Ketua DPD KNPI Kota Batam Terpilih Hazarin Firda Periode 2022-2025, Mengucapkan Terimakasih Keseluruh Pihak Mendukung

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Alin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mempercayainya menjadi ketua DPD KNPI Kota Batam. Ia berharap pemuda di Batam bisa bersinergi memajukan organisasi ini ke depannya. 

"Terima kasih atas amanah dan kepercayaan bagi saya untuk menjadi ketua KNPI Kota Batam," ujarnya setelah pemilihan, Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Batam, Minggu (11/09/2022) 

Pria yang menjabat sebagai ketua PK Lubukbaja ini menuturkan tekadnya untuk mengembalikan KNPI sebagai laboratorium kader bagi bangsa dan negara. 

"Sebagai tempat berhimpunnya pemuda yang kreatif dan inovatif, KNPI harus menjadi laboratorium yang mencetak calon pemimpin, khususnya di Kota Batam. Mari kita bersinergi dalam harmoni," ucap dia.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Adanya TPPU Program Sembako Kab. Jeneponto. AMPRI Minta Kejati Segera Menangkap Ridho & Kepala Cabang BRI

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Prihatin Indonesia (AMPRI) dan Gerakan Muda Perubahan (GEMURU). Mengutuk Keras Tindakan yang dilakukan oleh Ridho (Karyawan Bri) dan Kepala Cabang Bri Jeneponto atas adanya perintah kepada Agen untuk melakukan transaksi pencairan tunai dengan biaya administrasi gesek Rp. 5.000 - Rp.20.000. Sehingga hal itu pun dinilai merupakan kejahatan luar biasa / tindak pidana pencucian uang secara terstruktur, sistematis, massif.

Sebagaimana disampaikan oleh Akram Napoleon (Sekjen AMPRI) Kepada media ini, Bahwa kebijakan yang bertentangan dengan Permensos nomor 5 tahun 2021 adalah merupakan tindakan melawan hukum yang harus kita semua lawan.

Hingga aparat penegak hukum dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajarannya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap mafia – mafia Perbank kan seperti Ridho dan Kepala Cabang Bri Jeneponto karena atas perintahnya menimbulkan kerugian keuangan negara / keluarga penerima manfaat. Selain itu Akram Napoleon juga meminta kepada pemerintah daerah kabupaten jeneponto agar segera melakukan pergantian Himbara karena Bank Bri tidak lagi mengacu pada regulasi sebagaimana ketetapan pelaksanaan dan penyaluran sembako, Akan tetapi Bank Bri Cabang Jeneponto membuat kebijakan dan aturan tersendiri yang layaknya mirip dengan sistem kebijakan PKI. Ungkapnya

Hal senada pun diuangkapkan oleh Dirfan Sontoloyo, Terkait langkah – langkah komunikasi yang ditempuh oleh Kanwil Bri hanyalah sebagai Strategi penyesatan cara berfikir agar publik khususnya adik dan teman – teman yang tergabung dalam Gerakan AMPRI tidak menjurus kepada subtansi permasalahan, melainkan diarahkan oleh pihak Kanwil Bri masuk pada ruang – ruang lobi yang hanya menguntungkan pihak Himbara Bri. Hal itu dapat dibuktikan dari argumentasi Salah seorang perwakilan dari Kanwil yang meminta AMPRI untuk menjadi fasilitator pertemuan antara Kanwil Bri dan Kepala Dinas Sosial Kab. Jeneponto. Dan itu kami nilai merupakan argumentasi yang menjebak karena menganggap AMPRI sebagai Lembaga Fasilitator antar Mafia Perbank kan dan Mafia Sembako Bansos.

Lanjut Dirfan red, memaparkan kekecewaannya terhadap argumentasi atau sudut pandang pihak Kanwil BRI kepada AMPRI. Dan perlu diketahui oleh Kanwil BRI adalah:

1. AMPRI tidak memiliki kewenangan berada pada ruang – ruang diplomasi yang tidak menguntungkan rakyat (penerima manfaat) pada program bansos tersebut.

2. AMPRI mendesak Direktur Utama BRI agar segera memecat secara tidak hormat saudara Ridho, Kepala Cabang dan Kepala Kanwil BRI Serta menarik mesin edisi / mengganti Agen yang melakukan transaksi penggesekan tunai atau tindak pidana pencucian uang.

3. Meminta kepada Bupati dan Sekda Kab. Jeneponto agar mengganti Himbara karena Bank penyalur BRI terbukti membuat kebijakan tersendiri dan itu bertentangan dengan Permensos Nomor 5 tahun 2021.

Selain dari pada 3 point diatas, Dirfan Sontoloyo juga mengecam Kepala Cabang BRI yang meninggalkan tempat berlangsungnya Audiensi antara Kanwil BRI, Pihak BRI Cabang Jeneponto dan AMPRI untuk membahas sanksi yang akan diberikan kepada para mafia Perbank kan dan Sembako Bansos. Namun justru Kepala Cabang BRI banyak memberikan keterangan atau data Agen yang sejatinya tidak menjual bahan pangan (Sembako).

Hingga pada akhirnya Kabur MENINGGALKAN tamu undangannya dan bahkan lebih parahnya lagi pihak Himbara melempar kesalahan tersebut dengan menuding Kepala Dinas Sosial terlalu Cuek dan Lemah dalam pengawasan pelaksanaan dan penyaluran Sembako. Dirfan juga menambahkan bahwa akan membongkar penyimpangan Bank penyalur BRI terhadap adanya dugaan kerugian negara yang disebabkan dari data ganda penerima bansos dan lainnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan turun kejalan didepan kejati sul sel dan membongkar semua kejahatan perbank kan dan Sembako / PKH. tuturnya"

Share:

Read More

Lapor Merah Sembako Bansos Kab. Bulukumba. Korkab PKH dan Korcam Kebal Hukum

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Sembako bansos di Bulukumba Akhir - Akhir ini menuai banyak kritikan sebab sistem pelaksanaan dan penyalurannya yang di nilai telah melanggar / bertentangan dengan permensos nomor 5 tahun 2021 dan telah berpontesi merugikan keuangan negara dan keluarga penerima manfaat ( KPM ). Ada pula rumor keterlibatan Korcam PKH yang mengatur / mengendalikan Agen dan suplyer bahan pangan seperti beras, apel dan telur, bahkan yang lebih parah lagi adanya pungutan sejumlah fee yang di ambil dari Agen / E-waroeng dan suplyer yang di lakukan oleh Korkab PKH bernama Basse dan Idul Suplyer. 

Sehingga Muh. Ahlus kembali angkat suara dan menyanyangkan kejadian tersebut, sebab menurutnya bahwa program sembako dan PKH sejatinya tidak di perbolehkan adanya pungutan / potongan dengan alasan apapun termasuk biaya administrasi penggesekan. Jadi ketika benar ada fee yang di pungut oleh Korkab PKH dan Korcam, baik dari agen atau pun suplyer. maka itu adalah merupakan tindakan melawan hukum alias kejahatan luar biasa yang seharusnya wajib di tindak tegas oleh aparat penegak hukum ( APH ). Lanjut Ahlus red, mempertanyakan kepada Sekda dan Kepala Dinas Sosial Kab. Bulukumba. 

Apakag benar Kepala Dinas Sosial yang memberikan perintah kepada Korkab PKH dan Korcam serta Kordes untuk mengendalikan Agen dan mengatur suplyer serta memungut Fee.? Seperti salah satu suplyer yang merasa jago dan menantang wartawan dan Aktivis untuk membuktikan dugaan penyimpangan dan Korupsinya sebagai suplyer pengadaan bahan pangan ke Agen sembako yang menggunakan merk karung / beras yang di beri nama atau merk "PANRITA LOPI".

Insya Allah dalam waktu dekat ini, AMPRI akan kembali turun ke jalan dan mendesak APH agar Mafia Sembako Bansos di Bulukumba segera di periksa dan di tangkap. Tuturnya. 

Hal senada pun di sampaikan oleh Dirfan Susanto, bahwa persoalan kisruh sembako dan PKH di bulukumba itu dari tahun ke tahun ramai di perbincangkan tentang aroma pungli dan korupsinya. Namun sampai hari ini APH tidak bertindak dan terkesan di biarkan seperti itu sistemnya / di beri kebebasan Para Mafia terus mengangkangi dana KPM / Uang Negara. 

Sebab kasus biaya gesek KPM PKH sebesar Rp. 25.000 - Rp. 50.000 per KPM. Kalau tidak salah pernah di periksa oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bulukumba, Namun hingga hari ini kita tidak tahu seperti apa tindak lanjutnya, begitu pun dengan sembako suplyer dan Eks Korda berapa kali di periksa, tapi lagi - lagi redup seiring berjalannya waktu. 

Semoga dengan kepemimpinan Irjend. Pol. Drs. Nana Sudjana. M.M ( Kapolda Sul - Sel ). dan  Kombes. Pol. Helmi Kwarta Kusuma ( Dit Reskrimsus ) yang kami percaya memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, agar secepatnya melakukan tindakan hukum dan memeriksa Suplyer, Korkab PKH dan Agen Sembako / PKH di Bulukumba. Ungkapnya.

Share:

Read More

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi yang Ke 2 Kalinya Depan Istana Patung Kuda Rezim Gagal Tolak Kenaikan BBM

KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan massa dari Laskar Muda NKRI menggelar aksi di silang Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/9).

Lakar muda NKRI Menuntut  pemerintah untuk menjabut kebijakan mengenai naik nya bbm bersubsidi di karenakan, ekonomi baru saja pulih dan juga masyarakat kebingungan di tengah situasi sekarang yaitu, banyak nya perusahaan yang tidak dapat bertahan yang kemudian menjadikan banyak nya penggangguran.

Polisi yang dengan sergap menjaga langsung mengarahkan massa ke depan pintu masuk Monas, mengarahkan masa untuk melaksanakan orasinya juga menyampaikan isi pemikiran dan juga tuntutan nya yaitu meminta untuk menurunkan bbm.

Puluhan masa laskar muda nkri membentangkan spanduk terkait dengan masalah yang terjadi di negri ini, masalah yang banyak menimpa rakyat kecil dan miskin kota ini, masa membentangkan dengan sigap spanduk lebar agar bisa di lihat oleh para media.

Massa Laskar Musa NKRI pun membentangkan spanduk bertuliskan "Rezim Gagal Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Copot Menteri ESDM, Rakyat Butuh Sejahtera, BBM Naik Rakyat Menjerit," isi spanduk tersebut.

Sementara itu, Korlap Aksi, Afad Usasra menyebut bahwa kenaikan harga BBM dapat menyengsarakan masyarakat kecil. Apalagi, kegiatan perekonomian baru saja pulih.

Masa menduduki depan istana sampai dengan bakar ban dan juga menyanyikan lagu indonesia raya, setelah itu masa bubar ketika sudah mendekati malam, laskar muda nkri akan kembali lagi dengan jumlah yang lebih besar dan masa yang lebih banyak, ujar afad usasra selaku kordinator lapangan.

Share:

Read More

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi Ke 4 Bakar Ban Depan Graha BNI Usut Tuntas Dugaan Kredit Tanpa Agunan 85 Triliun di Bank BNI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Laskar Muda NKRI Kembali malakukan aksi damai yang ke IV Kali di depan Bank BNI Demi menuntaskan dugaan Kredit Sebesar 89 Triliun yang di duga tanpa memakai agunan yang di berikan ke PT Bomba Grup.

Sebelum beredar info bahwa Perbankan di Indonesia sedang ramai-ramai masih memberikan pendanaan untuk industri batu bara, jumlahnya mencapai Rp89 triliun, Bahkan muncul dugaan ada pendanaan sebuah grup perusahaan batu bara PT Bomba Grup di Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI tanpa menggunakan agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman.

jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.

"Pertama, pinjaman macet dan kemudian pengusahanya tidak berupaya melunasi utangnya. Kedua. banknya harus Bank BUMN, jika bank swasta maka bukan korupsi,"

Terkait isu uang pinjaman bank tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk operasional produksi batu bara, Laskar Muda NKRI mengatakan bahwa hal tersebut jelas dilarang untuk dipakai hal lain.

"Enggak boleh. Tapi kuncinya bisa diproses korupsi jika utang macet," lanjutnya.

Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika dalam pinjam meminjam masuk ranah perbankan dan aturan tanpa atau dengan jaminan seharusnya diatur rigid dalam aturan internal bank.

"Sehingga jawabannya ada di Bank BUMN. Jika dalam jumlah besar seharusnya ada jaminan yang memadai. Jaminan pun diikat hak tanggungan dan ada appraisal untuk menilai jaminan lebih tinggi dari utang.

Begitu juga jika terdapat potensi kredit macet, harus ada jaminan yang memadai. Karena menurutnya, sudah banyak sekali kredit macet BUMN yang dijerat korupsi. 

"Unsur utamanya adalah apakah dalam pemberian kredit menyalahgunakan wewenang. Jika iya maka masuk Pasal 3 UU Korupsi," kata dia. 

Kemudian menurutnya, jika peminjaman tersebut udah melawan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka bisa disebut penyalahgunaan kewenangan.

"Jika sudah melewati POJK maka ini bagian dari penyalahgunaan wewenang,".

Kordinator Aksi Afad 

0812 8226 8657

Share:

Read More

Laskar Muda NKRI Demonstrasi yang ke 3 Depan BNI Terkait degan Peminjaman Tanpa Anggunan PT Bomba

KABARMASA.COM, JAKARTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam laskar muda nkri gelar unjuk rasa di depan graha bni dan ojk, hal ini berkaitan dengan adanya pemberitaan tentang pinjaman dari bank bni terhadap pinjaman tanpa angunan kepada pt bomba yang di mana diketahui bahwa pt bomba group adalah perusahaan tambang yang berada di Sulawesi selatan. 

Telah ramai di perbincangkan juga oleh netizen bahwa memang adanya pinjaman tanpa angunan ini sudah di komentari oleh mantan sekertaris bumn, Mantan Sekretaris BUMN Said Didu meminta kasus dugaan penyelewengan Bank Negara Indonesia (BNI) terkait pinjaman tanpa agunan kepada perusahaan batubara yakni PT Bomba Grup Sumatera Selatan segera dibongkar

Bagaimana tidak, isu pinjaman triliunan rupiah yang diterima perusahaan tambang melalui salah satu Bank BUMN, yakni Bank Negara Indonesia (BNI) rupanya tengah ramai diperbincangkan di media sosial Twitter.

“Harus dibongkar,” kata Said Didu dalam tweetnya, Selain itu, warganet Twitter juga ramai-ramai mencuit tagar #BNIWajibDiaudit dan mengomentari pinjaman BNI yang diduga diberikan tanpa agunan.

Laskar muda nkri sudah memiliki data yang lengkap terkait dengan kasus ini, dan meminta pihak bni untuk terbuka dan tidak menutup – nutupi apa yang seharusnya menjadi hak rakyat, di karenakan bank bni adalah perusahaan BUMN, yang sudah barang tentu anggaran nya di dapat dari rakyat dan untuk rakyat.

Saya minta untuk bank bni membuka data terkait peminjaman pt bomba group, apablia masih ingin di berikan kepercayaan terhadap masyarakat, karena memang sejatinya bank bni perusahaan bumn wajib memberikan datanya kepada rakyat yang menunjukan hasil kinerja terhadap rakyat, apabila tidak dapat memberikan tindakan tersebut sudah jelas dan terbukti bahwasanya telah terjadinya persekongkolan jahat antara perusahaan swasta dan bumn, apabila memang terjadi seperti tersebut sudah pasti kami meminta untuk, copot dirut bank BNI Selanjutnya kami akan mengunjungi KPK untuk menuntut direktur Bank bni di tangkap, dan di copot. tutur afad selaku kordinator aksi.

Dalam aksi tersebut mereka menuntut bank bni untuk membuka data – data terkait dengan peminjaman pt bomba group, juga mengatakan akan turun kembali di minggu depan dengan jumlah masa aksi yang lebih banyak, dan juga aka nada tarian revolusi di depan gedung BNI dan OJK.

Kordinator aksi afad

0812 8226 8657

Share:

Read More

Dugaan Penyalagunaan Kewenangan dan Korupsi Sembako Bone Resmi Di Laporkan Oleh AMPRI Kapolda.

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Mosi tidak percaya dengan Aparat Penegak Hukum ( APH ) bartaraf Kajati Sul - Sel. Kini Pergerakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia ( AMPRI ) dan Gerakan Muda Perubahan ( GEMURU ) hari ini resmi malaporkan dugaan kasus penyalagunaan kewenangan dan Korupsi proram sembako bone di Polda Sul - Sel.

 

Sebagaimana keterangan Muh. Ahlus selaku ketum AMPRI kepada media ini, jika dirinya menilai bahwa APH tingkat Kejaksaan dan Kajati untuk saat ini, kami kurang percaya, karena dari sekian lamanya kasus dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan si beberapa kabupaten, seperti Kab. Bone, Barru, Bulukumba dan lainnya sampai hari ini tidak di tindak lanjuti dan terkesan di peti es kan. Shingga kami dari AMPRI hari ini melaporkan Sembako Kab. Bone ke Polda Sul - Sel. Sambil menunggu tindakan Kapolda terhadap kasus dugaan Penyalagunaan Kewenangan dan Korupsi di program sembako bone. Selain itu ada pula kasus penipuan yang di lakukan oleh Eks Korda bernama Irham telah di laporkan oleh Anto dan Kawan - Kawan. Ungkapnya. 

Hal serupa pun di paparkan oleh di Dirfan Susanto, Jika hari ini, selain kasus mafia sembako, ada pula pelaporan ke propam atas tindakan perampasan / penyitaan HP yang di lakukan oknum polisi Polres Bone yang dinilai tidak sesuai SOP dan terkesan ada tendensi kepentingan politik. Lanjut Dirfan Red, menegaskan bahwa kasus sembako bone ini, akan kami bawa ke KPK dan Komisi 8 sebab menurut Arman Rahim ( Suplyer ) di program sembako tidak ada korupsi dan penyalagunaan kepentingan dan yang ada hanya murni dagang. Ungkapnya.

Share:

Read More

Basse Korkab PKH Berani Tunggangi Sembako Bansos Karena di Back Up Syamsu Niang

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Idul dan Basse Korkab PKH Berani Ambil Fee Sembako Karena Merasa di Beck Up Oleh Samsu Niang. Sehingga bandit - bandit program bansos memang tidak pernah kehabisan akal untuk merampok dana KPM, modusnya pun di kemas dengan sistem dagang/ Penjualan bahan pangan Beras, Apel dan Telur serta karung dengan merk PANRITA LOPI hingga pada biaya transaksi biaya gesek KKS. 

Hal tersebut pun di benarkan oleh Dirfan Susanto, bahwa Bansos Kemensos hari ini telah menjadi rumah / lahan paling empuk bagi para honor" biadab / koruptor untuk menjarah uang rakya pada program sembako, sebagaimana telah terjadi di banyak daerah, seperti bulukumba yang di ketahui hari ini, Korcam dan Korkab PKH dan suplyer jelas melakukan korporasi dalam kejahatan penyalagunaan kewenangan dan korupsi secara terstruktur, sistematis dan massif ( TSM ) pada program sembako kab.bulukumba. hal itu dapat di buktikan dengan beredarnya pernyataan Idul ( Ketua Hipmi ) yang menantang aktivis dan media untuk membuktikan kejahatan atau korupsinya, sehingga dapat di pastikan bahwa pernyataan idul tersebut, adalah bentuk dari kepanikan dari sebuah korporasi jahat yang mereka kemas dalam pengadaan bahan pangan dan pemungutan fee yang di lakukan Idul dan Basse, baik melalui agen sebesar Rp. 5.000 dan dari suplyer Rp. 6.000. Viralnya nama Basse dan Idul serta para korcam di publik, kerena masuk pada pengedelian suplyer dan agen jelas membuktikan bahwa dalam sistem pemerintahan di bulukumba di bawah kepemimpinan Andi Muktar, rupanya hari sedang "SAKIT". Sebab mulai dari H. Tiro yang mengaku telah di tunjuk menjadi suplyer oleh Bupati, kini muncul lagi Idul, Basse dan bebarapa Korcam yang terang - terangan mengendalikan Suplyer dan agen serta memungut fee. 

Lanjutnya menegaskan bahwa kejahatan basse dalam mengendalikan agen dan suplyer, mungkin karena basse bersama IduI. Jangan - jangan merasa dekat dengan Samsu Niang dan Bupati serta Kepala Dinas Sosial. Sehingga berani menjadi mafia di dalam program sembako dan PKH di Kab. Bulukumba dan Hingga kini tidak tersentuh hukum. Meskin pun di ketahui bahwa kasus dugaan korupsi PKH sudah di periksa di Kejaksaan Bulukumba namun lagi - lagi " MACU " Terus Polda juga " MACU ". Jadi klo menurut saya kita do'akan saja bandit - bandit Kemensos dan Suplyernya seperti Basse dan Idul serta Korcam, semoga Allah SWT. Menyabutnya Nyawanya tidak dalam keadaan Khusnul Khotimah. Karena mereka jelas merampok uang rakyat dengan terang - terangan namun hukum, baik itu Polri dan Kejaksaan tidak bisa berkutik untuk memeriksa dan menangkap Basse dan kawan - kawannya. 

Maka Insya Allah, minggu depan AMPRI akan kembali bergemuru di depan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Untuk menagih janji dan mendesak untuk segera menangkap mafia sembako di kab.Bone, bulukumba, dan jenepoto. Mulai Dari Sekda, Suplyer, Eks Korda dan Kepala Dinas Sosial. Samsu Niang ( Anggota Dewan DPR. RI. Partai PDIP ) yang katanya bosnya Basse ( Korkab PKH bulukumba ) Ungkapnya.

Share:

Read More

ALIANSI KUKAR MENOLAK (AKM) KENAIKAN BBM

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung di dalamnya (AKM)dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesi (SEMMI KUKAR) sedang melakukan unjuk rasa di Jalan Depan DPRD Kutai Kartanegara, Selasa (06/09/2022).

Mereka membawa spanduk yang bertuliskan tolak Kenaikan harga BBM. Tepat depan Kantor DPRD Kutai kartanegara, mereka akan melakukan aksi lanjutan dengan masa yg lebih banyak

Selain itu juga Aliansi Kukar Menolak Membentangkan Sepanduk Di depan Pagar DPRD Kutai Kartanegara

Puluhan pengunjuk rasa memblok jalan. menyampaikan orasi ilmiahnya. Mereka menyampaikan penolakan terhadap kenaikan BBM

“Aliansi Kukar menolak tegas kenaikan harga BBM,” yang tergabung di dalam Aliansi kata Hasran yang Juga Ketua Umum SEMMI Kutai Kartanegara

Ia menjelaskan bahwa, kenaikan harga BBM membuat rakyat semakin menderita.

“BBM merupakan kebutuhan pokok yang digunakan oleh masyarakat di berbagai bidang seperti Nelayan,Petani, pelajar siswa, penduduk yang di pemukiman terpencil. Dengan naiknya harga BBM, bahan pokok lainnya juga akan ikut naik,” tutupnya

Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk segera mencabut atau menurunkan harga BBM.

“Kalau harga BBM tidak turun, maka kita akan melakukan Aksi lanjutan dan terus menerus

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Puluhan Massa Laskar Muda NKRI Unjuk Rasa di Pintu Masuk Monas

KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan massa dari Laskar Muda NKRI menggelar aksi di silang Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

Pantauan Kantor Berita, massa datang dari arah Senayan dan tiba di depan Kantor Indosat dengan menggunakan mobil angkot berwarna biru muda pada pukul 14.03 WIB.

Namun, polisi yang dengan sergap menjaga langsung mengarahkan massa ke depan pintu masuk Monas.

Setibanya di depan pintu Monas, massa lalu turun dari mobil angkutan dan mulai berorasi.

Massa Laskar Musa NKRI pun membentangkan spanduk bertuliskan "Rezim Gagal Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Copot Menteri ESDM, Rakyat Butuh Sejahtera, BBM Naik Rakyat Menjerit," isi spanduk tersebut.

Sementara itu, Korlap Aksi, Afad Usasra menyebut bahwa kenaikan harga BBM dapat menyengsarakan masyarakat kecil. Apalagi, kegiatan perekonomian baru saja pulih.

Usai membacakan orasi, massa pun membubarkan diri dengan menaikki angkutan sewaan sekitar pukul 14.25 WIB di tengah terik matahari.

Share:

Read More

Wakapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono laksanakan giat ‘Taklimat Awal

KABARMASA.COM, KALIMANTAN SELATAN - Wakapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono laksanakan giat ‘Taklimat Awal, Audit Kinerja Itwil I Itwasum Polri Tahap II Aspek Pelaksanaan Dan Pengendalian Tahun Anggaran 2022’ yang berlangsung pada hari Senin 5 September 2022 di Gedung Rupatama Polda Kalsel, Banjarmasin.

Agenda ini dibuka secara resmi oleh Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono selaku Wakapolda, yang dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Kalsel, Irwasda dan Kasatwil Jajaran Polda Kalsel.

Sambutan Wakapolda Kalsel menyampaikan bahwa, pada hari ini diwilayah Polda Kalsel mendapat suatu kehormatan dengan adanya audit yang dilakukan anggota Itwasum Polri dan digelar dalam waktu kurang lebih 10 hari.

Dalam kesempatan ini, ia juga melaporkan situasi diwilayah hukum Polda Kalsel dalam keadaan aman dan kondusif.

“Dalam kurun waktu dua tahun pandemi Covid 19 tidak terjadi gangguan Kamtibmas yang singinifikan dalam masyarakat. Situasi yang aman dan terkendali berkat kesiapan Pejabat Utama dan Kapolres dan jajarannya dalam mengelola sumber daya dilingkungan masing-masing,” ucap Wakapolda Kalsel, yang dilansir dari Tribratanews.polri.go.id, pada Selasa 6/9/2022.

Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono, juga melaporkan pada Tim Audit Kinerja Itwasum Polri perihal program yang sudah dilaksanakan.

“Polda Kalsel telah melaksanakan langkah pengawasan terhadap program pengelolaan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari DIPA tahun anggaran 2022 untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas,” jelas Brigjen Agung.

“Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan ini sebagai fungsi manajemen agar mengetahui sejauh mana program yang dilakukan oleh Satker dan Satuan Wilayah (Satwil) atau sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku,” tambahnya.

Kemudian ia juga sampaikan, untuk terjamin terlaksananya akuntabilitas anggaran berbasis kinerja yang berkualitas guna mencegah terjadinya penyimpangan.

Sebagai informasi, adapun Tim Audit Kinerja Itwil I Itwasum Polri yang hadir Brigjen. Pol. Drs. Suherman (Anjak Utama Bid Jemen Ops Itwasum Polri) beserta Ketua Tim Kombes. Pol. Drs. Kasihan Rahmadi, S.H., M.H., (Irbid Jemen Opsnal), Kombes. Pol. Djoko Julianto, S.I.K., M.Si., (Auditor Itwil I Bid Logistik).

Kombes. Pol. Drs. Sunarwan Sumirat (Irbid Jemen Sarpras Bid Logistik), Kombes. Pol. Benny Subandi S.I.K., M.Si., (Irbid Jemen SDM Bid SDM), Kombes. Pol. Andrie Rondonuwu, S.I.K., M.Si., (Auditor Itwil I Bid Garkeu), Kombes. Pol. Ramon Zamora Ginting, S.IK, M.Si., (Auditor Itwil I Bid Garkeu), dan Penata TK.I Fadiyanto, S.E. (BPKP).

Share:

Read More

Mendagri Minta Pemda Tangkal Imbas Inflasi Pakai Sumber Dana Ini

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera membantu masyarakat terdampak inflasi. Tito menegaskan peran pemda dibutuhkan di tengah berbagai upaya penanganan dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui beragam kebijakan.

Tito meminta pemda tidak ragu menggunakan instrumen anggaran yang tersedia untuk membantu masyarakat terdampak. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri.

"Pemda juga kita minta untuk burden sharing, jadi untuk juga saling urun rembuk membantu masyarakat masing-masing, baik provinsi kabupaten/kota," kata Tito dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).

Tito menguraikan terdapat beberapa instrumen anggaran yang dapat digunakan pemda untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak inflasi. Pertama, pemda dapat memanfaatkan 2 persen dari Dana Transfer Umum yakni berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memberikan jaring pengaman sosial.

Kedua, Pemda dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan perlindungan sosial. Terkait BTT, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan BTT dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Ketiga, Pemda dapat menyalurkan bantuan yang bersumber dari mata anggaran bantuan sosial (bansos) yang masih dimiliki oleh masing-masing daerah. Keempat, Pemda dapat memanfaatkan Dana Desa.

Sebagai informasi, rapat tersebut menghadirkan pimpinan lembaga dan kementerian yang hadir secara langsung maupun virtual. Mereka yang hadir secara langsung di antaranya Kapolri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mewakili Menteri Keuangan. Hadir secara daring yaitu Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Jaksa Agung, serta Staf Ahli Tingkat III Bidang Ekkudag Panglima TNI mewakili Panglima TNI.

Imbas Kenaikan BBM, Harga Beras Diprediksi Naik Hingga 1,6 Persen

Tito menjelaskan hadirnya berbagai pimpinan lembaga dan kementerian tersebut untuk memberikan penjelasan kepada pemda terkait langkah yang dapat dilakukan dalam membantu masyarakat terdampak inflasi. Selain itu, kehadiran pembicara tersebut untuk memberi keyakinan kepada kepala daerah agar tidak ragu menggunakan berbagai instrumen anggaran dalam membantu masyarakat.

Di sisi lain, Tito meminta agar setelah rakor tersebut kepala daerah beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik provinsi maupun kabupaten/kota segera menggelar rapat untuk membahas mitigasi pengendalian inflasi. Pemda juga perlu membahas dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun upaya yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Karena kalau Kamtibmasnya tidak baik kemudian ekonominya terganggu, maka inflasi terjadi di daerah itu," ujar Tito.

Share:

Read More

Ketua PC SEMMI Kukar Kecewa BBM Tetap Naik,pemerintah tidak memikirkan Masyarakat Indonesia

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Pantauan media di  SPBU harga Pertalite sekarang Rp. 10.000. Keputusan pemerintah menuai reaksi keras mahasiswa. Mahasiswa mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah. "SEMMI KUKAR kecewa pemerintah tidak mau mendengar suara rakyat. suara suara rakyat akan turun lagi, kita ajak rakyat ramai-ramai tolak kenaikan BBM." ujar, SEMMI KUKAR yang berdampak kepada rakyat kukar ini akan menjadi pengaruh besar besaran bagi masyrakat Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Batam (05/09/2022)

setelah sebelumnya hanya menjadi wacana dikalangan aktivis mahasiswa. Keputusan menaikkan harga BBM menjadi alasan kuat mahasiswa bergerak bersama rakyat.

"Sudah saatnya mahasiswa dan rakyat  bergandengan tangan karena kebijakan Presiden tidak lagi pro rakyat." 

Seharusnya yang dilakukan pemerintah bukan menaikkan harga BBM tapi membuat kebijakan penurunan BBM yang menjadi kebutuhan masyrakat menegah kebawa seperti pertalite pertamax dan solar

"Evaluasi penerintah agar performa dan pengelolaan minyak lebih optimal dan menguntungkan bagi masyrakat

Selain itu pemerintah bisa melakukan strategi lain untuk menutupi jebolnya APBN dengan mengalokasikan dana pembangunan nasional untuk subsidi bukan menaikkan harga BBM

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

HMI Cilosari 17 Berunjuk Rasa Di PT. PERTAMINA, KESDM Dan Istana Negara Terkait Penolakan Terhadap Kenaika Harga BBM.

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Puluhan massa aksi dari Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cilosari17 menggelar aksi unjuk rasa di depan PT. PERTAMINA, KEMENTERIAN ESDM dan Patung kuda mendesak agar pemerintah segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). (Senin, 05 September 2022)

Wiranto sebagai koordinator lapangan (KORLAP) Saat ditemui di lokasi aksi dengan tegas menuntut agar Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri ESDM dan Dirut PT. Pertamina.

"Kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar segera mencopot Arifin Tasrif dari Jabatannya sebagai Menteri ESDM dan Dirut PT. Pertamina karena tidak becus dan tidak amanah memimpin" Tuturnya

Aktivis HMI ini menyampaikan bahwa jika pemerintah cerdas dalam mengambil suatu kebijakan, pastinya Pemerintah tidak akan menaikan harga BBM dimasa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid19.

"Tentunya jika pemerintah cerdas dalam mengambil suatu kebijakan pastinya pemerintah melihat dimasa pemulihan ekonomi yang sekarang ini, pasca kita diserang oleh wabah Covid19, artinya masyarakat indonesia secara umum masih dalam proses pemulihan ekonomi, akan tetapi pemerintah malah mengeluarkan suatu kebijakan tanpa memikirkan kondisi masyarakat indonesia pada umumnya. Lanjutnya.

Sebagai penutup Aksi Unjukrasa Wiranto menegaskan bahwa aksi ini sebagai aksi awal kami dan kami akan mengawal sampai harga BBM harganya turun seperti semula.

"Aksi ini menjadi aksi awal kami (Kader HMI Cilosari17) dan kami akan mengawal sampai harga BBM turun seperti semula, karena kebijakan ini sangat menyengsarakan masyarakat kecil" Tutupnya

Share:

Read More

Tiga Poin Hasil Pertemuan Prabowo dan Puan di Hambalang

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani menghasilkan tiga poin kesepakatan.

Puan mengungkapkan, poin pertama dari pertemuan itu yakni komitmen bersama untuk membangun bangsa.

“Kedua kemudian bagaimana sebagai parpol kita bisa menbangun politik yang santun dan bersuka ria tanpa bermusuhan,” kata Puan, saat memberikan keterangan seusai pertemuan di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/9/2022).

Poin ketiga yakni komitmen Gerindra dan PDI-P mengemban kepercayaan masyarakat dengan menjalankan pesta demokrasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk kemajuan bangsa dan negara.

Momen Prabowo Ajak Puan Berkuda di Tengah Silaturahmi Politik PDIP dan Gerindra

Selain itu, Puan memastikan akan ada pertemuan berikutnya dengan Prabowo setelah di Hambalang.

Menurut Puan, pertemuan berikutnya tak lain untuk memperkuat tekad bersama Prabowo.

“Insya Allah bisa dipastikan bukan pertemuan terakhir, ya Mas Bowo ya. Jadi kita akan tetap menyampaikan secara terbuka, membuka ruang untuk tetap menguatkan tekad bersama,” ujar Puan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan sesi awal menjelang musim politik.

“Jadi ini baru mungkin untuk awal musim politik yang akan datang, ini mungkin baru awalan,” kata Prabowo.

Dalam safari politiknya ke Hambalang, Puan didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan sejumlah tokoh PDI-P seperti Said Abdullah, Utut Adianto, Bambang Wuryanto, hingga Charles Honoris.

Sementara, Prabowo didampingi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Pada pertemuan ini, Puan sempat diajak Prabowo untuk berkuda. Keduanya juga sempat makan bersama dan melakukan pertemuan empat mata.

Share:

Read More

Dampak Buruk Gunakan Cairan Khusus Agar Hemat BBM

KABARMASA.COM, JAKARTA - Banyak cara yang bisa dilakukan pemilik mobil untuk meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Apalagi usai harga BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Solar naik.

Selain rajin servis rutin, memakai BBM sesuai anjuran, sampai tak melakukan modifikasi bisa menjadi cara menghemat bahan bakar.

Namun, banyak juga yang mengambil jalan singkat memakai cairan khusus dengan kandungan zat aditif.

Hanya saja, sebagaimana dikatakan Technical Leader Auto2000 Agus Mustafa, penggunaan cairan aditif memiliki risiko yang sangat besar. Karena itu, disarankan pemilik mobil tak melakukannya. 

"Langkah tersebut bisa membuat ujung injektor banyak kerak sehingga mesin akan ngelitik, kehilangan tenaga, brebet, sampai jadi semakin boros (konsumsi BBM). Jadi tidak kami sarankan," kata dia di Jakarta, Minggu (4/9/2022).

Lebih rinci, kondisi tersebut lantaran adanya cairan atau sesuatu material yang tak diketahui pada jalur intake. Cairan itu akan terus menempel pada jalur saringan masuk.

Lama-kelamaan, ujung injektor akan banyak kerak sampai ke bagian piston yang membuat proses pembakaran terhambat. Akhirnya berbagai komponen tidak optimal atau terganggu kinerjanya.

"Kalau cairan masuk itu kan perbandingan udaranya harus tepat antara injeksi sama udaranya. Begitu udaranya mulai mampet (karena ada kerak) malah akan banyak bahan bakar yang terbuang," ucap dia.

"Jatuhnya mesin akan ngelitik, kehilangan tenaga, brebet, sampai jadi semakin boros. Jadi tidak kami sarankan," tambah Agus.

Lebih baik, lanjut dia, lakukanlah servis berkala secara rutin, jangan abai pada pergantian oli khususnya untuk kendaraan yang digunakan harian, memakai bahan bakar sesuai rekomendasi pabrikan, dan menerapkan berkendara egronomis.

Share:

Read More

Lebih Baik Mana, Pemberian BLT atau Subsidi BBM? Ini Kata Ekonom

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas pada kenaikan sejumlah harga BBM.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis bbm yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujar Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers, sabtu (3/9/2022).

Jokowi mengatakan, pengalihan subsidi BBM tersebut sebagian akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Ia menyebut selama ini lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati masyarakat mampu yakni pemilik mobil pribadi.

Dengan adanya pengalihan subsidi BBM ke bantuan tersebut maka nantinya akan ada sejumlah bantuan yang didapatkan masyarakat.

Di antaranya adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada keluarga kurang mampu sebesar Rp 150.000 selama 4 bulan, bantuan untuk pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta, dan bantuan yang akan diberikan kepada ojek online maupun angkutan umum.

Meski demikian, pengalihan subsidi BBM ke BLT BBM ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat, apakah pemberian BLT lebih baik dibandingkan menyubsidi BBM sehingga bisa mempertahankan harga BBM tetap terjangkau.

“Pengalihan subsidi yg biasanya berupa BLT, Apakah setara dengan dampak domino kenaikan BBM yaitu naiknya semua kebutuhan pokok, karna BBM sendiri adalah salah satu komponen utama produksi dalam sebuah industri. BBM naik, semua akan ikut naik,” ujar salah satu akun di media sosial Twitter.

Lantas lebih baik manakah antara memberikan BLT BBM atau memberikan subsidi BBM sehingga harga BBM tak mengalami kenaikan?

Pendapat ahli

Terkait hal tersebut kami menghubungi ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Saat dihubungi, Bhima menjelaskan bahwa menurutnya, lebih baik subsidi BBM yang ditambahkan daripada dialihkan ke bantuan sosial (bansos).

“Lebih baik subsidi BBM ditambah dibanding dialihkan ke bansos,” ujar Bhima ketika dihubungi, Minggu (4/9/2022).

Ia menilai, kenaikan harga BBM subsidi saat ini dilakukan di waktu yang tidak tepat, terutama untuk jenis Pertalite.

Menurutnya masyarakat belum siap menghadapi kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter.

Baca juga: Jual BBM Murah, Ini Daftar Lokasi SPBU Vivo

“Dampaknya Indonesia bisa terancam stagflasi, yakni naiknya inflasi yang signifikan yang tidak dibarengi dengan kesempatan kerja,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa BBM bukanlah sekedar harga energi dan spesifik biaya transportasi kendaraan pribadi yang naik, namun menurutnya juga menyebabkan semua sektor terdampak.

Seperti misalnya harga pengiriman bahan pangan akan naik, padahal di saat bersamaan pelaku sektor pertanian tengah mengeluh biaya input produksi mahal, terutama pupuk.

Sedangkan bansos, menurutnya hanya akan melindungi orang miskin dalam waktu 4 bulan saja.

Hal ini tidak akan cukup dalam mengkompensasi efek kenaikan harga BBM.

Apalagi menurutnya data orang “rentan miskin” akan sangat mungkin tidak tercakup dalam BLT BBM karena adanya penambahan orang miskin paska kebijakan BBM subsidi naik.

“Pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat,” ucapnya.

Kenaikan harga Pertamax

Kenaikan harga merupakan mekanisme tidak kreatif

Ia menyebut, menaikkan harga BBM merupakan mekanisme yang paling tidak kreatif.

Hal ini karena alih-alih melakukan pembatasan pengguna Solar yang selama ini dinikmati industri skala besar, pemerintah justru mengambil langkah menaikkan harga BBM.

Ia menilai, dampak dari kenaikan BBM ini akan dirasakan baik masyarakat yang memiliki kendaraan maupun yang tak punya kendaraan.

“Karena BBM ini kebutuhan mendasar, ketika harganya naik maka pengusaha di sektor industri pakaian jadi, makanan minuman, hingga logistik semuanya akan terdampak,” kata dia.

Ia mengkhawatirkan pelaku usaha yang saat ini masih dalam fase pemulihan akibat pandemi Covid-19 akan berisiko melakukan PHK massal.

“Sekarang realistis saja, biaya produksi naik, biaya operasional naik, permintaan turun ya harus potong biaya biaya. Ekspansi sektor usaha bisa macet” ungkapnya.

Ancaman inflasi

Selain itu, ia mengatakan inflasi bahan makanan saat ini masih tercatat tinggi pada bulan Agustus yakni 8,55 persen year on year.

Ia memperkirakan inflasi pangan akan kembali tinggi hingga menyentuh 10 persen per tahun September ini akibat kenaikan BBM yang terjadi.

Adapun inflasi umum menurutnya bisa tembus ke level 7 hingga 7,5 persen hingga akhir tahun dan memicu kenaikan suku bunga secara agresif.

"Konsumen ibaratnya akan jatuh tertimpa tangga berkali-kali, belum sembuh pendapatan dari pandemi, kini sudah dihadapkan pada naiknya biaya hidup dan suku bunga pinjaman," pungkasnya.

Share:

Read More

PB AMPRI Kirim Surat Terbuka ke KAPOLRI

"SURAT TERBUKA"

Kepada Yth,

Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Sulawesi Selatan.

Kami Dari Gerakan Muda Perubaha dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia. mencatat bahwa KPK kini mengalami kemerosotan dalam melakukan penindakan hukum pelaku tindak pidana penyalagunaan kewenangan dan korupsi. Hal ini terbukti dari tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku penyalagunaan kewenangan dan korupsi dalam Program sembako dan PKH yang terjadi di beberapa Kabupaten di Sul - Sel.

Khususnya di Kabupaten Bone, Bulukumba dan Jeneponto, yang dilakukan oleh Tim Kordinasi, baik Sekda （ Ketua Tikor ）, Kepala Dinas Sosial （ Seketaris Tikor ）, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan （ TKSK ）, Eks Korda dan Korkab PKH serta Suplyer. Padahal tindakan dengan sengaja melawan hukum mereka lakukan secara terang - terangan. sebagaimana kami uraikan berikut ：

 

1. Berdasarkan adanya pengaduan masyarakat (Arianto) terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh eks korda yang hari ini menjabat sebagai pendamping PKH Kec. Mare, Kab. Bone. Yang diketahui bernama Irham dengan meminta sejumlah uang dengan menjanjinkan wilayah penyaluran sebanyak 10.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total perkiraan beras 100 ton.

2. Berdasarkan fakta integritas ditemukan adanya tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dan korupsi pada program sembako Kab. Bone tahun anggaran 2022 yang dilakukan oleh Irham dan itu dapat dibuktikan melalui percakapan Via Whatsapp antara Irham (Pendamping PKH) dengan Arianto yang isinya membahas tentang sejumlah uang dan jumlah KPM yang dijanjikan berdasarkan data agen serta disaksikan oleh beberapa orang pada saat transaksi penerimaan uang dan pertemuan antara Irham dengan agen yang membahas agenda penyaluran dan pengambilan bahan pangan untuk agen diarahkan kepada Arianto. Sebagaimana yang sering dijanjikan oleh Irham setiap meminta uang kepada Arianto.

3. Berdasarkan fakta integritas adanya penyalahgunaan kewenangan/gratifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kab. Bone hal tersebut dapat dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah dan tugas untuk Rekrutmen Agen/E-Waroeng Program Bantuan Sosial Pangan dengan nomor 456.2/833/Dinsos yang kemudian ditujukan kepada para camat dan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kasi Intel Kejaksaan dan Kasat Intel serta pendamping PKH.

4. Berdasakan fakta integritas adanya Tenaga Kesejahteraan Social Kecamatan (TKSK) yang merangkap jabatan menjadi suplayer/pedagang beras dan telur musiman seperti di Kecamatan Ajangale, Cenrana, Tanete Riattang Barat dan Salumekko.

5. Berdasarkan fakta integritas adanya penyaluran dan pencairan dana sembako secara tunai yang dilakukan oleh Agen di bebeberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Bangkala, Tamalatea dan Arungkeke. atas perintah Ridho （ Karyawan BRI ） dengan ketentuan tarif biaya gesek Rp. 5000 - Rp. 20.000 Per KPM, dan Kepala Dinas Sosial Kab. Jeneponto membiarkan hal tersebut.

6. Berdasarkan fakta integritas adanya fee yang di pungut oleh Korkab PKH dari Agen dan Suplyer sembako sebesar Rp. 6.000. kemudian Korkab dan Korcam mengedalikan / Mengarahkan Agen untuk mengambil bahan pangan dari suplyer juga menyedia karung dengan merk PANRITA LOPI. 

Dengan adanya kejahatan luar biasa tersebut diatas, maka kami meminta Kepada Bapak Kapolri Agar segera membentuk Tim Khusus untuk secepatnya melakukan tindakan pemeriksaan terhadap para pelaku, sebab jika tidak, kami khawatir dan terancam akan di bungkam dengan ancaman tindak pidana penceraman nama baik （ Melanggar UU. ITE ）. seperti yang terjadi kepada Aktivis bernama Dirfan Susanto Alias Irfan Susyanto, yang di laporkan oleh Irham （ Eks Korda ） melakuan percemaran / firnah （ UU. ITE ）, karena menyangkal atas pengambilan uang yang di lakukannya terhadap anto dan anca dengan menjanjikan 10.000 KPM / 100 Ton Beras yang akan di salurkan ke Agen / KPM.

Dari Laporan Irham tersebut, Handphone milik Dirfan Susanto pun di rampas secara paksa oleh Oknum A. Ardinansi beserta temannya, dengan Argumentasi penyitaan barang bukti. 

dengan adanya tindakan semenah - menah yang di lakukan Oknum Polisi terhadap aktivis Dirfan Susanto, maka kami meminta agar Kapolri untuk secapatnya melakuan tindakan hukum terhadap kejahatan luar pada program sembako dan PKH Kab. Bone, Bulukumba dan Jeneponto. Kami yang tergabung dari AMPRI dan GEMURU, siap di penjara jika kami tidak dapat membuktikan secara materi apa yang kami suarakan dan kritik baik, lewat aksi demo ataupun lewat pemberitaan di berbagai media. asal Aparat Penegak Hukum transparan dalam melakukan pemeriksaan.

Demikian Surat Terbuka Ini Kami Buat, Dengar Harapan Agar Sekiranya Bapak Kapolri Dapat Menindak Lanjutinya. 

Hormat Kami, Dari Pengurus Besar Geraka Muda Perubahan dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia.

 

Wassalam.

Share:

Read More

Sembako Kab. Jeneponto Di Cairkan Tunai. Kadinsos Sebut Sekda, Asisten 1 dan Inspektorat. Ada Apa?

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Program Sembako di Jeneponto yang proses penyalurannya telah di tunaikan oleh Agen di beberapa Kecamatan Diantaranya Kecamatan Bangkala, Tamalatea dan Arungkeke, Membuktikan bahwa ada mafia Bansos yang menggurita dan mengendalikan sistem, baik di Bank Penyalur (BRI) dan Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto. Bahkan kami menduga ada Rambo di tubuh Institusi Penegak Hukum. Pasalnya, sistem penyaluran Sembako secara tunai kepada KPM, adalah merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Agen atas perintah salah seorang Oknum pegawai Bank BRI yang memiliki peran cukup besar dalam menentukan Agen / E waroeng pada program Sembako Pangan.

Sehingga, hal itupun dikritik keras oleh M. Ahlus Ketum Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Prihatin Indonesia (AMPRI) kepada media ini. Adanya tindakan tersebut dirinya sangat menyayangkan jika APH tidak melakukan tindakan dan terkesan melakukan pembiaran terhadap mafia mafia yang menjadi sutradara di tunaikannya program Sembako.

Selain itu dirinya juga mempertanyakan statement kepala dinas sosial kabupaten jeneponto yang menyebut nama Sekda, Inspektorat dan Asisten 1 untuk turut dihadirkan dalam mediasi mediasi tertentu. Sehingga memunculkan pertanyaan Apa Maksud dari kalimat Sang kepala dinas. Apakah ada keterlibatan / Perintah dari nama nama yang disebut sehingga terjadi pencairan tunai Sembako.?

Lanjutnya, ataukah justru kepala dinas sosial, kepala cabang dan Pinca BRI serta mantan suplyer yang berinisial RS, yang kemudian menjadi otak di tunaikannya dana sembako tersebut.? Sebagaimana RS kerap menyebut nama kepala dinas sosial telah terlibat perdagangan sayur pada tahun tahun sebelumnya. Bahkan konon kabarnya Uang / Keuntungan dari perdagangan tersebut juga telah mengalir di ruang – ruang komisi atau ke kantong Oknum Oknum Anggota Dewan, baik Kabupaten, Provinsi hingga ke Senayan.

Maka dari itu saya mewakili teman teman AMPRI dan GEMURU serta teman teman Aktivis lainnya, Mendesak Direktur Utama BRI agar segera melakukan pencopotan secara tidak hormat kepada kepala cabang dan Pinca kabupaten jeneponto serta kepala kanwil BRI serta mendesak pula APH untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Para pelaku yang terlibat pada kasus di tunaikannya penyaluran Sembako di kabupaten jeneponto khususnya dan mafia Sembako yang menggurita di dalam Program Sembako / PKH di Provinsi Sulawesi Selatan. Tegasnya"

Share:

Read More

Penyaluran Sembako Di Kab. Bone Bervariasi. Ketum Ampri Pertanyakan Ada Apa?

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Kami menilai bahwa program sembako di bone sangat jeles ada mafia pangan yang menunggangi program tersebut, hal itu dapat di buktikan dari berpariasinya penyaluran sembako ke keluarga penerima manfaat ( KPM ).

Seperti yang di paparkan oleh Muh. Ahlus kepada awak media ini melalui whatsap, bahwa dirinya mempertanyakan kepada ketua Tikor atau Pemerintah Kab. Bone bahkan ke Kementerian, ada apa sehingga penyaluran sembako di wilayah kabupaten yang sama, yaitu kabupaten bone itu bisa terjadi penyaluran sembako yang berpariasi ke KPM. Seperti yang terjadi di kecamatan tellu sittinge dan tanete riattang barat. Sembako yang dibagi berupa telur 3 rak dan beras 20 kg dengan total dana KPM per dua bulan sebesar Rp. 400.000. Sedangkan di kecamatan Tonra, Salumekko, Mare ada yang 3 rak 5 butir telur dan ada pula yang hanya 3 rak telur dan 20 kg beras Madium. Sedangkan untuk kecamatan kajuara sendiri 3 rak 10 butir telur dan 20 kg beras.

Lanjutnya, Mempertanyakan beberapa TKSK dan Pendamping PKH yang menjadi suplyer, seperti TKSK Kecamatan Salumekko, Tanete Riattang Barat, Cenrana Ajangale, apakah mereka jadi suplyer atas penugasan atau perintah sekda, Bupati dan Menteri Sosial? Selain itu dipertanyakan pula seperti apa persyaratan untuk menjadi suplyer sehingga terjadi penyaluran Sembako yang berpariasi. Bukankah harga Het Bahan Pangan (Sembako) telah diatur oleh pemerintah, baik itu kabupaten dan provinsi. Namun pada fakta lapangan dan aduan beberapa masyarakat setempat terjadi perbedaan sehingga rasa keadilan itu tidak dirasakan oleh KPM dan berpotensi menimbulkan konflik / kecemburuan sosial ditengah tengah kehidupan masyarakat.

Lanjutnya, untuk apa program ini diciptakan oleh negara yang diperuntuhkan kepada masyarakat yang tidak mampu jika hanya menimbulkan ketidakadilan dan kegaduhan ditengah tengah masyarakat. Sebagaimana Amanat undang – undang 1945 dan Pancasila pada Pasal 5 yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Meskipun hari ini kata keadilan itu masih menjadi perdebatan kusir yang diyakini tidak mampu dijawab oleh Pemerintah Kab. Bone dan bahkan oleh Negara sekalipun.sekalipun. Ungkap, Ahlus dengan nada kesal.

Share:

Read More

Ketua umum Poros Muda Indonesia menyikapi ucapan Budi Arie ketua umum Projo di depan presiden Jokowi kalau seluruh relawan satu suara ingin jokowi 3 periode di acara MUSRA, Bandung 27/08/2022

KABARMASA.COM, JAKARTA - Frans freddy selaku ketua umum Poros Muda Indonesia dan merupakan bagian relawan Jokowi dr periode pertama sampai periode ke 2 Juga menilai dan memandang bahwa Apa yg di serukan oleh Projo. Sangatlah mengada2 dan tidak sesuai perkataan Jokowi yg menolak perpanjangan masa jabatan 3 periode artinya Projo tidak taat dan menentang arahan Jokowi artinya Budi Arie sudah memperalat Jokowi untuk kepentingan pribadinya dan ini sangat berbahaya bagi seorang presiden yg mau di pakai sebagai alat pertaruhan oleh relawannya sendiri yang mengatasnamakan Projo.

Sebelumnya, Ketum Projo Budi Arie mengatakan semua relawan sepakat Jokowi melanjutkan masa jabatan hingga tiga periode. Budi berkata Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) seharusnya tak perlu dilanjutkan. Dia menyebut relawan satu suara mendukung Jokowi pada 2024.

"Lanjut apa enggak? [Relawan] mau lanjut, Pak, tapi konstitusi gimana? Kayaknya Musra sudah berakhir dengan kesimpulan lanjutkan, Pak," kata Budi kepada Jokowi dalam Musra yang digelar di Bandung

Frans mengingatkan tidak semua relawan setuju dengan ucapan dan kemauan Budi Arie dan Projo, ingat anda sebagai wakil menteri PPDT bukan berarti setiap pikiran dan ucapan yang mengatasnamakan relawan mewakili semua relawan Jokowi dan Saya ingatkan juga Projo dan Budi Arie itu sendiri hanya bagian segelintir relawan Jokowi ingat di luaran sana 2000 lebih organisasi organisasi relawan Jokowi yg berjuang menangkan pak Jokowi  di mana sumbangsih nya luar biasa dalam memenangkan Jokowi di  2014 dan 2019, jadi  jangan mengatasnamakan semua relawan dalam hal Jokowi 3 periode itu.

Kita sebagai relawan harusnya mendukung penuh Jokowi dan juga mendukung alam demokrasi yang sudah berlangsung pasca reformasi 98 artinya kita harus taat aturan bernegara dan juga aturan UU pilpres dan konstitusi  terkait masa jabatan presiden RI, frans freddy menegaskan.

Jadi ucapan Budi Arie dan Projo bukan mewakili semua relawan artinya Budi Arie ketua umum Projo tersebut sangat menghayal dan cenderung tidak paham proses UU di DPR RI sebagai badan lembaga pembuat dan pengesahan tersebut. Meskipun wacana 3 periode itu bisa tapi sangat mustahil di wujudkan. 

Menurut sy saat ini pak Jokowi bisa berperan banyak di dalam memilih dan mengarahkan siapa siapa calon penerus beliau ada banyak calon pemimpin bangsa yang bisa pak Jokowi endorse misal  Puan Maharani,Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Prabowo Subianto, Risma Sandiaga Uno, Mahfud MD, Airlanga,Tito karnavian,andika perkasa.dll...di banding membawah pak jokowi ke 3 periode

Kami relawan Poros Muda Indonesia sangat menolak dan tidak setuju dengan perkataan Budi Arie dan Projo yang di bilang seluruh relawan satu suara dukung Jokowi untuk masa jabatan 3 periode tersebut dan kita harus nya sebagai unsur atau bagian dinamika politik di negeri ini harus mampu mencari pemimpin kembali yang kinerjanya paling tidak mendekati atau lebih tinggi dari Jokowi di pilpres 2024 nanti."Makna dari kemenangan adalah tanggung jawab membawa kemajuan, tanggung jawab bagi masa depan, bukannya menyampaikan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi seperti masa jabatan tiga periode," frans

"Sebagai pendukung utama Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin, kami memberikan dukungan bukan dengan puji-pujian yang memabukkan," ujarnya.

Share:

Read More

JMHI berunjuk rasa didepan MABES POLRI terkait penyerobotan lahan oleh PT. SRL

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Ditengah-tengah turunnya harga kelapa sawit yang mulanya mencapai 3 ribu rupiah turun drastis sampai ke sekitaran seribu rupiah, warga pasir Pardomuan dan Siali-ali di landa kesedihan dan kesengsaraan yang mana tanah mereka diserobot paksa oleh pihak PT. Sumatera Riang Lestari. 

Warga setempat yang terkena dampak merasa kebingungan karena tidak adanya keseriusan pejabat setempat dalam mengatasi masalah kebengisan dari PT tersebut. Padahal peristiwa ini bukan peristiwa biasa, ini adalah peristiwa yang menyangkut kehidupan sandang pangan masyarakat. Pasalnya tanah yang di serobot tersebut ditanami kelapa sawit dan juga ada beberapa warga yang menanami karet. Tentu kita ketahui bersama tanaman itu adalah penghasilan pokok bagi daerah Sumatera Utara khususnya Padang Lawas, itulah yang di serobot oleh pihak PT tersebut. 

Kejadian tersebut berdasarkan keterangan masyarakat setempat terjadi pada tanggal 25 Agustus 2022 dan sampai sekarang kabar yang beredar proses pengerjaan belum selesai. PT. SRL saat ini sedang proses melakukan pemanenan tanaman kaleptus yang di tanam oleh PT. SRL. 

Kronologis dari peristiwa penyerobotan tersebut adalah bahwa pihak PT. Sumatera Riang Lestari melakukan penumbangan di tanah PT. SRL, namun entah mengapa tanaman warga pun ikut di tumbang serta diserobot lahannya. Antara tanah warga dengan tanah perindustrian PT. SRL berbatasan langsung. Namun penyerobotan itu tidak di landasi dengan alasan yang jelas, padahal warga setempat yang tanahnya diserobot memliki Surat Hak Milik (SHM) yang jelas dan legal, tentu itu adalah perbuatan Pidana dan melanggar pasal 385 KUHP tentang penyerobota lahan.

Yang memprihatinkan bagi warga setempat adalah diamnya pejabat setempat dan aparatur negara menjadi pelengkap kesengsaraan bagi masyarakat, tentu ada indikasi kuat adanya persekongkolan antara pihak PT. dan pejabat setempat. 

Senin, 29 Agustus 2022 Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) melakukan aksi demonstrasi di depan MABES POLRI meminta BARESKRIM POLRI untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di desa Hurung Jilok Pasir Pardomuan Kabupaten Padang Lawas. Aktivis mahasiswa Jakarta menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada Mabes POLRI dengan melakukan Aksi demonstrasi untuk meminta BARESKRIM POLRI segera turun tangan dan segera membuat tim khusus terjun kelapangan menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Kami meminta agar BARESKRIM POLRI terjun kelapangan dan membuat TIMSUS terjun kelapangan untuk menyelesaikan kasus tersebut dan juga kami mendesak agar PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) agar mengembalikan tanah yang diserobot serta memberi ganti rugi yang setimpal atas tanaman masyarakat yang dirusak dan juga meminta pertanggung jawaban dari pejabat setempat atas peristiwa ini karena diamnya pejabat setempat adalah kesalahan dan juga indikasi kejahatan", ujar Bung Husein Siregar Dalam Orasinya.

Bung Husein Siregar sebagai Kordinator Lapangan menegaskan di depan awak media bahwasanya aksi ini adalah aksi pertama kali, namun apabila persoalan penyerobotan tersebut tidak ditindak dengan serius maka Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) akan melakukan aksi unjuk rasa untuk yang kedua kalinya dan akan tetap konsisten melakukan Aksi unjuk rasa sampai tanah warga di kabupaten Padang Lawas dikembalikan dan di berikan ganti rugi serta mengusut indikasi Kong kali Kong antara PT. dengan pejabat setempat.

Adapun tuntutan JMHI sebagai berikut: 

1. Mendesak Bareskrim Polri untuk segera mengusut tuntas dugaan penyerobotan tanah warga yang dilakukan oleh PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) di Kab. Padang Lawas.

2. Mendesak Bareskrim POLRI untuk segera mengusut tuntas dan juga memproses secara hukum fihak fihak yang di duga terlibat dalam penyerobotan tanah tersebut

3 mendesak PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) untuk mengembalikan tanah yang telah di serobot dan juga memberikan ganti rugi terhadap dampak dari penyerobotan tersebut.

Share:

Read More

HP Aktivis Di Rampas Oknum Polisi Polres Bone.

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - 

Perlakuan tidak menyenangkan yang di lakukan oknum polisi bernama A. Ardinansyah, SH. bersama dengan 3 orang lainnya.

Kronologinya:

pada 31 Agustus 2022. bertempat dirumah Aktivis bernama Irfan Susyanto dusun watanpare, desa biccoing, kecamatan tonra, kabupaten bone. jam kurang lebih sekitar pukul 16：30. datang serombong oknum polisi dengan membawah surat panggilan pemeriksaan sebagai terlapor/ saksi dengan nomor surat ：S. Pgl/690/VIII/RES.2.5./2022. dimana menurut keterangan Irfan Susyanto, dirinya sedang berada di kamar untuk menidurkan anaknya, tiba” terdengar suara istrinya memanggilnya, setelah dirinya keluar kamar dan menuju teras depan rumahnya, ternyata di belakang istrinya sudah ada 4 orang laki - laki dengan menggunakan seragam putih hitam 3 orang dan satu orang dengan seragam hitam - hitam. langsung menghampir saya kemudian merangkul dan memegang tangan saya. kemudian saya persilahkan untuk masuk keruang tamu tapi ke empat polisi tersebut menolak dan hanya berdiri di depan pintu rumah dan terkesan memaksa saya berfoto dalam kondisi telanjang dada. sehingga saya permisi untuk menggunakan baju terlebih dahulu tapi A. Ardinansyah mengatakan ah tidak usah. sehingga saya jawab maaf saya harus pake baju dalu dan saya tidak akan kabur. mereka terdiam, lalu saya bergegas ke kamar untuk memakai baju dan setelah itu saya keluar lagi dan mempersilahkan masuk untuk duduk dan ngobrol dalam rumah / diruang tamu, tapi keemapat polisi tersebut lagi - lagi menolak dan hanya menyuruh saya untuk berfoto dan memegang surat panggilan yang mereka kasih kepada saya. kemudian setelah mereka mengambil beberapa gambar / foto. A. Ardinansya,SH. mengatakan sebaiknya pak Irfan tanda tangan dulu surat tanda terima panggilan. sehingga salah satu polisi yang berpakaian hitam - hitam, untuk menulis nama dan alamat tempat dimana saya tinggal di kab.bone. setelah itu A. Ardinansyah langsung menyuruh saya tanda tangan, tanpa memberi saya waktu untuk membacanya. kemudian A. Ardinansyah mengfoto saya beberapa kali, setelah itu A. Ardinansyah mendekati saya dan merampas hp di tangan saya dan kemudian langsung menyerahkan ke temannya yg berseragam hitam. sembari mengatakan hp ini kami sita sebagai barang bukti. 

Saya merasa perlakuan mereka tidak menyenangkan saya pun meminta kembali hp saya, tapi mereka langsung lari menuju mobil RUSH warna putih yang mereka parkir sekitar 30 M dari teras rumah. saya pun mengejar mereka hingga ke mobil dan mempertanyakan prosedur penyitaan barang bukti, tapi A. Ardinansyah beserta temannya he Irfan saya polisi kamu mau lawan kami, lalu saya jawab ini bukan soal kalian polisi atau bukan, yang saya tanyakan adalah kok kalian rampas hp saya, kalau kalian bilang itu barang bukti mana surat penyitaannya, kok aneh saya ini belum memberikan keterangan atas panggilan yang kalian serahkan hari ini kepada saya. tapi mereka tetap ngotot bilang ada surat perintah penyitaannya, kemudian temannya mengeluarkan selembar kertas dari MAP terus saya minta untuk saya baca dan foto sebagai dukumentasi, tapi mereka tidak memberikannya dan berdalil itu anda sudah tanda tangan menyerahkan barang bukti, mendengar argumentasi A. Ardinansyah,SH. saya langsung jawab wah klo begitu kalian bodohi saya, karena tadi kalian bilang tabe pak irfan tanda tanganki dalu surat tanda panggilan. tapi ternyata yang kalian suruh tanda tangani tanpa membiarkan saya membacanya adalah surat tanda penerimaan barang / surat yang kalian isi atau tulis sendiri, terus saya pun ini belum di periksa. kok kalian langsung rampas hp saya di depan istri dan mertuaku. setelah itu mereka langsung naik di mobil dan menutup kaca mabilnya sembara mengatakan nanti di kantor anda bicara. saya bilang ok kalian rampas hapusku dengan gaya preman dan tidak beretika. maka ini akan panjang ceritanya. disitu mereka langsung pergi. 

Dari kejadian tersebut, saya pribadi, istri dan keluarga yang menyaksikan perilaku seorang polisi seperti itu merasa tidak nyaman karena memperlihatkan prilaku semenah menah. kemudian saya menilai dari perilaku A. Ardinansyah yang menolak ketika saya panggil untuk masuk ke dalam rumah, tapi mereka menolak dan hanya berdiri di teras depan rumah. sehingga saya menduga mereka ada maksud dan unsur kesengajaan untuk mempermalukan saya di hadapan tetangga / warga sekitar rumahku. ungkap Irfan yang akrab di sapa dirfan.

Dengan adanya kejadian atau tindakan oknum polisi terhadap Dirfan. maka Muh. Ahlus. Ketum, AMPRI. angkat bicara dan menduga bahwa tindakan oknum polisi seperti itu, patut di duga mereka adalah bos atau oknum yang membeck Up, para mafia sembako bansos di Kab. Bone. apalagi beredar kabar bahwa A. Ardinansyah adalah keluarga dekat mantan kepala Dinas Sosial Kab. Bone. Andi Baso Promal Pawi. kemudian persoalan laporan Eks Korda Irham yang merasa di fitnah oleh kakanda dirfan. itu saya rasa juga tidak benar, karena saya pun sering di hubungi oleh Irgam. bahkan Irham sering memberi informasi terkait gratifikasi yang di lakukan oleh tikor kabupaten, baik seputar kebijakan sekda, kepala dinas atau pun TKSK dan pendamping PKH yang terlibat sebagai pemasok/ suplyer dalam program sembako ini, bahkan Eks Korda membeberkan jika suplyer bernama Arman Rahim telah menyalur beras hitam （ busuk ）, terkait adanya issu penipuan Eks Korda Irham kepada anto saya rasa, polisi tinggal periksa Arman Rahim, Andi Aso, Pak Kamal. agar jelas seperti apa janji - janji Irham kepada Anto. adapun uang yanv di ambil Irham itu benar cuma jumlahnya saya tidak tahu. sebab Irham mengambil uang beberapa kali dengan menjanjikan wilayah penyaluran kepada Anto. bahkan kalau orang bone masih bisa jujur, termasuk Arman Rahim juga tahu karena Eks. Korda juga pernah meyampaikan jika uang yang dia ambil dari Anto dan Dirfan itu di bagi ke Arman Rahim/ Istrinya. ungkapnya

Share:

Read More

Mendagri Beberkan Syarat Agar 3 Provinsi Baru di Papua Bisa Ikut Pemilu

KABARMASA.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan KPU, serta Bawaslu. Dalam rapat kerja itu, Tito membeberkan syarat untuk mengikutsertakan 3 provinsi baru di Papua dalam Pemilu 2024.

"Untuk dapat mengikutsertakan daerah baru di Papua dalam Pemilu 2024 diperlukan syarat utama yaitu pembentukan daerah pemilihan DPR RI dan DPRD di daerah tersebut," kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Sebagai informasi, pemerintah dan parlemen telah resmi membentuk 3 provinsi baru di Papua. Ketiga provinsi itu yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Meski begitu, Tito menyebut jika hendak mengikutsertakan 3 provinsi baru Papua maka diperlukan adanya perubahan pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Tito menyebut perlu adanya perubahan pada lampiran undang-undang tersebut.

"Mengingat daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD merupakan lampiran yang tidak terpisahkan di dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, maka diperlukan perubahan lampiran UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaksud," ujarnya.

KPU Minta DPR Revisi UU Pemilu

KPU sudah meminta DPR segera merevisi UU Pemilu. Pasalnya, pemekaran wilayah Papua, yang meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, sudah disahkan.

"Terkait dengan hal tersebut, prinsipnya, kami akan melaksanakan apa pun yang menjadi ketentuan perundang-undangan pemilu. Ini kan sampai saat ini UU No 7 Tahun 2017 ini kan belum direvisi, sedangkan di sisi lain ada UU DOB yang menjelaskan bahwa pemilu harus diselenggarakan," ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Idham Holik saat dihubungi, Selasa.

Penyelenggaraan yang dimaksud berkaitan dengan pengisian keanggotaan parlemen, di antaranya keanggotaan DPR RI, DPD RI, dan DPRD di tiga daerah otonomi baru tersebut.

"Nah, jadi mau tidak mau harus ada pemilu. Karena itu, kami menginginkan, kepada kami menyampaikan ke pembentuk UU atau legal drafter agar segera merevisi UU Pemilu," kata Idham.

"Merevisi UU Pemilu, kenapa? Karena berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, di lampiran satu, proses tahapan pencalonan, tahapan pencalonan DPD RI dimulai dari rentang tanggal 6 Desember 2022 sampai 25 November 2023. Tahap paling awal adalah penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD di awal bulan Desember 2022," imbuhnya.

Share:

Read More

Aroma Gratifikasi dan Korupsi Dana Sembako Kab. Bulukumba. Dirfan Susanto Nilai APH Kehilangan Taring Alias Mati Suri.

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Program sembako di Bulukumba kini kembali ramai diperbincangkan dan di sorot keras oleh sejumlah media dan aktivis. Terkait sistem pelaksanaan dan penyalurannya bertentangan dengan regulasi atau permensos nomor 5 tahun 2021. 

Hingga adanya indikasi tindak pidana gratifikasi dan korupsi yang dilalukan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh oknum suplyer, pendamping / korkab PKH dan E Warung ( Agen ) sebagaimana telah ramai di beritakan di beberapa media online dan cetak akhir - akhir ini. 

Hal itu pun mendapat tanggapan dari sejumlah aktivis dan salah satunya adalah Dirfan Susanto. Pendiri / Inisiator Terbentuknya AMPRI dan GEMURU. Menjelaskan ke awak media ini, saat di komfirmasi melalui whatsap. Jika dirinya sangat menyesalkan adanya tindak tidak terpuji ( PUNGLI ) yang di lakukan oleh Kordinator Pendamping PKH bernama Basse yang di sebut - sebut telah menerima fee dari penyaluran sembako sebesar Rp. 5000 x 27.157 data realisasi perima bantuan / KPM, melalui E Warung / Agen Sembako, sebagaimana pemberitaan media online jejaksulsel dan menaraindonesi. 

Kemudian di sebut pula Suplyer bernama IDUL juga disebut telah menerima / pengumpul fee, penyedia Karung dengan sablom merk PANRITA LOPI. ini membuktikan bahwa sangat jelas ada Aroma tindak pidana Gratifikasi dan Korupsi dalam Kebijakan Sistem Pelaksanaan dan Penyaluran Sembako, yang di lakukan Oleh Ketua dan Seketaris Tikor dan kemungkinan besar atas perintah Bupati.

Lanjut Dirfan, Red. Menegaskan bahwa Aparat Penegak Hukum ( APK ), wajib bertindak melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap BASSE, IDUL, dan AGEN serta SEKDA dan KEPALA DINAS SOSIAL. selaku Ketua dan Seketaris Tikor Kabupaten. 

Jangan kemudian APH ini, pura - pura bloon atau mati suri dalam menaggapi laporan masyarakat atau pemberitaan media, apa lagi ini pemberitaan menyangkut uang negara / uang rakyat yang di rampok dalam kemasan sistim gesek dan sistem dagang bahan pangan. 

Sebab diamnya, Aparat Penegak Hukum, terkait adanya pengumpulan fee tersebut, maka itu akan memunculkan berbagai macam asumsi / kecurigaan publik ( Masyarakat ), jangan - jangan ada pimpinan APH juga di sogok / di suap oleh IDUL dan BASSE. baik di tingkat Kabupaten Bulukamba atau di Tingkap Provinsi Sulawesi Selatan.

Seperti kecurigaan kami terhadap hasil pemeriksaan H. Tiro dan Eks Korda dan bebera Orang lainnya, yang dilukukan oleh pihak Kejaksaan. Karena sampai hari ini, proses pemeriksaannya terkesan berjalan di tempat alias di peti eskan. 

Kami dari AMPRI meminta Kepada Kajati Sul - Sel. Agar segera memeriksa IDUL dan BASSE serta AGEN. Sebab jika pengumpulan fee terus biarkan terjadi / di lakukan oleh para pendamping PKH. Maka Kami akan turun kejalan dengan membawa banyak massa dan melakukan tindakan anarkis, sebagai bentuk perlawan atas hak hak rakyat / KPM yang di rampok dengan dalil dagang sembako. Ungkapnya.

Share:

Read More

Soal Enam Pengeroyok Ade Armando Mengaku Dipukuli di Penjara, Karutan Salemba: Secara Administrasi Ada di Rutan, Fisik Berada di Tahanan Polda Metro Jaya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kepala Rutan Kelas 1 Salemba Jakarta Pusat, Fonika Affandi membantah pemberitaan sebuah media massa online yang menyatakan para terdakwa pengeroyok Ade Armando mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan selama ditahan di penjara.

Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa enam terdakwa yakni Marcos Iswan, Komar, Abdul Latif, Al Fikri Hidayatullah, Dhia Ul Haq, dan Muhammad Bagja sudah ditahan sekitar empat bulan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat.

Namun, pada kenyataannya keenam orang tersebut memang secara administrasi ada di rutan hanya saja fisiknya masih berada di tahanan Polda Metro Jaya.

“Jadi perlu diluruskan bahwa nama-nama yang ada dalam berita tersebut, memang secara administrasi ada di data Rutan Salemba, namun secara fisik orang-orang tersebut masih ditahan di Polda. Jadi mereka belum pernah berada di Rutan Salemba,” kata Fonika Affandi kepada Indopos.co.id, Selasa (30/8/2022).

Sebelumnya enam terdakwa kasus pengeroyokan Ade Armando menyatakan mendapat penyiksaan selama berada dalam tahanan.

“Kami juga sudah merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Ade Armando. Kami juga tersiksa batin kami, kami juga dipukuli walaupun kami tidak ungkap kemarin-kemarin,” ujar terdakwa Dhia Ul Haq saat menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).

Sebelumnya enam terdakwa pengeroyok Ade Armando dituntut JPU penjara 2 tahun karena dianggap melanggar Pasal 170 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan primer dan Pasal 170 ayat (1) KUHP. 

Share:

Read More