Poros Muda Indononesia Bagikan Ratusan Sembako Jumat Barokah Indahnya Berbagi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ditengah situasi kenaikan bbm subsidi yang begitu melonjak tinggi hingga 10 ribu, poros muda indonesia bersama polri membagikan sembako kepada masyarakat, yang bertujuan untuk merajut empati terkait dengan situasi yang Membuat masyarakat menjadi terbebani di tengah naiknya bahan2 pangan (16 Sept 2022)

Poros muda indonesia memberikan ratusan sembako kepada masyarakat yang terdampak, di depan sekretariat poros muda indonesia di daerah jakarta timur, ketum poros muda indonesia juga berterimakasih kepada mabes polri yang telah memberikan sembako tutur frans freddy.

Bbm yang naik mencekik rakyat sesungguh nya bukanlah kemauan pemerintah, dikarenakan pembengkakan anggaran subsidi bbm yang membuat naiknya bbm begitu tinggi, oleh karena itu kami poros muda indonesia memeberikan solusi kepada masyarakat untuk, setidaknya memberikan keringanan terkait dengan naiknya hargga bbm.

Kami membagikan kepada supir ojek online, pedagang asongan, pedagang umkm, rakyat yang sangat membutuhkan, besar harapan kami untuk bisa terus memberikan kontri busi nyata kepada masyarakat indonesia, karena baru saja indonesia pulih dari wabah pandemi, kita di terjang dengan naik nya bbm.

kami poros muda indonesia akan menjadi garda terdepan penyambung lidah rakyat, karena kami bertujuan yang mulia yaitu, menyuarakan suara rakyat kecil yang mungkin sering kali tidak terdengar oleh pemerintah.

Dihari jumat kami berbagi sembako dengan tujuan, meringankan beban masyarakat di tengah gempuran naik tingginya kebutuhan bahan pokok tutur frans freddy.
Share:

Poros Muda Indononesia Bagikan Ratusan Sembako Bantuan Polri Kepada Masyarakat


KABARMASA.COM, JAKARTA - Ditengah situasi kenaikan bbm subsidi yang begitu melonjak tinggi hingga 10 ribu, poros muda indonesia bersama polri membagikan sembako kepada masyarakat, yang bertujuan untuk merajut empati terkait dengan situasi yang membuat masyarakat menjadi terbebani di tengah naiknya bahan2 pangan.

Poros muda indonesia memberikan ratusan sembako kepada masyarakat yang terdampak, di depan sekretariat poros muda indonesia di daerah jakarta timur, ketum poros muda indonesia juga berterimakasih kepada mabes polri yang telah memberikan sembako tutur frans freddy.

Bbm yang naik mencekik rakyat sesungguh nya bukanlah kemauan pemerintah, dikarenakan pembengkakan anggaran subsidi bbm yang membuat naiknya bbm begitu tinggi, oleh karena itu kami poros muda indonesia memeberikan solusi kepada masyarakat untuk, setidaknya memberikan keringanan terkait dengan naiknya hargga bbm.

Kami membagikan kepada supir ojek online, pedagang asongan, pedagang umkm, rakyat yang sangat membutuhkan, besar harapan kami untuk bisa terus memberikan kontri busi nyata kepada masyarakat indonesia, karena baru saja indonesia pulih dari wabah pandemi, kita di terjang dengan naik nya bbm.
kami poros muda indonesia akan menjadi garda terdepan penyambung lidah rakyat, karena kami bertujuan yang mulia yaitu, menyuarakan suara rakyat kecil yang mungkin sering kali tidak terdengar oleh pemerintah.

Tidak lupa kami berterimakasih kepada para pihak yang telah membantu kegiatan kami terutama polri semoga semakin presisi.
Share:

Babak Baru Pj Gubernur Pengganti Anies Kini di Kemendagri


KABARMASA.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta telah mengirimkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kini penentuan Pj Gubernur DKI masuk ke babak baru.

Sebagai informasi, masa jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober 2022. DPRD DKI pun telah menggelar rapat untuk membahas calon Pj Gubernur DKI pada Selasa (13/9/2022).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan nama-nama yang telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) adalah Kasetpres Heru Budi, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar. Ketiga nama itu akan disampaikan kepada Kemendagri.

"Jadi nama tersaring untuk diserahkan kepada Kemendagri adalah, ini nggak ada urutan ya, nggak ada nomor. Pertama Heru Budi, kedua Marullah, ketiga Bahtiar," kata Prasetyo.
Prasetyo lalu mempertanyakan apakah usulan tiga nama itu bisa disetujui. Pimpinan sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta pun langsung menyetujui tanpa adanya dinamika.
"Apakah ini disetujui?" tanya Prasetyo.
"Setuju," jawab pimpinan Fraksi.
Nama Usulan DPRD DKI Diserahkan ke Kemendagri
Terbaru, Prasetyo Edi mendatangi kantor Kemendagri pada Rabu (14/9). 

Prasetyo datang untuk menyerahkan nama-nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan yang telah diputuskan DPRD.

Pantauan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Prasetyo tiba sekitar pukul 11.40 WIB. Dia tampak didampingi Sekretaris DPRD DKI Jakarta Firmasyah
Prasetyo langsung masuk ke kantor Kemendagri.

Dokumen usulan Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan akan diserahkan ke Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.

"Saya menyerahkan berkas yang kemarin sudah saya bahas tiga nama itu hari ini sudah diterima, ini tanda terimanya. Saya jelaskan, saya serahkan untuk ditindaklanjuti," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan berkas itu diterima langsung oleh Sekjen Kemendagri. Selanjutnya, tiga nama itu akan diteruskan kepada Mendagri Tito Karnavian.

"Pak Sekjen menyerahkan kepada Pak Mendagri Mendagri karena (saat ini) Mendagri sedang ada rapat keluar ya, tinggal urusan Pak Mendagri ke Pak Presiden," ujarnya.
Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga, menjelaskan pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap ketiga nama kandidat Pj Gubernur usulan DPRD DKI tersebut. Setelah itu, nama-nama calon Pj Gubernur DKI usulan DPRD akan dibahas dalam sidang TPA bersama nama usulan Kemendagri. Sidang TPA akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama lembaga terkait.

"Kita tampung karena mekanismenya nanti ini akan semuanya diverifikasi dahulu persyaratan formilnya, administrasinya, lalu nanti akan dibawakan Bapak Mendagri diusulkan ke Presiden," jelasnya.

"Di mekanisme yang ada nanti, Bapak Presiden memimpin langsung pembahasan bersama lembaga atau kementerian terkait untuk diputuskan karena kewenangannya ada di Presiden," tambahnya.

Lalu, apakah Kemendagri akan mengusulkan nama-nama yang sama?

"Bisa saja sama, bisa saja beda. Belum bisa saya katakan, masih berproses," ujarnya.

Share:

Kapolda Banten Gelar Istigosah Kubro bersama 2500 Kiyai

KABARMASA.COM, BANTEN – Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto menggelar Istigosah Kubro, sekaligus sebagai wahana bersilaturahmi bersama 2500 Kiyai Banten beserta Santri, dan juga untuk mendoakan negeri Indonesia umumnya, khususnya Prov. Banten. Acara dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern Al Kanza Cibadak Kabupaten Lebak pada Rabu (14/9/2022) sekitar pukul 10.00 Wib.

Kegiatan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara dipimpin oleh ulama kharismatik Abuya Muhtadi, serta dihadiri oleh Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya, pemimpin Pondok Pesantren Modern Al Kanza Kyai Ade Bujhaerimi, Ketua MUI Lebak KH Pupu Mahfudin, para Pejabat Utama Polda Banten, Tokoh Masyarakat Kabupaten Lebak H. Mulyadi Jayabaya, para Ulama serta Santri Pondok Pesantren Al Kanza.

Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto mengatakan, sengaja menggelar Istighosah dan doa bersama ulama serta santri untuk keselamatan bangsa dan negara.

“Kegiatan Istigosah dan doa bersama ini sebagai momentum yang sangat istimewa, bukan hanya bagi anggota Polri tetapi juga bagi seluruh masyarakat Banten,” kata Rudy.

Lebih lanjut, Rudy menyampaikan bahwa dalam menyikapi berbagai permasalahan bangsa Indonesia, maka Istigosah dan doa bersama merupakan wahana yang sangat mulia untuk memperkuat silaturahmi dan memohon pertolongan kepada Allah SWT.

“Istigosah dan doa bersama ini juga sebagai wahana yang sangat mulia untuk memperkuat silaturahmi dan memohon pertolongan kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia senantiasa diberi kekuatan dan bimbingan, untuk dapat hidup berdampingan dengan penuh kedamaian dan penuh rasa aman menuju Indonesia yang satu, berdaulat adil dan makmur,” tutur Rudy.

Sementara itu, Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Sofwan Hermanto menyebutkan Istigosah dan doa bersama ini dalam rangka hari jadi Pondok Pesantren Al Kanza yang ke-2 sekaligus menjalin silaturahmi kepada para Ulama, Kiyai dan Santri.

“Atas nama pimpinan Kapolda Banten, saya juga mengucapkan terimakasih kepada para Ulama, Kyai dan Santri serta seluruh masyarakat Lebak yang meluangkan waktu nya sudah datang beristigosah dan doa bersama untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT agar semua umat, bangsa dan negara ini selalu dalam lindungan Allah SWT,” tutup Sofwan. (Putra)
Share:

Sempat Memanas, Pendemo BBM Naik di Patung Kuda Jakpus Bubarkan Diri Dengan Tertib


KABARMASA.COM, JAKARTA - Massa demo tolak kenaikan harga BBM di Patung Kuda, Jakarta Pusat (Jakpus), akhirnya membubarkan diri. Sebelum bubar, suasana demo sempat memanas karena massa menjebol kawat berduri hingga meletuskan petasan.

Pantauan  di lokasi, Selasa (13/9/2022), massa yang terdiri atas mahasiswa dan buruh itu membubarkan diri pada pukul 20.00 WIB. Massa membubarkan diri ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan sembari menyalakan flare dan bernyanyi lagu 'Buruh Tani'.

Terlihat para petugas kepolisian memadamkan beberapa titik api yang dibuat massa sebelum membubarkan diri. Massa diketahui membakar barrier cone hingga ban.

Sementara itu, situasi arus lalu lintas di sekitar lokasi hingga kini masih tersendat imbas pembubaran massa. Penumpukan kendaraan terjadi di Bundaran Thamrin.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa tersebut sempat memanas. Pada pukul 19.50 WIB, massa berhasil menjebol kawat berduri yang sebelumnya dipasang pihak kepolisian.
Massa juga terlihat melempar botol plastik hingga pecahan kaca ke arah polisi. Mahasiswa juga terus meminta agar barikade dibuka.

"Saya berharap kegiatan ditutup dengan kegiatan yang baik. Jangan ditutup dengan kegiatan yang merusak citra," kata seorang polisi mencoba menenangkan massa melalui pengeras suara.

Share:

Ketua Jaringan Nasional Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi JARNAS

KABARMASA.COM, JAKARTA -  Mako Waemese menilai bahwa dalam menugaskan banyak penjabat (Pj) Kepala daerah, Pemerintahan harus dapat memberi pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang jelas.

Salah satu poinnya yakni akuntabilitas proses evaluasi kinerja. akuntabilitas ini krusial untuk memastikan bahwa penugasan Pj. kepala daerah, perpanjangan maupun penyelesaian masa jabatannya. tidak bernuansa politis. 

Sebagai informasih, peraturan perundangan saat ini mengamanatkan bahwa pj. kepala daerah menjabat selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan apabila kinerjanya diangkap memuaskan.

"kinerjanya seperti apa, evaluasinya bagimana, monitoring-nya bagimana, ini semua bagian dari pertanggungjawaban yang harus di lakukan tidak hanya oleh kepala daerahnya," kata Mako Waemese dalam diskusi senin (12/9/2022).

dasar evaluasi setelah satu tahun itu apa?" lanjutnya.

Mako menambahkan, pemerintah harus menyusun indikator yang jelas ukuran-ukuran yang pasti, guna menentukan bahwa kinerja seorang pj wali kota/bupati yang di angkat menteri dalam negeri maupun pj gubernur yang di angkat presiden, dapat di katakan berhasil atau tidak.

"Sehingga ada pertimbangan yang rasional, tepat sasaran, dan pihak kemendagri atau pemerintah secara keseluruhan bisa menentukan yang bersangkutan bisa dilanjutkan setengah atau 1 tahun lagi sebagai pj. kepala daerah atau diganti,"
Tutup" Mako.
Share:

BEM KM UMRAH Desak Kapolda Kepri Copot Kapolresta Tanjungpinang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM ) Universitas Maritim Raja Ali Haji  ( UMRAH ) Alfi Riyan Syafutra mendesak Kapolda Kepulauan Riau untuk segera mengevaluasi, kalau perlu diberhentikan polisi yang Represif dan polisi yang melakukan tindakan premanisme terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi menyampaikan aspirasi. BEM KM UMRAH mengecam aksi premanisme aparat kepolisian dalam negara demokrasi di Indonesia. Kapolda Harus berani mengambil keputusan sesuai arahan Kapolri, Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Tanjung Pinang (13/09/2022) 


Ia menyebut, aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang berakhir ricuh mahasiswa dan aparat polisi, adalah bentuk kepemimpinan yang gagal yang dan pengamanan yang gagal untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat sesuai undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.Padahal Kepolisian notabene representasi pemerintah untuk memperlakukan warganya secara manusiawi. 

Menurut Alfi , yang juga Koordinator Daerah BEM Seluruh Indonesia Kepulauan Riau , dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Negara mengamanatkan. kebebasan berpendapat setiap warga negaranya dan menjadikan kebebasan pendapat sebagai hak mendasar setiap manusia (fundamental right). 


Namun melihat peristiwa yang baru saja terjadi, ia menyatakan peristiwa tersebut menggores perasaan mahasiswa se-Kepulauan Riau. Ketika mahasiswa tidak dimanusiakan, dianggap berbuat pidana kemudian di provokasi dan diancam ketika berpendapat adalah hal yang mengerikan, ketika suara-suara di balas kekerasan. 


Kekerasan terhadap aksi mahasiswa berlangsung di Kepulauan Riau, saat  berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kepulauan Riau yang berujung ricuh,Bahkan seorang dari mahasiswa umrah sampai ada yang terluka dan banyak mahasiswa yang dipukuli, dan menahan rasa sakit di bagian kepala. diduga terkena pukulan keras.

Kami mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan meminta Kepada kapolda untuk mengevaluasi, kalau perlu memotong kepala yang busuk ini, dan kepemimpinan gagal mencopot jabatan setiap polisi yang memukul, menginjak, merusak hak-hak demokrasi warga negara Indonesia." Sesuai dengan apa yang menjadi arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Jurnalis - ZS

Share:

Ketua DPD KNPI Kota Batam Terpilih Hazarin Firda Periode 2022-2025, Mengucapkan Terimakasih Keseluruh Pihak Mendukung


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Alin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mempercayainya menjadi ketua DPD KNPI Kota Batam. Ia berharap pemuda di Batam bisa bersinergi memajukan organisasi ini ke depannya. 


"Terima kasih atas amanah dan kepercayaan bagi saya untuk menjadi ketua KNPI Kota Batam," ujarnya setelah pemilihan, Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Batam, Minggu (11/09/2022) 


Pria yang menjabat sebagai ketua PK Lubukbaja ini menuturkan tekadnya untuk mengembalikan KNPI sebagai laboratorium kader bagi bangsa dan negara. 


"Sebagai tempat berhimpunnya pemuda yang kreatif dan inovatif, KNPI harus menjadi laboratorium yang mencetak calon pemimpin, khususnya di Kota Batam. Mari kita bersinergi dalam harmoni," ucap dia.


Jurnalis - ZS

Share:

Adanya TPPU Program Sembako Kab. Jeneponto. AMPRI Minta Kejati Segera Menangkap Ridho & Kepala Cabang BRI

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Prihatin Indonesia (AMPRI) dan Gerakan Muda Perubahan (GEMURU). Mengutuk Keras Tindakan yang dilakukan oleh Ridho (Karyawan Bri) dan Kepala Cabang Bri Jeneponto atas adanya perintah kepada Agen untuk melakukan transaksi pencairan tunai dengan biaya administrasi gesek Rp. 5.000 - Rp.20.000. Sehingga hal itu pun dinilai merupakan kejahatan luar biasa / tindak pidana pencucian uang secara terstruktur, sistematis, massif.
Sebagaimana disampaikan oleh Akram Napoleon (Sekjen AMPRI) Kepada media ini, Bahwa kebijakan yang bertentangan dengan Permensos nomor 5 tahun 2021 adalah merupakan tindakan melawan hukum yang harus kita semua lawan.

Hingga aparat penegak hukum dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajarannya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap mafia – mafia Perbank kan seperti Ridho dan Kepala Cabang Bri Jeneponto karena atas perintahnya menimbulkan kerugian keuangan negara / keluarga penerima manfaat. Selain itu Akram Napoleon juga meminta kepada pemerintah daerah kabupaten jeneponto agar segera melakukan pergantian Himbara karena Bank Bri tidak lagi mengacu pada regulasi sebagaimana ketetapan pelaksanaan dan penyaluran sembako, Akan tetapi Bank Bri Cabang Jeneponto membuat kebijakan dan aturan tersendiri yang layaknya mirip dengan sistem kebijakan PKI. Ungkapnya

Hal senada pun diuangkapkan oleh Dirfan Sontoloyo, Terkait langkah – langkah komunikasi yang ditempuh oleh Kanwil Bri hanyalah sebagai Strategi penyesatan cara berfikir agar publik khususnya adik dan teman – teman yang tergabung dalam Gerakan AMPRI tidak menjurus kepada subtansi permasalahan, melainkan diarahkan oleh pihak Kanwil Bri masuk pada ruang – ruang lobi yang hanya menguntungkan pihak Himbara Bri. Hal itu dapat dibuktikan dari argumentasi Salah seorang perwakilan dari Kanwil yang meminta AMPRI untuk menjadi fasilitator pertemuan antara Kanwil Bri dan Kepala Dinas Sosial Kab. Jeneponto. Dan itu kami nilai merupakan argumentasi yang menjebak karena menganggap AMPRI sebagai Lembaga Fasilitator antar Mafia Perbank kan dan Mafia Sembako Bansos.

Lanjut Dirfan red, memaparkan kekecewaannya terhadap argumentasi atau sudut pandang pihak Kanwil BRI kepada AMPRI. Dan perlu diketahui oleh Kanwil BRI adalah:
1. AMPRI tidak memiliki kewenangan berada pada ruang – ruang diplomasi yang tidak menguntungkan rakyat (penerima manfaat) pada program bansos tersebut.
2. AMPRI mendesak Direktur Utama BRI agar segera memecat secara tidak hormat saudara Ridho, Kepala Cabang dan Kepala Kanwil BRI Serta menarik mesin edisi / mengganti Agen yang melakukan transaksi penggesekan tunai atau tindak pidana pencucian uang.
3. Meminta kepada Bupati dan Sekda Kab. Jeneponto agar mengganti Himbara karena Bank penyalur BRI terbukti membuat kebijakan tersendiri dan itu bertentangan dengan Permensos Nomor 5 tahun 2021.

Selain dari pada 3 point diatas, Dirfan Sontoloyo juga mengecam Kepala Cabang BRI yang meninggalkan tempat berlangsungnya Audiensi antara Kanwil BRI, Pihak BRI Cabang Jeneponto dan AMPRI untuk membahas sanksi yang akan diberikan kepada para mafia Perbank kan dan Sembako Bansos. Namun justru Kepala Cabang BRI banyak memberikan keterangan atau data Agen yang sejatinya tidak menjual bahan pangan (Sembako).

Hingga pada akhirnya Kabur MENINGGALKAN tamu undangannya dan bahkan lebih parahnya lagi pihak Himbara melempar kesalahan tersebut dengan menuding Kepala Dinas Sosial terlalu Cuek dan Lemah dalam pengawasan pelaksanaan dan penyaluran Sembako. Dirfan juga menambahkan bahwa akan membongkar penyimpangan Bank penyalur BRI terhadap adanya dugaan kerugian negara yang disebabkan dari data ganda penerima bansos dan lainnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan turun kejalan didepan kejati sul sel dan membongkar semua kejahatan perbank kan dan Sembako / PKH. tuturnya"
Share:

Lapor Merah Sembako Bansos Kab. Bulukumba. Korkab PKH dan Korcam Kebal Hukum

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Sembako bansos di Bulukumba Akhir - Akhir ini menuai banyak kritikan sebab sistem pelaksanaan dan penyalurannya yang di nilai telah melanggar / bertentangan dengan permensos nomor 5 tahun 2021 dan telah berpontesi merugikan keuangan negara dan keluarga penerima manfaat ( KPM ). Ada pula rumor keterlibatan Korcam PKH yang mengatur / mengendalikan Agen dan suplyer bahan pangan seperti beras, apel dan telur, bahkan yang lebih parah lagi adanya pungutan sejumlah fee yang di ambil dari Agen / E-waroeng dan suplyer yang di lakukan oleh Korkab PKH bernama Basse dan Idul Suplyer. 

Sehingga Muh. Ahlus kembali angkat suara dan menyanyangkan kejadian tersebut, sebab menurutnya bahwa program sembako dan PKH sejatinya tidak di perbolehkan adanya pungutan / potongan dengan alasan apapun termasuk biaya administrasi penggesekan. Jadi ketika benar ada fee yang di pungut oleh Korkab PKH dan Korcam, baik dari agen atau pun suplyer. maka itu adalah merupakan tindakan melawan hukum alias kejahatan luar biasa yang seharusnya wajib di tindak tegas oleh aparat penegak hukum ( APH ). Lanjut Ahlus red, mempertanyakan kepada Sekda dan Kepala Dinas Sosial Kab. Bulukumba. 
Apakag benar Kepala Dinas Sosial yang memberikan perintah kepada Korkab PKH dan Korcam serta Kordes untuk mengendalikan Agen dan mengatur suplyer serta memungut Fee.? Seperti salah satu suplyer yang merasa jago dan menantang wartawan dan Aktivis untuk membuktikan dugaan penyimpangan dan Korupsinya sebagai suplyer pengadaan bahan pangan ke Agen sembako yang menggunakan merk karung / beras yang di beri nama atau merk "PANRITA LOPI".
Insya Allah dalam waktu dekat ini, AMPRI akan kembali turun ke jalan dan mendesak APH agar Mafia Sembako Bansos di Bulukumba segera di periksa dan di tangkap. Tuturnya. 

Hal senada pun di sampaikan oleh Dirfan Susanto, bahwa persoalan kisruh sembako dan PKH di bulukumba itu dari tahun ke tahun ramai di perbincangkan tentang aroma pungli dan korupsinya. Namun sampai hari ini APH tidak bertindak dan terkesan di biarkan seperti itu sistemnya / di beri kebebasan Para Mafia terus mengangkangi dana KPM / Uang Negara. 
Sebab kasus biaya gesek KPM PKH sebesar Rp. 25.000 - Rp. 50.000 per KPM. Kalau tidak salah pernah di periksa oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bulukumba, Namun hingga hari ini kita tidak tahu seperti apa tindak lanjutnya, begitu pun dengan sembako suplyer dan Eks Korda berapa kali di periksa, tapi lagi - lagi redup seiring berjalannya waktu. 
Semoga dengan kepemimpinan Irjend. Pol. Drs. Nana Sudjana. M.M ( Kapolda Sul - Sel ). dan  Kombes. Pol. Helmi Kwarta Kusuma ( Dit Reskrimsus ) yang kami percaya memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, agar secepatnya melakukan tindakan hukum dan memeriksa Suplyer, Korkab PKH dan Agen Sembako / PKH di Bulukumba. Ungkapnya.
Share:

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi yang Ke 2 Kalinya Depan Istana Patung Kuda Rezim Gagal Tolak Kenaikan BBM

KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan massa dari Laskar Muda NKRI menggelar aksi di silang Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/9).

Lakar muda NKRI Menuntut  pemerintah untuk menjabut kebijakan mengenai naik nya bbm bersubsidi di karenakan, ekonomi baru saja pulih dan juga masyarakat kebingungan di tengah situasi sekarang yaitu, banyak nya perusahaan yang tidak dapat bertahan yang kemudian menjadikan banyak nya penggangguran.

Polisi yang dengan sergap menjaga langsung mengarahkan massa ke depan pintu masuk Monas, mengarahkan masa untuk melaksanakan orasinya juga menyampaikan isi pemikiran dan juga tuntutan nya yaitu meminta untuk menurunkan bbm.


Puluhan masa laskar muda nkri membentangkan spanduk terkait dengan masalah yang terjadi di negri ini, masalah yang banyak menimpa rakyat kecil dan miskin kota ini, masa membentangkan dengan sigap spanduk lebar agar bisa di lihat oleh para media.

Massa Laskar Musa NKRI pun membentangkan spanduk bertuliskan "Rezim Gagal Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Copot Menteri ESDM, Rakyat Butuh Sejahtera, BBM Naik Rakyat Menjerit," isi spanduk tersebut.

Sementara itu, Korlap Aksi, Afad Usasra menyebut bahwa kenaikan harga BBM dapat menyengsarakan masyarakat kecil. Apalagi, kegiatan perekonomian baru saja pulih.

Masa menduduki depan istana sampai dengan bakar ban dan juga menyanyikan lagu indonesia raya, setelah itu masa bubar ketika sudah mendekati malam, laskar muda nkri akan kembali lagi dengan jumlah yang lebih besar dan masa yang lebih banyak, ujar afad usasra selaku kordinator lapangan.

Share:

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi Ke 4 Bakar Ban Depan Graha BNI Usut Tuntas Dugaan Kredit Tanpa Agunan 85 Triliun di Bank BNI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Laskar Muda NKRI Kembali malakukan aksi damai yang ke IV Kali di depan Bank BNI Demi menuntaskan dugaan Kredit Sebesar 89 Triliun yang di duga tanpa memakai agunan yang di berikan ke PT Bomba Grup.

Sebelum beredar info bahwa Perbankan di Indonesia sedang ramai-ramai masih memberikan pendanaan untuk industri batu bara, jumlahnya mencapai Rp89 triliun, Bahkan muncul dugaan ada pendanaan sebuah grup perusahaan batu bara PT Bomba Grup di Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI tanpa menggunakan agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman.

jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.

"Pertama, pinjaman macet dan kemudian pengusahanya tidak berupaya melunasi utangnya. Kedua. banknya harus Bank BUMN, jika bank swasta maka bukan korupsi,"

Terkait isu uang pinjaman bank tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk operasional produksi batu bara, Laskar Muda NKRI mengatakan bahwa hal tersebut jelas dilarang untuk dipakai hal lain.

"Enggak boleh. Tapi kuncinya bisa diproses korupsi jika utang macet," lanjutnya.

Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika dalam pinjam meminjam masuk ranah perbankan dan aturan tanpa atau dengan jaminan seharusnya diatur rigid dalam aturan internal bank.

"Sehingga jawabannya ada di Bank BUMN. Jika dalam jumlah besar seharusnya ada jaminan yang memadai. Jaminan pun diikat hak tanggungan dan ada appraisal untuk menilai jaminan lebih tinggi dari utang.

Begitu juga jika terdapat potensi kredit macet, harus ada jaminan yang memadai. Karena menurutnya, sudah banyak sekali kredit macet BUMN yang dijerat korupsi. 

"Unsur utamanya adalah apakah dalam pemberian kredit menyalahgunakan wewenang. Jika iya maka masuk Pasal 3 UU Korupsi," kata dia. 

Kemudian menurutnya, jika peminjaman tersebut udah melawan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka bisa disebut penyalahgunaan kewenangan.

"Jika sudah melewati POJK maka ini bagian dari penyalahgunaan wewenang,".

Kordinator Aksi Afad 

0812 8226 8657

Share:

Laskar Muda NKRI Demonstrasi yang ke 3 Depan BNI Terkait degan Peminjaman Tanpa Anggunan PT Bomba

KABARMASA.COM, JAKARTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam laskar muda nkri gelar unjuk rasa di depan graha bni dan ojk, hal ini berkaitan dengan adanya pemberitaan tentang pinjaman dari bank bni terhadap pinjaman tanpa angunan kepada pt bomba yang di mana diketahui bahwa pt bomba group adalah perusahaan tambang yang berada di Sulawesi selatan. 

Telah ramai di perbincangkan juga oleh netizen bahwa memang adanya pinjaman tanpa angunan ini sudah di komentari oleh mantan sekertaris bumn, Mantan Sekretaris BUMN Said Didu meminta kasus dugaan penyelewengan Bank Negara Indonesia (BNI) terkait pinjaman tanpa agunan kepada perusahaan batubara yakni PT Bomba Grup Sumatera Selatan segera dibongkar


Bagaimana tidak, isu pinjaman triliunan rupiah yang diterima perusahaan tambang melalui salah satu Bank BUMN, yakni Bank Negara Indonesia (BNI) rupanya tengah ramai diperbincangkan di media sosial Twitter.

“Harus dibongkar,” kata Said Didu dalam tweetnya, Selain itu, warganet Twitter juga ramai-ramai mencuit tagar #BNIWajibDiaudit dan mengomentari pinjaman BNI yang diduga diberikan tanpa agunan.

Laskar muda nkri sudah memiliki data yang lengkap terkait dengan kasus ini, dan meminta pihak bni untuk terbuka dan tidak menutup – nutupi apa yang seharusnya menjadi hak rakyat, di karenakan bank bni adalah perusahaan BUMN, yang sudah barang tentu anggaran nya di dapat dari rakyat dan untuk rakyat.

Saya minta untuk bank bni membuka data terkait peminjaman pt bomba group, apablia masih ingin di berikan kepercayaan terhadap masyarakat, karena memang sejatinya bank bni perusahaan bumn wajib memberikan datanya kepada rakyat yang menunjukan hasil kinerja terhadap rakyat, apabila tidak dapat memberikan tindakan tersebut sudah jelas dan terbukti bahwasanya telah terjadinya persekongkolan jahat antara perusahaan swasta dan bumn, apabila memang terjadi seperti tersebut sudah pasti kami meminta untuk, copot dirut bank BNI Selanjutnya kami akan mengunjungi KPK untuk menuntut direktur Bank bni di tangkap, dan di copot. tutur afad selaku kordinator aksi.

Dalam aksi tersebut mereka menuntut bank bni untuk membuka data – data terkait dengan peminjaman pt bomba group, juga mengatakan akan turun kembali di minggu depan dengan jumlah masa aksi yang lebih banyak, dan juga aka nada tarian revolusi di depan gedung BNI dan OJK.

Kordinator aksi afad

0812 8226 8657


Share:

Dugaan Penyalagunaan Kewenangan dan Korupsi Sembako Bone Resmi Di Laporkan Oleh AMPRI Kapolda.

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Mosi tidak percaya dengan Aparat Penegak Hukum ( APH ) bartaraf Kajati Sul - Sel. Kini Pergerakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia ( AMPRI ) dan Gerakan Muda Perubahan ( GEMURU ) hari ini resmi malaporkan dugaan kasus penyalagunaan kewenangan dan Korupsi proram sembako bone di Polda Sul - Sel.
 
Sebagaimana keterangan Muh. Ahlus selaku ketum AMPRI kepada media ini, jika dirinya menilai bahwa APH tingkat Kejaksaan dan Kajati untuk saat ini, kami kurang percaya, karena dari sekian lamanya kasus dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan si beberapa kabupaten, seperti Kab. Bone, Barru, Bulukumba dan lainnya sampai hari ini tidak di tindak lanjuti dan terkesan di peti es kan. Shingga kami dari AMPRI hari ini melaporkan Sembako Kab. Bone ke Polda Sul - Sel. Sambil menunggu tindakan Kapolda terhadap kasus dugaan Penyalagunaan Kewenangan dan Korupsi di program sembako bone. Selain itu ada pula kasus penipuan yang di lakukan oleh Eks Korda bernama Irham telah di laporkan oleh Anto dan Kawan - Kawan. Ungkapnya. 

Hal serupa pun di paparkan oleh di Dirfan Susanto, Jika hari ini, selain kasus mafia sembako, ada pula pelaporan ke propam atas tindakan perampasan / penyitaan HP yang di lakukan oknum polisi Polres Bone yang dinilai tidak sesuai SOP dan terkesan ada tendensi kepentingan politik. Lanjut Dirfan Red, menegaskan bahwa kasus sembako bone ini, akan kami bawa ke KPK dan Komisi 8 sebab menurut Arman Rahim ( Suplyer ) di program sembako tidak ada korupsi dan penyalagunaan kepentingan dan yang ada hanya murni dagang. Ungkapnya.
Share:

Basse Korkab PKH Berani Tunggangi Sembako Bansos Karena di Back Up Syamsu Niang

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Idul dan Basse Korkab PKH Berani Ambil Fee Sembako Karena Merasa di Beck Up Oleh Samsu Niang. Sehingga bandit - bandit program bansos memang tidak pernah kehabisan akal untuk merampok dana KPM, modusnya pun di kemas dengan sistem dagang/ Penjualan bahan pangan Beras, Apel dan Telur serta karung dengan merk PANRITA LOPI hingga pada biaya transaksi biaya gesek KKS. 

Hal tersebut pun di benarkan oleh Dirfan Susanto, bahwa Bansos Kemensos hari ini telah menjadi rumah / lahan paling empuk bagi para honor" biadab / koruptor untuk menjarah uang rakya pada program sembako, sebagaimana telah terjadi di banyak daerah, seperti bulukumba yang di ketahui hari ini, Korcam dan Korkab PKH dan suplyer jelas melakukan korporasi dalam kejahatan penyalagunaan kewenangan dan korupsi secara terstruktur, sistematis dan massif ( TSM ) pada program sembako kab.bulukumba. hal itu dapat di buktikan dengan beredarnya pernyataan Idul ( Ketua Hipmi ) yang menantang aktivis dan media untuk membuktikan kejahatan atau korupsinya, sehingga dapat di pastikan bahwa pernyataan idul tersebut, adalah bentuk dari kepanikan dari sebuah korporasi jahat yang mereka kemas dalam pengadaan bahan pangan dan pemungutan fee yang di lakukan Idul dan Basse, baik melalui agen sebesar Rp. 5.000 dan dari suplyer Rp. 6.000. Viralnya nama Basse dan Idul serta para korcam di publik, kerena masuk pada pengedelian suplyer dan agen jelas membuktikan bahwa dalam sistem pemerintahan di bulukumba di bawah kepemimpinan Andi Muktar, rupanya hari sedang "SAKIT". Sebab mulai dari H. Tiro yang mengaku telah di tunjuk menjadi suplyer oleh Bupati, kini muncul lagi Idul, Basse dan bebarapa Korcam yang terang - terangan mengendalikan Suplyer dan agen serta memungut fee. 

Lanjutnya menegaskan bahwa kejahatan basse dalam mengendalikan agen dan suplyer, mungkin karena basse bersama IduI. Jangan - jangan merasa dekat dengan Samsu Niang dan Bupati serta Kepala Dinas Sosial. Sehingga berani menjadi mafia di dalam program sembako dan PKH di Kab. Bulukumba dan Hingga kini tidak tersentuh hukum. Meskin pun di ketahui bahwa kasus dugaan korupsi PKH sudah di periksa di Kejaksaan Bulukumba namun lagi - lagi " MACU " Terus Polda juga " MACU ". Jadi klo menurut saya kita do'akan saja bandit - bandit Kemensos dan Suplyernya seperti Basse dan Idul serta Korcam, semoga Allah SWT. Menyabutnya Nyawanya tidak dalam keadaan Khusnul Khotimah. Karena mereka jelas merampok uang rakyat dengan terang - terangan namun hukum, baik itu Polri dan Kejaksaan tidak bisa berkutik untuk memeriksa dan menangkap Basse dan kawan - kawannya. 

Maka Insya Allah, minggu depan AMPRI akan kembali bergemuru di depan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Untuk menagih janji dan mendesak untuk segera menangkap mafia sembako di kab.Bone, bulukumba, dan jenepoto. Mulai Dari Sekda, Suplyer, Eks Korda dan Kepala Dinas Sosial. Samsu Niang ( Anggota Dewan DPR. RI. Partai PDIP ) yang katanya bosnya Basse ( Korkab PKH bulukumba ) Ungkapnya.
Share:

ALIANSI KUKAR MENOLAK (AKM) KENAIKAN BBM


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung di dalamnya (AKM)dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesi (SEMMI KUKAR) sedang melakukan unjuk rasa di Jalan Depan DPRD Kutai Kartanegara, Selasa (06/09/2022).

Mereka membawa spanduk yang bertuliskan tolak Kenaikan harga BBM. Tepat depan Kantor DPRD Kutai kartanegara, mereka akan melakukan aksi lanjutan dengan masa yg lebih banyak

Selain itu juga Aliansi Kukar Menolak Membentangkan Sepanduk Di depan Pagar DPRD Kutai Kartanegara

Puluhan pengunjuk rasa memblok jalan. menyampaikan orasi ilmiahnya. Mereka menyampaikan penolakan terhadap kenaikan BBM

“Aliansi Kukar menolak tegas kenaikan harga BBM,” yang tergabung di dalam Aliansi kata Hasran yang Juga Ketua Umum SEMMI Kutai Kartanegara

Ia menjelaskan bahwa, kenaikan harga BBM membuat rakyat semakin menderita.

“BBM merupakan kebutuhan pokok yang digunakan oleh masyarakat di berbagai bidang seperti Nelayan,Petani, pelajar siswa, penduduk yang di pemukiman terpencil. Dengan naiknya harga BBM, bahan pokok lainnya juga akan ikut naik,” tutupnya

Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk segera mencabut atau menurunkan harga BBM.

“Kalau harga BBM tidak turun, maka kita akan melakukan Aksi lanjutan dan terus menerus


Jurnalis - ZS

Share:

Puluhan Massa Laskar Muda NKRI Unjuk Rasa di Pintu Masuk Monas


KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan massa dari Laskar Muda NKRI menggelar aksi di silang Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

Pantauan Kantor Berita, massa datang dari arah Senayan dan tiba di depan Kantor Indosat dengan menggunakan mobil angkot berwarna biru muda pada pukul 14.03 WIB.

Namun, polisi yang dengan sergap menjaga langsung mengarahkan massa ke depan pintu masuk Monas.

Setibanya di depan pintu Monas, massa lalu turun dari mobil angkutan dan mulai berorasi.

Massa Laskar Musa NKRI pun membentangkan spanduk bertuliskan "Rezim Gagal Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Copot Menteri ESDM, Rakyat Butuh Sejahtera, BBM Naik Rakyat Menjerit," isi spanduk tersebut.

Sementara itu, Korlap Aksi, Afad Usasra menyebut bahwa kenaikan harga BBM dapat menyengsarakan masyarakat kecil. Apalagi, kegiatan perekonomian baru saja pulih.

Usai membacakan orasi, massa pun membubarkan diri dengan menaikki angkutan sewaan sekitar pukul 14.25 WIB di tengah terik matahari.
Share:

Wakapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono laksanakan giat ‘Taklimat Awal

KABARMASA.COM, KALIMANTAN SELATAN - Wakapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono laksanakan giat ‘Taklimat Awal, Audit Kinerja Itwil I Itwasum Polri Tahap II Aspek Pelaksanaan Dan Pengendalian Tahun Anggaran 2022’ yang berlangsung pada hari Senin 5 September 2022 di Gedung Rupatama Polda Kalsel, Banjarmasin.

Agenda ini dibuka secara resmi oleh Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono selaku Wakapolda, yang dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Kalsel, Irwasda dan Kasatwil Jajaran Polda Kalsel.

Sambutan Wakapolda Kalsel menyampaikan bahwa, pada hari ini diwilayah Polda Kalsel mendapat suatu kehormatan dengan adanya audit yang dilakukan anggota Itwasum Polri dan digelar dalam waktu kurang lebih 10 hari.

Dalam kesempatan ini, ia juga melaporkan situasi diwilayah hukum Polda Kalsel dalam keadaan aman dan kondusif.

“Dalam kurun waktu dua tahun pandemi Covid 19 tidak terjadi gangguan Kamtibmas yang singinifikan dalam masyarakat. Situasi yang aman dan terkendali berkat kesiapan Pejabat Utama dan Kapolres dan jajarannya dalam mengelola sumber daya dilingkungan masing-masing,” ucap Wakapolda Kalsel, yang dilansir dari Tribratanews.polri.go.id, pada Selasa 6/9/2022.

Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono, juga melaporkan pada Tim Audit Kinerja Itwasum Polri perihal program yang sudah dilaksanakan.

“Polda Kalsel telah melaksanakan langkah pengawasan terhadap program pengelolaan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari DIPA tahun anggaran 2022 untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas,” jelas Brigjen Agung.

“Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan ini sebagai fungsi manajemen agar mengetahui sejauh mana program yang dilakukan oleh Satker dan Satuan Wilayah (Satwil) atau sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku,” tambahnya.

Kemudian ia juga sampaikan, untuk terjamin terlaksananya akuntabilitas anggaran berbasis kinerja yang berkualitas guna mencegah terjadinya penyimpangan.

Sebagai informasi, adapun Tim Audit Kinerja Itwil I Itwasum Polri yang hadir Brigjen. Pol. Drs. Suherman (Anjak Utama Bid Jemen Ops Itwasum Polri) beserta Ketua Tim Kombes. Pol. Drs. Kasihan Rahmadi, S.H., M.H., (Irbid Jemen Opsnal), Kombes. Pol. Djoko Julianto, S.I.K., M.Si., (Auditor Itwil I Bid Logistik).
Kombes. Pol. Drs. Sunarwan Sumirat (Irbid Jemen Sarpras Bid Logistik), Kombes. Pol. Benny Subandi S.I.K., M.Si., (Irbid Jemen SDM Bid SDM), Kombes. Pol. Andrie Rondonuwu, S.I.K., M.Si., (Auditor Itwil I Bid Garkeu), Kombes. Pol. Ramon Zamora Ginting, S.IK, M.Si., (Auditor Itwil I Bid Garkeu), dan Penata TK.I Fadiyanto, S.E. (BPKP).
Share:

Mendagri Minta Pemda Tangkal Imbas Inflasi Pakai Sumber Dana Ini

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera membantu masyarakat terdampak inflasi. Tito menegaskan peran pemda dibutuhkan di tengah berbagai upaya penanganan dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui beragam kebijakan.

Tito meminta pemda tidak ragu menggunakan instrumen anggaran yang tersedia untuk membantu masyarakat terdampak. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri.

"Pemda juga kita minta untuk burden sharing, jadi untuk juga saling urun rembuk membantu masyarakat masing-masing, baik provinsi kabupaten/kota," kata Tito dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).

Tito menguraikan terdapat beberapa instrumen anggaran yang dapat digunakan pemda untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak inflasi. Pertama, pemda dapat memanfaatkan 2 persen dari Dana Transfer Umum yakni berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memberikan jaring pengaman sosial.

Kedua, Pemda dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan perlindungan sosial. Terkait BTT, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan BTT dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Ketiga, Pemda dapat menyalurkan bantuan yang bersumber dari mata anggaran bantuan sosial (bansos) yang masih dimiliki oleh masing-masing daerah. Keempat, Pemda dapat memanfaatkan Dana Desa.

Sebagai informasi, rapat tersebut menghadirkan pimpinan lembaga dan kementerian yang hadir secara langsung maupun virtual. Mereka yang hadir secara langsung di antaranya Kapolri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mewakili Menteri Keuangan. Hadir secara daring yaitu Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Jaksa Agung, serta Staf Ahli Tingkat III Bidang Ekkudag Panglima TNI mewakili Panglima TNI.

Imbas Kenaikan BBM, Harga Beras Diprediksi Naik Hingga 1,6 Persen

Tito menjelaskan hadirnya berbagai pimpinan lembaga dan kementerian tersebut untuk memberikan penjelasan kepada pemda terkait langkah yang dapat dilakukan dalam membantu masyarakat terdampak inflasi. Selain itu, kehadiran pembicara tersebut untuk memberi keyakinan kepada kepala daerah agar tidak ragu menggunakan berbagai instrumen anggaran dalam membantu masyarakat.

Di sisi lain, Tito meminta agar setelah rakor tersebut kepala daerah beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik provinsi maupun kabupaten/kota segera menggelar rapat untuk membahas mitigasi pengendalian inflasi. Pemda juga perlu membahas dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun upaya yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Karena kalau Kamtibmasnya tidak baik kemudian ekonominya terganggu, maka inflasi terjadi di daerah itu," ujar Tito.
Share:

Ketua PC SEMMI Kukar Kecewa BBM Tetap Naik,pemerintah tidak memikirkan Masyarakat Indonesia


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Pantauan media di  SPBU harga Pertalite sekarang Rp. 10.000. Keputusan pemerintah menuai reaksi keras mahasiswa. Mahasiswa mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah. "SEMMI KUKAR kecewa pemerintah tidak mau mendengar suara rakyat. suara suara rakyat akan turun lagi, kita ajak rakyat ramai-ramai tolak kenaikan BBM." ujar, SEMMI KUKAR yang berdampak kepada rakyat kukar ini akan menjadi pengaruh besar besaran bagi masyrakat Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Batam (05/09/2022)

setelah sebelumnya hanya menjadi wacana dikalangan aktivis mahasiswa. Keputusan menaikkan harga BBM menjadi alasan kuat mahasiswa bergerak bersama rakyat.

"Sudah saatnya mahasiswa dan rakyat  bergandengan tangan karena kebijakan Presiden tidak lagi pro rakyat." 

Seharusnya yang dilakukan pemerintah bukan menaikkan harga BBM tapi membuat kebijakan penurunan BBM yang menjadi kebutuhan masyrakat menegah kebawa seperti pertalite pertamax dan solar

"Evaluasi penerintah agar performa dan pengelolaan minyak lebih optimal dan menguntungkan bagi masyrakat

Selain itu pemerintah bisa melakukan strategi lain untuk menutupi jebolnya APBN dengan mengalokasikan dana pembangunan nasional untuk subsidi bukan menaikkan harga BBM


Jurnalis - ZS

Share:

HMI Cilosari 17 Berunjuk Rasa Di PT. PERTAMINA, KESDM Dan Istana Negara Terkait Penolakan Terhadap Kenaika Harga BBM.

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Puluhan massa aksi dari Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cilosari17 menggelar aksi unjuk rasa di depan PT. PERTAMINA, KEMENTERIAN ESDM dan Patung kuda mendesak agar pemerintah segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). (Senin, 05 September 2022)

Wiranto sebagai koordinator lapangan (KORLAP) Saat ditemui di lokasi aksi dengan tegas menuntut agar Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri ESDM dan Dirut PT. Pertamina.

"Kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar segera mencopot Arifin Tasrif dari Jabatannya sebagai Menteri ESDM dan Dirut PT. Pertamina karena tidak becus dan tidak amanah memimpin" Tuturnya

Aktivis HMI ini menyampaikan bahwa jika pemerintah cerdas dalam mengambil suatu kebijakan, pastinya Pemerintah tidak akan menaikan harga BBM dimasa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid19.

"Tentunya jika pemerintah cerdas dalam mengambil suatu kebijakan pastinya pemerintah melihat dimasa pemulihan ekonomi yang sekarang ini, pasca kita diserang oleh wabah Covid19, artinya masyarakat indonesia secara umum masih dalam proses pemulihan ekonomi, akan tetapi pemerintah malah mengeluarkan suatu kebijakan tanpa memikirkan kondisi masyarakat indonesia pada umumnya. Lanjutnya.

Sebagai penutup Aksi Unjukrasa Wiranto menegaskan bahwa aksi ini sebagai aksi awal kami dan kami akan mengawal sampai harga BBM harganya turun seperti semula.

"Aksi ini menjadi aksi awal kami (Kader HMI Cilosari17) dan kami akan mengawal sampai harga BBM turun seperti semula, karena kebijakan ini sangat menyengsarakan masyarakat kecil" Tutupnya
Share:

Tiga Poin Hasil Pertemuan Prabowo dan Puan di Hambalang


KABARMASA.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani menghasilkan tiga poin kesepakatan.

Puan mengungkapkan, poin pertama dari pertemuan itu yakni komitmen bersama untuk membangun bangsa.

“Kedua kemudian bagaimana sebagai parpol kita bisa menbangun politik yang santun dan bersuka ria tanpa bermusuhan,” kata Puan, saat memberikan keterangan seusai pertemuan di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/9/2022).

Poin ketiga yakni komitmen Gerindra dan PDI-P mengemban kepercayaan masyarakat dengan menjalankan pesta demokrasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk kemajuan bangsa dan negara.

Momen Prabowo Ajak Puan Berkuda di Tengah Silaturahmi Politik PDIP dan Gerindra
Selain itu, Puan memastikan akan ada pertemuan berikutnya dengan Prabowo setelah di Hambalang.

Menurut Puan, pertemuan berikutnya tak lain untuk memperkuat tekad bersama Prabowo.
“Insya Allah bisa dipastikan bukan pertemuan terakhir, ya Mas Bowo ya. Jadi kita akan tetap menyampaikan secara terbuka, membuka ruang untuk tetap menguatkan tekad bersama,” ujar Puan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan sesi awal menjelang musim politik.

“Jadi ini baru mungkin untuk awal musim politik yang akan datang, ini mungkin baru awalan,” kata Prabowo.

Dalam safari politiknya ke Hambalang, Puan didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan sejumlah tokoh PDI-P seperti Said Abdullah, Utut Adianto, Bambang Wuryanto, hingga Charles Honoris.

Sementara, Prabowo didampingi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Pada pertemuan ini, Puan sempat diajak Prabowo untuk berkuda. Keduanya juga sempat makan bersama dan melakukan pertemuan empat mata.
Share:

Dampak Buruk Gunakan Cairan Khusus Agar Hemat BBM

KABARMASA.COM, JAKARTA - Banyak cara yang bisa dilakukan pemilik mobil untuk meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Apalagi usai harga BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Solar naik.

Selain rajin servis rutin, memakai BBM sesuai anjuran, sampai tak melakukan modifikasi bisa menjadi cara menghemat bahan bakar.

Namun, banyak juga yang mengambil jalan singkat memakai cairan khusus dengan kandungan zat aditif.

Hanya saja, sebagaimana dikatakan Technical Leader Auto2000 Agus Mustafa, penggunaan cairan aditif memiliki risiko yang sangat besar. Karena itu, disarankan pemilik mobil tak melakukannya. 

"Langkah tersebut bisa membuat ujung injektor banyak kerak sehingga mesin akan ngelitik, kehilangan tenaga, brebet, sampai jadi semakin boros (konsumsi BBM). Jadi tidak kami sarankan," kata dia di Jakarta, Minggu (4/9/2022).

Lebih rinci, kondisi tersebut lantaran adanya cairan atau sesuatu material yang tak diketahui pada jalur intake. Cairan itu akan terus menempel pada jalur saringan masuk.

Lama-kelamaan, ujung injektor akan banyak kerak sampai ke bagian piston yang membuat proses pembakaran terhambat. Akhirnya berbagai komponen tidak optimal atau terganggu kinerjanya.

"Kalau cairan masuk itu kan perbandingan udaranya harus tepat antara injeksi sama udaranya. Begitu udaranya mulai mampet (karena ada kerak) malah akan banyak bahan bakar yang terbuang," ucap dia.

"Jatuhnya mesin akan ngelitik, kehilangan tenaga, brebet, sampai jadi semakin boros. Jadi tidak kami sarankan," tambah Agus.

Lebih baik, lanjut dia, lakukanlah servis berkala secara rutin, jangan abai pada pergantian oli khususnya untuk kendaraan yang digunakan harian, memakai bahan bakar sesuai rekomendasi pabrikan, dan menerapkan berkendara egronomis.

Share:

Lebih Baik Mana, Pemberian BLT atau Subsidi BBM? Ini Kata Ekonom

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas pada kenaikan sejumlah harga BBM.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis bbm yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujar Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers, sabtu (3/9/2022).

Jokowi mengatakan, pengalihan subsidi BBM tersebut sebagian akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Ia menyebut selama ini lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati masyarakat mampu yakni pemilik mobil pribadi.

Dengan adanya pengalihan subsidi BBM ke bantuan tersebut maka nantinya akan ada sejumlah bantuan yang didapatkan masyarakat.

Di antaranya adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada keluarga kurang mampu sebesar Rp 150.000 selama 4 bulan, bantuan untuk pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta, dan bantuan yang akan diberikan kepada ojek online maupun angkutan umum.

Meski demikian, pengalihan subsidi BBM ke BLT BBM ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat, apakah pemberian BLT lebih baik dibandingkan menyubsidi BBM sehingga bisa mempertahankan harga BBM tetap terjangkau.

“Pengalihan subsidi yg biasanya berupa BLT, Apakah setara dengan dampak domino kenaikan BBM yaitu naiknya semua kebutuhan pokok, karna BBM sendiri adalah salah satu komponen utama produksi dalam sebuah industri. BBM naik, semua akan ikut naik,” ujar salah satu akun di media sosial Twitter.

Lantas lebih baik manakah antara memberikan BLT BBM atau memberikan subsidi BBM sehingga harga BBM tak mengalami kenaikan?

Pendapat ahli
Terkait hal tersebut kami menghubungi ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Saat dihubungi, Bhima menjelaskan bahwa menurutnya, lebih baik subsidi BBM yang ditambahkan daripada dialihkan ke bantuan sosial (bansos).

“Lebih baik subsidi BBM ditambah dibanding dialihkan ke bansos,” ujar Bhima ketika dihubungi, Minggu (4/9/2022).

Ia menilai, kenaikan harga BBM subsidi saat ini dilakukan di waktu yang tidak tepat, terutama untuk jenis Pertalite.

Menurutnya masyarakat belum siap menghadapi kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter.

Baca juga: Jual BBM Murah, Ini Daftar Lokasi SPBU Vivo

“Dampaknya Indonesia bisa terancam stagflasi, yakni naiknya inflasi yang signifikan yang tidak dibarengi dengan kesempatan kerja,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa BBM bukanlah sekedar harga energi dan spesifik biaya transportasi kendaraan pribadi yang naik, namun menurutnya juga menyebabkan semua sektor terdampak.

Seperti misalnya harga pengiriman bahan pangan akan naik, padahal di saat bersamaan pelaku sektor pertanian tengah mengeluh biaya input produksi mahal, terutama pupuk.

Sedangkan bansos, menurutnya hanya akan melindungi orang miskin dalam waktu 4 bulan saja.

Hal ini tidak akan cukup dalam mengkompensasi efek kenaikan harga BBM.

Apalagi menurutnya data orang “rentan miskin” akan sangat mungkin tidak tercakup dalam BLT BBM karena adanya penambahan orang miskin paska kebijakan BBM subsidi naik.

“Pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat,” ucapnya.


Kenaikan harga Pertamax
Kenaikan harga merupakan mekanisme tidak kreatif
Ia menyebut, menaikkan harga BBM merupakan mekanisme yang paling tidak kreatif.

Hal ini karena alih-alih melakukan pembatasan pengguna Solar yang selama ini dinikmati industri skala besar, pemerintah justru mengambil langkah menaikkan harga BBM.

Ia menilai, dampak dari kenaikan BBM ini akan dirasakan baik masyarakat yang memiliki kendaraan maupun yang tak punya kendaraan.

“Karena BBM ini kebutuhan mendasar, ketika harganya naik maka pengusaha di sektor industri pakaian jadi, makanan minuman, hingga logistik semuanya akan terdampak,” kata dia.

Ia mengkhawatirkan pelaku usaha yang saat ini masih dalam fase pemulihan akibat pandemi Covid-19 akan berisiko melakukan PHK massal.

“Sekarang realistis saja, biaya produksi naik, biaya operasional naik, permintaan turun ya harus potong biaya biaya. Ekspansi sektor usaha bisa macet” ungkapnya.

Ancaman inflasi
Selain itu, ia mengatakan inflasi bahan makanan saat ini masih tercatat tinggi pada bulan Agustus yakni 8,55 persen year on year.

Ia memperkirakan inflasi pangan akan kembali tinggi hingga menyentuh 10 persen per tahun September ini akibat kenaikan BBM yang terjadi.

Adapun inflasi umum menurutnya bisa tembus ke level 7 hingga 7,5 persen hingga akhir tahun dan memicu kenaikan suku bunga secara agresif.

"Konsumen ibaratnya akan jatuh tertimpa tangga berkali-kali, belum sembuh pendapatan dari pandemi, kini sudah dihadapkan pada naiknya biaya hidup dan suku bunga pinjaman," pungkasnya.


Share:

PB AMPRI Kirim Surat Terbuka ke KAPOLRI

"SURAT TERBUKA"

Kepada Yth,
Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Sulawesi Selatan.
Kami Dari Gerakan Muda Perubaha dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia. mencatat bahwa KPK kini mengalami kemerosotan dalam melakukan penindakan hukum pelaku tindak pidana penyalagunaan kewenangan dan korupsi. Hal ini terbukti dari tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku penyalagunaan kewenangan dan korupsi dalam Program sembako dan PKH yang terjadi di beberapa Kabupaten di Sul - Sel.

Khususnya di Kabupaten Bone, Bulukumba dan Jeneponto, yang dilakukan oleh Tim Kordinasi, baik Sekda ( Ketua Tikor ), Kepala Dinas Sosial ( Seketaris Tikor ), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ), Eks Korda dan Korkab PKH serta Suplyer. Padahal tindakan dengan sengaja melawan hukum mereka lakukan secara terang - terangan. sebagaimana kami uraikan berikut :
 
1. Berdasarkan adanya pengaduan masyarakat (Arianto) terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh eks korda yang hari ini menjabat sebagai pendamping PKH Kec. Mare, Kab. Bone. Yang diketahui bernama Irham dengan meminta sejumlah uang dengan menjanjinkan wilayah penyaluran sebanyak 10.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total perkiraan beras 100 ton.

2. Berdasarkan fakta integritas ditemukan adanya tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dan korupsi pada program sembako Kab. Bone tahun anggaran 2022 yang dilakukan oleh Irham dan itu dapat dibuktikan melalui percakapan Via Whatsapp antara Irham (Pendamping PKH) dengan Arianto yang isinya membahas tentang sejumlah uang dan jumlah KPM yang dijanjikan berdasarkan data agen serta disaksikan oleh beberapa orang pada saat transaksi penerimaan uang dan pertemuan antara Irham dengan agen yang membahas agenda penyaluran dan pengambilan bahan pangan untuk agen diarahkan kepada Arianto. Sebagaimana yang sering dijanjikan oleh Irham setiap meminta uang kepada Arianto.

3. Berdasarkan fakta integritas adanya penyalahgunaan kewenangan/gratifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kab. Bone hal tersebut dapat dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah dan tugas untuk Rekrutmen Agen/E-Waroeng Program Bantuan Sosial Pangan dengan nomor 456.2/833/Dinsos yang kemudian ditujukan kepada para camat dan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kasi Intel Kejaksaan dan Kasat Intel serta pendamping PKH.

4. Berdasakan fakta integritas adanya Tenaga Kesejahteraan Social Kecamatan (TKSK) yang merangkap jabatan menjadi suplayer/pedagang beras dan telur musiman seperti di Kecamatan Ajangale, Cenrana, Tanete Riattang Barat dan Salumekko.

5. Berdasarkan fakta integritas adanya penyaluran dan pencairan dana sembako secara tunai yang dilakukan oleh Agen di bebeberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Bangkala, Tamalatea dan Arungkeke. atas perintah Ridho ( Karyawan BRI ) dengan ketentuan tarif biaya gesek Rp. 5000 - Rp. 20.000 Per KPM, dan Kepala Dinas Sosial Kab. Jeneponto membiarkan hal tersebut.

6. Berdasarkan fakta integritas adanya fee yang di pungut oleh Korkab PKH dari Agen dan Suplyer sembako sebesar Rp. 6.000. kemudian Korkab dan Korcam mengedalikan / Mengarahkan Agen untuk mengambil bahan pangan dari suplyer juga menyedia karung dengan merk PANRITA LOPI. 

Dengan adanya kejahatan luar biasa tersebut diatas, maka kami meminta Kepada Bapak Kapolri Agar segera membentuk Tim Khusus untuk secepatnya melakukan tindakan pemeriksaan terhadap para pelaku, sebab jika tidak, kami khawatir dan terancam akan di bungkam dengan ancaman tindak pidana penceraman nama baik ( Melanggar UU. ITE ). seperti yang terjadi kepada Aktivis bernama Dirfan Susanto Alias Irfan Susyanto, yang di laporkan oleh Irham ( Eks Korda ) melakuan percemaran / firnah ( UU. ITE ), karena menyangkal atas pengambilan uang yang di lakukannya terhadap anto dan anca dengan menjanjikan 10.000 KPM / 100 Ton Beras yang akan di salurkan ke Agen / KPM.
Dari Laporan Irham tersebut, Handphone milik Dirfan Susanto pun di rampas secara paksa oleh Oknum A. Ardinansi beserta temannya, dengan Argumentasi penyitaan barang bukti. 

dengan adanya tindakan semenah - menah yang di lakukan Oknum Polisi terhadap aktivis Dirfan Susanto, maka kami meminta agar Kapolri untuk secapatnya melakuan tindakan hukum terhadap kejahatan luar pada program sembako dan PKH Kab. Bone, Bulukumba dan Jeneponto. Kami yang tergabung dari AMPRI dan GEMURU, siap di penjara jika kami tidak dapat membuktikan secara materi apa yang kami suarakan dan kritik baik, lewat aksi demo ataupun lewat pemberitaan di berbagai media. asal Aparat Penegak Hukum transparan dalam melakukan pemeriksaan.

Demikian Surat Terbuka Ini Kami Buat, Dengar Harapan Agar Sekiranya Bapak Kapolri Dapat Menindak Lanjutinya. 
Hormat Kami, Dari Pengurus Besar Geraka Muda Perubahan dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia.
 
Wassalam.
Share:

Sembako Kab. Jeneponto Di Cairkan Tunai. Kadinsos Sebut Sekda, Asisten 1 dan Inspektorat. Ada Apa?

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Program Sembako di Jeneponto yang proses penyalurannya telah di tunaikan oleh Agen di beberapa Kecamatan Diantaranya Kecamatan Bangkala, Tamalatea dan Arungkeke, Membuktikan bahwa ada mafia Bansos yang menggurita dan mengendalikan sistem, baik di Bank Penyalur (BRI) dan Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto. Bahkan kami menduga ada Rambo di tubuh Institusi Penegak Hukum. Pasalnya, sistem penyaluran Sembako secara tunai kepada KPM, adalah merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Agen atas perintah salah seorang Oknum pegawai Bank BRI yang memiliki peran cukup besar dalam menentukan Agen / E waroeng pada program Sembako Pangan.

Sehingga, hal itupun dikritik keras oleh M. Ahlus Ketum Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Prihatin Indonesia (AMPRI) kepada media ini. Adanya tindakan tersebut dirinya sangat menyayangkan jika APH tidak melakukan tindakan dan terkesan melakukan pembiaran terhadap mafia mafia yang menjadi sutradara di tunaikannya program Sembako.

Selain itu dirinya juga mempertanyakan statement kepala dinas sosial kabupaten jeneponto yang menyebut nama Sekda, Inspektorat dan Asisten 1 untuk turut dihadirkan dalam mediasi mediasi tertentu. Sehingga memunculkan pertanyaan Apa Maksud dari kalimat Sang kepala dinas. Apakah ada keterlibatan / Perintah dari nama nama yang disebut sehingga terjadi pencairan tunai Sembako.?

Lanjutnya, ataukah justru kepala dinas sosial, kepala cabang dan Pinca BRI serta mantan suplyer yang berinisial RS, yang kemudian menjadi otak di tunaikannya dana sembako tersebut.? Sebagaimana RS kerap menyebut nama kepala dinas sosial telah terlibat perdagangan sayur pada tahun tahun sebelumnya. Bahkan konon kabarnya Uang / Keuntungan dari perdagangan tersebut juga telah mengalir di ruang – ruang komisi atau ke kantong Oknum Oknum Anggota Dewan, baik Kabupaten, Provinsi hingga ke Senayan.
Maka dari itu saya mewakili teman teman AMPRI dan GEMURU serta teman teman Aktivis lainnya, Mendesak Direktur Utama BRI agar segera melakukan pencopotan secara tidak hormat kepada kepala cabang dan Pinca kabupaten jeneponto serta kepala kanwil BRI serta mendesak pula APH untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Para pelaku yang terlibat pada kasus di tunaikannya penyaluran Sembako di kabupaten jeneponto khususnya dan mafia Sembako yang menggurita di dalam Program Sembako / PKH di Provinsi Sulawesi Selatan. Tegasnya"
Share:

Penyaluran Sembako Di Kab. Bone Bervariasi. Ketum Ampri Pertanyakan Ada Apa?

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Kami menilai bahwa program sembako di bone sangat jeles ada mafia pangan yang menunggangi program tersebut, hal itu dapat di buktikan dari berpariasinya penyaluran sembako ke keluarga penerima manfaat ( KPM ).

Seperti yang di paparkan oleh Muh. Ahlus kepada awak media ini melalui whatsap, bahwa dirinya mempertanyakan kepada ketua Tikor atau Pemerintah Kab. Bone bahkan ke Kementerian, ada apa sehingga penyaluran sembako di wilayah kabupaten yang sama, yaitu kabupaten bone itu bisa terjadi penyaluran sembako yang berpariasi ke KPM. Seperti yang terjadi di kecamatan tellu sittinge dan tanete riattang barat. Sembako yang dibagi berupa telur 3 rak dan beras 20 kg dengan total dana KPM per dua bulan sebesar Rp. 400.000. Sedangkan di kecamatan Tonra, Salumekko, Mare ada yang 3 rak 5 butir telur dan ada pula yang hanya 3 rak telur dan 20 kg beras Madium. Sedangkan untuk kecamatan kajuara sendiri 3 rak 10 butir telur dan 20 kg beras.

Lanjutnya, Mempertanyakan beberapa TKSK dan Pendamping PKH yang menjadi suplyer, seperti TKSK Kecamatan Salumekko, Tanete Riattang Barat, Cenrana Ajangale, apakah mereka jadi suplyer atas penugasan atau perintah sekda, Bupati dan Menteri Sosial? Selain itu dipertanyakan pula seperti apa persyaratan untuk menjadi suplyer sehingga terjadi penyaluran Sembako yang berpariasi. Bukankah harga Het Bahan Pangan (Sembako) telah diatur oleh pemerintah, baik itu kabupaten dan provinsi. Namun pada fakta lapangan dan aduan beberapa masyarakat setempat terjadi perbedaan sehingga rasa keadilan itu tidak dirasakan oleh KPM dan berpotensi menimbulkan konflik / kecemburuan sosial ditengah tengah kehidupan masyarakat.

Lanjutnya, untuk apa program ini diciptakan oleh negara yang diperuntuhkan kepada masyarakat yang tidak mampu jika hanya menimbulkan ketidakadilan dan kegaduhan ditengah tengah masyarakat. Sebagaimana Amanat undang – undang 1945 dan Pancasila pada Pasal 5 yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Meskipun hari ini kata keadilan itu masih menjadi perdebatan kusir yang diyakini tidak mampu dijawab oleh Pemerintah Kab. Bone dan bahkan oleh Negara sekalipun.sekalipun. Ungkap, Ahlus dengan nada kesal.
Share:

Ketua umum Poros Muda Indonesia menyikapi ucapan Budi Arie ketua umum Projo di depan presiden Jokowi kalau seluruh relawan satu suara ingin jokowi 3 periode di acara MUSRA, Bandung 27/08/2022

KABARMASA.COM, JAKARTA - Frans freddy selaku ketua umum Poros Muda Indonesia dan merupakan bagian relawan Jokowi dr periode pertama sampai periode ke 2 Juga menilai dan memandang bahwa Apa yg di serukan oleh Projo. Sangatlah mengada2 dan tidak sesuai perkataan Jokowi yg menolak perpanjangan masa jabatan 3 periode artinya Projo tidak taat dan menentang arahan Jokowi artinya Budi Arie sudah memperalat Jokowi untuk kepentingan pribadinya dan ini sangat berbahaya bagi seorang presiden yg mau di pakai sebagai alat pertaruhan oleh relawannya sendiri yang mengatasnamakan Projo.

Sebelumnya, Ketum Projo Budi Arie mengatakan semua relawan sepakat Jokowi melanjutkan masa jabatan hingga tiga periode. Budi berkata Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) seharusnya tak perlu dilanjutkan. Dia menyebut relawan satu suara mendukung Jokowi pada 2024.
"Lanjut apa enggak? [Relawan] mau lanjut, Pak, tapi konstitusi gimana? Kayaknya Musra sudah berakhir dengan kesimpulan lanjutkan, Pak," kata Budi kepada Jokowi dalam Musra yang digelar di Bandung

Frans mengingatkan tidak semua relawan setuju dengan ucapan dan kemauan Budi Arie dan Projo, ingat anda sebagai wakil menteri PPDT bukan berarti setiap pikiran dan ucapan yang mengatasnamakan relawan mewakili semua relawan Jokowi dan Saya ingatkan juga Projo dan Budi Arie itu sendiri hanya bagian segelintir relawan Jokowi ingat di luaran sana 2000 lebih organisasi organisasi relawan Jokowi yg berjuang menangkan pak Jokowi  di mana sumbangsih nya luar biasa dalam memenangkan Jokowi di  2014 dan 2019, jadi  jangan mengatasnamakan semua relawan dalam hal Jokowi 3 periode itu.
Kita sebagai relawan harusnya mendukung penuh Jokowi dan juga mendukung alam demokrasi yang sudah berlangsung pasca reformasi 98 artinya kita harus taat aturan bernegara dan juga aturan UU pilpres dan konstitusi  terkait masa jabatan presiden RI, frans freddy menegaskan.

Jadi ucapan Budi Arie dan Projo bukan mewakili semua relawan artinya Budi Arie ketua umum Projo tersebut sangat menghayal dan cenderung tidak paham proses UU di DPR RI sebagai badan lembaga pembuat dan pengesahan tersebut. Meskipun wacana 3 periode itu bisa tapi sangat mustahil di wujudkan. 

Menurut sy saat ini pak Jokowi bisa berperan banyak di dalam memilih dan mengarahkan siapa siapa calon penerus beliau ada banyak calon pemimpin bangsa yang bisa pak Jokowi endorse misal  Puan Maharani,Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Prabowo Subianto, Risma Sandiaga Uno, Mahfud MD, Airlanga,Tito karnavian,andika perkasa.dll...di banding membawah pak jokowi ke 3 periode

Kami relawan Poros Muda Indonesia sangat menolak dan tidak setuju dengan perkataan Budi Arie dan Projo yang di bilang seluruh relawan satu suara dukung Jokowi untuk masa jabatan 3 periode tersebut dan kita harus nya sebagai unsur atau bagian dinamika politik di negeri ini harus mampu mencari pemimpin kembali yang kinerjanya paling tidak mendekati atau lebih tinggi dari Jokowi di pilpres 2024 nanti."Makna dari kemenangan adalah tanggung jawab membawa kemajuan, tanggung jawab bagi masa depan, bukannya menyampaikan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi seperti masa jabatan tiga periode," frans
"Sebagai pendukung utama Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin, kami memberikan dukungan bukan dengan puji-pujian yang memabukkan," ujarnya.
Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Recent Posts