Ketua Dewan Pers Azyumardi Alumni HMI Azra Wafat di Malaysia
Widya Agustina; Ketua Umum Kohati Komisariat Hukum Universitas Krisnadwipayana Menyampaikan Harapannya Pada Dies Natalis KORPS HMI WATI KE-56
4 Fakta Soal Listrik 450 VA Dihapus, Dirut PLN: Kami Belum Paham Itu
KABARMASA.COM, JAKARTA - Setelah kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak, publik kembali dikejutkan dengan rencana pemerintah terkait rencana listrik 450 VA dihapus.
Rencana ini mencuat ke
muka publik usai sempat disinggung dan dibahas dalam rapat panitia kerja DPR
mengenai asumsi dasar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung pada Senin, 12 September 2022.
4 Fakta Listrik 450 VA
Sebelum kalang-kabut
terkait wacana tersebut, berikut adalah 4 fakta mengenai listrik 450
VA dihapus yang perlu Anda ketahui.
1. Tujuan Listrik 450
VA Dihapus
Wacana listrik 450 VA
dihapus bermula melalui usulan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. Ia
menjelaskan bahwa permasalahan listrik saat ini bukanlah soal subsidi atau
salah sasaran, tetapi kelebihan suplai atau oversupply listrik yang justru memberatkan keuangan negara.
Oleh karena itu, guna
menyelaraskan antara suplai listrik dan permintaan listrik, Said menyarankan
untuk adanya penghapusan dan peningkatan golongan listrik. Said mengusulkan pada pemerintah untuk menaikkan
daya listrik orang-orang miskin dari 450 VA menjadi 900 VA.
Sementara itu,
masyarakat dengan daya listrik 900 VA diusulkan untuk dinaikkan menjadi 1.200
VA. Said menyebut bahwa upaya penghapusan dan penaikan daya listrik ini
berpotensi mengurangi kelebihan suplai sehingga beban keuangan negara tidak
membludak.
2. Dirut PLN Belum
Tahu Soal Penghapusan Listrik 450 VA
Terkait rencana listrik
450 VA dihapus, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan belum
tahu-menahu soal rencana spesifik wacana tersebut.
Ia juga menyampaikan
bahwa pihaknya belum mendapatkan arahan dari pemerintah. “Kami belum paham mengenai itu. Dari pemerintah
sendiri arahannya tidak ada penghapusan dari 450 VA ke 900 VA,” kata Darmawan
kepada Tempo pada Rabu, 14 September 2022.
3. Menteri ESDM Belum
Terpikir untuk Hapus Listrik 450 VA
Tak hanya Dirut PLN yang kurang
tahu soal listrik 450 VA dihapus, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin
Tasrif juga belum tahu secara spesifik terkait rencana tersebut.
Bahkan, Arifin tampaknya
menyayangkan rencana penghapusan daya listrik 450 VA dan meminta agar usulan
tersebut dievaluasi lebih dahulu. “Kita
baru saja naik BBM, masa yang itu (listrik 450 VA dihapus) juga, mungkin harus
dilakukannya evaluasi betul,” ujarnya.
Arifin juga menyebut
bahwa penyederhanaan golongan tarif listrik termasuk permasalahan yang relatif
sulit, terlebih lagi usai peristiwa kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, ia
menyarankan agar pembenahan mekanisme subsidi listrik perlu dilakukan secara
bertahap usai kondisi ekonomi dan sosial kembali kondusif.
4.
Anggota DPR Minta Penghapusan secara Bertahap
Usulan Arifin untuk
melakukan pembenahan secara bertahap selaras dengan pendapat Anggota Komisi VII
DPR Mulyanto. Ia menyebut bahwa pemerintah tidak boleh tergesa-gesa
menghapuskan tarif listrik 450 VA dan menaikkan ke 900 VA.
“Apalagi, saat ini,
masyarakat sedang sulit karena pandemi COVID-19 yang belum usai, kenaikan
harga BBM, serta kenaikan harga bahan makanan,” ujarnya pada
Rabu, 14 September 2022.
Itulah beberapa fakta
terkait listrik 450 VA dihapus. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat
diketahui bahwa penghapusan tarif listrik 450 VA belum akan dilakukan dalam
waktu dekat. Sebab, terdapat berbagai pertimbangan yang perlu dipikirkan ulang
oleh pemerintah.
Bjorka Bikin KPK Ketar-ketir, Sang Wakil Ketua Sampai Mohon Doa Supaya Datanya Tak Kena Hack
KABARMASA.COM, JAKARTA - Nama Bjorka masih menjadi
misteri sekaligus fenomena yang besar di Indonesia. Peretas yang belum terendus
identitasnya itu terbukti jadi momok menyeramkan bagi para pemangku kuasa di
tanah air.
Seperti diketahui, hacker yang
belakangan tersohor itu telah mempermalukan banyak pejabat tinggi negeri dengan
kebocoran data pribadi mereka.
Sebut saja Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menteri BUMN, Erick
Thohir, Menkominfo, Johnny G Plate, hingga Menko
Polhukam Mahfud MD.
Belum lagi data-data masyarakat umum yang diretas dari sistem
informasi lembaga-lembaga besar seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahkan
sekaliber Badan Intelijen Negara (BIN).
Nama Bjorka kian
melejit sebab dielu-elukan bak juru selamat atau pahlawan oleh banyak rakyat
Indonesia.
Hal ini berkelindan dengan banyaknya kejadian yang menurunkan
tingkat kepercayaan publik secara anjlok. terhadap pembuat kebijakan dan
penegak hukum di Indonesia.
Kemunculan Bjorka seolah
menjadi mata air bagi dahaga masyarakat yang menanti tegaknya keadilan.
Setelah mendapat banyak dukungan, Bjorka seolah
bergerak jadi kepanjangan tangan rakyat dan ‘menyerang’ pemerintah, hingga
kepolisian dan istana merespons dengan garang.
Nama Bjorka kian
melejit sebab dielu-elukan bak juru selamat atau pahlawan oleh banyak rakyat
Indonesia.
Hal ini berkelindan dengan banyaknya kejadian yang menurunkan
tingkat kepercayaan publik secara anjlok. terhadap pembuat kebijakan dan
penegak hukum di Indonesia.
Kemunculan Bjorka seolah
menjadi mata air bagi dahaga masyarakat yang menanti tegaknya keadilan.
Setelah mendapat banyak dukungan, Bjorka seolah
bergerak jadi kepanjangan tangan rakyat dan ‘menyerang’ pemerintah, hingga
kepolisian dan istana merespons dengan garang.
Atas titah langsung Presiden RI, Mahfud MD bersama
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk tim khusus untuk menangani kasus Bjorka.
Diakui atau tidak, nyatanya Bjorka menjelma
menjadi ancaman nyata yang membuat banyak tokoh publik dan lembaga ketakutan.
Bahkan, ketika dimintai komentar terkait Bjorka, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sampai
minta doa kepada rakyat, agar data-data lembaga
anti rasuah tidak dijadikan target berikutnya.
"Mudah-mudahan seandainya disasar (pun oleh Bjorka),
mudah-mudahan KPK mampu menangkalnya, mohon doanya" kata Ghufron, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News,
Jumat, 16 September 2022.
Ghufron menambahkan, hingga kini data KPK masih
terpantau aman alias belum teridentifikasi adanya indikasi kebocoran atau
peretasan.
"KPK sampai saat ini belum menemukan bahwa KPK salah satu instansi yang
informasi dan datanya dibobol Bjorka.
Sejauh ini (belum)," ucapnya lagi.
Sebelumnya telah ramai diberitakan bahwa Tim khusus (timsus)
pengusutan Bjorka telah mengamankan seorang
tersangka, yaitu pemuda asal Madiun berinisial MAH (21).
Adapun timsus tersebut terdiri atas beberapa lembaga di
antaranya Kepolisian, BIN, BSSN, kemudian Polhukam, dan Kominfo.
"Timsus telah melakukan beberapa upaya dan berhasil mengamankan tersangka inisial MAH," ucap Jubir Divhumas Polri, Kombes Pol Ade Yaya Suryana.
Humanisme Legalistik, Antara Ide dan Aktualisasi Konsep Penghargaan Terhadap Kemanusiaan Dalam Sejarah Perang dan Konflik
Garda Amanah Poso jadi wadah pencegahan radikalisme dan terorisme
Geger Ditangkap, Hacker Bjorka Tiba-tiba Muncul Ejek Pemerintah Salah Tangkap hingga Beri Bocoran Ini
Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Pecat hingga Mutasi Pegawai
Evaluasi Pengamanan Demo di Patung Kuda, Polisi Ganti Ukuran Beton Pembatas
Berantas Kejahatan Siber, Polri Rancang Direktorat Siber di Setiap Polda
Poros Muda Indononesia Bagikan Ratusan Sembako Jumat Barokah Indahnya Berbagi
Poros Muda Indononesia Bagikan Ratusan Sembako Bantuan Polri Kepada Masyarakat
Babak Baru Pj Gubernur Pengganti Anies Kini di Kemendagri
Kapolda Banten Gelar Istigosah Kubro bersama 2500 Kiyai
Sempat Memanas, Pendemo BBM Naik di Patung Kuda Jakpus Bubarkan Diri Dengan Tertib
Ketua Jaringan Nasional Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi JARNAS
BEM KM UMRAH Desak Kapolda Kepri Copot Kapolresta Tanjungpinang
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM ) Universitas Maritim Raja Ali Haji ( UMRAH ) Alfi Riyan Syafutra mendesak Kapolda Kepulauan Riau untuk segera mengevaluasi, kalau perlu diberhentikan polisi yang Represif dan polisi yang melakukan tindakan premanisme terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi menyampaikan aspirasi. BEM KM UMRAH mengecam aksi premanisme aparat kepolisian dalam negara demokrasi di Indonesia. Kapolda Harus berani mengambil keputusan sesuai arahan Kapolri, Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Tanjung Pinang (13/09/2022)
Ia menyebut, aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang berakhir ricuh mahasiswa dan aparat polisi, adalah bentuk kepemimpinan yang gagal yang dan pengamanan yang gagal untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat sesuai undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.Padahal Kepolisian notabene representasi pemerintah untuk memperlakukan warganya secara manusiawi.
Menurut Alfi , yang juga Koordinator Daerah BEM Seluruh Indonesia Kepulauan Riau , dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Negara mengamanatkan. kebebasan berpendapat setiap warga negaranya dan menjadikan kebebasan pendapat sebagai hak mendasar setiap manusia (fundamental right).
Namun melihat peristiwa yang baru saja terjadi, ia menyatakan peristiwa tersebut menggores perasaan mahasiswa se-Kepulauan Riau. Ketika mahasiswa tidak dimanusiakan, dianggap berbuat pidana kemudian di provokasi dan diancam ketika berpendapat adalah hal yang mengerikan, ketika suara-suara di balas kekerasan.
Kekerasan terhadap aksi mahasiswa berlangsung di Kepulauan Riau, saat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kepulauan Riau yang berujung ricuh,Bahkan seorang dari mahasiswa umrah sampai ada yang terluka dan banyak mahasiswa yang dipukuli, dan menahan rasa sakit di bagian kepala. diduga terkena pukulan keras.
Kami mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan meminta Kepada kapolda untuk mengevaluasi, kalau perlu memotong kepala yang busuk ini, dan kepemimpinan gagal mencopot jabatan setiap polisi yang memukul, menginjak, merusak hak-hak demokrasi warga negara Indonesia." Sesuai dengan apa yang menjadi arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Jurnalis - ZS
Ketua DPD KNPI Kota Batam Terpilih Hazarin Firda Periode 2022-2025, Mengucapkan Terimakasih Keseluruh Pihak Mendukung
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Alin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mempercayainya menjadi ketua DPD KNPI Kota Batam. Ia berharap pemuda di Batam bisa bersinergi memajukan organisasi ini ke depannya.
"Terima kasih atas amanah dan kepercayaan bagi saya untuk menjadi ketua KNPI Kota Batam," ujarnya setelah pemilihan, Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Batam, Minggu (11/09/2022)
Pria yang menjabat sebagai ketua PK Lubukbaja ini menuturkan tekadnya untuk mengembalikan KNPI sebagai laboratorium kader bagi bangsa dan negara.
"Sebagai tempat berhimpunnya pemuda yang kreatif dan inovatif, KNPI harus menjadi laboratorium yang mencetak calon pemimpin, khususnya di Kota Batam. Mari kita bersinergi dalam harmoni," ucap dia.
Jurnalis - ZS
Adanya TPPU Program Sembako Kab. Jeneponto. AMPRI Minta Kejati Segera Menangkap Ridho & Kepala Cabang BRI
Lapor Merah Sembako Bansos Kab. Bulukumba. Korkab PKH dan Korcam Kebal Hukum
Laskar Muda NKRI Gelar Aksi yang Ke 2 Kalinya Depan Istana Patung Kuda Rezim Gagal Tolak Kenaikan BBM
KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan massa dari Laskar Muda NKRI menggelar aksi di silang Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/9).
Lakar muda NKRI Menuntut pemerintah untuk menjabut kebijakan mengenai naik nya bbm bersubsidi di karenakan, ekonomi baru saja pulih dan juga masyarakat kebingungan di tengah situasi sekarang yaitu, banyak nya perusahaan yang tidak dapat bertahan yang kemudian menjadikan banyak nya penggangguran.
Polisi yang dengan sergap menjaga langsung mengarahkan massa ke depan pintu masuk Monas, mengarahkan masa untuk melaksanakan orasinya juga menyampaikan isi pemikiran dan juga tuntutan nya yaitu meminta untuk menurunkan bbm.
Puluhan masa laskar muda nkri membentangkan spanduk terkait dengan masalah yang terjadi di negri ini, masalah yang banyak menimpa rakyat kecil dan miskin kota ini, masa membentangkan dengan sigap spanduk lebar agar bisa di lihat oleh para media.
Massa Laskar Musa NKRI pun membentangkan spanduk bertuliskan "Rezim Gagal Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Copot Menteri ESDM, Rakyat Butuh Sejahtera, BBM Naik Rakyat Menjerit," isi spanduk tersebut.
Sementara itu, Korlap Aksi, Afad Usasra menyebut bahwa kenaikan harga BBM dapat menyengsarakan masyarakat kecil. Apalagi, kegiatan perekonomian baru saja pulih.
Masa menduduki depan istana sampai dengan bakar ban dan juga menyanyikan lagu indonesia raya, setelah itu masa bubar ketika sudah mendekati malam, laskar muda nkri akan kembali lagi dengan jumlah yang lebih besar dan masa yang lebih banyak, ujar afad usasra selaku kordinator lapangan.
Laskar Muda NKRI Gelar Aksi Ke 4 Bakar Ban Depan Graha BNI Usut Tuntas Dugaan Kredit Tanpa Agunan 85 Triliun di Bank BNI
KABARMASA.COM, JAKARTA - Laskar Muda NKRI Kembali malakukan aksi damai yang ke IV Kali di depan Bank BNI Demi menuntaskan dugaan Kredit Sebesar 89 Triliun yang di duga tanpa memakai agunan yang di berikan ke PT Bomba Grup.
Sebelum beredar info bahwa Perbankan di Indonesia sedang ramai-ramai masih memberikan pendanaan untuk industri batu bara, jumlahnya mencapai Rp89 triliun, Bahkan muncul dugaan ada pendanaan sebuah grup perusahaan batu bara PT Bomba Grup di Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI tanpa menggunakan agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman.
jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.
"Pertama, pinjaman macet dan kemudian pengusahanya tidak berupaya melunasi utangnya. Kedua. banknya harus Bank BUMN, jika bank swasta maka bukan korupsi,"
Terkait isu uang pinjaman bank tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk operasional produksi batu bara, Laskar Muda NKRI mengatakan bahwa hal tersebut jelas dilarang untuk dipakai hal lain.
"Enggak boleh. Tapi kuncinya bisa diproses korupsi jika utang macet," lanjutnya.
Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika dalam pinjam meminjam masuk ranah perbankan dan aturan tanpa atau dengan jaminan seharusnya diatur rigid dalam aturan internal bank.
"Sehingga jawabannya ada di Bank BUMN. Jika dalam jumlah besar seharusnya ada jaminan yang memadai. Jaminan pun diikat hak tanggungan dan ada appraisal untuk menilai jaminan lebih tinggi dari utang.
Begitu juga jika terdapat potensi kredit macet, harus ada jaminan yang memadai. Karena menurutnya, sudah banyak sekali kredit macet BUMN yang dijerat korupsi.
"Unsur utamanya adalah apakah dalam pemberian kredit menyalahgunakan wewenang. Jika iya maka masuk Pasal 3 UU Korupsi," kata dia.
Kemudian menurutnya, jika peminjaman tersebut udah melawan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka bisa disebut penyalahgunaan kewenangan.
"Jika sudah melewati POJK maka ini bagian dari
penyalahgunaan wewenang,".
Kordinator Aksi Afad
0812 8226 8657
Laskar Muda NKRI Demonstrasi yang ke 3 Depan BNI Terkait degan Peminjaman Tanpa Anggunan PT Bomba
Telah ramai di perbincangkan juga oleh netizen bahwa memang adanya pinjaman tanpa angunan ini sudah di komentari oleh mantan sekertaris bumn, Mantan Sekretaris BUMN Said Didu meminta kasus dugaan penyelewengan Bank Negara Indonesia (BNI) terkait pinjaman tanpa agunan kepada perusahaan batubara yakni PT Bomba Grup Sumatera Selatan segera dibongkar
Bagaimana tidak, isu pinjaman triliunan rupiah yang diterima perusahaan tambang melalui salah satu Bank BUMN, yakni Bank Negara Indonesia (BNI) rupanya tengah ramai diperbincangkan di media sosial Twitter.
“Harus dibongkar,” kata Said Didu dalam tweetnya, Selain itu, warganet Twitter juga ramai-ramai mencuit tagar #BNIWajibDiaudit dan mengomentari pinjaman BNI yang diduga diberikan tanpa agunan.
Laskar muda nkri sudah memiliki data yang lengkap terkait dengan kasus ini, dan meminta pihak bni untuk terbuka dan tidak menutup – nutupi apa yang seharusnya menjadi hak rakyat, di karenakan bank bni adalah perusahaan BUMN, yang sudah barang tentu anggaran nya di dapat dari rakyat dan untuk rakyat.
Saya minta untuk bank bni membuka data terkait peminjaman pt bomba group, apablia masih ingin di berikan kepercayaan terhadap masyarakat, karena memang sejatinya bank bni perusahaan bumn wajib memberikan datanya kepada rakyat yang menunjukan hasil kinerja terhadap rakyat, apabila tidak dapat memberikan tindakan tersebut sudah jelas dan terbukti bahwasanya telah terjadinya persekongkolan jahat antara perusahaan swasta dan bumn, apabila memang terjadi seperti tersebut sudah pasti kami meminta untuk, copot dirut bank BNI Selanjutnya kami akan mengunjungi KPK untuk menuntut direktur Bank bni di tangkap, dan di copot. tutur afad selaku kordinator aksi.
Dalam aksi tersebut mereka menuntut bank bni untuk membuka data – data terkait dengan peminjaman pt bomba group, juga mengatakan akan turun kembali di minggu depan dengan jumlah masa aksi yang lebih banyak, dan juga aka nada tarian revolusi di depan gedung BNI dan OJK.
Kordinator aksi afad
0812 8226 8657