Laskar Muda NKRI Gelar Aksi ke 6 Tutut Usut Tuntas Investasi GoTo Di Telkom Dan BPK

Aksi di depan BPK

KABARMASA.COM, JAKARTA – Kami bersama masyarakat Indonesia akan mengawal terus kebijakan pemerintah untuk kemudian akan memberikan kontribusinyata terhadap Indonesia, yang di mana ada sebuah indikasi kebobrokan pemerintahan yang di laukan kementrian bumn yang melakukan investasi anggaran pemerintah ke perusahaan swasta dan rugi, kami mempunyai data yang lengkap dan telah turun aksi 6 kali, nantinya kami akan turun kembali di BPK, TELKOM, KPK.

Kami sudah mempersiapkan dengan matang dan berkonsolidasi dengan kampus – kampus dan elemen masyarakat yang ada di JABODETABEK, Aksi yang kami lakukan adalah aksi yang murni tanpa di tunggangi, murni dari jeritan – jeritan rakyat dan air mata Rakyat kecil yang suda membayar pajak untuk kesejahtraan namun ternyata pajak tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi, bahkan merugi.

Terjadi dugaan KKN yang terstruktur di tubuh BUMN bersama dengan keluarga sedararah dan kolega-koleganya.

Pertama dimulai dengan Wishnutama diangkat sebagai Komisaris PT Tokopedia Garibaldi tohir komisaris utama PT AKAB

Kemudian Erick Thohir mengeluarkan kritik terhadap Telkom yang berisi. "Enak jadi Telkom. Telkomsel (kasih) dividen, revenue Telkomsel digabung ke Telkom hampir 70%. Mendingan enggak ada Telkom. Langsung aja Telkomsel dimiliki oleh Kementerian BUMN, Dividennya jelas.

Lalu Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris RUPS Telkom yang juga jadi Komisaris GOTO PT AKAB dan Tokopedia Marjer jadi GOTO

Telkomsel menandatangani Perjanjian Pembelian Saham GOTO. US$150 juta (Rp2,1 triliun) dikonversi menjadi 29.708 lembar. US$300 juta (Rp4,2 triliun) yang merupakan opsi beli menjadi 59.417 lembar. Totalnya dengan demikian 89.125 lembar saham senilai Rp6,3 triliun (harga US$5.049 (Rp70 juta)/lembar). 

Kemudian CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengeluarkan pernyataan tentang rencana IPO GOTO di bursa Indonesia dan Amerika Serikat.

Kemudian AKAB melakukan perubahan akta No. 158. Garibaldi Thohir tercatat masih sebagai Komisaris Utama.

Aksi di depan Telkom

Ditambah RUPS Telkom merombak susunan pengurus. Salah satunya mengangkat Bono Daru Adji sebagai Komisaris Independen. Ia adalah Managing Partner Kantor Hukum AHP.

Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro dicopot, hanya sehari setelah meresmikan internet 5G Telkomsel pertama di Indonesia. Penggantinya Hendri Mulya Syam.

Kemudian Dewan Komisaris mengangkat Bono Daru Adji sebagai KETUA KOMITE AUDIT Telkom.

Lanjut lagi GOTO melakukan stock split. Jumlah kepemilikan saham Telkomsel di GOTO berubah dari 89.125 lembar menjadi 23,72 miliar lembar. Jika Rp6,3 triliun dibagi 23,72 lembar maka harga per lembarnya adalah Rp265,5.

Selanjutnya AKAB (GOTO) melakukan perubahan akta No. 128. Terdapat perubahan pada status Garibaldi Thohir. Kini ia menjadi Komisaris Utama sekaligus pemegang saham Seri D GOTO sebanyak 1.054.287.487 lembar (setara Rp1.054.287.487 pada harga nominal Rp1/lembar).

Kemudian Garibaldi Thohir menuntaskan pembelian 34,64% saham PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) senilai Rp470,3 miliar. Dengan demikian, ia menjadi Pemegang Saham Pengendali TRIM.

Kemudian juga GOTO secara resmi mengumumkan IPO dengan harga penawaran Rp316- Rp346/lembar.

Baru Laporan Keuangan Telkom terbit. Tercantum keterangan adanya kerugian Rp881 miliar pada investasi Telkomsel di GOTO.

Trus Prospektus GOTO dilansir. Tercantum sebagai Penjamin Pelaksana Emisi adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Konsultan Hukum adalah Kantor Hukum AHP.

-   Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak Rp40,6 miliar lembar. Harga Rp338/lembar. Nilai Rp13,7 triliun;

-   GOTO mencatatkan Telkomsel sebagai kreditur pada pos pinjaman dari pihak selain bank jangka panjang sebesar Rp1,49 triliun (per 30 Desember 2020) dan nol (per 31 Juli 2021);

-   Dana dari Telkomsel disebutkan untuk mendanai modal kerja dan pendanaan kegiatan umum lainnya yang sudah dilunasi pada Mei 2021;

-   GOTO mengungkapkan jumlah asetnya sebesar Rp148,2 triliun (per 31 Juli 2021) dan Rp158,1 triliun (per September 2021). Dua terbesar berasal dari Goodwill Rp93,8 triliun dan aset tak berwujud Rp13,3 triliun berupa merek dagang, perangkat lunak, dan HUBUNGAN PELANGGAN;

-   Aset GOTO disebutkan meningkat 392,3% menjadi Rp148,2 triliun pada 31 Juli 2021 dibandingkan dengan Rp30,1 triliun pada 31 Desember 2020. Kenaikan itu disebabkan adanya penerimaan dari penerbitan modal saham dan DAMPAK AKUISISI TOKOPEDIA pada Mei 2021 (ilustrasinya, misal, aset Tokopedia Rp30 triliun tapi dibeli di harga Rp120 triliun. Selisih Rp90 triliun adalah Goodwill, yang di masa depan diharapkan bisa terus naik nilainya dan menjadi sumber keuntungan);

-   Terdapat ketentuan pada Perjanjian Kerjasama (layanan korporasi berbayar dan berbagi data) antara Telkomsel dan GOTO yang menyaratkan adanya kesamaan anggota Dewan Komisaris dengan GOTO (makanya Wishnutama jadi Komisaris Telkomsel dan Tokopedia).

13 Mei 2022

Harga saham GOTO anjlok 50% lebih sejak IPO ke Rp194/lembar. Setidaknya turun 26,9% dari harga pembelian oleh Telkomsel (Rp265,5).

Apa yang terjadi sejak IPO 11 April 2022 sampai 13 Mei 2022? Saya kutip Broker Summary dari aplikasi IPOT.

Ternyata, terjadi penjualan terbanyak sebesar Rp1,09 triliun melalui broker LG (Trimegah yang dikendalikan Garibaldi Thohir) untuk All Trade (reguler, tunai, nego). Penjualan terbesar adalah di pasar nego sebesar Rp874,4 miliar. Pembelinya terbanyak melalui broker PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia (YU) sebesar Rp1,6 triliun dan Mandiri Sekuritas (CC) sebesar Rp1,1 triliun. Bagaimana bisa BUMN memberikan modal kerja kepada perusahaan milik kakak Menteri BUMN sebesar triliunan rupiah? Apa dasarnya? Apakah tidak terjadi konflik kepentingan?

Apakah kelayakan bisnisnya sudah dinilai secara patut? Apa betul nilai Tokopedia sampai Rp93 triliun? Apa saja asetnya? Apa saja yang bisa diambil oleh kurator jika ia pailit? Bagaimana mengeksekusi aset tak berwujud berupa hubungan pelanggan tadi.

-. Bagaimana bisa, Telkomsel yang keluar duit triliunan rupiah (lebih banyak dari modal GOTO) justru rugi, sementara LG bisa fasilitasi jualan sampai Rp1 triliun lebih begitu?

-. Bagaimana ceritanya, kakak Menteri BUMN tiba-tiba muncul sebagai pemegang 1 miliar lembar saham GOTO setelah adanya transaksi dengan Telkomsel?

-. Bagaimana bisa, konsultan hukum merger, konsultan hukum IPO, komisaris induk usaha (TLKM), ketua Komite Audit adalah dari pihak yang sama? Apakah tidak terjadi konflik kepentingan di situ?

-. Bagaimana bisa, Telkom santai-santai saja dalam rilis kemarin dengan terus ngoceh tentang ekosistem digital dsb, padahal secara akuntansi ia harus terus mencadangkan dana untuk menutup kerugian penurunan saham GOTO itu, yang tentu menggerus laba?

-. Bagaimana bisa, di mana akhlaknya, Menteri BUMN muncul di ATM, Tiktok, dan baliho for 2024, merayu rakyat untuk memilihnya, sementara ada peristiwa GOTO ini?

-. Bagaimana bisa, Presiden RI yang katanya hebat, bersih, dan baik itu diam saja melihat rangkaian kejadian di BUMN seperti ini? Tak melakukan apapun terhadap pembantunya yang sangat-sangat mungkin menjadi perkara di masa depan?

KAMI MENDESAK KPK MEMERIKSA DAN MEMANGGIL ERIK TOHIR, BOY TOHIR, RIRIEK ARDIANSYAH

MEMINTA PRESIDEN MENGEVALUSI BUMN DAN PT TELKOM

Kontak person 081282268657

 

Share:

Read More

Program Sembako Kab. Bone, Dalam Bingkai Kepentingan Politik Sejumlah Elit Birokrasi Dan Kader Partai

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Beredarnya sejumlah surat undangan klarifikasi biasa yang dikeluarkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) tim penyidik tipiter Polres Kabupaten Bone, terhadap sejumlah Kepala Desa dengan indikasi telah melakukan tindak pidana pemalsuan E - Warung/Agen, Sehingga publik dan sejumlah aktivis mempertanyakan ada apa dengan program sembako yang diketahui anggarannya bersumber dari APBN (Kementerian Sosial) sehingga terus bermasalah khususnya di Tanah Adatta Arung Palakka. 

Kekisruhan program sembako, yang berbuntut panjang tersebut, mendapat tanggapan dari seorang aktivis bernama Dirfan Susanto yang tak lain adalah Inisiator terbentuknya Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia ( AMPRI ) dan Gerakan Muda Perubahan ( GEMURU ) saat di komfirmasi oleh awak media KABARMASA.COM, dirinya memaparkan bicara persoalan program sembako, yang hari ini masih saja berpolemik atau kisruh berkepanjangan itu karena disebabkan oleh banyak hal. 

1. Pertama tidak adanya regulasi yang jelas yang menjadi acuan pelaksanaan dan penyaluran program sembako. 

2. Tidak di tetapkannya harga het bahan pangan di masing - masing Daerah atau Provinsi. Kemudian banyaknya oknum yang bukan dari pedangan gabah atau telur yang menjadi mafia (Suplyer) dalam program sembako. 

3. Adanya oknum ASN, APH, Parpol dan Pendamping PKH/TKSK yang ikut menerima Fee dari sejumlah Mafia/Agen. 

4. Pemeriksaan yang lakukan oleh sejumlah Aparat Penegak Hukum (APH), baik itu di tingkat Polres dan Kajari atau pun di tingkat Polda dan Kajati bahkan sekaligus mungkin di tingkat Mabes Polri. Ada Talibang yang dengan sengaja memperjual belikan yang namanya penegakan hukum yang tegak dan adil. 

Nah hal tersebut dapat kita lihat secara terang benderang di lapangan. Berdasarkan data yang di kantongi Pengurus AMPRI dan GEMURU sudah sangat jelas di sana siapa yang bermain dan siapa yang menyuap atau terima suap, kira - kira kurang lebih seperti itulah. 

Lanjut Dirfan Red. Menegaskan bahwa terkait adanya surat panggilan Polres Bone, terhadap sejumlah Kepala Desa apakah itu karena Kepala Desanya Memalsukan Agen atau Kepala Desanya menunjuk Agen yang Palsu. Namun apa pun model dari hasil pemeriksaannya, saya pribadi lebih tertarik apabila,  Kapolres dan Kajari Kab. Bone. Punya sedikit nyali untuk memeriksa sejumlah Elit Birokrasi dan Legislatif seperti Sekda, Kepala Dinas Sosial, TKSK 27 Kecamatan dan 2 Anggota Dewan serta  Suplyer (Pemasok) bahan pangan pecking ke sejumlah Agen. 

Tapi sekarang apa pemeriksaan agen yang katanya berdasarkan hasil audit BPKP, adalah bagian dari konsep melenyapkan penjahat kelas kakap dengan memeriksa penjahat kelas lurehnya saja. Bagaimana tidak surat rekomendisi Kajati Sul - Sel. Ke Kajari Cq Kasi Intel Tertanggal 16 Maret 2022. Hingga hari ini tidak di tindak lanjuti. Melaikan pihak Kajari dan Polres  hanya sibuk menjadi tim survei/evalusiasi agen. Maka dari itu Dirfan, red. Meminta Kapolda dan Kajati Sulawesi Selatan. Agar segera mencopot Kapolres dan Kajari, Karena Kuat Dugaan Mereka Telah membackup beberapa oknum ASN dan Suplyer. 

Padahal untuk membongkar siapa mafia sembako di Kab. Bone. Sebanarnya sangat gampang atau sangat mudah, ya berikan saja panggilan periksaan terhadap, misalnya : 

1. Andi Arman Rahim ( Suplyer ) 

2. Alfian ( Suplyer ) Sekaligus Kader Partai Golkar Plus Mantan Napi Korupsi. 

3. Andi Akhiruddin ( Suplyer / Pemberi Rekomendasi Suplyer ) 

4. Lilo Ak ( Suplyer / Pemberi Rekomendasi Suplyer Menurut AR ) 

5. X Korda. 

dirinya yakin jika Aparat Penegak Hukum tidak memeriksa nama - nama tersebut diatas. Maka dapat kami pastikan pekan depan AMPRI dan GERUMU akan bersorak di depan Polda dan Kajati di Kota Daeng. Untuk membongkar sistem program sembako yang di tunggangi oleh kepentingan politik 2024. Selain itu, Korupsi Sembako dan PKH ini, berjemaah dari atas hingga ke agen. Ungkap Dirfan ". 

Hal senada juga di sampaikan oleh Muh. Ahlus (Aktivis Pergerakan  dan Sekaligus Ketua AMPRI). Menerangkan jika Kajari Cq Kasi Intel Kejaksaan, Baik Itu Kab. Bone, Jeneponto, Bulukumba dan Barru. Tidak mengindahkan Rekomendasi Kajati Sul - Sel. Tertanggal 16 Maret 2022. Maka ini adalah sejarah buruk penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Yang harus kita lawan bersama - sama. Sebab hari ini jelas terbukti ada kongkalikong antara aparat hukum dengan para mafia sembako khususnya di wilayah sebagaimana tersebut diatas. Ungkapnya.

Share:

Read More

Poros Muda Indonesia Gelar Qurban Tahunan Berbagi Untuk Sesama Demi Persatuan Nkri

KABARMASA.COM, JAKARTA – Dalam hari yang berbagia yang di rayakan oleh seluru umat muslim, yaitu Idul Adha Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Poros Muda Indonesia (DPP PMI), Frans Freddy menerangkan bahwa DPP PMI di hari raya Idul Adha ini membagikan kurban sebanyak satu sapi dan dua kambing. satu sapi dan dua kambing tersebut disembelih di Sekretariat DPP PMI, dan dibagikan di sekitar daerah Pulomas, Jakarta Timur.

Momen Hari Raya Idul Adha 1443 Hijiriah tidak disia-siakan oleh Poros Muda Indonesia. organisasi yang dipimpin Frans Freddy itu ikut berbagi dengan menyiapkan 3 ekor hewan Qurban (satu sapi dan dua kambing) untuk disembelih.

Daging kurban yang telah disembelih kemudian disalurkan pada Anggota dan masyarakat yang berada di sekitar sekretariat, Perwakilan Mahasiswa, Pemuda Pancasila dan OKP lain nya

Kami Poros Muda Indonesia rutin melaksanakan qurban tahunan bertujuan mengasah empati terhadap sesama yang di haruska dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kita harus bisa untuk memberikan sumbangsih nyata bukan hanya ucapan sumbang tanpa implementasi nyata tutur Afad Usasra selaku ketua pelaksana qurba DPP PMI.

"Baginya esensi kurban adalah bagaimana kebersamaan dengan warga sekitar. Menyambut senyuman warga sekitar dan belajar untuk saling berbagi untuk sekeliling lingkungan di Sekretariat DPP PMI," tutur Freddy Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Poros Muda Indonesia (DPP PMI) dalam keterangannya, Minggu (10/7/2022).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Poros Muda Indonesia (DPP PMI), tidak lupa mengucapkan terimakasih banyak atas sumbangan hewan qurban yang telah di berikan oleh Kapolri dan Rutan Se DKI.

Pusat Poros Muda Indonesia mengajarkan sebuah sisi humanis, dari mengadakan relawan sosial terkait kebencanaan. Setiap bulan bersahabat dengan anak yatim piatu, dan saat ini pembagian daging kurban untuk warga sekitar.

Ketua umum mengukapkan, penyembelihan kurban merupakan agenda rutin yang dilakukan di setiap Hari Raya Idul Adha sebagai bentuk kepedulian sosial dan rasa solidaritas di tengah pandemi COVID-19.Semoga dengan pembagian daging kurban ini dapat memberi manfaat bagi para pegawai dan masyarakat," kata frans freddy disela-sela pembagian daging kurban

Pemotongan hewan kurban dilakukan pukul 10.00Wib Staf dan masyarakat sekitar sangat antusias menunggu. Pembagian pun tidak dilakukan berdasarkan kupon. joko, salah se orang warga sekitar menyampaikan terima kasih atas kepedulian Poros muda indonesia. Sudah 3 tahun berturut-turut, PMI di bawah kepemimpinan frans freddy selalu berbagai."Kita sangat bersyukur. Semoga Poros muda terus jaya”

"Kita lebih mementingkan sisi humanis ketimbang politis dalam tubuh Poros Muda Indonesia belajar jadi negarawan harus dimulai dari kepedulian terhadap sesama," terang Frans Freddy.

Dalam hari yang berbagia yang di rayakan oleh seluru umat muslim, yaitu Idul Adha Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Poros Muda Indonesia (DPP PMI), Frans Freddy menerangkan bahwa DPP PMI di hari raya Idul Adha ini membagikan kurban sebanyak satu sapi dan dua kambing. satu sapi dan dua kambing tersebut disembelih di Sekretariat DPP PMI, dan dibagikan di sekitar daerah Pulomas, Jakarta Timur.

Kami Poros Muda Indonesia rutin melaksanakan qurban tahunan bertujuan mengasah empati terhadap sesama yang di haruska dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kita harus bisa untuk memberikan sumbangsih nyata bukan hanya ucapan sumbang tanpa implementasi nyata tutur Afad Usasra selaku ketua pelaksana qurba DPP PMI.

"Baginya esensi kurban adalah bagaimana kebersamaan dengan warga sekitar. Menyambut senyuman warga sekitar dan belajar untuk saling berbagi untuk sekeliling lingkungan di Sekretariat DPP PMI," tutur Freddy Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Poros Muda Indonesia (DPP PMI) dalam keterangannya, Minggu (10/7/2022).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Poros Muda Indonesia (DPP PMI), tidak lupa mengucapkan terimakasih banyak atas sumbangan hewan qurban yang telah di berikan oleh Polri dan Rutan Se DKI.

Pusat Poros Muda Indonesia mengajarkan sebuah sisi humanis, dari mengadakan relawan sosial terkait kebencanaan. Setiap bulan bersahabat dengan anak yatim piatu, dan saat ini pembagian daging kurban untuk warga sekitar.

"Kita lebih mementingkan sisi humanis ketimbang politis dalam tubuh Poros Muda Indonesia belajar jadi negarawan harus dimulai dari kepedulian terhadap sesama," terang Frans Freddy.

Share:

Read More

Mutasi di Disdik Kepri Bernuansa Politisi

KABARMASA.COM,KEPULAUAN RIAU - Momentum mutasi pejabat di jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, bernuansa politis dan syarat KKN. Andi Agung sebagai Kadis Pendidikan Provinsi Kepri, dinilai tidak cakap. "Terkesan tidak profesional dan obyektif, " Tegas Ridwan Fahmi, Sekretaris Forum Masyarakat Arus Bawah (Formab) Kepri, Kamis (07/07/2022). 

Menurut politisi PDIP Kepri yang sudah malang-melintang kiprahnya di dunia organisasi ini, Andi Agung harus lebih bijak dan profesional. Mutasi tidak didasari suka atau tidak suka. "Terukur, berkualitas dan bijaksana berdasarkan kemampuan dan kualitas personalitinya, tidak berdasar kawan, kedekatan atau KKN lah," tegas Ridwan. 

Sofian Ketua PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kepri mengingatkan, Kadisdik Kepri, Andi Agung jangan asal besar dalam mutasi ini. Perhatikan kemampuan personaliti yang akan menduduki jabatan tersebut. "Disdik itu institusi strategis, jadi tempatkan orang-orang yang memiliki kredibilitas, kemampuan dan person yang mumpuni dalam bidangnya," ucapnya dengan nada keras. 

Jangan dipolitisir apalagi bernuansa KKN. Dia melihat Kadisdik Kepri, Andi Agung dinilai memainkan perannya tanpa memperhatikan kemapuan personaliti. "Harus bebas dari muatan politis apalagi KKK dan lain sebagainya,. Jika tidak diindahkan maka kami akan unjuk rasa di Didik Kepri, " Tandas Sofya. (r)

Jurnalis - WR

Share:

Read More

PW SEMMI KEPRI Meminta BPK RI Untuk menindak lanjutkan Penyidikan Proyek Dinas Pendidikan Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Melihat temuan indikasi aroma kerugian Negara terhadap batu miring di SDN 008 Bengkong. Proyek di bawah Dinas Pendidikan tersebut menghabiskan anggaran 2,6 miliar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor 75.B/LHP/ XVIII.TJP/05/2022, Tanggal 17 Mei 2022. di kutip media Batampos, Prov. Kepulauan Riau Kota Batam ( 07/07/2022)

BPK RI Perwakilan Kepri mencatat kerugian negara dengan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 626.197.816 pada proyek pembanguan baru miring di dekat SDN 008 Bengkong.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI KEPRI) Sofian mengatakan temuan tersebut berdasarkan hasil laporan BPK-RI. Proyek batu miring atau batu belah tersebut dikerjakan Januari 2021 lalu.

Kami dari PW SEMMI KEPRI, akan turun kejalanan apabila kasus ini tidak di lanjutkan oleh penegak hukum KPK RI

Tuntutan :

1. Ciptakan Prov Kepri bersih dari Korupsi

2. Tangkap dan penjarakan

3. Apa bila tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan turun kejalanan

Jurnalis - WR

Share:

Read More

Sambangi KPK, puluhan Mahasiswa Mendesak KPK untuk Menangkap Ketua DPRD kab Dompu, Terkait kasus Dana Siluman 26 M

KABARMASA.COM, JAKARTA -  Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pulau Sumbawa Jakarta, melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna said, Jakarta.

Massa aksi menuntut KPK agar segera memenjarakan Ketua DPRD kabupaten Dompu, Kepala Dinas PUPR beserta beberapa pejabat lainnya yg juga diduga terlibat dalam kasus Dana siluman sebesar 26 M. (04/07/23)

Didepan Media KABARMASA.COM, Safrudin selaku penanggungjawab aksi menjelaskan, Dana Siluman sebesar 26 Miliyar  muncul tanpa  melalui mekanisme yang semestinya. Adanya Alokasi Dana sebesar 26 miliyar pada APBD kab.Dompu tahun 2022   Tanpa melalui Rapat Pembahasan anggaran ( BANGGAR ), Saat ini sedang di soroti oleh khalayak umum di kabupaten Dompu Termasuk kami. Alokasi Dana Tersebut diterima dalam bentuk program dan kegiatan dengan kisaran biaya 1,5 miliyar Sampai 5 miliyar di duga per-okmun DPRD dan semuanya di titipkan kepada dinas PUPR Sebagai penyelenggara kegiatan dari anggaran siluman tersebut. Dugaan kuat dikarenakan Pagu anggaran untuk Dinas PUPR yg sebelumnya saat klinis di Bappeda tiba-tiba mengalami peningkatan sangat drastis setelah rapat klinis tanpa koordinasi dan pemberitahuan untuk dibahas sehubungan dengan adanya tambahan anggaran tersebut.

Pria yg biasa di panggil safa itu menambahkan, Dalam pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan melalu Permendagri setiap tahunnya, Mestinya Anggaran dan peruntukannya dialokasikan dalam RKA-SKPD wajib melalui pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD.

Kemesraan Antara legislatif dan eksekutif merupakan penyakit dalam demokrasi, karena fungsi kontrol dari legislatif terhadap eksekutif akan berkurang, dan rentan akan melakukan kejahatan secara bersama. Dan kami akan kembali melakukan aksi di depan KPK dalam beberapa hari kedepan, Tutupnya.

Adapun Tuntutan Koalisi Mahasiswa Sumbawa Jakarta sebagai Berikut:

1. Mendesak KPK untuk Memanggil dan Periksa Ketua beserta beberapa anggota DPRD Kab Dompu yang di duga Terlibat dalam pembagian dana siluman sebesar 26 M

2. KPK Segera panggil dan periksa Kepala Dinas PUPR kab Dompu Karena di duga Kuat sebagai penyelenggara proyek titipan dari anggaran siluman sebesar 26 M.

3. Meminta Kepada KPK agar membentuk Tim khusus untuk menyelesaikan kasus Dana siluman yg diduga kuat melibatkan beberapa pejabat di kab Dompu.

Dugaan kuat Kasus tsb diatas merupakan Konspirasi Jahat yg dilakukan oleh eksekutif dan legislatif kab Dompu.

Mereka berjanji dan konsisten akan kembali lagi di depan Gedung KPK RI, dengan Jumlah massa yang lebih banyak jika tuntutan tidak diindahkan.

Share:

Read More

Diduga Memaksa Berkuasa, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiah Manggarai Selenggarakan Musyawarah Tanpa di Hadiri Sebagian Besar Pengutus Inti

KABARMASA.COM, SULAWESI SElATAN - Minggu, 3 juli 2022 tepat di gedung Islamic center Reok, Pemuda Muhammadiyah Manggarai (PDPM Manggarai) menyelenggarakan musyawarah daerah guna mencari generasi penerus untuk melanjutkan estafet kepemimpinan.

Namun ironinya MUSDA PDPM (musyawarah daerah pemuda muhammadiyah) manggarai ini terkesan buru-buru dan dipksakan. pasalnya MUSDA PDPM manggarai yang dilaksanakan minggu 3 Juli 2022 itu hanya dihadiri oleh segelintir orang tua yang bahkan diduga bukan peserta penuh.

Dugaan ini diperkuat oleh ketidak hadiran pengurus inti PDPM manggarai itu sendiri dan sejumlah ortom muhammadiyah yang aktif di maggarai.

Menurut Sekretaris PDPM manggarai saudara Udin Merrong menyatakan bahwa dirinya tidak pernah diajak bicara oleh ketua umum terkait penyelenggaraan Musda PDPM  ini. 

Saudara Udin Merrong juga menambahkan bahwa persuratan tentang Musda PDPM Manggarai ini dikeluarkan oleh wakil sekretaris yang namanya tidak dicantumkan dalam SK kepengurusan PDPM manggarai yang sah sebelumnya.

Sejumlah kader juga mempertanyakan terkait keabsahan wakil sekretaris ini.bahkan menganggap musyawarah ini sebagai upaya memaksa untuk berkuasa . Dan terindikasi bahwa Wakil Sekretaris juga merupakan adik kandung dari Ketua Umum. 

Sebagai kader kami melihat bahwa proses pemberhentian dan pengangkatan pengurus itu tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku , kebijakan yang diambil mencederai Anggaran dasar PD Pemuda Muhammadiyah dan terkesan ingin melanggengkan masa jabatan untuk kepentingan kedepannya. 

Lantas apakah layak musyawarah PDPM manggarai dinyatakan korum?

Apakah ketua umum yang akan terpilih layak dinyatakan sah?

Dan apa benar MUSDA ini adalah langkah awal menyongsong pertarungan Muktamar Pemuda Muhammadiyah pada November yang akan datang?

Dengan melihat polemik yang terjadi dan kondisi Musyawarah Daerah PDPM Manggarai yang di selenggarakan tanpa di informasikan ke sebagian pengurus inti serta Kondisi forum yang tidak qourum maka kami sebagai kader Muhammadiyah Manggarai secara kultural dan struktural menolak tegas seluruh agenda dan hasil Musyawarah Daerah PDPM Manggarai  sebagai upaya menjaga marwah lembaga dan Muhammadiyah. 

Wallahu a'lam bishawab..!!

Billahi fii sabilil haq , fastabiqul khaerat

Share:

Read More

Koalisi Mahasiswa Indonesia Gelar Aksi ke 3 Mendesak KPK segera menahan dan memproses hukum Mardani Maming

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dugaan suap dan gratifikasi kembali muncul kepermukaan dengan melibatkan mantan bupati tanah bumbu terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). 

SK Bupati tersebut bermasalah karena pengalihan atau pelimpahan IUP dilarang UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang tegas melarang pengalihan IUP.

Artinya, selain perkara suap, Maming juga dijerat dengan pasal dugaan penerimaan gratifikasi

Perkara yang bermula ketika adik mantan Direktur Utama (Dirut) PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio bernama Cristian Soetio menyebut jika Maming menerima Rp 89 miliar, Cristian yang menjabat sebagai Direktur PT PCN saat ini menyebut aliran dana itu diterima melalui perusahaan yang sebagian besar sahamnya milik Maming, yakni PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).

Logika fakta yang kami temukan yakni Mardani Maminglah sebenarnya otak dibalik semua ini, karena beliau sebagai pemangku kebijakan didaerah yang menandatangi IUP tersebut.

Tentu KPK dengan keterangannya dikatakan telah memiliki bukti yang kuat harus secepatnya melakukan penahanan terhadap Mardani Maming agar supaya tidak menghilangkan barang bukti dll.

Disatu sisi juga kami menduga keikutsertaan dari pihak lain dalam kasus ini yakni adik kandung dari Mardani Maming yaitu rois sunandar maming

Tuntutan:

1. Mendesak KPK segera menahan dan memproses hukum Mardani Maming

2. Meminta KPK harus segera mengusut para pelaku yang terlibat

MAHASISWA TURUN KEJALAN

Korlap: peri silaban(082299561101)

Share:

Read More

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi ke 4 Untuk Copot Erick Tohir Terkait Korupsi GOTO

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Terjadi dugaan KKN yang terstruktur di tubuh BUMN bersama dengan keluarga sedararah dan kolega-koleganya.

Pertama dimulai dengan Wishnutama diangkat sebagai Komisaris PT Tokopedia Garibaldi tohir komisaris utama PT AKAB

Kemudian Erick Thohir mengeluarkan kritik terhadap Telkom yang berisi. "Enak jadi Telkom. Telkomsel (kasih) dividen, revenue Telkomsel digabung ke Telkom hampir 70%. Mendingan enggak ada Telkom. Langsung aja Telkomsel dimiliki oleh Kementerian BUMN, Dividennya jelas.

Lalu Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris RUPS Telkom yang juga jadi Komisaris GOTO PT AKAB dan Tokopedia Marjer jadi GOTO

Telkomsel menandatangani Perjanjian Pembelian Saham GOTO. US$150 juta (Rp2,1 triliun) dikonversi menjadi 29.708 lembar. US$300 juta (Rp4,2 triliun) yang merupakan opsi beli menjadi 59.417 lembar. Totalnya dengan demikian 89.125 lembar saham senilai Rp6,3 triliun (harga US$5.049 (Rp70 juta)/lembar). 

Kemudian CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengeluarkan pernyataan tentang rencana IPO GOTO di bursa Indonesia dan Amerika Serikat.

Kemudian AKAB melakukan perubahan akta No. 158. Garibaldi Thohir tercatat masih sebagai Komisaris Utama.

Ditambah RUPS Telkom merombak susunan pengurus. Salah satunya mengangkat Bono Daru Adji sebagai Komisaris Independen. Ia adalah Managing Partner Kantor Hukum AHP.

Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro dicopot, hanya sehari setelah meresmikan internet 5G Telkomsel pertama di Indonesia. Penggantinya Hendri Mulya Syam.

Kemudian Dewan Komisaris mengangkat Bono Daru Adji sebagai KETUA KOMITE AUDIT Telkom.

Lanjut lagi GOTO melakukan stock split. Jumlah kepemilikan saham Telkomsel di GOTO berubah dari 89.125 lembar menjadi 23,72 miliar lembar. Jika Rp6,3 triliun dibagi 23,72 lembar maka harga per lembarnya adalah Rp265,5.

Selanjutnya AKAB (GOTO) melakukan perubahan akta No. 128. Terdapat perubahan pada status Garibaldi Thohir. Kini ia menjadi Komisaris Utama sekaligus pemegang saham Seri D GOTO sebanyak 1.054.287.487 lembar (setara Rp1.054.287.487 pada harga nominal Rp1/lembar).

Kemudian Garibaldi Thohir menuntaskan pembelian 34,64% saham PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) senilai Rp470,3 miliar. Dengan demikian, ia menjadi Pemegang Saham Pengendali TRIM.

Kemudian juga GOTO secara resmi mengumumkan IPO dengan harga penawaran Rp316- Rp346/lembar.

Baru Laporan Keuangan Telkom terbit. Tercantum keterangan adanya kerugian Rp881 miliar pada investasi Telkomsel di GOTO.

Trus Prospektus GOTO dilansir. Tercantum sebagai Penjamin Pelaksana Emisi adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Konsultan Hukum adalah Kantor Hukum AHP.

-   Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak Rp40,6 miliar lembar. Harga Rp338/lembar. Nilai Rp13,7 triliun;

-   GOTO mencatatkan Telkomsel sebagai kreditur pada pos pinjaman dari pihak selain bank jangka panjang sebesar Rp1,49 triliun (per 30 Desember 2020) dan nol (per 31 Juli 2021);

-   Dana dari Telkomsel disebutkan untuk mendanai modal kerja dan pendanaan kegiatan umum lainnya yang sudah dilunasi pada Mei 2021;

-   GOTO mengungkapkan jumlah asetnya sebesar Rp148,2 triliun (per 31 Juli 2021) dan Rp158,1 triliun (per September 2021). Dua terbesar berasal dari Goodwill Rp93,8 triliun dan aset tak berwujud Rp13,3 triliun berupa merek dagang, perangkat lunak, dan HUBUNGAN PELANGGAN;

-   Aset GOTO disebutkan meningkat 392,3% menjadi Rp148,2 triliun pada 31 Juli 2021 dibandingkan dengan Rp30,1 triliun pada 31 Desember 2020. Kenaikan itu disebabkan adanya penerimaan dari penerbitan modal saham dan DAMPAK AKUISISI TOKOPEDIA pada Mei 2021 (ilustrasinya, misal, aset Tokopedia Rp30 triliun tapi dibeli di harga Rp120 triliun. Selisih Rp90 triliun adalah Goodwill, yang di masa depan diharapkan bisa terus naik nilainya dan menjadi sumber keuntungan);

-   Terdapat ketentuan pada Perjanjian Kerjasama (layanan korporasi berbayar dan berbagi data) antara Telkomsel dan GOTO yang menyaratkan adanya kesamaan anggota Dewan Komisaris dengan GOTO (makanya Wishnutama jadi Komisaris Telkomsel dan Tokopedia).

13 Mei 2022

Harga saham GOTO anjlok 50% lebih sejak IPO ke Rp194/lembar. Setidaknya turun 26,9% dari harga pembelian oleh Telkomsel (Rp265,5).

Apa yang terjadi sejak IPO 11 April 2022 sampai 13 Mei 2022? Saya kutip Broker Summary dari aplikasi IPOT.

Ternyata, terjadi penjualan terbanyak sebesar Rp1,09 triliun melalui broker LG (Trimegah yang dikendalikan Garibaldi Thohir) untuk All Trade (reguler, tunai, nego). Penjualan terbesar adalah di pasar nego sebesar Rp874,4 miliar. Pembelinya terbanyak melalui broker PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia (YU) sebesar Rp1,6 triliun dan Mandiri Sekuritas (CC) sebesar Rp1,1 triliun. Bagaimana bisa BUMN memberikan modal kerja kepada perusahaan milik kakak Menteri BUMN sebesar triliunan rupiah? Apa dasarnya? Apakah tidak terjadi konflik kepentingan?

Apakah kelayakan bisnisnya sudah dinilai secara patut? Apa betul nilai Tokopedia sampai Rp93 triliun? Apa saja asetnya? Apa saja yang bisa diambil oleh kurator jika ia pailit? Bagaimana mengeksekusi aset tak berwujud berupa hubungan pelanggan tadi.

-. Bagaimana bisa, Telkomsel yang keluar duit triliunan rupiah (lebih banyak dari modal GOTO) justru rugi, sementara LG bisa fasilitasi jualan sampai Rp1 triliun lebih begitu?

-. Bagaimana ceritanya, kakak Menteri BUMN tiba-tiba muncul sebagai pemegang 1 miliar lembar saham GOTO setelah adanya transaksi dengan Telkomsel?

-. Bagaimana bisa, konsultan hukum merger, konsultan hukum IPO, komisaris induk usaha (TLKM), ketua Komite Audit adalah dari pihak yang sama? Apakah tidak terjadi konflik kepentingan di situ?

-. Bagaimana bisa, Telkom santai-santai saja dalam rilis kemarin dengan terus ngoceh tentang ekosistem digital dsb, padahal secara akuntansi ia harus terus mencadangkan dana untuk menutup kerugian penurunan saham GOTO itu, yang tentu menggerus laba?

-. Bagaimana bisa, di mana akhlaknya, Menteri BUMN muncul di ATM, Tiktok, dan baliho for 2024, merayu rakyat untuk memilihnya, sementara ada peristiwa GOTO ini?

-. Bagaimana bisa, Presiden RI yang katanya hebat, bersih, dan baik itu diam saja melihat rangkaian kejadian di BUMN seperti ini? Tak melakukan apapun terhadap pembantunya yang sangat-sangat mungkin menjadi perkara di masa depan?

KAMI MENDESAK KPK MEMERIKSA DAN MEMANGGIL ERIK TOHIR, BOY TOHIR, RIRIEK ARDIANSYAH

MEMINTA PRESIDEN MENGEVALUSI BUMN DAN PT TELKOM

Kontak person 081282268657

Share:

Read More