Penghargaan dari Menlu & Kedubes Jepang Kepada Brigjen. Pol. Sambodo Purnomo Yogo Layak Diapresiasi

KABARMASA.COM, JAKARTA -  Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota Polri yang dinilai berprestasi di bidangnya masing-masing.

Penghargaan itu berupa pemberian sertifikat ucapan terima kasih dari Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 2022, Wakil Duta Besar Jepang TAMURA Masami telah menyerahkan Sertifikat Ucapan Terima Kasih Menteri Luar Negeri Jepang kepada Brigjen pol Sambodo Pornomo Yogo yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan hubungan, saling pengertian dan persahabatan antara Kepolisian Jepang dan Indonesia.

Salah satunya perwira polisi yang menerima penghargaaan tersebut atas prestasi dan dedikasinya selama ini adalah brigjen pol Sambodo Pornomo Yogo.

Para penerima Sertifikat dan Penghargaan tersebut dinilai memiliki banyak prestasi dalam mendukung program kepolisian, dan dinilai telah bekerja melayani masyarakat secara baik melebihi panggilan tugas pokoknya.

Adapun Brigjen pol Sambodo Pornomo Yogo saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Kebijakan Strategis pada Deputi Perencanaan Anggaran Kapolri (Karojakstra Srena Polri).

Beliau merupakan sosok polisi yang berkinerja baik selama ini serta selalu berprestasi di kepolisian.

Penghargaan ini diberikan di kediaman resmi Duta Besar Jepang di Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/8). Pemberian sertifikat ucapan terima kasih dari Menteri Luar Negeri dan penghargaan Dubes Jepang.

Melalui rilis yang di bagikan melalui media online Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi mengatakan selamat atas penghargaaan yang di berikan Kedubes Jepang kepada Brigjen pol Sambodo Pornomo Yogo semoga dapat menjadi pemicu dan motivasi kepada seluruh anggota polisi lainnya.

Dan akan memberikan kontribusi positif bagi institusi Polri, selain itu pastinya masyarakat turut bangga atas penghargaan yang diberikan kepada mantan Dirlantas PMJ tersebut.

Apresisasi dari Kedubes Jepang itu merupakan penghargaan atas kontribusi beliau selama ini dalam memperkuat hubungan dan persahabatan Indonesia dan Jepang.

“Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Jepang sangat kuat,” ujarnya.

Selama ini publik masih mengingat banyak prestasi yang telah di capai oleh Brigjen pol Sambodo dalam bertugas. Berikut lima prestasi yang dilakukan Sambodo selama menjabat sebagai Dirlantas Polda Metro Jaya

1. Perluasan dan inovasi pada Penghargaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Karena dianggap berhasil mendorong penggunaan ETLE untuk ketertiban lalu lintas, Sambodo menerima penghargaan ETLE Nasional Presisi dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

2. Perluasan Vaksinasi Merdeka, Polda Metro Jaya menginisiasi program Vaksinasi Merdeka untuk pengendalian Covid-19 di Jakarta. Dalam program tersebut, Sambodo dipercaya sebagai Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Vaksinasi Merdeka Anak Polda Metro Jaya.

3. Tekan mobilitas warga saat Pandemi Covid-19. Tahun baru dan juga malam perayaan Idul Fitri menjadi hari krusial selama ledakan kasus Covid-19. Dalam hal ini, Polda Metro Jaya dibawah kepemimpinan Sambodo melakukan sejumlah penutupan jalan untuk mencegah keramaian.

4. Rangkul pembalap jalanan dengan Street Race. Program yang diberi nama Street Race itu kemudian sukses besar dan disambut baik oleh komunitas pembalap jalanan.

5. Inovasi baru itu seperti ganjil genap, one way, dan contraflow. Di saat sejumlah wilayah sempat mengalami kegagapan akan kebijakan tersebut, pelaksanaan perjalanan mudik dan arus balik di Jakarta dan sekitarnya disebut sukses.

Share:

Read More

Dalam Program Partai Golkar Peduli Mendatangi Warga terkena Stroke di Punggur Kota Batam, Prov Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Ketua Umum Partai Golkar Kepri Akhmad Ma’ruf Maulana, Sekretaris Partai Golkar Kepri Rizki Faisal dan Mustafa mengunjungi keluarga yang mengalami stroke di Kavling Baru Pelita Indah Punggur Kota Batam hari ini Sabtu (13/08) sekitar pukul 14.oo WIB. Diketahui warga tersebut bernama Ruly Cahyono (50) telah mengalami stroke sekitar 6 bulan lebih. Ayah dari empat orang anak ini hanya terbaring lemas di sebuah ruang di rumahnya tersebut. Keluarga terlihat menyambut kedatangan dari rombongan Partai Golkar Kepri ini. Sembari memberikan dukungan, rombongan Partai Golkar juga turut memberikan bantuan berupa kursi roda, pampers dewasa dan dana bantuan untuk pengobatan. Prov. Kepri Kota Batam (14/08/2022)

Salah seorang anak dari Ruli Cahyono juga diketahui tidak dapat mengambil ijazah sekolah lantaran masih menunggak biaya SPP. Melalui Program Golkar Peduli ini juga, Partai Golkar akan berusaha membantu agar anak tersebut dapat mengambil ijazah sehingga dapat memudahkan mencari pekerjaan.

Seusai dari kunjungan tersebut, Akhmad Ma’ruf menyampaikan bahwa Partai Golkar selalu berada ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. “kewajiban kita peduli sesama dan Program Golkar peduli hadir untuk meringankan beban mereka,” ungkap Maruf. “Saya berharap bantuan ini dapat digunakan untuk proses penyembuhan agar cepat pulih,” tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Golkar Kepri Rizki Faisal (RF) mengatakan Partai Golkar akan terus menggerakkan mesin partai lewat program-program diantaranya Golkar Safari Ramadhan, Golkar Jum’at Barokah, Golkar Peduli Anak Yatim Piatu maupun Golkar Minggu Berkat. “Program Partai Golkar selalu hadir sebelum Pasca Pandemi Covid-19, kedepannya pun Partai Golkar akan selalu hadir dan dicintai oleh masyarakat.” sebut RF.

Program terbaru Partai Golkar yaitu Golkar Young Entrepreneur turut mengajak kaum milenial di Kepri untuk menjadi pengusaha lewat proposal bisnis. Dengan total hadiah Rp 500 juta, diharapkan para generasi muda terus berkarya dengan menjadi wirausaha. Pada malam penganugerahan, Partai Golkar akan menampilkan artis dari ibukota untuk memeriahkan Program Golkar Young Entrepreneur. Segera daftarkan diri anda maupun tim karena diketahui telah ada ratusan proposal yang telah masuk lewat Kantor DPD masing-masing Kabupaten Kota Kepri.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Wakapolri Komjen Gatot Bicara Bagaimana Melindungi Dunia Pendidikan dari Paham Radikalisme

KABARMASA.COM, JAKARTA - Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, memasuki tahun ajaran baru, dunia pendidikan, khususnya tingkat Perguruan Tinggi harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap paham dan gerakan kekerasan, terutama yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan legitimasi yang didasarkan pada pemahaman agama yang salah.

Paham dan gerakan tersebut adalah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.Menurutnya, berdasarkan catatan Global Terrorism Index 2022 menyebut bahwa sepanjang tahun 2021, terdapat 5.226 aksi terorisme di seluruh dunia. 

Korban meninggal dunia yang berjatuhan akibat aksi tersebut mencapai 7.142 jiwa."Tidak sedikit dari jumlah tersebut adalah anak-anak, perempuan, dan golongan usia renta; hal ini menunjukkan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan gerakan keagamaan," kata Gatot dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/8/2022).Di Indonesia, kata Gatot, data yang dimiliki oleh Densus 88 terkait aksi terorisme dan penangkapan terhadap pelakunya juga menunjukkan angka yang tinggi. 

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari penyebaran paham dan gerakan radikalisme dan intoleransi yang utamanya, menyasar kalangan anak-anak muda, termasuk dengan masuk ke wilayah pendidikan."Dalam lima tahun terakhir ini saja, dunia pendidikan kita, khususnya kampus, masih menjadi incaran utama kelompok radikal-terorisme," katanya.

Jenderal bintang tiga ini menjelaskan, proses infiltrasi paham dan gerakan radikal dan ekstremisme masuk dengan berbagai cara, mulai dari menyusup di kegiatan-kegiatan keagamaan (CISForm, 2018), masjid-masjid kampus (INFID, 2018), dan persebaran buku-buku (PPIM, 2018).Pola penyebarannya pun tidak lagi dilakukan hanya melalui medium dakwah dan forum-forum halaqah, tetapi sudah merambah ke media sosial (cyber space) dan jalur-jalur pertemanan."Hasilnya, sebagaimana dilaporkan PPIM (2020), 24,89% mahasiswa Indonesia terindikasi memiliki sikap intoleran. Dari sumber lain, Alvara Research (2020) melaporkan bahwa 23,4% mahasiswa dan pelajar Indonesia mengaku anti-Pancasila dan malah pro-khilafah. 

Data-data ini tentu mengkhawatirkan, tetapi bukan berarti tidak bisa kita kalahkan," katanya.Sel Tidur.Sebagai pintu terakhir sebelum menggumpal menjadi terorisme, radikalisme adalah sikap atau mental yang menyetujui dan mendukung penggunaan aksi-aksi kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. secara lebih spesifik menjelaskan bahwa seseorang dapat dicurigai terjangkit radikalisme apabila menunjukkan bentuk-bentuk aksi seperti mengapresiasi aksi terorisme, tidak mengecam aksi terorisme, menunjukkan dukungan melalui unggahan di media sosial, mencurigai aksi teror sebagai rekayasa, dan sebagainya."Jika sikap dan pemahaman ini tidak segera diintervensi, sangat mungkin seseorang yang sudah radikal menjadi teroris.

Yang bersangkutan bukan lagi mendukung dan menyetujui aksi-aksi kekerasan, tetapi sudah terlibat langsung dengan menjadi pelaku atau eksekutor aksi-aksi kekerasan tersebut," ujar Gatot.Hal yang harus dipahami bersama, lanjut Gatot, radikalisme terjadi secara bertahap dan dengan kadar yang berbeda-beda pula. Umumnya, radikalisme bermula dari intoleransi, yakni sebuah pemahaman dan sikap yang menolak keberadaan kelompok lain; risih dengan perbedaan."Itu sebabnya, tidak sedikit pakar dan pengamat yang menyebut radikalisme ibarat sel tidur yang sewaktu-waktu dapat tergerak untuk melakukan aksi-aksi anarkis," katanya.

Lima SebabIa pun memaparkan ada lima sebab kenapa anak-anak muda tertarik pada narasi atau bahkan gerakan intoleran dan radikal. Pertama, mereka sedang mencari identitas diri. Studi yang dilakukan oleh The United States Institute of Peace pada 2010 menunjukkan bahwa 2.032 militan asing jaringan Alqaeda berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar; mereka adalah orang-orang yang sedang mengembara untuk menemukan jati dirinya.Kedua, mereka membutuhkan perasaan kebersamaan.

Kelompok teroris pandai memanfaatkan para remaja yang sedang resah terhadap kondisi emosionalnya. Mereka ingin mencari kebersamaan yang kadang tidak mereka dapatkan dari keluarganya.Ketiga, mereka ingin memperbaiki apa yang dianggap mencederai rasa keadilan.

 Para remaja ini memiliki semangat yang menggebu-gebu dan idealisme yang tinggi untuk melakukan perubahan, hal inilah yang juga dimanfaatkan oleh kelompok teroris.Keempat, mereka sedang membangun citra diri. Kelompok remaja sangat ingin terlihat menonjol atau eksis, karenanya mereka cenderung tidak segan untuk melakukan berbagai cara untuk tampil impresif, termasuk di antaranya adalah dengan menjadi bagian dari kelompok dan gerakan ekstremis.Kelima, mereka memiliki akses yang luas untuk berinteraksi dengan siapa pun di dunia maya, termasuk dengan kelompok radikal.

Persinggungan di dunia maya inilah yang kerap menjadi permulaan bagi kalangan muda untuk bergabung dengan kelompok teroris."Khusus pada poin terakhir, banyak kalangan yang menyebut media sosial telah membuat kalangan anak-anak muda semakin rentan, terutama sebagaimana dikemukakan dalam temuan Wahid Foundation (2017) karena kalangan muda lebih senang belajar agama dari media sosial, dengan ustaz/ah yang belum tentu terjamin kualitas keilmuan dan akhlaknya," katanya.Melawan dengan KebersamaanGatot mengatakan, penanggulangan bahaya radikalisme dan terorisme di kalangan perguruan tinggi harus diprioritaskan, selain karena hal ini merupakan bagian dari tiga dosa besar di dunia pendidikan yang sedang gencar dihilangkan oleh pemerintah, radikalisme dan terorisme juga berpotensi besar menghancurkan bukan saja negara, tetapi kemanusiaan dan peradaban kita.Untuk itu, Polri serius membangun kerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia untuk melawan segala bentuk ajaran dan gerakan kekerasan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan nasional, masifikasi program kontra-ideologi, deradikalisasi, netralisasi media, serta netralisasi situasi."Pihak kampus pun harus lebih aktif menjadi, meminjam istilah Kadensus 88, kampus inklusi anti-intoleransi.

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pertama, membuka lebih banyak ruang perjumpaan di dalam kampus; tak boleh ada organisasi mahasiswa yang bersifat eksklusif. Kampus juga harus tegas soal regulasi anti-radikalisme di internal masing-masing. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan kesepakatan bersama untuk selalu patuh dan menjunjung tinggi empat komitmen dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kampus juga harus selalu memastikan materi pembelajaran mengandung pandangan keagamaan moderat dan bernuansa wawasan kebangsaan," katanya."Hanya dengan komitmen dan kebersamaan, kita dapat bersama-sama mengalahkan paham dan gerakan kekerasan," katanya mengakhiri.

Share:

Read More

Laskar Muda NKRI bersama dengan mahasiswa dan masyarakat akan gelar tabur bunga dan doa bersama terkait Kematian JH dan menuntut untuk mengusut tuntas

KABARMASA.COM, JAKARTA - Terlalu banyak drama yang di tutup - tupi dalam kasus ini yang seharusnya, menjadi panutan tapi tidak melakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kami masyarakat dan mahasiswa merasa geram, sedih dan kecewa, dengan kasus yang penuh dengan drama dan sudah korban jiwa, apakah segampang itu nyawa di hilangkan di negara hukum ini.

Sesuai dengan undang undang, Dasar 1945. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi:  “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Maka dari itu kami menuntut keadilan yang dimana telah hilang nya nyawa yang tidak akan bisa di kembalikan, namun proses nya yang begitu lama di tutup - tutupi serta dengan drama kebohongan yang membuat kami harus hadir dan menegakan keadilan, Fiat justitia ruat caelum, artinya Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.

Yang di mana hari ini kami sudah di buat kecewa dengan hilang nya nyawa, yang dimana perlu kita ketahu, kejahatan yang sampai menghilangkan nyawa adalah kejahatan yang tidak dapat di tolelir, sebab nyawa tidak dapat di kembalikan, oleh sebab itu masyarakat harus bersatu dalam perjuangan mengungkap dan mengawal kasus yang penuh dengan sandiwara ini.

Jangan sampai yang kami duga yaitu karna tersangka dekat dengan para petinggi polri, tersangka jadi kebal hukum, kawal terus sampai tuntas kasus ini keadilan harus di tegakan hukum adalah panglima tertinggi.

sebagai bentuk pengawalan kami dalam kasus ini, kami akan melakukan tabur bunga dan doa bersama di depan universitas se - jakarta pada senin 15 agustus 2022 di depan universitas sejakarta.

Korlap afad 081282268657

Share:

Read More

CEO Holistik Institute Apresiasi Langkah Tegas Kapolri Tangani Kasus Brigadir J

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pasca diumumkannya Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka mengalir banyak dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak atas tindakan tegas dari Kepolisian RI, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

M. Nur Latuconsina selaku Ceo holistik Institute, mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, kasus tersebut ditangani secara tegas, objektif dan tanpa pandang bulu.

Menurutnya Kapolri Jenderal Sigit yang mampu menjaga marwah Polri dalam penyidikan kasus ini. Seorang pucuk pimpinan Polri mau turun dan mengawal langsung kasus ini, sehingga kerja timsus yang dibentuk pun bekerja cepat dan tegas," ujar Latuconsina. Rabu (10/8/2022)

M. Nur menambahkan, beberapa langkah yang sudah dilakukan Kapolri menunjukkan ketegasan dan keseriusan Polri. Diantaranya, membentuk tim khusus untuk menangani kasus Brigadir J, juga melibatkan lembaga diluar Polri untuk terlibat menangani kasus tersebut.

"Menonaktifkan oknum yang diduga terlibat, memutasi mereka yang terbukti melakukan obstruction of justice, menahan, dan akhirnya mengumumkan sendiri tersangka utama dalam kasus ini, " 

Ceo holistik Institute menilai, Polri menangani kasus ini dengan baik. Kapolri Sigit menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan tugas secara presisi.

“Saya rasa kita layak memberikan dukungan kepada institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum yang mampu mewujudkan rasa keadilan.” Tegasnya.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo mengumumkan sendiri mengenai status tersangka untuk Irjen Ferdy Sambo.

"Timsus menetapkan Saudara FS sebagai tersangka," kata Jenderal Sigit di kantornya, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (9/8/2022).

Disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap Sambo atas perannya dalam membuat skenario pembunuhan.

"Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, menurut peran masing-masing, penyidik menerapkan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto 55, 56 KUHP. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun," ujar Komjen Agus dalam konferensi pers, Selasa (9/9/2022).

Dengan babak baru ini kepercayaan masyarakat atas institusi Polri semakin meningkat dan membuat kinerja Polisi semakin presisi.

Share:

Read More

Poros Muda Indonesia Dukung Kapolri Bersih-bersih Polri

KABARMASA.COM, JAKARTA - Poros Muda Indonesia mengapresiasi Kopolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan bersih-bersih Polri pasca terbongkarnya kasus penembakan Brigadir J.

“Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang memerintahkan agar kasus Brigadir J diproses secara terbuka. Polri telah membuktikan menjaga marwah intitusi. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujar Ketua Poros Muda Indonesia Frans Freddy, Kamis (11/8).

Frans menyampaikan organisasinya juga mengapresiasi langkah Kapolri menetapkan tersangka Irjen Ferdy Sambo dan beberapa prajurit polisi sebagai tersangka terkait kasus kematian Brigadir J agar penyelidikan kasus itu bisa berjalan lancar.

“Jika memang ada yang bersalah dan diproses hukum, maka harus tuntas. Kami, Poros Muda Indonesia mendukung Kapolri dan Wakapolri,” katanya.

Frans juga mengingatkan bahwa Kapolri pernah berjanji pada saat rapat kerja dengan Komisi III DPR tidak akan segan-segan untuk memecat langsung anggotanya yang melakukan pelanggaran.

“Ayo Pak Kapolri, ini saatnya untuk berbenah dan membersihkan Polri dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mahasiswa dan pemuda siap mendukung dan berada di belakang Polri,” katanya.

Frans menegaskan, kasus ini merupakan ujian nyata untuk profesionalitas dan kredibilitas institusi Polri yang selama ini dipercaya dan mengayomi rakyat.

Share:

Read More

Laporan Buat Kajian Sul-Sel

KABARMASA.COM, SULAWESI - SELATAN Berdasarkan hasil investigasi dan monitoring terkait pelaksanaan dan penyaluran program sembako ( bantuan pangan non tunai ) tahun anggaran 2021 - 2022 yang sumber dananya dari anggaran pendapatan belanja negara ( APBN ) Kementerian Sosial. Yang peruntukannya kepada Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) Kabupaten Bone. dengan jumlah bantuan Rp. 200. 000. Per bulan. Dimana dalam Pedum 2020 atau Permensos Nomor 5 Tahun 2021. Tegas mengatakan tidak di perbolehkan agen dan suplyer adalah seorang yang menjabat selaku ASN, Polri, TNI, Kepala Desa, Anggota Dewan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) / Istri dan Pendamping PKH.

Begitupun dengan rekrutmen E warung / agen sembako, di verifikasi oleh Bank Penyalur ( Himbara ) berdasarkan syarat dan ketentuan bahwa tidak boleh Kepala Desa, Pendamping / Istri serta ASN dan lainnya menjadi E Warung. Namun Sistem Pelaksanaan dan Penyaluran di Kabupaten Bone. Kami nilai jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tertuan di buku pedoman / permensos nomor 5 Tahun 2021. 

Sehingga Kami Dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia ( AMPRI ) memandang perlu melaporkan adanya Indikasi Tindak Pidana Kejahatan ( Gratifikasi dan Korupsi ) pada program sembako bansos di Kab. Bone. Sebagaimana hasil Investigasi dan Monitoring Kami Paparkan berikut : 

FAKTA INTEGRITAS

 

1. Berdasarkan fakta integritas bahwa TKSK bernama Lukman. yang di tugaskan di wilayah Kecamatan Salumekko. Terbukti melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan / Korupsi. Hal itu dapat di buktikan dari statusnya selaku pendamping di program sembako dengan merangkap menjadi suplyer dan bahkan istrinya juga adalah agen penyalur bansos sejak tahun 2019 - 2022.

2.  Berdasarkan fakta integritas TKSK Cenrana bernama Yusniar. yang di bertugas di wilayah Kecamatan Cenrana. Terbukti melakukan Tindak Pidana  Penyalahgunaan Kewenangan / Korupsi. Hal itu dapat di ketahui dari statusnya selaku Pendamping Program Sembako dan merangkap  menjadi suplyer di beberapa Agen / Desa. Dari sejak tahun 2019 - 2022. 

3. Berdasarkan fakta integritas Sekretaris Daerah dan Plt. Kepala Dinas Sosial Selaku Ketua Tikor Program Sembako Kab. Bone.  Terindikasi  melakukan Tindak Pidana Gratifikasi, Hal itu dapat di buktikan dari adanya surat perintah evaluasi ( Pergantian ) agen dan penunjukan suplyer di beberapa Kecamatan. Padahal di ketahui bahwa rekrutmen atau Evaluasi  agen dan penunjukan Suplyer. Bukanlah kewenangan Sekda dan Kapala Dinas Sosial.

4. Berdasarkan fakta integritas di temukan adanya indikasi beras hitam atau beras yang tidak berkualitas yang di jual suplyer bernama Arman Rahim kepada Agen dan KPM yang melebihi harga het, selain itu Arman Rahim juga memungut setoran ( Fee ) dari beberapa agen ( Kepala Desa / ASN ) dan Suplyer. 

5. Berdasarkan fakta integritas adanya pemotongan Dana KPM  yang di lakukan oleh Agen, salah satu contoh adalah Istri dan Kepala Desa Biccoing, Kecamatan Tonra, merangkap sebagai Agen dan melakukan pemotongan dan sebesar Rp. 10.000 - 12. 000. Per KPM. Sejak Tahun 2019 - 2022. Dengan Dalil Biaya Administrasi Gesek. 

6. Berdasarkan fakta integritas penyaluran sembako / bantuan pangan non tunai di Kabupaten Bone. Tidak sesuai dengan juknis penyaluran, sebab agen hanya menjadi tempat penitipan bahan pangan yang sudah di pecking oleh suplyer, kemudian jelas pula agen tidak memberikan pilihan kepada KPM. Parahnya bahan pangan yang di salurkan oleh Agen dan Suplyer hanya Beras 10 Kg dan Telur 1, 5 - 2 Rak Per Bulan dengan Total Dana Rp.  200.000. per KPM.

Dari fakta - fakta tersebut, maka kami dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia ( AMPRI ) dalam hal ini, Saya Muh. Ahlus ( Ketua Umum ). Meminta Kepada Seluruh Aparat Penegak Hukum, Khususnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Agar membentuk tim penyidik untuk turun di lapangan pada saat penyaluran sembako bansos di salurkan kepada agen dan keluarga penerima mamfaat ( KPM ). Kemudian  melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap yang kami sebut diatas, sebab jika Aparat Penegak Hukum Bertaraf Kejati Sul - Sel. Juga Ikut Ompong dalam menindak mafia bansos / sembako. Maka kami pun khawatir antek - antek PKI hidup kembali. 

Lanjut Muh. Ahlus. Mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul Sel. Agar kiranya tidak menutup mata dan telinga atas adanya  Tindak Pidana Kejahatan Terstruktur, Sistematis dan Masif ( TSM ) pada program sembako di Kabupaten Bone. Ungkapnya.

Share:

Read More

Diduga Gelapkan APBD DKI Triliunan Rupiah, PT. Transjakarta Digeruduk Puluhan Mahasiswa

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Muda Merah Putih (JMMP) terpantau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT. Transjakarta menuntut dicopotnya Direktur Utama PT. Transjakarta dari jabatannya, karena diduga banyaknya kasus dalam pengelolaan dan pengawasan program Jaklingko (11/08/2022).

Febrianes selaku Koordinator Aksi menegaskan dalam orasinya mengatakan  "adanya dugaan kasus jual beli kuota unit Jaklingko menguat ketika beredar info bahwa seorang pemilik mobil membayarkan sejumlah uang kepada oknum PT. Transjakarta agar mobilnya masuk kedalam program Jaklingko, kemudian ada juga seorang pemilik unit mobil Jaklingko yang ingin melakukan peremajaan unit dipaksa melepas alat-alat kelengkapan (alat tapping, cctv dll) oleh oknum PT. Transjakarta yang kemudian alat-alat tersebut diberikan kepada pemilik mobil yang berbeda, tentu hal itu menguatkan indikasi dugaan jual beli kuota peremajaan unit yang dilakukan oleh oknum PT. Transjakarta"

Bukan hanya dugaan jual beli unit yang disorot oleh JMMP, muncul pula dugaan penggelapan APBD DKI Jakarta yang dikelola PT. Transjakarta dalam membayar kilometer yang ditempuh setiap unit Jaklingko "perbedaan jumlah uang yang diterima oleh setiap pemilik unit Jaklingko dalam pembayaran kilometer menjadi dugaan kuat bahwa ada permainan dalam pembayaran kilometer yang menggunakan APBD DKI, oleh karenanya kami meminta Transparansi dari PT. Transjakarta serta penyelidikan oleh KPK dan BPK RI" 

Dalam kesempatan yang sama salah satu Orator mengatakan "serta kami mengutuk keras dugaan korupsi dana kompensasi Covid 19 yang seharusnya diterima oleh pengemudi dan pemilik unit Jaklingko saat Jakarta Lockdown, dalam program yg di buat oleh Gubernur DKI seharusnya pengemudi dan pemilik unit menerima 7 kali dana kompensasi tapi banyak temuan dilapangan bahwa ada pengemudi yang hanya menerima dana kompensasi sebanyak 4 kali, kasus ini pun sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan kami mendesak agar kasus tersebut diusut secara tuntas agar semua oknum yang diduga terlibat ditangkap dan diadili" Tegas Raja Oloan dalam orasinya. 

"Gubernur Anies Baswedan harus bertindak tegas terhadap PT. Transjakarta untuk menjaga marwah dan nama baik Pemprov DKI Jakarta, karena semua dugaan kasus ini memberikan dampak yang buruk bagi Pemprov DKI Jakarta secara luas. Dan kami dari JMMP akan terus mengawal isu ini sampai semua dugaan kasus tersebut terang benderang, serta semua oknum yang diduga terlibat ditangkap dan diadili" tutup Febrianes.

Share:

Read More

JMHI Geruduk Kementerian LHK, Mempertanyakan Legalitas IPPKH PT. CSM

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - PT. Citra Silika Mallawa (CSM) di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara menjadi perbincangan banyak pihak terkait aktivitas pertambangan yang dilakukannya.

Hal yang pertama adalah mengenai dugaan pelanggaran luas lokasi lahan tambang. Kedua, perusahaan tambang itu juga disebut telah mati izin usaha pertambangannya (IUP) sejak 14 Maret 2021 berdasarkan SK dari Bupati Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

Serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pun di permasalahkan oleh berbagi pihak lantaran diduga bahwa IPPKH tersebut adalah Palsu.

Berdasarkan data yang diperoleh media ini, IUP PT CSM sebenarnya hanya mencakup sekitar  20 hektare lahan tambang. Namun, pada kenyataannya perusahaan tambang yang telah beroperasi sejak belasan tahun itu menambang di lahan seluas 475 hektare.

Pemerintah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri sebenarnya telah melayangkan surat koreksi pendaftaran IUP PT CSM yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM.

Namun, surat dengan nomor 540/156 tertanggal 17 Februari 2022 itu mentah dan PT CSM hingga kini masih beraktivitas di lahan tambang seluas 475 hektare.

"Bahwa luas IUP OP yang kami cantumkan seluas 475 Ha, padahal seharusnya adalah 20 Ha dan masa berlaku yang kami tetapkan selama 15 tahun hingga tanggal 14 maret 2026 padahal sebenarnya masa berlaku adalah 10 tahun hingga 14 Maret 2021," demikian isi dari surat permohonan koreksi tersebut.

Terkait hal ini, sekelompok mahasiswa, aktivis dan Pemuda yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) Melakukan Aksi Unjuk Rasa Jilid 3 pada Kamis 11 Agustus 2022,  mereka menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

Ketua Umum JMHI Bung Anto menyebut bahwa PT CSM diduga telah memalsukan dokumen IUP memgenai luas lahan tambang dan durasi lama menambang, hal itu berubah drastis. Serta IPPKH yg digunakan oleh PT. CSM itu diduga palsu. Ia pun menduga adanya tindakan main mata antara Ditjen Minerba dengan pihak PT CSM.

"Beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan pelaporan pengaduan tentang dugaan Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh PT CSM di MABES POLRI yang sampai saat ini belum ada kejelasan tindak lanjut, kami pastikan akan kembali mendatangi MABES POLRI untuk mempertegas tindak lanjut dari pengaduan tersebut. Di tanggal 8 Agustus 2022 Kami pun  melakukan pelaporan di kementerian  ESDM terkait hal yg sama. Hari ini Kamis, 11 Agustus 2022 kami melakukan pelaporan/pengaduan di Kementerian LHK."

JMHI Mendesak  Kementerian LHK untuk segera menindak tegas Pihak/Oknum yang membuat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

"Kami mendesak Menteri LHK untuk segera menghentikan aktivitas PT CSM yang diduga menggunakan dokumen IPPKH Palsu dalam penambangan," tegas Bung Anto.

Adapun Tuntutan mereka di Kementerian LHK RI sebagai berikut:

1. Cabut IUP Palsu PT. Citra Silika Mallawa (PT. CSM).

2. Tangkap dan Adili Mafia Hukum Dan Mafia Tambang Yang Merajalela Di Kolaka

Utara.

3. Usust-Tuntas Mafia Tambang dan Mafia Izin Pembalakan Kawasan Hutan (IPPKH) di Kementerian ESDM dan Kementerian LHK yang mengeluarkan izin IUP palsu dan

IPPKH palsu untuk kepentingan PT. Citra Silika Mallawa yang beroperasi di Kolaka

utara.

Mereka konsisten dengan 3 Tuntutannya, dan akan terus melakukan aksi unjuk rasa jika hal itu tidak di tindak tegas oleh pihak yang berwenang.

"Jika Tuntutan kami ini tidak di tindak tegas oleh pihak Kementerian LHK, maka kami akan kembali dengan jumlah yg lebih banyak untuk menagih tuntutan kami ini" pungka bung Anto"

Mereka berjanji akan melakukan aksi unjuk rasa di depan KPK RI, untuk melaporkan beberapa oknum yg bermain di PT. CSM yang membuat Dokumen Palsu (IUP dan IPPKH)

Share:

Read More

Kemendikbud Dukung Liugong Kembangkan Pendidikan Vokasi Di Indonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA- Produsen alat berat asal Tiongkok, PT Liugong Machinery Indonesia menekan kerja sama di bidang pendidikan vokasi dengan Politeknik Negeri Jakarta dan Liuzhou Vocational and Technical College. Ketiganya akan berkolaborasi mengembangkan kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia industri.

Subkoordinator Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Yudil Chatim mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, langkah Liugong mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia sejalan dengan program Pemerintah yang tengah menggencarkan pendidikan berbasis proyek riil.

"Peserta didik nanti diharapkan memiliki kemampuan hard skill dan soft skill. Kita berharap apa yang dilakukan oleh Liugong itu, menjadi mata pelajaran kita. Jadi berdasarkan project based learning, bukan lagi mengarang," bebernya saat dijumpai selepas acara penandatanganan tersebut di Jakarta, Kamis (11/8).

Kata Yudil, Pemerintah memiliki program untuk meningkatkan peran tenaga pengajar dari dunia industri dan link and match, praktik kerja, riset terapan, dan komitmen serapan tenaga kerja dari lulusan peserta didik. Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan kerja sama langsung dengan perusahaan.

"Kita benar-benar membutuhkan kerja sama semacam ini, baik pemagangan, dosen-dosen kita diberi wawasan, Liugong meminjamkan alatnya sebagai percontohan untuk belajar secara langsung, dan sebagainya. Dalam perjanjian kerja sama ini, kita akan menyelaraskan kurikulum untuk mendapatkan materi dari Liugong," jelas Yudil.

Pemerintah Indonesia membuka diri dengan semua negara di dunia untuk berkolaborasi memajukan pendidikan nasional. Selain dengan Tiongkok, Indonesia juga aktif menggalang kerja sama dengan berbagai negara.

"Kami dari dunia pendidikan tidak pernah membedakan dari mana kerja samanya, baik itu dari Amerika, Jepang, Korea, Australia, atau manapun termasuk Tiongkok," sambungnya.

Untuk diketahui, Liugong merupakan produsen alat berat asal Tiongkok yang telah hadir di Indonesia lebih dari 15 tahun. Sejauh ini, Liugong tidak hanya memproduksi alat berat, tetapi juga berinovasi mengikuti tren pasar dengan meluncurkan wheel loader kendali jarak jauh berbasis 5G bertenaga listrik pertama di dunia.

"Ini jadi landasan kenapa kita bekerja sama dengan Liugong untuk memperbaiki kualitas pendididikan kita. kami berharap perusahaan yang lain juga ikut aktif mendorong pendidikan vokasi. Kami punya politeknik, sekolah tinggi,  dan sekolah kejuruan yang jumlahnya belasan ribu dan puluhan ribu tersebar di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Share:

Read More

Terkait Permasalahan Negeri Bati/Esu Riun dan Perusahaan, Abdullah Kelrey : Pemerintah dan DPRD SBT Bentuk PERDA Hukum Adat

KABARMASA.COM, JAKARTA- Koordinator Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey angkat bicara terkait dengam permasalahan yang terjadi antara masyarakat Dusun Bati Kelusi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku, dengan PT. Balam Energi Ltd dan PT. BGP (Bureau Gophysical Prospecting).

Menurutnya, permasalahan yang terjadi seharusnya tidak sampai pada gerakan sosial yang melibatkan banyak pihak. Pasalnya, stakeholder terkait dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), harusnya duduk bersama dengan masyarakat adat negeri Bati atau Esu Riun, agar mencari solusi atas persoalan tersebut. Sayangnya, lanjut dia, hal itu tidak terjadi dan masyarakat dibiarkan memperjuangkan haknya sendiri.  Padahal anggota DPRD yang noatbene adalah perwakilan Rakyat malah seakan - akan tidak tahu akan permasalahan tersebut.

Untuk itu Abdullah Kelrey minta Pemerintah Daerah dan DPRD SBT untuk segera memastikan hak-hak masyarakat adat dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Hukum Adat. Sebab menurutnya, mayoritas masyarakat adat Bati atau Esu Riun berstatus sebagai petani yang mengandalkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Sehingga menurut kami dengan adanya Perda, maka masyarakat akan pengklaiman wilayah adat secara hukum yang akan berimbas pada kesejahteraan mereka dan generasi akan datang. Dengan adanya, pengakuan Masyarakat Hukum Adat dapat melindungi masyarakat hukum adat, karena adanya pengakuan secara formal,” kata Abdullah Kelrey dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/8/2022).

Lebih lanjut, kata pria karib disapa Bung Rey ini, bahwa dengan adanya pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara mungkin akan menjawab carut-marut konflik yang timbul di wilayah adat Indonesia secara keseluruhan dan terutama di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku.

“Masyarakat hukum adat juga perlu didampingi agar tidak ada adu domba dan memastikan mereka dapat mengakses serta mengelola hak ulayatnya,” jelasnya.

Menurut Kalrey, dampak negatif yang diberikan industri ekstraktif atas nama kesejahteraan pun bersifat meluas dan berjangka panjang, tidak hanya mencederai hak-hak masyarakat, namun juga merusak lingkungan. Lanjut dia, negara harus lebih selektif memberikan ijin kepada perusahaan-perusahaan ekstraksi.

“Tentu saja ini semua dapat dilakukan jika semua pihak bekerja sama, baik negara maupun sektor swasta,” papar Kelrey.

“Sudah banyak contoh terkait dengan permasalahan diatas, persoalan ekonomi akibat dari konsesi lahan, masyarakat tidak punya lahan untuk digarap karena sebagian besar lahannya hilang dan dijadikan area pertambangan, sisa lahan yang tersedia pun telah rusak dan tercemar oleh aktivitas pertambangan. Industri ekstraktif yang diharapkan akan meningkatkan tenaga kerja lokal dan kesejahteraan masyarakat justru selama ini, jauh panggang dari api, jadi masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.

Abdullah Kelrey merasa selama ini industri ekstraktif digadang-gadang akan menyerap tenaga kerja lokal, namun sayangnya hal tersebut tidak sesuai. Apalagi tingkat pendidikan masyarakat hukum adat yang mayoritas tamatan sekolah dasar (SD) hingga SMA menjadi salah satu faktor kendala karena sektor pertambangan membutuhkan adaptasi teknologi yang lebih baik.

Sehingga, bagi dia, sektor pertambangan tidak bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat hukum adat. Tidak hanya itu, rendahnya pendidikan pun akan berimbas kepada kesejahteraan mereka karena rendahnya pendidikan maka upah yang diterima pun rendah.

Terakhir putra asal Bati atau Esu Riun ini minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan DPRD segera membuat peraturan daerah (Perda) terkait Hukum Adat di wilayah tersebut. Ia juga minta PT. Balam Energi Ltd dan PT. BGP (Bureau Gophysical Prospecting). Segera angkat kaki dari Negeri Bati atau Esu Riun.

“Jika tidak, maka, jangan salahkan kami, ketika kami melakukan gerakan selanjutnya dan saya tegaskan, akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” imbuhnya.

Share:

Read More

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Sikap Tegas Kapolri Ungkap Kasus Tewasnya Brigadir J

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dan mendukung langkah tegas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menyelesaikan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Setelah membentuk Tim Khusus, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memutasi 25 polisi yang diduga menghambat penanganan perkara. Sekaligus menetapkan Bharada Richard Eliezer (Bharada E), Brigadir Ricky Rizal (Brigadir R), Brigadir Kuat Ma'ruf (Brigadir K) dan Irjen Ferdy Sambo (Irjen FS) sebagai tersangka.

"Langkah ini sejalan dengan sikap tegas Presiden Joko Widodo yang telah menginstruksikan agar Polri segera mengusut tuntas, jangan ragu-ragu dan jangan ada yang ditutupi. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pengungkapan kebenaran kasus ini sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tidak hilang. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik," ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (10/8/22).

Anggota Komisi III DPR RI yang juga Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga meluruskan berbagai miss informasi yang beredar di media terkait pernyataannya pada saat membuka Forum Tematik Badan Koordinasi Humas pada 4 Agustus 2022. Dirinya menegaskan tidak membela Irjen FS. Pada saat itu Irjen FS belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dirinya mengajak masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses penanganan wafatnya Brigadir J kepada Polri. Menghormati proses hukum yang menjunjung tinggi asas equality before the law dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"Saat itu saya juga mengajak masyarakat untuk bijaksana mencerna berbagai informasi yang beredar di media sosial. Mengingat pada saat itu banyak sekali beredar informasi di media sosial yang kebenarannya belum valid, serta tidak jelas darimana sumber informasinya, baik terhadap almarhum Brigadir J maupun terhadap keluarga besar Irjen FS. Jangan sampai karena kesimpangsiuran informasi yang langsung dipercaya begitu saja oleh masyarakat, malah menyebabkan keluarga almarhum Brigadir J maupun keluarga FS malah menjadi korban miss informasi," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, berbagai langkah tegas yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan cerminan keseriusan Polri dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama bagi keluarga almarhum Brigadir J. Masyarakat harus mendukung Polri agar bisa menuntaskan kasus secara terang benderang.

"Dengan mulai terungkapnya kasus wafatnya Brigadir J, diharapkan juga bisa mengakhiri berbagai kesimpangsiuran informasi yang sudah tersebar di berbagai media sosial. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban miss informasi, yang justru menjadi kontradiksi terhadap upaya penegakan hukum yang secara serius sedang dilakukan oleh Polri," pungkas Bamsoet. (*)

Share:

Read More

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lindungan Geruduk Kejati Sul-Sel Dengan Membawa Tiga Tuntutan

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulsel, Rabu (10/8/22).

Aksi yang diikuti puluhan Mahasiswa terkait dengan adanya informasi dan aduan masyarakat tentang adanya kegiatan usaha jual beli tanah kavling yang bernama Phinisi Hills kavling syariah kawasan villa dan agrowisata yang terletak di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

Hal ini diungkapkan oleh Jendral Lapangan, Indra Escobar yang merespon aduan masyarakat dengan memberikan kontrol social.

"Adanya kegiatan jual beli tanah kavling yang bernama Phinisi Hills kavling Syariah kawasan villa dan Agrowisata yang kuat dugaan kami bahwa kegiatan tersebut telah masuk dalam kawasan hutan lindung dan kuat dugaan kami bahwa kegiatan usaha tersebut telah membongkar rumah transmigrasi yang dimana rumah transmigrasi tersebut adalah bagian dari aset pemerintah," bebernya

Dirinya juga memaparkan berdasarkan hal tersebut kami menduga bahwa kegiatan yang ada di phinis hills itu telah melanggar aturan UU 32 tahun 2009 tentang PPLH,Peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agrarian, UU No.29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian.

"Kuat dugaan kami bahwa kegiatan usaha tersebut diduga tidak memiliki ijin yang lengkap sesuai dengan yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku serta diduga berpotensi melanggar undang-undang perlindungan konsumen karna tidak di dukung oleh studi kelayakan permukiman," jelasnya.

Diketahui tuntutan Massa aksi yaitu : 

1. Meminta kepada Bupati Gowa agar memerintahkan dinas terkait agar mengevaluasi ijin Phinisi Hills.

2. Meminta Kapolda Sul-Sel dan Kejati Sul-Sel agar memeriksa pihak Phinisi Hills.

3. Tangkap dan adili pelaku yang telah berani merusak kawasan hutan lindung dan juga periksa terkait dugaan perusakan aset pemerintah.

Share:

Read More

Jaringan Mahasiswa Lintas Daerah Melakukan Aksi Demonstrasi Di Depan Gedung KPK Menuntut Pemerintah Desa Warialau Kabupaten Kepulauan Aru

KABARMASA.COM, JAKARTA- Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh Jaringan Mahasiswa Lintas Daerah di depan gedung KPK pada (Selasa 9/8/2022). Ketua Umum JMLD  Marchel Sintimir Mengatakan bahwa Pemerintah desa warialau menipu warganya dengan dana BLT Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang tunai kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Sesuai yang diajurkan pemerintah. Sesuai pantauan media ini bantuan langsung tunai ( BLT ) dana desa warialau kecamatan aru utara kabupaten kepulauan aru provinsi maluku diduga pemerintah desa telah melakukan penipuan atau Pencucian Uang kepada masyarakat penerima hak. 

Menurut keterangan Warga masyarakat Penerima hak bantuan langsung tunai ( BLT ) Tersebut desa warialau warga penerima hak merasa ditipu dengan cara memberikan setelah seminggu pihak pemerintah meminta warga tersebut kembalikan dengan alasan yang tidak rasional.

Ia juga menambahkan, bahwa " Bukan Terkait kasus BLT saja tapi Mantan KADES tidak ada keterbukaan terhadap Tranpanransi dalam pengelolaan keuangan desa, Hal Tersebut di katakan oleh BPD DESA WARIALAU,bahwa DAVIT DJUMAIFIN, Mantan kepala desa tidak perna terbuka dalam pengelolaan keuang desa, Tidak pernah melibatkatkam BPD,Serta Masyarakat,dan BPD tidak perna melihat dokumen APBDES ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ) dan Sampai Sekarang Pembangun Terbengkala," pungkasnya. 

Share:

Read More

Ferdy Sambo Ditetapkan Sebagai Tersangka!

KABARMASA.COM, JAKARTA – Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J pada hari Selasa, (9/8).

“Timsus menetapkan FS Tersangka,”kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Selasa (9/8).

Dalam kasus ini, tersangka sebanyak 4 orang, yakni Ferdy Sambo itu sendiri, kemudian, Bharada E yang telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu yang kini memberikan pengakuan baru yang membongkar fakta-fakta dari ´skenario palsu´ sebelumnya.

Selanjutnya, Brigadir RR yang merupakan ajudan senior yang mengaku bersembunyi di balik kulkas saat kejadian dan juga sopir Putri Candrawathi berinisial K ikut jadi tersangka.

Bharada E dikenakan pasal 338 KUHP Juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP, sementara Brigadir RR disangkakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

“Namanya sudah ditahan, pasti sudah tersangka, Brigadir RR dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP,” kata Andi yang juga Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Minggu (7/8).

Penahanan terhadap Brigadir RR, kata Andi, terhitung mulai hari Minggu kemarin, ditempatkan di Rutan Bareskrim Polri.

Share:

Read More

Resmi Jabat Kadiv Propam, Ini Profil Irjen Syahardiantono Pengganti Sambo

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Syahardiantono sebagai Kadiv Propam Polri. Syahar menggantikan Irjen Ferdy Sambo yang dimutasi sebagai pati Yanma Polri.

"Pada hari ini Senin, 8 Agustus 2022, pukul 16.30-16.45 WIB, telah dilaksanakan pelantikan jabatan Kadiv Propam Polri. Pejabat yang dilantik adalah Irjen Pol Drs Syahardiantono, MSi, bertempat di Mabes Polri," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (8/8/2022).

Irjen Syahardiantono meninggalkan posisi Wakabareskrim Polri. Begini profil lengkap Irjen Syahardiantono.

Syahardiantono lahir pada 2 Februari 1970 di Blora, Jawa Tengah. Syahardiantono merupakan lulusan Akpol pada 1991. Syahardiantono pernah menjabat posisi penting di kepolisian, di antaranya:

-Kapolres Pasuruan (2010)

-Wadirreskrimsus Polda Jatim (2011)

-Kasubdit VI Dittipideksus Bareskrim Polri (2012)

-Dirreskrimsus Polda Kepri (2014)

-Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri (2016)

-Analis Kebijakan Madya bidang Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri (2018)

-Kabagpenum Divisi Humas Polri (2018)

-Karo PID Divhumas Polri (2019)

-Dirtipidter Bareskrim Polri (2020)

-Wakabareskrim Polri (2020)

Kiprah Syahardiantono pernah menangani kasus Bahar bin Smith terkait ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018. Adapun Syahardiantono juga pernah menangani penyelewengan budidaya dan ekspor benih lobster pada 2020. Dia berhasil membekuk tersangka Kusmianto alias Lim Swie King serta menyita 73.200 ekor benih lobster.

Irjen Ferdy Sambo Dicopot

Irjen Ferdy Sambo dicopot dari jabatan Kadiv Propam Polri buntut kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan posisi Kadiv Propam diisi Irjen Syahardiantono.

"Irjen Ferdy Sambo Kadiv Propam Polri sebagai pati Yanma Polri, penggantinya Irjen Syahardiantono Wakabareskrim Polri sebagai Kadiv Propam," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Kamis (4/8/2022).

Adapun mutasi besar-besaran Polri tertuang dalam TR 1628/VIII/KEP/2022/ 4 Agustus 2022. Selain mencopot Ferdy Sambo, Kapolri memutasi sejumlah perwira polisi lain.

25 personel polisi itu terdiri dari tiga jenderal polisi bintang satu, lima orang kombes, tiga orang AKBP, dua orang kompol, tujuh orang pama, serta lima orang dari bintara dan tamtama.

Share:

Read More

Upaya Dirut PGN Larang PGASOL Kerjakan Proyek Di Group Pertamina Mendapat Apresiasi Dari Kelompok Milenial

KABARMASA.COM, JAKARTA- Koordinator Penggerak Milenial Indonesia (PMI), M. Adhiya Muzakki, menyatakan mendukung kebijakan PT Pertamina Gas Negara (PGN) yang tidak memperbolehkan lagi PT PGAS Solution (PGASOL) untuk melaksanakan pekerjaan dan sinergi dengan Pertamina Group agar dapat lebih fokus untuk menjalankan penugasan Jaringan Gas (Jargas) Rumah Tangga.

Menurut Adhiya, langkah Dirut PGN sudah tepat. Mengingat PGAS Solution harus fokus percepatan pengembangan jaringan gas rumah tangga. Khususnya untuk Jargas Rumah Tangga dengan skema pendanaan internal untuk memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target 4 juta sambungan rumah serta peran PGASOL dalam berbagai kegiatan operasional subholding Gas.

"Kami mengapresiasi upaya Dirut PGN untuk membuat PGASOL lebih fokus dalam memenuhi RPJMN serta menyelesaikan target dari waktu yang sudah ditetapkan," kata Adhiya kepada awak media, pada Senin (8/8).

Menurut Adhiya, ketidakterlibatan PGASOL dalam seluruh proyek Pertamina Group akan membuatnya lebih fokus untuk menyelesaikan target yang sudah ditentukan.

"Ya kami kira itu akan lebih membuat PGASOL lebih fokus dalam bekerja sesuai tupoksinya. Targetnya pun jelas tercantum dalam RPJMN. Artinya, waktu PGASOL akan habis untuk menyelesaikan Jargas. Jadi, langkah pak dirut sudah tepat," bebernya.

Sebelumnya, Dirut PGN dalam surat tertanggal 5 Agustus 2022 kepada Dirut Pertamina Hulu Energi, Dirut Kilang Pertamina International, Dirut Pertamina Patra Niaga, Dirut Pertamina Power Indonesia dan Dirut Pertamina Internasional Shipping, menyatakan melarang PGASOL melaksanakan sinergi. 

Share:

Read More

Kelompok Milenial Nilai Kerjasama MNC Dengan Traveloka Akan Mempercepat Inklusifitas Dan Percepatan Ekonomi Serta Keuangan Digital Di Indonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA- Koordinator Penggerak Milenial Indonesia (PMI), M. Adhiya Muzakki menyambut baik kerjasama antara PT MNC Kapital Indonesia dengan Traveloka.

Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan untuk memperluas serta memperkuat ekosistem usaha dalam rangka membangun lini bisnis yang lebih kuat. 

"Di tengah perubahan yang serba cepat, langkah MNC gandeng Traveloka sangat tepat demi menunjang perekonomian bangsa serta menyambut masa depan keuangan digital Indonesia," ujarnya saat ditemui di ruangannya, di Jakarta, pada Senin (8/8).

Lebih lanjut, Adhiya menilai kerja sama ini dapat memberikan kemudahan akses finansial pada konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan gaya hidup.

"Kami menilai, kerjasama ini akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan inklusi keuangan maksimal," ungkapnya.

Adhiya berharap kerjasama ini dapat semakin memudahkan akses finansial kepada masyarakat luas dalam pemenuhan kebutuhan perjalanan dan gaya  hidupnya. Tidak hanya memberikan dampak positif kepada konsumen, Adhiya juga optimis bahwa kemitraan ini akan meningkatkan nilai bisnis kedua belah pihak.

"Kami percaya efek domino yang dihasilkan dari kerjasama kedua belah pihak ini adalah memberikan kemudahan serta keuntungan kepada seluruh masyarakat," tandasnya.

Untuk diketahui, Traveloka adalah travel and lifestyle platform di Asia Tenggara yang memungkinkan konsumen untuk menemukan dan memesan beragam produk perjalanan, local services hingga layanan keuangan. Melalui unit bisnis layanan keuangan (financial services), Traveloka juga menyediakan solusi keuangan antara lain berupa layanan pembayaran, pembiayaan (multifinance) hingga asuransi, guna membantu konsumennya memenuhi aspirasi gaya hidup.

Kerja sama ini juga melibatkan program promosi pembukaan rekening MotionBanking melalui platform Traveloka, di mana pelanggan dapat memperoleh keuntungan, termasuk bonus Traveloka Points. Seluruh program kerja sama BCAP dan Traveloka akan dipromosikan di media afiliasi BCAP yang merupakan anak perusahaan dari MNC Group.

Share:

Read More

JMHI Geruduk Kementerian ESDM, Terkait dugaan Dokumen IUP palsu PT. CSM

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - PT Citra Silika Mallawa (CSM) di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara menjadi perbincangan banyak pihak terkait aktivitas pertambangan yang dilakukannya.

Hal yang pertama adalah mengenai dugaan pelanggaran luas lokasi lahan tambang. Kedua, perusahaan tambang itu juga disebut telah mati izin usaha pertambangannya (IUP) sejak 14 Maret 2021 berdasarkan SK dari Bupati Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan data yang diperoleh media ini, IUP PT CSM sebenarnya hanya mencakup sekitar  20 hektare lahan tambang. Namun, pada kenyataannya perusahaan tambang yang telah beroperasi sejak belasan tahun itu menambang di lahan seluas 475 hektare.

Pemerintah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri sebenarnya telah melayangkan surat koreksi pendaftaran IUP PT CSM yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM.

Namun, surat dengan nomor 540/156 tertanggal 17 Februari 2022 itu mentah dan PT CSM hingga kini masih beraktivitas di lahan tambang seluas 475 hektare.

"Bahwa luas IUP OP yang kami cantumkan seluas 475 Ha, padahal seharusnya adalah 20 Ha dan masa berlaku yang kami tetapkan selama 15 tahun hingga tanggal 14 maret 2026 padahal sebenarnya masa berlaku adalah 10 tahun hingga 14 Maret 2021," demikian isi dari surat permohonan koreksi tersebut.

Terkait hal ini, sekelompok mahasiswa, aktivis dan Pemuda yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) Melakukan Aksi Unjuk Rasa Jilid 2 pada Senin 8 Agustus 2022,  mereka menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat  Kementerian ESDM di Jakarta.

Ketua Umum JMHI Bung Anto menyebut bahwa PT CSM diduga telah memalsukan dokumen IUP memgenai luas lahan tambang dan durasi lama menambang, hal itu berubah drastis . Ia pun menduga adanya tindakan main mata antara Ditjen Minerba dengan pihak PT CSM.

"Beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan pelaporan pengaduan tentang dugaan Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh PT CSM di MABES POLRI yang sampai saat ini belum ada kejelasan tindak lanjut, kami pastikan akan kembali mendatangi MABES POLRI untuk mempertegas tindak lanjut dari pengaduan tersebut. Hari ini, 8 Agustus 2022 Kami melakukan pelaporan di kementerian  ESDM terkait hal yg sama"

JMHI Mendesak  Kementerian ESDM untuk segera mengoreksi dan mencabut IUP PT CSM. Selain itu, RKAB PT CSM tahun 2022 yang dasar permohonannya diduga kuat menggunakan dokumen IUP palsu juga diminta untuk dibatalkan.

"Kami mendesak Ditjen Minerba untuk segera menghentikan aktivitas PT CSM yang diduga menggunakan dokumen IUP Palsu dalam penambangan," tegas Bung Anto.

Adapun Tuntutan mereka di Kementerian ESDM RI sebagai berikut:

1. Cabut IUP Palsu PT. Citra Silika Mallawa (PT. CSM).

2. Tangkap dan Adili Mafia Hukum Dan Mafia Tambang Yang Merajalela Di Kolaka

Utara.

3. Usust-Tuntas Mafia Tambang dan Mafia Izin Pembalakan Kawasan Hutan (IPPKH) di

Kementerian ESDM dan Kementerian LHK yang mengeluarkan izin IUP palsu dan

IPPKH palsu untuk kepentingan PT. Citra Silika Mallawa yang beroperasi di Kolaka

utara.

Mereka konsisten dengan 3 Tuntutannya, dan akan terus melakukan aksi unjuk rasa jika hal itu tidak di tindak tegas oleh pihak yang berwenang.

"Jika Tuntutan kami ini tidak di tindak tegas oleh pihak Kementerian ESDM, maka kami akan kembali dengan jumlah yg lebih banyak untuk menagih tuntutan kami ini" pungka bung Anto" 

Share:

Read More

Saat Jokowi, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo "Tampil" di Solo Car Free Day

KABARMASA.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama menteri dan kepala daerah menikmati car free day (CFD) di Solo, Minggu (7/8/2022). Jokowi turut didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Erick dan Gibran kompak mengenakan polo shirt olahraga berwarna putih dengan celana berwarna hitam. Sedangkan Ganjar menggunakan kaos biru dongker bertuliskan Kagama yang merupakan akronim dari Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).

Sementara orang nomor satu di Indonesia tampil sporty dengan jaket olahraga berwarna merah bertuliskan G20 Indonesia.

Dalam foto yang diunggah Erick di akun Instagram pribadinya, tampak masyarakat mengabadikan momen "tampilnya" Jokowi, Erick Thohir dan Ganjar lewat kamera telepon genggamnya masing-masing. Adapun Erick menyebut kegiatan tersebut sebagai upaya "mencari keringat". "Mencari keringat bersama Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Mas Ganjar di Solo Car Free Day pagi ini," ujar Erick.

Mantan Presiden Inter Milan ini juga begitu terkesan dengan sambutan warga Solo. Erick memuji semangat berolahraga warga Solo yang begitu antusias datang ke Car Free Day. Menurut Erick, car free day tak sekadar ajang untuk berolahraga, melainkan juga memiliki dampak besar bagi perekonomian masyarakat sekitar. "Sebuah euforia yang luar biasa. Matur nuwun sedulur Solo (terima kasih saudara Solo), untuk sambutan hangatnya. Kita bisa lihat sendiri, CFD mampu menggerakan dan menumbuhkan UMKM lokal, ini menjadi hal yang positif tentunya bagi perekonomian kita,” ucap Erick.

Sehari sebelumnya, Erick mendampingi Jokowi menutup gelaran ASEAN Para Games 2022 di Solo. Erick juga mengungkapkan apresiasinya karena Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum dalam event internasional tersebut. Adapun total 425 Medali dengan rincian 175 Emas, 144 Perak, 106 Perunggu berhasil dikumpulkan para atlet penyandang disabilitas. Capaian ini menjadikan Indonesia juara umum di antara negara-negara ASEAN. "Alhamdulillah sejalan dengan harapan kita semua, Akhirnya Indonesia mendapat medali paling banyak. Ini tentu tidak lepas dari perjuangan dan kegigihan teman-teman para atlet yang membuktikan kepada kita semua bahwa fisik bukan menjadi batasan untuk berjuang,” lanjut Erick.

Share:

Read More

Poros Muda Indonesia Puji Kapolri Bentuk Tim Khusus Selesaikan Kasus Penembakan Brigadir J

KABARMASA.COM, JAKARTA - Poros Muda Indonesia (PMI) mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menangani kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J dengan membentuk tim khusus dari berbagai unsur agar kasus ini bisa selesai secara transparan.

“Polri mengambil sikap responsif, transparan, tegas, dan independen terkait kasus meninggalnya Brigadir J,” ujar Ketua Umum PMI Frans Freddy, Sabtu (6/8).

Sejak peristiwa meninggalnya Brigadir J, banyak pihak menyoroti kejanggalan kasus tersebut karena diumumkan tiga hari setelah peristiwa terjadi. Perhatian dan kritik publik terhadap kasus ini cukup tinggi. Di tengah situasi itu, dukungan masyarakat untuk Polri yang lebih profesional sangatlah dibutuhkan sehingga proses penyidikan dapat berjalan secara lebih objektif dan independen. 

Frans menilai, Kapolri sudah mengambil sikap yang responsif, transparan, tegas, dan independen. Komitmen Kapolri terlihat jelas dengan diawali pembentukan tim khusus.

“Apresiasi ini patut di berikan kepada Polri sebagai langkah mewujutkan rasa keadilan kepada masyarakat yang Mempertaruhkan institusi Polri yang Presisi,” ujarnya.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Polri tersebut jadi bukti nyata bahwa keadilan di negeri ini bukan angan dan isapan jempol. Karena itu janganlah terus membuat narasi pesimis penegakan hukum di negeri ini.

“Pada intinya harapan kami dan publik sama, percaya bahwa tim khusus Polri bisa menuntaskan pekerjaannya dan menegakkan supremasi hukum yang seadil-adilnya bagi korban dan seluruh pihak yang terlibat, bravo Polri,” ujar Frans.

Share:

Read More

Sosok Irjen Syahar Diantono Yang Ditunjuk Jadi Kadiv Propam

 KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran di Divisi Propam Polri. Sigit mencopot Irjen Ferdy Sambo dan menunjuk Irjen Syahar Diantono sebagai Kadiv Propam Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram dengan nomor ST nomor 1628/VII/KEP/2022 tanggal 4 agustus 2022 yang diteken langsung Kapolri. Sebelumnya Irjen Syahar Diantono merupakan Wakabareskrim Polri. Sementara Sambo dipindahkan ke Yanma Polri.

“Irjen Pol Syahardiantono, Wakabareskrim Polri diangkat sebagai Kadiv Propam Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo lewat keterangannya, Kamis (4/8).

Irjen Ferdy Sambo dicopot dari jabatannya dengan alasan untuk memperlancar proses pemeriksaan oleh tim khusus yang dibentuk Kapolri. Tim khusus tugasnya untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir Yosua.

“Yang dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri dalam status proses pemeriksaan oleh irsus timsus,” ujar Dedi.

Irjen Syahar merupakan jebolan Akpol 1991. Dia berpengalaman dalam bidang reserse. Dia merupakan pria kelahiran Blora, Jawa Tengah.

Sosok Syahar bukan hal asing di telinga publik. Dia pernah menduduki Kabagpenum Divisi Humas Polri yang atasannya saat itu Irjen Dedi Prasetyo yang saat ini Kadiv Humas Polri, dan Irjen M Iqbal yang saat ini menjabat Kapolda Riau.

Berikut jabatan bergengsi Irjen Syahar yakni Kapolresta Pasuruan Kapolres Pasuruan (2010), Wadirreskrimsus Polda Jatim (2011), Kasubdit VI Dittipideksus Bareskrim Polri (2012), Dirreskrimsus Polda Kepri (2014), Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri (2016), Analis Kebijakan Madya bidang Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri, Kabagpenum Divhumas Polri (2018), Karo PID Divhumas Polri (2019), Dirtipidter Bareskrim Polri (2020) dan terakhir Wakabareskrim Polri (2020).

Share:

Read More

Aktivis Perempuan Buru angkat bicara soal Perselingkuhan Anggota DPRD Kabupaten Buru Partai Nasdem

KABARMASA.COM, JAKARTA - Anggota DPRD Kabupaten Buru diduga mencoreng kredibilitas Partai Nasdem.

Aktivis Perempuan, Misdel dari _Gerakan Perempuan Milenial untuk Keadilan_ (GPMK) Mengecam keras tindakan anggota DPRD yang diduga krisis moral dan mencoreng kredibilitas Partai Nasdem.

Saat ini anggota DPRD Kabupaten Buru John Lehalima diduga jarang beraktivitas di kantor DPRD Kabupaten Buru," Ujar Misdel dalam keterangan persnya. Jumat, (5/8/2022).

Ketika sang istri dikonfirmasi oleh wartawan, John Lehalima diduga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasal 44 Ayat 1. Tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sangat miris ketika seorang pejabat publik diharapkan mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat, tetapi yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Partai Nasdem Jhon Lehalima melanggar kode etik pejabat publik dan mencoreng nama baik parpol.

Tutup," Misdel.

Share:

Read More

Berantas Mafia Tambang dan Mafia Hukum di PT. Citra Silika Mallawa (PT. CSM)

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Puluhan Massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung  Mabes Polri dengan Panjang Spanduk 20 M. Mereka melaporkan Pemalsuan Dokumen IUP yang diduga kuat dilakukan oleh PT. Citra Silika Mallawa (PT. CSM). Rabu, 3/8/22

Di Kabupaten Kolaka Utara, Perusahaan atas Nama PT. Citra Silika Mallawa (PT.CSM) dalam melakukan kegiatan Pertambangan Ore Nikel mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Diduga Kuat Palsu dan diduga Kuat adanya keterlibatan Dirjen Minerba RI yang menyalahgunakan kewenangan dan sarana jabatan yang ada padanya dengan membekingi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa yang diduga palsu tersebut. Tegas Bung Anto dalam orasinya.

Berdasarkan Dokumen Autentik SK Bupati No. 540/62 Tahun 2011 luasan dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Citra Silika Mallawa hanya berjumlah 20 Ha dan Masa Berlaku hanya sampai 14 maret 2021akan tetapi  Luasan serta Masa Berlaku IUP OP tersebut telah diubah menjadi 475 Ha dengan Masa Berlaku hingga 14 Maret 2022. Lanjut Bung Anto

Atas aktivitas penambangan PT. Citra Silika Mallawa dengan menggunakan Dokumen IUP yang diduga palsu tersebut, maka diperkirakan Kerugian Negara pada tahun 2021 Samapi 2022 sebesar Triliunan Rupiah. Terang Bung Anto di depan awak media.

Adapun tuntutan mereka sebagai berikut:

1. Cabut IUP Palsu PT. Citra Silika Mallawa (PT. CSM).

2. Tangkap dan Adili Mafia Hukum Dan Mafia Tambang Yang Merajalela Di Kolaka 

Utara.

3. Usust-Tuntas Mafia Tambang dan Mafia Izin Pembalakan Kawasan Hutan (IPPKH) di 

Kementerian ESDM dan Kementerian LHK yang mengeluarkan izin IUP palsu dan 

IPPKH palsu untuk kepentingan PT. Citra Silika Mallawa yang beroperasi di kolaka 

utara.

Sebelum mereka membubarkan diri, mereka berjanji akan melakukan Aksi Unjuk Rasa di kementerian ESDM dalam waktu dekat ini. 

Share:

Read More

AMPRI Desak KAJATI SUL- SEL, Periksa dan Tahan Jamaluddin dan Fauzi atas kasus korupsi BANSOS

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Dinilai adanya kongkalikong Aparat Penegak Hukum ( APH ) dalam penegakan supremasi hukum atas tindak pidana pencucian uang / Korupsi pada program sembako dan Dana Kartu Keluarga Sejahtera ( KKS ) ganda. Yang di lakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) bernama ABDUH dan Kawan Kawan. Hari ini sudah memasuki tahan pemeriksaan / mendengarkan keterangan sejumlah saksi di pengadilan. Namun banyak yang berasumsi jika Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kab. Barru. Terkesan pilih kasih dan melindungi Oknum Pejabat Dinas Sosial dan Oknum Pengusaha dan hanya menumbalkan orang kecil seperti Abduh. 

Hal itu pun di benarkan oleh Dirfan Susanto. Pendiri Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia ( AMPRI ). Menjelaskan kepada awak media ini, bahwa ada permainan kotor yang coba di mainkan oleh tim penyidik dan jaksa penuntut umum ( JPU ) dalam kasus perampokan / Korupsi dana KKS ganda yang di lakukan secara berjamaah di Dinas Sosial Kab. Barru. Sebab hanya penyidik yang menangkap ABDUH dan tiga orang teman TKSK lainnya. Namun tidak menjadikan Fauzi ( Suplyer Sembako ) dan Jamaluddin Jasmin ( Kepala Bidang Linjamsos ), sebagai tersangkah. 

Padahal Fakta Integritasnya, kedua orang ini di ketahui telah menerima aliran dana dari hasil penggesekan KKS ganda. Selain itu di ketahui juga bahwa Jamaluddin yang menyuruh / memerintahkan ABDUH DKK agar segera mengumpulkan dana hasil gesek tersebut dan menyimpannya dalam satu buku rekening. Tidak hanya itu Jamaluddin juga di duga kuat menerima fee dari Fauzi ( Suplyer ) dan bahkan mengatur fee ke Sekda dan Kadis, serta mungkin juga, bisa di duga jika tindakan Jamaluddin itu atas perintah Istri Bupati dan Bupati. Sebab ada catatan / bukti terkait fee yang diatur oleh Jamaluddin. 

Lanjut Dirfan Red, mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Agar mengambil alih kasus tersebut dan segera menahan Fauzi dan Jamaluddin. Kemudian Meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan ( Jamwas ) untuk segera memeriksa Kasi Pindus / Tim Penyidik kasus tersebut. Ungkapnya. 

Hal senada juga di paparkan oleh Muh. Ahlus ( Ketum AMPRI ) bahwa dirinya mengawal terus kasus ini, dan jika pihak kejaksaan bermain - main dan terkesan melindungi Fauzi dan Jamaluddin. Maka Kami Pastikan akan turun ke jalan sebagai protes atas matinya penegak hukum dan menutut keadilan demi tegaknya sebuah hukum di negeri ini dan khususnya di Provinsi Sul - Sel.

Share:

Read More

PJ BUPATI KAMPAR DIDEMO DIDEPAN KPK DAN KEJAGUNG, ADA APA?

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pejabat bupati kampar Riau di demo di depan KPK dan Kejagung. Aksi unjuk rasa ini dilakukan lantaran dugaan korupsi yang melibatkan orang nomor satu di kampar Riau tersebut .

Demo dilakukan di depan gedung Anti Rasuah itu pada Selasa,(02/08/20220) siang pukul 10 WIB. Dalam orasinya, para pendemo meminta KPK dan Kejagung untuk menindak tegas dan .tuntas kan terkait dugaan korupsi pembangunan SMA N 1 Tembilahan provinsi Riau pada tahun 2017 lalu 

"Kami hadir disini memintak agar Kamsol mantan kadis dik provinsi Riau dapat diperiksa karna kami menduga beliau terlibat dan menjadi saksi kunci atas dugaan korupsi pembangunan SMA tersebit ," ujar Koordinator Aksi wafha.

Tidak hanya itu, ia menambahkan,bahwasanya persoalan korupsi ini merupakan persoalan serius dan hari ini Kejari tembilahan dalam melaksanakan penyidikan terhadap Kamsol ini dirasa ditutup -tutupi ,oleh karnanya  kami ingin KPK dan Kejagung mengambil alih dan periksa Kamsol ini”.pungkas Wafha.

Wafha mengatakan, bahwa jika persoalan ini tidak diambil alih dan ditangani oleh KPK dan Kejagung makan mereka akan melaksanakan aksi bahkan sampai ke istana negara .

"Kami komitmen dan konsen akan hal dugaan korupsi yang menyeret nama pj bupati kampar ini ,karnanya kami tidak segan-segan untuk menyuarakan kalau perlu sampai ke istana negara “. Tutup Wafha mengakhiri .

Share:

Read More

Dirfan Susanto Menagih Janji KPK Yang Di Nilai Menipu Publik

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Miris Drama kasus Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) Nurdin Abdullah ( Mantan Gubernur ) Sulawesi Selatan Itu. Sebab ada banyak kejanggalan yang di temukan dalam fakta persidangan sebelum NA di vonis oleh Hakim 5 Tahun Penjara. 

Salah satu Drama yang di duga di mainkan oleh tim penyidik atau jaksa penuntut KPK terhadap kasus korupsi / gratifikasi yang menyeret Nurdin Abdullah, Agung Sucipto dan Edy Rahmat. Banyaknya nama - nama yg disebut namun tidak di tangkap alias di bebaskan oleh KPK. Ada pun nama tersebut tak lain adalah Sari ( Kabag Pembangunan ), Samsu Bahri ( Ajudan Gubernur ) Termasuk H. Sumardi ( Kepala Bapenda ) Sul - Sel. Peran mereka pun di bongkar oleh tim penyidik dan jaksa penuntut di ruang sidang. Namun sampai hari ini ketiga orang itu sangat luar biasa karena diamankan oleh KPK. 

Sebagaimana penyampaian Aktivis / Pemilik Media Armada Group. Dirfan Susanto. Menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) jelas bermain sandiwara dalam kasus yang menyeret Nurdin Abdullah. Hal itu dapat di buktikan dari beberapa hal. Pertama bebasnya sari dan samsu sang ajudan gubernur dari cengkraman hukum NA. Padahal aktor dari dana suap sebagaimana menyimak faktanya yang di bongkarruang sidang disana jelas Sari dan Samsu inilah yang saling bergubungan memberi uang dan menerima uang. Namun mereka kok bisa di bebasakan. Begitu pun pengakuan beberapa saksi atau pun agung sucipto dan edy rahmat bahwa H. Sumardi terlibat telah mengatur pertemuan agung sucipto dan beberapa kontraktor lainnya untuk membahas terkait penunjukan pemenangan lelang bahkan H. Sumardi di duga terlibat dan mengatur sejumlah lelang proyek seperti proyek islami center yang di bangun di tengah hutan di kabupaten bone. 

Lanjut Dirfan Susanto menegaskan janji jaksa penuntut / KPK yang berjanji akan memeriksa nama nama ASN dan Kontraktor yang di sebut dalam ruang sidang akan di periksa kembali ternyata itu bohong dan merupakan tipu daya ke publik. Buktinya sampai hari ini sari, samsu bahri dan Sumardi belum juga di periksa dan di tahan oleh KPK. Minimal ketiga orang tersebut di sangkakan pasal 55 dalam kasus korupsi dan gratifikasi Nurdin Abdullah. Ungkapnya. 

Di tempat terpisah Aktivis bernama Muh. Ahlus juga menegaskan bahwa janji KPK akan memeriksa semua yang terlibat dan jelas namanya di sebut dalam fakta persidangan, itu kami akan tagih ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan konsolidasikan bersama teman teman dan sekaligus bisa di agendakan untuk aksi di depan KPK dan Istana Presiden Di Jakarta. Jika KPK tidak segera melakukan pemeriksaan dan penangkapan kepada Sumardi Kepala Bapenda Sul - Sel dan Samsu Bahri ( Ajudan ). Ungkapnya

Share:

Read More