenai hambatan perizinan keluar masuk yacht. Tembuskan ke Gubernur biar bisa dipelajari dan dari kami melalui dinas Pariwisata akan membuat tim kecil. Harapan sektor pariwisata cepat pulih sehingga ekonomi bisa bangkit, " tutupnya. 


Sementara itu Direktur Utama PT. Nongsa Terminal Bay Djoko Pramono minat wisatawan mancanegara yang ingin masuk ke perairan Indonesia sangat tinggi namun terkadang penetapan peraturan masuk secara resmi cukup sulit dan memakan waktu cukup lama.


"Oleh karena itu, kita rapat kali ini, berusaha mencari solusi terbaik agar wisatawan ini bisa masuk dengan mudah bersama Yatchnya namun tetap dalam koridor taat aturan hukum dan peraturan di Indonesia," harapnya. 


Apalagi setelah pandemi ini, minat wisatawan untuk masuk ke Batam terus meningkat ditandai juga dengan semakin banyaknya yatch yang parkir di Nongsa Point Marina dari Januari hingga September 2022 sudah mencapai 300 kapal.


"Sebelum pandemi tahun 2018 ada 1.196 kapal Yatch yang sandar disini. Harapannya ditahun mendatang akan semakin banyak kapal yang parkir disini, karena pada 2023 ada 13 agenda boating event yang akan kami selenggarakan. Semoga ini semua dipermudah sehingga recovery pariwisata bisa segera bangkit," ucapnya. 


Turut hadir dalam rakor tersebut Kapolda Kepri Aris Budiman,  Plt. Kadis Pariwisata Luki Zaiman Prawira, Kadis Kelautan dan Perikanan Arif Fadillah, Kadis Perhubungan Junaidi, Kadispotmar Lantamal IV Letkol Bambang Sulistiono, Kabid Inhuker zona Kamla Wilayah Barat Kolonel Budi Elyas serta perwakilan Management Nongsa Point Marina.


Jurnalis - ZS

Share:

Dari Ketua MPR RI, Dadali, sampai Boomerang, Hadir di Pelantikan IMI Kepri


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Agenda Pelantikan Pengda IMI Provinsi Kepri akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PP Ikatan Motor Indonesia yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) H Bambang Soesatyo.


Ketua Panitia Penyelenggara Pelantikan Pengda IMI kepri,  B Ali Priyambodo, S.Ip mengatakan, selain pelantikan pengurus IMI Provinsi dan Kabupaten/kota, didalam acara tersebut juga akan dilakukan launching Gaspol region Sumatera. Kepulauan Riau - Kota Batam, Rabu (16/11/2022)


Gubernur kepri, H Ansar Ahmad juga sudah dikonfirmasi akan Hadir di acara dan semoga jajaran FORKOMINDA kepri juga tidak berhalangan hadir di acara ini. 


“Gaspol! adalah aplikasi otomotif dan media komunikasi yang menyediakan layanan dan kemudahan untuk setiap anggota dapat mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pendaftaran KTA, TKT, KIS, TAA, serta Mobilitas, nanti Pak Bamsoet langsung yang akan melaunching, usai Bang Rizki Faisal dan pengurus Kepri dilantik” ujar Edo, sapaan akrab ketua panitia B Ali Priyambodo. 


Sesuai arahan Ketua IMI Kepri terpilih, Bang Rizki Faisal, pihak panitia juga mengundang band rock legendaris sebagai hiburan penutup. 


Terkait itu pihak panitia telah memastikan band Boomerang, reload, Dirga Dadali dan Windy Saraswati  vokalis Geger band, yang akan menjadi pengisi acara  puncak. 

“Kami berharap acara ini bisa menjadi ajang edukasi bagi pecinta otomotif di kepri, sekaligus bisa menjadi hiburan bagi, masyarakat, karena selain musik ada display otomotif di halaman parkir, ada sosialisasi Gaspol, dan sudah lama juga tidak lihat langsung performanya Jhon Paul Ivan gitaris Boomerang kan,” papar Edo. 


Acara yang akan digelar pada hari minggu 20 November pukul 10 Pagi di Ball Room Kings Way Sidney Hotel, Batam Center, Batam, selain mengundang komunitas dan club otomotif di kepri juga mengundang tokoh-tokoh pemuda serta organisasi kemasyarakatan.


Jurnalis - ZS

Share:

IPM Kepri 2022 Terus Meningkat, Gubernur Ansar Ingin Kepri Dapat Predikat "Sangat Tinggi"


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kepri tahun 2022 mencapai 76,46, meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,79. 


Kepala BPS Kepri, Darwis Sitorus dalam Ringkasan Eksekutif Berita Resmi Statistik BPS Kepri, Selasa (15/11) merilis, peningkatan IPM Kepri tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Kepulauan Riau - Tanjungpinang, Rabu (16/11/2022)


"Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan" ungkap Darwis. 


Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, BPS Kepri mencatat UHH saat Lahir di Provinsi Kepri sebesar 70,50, artinya bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,50 tahun. 


"Ini lebih lama 0,38 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2021" tulis Darwis Sitorus 


Sementara itu dari sisi dimensi pengetahuan, HLS di Provinsi Kepri sebesar 12,99, artinya penduduk berusia 7 tahun pada tahun 2022 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,99 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. 


"Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021. Selain itu, RLS di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,37, artinya rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas pada tahun 2022 meningkat 0,19 tahun dibandingkan tahun 2021" jelasnya 


Terakhir, dari sisi dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan di Provinsi Kepri sebesar Rp14.469.000, meningkat Rp 347 ribu dibandingkan tahun 2021. 


Tren perkembangan IKM Kepri selama 12 tahun terakhir, atau dari tahun 2010 hingga 2022, sejalan dengan perkembangan IKM nasional, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2010 itu pula IPM Kepri berstatus "Tinggi'. 


Secara nasional, peningkatan IPM 2022 terjadi di seluruh provinsi. Kepri mempertahankan posisinya di urutan keempat terbaik nasional setelah DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan Timur, serta menempati posisi pertama Provinsi dengan IKM tertinggi se-Sumatera. 


Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam Konferensi Pers Rilis BPS, Jakarta, Selasa (15/11) menyampaikan, pada 2022, status pembangunan manusia di Lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing 70,45; 70,28; dan 70,22. 


Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) menjadi sebanyak 24, dengan status “sedang” (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 8, dan tidak ada provinsi dengan status “rendah” (IPM < 60). 


Setianto mengungkapkan, sejak 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia “rendah” setelah status pembangunan manusia di Papua meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”. 


“Sementara itu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80),” katanya. 


Sementara itu, Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad mengatakan, peningkatan IPM tahun 2022 ini menunjukkan Kepri walau terdampak luar biasa akibat pandemi covid-19, namun tidak goyah dalam hal pembangunan manusianya. 


"Ini hasil kerja nyata semua pihak yang ikut berkontribusi melawan pandemi. Pemulihan ekonomi kita juga memainkan peranan penting dalam mewujudkan hal ini" ungkap Gubernur Ansar. 


Gubernur Ansar pun optimis ke depan, Kepri dapat mencapai nilai IPM diatas 80 dengan predikat "Sangat Tinggi" seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta saat ini. 


"Jika semua usaha promosi kesehatan, pemerataan pendidikan, dan pemulihan ekonomi terus kita gesa dan dilakukan sama-sama, bukan tak mungkin kita masuk jajaran Provinsi dengan IPM Sangat Tinggi di Indonesia, mari sama-sama kita usahakan dan wujudkan itu" pesan Gubernur Ansar


Jurnalis : ZS

Share:

LASKAR MUDA NKRI TUNTUT APBD PEMERINTAH KOTA BEKASI 5,5 TRILIUN TRANSPARAN

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kota Bekasi seharusnya bisa menjadi kota yang maju dalam bidang sarana dan prasarana, dengan anggaran senilai 5 triliun adalah anggaran yang cukup besar dan seharusnya bisa memberikan dampak yang sangat bersar terhadap masyarakat, mulai dari sarana dan prasarana yang harusnya Bekasi bisa menjadi kota yang lebih baik terutama di bidang bantuan penganggaran kepada masyarakat, di karenakan tidak adanya bukti anggaran – anggaran yang terulis dalam PPAS Pemkot kota bekasi 2022 yang terkesan mengada – ada, tidak ada nya bukti jelas siapa penerima anggaran tersebut, maka dari itu bobrok nya sebuah daerah yang menjadi imbas, di tambah memang sudah terbuktinya mantan walikota Bekasi yang di tanngkap kpk.




Oleh karena itu Kami sebagai mahasiswa harus segera mengambil peran sebagai AGENT OF CONTROL & AGENT OF CHANGE  Dalam kasus ini yaitu anggaran yang tidak masuk akal dan harus di buktikan kebenaran nya, rakyat harus tahu terkait dengan anggaran yang ada.
Selanjutnya sudah pasti juga banyak problematika yang ada dalam pemerintah kota Bekasi ini yang harus di usut tuntas, maka dari itu kami laskar muda nkri tidak henti – hentinya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan sesuai dengan yang di amanatkan di undang – undang dasar 1945. 

Aksi yang akan di laksanakan pada rabu 16 november 2022 di pemkot bekasi dan kpk, adapun aksi ini adalah aksi yang mengatas namakan keadilan kemurnian hati nurani dan perlunya perombakan struktural dalam pemkot bekasi tersebut, harus ada pelayanan yang transparan dalam hal tersebut, pemkot bukan lah raja yang arogan yang tidak bisa di intervensi, namun pemkot adalah pelayan bagi masyarakat.

Tuntutan :
1. Menuntut transparansi anggaran terkait dengan APBD 5,5 triliun yang tidak jelas kemana demi menghindari terjadi nya korupsi
2. Transparansi data terkait rekonstruksi jalan senilai 114,6 Miliyar
3. Transparansi data terkait Pengendalian dan evaluasi Program pembangunan senilai 5,495 Miliyar
4. Transparani data penyelenggaran hubungan masyarakat 7 Miliyar
5. Transparansi data anggaran media 3 Miliyar (penyusunan bahan komunikasi)
6. Transparansi data anggaran dana darurat dan mendesak 184 miliyar
7. Usut tuntas dugaan gratifikasi paket proyek senilai 13% ke pemkot
6. Menuntut KPK Periksa Plt Walikota Bekasi

JAKARTA 15 November 2022 
Korlap Afad Usasra 0812 8226 8657
Share:

Terkait Pengangguran di Batam, BP Batam Tak Perlu Berkelit


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, Terkait pertanyaan Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, beberapa hari lalu di media yang menyayangkan kepada oknum wakil rakyat yang menyambangi kantornya tempo hari yang dinilai kurang bijak menyikapi persoalan tenaga kerja di Batam. Kepulauan Riau - Kota Batam, Selasa (15/11/2022)


"Seharusnya seorang wakil rakyat menawarkan dan mencari solusi untuk kepentingan masyarakat, bukan create pernyataan kontroversi di media, " ucap Ariastuty.


Membuat aktivis gerakan sosial Politik dan ekonomi Batam Geram, menurutnya Sebaiknya BP Batam intropeksi diri bukan mencari pembenaran dan alasan, seolah-olah untuk menutupi kebobrokannya dengan pencitraan. 


"Terbukti tingginya pengangguran di Kota Batam, akibat banyaknya perusahaan yang hengkang keluar Batam, " Tandas...


Kenapa Kepala BP Batam dijadikan sorotan, karena dalam hal ini Kepala BP Batam merupakan Walikota Batam, artinya persoalan di Kota Batam menjadi tanggung jawab beliau. Tidak mungkin Nelayan Pesisir yang disalahkan. Jadi jika ada komentar terkait kinerja buruk BP Batam maka jangan Baper, harusnya introspeksi, atau kalau tidak siap dengan kritikan rakyat ya mundur, bukan berdalih ini dan itu, jika komentar dan sikap Wakil Rakyat saja disayangkan apalagi komentar Rakyat yang di wakili.


Persoalan pengangguran bisa dilihat dari Banyaknya ditemui di sejumlah Kawasan Industri di Batam, hampir setiap hari para pancari kerja (Pencaker) berbondong-bondong antri membawa lamaran kerja tapi tetap saja nihil. Ada ketidakseimbangan antara perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga tidak tertampung bekerja di perusahaan. Alasan yang terus diungkapkan BP Batam selalu saja cari investor cari investor, nanti ketika investor datang tanah sudah habis dibagi-bagikan kesana-sini ga jelas " tegasnya.... 


Sebelumnya Wakil Ketua I DPRD Kepri Rizki Faisal menilai BP Batam yang selama ini merilis angka-angka investasi yang masuk ke Batam namun hal tersebut tidak berdampak langsung ke masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan fakta yang ada di lapangan masih terdapat ribuan masyarakat yang masih mencari pekerjaan.


Pria yang biasa di sapa RF ini juga mempertanyakan langkah-langkah BP Batam dalam mengendalikan dan mengurangi tingginya angka pengangguran tersebut. Dilansir dari data BPS pada Agustus 2021, Batam merupakan Kota dengan angka pengangguran tinggi di Kepri mencapai 11,64 persen.


“Bagi saya apa yang dilakukan Rudi sebagai Ketua BP Batam itu gagal. Karena selama ini BP Batam hanya terus mengejar infrastruktur dan tidak ada dampak pada perekonomian masyarakat,” sebut Rizki Faisal. Dia juga berharap BP Batam tidak hanya fokus pada infrastruktur dan retorika semata.


Seperti diketahui job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam pada Senin (07/11) lalu berujung ricuh. Para petugas keamanan dan panitia tampak tidak bisa mengendalikan massa yang semakin banyak hadir di lokasi Job Fair yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut. Panitia akhirnya menghentikan pembukaan bursa kerja pada hari pertama tersebut.


Banyak dari para pencaker yang kecewa dengan kejadian tersebut. “Harusnya panitia lebih siap dan bisa memperkirakan kalau ini akan membludak. Kalau panitia tak siap, ya, jadinya kayak gini,” kata salah seorang pencaker. 


Jurnalis - ZS

Share:

Warga Sei Nayon Meminta Hak Mereka sesuai dengan Keadilan Hukum Indonesia


KABARMASA.COM, Kepulauan Riau - Kota Batam, warga sei nayon sudah melakukan Hering Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Komisi 1 (satu) selama tiga kali dan belum ada tindakan atau tidak ada kejelasan proses sampai saat ini, warga sudah melakukan upaya untuk perlindungan hukum ke instansi perwakilan rakyat di Kantor DPRD Kota Batam.


Warga sei Nayon percayakan kuasa Hukum kepada Pak Kornel, beliau mengusai hukum terkait lahan dan meminta kesiapan pengacara untuk membela warga sesuai dokumen-dokumen dari warga. Kepulauan Riau, Kota Batam, Selasa (15/11/2022)


Hasil rapat pada tahun 2017 di kantor Dirpam BP Batam, sesuai dengan surat berita acara di tahun 2015 dan surat pernyataan di tahun 2016, disambung degan hasil rapat dari muspika, Poltabes, Danramil, Polsek, Lurah, RT, RW, Otorita, “Dir Lahan memutuskan bahwa Warga tidak dilarang untuk membangun tetapi perusahan dilarang memagar atau aktifitas apapun sebelum selesai pembayaran kepada hak-hak masyarakat”. Ungkap Bapak Tira Siahaan


PT Harmoni mempunyai lahan sesuai patokan dari depan ruko ke roll jalan di tahun 2015 0.8 Hektar, dan dari tengah sampai ke belakang 1.2 Hektar milik Otorita Batam atau pemerintahan kota batam.


Kami masyarakat di hadapi pihak oknum LSM atau Ormas Laskar Merah Putih


Tetapi Kami warga di paksa dengan cara cara premanisme, tiga orang sudah terlapor sebagai penyerobot termasuk saya warga, RT dan RW sudah di panggil dua, mungkin entah saya di panggil besok atau lusa, ini yang kedua kalinya.


Makanya kami hering ke dewan semalam objek yang sama, apa mungkin bisa dua kali di lapor? 


“Di jaman Bapak Ilham sebagai Kasat Intel Polresta Barelang, saya sudah terlapor di minta keterangan dengan data-data dan keterangan ditanya kronologisnya sesuai dengan surat-surat dari harmoni saya jelaskan”, akhirnya saya suruh pulang, Ujar bapak Tira Siahaan.



Bersama masyarakat dapat melakukan penyelesaian dengan catatan bahwa kegiatan-kegiatan pemagaran ini tidak dilakukan dulu oleh pihak perusahaan namun fakta yang terjadi bapak ibu mengalami sendiri sudah hampir 2 (dua) minggu belakangan ini terjadi seperti kejar-kejaran ke kita.


“Kami pun warga mampu untuk membayar UWTO apabila pihak pemerintah memintanya”.


Kita perjuangkan hak-hak kita dengan Hukum, PT Kami mencoba negosiasi ke kuasa Hukum warga Sei Nayon bahwa mereka mau ganti rugi 7 (tujuh) rumah di bagian belakang menurut mereka, sementara untuk Ruko, Tanah dan Kandang Ayam lainnya tidak akan di ganti rugi sama sekali.


“PT Kami mengaku ada kerjasama degan PT Harmoni Mas untuk mengelola lahan 2 (dua) Hektar ini”, Pungkas Kuasa Hukum Bapak Kornel.


Kami Kuasa Hukum Warga Sei Nayon meminta Aparat Kepolisian Polda Kepri untuk menghentikan aktifitas dari perusahaan atau PT Kami, agar kami dapat bernegosiasi untuk menemukan titik terang terkait alokasi lahan kami.


Jurnalis - ZS

Share:

Duduk Perkara Ratusan Mahasiswa IPB Terjebak Pinjol Diawali Kerja Sama

KABARMASA.COM, BOGOR - Polresta Bogor menerima laporan terkait penipuan pinjaman online (pinjol) yang memakan korban ratusan mahasiswa IPB University. Polisi saat ini menerima dua laporan terkait dengan total korban 311 orang dan kerugian mencapai Rp 2,1 miliar.

"Jadi sudah bentuk laporan polisi ada dua LP. Kemudian dalam bentuk laporan pengaduan ada 29 laporan pengaduan. Total uang yang sudah mungkin--dugaan para korban yang tertipu--sebesar Rp 2,1 miliar dari 311 orang korban ini," jelas Wakapolresta Bogor AKBP Ferdy Irawan kepada wartawan di Bogor, Selasa (15/11/2022).

Fery mengatakan, dari 311 orang korban tersebut, tidak semuanya mahasiswa IPB. Ada juga dari masyarakat biasa. Terlapor dalam kasus ini berinisial SAN.

"Berdasarkan pemeriksaan dari para pelapor ataupun korban, ini jumlah korban yang sudah berhasil didata 311 orang. Tidak semuanya, sebagian besar itu berasal dari mahasiswa IPB," imbuhnya.

"Kemudian, modusnya jadi sebenarnya kenapa terkait dengan pinjol, ini sebenarnya kerja sama antara korban dengan terlapor tidak terkait dengan pinjol awalnya. Terlapor menawarkan kerja sama secara online dengan cara bagi hasil dijanjikan 10 persen," katanya.

Pelaku menjanjikan keuntungan 10 persen itu dengan syarat para korban harus mengajukan pinjaman online terlebih dulu. Saat ini sudah ada 5 aplikasi pinjol yang terdata polisi.

"Kemudian, hasil daripada pinjaman online tersebut dikirimkan atau ditransferkan kepada terlapor SAN ini. Dengan iming-iming akan dibayarkan 10 persen daripada bagi hasil keuntungan," katanya.

Faktanya, setelah para korban mengajukan pinjol dan mengirimkan dana kepada terlapor, keuntungan yang dijanjikan tidak ada. Alhasil, para mahasiswa IPB ini kini dikejar-kejar pinjol.

"Dan saat sekarang para korban ini punya kewajiban ataupun ditagih oleh aplikasi pinjaman online untuk membayarkan kewajiban mereka yang sudah diajukan beberapa saat sebelumnya. Jadi kronologisnya seperti itu," tuturnya.

Kasus ini kini tengah diselidiki Polresta Bogor. Polisi akan mempersangkakan pelaku dengan Pasal 372 dan 378 tentang Penipuan dan Penggelapan.
Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts