Laskar Muda Nkri Gelar Aksi Bakar Ban Depan KPK Tekait Dengan Transparansi Anggaran 5,5 Triliun

KABARMASA.COM, JAKARTA -Ada nya sebuah ke ganjilan di dalam APBD Pemkot Bekasi yang membuat, kami para mahasiswa dan pemuda yang turun aksi terkait dengan anggara yang di duga ada sebagian di markup, di karenakan kota bekasi harusnya memiliki fasilitas kota, pendidikan yang baik, namun kenyataan nya boborok dari segi pembangunan dan pendidikan, maka itu kami menggelar aksi di depan Kpk Rabu16 November 2022.

Tujuan kami adalah pihak kpk dapat melaksanakan tugas nya dengan baik, yaitu melakukan audit terkait dngan anggaran yang 5,5 triliun, dan juga bukti – bukti, kami yang kami serahkan untuk menunjang, pemeriksaan tersebut, pemeriksaan dan bukti – bukti kami sudah berikan kepada pihak kpk dengan nomor surat 2022 A-04217, yang bertujuan untuk kpk menindak lanjuti dengan mudah terkait dengan bukti – bukti yang kami kirimkan.

Kami membakar api perlawan di kpk setelah berkordinansi dengan kepolisian bakar ban, untuk memberikan tanda bahwa Negara ini tidak baik – baik saja, agar kpk dapat segera memeriksa pemerintah  kota bekasi, Oleh karena itu Kami sebagai mahasiswa harus segera mengambil peran sebagai AGENT OF CONTROL & AGENT OF CHANGE  Dalam kasus ini yaitu anggaran yang tidak masuk akal dan harus di buktikan kebenaran nya, rakyat harus tahu terkait dengan anggaran yang ada.

Selanjutnya sudah pasti juga banyak problematika yang ada dalam pemerintah kota Bekasi ini yang harus di usut tuntas, maka dari itu kami laskar muda nkri tidak henti – hentinya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan sesuai dengan yang di amanatkan di undang – undang dasar 1945.

Adapun aksi ini adalah aksi yang mengatas namakan keadilan kemurnian hati nurani dan perlunya perombakan struktural dalam pemkot bekasi tersebut, harus ada pelayanan yang transparan dalam hal tersebut, pemkot bukan lah raja yang arogan yang tidak bisa di intervensi, namun pemkot adalah pelayan bagi masyarakat.

Adapun kami membuka pengaduan Terkait Pemerintah Kota Bekasi di 0812 826 8657 (Afad)

Tuntutan :

1. Menuntut transparansi anggaran terkait dengan APBD 5,5 triliun yang tidak jelas kemana demi menghindari terjadi nya korupsi

2. Transparansi data terkait rekonstruksi jalan senilai 114,6 Miliyar

3. Transparansi data terkait Pengendalian dan evaluasi Program pembangunan senilai 5,495 Miliyar

4. Transparani data penyelenggaran hubungan masyarakat 7 Miliyar

5. Transparansi data anggaran media 3 Miliyar (penyusunan bahan komunikasi)

6. Transparansi data anggaran dana darurat dan mendesak 184 miliyar

7. Usut tuntas dugaan gratifikasi paket proyek senilai 13% ke pemkot

8. Menuntut KPK Periksa Plt Walikota Bekasi

 

Share:

Read More

Ketua Umum DPP FMMKB Muhamad Janwar mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowi dodo karena berhasil mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Dewan Pimpinan Pusat Forum Muda Milenial Kabupaten Bogor ( DPP FMMKB ) melalui ketua umum Muhamad Janwar mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowi dodo karena berhasil mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration yang dimana ini adalah deklarasi pertama.

Presiden Jokowi dodo juga dinilai membuat Negara Indonesia jadi terhormat karena dinilai berhasil menggelar KTT G20 yang menghadirkan berbagai Kepala Negara seperti Negara Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa. Kepulauan Riau - Kota Batam, (17/11/2022)

"Kami sebagai masyarakat mengucapkan Terimakasih dan apresiasi kepada Presiden Jokowi Dodo karena kami melihat pada perhelatan KTT G20 di Bali Indonesia menjadi hebat di mata dunia karena membuat tamu kepala negara nyaman dan tidak ada gangguan kemanan selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali hingga selesai"

disisi lain Ketua Umum Muhamad Janwar Juga menyebut suksesnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali

tidak lepas dari pihak kepolisan dalam pengamanan yang bekerja profesional dan penuh tanggung jawab demi menjaga kredibilitas bangsa di mata dunia ini bagian dari strategi Kepala Kepolisan Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga keberlangsungan KTT G20 hingga selesai. 

"Dalam operasi pengaman KTT G20 Kapolri adalah salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan KTT G20 selain memastikan kemanan Kepala Negara dari luar Negeri disisi lain juga kegiatan KTT G20 juga terdapat yang berhubungan langsung dengan masyarakat akan tetapi Polri berhasil mengaplikasikan pengamanan yang humanis, ramah, dan tidak ada gangguan berjalanya KTT G20 di Bali "

Janwar yang biasa disapa sehari - hari Cawang ini pun menambahkan Strategi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Salah satunya terpantau melalui pusat komando (commad center) yang berada di Nusa Dua Bali dengan 16 fitur yang tersambung. 

Mulai dari pengamanan jalur, serangan siber, pengamanan unjuk rasa dan teror hingga kontijensi bencana alam selama acara kegiatan G20 berlangsung, oleh dari itu kami menilai Strategi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat matang dan sempurna sehingga ancaman dan gangguan dapat terhindari 

keberlangsungan pergelaran KTT G20 merupakan pertaruhan untuk Indonesia khususnya masyarakat Indonesia Jika semua pengamanan KTT G20 tidak berjalan baik. Maka, nama Institusi kepolisan khususnya menjadi taruhan, dengan strategi Kapolri memberi arahan kepada Jajaran perhelatan G20 berjalan lancar.

Kami sebagai elemen masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah berhasil menjaga & mengamankan KTT G20 serta mampu menjaga nama baik Negara Indonesia dalam menjamin aman dan terlaksananya G20 tanpa gangguan selama proses kegiatan KTT G20 

atas dasar itulah kami menyampaikan apresiasi yang tinggi  kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karna telah berhasil menjaga dan mengamankan berjalannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali dan menghasilkan keputusan dan kesepakatan yang membuahkan hasil untuk Negara Indonesia.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

BEM-SI Soroti Mendesaknya RUU Daerah Kepulauan Untuk Kurangi Disparitas, Kami Desak Pemerintah Perhatikan Masyarakat Pesisir, Terkhusus Batam dan Lingga

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -Tanjungpinang - Kajian publik yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (BEM PPNS) sekaligus koordinator isu Maritim BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) Kerakyatan menyoroti sejumlah isu strategis maritim di Kepulauan Riau  seperti RUU Daerah Kepulauan dan Pertahanan Natuna,. 

Koodinator Daerah Kepulauan Riau BEM Seluruh Indonesia yang juga Presiden Mahasiswa BEM KM UMRAH, Alfi Riyan Syafutra, menjadi Narasumber di Kajian Publik BEM SI yang Bertema "Sengketa China di Natuna" khususnya isu maritim. Dirinya menyoroti kebijakan pemerintah yang belum mengesahkan nya RUU Daerah Kepulauan, pembangunan yang belum merata di pesisir dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap Natuna, Kepulauan Riau, yang kerap berkonflik dengan negara luar. 

Padahal, lanjut dia, pemerintah harus mengesahkan RUU Daerah Kepulauan karena didalamnya terdapat kepentingan pembangunan 8 Provinsi Kepulauan dan 85 Kabupaten, hal ini tidak diperhatikan malah membuat kebijakan-kebijakan lain. Kepulauan Riau - Tanjungpinang, Rabu (16/11/2022)

"Kebijakan-kebijakan harus diambil dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai negara maritim dan poros maritim dunia. Dengan kebijakan yang berbasis maritim yang di ambil akan  berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Maritim di pesisir Indonesia " kata Alfi

Di Kepulauan Riau sendiri, pembangunan di pesisir belum merata di berbagai Kabupaten/kota, dan terjadi ketimpangan pembangunan seperti di Kabupaten Lingga dan Kota Batam. 

Hingga saat ini, Provinsi Kepulauan Riau masih banyak tertinggal dengan provinsi tetangga, pembangunan pesisir di kota Batam mengalami disparitas dan menumpuk di kotanya saja tidak berimbang ke pesisir pulau pulau, begitu juga di kabupaten Lingga dengan jumlah pulau terbanyak masih sangat minim. 

Maka pemerintah pusat maupun daerah harus secepatnya menyelesaikan kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah, mendesaknya pengesahan RUU Daerah Kepulauan diprediksi akan semakin nyata dan terasa akibatnya dalam tahun-tahun mendatang. 

"Perlu adanya pengesahan regulasi nasional Undang-undang Daerah Kepulauan , karena regulasi lama belum maksimal dalam mendorong kemajuan daerah yang berciri kepulauan serta peran provinsi dalam pengelolaan dan kemajuan daerah," ujar Alfi Ryan. 

Pemerintah pusat perlu mengintegrasikan kebijakan ini sebagai upaya pengkoordinasiaan yang terintegrasi dalam menghadapi kejadian ancaman yang paling mengemuka dari kondisi kepulauan di pesisir. Karena itu sangat diperlukan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan dalam level nasional yang secara optimal dapat mendorong pengembangan kawasan di pesisir. 

Terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan, pemecahan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hal tersebut tidak bisa semata-mata hanya menggunakan perspektif geografis (batas-batas yang kasat mata) dan perspektif politis (kedaulatan negara), namun juga harus menggunakan perspektif sosial karena sedikit banyak akan berbicara mengenai masyarakat yang menghuni dan melintasi perbatasan. 

Ditambah dengan adanya perspektif geografis politis yang formal melihat perbatasan sebagai garis-garis imajiner dalam peta sebagai bagian dari wilayah negara yang ajek, statis dan sakral.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Gubernur Ansar Pimpin Rakor Bidang Kepariwisataan guna Upaya Optimalkan Jumlah Yacht yang 'Parkir' di Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -  Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengatakan usaha percepatan recovery ekonomi terus dilakukan oleh Pemprov Kepri, salah satunya melalui sektor pariwisata yaitu dengan terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Bea dan Cukai agar secara bertahap pembebasan Visa on Arrival (VoA) ke Kepri untuk diberlakukan kembali sehingga meningkatkan minat wisatawan berkunjung.

"Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kita terus berkoordinasi dengan lintas Kementerian. Melalui Kemenko Perekonomian juga terus kita berkomunikasi, dan dalam waktu dekat mereka akan rapat koordinasi terkait VOA ini," jelas Gubernur Ansar saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau di Marina Room, Nongsa Point Marina Batam, Rabu (16/11/2022)

Dunia pariwisata Kepri, ungkap Gubernur Ansar hancur lebur setelah datang badai pandemi covid-19 pada pertengahan 2019. Padahal pada tahun sebelumnya Pariwisata Kepri menempati urutan ke-2 kunjungan wisman tertinggi se-Indonesia setelah Bali dan mengalahkan Provinsi DKI yang berada di urutan ketiga.

"Wisatawan kita paling banyak selain dari Singapura dan Malaysia juga berasal dari India serta China. Namun ketika pendemi hilang semua kunjungan tersebut. Alhamdulillah laporan terakhir kunjungan wisman mulai ada peningkatan, dari periode Januari hingga September 2022 sudah ada 359.510 wisman yang masuk atau ada peningkatan sebesar 16,89 persen dari periode bulan yang sama pada tahun 2021 yang lalu," jelasnya. 

Menjelang akhir tahun ini, lanjut Gubernur Ansar potensi pariwisata sebagai penambah pendapatan negara masih bisa dioptimalkan dari sektor pariwisata lainnya yaitu menarik wisatawan yang memiliki yacht untuk bersedia memarkirkan kapal layarnya di entri-entri point yang ada di perairan Kepri diantaranya di Nongsa Point Marina, Lagoi, dan Kepulauan Anambas.

"Informasi dari Pak Dirut NPM Joko Pramono bahwa saat ini terparkir 6.000 yatch di Marina yang ada di Singapura. Dengan wilayah laut kita yang lebih indah tentunya kita bisa menarik mereka untuk masuk ke Kepri. 20 sampai 30 persen merupakan angka yang masuk akal. Jika mereka masuk, dan spending money disini tentunya akan menggerakan perekonomian wilayah kita," ucapnya.

Namun diakui Gubernur Ansar, permit masuk untuk kapal yacht  ke wilayah perairan Indonesia saat ini masih membutuhkan berbagai dokumen yang harus dilengkapi oleh pemilik kapal yang izinnya lintas instansi dan Kementerian, yang diharapkan  kedepannya bisa dipermudah namun tetap memperhatikan kedaulatan maritim. 

"Persoalan regulasi teknis akan coba kita sederhanakan. Kalau menyangkut peraturan di daerah bisa kita kaji dan lakukan  inovasi. Namun jika terkait pusat bisa kita fasilitasi agar diberikan kemudahan namun tetap tidak melanggengkan dan wisatawan tetap berwisata dengan aman," jelasnya.

Kepada Pengelola NPM, yang memiliki salah satu marina bertaraf Internasional yang berada di Batam, Gubernur Ansar menyarankan untuk membuat daftar hambatan apa saja yang ditemukan di lapangan terkait keluar masuknya Yacht di Wilayah Kepulauan Riau dengan menyurati instansi terkait dan selanjutnya akan dilakukan rapat Pembahasan berikutnya.

"Surati dulu instansi terkait baik Bea Cukai, Bakamla atau Pemko Batam atau instansi terkait mengenai hambatan perizinan keluar masuk yacht. Tembuskan ke Gubernur biar bisa dipelajari dan dari kami melalui dinas Pariwisata akan membuat tim kecil. Harapan sektor pariwisata cepat pulih sehingga ekonomi bisa bangkit, " tutupnya. 

Sementara itu Direktur Utama PT. Nongsa Terminal Bay Djoko Pramono minat wisatawan mancanegara yang ingin masuk ke perairan Indonesia sangat tinggi namun terkadang penetapan peraturan masuk secara resmi cukup sulit dan memakan waktu cukup lama.

"Oleh karena itu, kita rapat kali ini, berusaha mencari solusi terbaik agar wisatawan ini bisa masuk dengan mudah bersama Yatchnya namun tetap dalam koridor taat aturan hukum dan peraturan di Indonesia," harapnya. 

Apalagi setelah pandemi ini, minat wisatawan untuk masuk ke Batam terus meningkat ditandai juga dengan semakin banyaknya yatch yang parkir di Nongsa Point Marina dari Januari hingga September 2022 sudah mencapai 300 kapal.

"Sebelum pandemi tahun 2018 ada 1.196 kapal Yatch yang sandar disini. Harapannya ditahun mendatang akan semakin banyak kapal yang parkir disini, karena pada 2023 ada 13 agenda boating event yang akan kami selenggarakan. Semoga ini semua dipermudah sehingga recovery pariwisata bisa segera bangkit," ucapnya. 

Turut hadir dalam rakor tersebut Kapolda Kepri Aris Budiman,  Plt. Kadis Pariwisata Luki Zaiman Prawira, Kadis Kelautan dan Perikanan Arif Fadillah, Kadis Perhubungan Junaidi, Kadispotmar Lantamal IV Letkol Bambang Sulistiono, Kabid Inhuker zona Kamla Wilayah Barat Kolonel Budi Elyas serta perwakilan Management Nongsa Point Marina.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Dari Ketua MPR RI, Dadali, sampai Boomerang, Hadir di Pelantikan IMI Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Agenda Pelantikan Pengda IMI Provinsi Kepri akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PP Ikatan Motor Indonesia yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) H Bambang Soesatyo.

Ketua Panitia Penyelenggara Pelantikan Pengda IMI kepri,  B Ali Priyambodo, S.Ip mengatakan, selain pelantikan pengurus IMI Provinsi dan Kabupaten/kota, didalam acara tersebut juga akan dilakukan launching Gaspol region Sumatera. Kepulauan Riau - Kota Batam, Rabu (16/11/2022)

Gubernur kepri, H Ansar Ahmad juga sudah dikonfirmasi akan Hadir di acara dan semoga jajaran FORKOMINDA kepri juga tidak berhalangan hadir di acara ini. 

“Gaspol! adalah aplikasi otomotif dan media komunikasi yang menyediakan layanan dan kemudahan untuk setiap anggota dapat mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pendaftaran KTA, TKT, KIS, TAA, serta Mobilitas, nanti Pak Bamsoet langsung yang akan melaunching, usai Bang Rizki Faisal dan pengurus Kepri dilantik” ujar Edo, sapaan akrab ketua panitia B Ali Priyambodo. 

Sesuai arahan Ketua IMI Kepri terpilih, Bang Rizki Faisal, pihak panitia juga mengundang band rock legendaris sebagai hiburan penutup. 

Terkait itu pihak panitia telah memastikan band Boomerang, reload, Dirga Dadali dan Windy Saraswati  vokalis Geger band, yang akan menjadi pengisi acara  puncak. 

“Kami berharap acara ini bisa menjadi ajang edukasi bagi pecinta otomotif di kepri, sekaligus bisa menjadi hiburan bagi, masyarakat, karena selain musik ada display otomotif di halaman parkir, ada sosialisasi Gaspol, dan sudah lama juga tidak lihat langsung performanya Jhon Paul Ivan gitaris Boomerang kan,” papar Edo. 

Acara yang akan digelar pada hari minggu 20 November pukul 10 Pagi di Ball Room Kings Way Sidney Hotel, Batam Center, Batam, selain mengundang komunitas dan club otomotif di kepri juga mengundang tokoh-tokoh pemuda serta organisasi kemasyarakatan.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

IPM Kepri 2022 Terus Meningkat, Gubernur Ansar Ingin Kepri Dapat Predikat "Sangat Tinggi"

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kepri tahun 2022 mencapai 76,46, meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,79. 

Kepala BPS Kepri, Darwis Sitorus dalam Ringkasan Eksekutif Berita Resmi Statistik BPS Kepri, Selasa (15/11) merilis, peningkatan IPM Kepri tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Kepulauan Riau - Tanjungpinang, Rabu (16/11/2022)

"Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan" ungkap Darwis. 

Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, BPS Kepri mencatat UHH saat Lahir di Provinsi Kepri sebesar 70,50, artinya bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,50 tahun. 

"Ini lebih lama 0,38 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2021" tulis Darwis Sitorus 

Sementara itu dari sisi dimensi pengetahuan, HLS di Provinsi Kepri sebesar 12,99, artinya penduduk berusia 7 tahun pada tahun 2022 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,99 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. 

"Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021. Selain itu, RLS di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,37, artinya rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas pada tahun 2022 meningkat 0,19 tahun dibandingkan tahun 2021" jelasnya 

Terakhir, dari sisi dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan di Provinsi Kepri sebesar Rp14.469.000, meningkat Rp 347 ribu dibandingkan tahun 2021. 

Tren perkembangan IKM Kepri selama 12 tahun terakhir, atau dari tahun 2010 hingga 2022, sejalan dengan perkembangan IKM nasional, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2010 itu pula IPM Kepri berstatus "Tinggi'. 

Secara nasional, peningkatan IPM 2022 terjadi di seluruh provinsi. Kepri mempertahankan posisinya di urutan keempat terbaik nasional setelah DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan Timur, serta menempati posisi pertama Provinsi dengan IKM tertinggi se-Sumatera. 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam Konferensi Pers Rilis BPS, Jakarta, Selasa (15/11) menyampaikan, pada 2022, status pembangunan manusia di Lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing 70,45; 70,28; dan 70,22. 

Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) menjadi sebanyak 24, dengan status “sedang” (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 8, dan tidak ada provinsi dengan status “rendah” (IPM < 60). 

Setianto mengungkapkan, sejak 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia “rendah” setelah status pembangunan manusia di Papua meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”. 

“Sementara itu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80),” katanya. 

Sementara itu, Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad mengatakan, peningkatan IPM tahun 2022 ini menunjukkan Kepri walau terdampak luar biasa akibat pandemi covid-19, namun tidak goyah dalam hal pembangunan manusianya. 

"Ini hasil kerja nyata semua pihak yang ikut berkontribusi melawan pandemi. Pemulihan ekonomi kita juga memainkan peranan penting dalam mewujudkan hal ini" ungkap Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar pun optimis ke depan, Kepri dapat mencapai nilai IPM diatas 80 dengan predikat "Sangat Tinggi" seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta saat ini. 

"Jika semua usaha promosi kesehatan, pemerataan pendidikan, dan pemulihan ekonomi terus kita gesa dan dilakukan sama-sama, bukan tak mungkin kita masuk jajaran Provinsi dengan IPM Sangat Tinggi di Indonesia, mari sama-sama kita usahakan dan wujudkan itu" pesan Gubernur Ansar

Jurnalis : ZS

Share:

Read More

LASKAR MUDA NKRI TUNTUT APBD PEMERINTAH KOTA BEKASI 5,5 TRILIUN TRANSPARAN

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kota Bekasi seharusnya bisa menjadi kota yang maju dalam bidang sarana dan prasarana, dengan anggaran senilai 5 triliun adalah anggaran yang cukup besar dan seharusnya bisa memberikan dampak yang sangat bersar terhadap masyarakat, mulai dari sarana dan prasarana yang harusnya Bekasi bisa menjadi kota yang lebih baik terutama di bidang bantuan penganggaran kepada masyarakat, di karenakan tidak adanya bukti anggaran – anggaran yang terulis dalam PPAS Pemkot kota bekasi 2022 yang terkesan mengada – ada, tidak ada nya bukti jelas siapa penerima anggaran tersebut, maka dari itu bobrok nya sebuah daerah yang menjadi imbas, di tambah memang sudah terbuktinya mantan walikota Bekasi yang di tanngkap kpk.

Oleh karena itu Kami sebagai mahasiswa harus segera mengambil peran sebagai AGENT OF CONTROL & AGENT OF CHANGE  Dalam kasus ini yaitu anggaran yang tidak masuk akal dan harus di buktikan kebenaran nya, rakyat harus tahu terkait dengan anggaran yang ada.

Selanjutnya sudah pasti juga banyak problematika yang ada dalam pemerintah kota Bekasi ini yang harus di usut tuntas, maka dari itu kami laskar muda nkri tidak henti – hentinya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan sesuai dengan yang di amanatkan di undang – undang dasar 1945. 

Aksi yang akan di laksanakan pada rabu 16 november 2022 di pemkot bekasi dan kpk, adapun aksi ini adalah aksi yang mengatas namakan keadilan kemurnian hati nurani dan perlunya perombakan struktural dalam pemkot bekasi tersebut, harus ada pelayanan yang transparan dalam hal tersebut, pemkot bukan lah raja yang arogan yang tidak bisa di intervensi, namun pemkot adalah pelayan bagi masyarakat.

Tuntutan :

1. Menuntut transparansi anggaran terkait dengan APBD 5,5 triliun yang tidak jelas kemana demi menghindari terjadi nya korupsi

2. Transparansi data terkait rekonstruksi jalan senilai 114,6 Miliyar

3. Transparansi data terkait Pengendalian dan evaluasi Program pembangunan senilai 5,495 Miliyar

4. Transparani data penyelenggaran hubungan masyarakat 7 Miliyar

5. Transparansi data anggaran media 3 Miliyar (penyusunan bahan komunikasi)

6. Transparansi data anggaran dana darurat dan mendesak 184 miliyar

7. Usut tuntas dugaan gratifikasi paket proyek senilai 13% ke pemkot

6. Menuntut KPK Periksa Plt Walikota Bekasi

JAKARTA 15 November 2022 

Korlap Afad Usasra 0812 8226 8657

Share:

Read More

Terkait Pengangguran di Batam, BP Batam Tak Perlu Berkelit

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, Terkait pertanyaan Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, beberapa hari lalu di media yang menyayangkan kepada oknum wakil rakyat yang menyambangi kantornya tempo hari yang dinilai kurang bijak menyikapi persoalan tenaga kerja di Batam. Kepulauan Riau - Kota Batam, Selasa (15/11/2022)

"Seharusnya seorang wakil rakyat menawarkan dan mencari solusi untuk kepentingan masyarakat, bukan create pernyataan kontroversi di media, " ucap Ariastuty.

Membuat aktivis gerakan sosial Politik dan ekonomi Batam Geram, menurutnya Sebaiknya BP Batam intropeksi diri bukan mencari pembenaran dan alasan, seolah-olah untuk menutupi kebobrokannya dengan pencitraan. 

"Terbukti tingginya pengangguran di Kota Batam, akibat banyaknya perusahaan yang hengkang keluar Batam, " Tandas...

Kenapa Kepala BP Batam dijadikan sorotan, karena dalam hal ini Kepala BP Batam merupakan Walikota Batam, artinya persoalan di Kota Batam menjadi tanggung jawab beliau. Tidak mungkin Nelayan Pesisir yang disalahkan. Jadi jika ada komentar terkait kinerja buruk BP Batam maka jangan Baper, harusnya introspeksi, atau kalau tidak siap dengan kritikan rakyat ya mundur, bukan berdalih ini dan itu, jika komentar dan sikap Wakil Rakyat saja disayangkan apalagi komentar Rakyat yang di wakili.

Persoalan pengangguran bisa dilihat dari Banyaknya ditemui di sejumlah Kawasan Industri di Batam, hampir setiap hari para pancari kerja (Pencaker) berbondong-bondong antri membawa lamaran kerja tapi tetap saja nihil. Ada ketidakseimbangan antara perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga tidak tertampung bekerja di perusahaan. Alasan yang terus diungkapkan BP Batam selalu saja cari investor cari investor, nanti ketika investor datang tanah sudah habis dibagi-bagikan kesana-sini ga jelas " tegasnya.... 

Sebelumnya Wakil Ketua I DPRD Kepri Rizki Faisal menilai BP Batam yang selama ini merilis angka-angka investasi yang masuk ke Batam namun hal tersebut tidak berdampak langsung ke masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan fakta yang ada di lapangan masih terdapat ribuan masyarakat yang masih mencari pekerjaan.

Pria yang biasa di sapa RF ini juga mempertanyakan langkah-langkah BP Batam dalam mengendalikan dan mengurangi tingginya angka pengangguran tersebut. Dilansir dari data BPS pada Agustus 2021, Batam merupakan Kota dengan angka pengangguran tinggi di Kepri mencapai 11,64 persen.

“Bagi saya apa yang dilakukan Rudi sebagai Ketua BP Batam itu gagal. Karena selama ini BP Batam hanya terus mengejar infrastruktur dan tidak ada dampak pada perekonomian masyarakat,” sebut Rizki Faisal. Dia juga berharap BP Batam tidak hanya fokus pada infrastruktur dan retorika semata.

Seperti diketahui job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam pada Senin (07/11) lalu berujung ricuh. Para petugas keamanan dan panitia tampak tidak bisa mengendalikan massa yang semakin banyak hadir di lokasi Job Fair yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut. Panitia akhirnya menghentikan pembukaan bursa kerja pada hari pertama tersebut.

Banyak dari para pencaker yang kecewa dengan kejadian tersebut. “Harusnya panitia lebih siap dan bisa memperkirakan kalau ini akan membludak. Kalau panitia tak siap, ya, jadinya kayak gini,” kata salah seorang pencaker. 

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Warga Sei Nayon Meminta Hak Mereka sesuai dengan Keadilan Hukum Indonesia

KABARMASA.COM, Kepulauan Riau - Kota Batam, warga sei nayon sudah melakukan Hering Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Komisi 1 (satu) selama tiga kali dan belum ada tindakan atau tidak ada kejelasan proses sampai saat ini, warga sudah melakukan upaya untuk perlindungan hukum ke instansi perwakilan rakyat di Kantor DPRD Kota Batam.

Warga sei Nayon percayakan kuasa Hukum kepada Pak Kornel, beliau mengusai hukum terkait lahan dan meminta kesiapan pengacara untuk membela warga sesuai dokumen-dokumen dari warga. Kepulauan Riau, Kota Batam, Selasa (15/11/2022)

Hasil rapat pada tahun 2017 di kantor Dirpam BP Batam, sesuai dengan surat berita acara di tahun 2015 dan surat pernyataan di tahun 2016, disambung degan hasil rapat dari muspika, Poltabes, Danramil, Polsek, Lurah, RT, RW, Otorita, “Dir Lahan memutuskan bahwa Warga tidak dilarang untuk membangun tetapi perusahan dilarang memagar atau aktifitas apapun sebelum selesai pembayaran kepada hak-hak masyarakat”. Ungkap Bapak Tira Siahaan

PT Harmoni mempunyai lahan sesuai patokan dari depan ruko ke roll jalan di tahun 2015 0.8 Hektar, dan dari tengah sampai ke belakang 1.2 Hektar milik Otorita Batam atau pemerintahan kota batam.

Kami masyarakat di hadapi pihak oknum LSM atau Ormas Laskar Merah Putih

Tetapi Kami warga di paksa dengan cara cara premanisme, tiga orang sudah terlapor sebagai penyerobot termasuk saya warga, RT dan RW sudah di panggil dua, mungkin entah saya di panggil besok atau lusa, ini yang kedua kalinya.

Makanya kami hering ke dewan semalam objek yang sama, apa mungkin bisa dua kali di lapor? 

“Di jaman Bapak Ilham sebagai Kasat Intel Polresta Barelang, saya sudah terlapor di minta keterangan dengan data-data dan keterangan ditanya kronologisnya sesuai dengan surat-surat dari harmoni saya jelaskan”, akhirnya saya suruh pulang, Ujar bapak Tira Siahaan.

Bersama masyarakat dapat melakukan penyelesaian dengan catatan bahwa kegiatan-kegiatan pemagaran ini tidak dilakukan dulu oleh pihak perusahaan namun fakta yang terjadi bapak ibu mengalami sendiri sudah hampir 2 (dua) minggu belakangan ini terjadi seperti kejar-kejaran ke kita.

“Kami pun warga mampu untuk membayar UWTO apabila pihak pemerintah memintanya”.

Kita perjuangkan hak-hak kita dengan Hukum, PT Kami mencoba negosiasi ke kuasa Hukum warga Sei Nayon bahwa mereka mau ganti rugi 7 (tujuh) rumah di bagian belakang menurut mereka, sementara untuk Ruko, Tanah dan Kandang Ayam lainnya tidak akan di ganti rugi sama sekali.

“PT Kami mengaku ada kerjasama degan PT Harmoni Mas untuk mengelola lahan 2 (dua) Hektar ini”, Pungkas Kuasa Hukum Bapak Kornel.

Kami Kuasa Hukum Warga Sei Nayon meminta Aparat Kepolisian Polda Kepri untuk menghentikan aktifitas dari perusahaan atau PT Kami, agar kami dapat bernegosiasi untuk menemukan titik terang terkait alokasi lahan kami.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Duduk Perkara Ratusan Mahasiswa IPB Terjebak Pinjol Diawali Kerja Sama

KABARMASA.COM, BOGOR - Polresta Bogor menerima laporan terkait penipuan pinjaman online (pinjol) yang memakan korban ratusan mahasiswa IPB University. Polisi saat ini menerima dua laporan terkait dengan total korban 311 orang dan kerugian mencapai Rp 2,1 miliar.

"Jadi sudah bentuk laporan polisi ada dua LP. Kemudian dalam bentuk laporan pengaduan ada 29 laporan pengaduan. Total uang yang sudah mungkin--dugaan para korban yang tertipu--sebesar Rp 2,1 miliar dari 311 orang korban ini," jelas Wakapolresta Bogor AKBP Ferdy Irawan kepada wartawan di Bogor, Selasa (15/11/2022).

Fery mengatakan, dari 311 orang korban tersebut, tidak semuanya mahasiswa IPB. Ada juga dari masyarakat biasa. Terlapor dalam kasus ini berinisial SAN.

"Berdasarkan pemeriksaan dari para pelapor ataupun korban, ini jumlah korban yang sudah berhasil didata 311 orang. Tidak semuanya, sebagian besar itu berasal dari mahasiswa IPB," imbuhnya.

"Kemudian, modusnya jadi sebenarnya kenapa terkait dengan pinjol, ini sebenarnya kerja sama antara korban dengan terlapor tidak terkait dengan pinjol awalnya. Terlapor menawarkan kerja sama secara online dengan cara bagi hasil dijanjikan 10 persen," katanya.

Pelaku menjanjikan keuntungan 10 persen itu dengan syarat para korban harus mengajukan pinjaman online terlebih dulu. Saat ini sudah ada 5 aplikasi pinjol yang terdata polisi.

"Kemudian, hasil daripada pinjaman online tersebut dikirimkan atau ditransferkan kepada terlapor SAN ini. Dengan iming-iming akan dibayarkan 10 persen daripada bagi hasil keuntungan," katanya.

Faktanya, setelah para korban mengajukan pinjol dan mengirimkan dana kepada terlapor, keuntungan yang dijanjikan tidak ada. Alhasil, para mahasiswa IPB ini kini dikejar-kejar pinjol.

"Dan saat sekarang para korban ini punya kewajiban ataupun ditagih oleh aplikasi pinjaman online untuk membayarkan kewajiban mereka yang sudah diajukan beberapa saat sebelumnya. Jadi kronologisnya seperti itu," tuturnya.

Kasus ini kini tengah diselidiki Polresta Bogor. Polisi akan mempersangkakan pelaku dengan Pasal 372 dan 378 tentang Penipuan dan Penggelapan.

Share:

Read More

Kasus dugaan korupsi di Kab. Bone belum ada titik terang, JMHI Menyambangi KPK dan Kejagung

KABARMASAMCOM, DKI JAKARTA - Sangat banyak kasus dugaan korupsi yang sampai hari ini belum mendapatkan titik terang di kab. Bone Sulawesi-Selatan di antaranya adalah kasus program sembako yang melibatkan aparat penegak hukum, kasus dugaan korupsi dana reses 45 anggota dewan serta kasus dugaan korupsi pembangunan Islamic center Kab. Bone Sul-Sel.

Hal tersebut menjadi sorotan banyak pihak Lantaran sampai hari ini belum ada titik terang, diantaranya adalah Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI).

Puluhan Mahasiswa yg tergabung dalam

JMHI melakukan Aksi Unjuk Rasa di dua tempat yaitu Kejagung RI dan KPK RI, Mereka menilai bahwa sudah seharusnya Lembaga Penegak Hukum serius dalam menangani kasus tersebut, (14/11/22)

"Kasus dugaan korupsi tersebut sudah lama tapi sampai hari ini belum ada titik terang, Olehnya itu sudah sepantasnya Kejagung dan KPK RI mengambil alih atau menangani beberapa dugaan Kasus korupsi yang kami sampaikan" Ujar Koordinator Lapangan

Kerugian negara ditaksir mencapai Milyaran rupiah dari beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di kab. Bone Sulawesi Selatan

"Berdasarkan hasil kajian kami, bahwa Negara mengalami kerugian dari kasus dugaan korupsi di Kab. Bone Sulawesi Selatan, di Antaranya adalah Kasus Program Sembako, Kasus Dugaan penyalahgunaan Anggaran Reses 45 anggota DPRD, serta kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Islamic Center di Kab. Bone Sulawesi Selatan." Tegas Orator lainnya

Ketua Umum JMHI Bung Anto Menegaskan bahwa KPK RI dan Kejagung Segera memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, 

"Jika Lembaga Penegak Hukum dalam hal ini KPK dan Kejagung RI tidak melakukan langkah tegas, maka kami pastikan akan kembali menagih tuntutan kami di waktu yang akan datang" tegas ketua umum JMHI

Share:

Read More

Aliansi Pemuda Millenial Sumatera Utara ( APM-SU ) Minta Kadinkes SUMUT serius atasi penyakit DBD serta Manajemen RSU Haji Medan.

KABARMASA.COM, SUMATERA UTARA - Aliansi Pemuda Millenial Sumatera Utara ( APM-SU ) Mengingat kan agar kiranya Kepala Dinas Kesehatan Ismail Lubis Agar serius mengatasi penyakit DBD yang saat ini banyak di derita masyarakat Sumatera Utara, APM-SU juga meminta agar kiranya kadis kesehatan Sumatera Utara membenahi sistem manajemen RSU Haji Medan.

Arifatullah manik, Ketua Umum Aliansi Pemuda Millenial Sumatera Utara ( APM-SU ) mengatakan saat ini kita tengah dihadapkan kembali dengan penyakit Demam Berdarah ( DBD ), dimana penyakit ini merupakan hal yang tidak boleh kita anggap sepele, karena bisa memakan korban, oleh sebab itu kami meminta agar kiranya pemerintah segera cepat menanggapi dan mengatasi permasalah ini agar cepat Ter atasi sehingga tidak semakin banyak masyarakat yang terkena penyakit tersebut. Medan (14/11/2022)

APM-SU juga meminta kepala dinas kesehatan, agar segera membenahi manajemen dan tata kelola RSU Haji Medan, karena kami melihat banyak yang tidak beres, yang dimana salah satu kendala yang dialami masyarakat adalah kekurangan ruangan untuk pasien rawat inap, yang kedua yaitu para dokter di RSU Haji tersebut tidak langsung sigap dalam melayani pasien, sehingga banyak pasien yang menunggu lama akibat tersebut.

Seharusnya RSU Haji Medan cepat dan tanggap dalam menangani pasien, Toh kami masyarakat juga bayar tidak dengan cuma cuma atau gratis, dalam pelayanan nya juga kami melihat para suster maupun dokter sudah tidak menjalankan SOP, yang mana seharusnya mereka menangani dengan santun dan ramah, ini malah sesuka hati mereka.

Kami berharap Agar kiranya Kadis Kesehatan Ismail Lubis, agar segera membenahi hal tersebut agar tidak terulang kejadian seperti ini, kalau perlu copot dan pecat karyawan yang tidak bisa di beritahu dan menyeleneh, kalau kepala Dinas Kesehatan tidak mampu mengatasi nya, silahkan mundur.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (PATKOR KASTIMA) berhasil tangkap kapal yang memuat rokok ilegal

Photo Investigasi Pers - Hasil penangkapan Rokok Ilegal di Gudang Bea dan Cukai P2 Tanjung Uncang Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Tim Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (PATKOR KASTIMA) berhasil tangkap kapal yang memuat rokok ilegal. Kapal SB Sea Star yang memuat 1,09 juta batang rokok ilegal senilai Rp3,06 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp2,57 miliar ditangkap oleh Kapal BC 15029 milik Bea Cukai Batam. Petugas menangkap kapal tersebut di perairan Pulau Galang pada Senin, (4/10/2022) yang lalu

Disaat kami awak media KABARMASA.COM konfirmasi ke gudang Bea dan Cukai P2 Tanjung uncang, pihak Bea dan Cukai Terkait bukti yang kami minta untuk konfirmasikan Bea dan Cukai P2 Tanjung uncang tidak dapat menunjukan bukti tersebut dalam artian tidak memperbolehkan mengambil gambar dan video lokasi . Kepulauan Riau Kota Batam, Senin (14/11/2022)

“Di saat kami awak media mengkonfirmasi dan mendatangi gudang Bea dan Cukai Tanjung Uncang, pihak Bea dan Cukai menunjukkan barang bukti hasil tangkapan tersebut, tapi mohon maaf tidak bisa diambil gambar dan vidio dikarenakan masih ada barang lain yang masih berproses, sehingga menghindari potensi potensi atau upaya hukum dari pihak tertentu”. Pungkas rizki.”

Lebel Barang Hasil penindakan BHP

no. registrasi SBP -- 44 Patlay 2022

Nama Rokok ilegal Luffman dan H- Mind

jumlah 105 Karton Lukman Hamind

TKP Jembatan, 4 Galang.

Kapal Sistar.

Tim Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (PATKOR KASTIMA) berhasil tangkap kapal yang memuat rokok ilegal. Kapal SB Sea Star yang memuat 1,09 juta batang rokok ilegal senilai Rp3,06 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp2,57 miliar ditangkap oleh Kapal BC 15029 milik Bea Cukai Batam. Kutipan dari siaran pers Bea dan Cukai Kota Batam

Setelah diteliti lebih lanjut oleh Awak media, 105 kardus tersebut berisi 900.000 batang rokok berjenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan merek dagang “Luffman” dan 192.000 batang rokok berjenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek dagang “H - Mind ”. Kondisi rokok-rokok tersebut tidak dilekati pita cukai dan tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan dan cukai.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapal SB Sea Star yaitu melakukan pemuatan barang di luar kawasan pabean, barang yang dimuat tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan dan cukai, barang yang dimuat merupakan rokok tanpa dilekati pita cukai.

“Pelaku diduga melanggar Pasal 54 Undang-Undang Cukai, yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Cukai, yaitu menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar,”

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Ansar Rekomendasi Pawai Tatung Batam-Kepri 2022 Jadi Ivent Internasional Tahunan di Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad meresmikan pembukaan pelaksanaan Pawai Tatung Batam-Kepri 2022 dengan mengedepankan tema 'Moderasi Beragama, Negara Makmur Rakyat Sejahtera' di Komplek Bumi Indah, Nagoya, Kota Batam, Minggu (13/11/2022). 

Di Kepri, kegiatan Pawai Tatung ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan. Namun demikian antusias masyarakat yang hadir cukup ramai. Dan meskipun Pawai Tatung ini merupakan salah satu kegiatan ritual  keagamaan masyarakat Tionghoa, namun kegiatan ini cukup diminati oleh berbagai suku dan agama, sebagai ajang tontonan dan hiburan. 

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad tampak disambut meriah oleh masyarakat Tionghoa serta masyarakat yang hadir dalam Kesempatan ini. Terlebih ketika dalam sambutannya Ansar mengumumkan untuk mendukung agar kegiatan Pawai Tatung ini bisa menjadi agenda pariwisata Tahunan Kepulauan Riau. Tidak hanya agenda pariwisata nasional, terlebih Gubernur berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda pariwisata internasional, sejajar dengan Tour d' Bintan, Ironman, Triathlon dan sebagainya. 

"Setelah acara ini selesai, saya minta agar Dinas Pariwisata menggelar rapat dengan panitia. Diatur dengan baik agar kegiatan ini bisa menjadi agenda wiaata tahunan nasional, bahkan internasional yang ada di Kepri. Kedepannya, tampilannya juga agar lebih baik lagi," ujar Ansar disambut riuhrendah tepukan tangan masyarakat yang hadir di jantung Kota Batam tersebut. 

Ansar mengakui, tidak hanya sebagai ritual keagamaan, namun kegiatan ini cukup menghibur dan menjadi tontonan masyarakat. 

"Saya tidak menyagka, ternyata kegiatan ini cukup spektakuler. Penonton dan peminatnya luar biasa," ujar Ansar dengan suara lantang. 

Ansar yang dalan kesempatan ini dibalut kemeja merah dan celana hitam mengatakan bahwa  Kepri berada diposisi yang sangat strategis, berbatasan  langsung dengan sejumlah negara tetangga, dan bahkan telah menjadi pusat perdagangan dunia sejak turun-temurun. Berbagai suku bangsa hadir berlalu lintas dilaut Kepri untuk melakukan kegiatan perdagangan dan  kemudian ada yang menetap di Kepri karena hubungan perkawinan dan sebagainya. 

"Meski kita berbeda suku, budaya dan agama. Namun kita bangga karena kita semua bisa hidup rukun, aman dan damai serta bisa  berama-sama menjunjung tinggi asas keberagamaan. Sehingga kita baru saja dinobatkan sebagai Provinsi yang moderasi keberagamaannya termasuk yang terbaik di Indoneaia. Di wilayah Sumatera Kepri adalah yang terbaik, dan di Indoneaia masuk dalam 10 besar. Ini harus kita pertahankan," kata Ansar kembail disambut tepuk tangan hadirin. 

Dalam kesempatan ini, Ansar juga meyakinkan jika tamu dari Singapura, Malaysia dan negara lain ikut hadir dan menyaksikan. Kepada panitia, Ansar pun meminta agar kegiatan ini bisa menjadi ajang hiburan yang benar-benar bisa dinikmati berbagai kalangan. 

"Sekali lagi saya katakan, saya setuju Pawai Tatung ini dimasukkan dalam agenda tahunan. Setelah ini agar dirapatkan, sehingga kedepannya tampilannya lebih bagus. Ini juga bagian dari upaya mengembalikan kejayaan dunia pariwisata di Kepri. Kita berharap jika di 2019 lalu kunjungan wisman ke Kepri merupakan terbanyak ke-2 setelah Bali, dan kemudian anjlok akibat covid. Kedepannya hal tersebut bisa kita kembalikan lagi, terlebih setelah VOA diberlakukan," harap Ansar. 

Selain soal moderasi keberagamaan yang baik, perkembanagn dunia pariwisata yang terus menggeliat. Gubernur Ansar juga mengemukakan soal pertumbukan ekonomi Kepri yang saat ini sudah mencapai 6,03 persen. Terbaik di wilayah Sumatera dan masuk dalam urutan 3 besar secara nasional. 

"Capaian ini semua hanya bisa lakukan dengan bersama-sama. Dengan kebersamaan, sesulit apapun yang kita hadapi akan terasa ringan dan bisa kita selesaikan," pungkasnya. 

Sebelumnya Gubernur Ansar mendengarkan laporan ketua panitia Susanto, yaang mengatakan jika persiapan untuk kegiatan ini dilakukan selama sekitar 3 bulan. Peserta yang hadir tidak hanya masyarakat Kepri, namun sebagian ada yang dari Kalimantan. Susanto dalam sambutannya meminta kepada Gubernur agar kegiatan Pawai Tatung ini bisa menjadi agenda pariwiaata tahunan. 

Tampak hadir juga dalam kegiatan akbar ini, anggota DPR RI dapil Kepri Cen Sui Lan, Sekda Kota Batam H. Jefridin Hamid, Wakil ketua 1 DPRD Prov Kepri Risky Faisal, anggota DPRD Kepri Asmin Patros, anggota DPRD Kota Batam Hendra Asman, Lik Khai dan Tan Ati. 

Selain itu hadir juga ketua Umum Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia (Magabutri) Rudy Arijanto, Ketua Magabutri Provinsi Kepri Susanto Teodolite

Beserta jajaran pengurus dan Kepala Kementerian Agama Kota Batam H. Zulkarnain S. Ag. MH. 

Hadir juga Pembimas Buddha Provinsi Kepri  I Nyoman Ariawan SH MM, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia  (Permabudhi) Kepri   Hengky Suryawan, Ketua Permabudhi Kota Batam Rudi Tan, Ketua PSMTI Kepri Randy Tan, Ketua PSMTI Kota Batam Acun Tan, Ketua GP. Ansor Kepri Rahmad Budi Harto serta perwakilan dari organisasi kemasyaraktan lainnya.

Jurnalis : ZS

Share:

Read More

Gubernur Ansar Kepulauan Riau Memulai Pembangunan Ponpes Hasyim Asy'ari di Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau  H Ansar Ahmad melakukan peletakan batu pertama, sekaligus menandai dimualinya pembangunan Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, di Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam, Minggu (13/11/2022). 

Peletakan batu pertama pembangunan Ponpes Hasyim Asy'ari dibawah binaan Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Bengkong, juga dirangkaian dengan peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2022 yang dijatuh setiap tanggal 22 Oktober. 

Dalam sambutannya Gubernur Ansar mengutip apa yang disampaikan Wakil Presiden KH Makruf Amin saat peringatan Hari Santri 22 Oktober lalu. Ansar menyampaikan tiga point penting terkait hari santri. Pertama kata Gubernur Ansar,  hubul waton minal iman, dimana cinta tanah air adalah sebagaian dari iman. 

"Saya yakin, kita para santri telah mengikrarkan  diri,  untuk cinta  tanah air adalah harga mati, " jelas Ansar. 

Selanjutnya, hifdzul Mistaq menjaga kesepakatan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  adalah rumah besar bagi  semua yang harus dijaga bersama. Dan yang ketiga yakni Khalifah fil ardh bahwa setiap orang adalah mahluk yang paling sempurna. Maka siapapun berkewajiban memakmurkan negeri tercinta ini,  agar menjadi negara yang  baldatun thoyibatun warobhun ghofur. 

Masih kata Gubernur Ansar, Masyarakat juga harus selalu  beryukur bahwa di Kepri saat ini memliki kurang lebih 114 pesantren yang tersebar diselurih kabupaten/kota. Dengan kurang lebih 10 965 santrian orang, dengan terbanyak di Kota Batam. 

"Dan keberadaa santri ini menjadi kekustan tersendiri dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan di Kepri, " kata Gubernur Ansar. 

Pe.erintah Provinsi Kepri, masih kata Gubernur, pada bulan Februari 2023 mendatang, akan mengundang tokoh agama di seluruh wilayah Kepri, untuk beristighosah bersama sekaligus meresmikan Pulau Penyengat sebagai pulau wisata riligius Kepulauan Riau. 

"Saat bersamaan, nanti  saya bersama seluruh usatad dan kyai yang hadir, akan  mengijasahkan satu buah sholawat buyro,  sebagai sholawat yang akan  kita amalkan, untuk menjadi sholawat harian,  bagi kita masyarakat Kepri, " jelasnya. 

Sedang Ketua MWC NU Kecamatan Bengkong Muhammad Sofyan Imam Santun mengatakan, berterima kasih atas kehadiran Gubenrur Kepri Ansar Ahmad, sekaligus berkesempatan meletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren Hasyim Asy'ari.

"Nantinya ponpes akan berada di bawah Yayasan Hasyim Asy'ari,  dimana pondok akan dibangun gedung 3 lantai. Nantinya disini para santri akan di bimbing dan di didik, hingga mereka bisa menjadi hafidz dan para penghagal al quran,  sekaligus mereka bisa menjadi pendakwah yang  berfaham nahdiyin ahlu sunah wal jamaah," jelas Sofyan. 

Muhammad Sofyan melanjutkan, peaantren inj juga telah memiliki lahan kurang lebih 2 hektar di wilayah Uban Kabupeten Bintan, dan akan di kembangkan menjadi pusat pendidikan santri dan santriwati mermashab ahlu sunah wal jamaah, guna menjadi pendakwah hebat di masa mendatang. 

Sebelumnya Gubernur Ansar juga berkesempatan melakukan pelepasan peserta pawai bersempena dengan peringatan hari santri nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. 

Kegiatan juga diisi dengan kegiatan khitanan massal, yang melibatkan anak anak warga Bengkong dan sekitarnya. Anak anak selanjutnya mendapatkan bingkisan seperti sarung baju dan koko, usai mereka dikhitan. 

Peserta pawai juga berkesempatan memenangkan ratusan  hadiah menarik, seperti sembako  bingkisan menarik lainnya hingga  1 ekor kambing yang tengah bunting. Kesemua aneka hadiah tersebut, dipersiapkan oleh Mejelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama Kecamatan Bengkong Kota Batam.

Jurnalis : ZS

Share:

Read More

Jokowi Ungkap Rencana Balik ke Solo Usai 2024: Aktif di Bidang Lingkungan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rencana kegiatan setelah masa jabatannya sebagai presiden selesai pada 2024. Jokowi akan kembali ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah.

"Saya akan kembali ke kota saya, Solo. sebagai rakyat biasa," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan The Economist yang ditayangkan di YouTube, seperti dikutip, Minggu (13/11//2022).

Jokowi ingin terlibat dalam kegiatan di sektor lingkungan setelah tak lagi menjabat presiden.

"Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup," ujar Jokowi.

Jokowi juga berharap kepemimpinannya dapat memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir dan cara kerja baru. Dia ingin Indonesia melompat menjadi negara maju.

"Kita berharap itu ada perubahan mindset, ada perubahan cara kerja baru sehingga betul-betul negara ini akan bisa melompat untuk maju ke depan," kata Jokowi.

"Karena dengan perubahan mindset dengan perubahan cara kerja baru, saya meyakini dengan kekuatan sumber daya alam, kekuatan sumber daya manusia, kekuatan pasar yang besar kita akan bisa melompat ke negara maju," sambung dia.

Share:

Read More

Jelang KTT G20, Kapolri Lakukan Pengecekan Jalur dan Rute di Nusa Dua Bali

KABARMASA.COM, BALI - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan akan tiba di Nusa Dua Bali untuk meninjau langsung pengamanan KTT G20. Setibanya di Bali Kapolri akan melakukan pengecekan jalur dan rute. Selanjutnya Kapolri akan menuju pos pengamanan di Nusa Dua dan melakukan pengecekan pasukan serta kelengkapan peralatan pengamanan. 

Pengecekan yang cukup ketat ini diperlukan untuk memberikan rasa aman terhadap tamu VVIP. Selain itu persiapan ini diharapkan akan memperlancar KTT G20 yang akan dilaksanakan pada  15-16 November 2022. 

Share:

Read More

Kapolri: Cek Peralatan dan Kesiapan Personel, Semua Tergelar dengan Baik

KABARMASA.COM, BALI - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan personel pengamanan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan KTT G20 berjalan aman dan lancar.  “Baru saja kita meninjau salah satu titik posko yang disiapkan yang ada didekat Apurva, untuk untuk mengecek kesiapan dari peralatan dan kesiapan dari anggota yang ada,” kata Kapolri, Bali, Sabtu (12/11/2022). 

Dalam tinjauannya, selain melihat kesiapan personel, orang nomor satu di kepolisian ini juga memastikan seluruh peralatan yang digunakan untuk menghadapi situasi kontijensi terkait dengan bencana mulai dari peralatan SAR di laut, darat dan di udara maupun potensi ancaman bom dapat dioperasionalkan.  “Tadi kita semua kita cek satu-satu, peralatan kita sudah siap, baik mulai dari alat pendeteksi kemudian alat untuk melaksanakan evakuasi dan juga alat untuk penghancuran (bom) atau explosive,” ujar Kapolri.  “Semuanya tergelar dengan baik,” tegas Kapolri menekankan. 

Personel pengamanan yang disiagakan, kata Kapolri juga telah siap menghadapi kondisi kerusuhan maupun ketika terjadi peningkatan eskalasi. Oleh karena itu, mantan Kapolda Banten ini meminta agar personel terus menerus berlatih baik menjalankan tugas pengamanan maupun mengoperasionalkan peralatan.  “Agar pada saatnya dalam waktu cepat mereka semua bisa bergerak dan melakukan tugas-tugas sesuai dengan apa yang menjadi tantangan dan ancaman tugas,” ucap Kapolri. 

Disamping itu, Kapolri menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah mobil yang telah dilengkapi dengan alat pendeteksi benda-benda berbahaya dan juga menyiapkan mobil escape. Kapolri juga memastikan kalau seluruh rute yang akan dilewati oleh delegasi dan tamu VVIP KTT G20 terpantau dan telah diisi dengan personel di sejumlah titik.  “Saya kira ini menjadi satu optimisme, bahwa pengamanan rangkaian pelaksanaan KTT G20 yang akan dilaksanakan dari TNI-Polri semuanya dalam posisi siap melaksanakan tugas,” tutup Kapolri.

Share:

Read More

Jokowi: ASEAN dan India Harus Jadi "Guardian" bagi Stabilitas Indo-Pasifik

KABARMASA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan, ASEAN dan India harus menjadi penjaga stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik yang diliputi rivalitas dan dapat menyebabkan konflik terbuka. "Indo-Pasifik adalah kawasan yang strategis, maka kawasan ini tidak luput dari rivalitas yang jika tidak dikelola dengan baik akan dapat menjadi konflik terbuka," kata Jokowi dalam KTT ASEAN-India di Phnom Penh, Sabtu (12/11/2022), dikutip dari siaran pers. "ASEAN-India harus dapat menjadi guardian bagi stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik," ujar dia.

Jokowi menegaskan, Indo-Pasifik harus diisi dengan kerja sama konkret. Oleh karena itu, Indonesia mengundang India dalam Indo Pacific Infrastructure Forum yang akan diadakan tahun depan saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN. Selain menjadikan kawasan Indo-Pasifik stabil, damai, dan sejahtera, Jokowi juga mendorong kemitraan ASEAN-India di bidang kesehatan dan pangan. "Kerja sama kesehatan termasuk kerja sama di bidang pengadaan bahan baku obat dan obat-obatan,” ujar Jokowi. Ia pun mengimbau agar jangan sampai terputus lagi rantai pasok bahan baku obat dan obat-obatan di masa mendatang. “Ketiga, kerja sama di bidang pangan. Jika digabungkan, maka jumlah rakyat ASEAN dan India mencapai sekitar 2 miliar orang, kita harus bekerja sama agar krisis pupuk tidak terjadi,” kata Jokowi.

Ia menyinggung laporan Global Crisis Response Group yang mengungkapkan bahwa krisis pupuk dapat berdampak pada produksi beras tahun depan dan mempengaruhi lebih dari 3 miliar orang. “ASEAN-India harus menjadi pendorong agar krisis pupuk dapat dihindari,” ujar Jokowi. Adapun KTT ASEAN-India diikuti oleh para pemimpin ASEAN dan Wakil Presiden India Jagdeep Dhankhar.

 

Share:

Read More

Latar Belakang 3 Pj Gubernur DOB Papua yang Dilantik Mendagri Hari Ini

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik tiga Penjabat (Pj.) Gubernur Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Pelantikan dilakukan di Plaza Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

Pelantikan dilaksanakan dalamangkaian acara dari peresmian tiga DOB Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung secara bersamaan.

Ketiga Pj. yang dilantik tersebut berasal dari kalangan sipil yang merupakan putra-putri asli Papua. Ketiganya dilantik setelah lolos seleksi oleh Tim Penilai Akhir (TPA). Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 115/P Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.

"Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan taufiknya, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, saya Menteri Dalam Negeri resmi melantik Saudara Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Saudari Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, Saudara Nikolaus Kondomo sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan," kata Tito mengucapkan kata-kata pelantikannya dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (11/11/2022).

Diketahui, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan yang lahir di Agats, 24 April 1975. Kemudian, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo merupakan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional Kejagung, yang lahir di Merauke pada 13 Maret 1964. Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik yang lahir di Piramid pada 10 Januari 1971.

"Saya percaya bahwa saudara/saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," tutur Tito.

Share:

Read More