KABARMASA.COM, SULAWESI SElATAN - Minggu, 3 juli 2022 tepat di gedung Islamic center Reok, Pemuda Muhammadiyah Manggarai (PDPM Manggarai) menyelenggarakan musyawarah daerah guna mencari generasi penerus untuk melanjutkan estafet kepemimpinan.
Namun ironinya MUSDA PDPM (musyawarah daerah pemuda muhammadiyah) manggarai ini terkesan buru-buru dan dipksakan. pasalnya MUSDA PDPM manggarai yang dilaksanakan minggu 3 Juli 2022 itu hanya dihadiri oleh segelintir orang tua yang bahkan diduga bukan peserta penuh.
Dugaan ini diperkuat oleh ketidak hadiran pengurus inti PDPM manggarai itu sendiri dan sejumlah ortom muhammadiyah yang aktif di maggarai.
Menurut Sekretaris PDPM manggarai saudara Udin Merrong menyatakan bahwa dirinya tidak pernah diajak bicara oleh ketua umum terkait penyelenggaraan Musda PDPM ini.
Saudara Udin Merrong juga menambahkan bahwa persuratan tentang Musda PDPM Manggarai ini dikeluarkan oleh wakil sekretaris yang namanya tidak dicantumkan dalam SK kepengurusan PDPM manggarai yang sah sebelumnya.
Sejumlah kader juga mempertanyakan terkait keabsahan wakil sekretaris ini.bahkan menganggap musyawarah ini sebagai upaya memaksa untuk berkuasa . Dan terindikasi bahwa Wakil Sekretaris juga merupakan adik kandung dari Ketua Umum.
Sebagai kader kami melihat bahwa proses pemberhentian dan pengangkatan pengurus itu tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku , kebijakan yang diambil mencederai Anggaran dasar PD Pemuda Muhammadiyah dan terkesan ingin melanggengkan masa jabatan untuk kepentingan kedepannya.
Apakah ketua umum yang akan terpilih layak dinyatakan sah?
Dan apa benar MUSDA ini adalah langkah awal menyongsong pertarungan Muktamar Pemuda Muhammadiyah pada November yang akan datang?
Dengan melihat polemik yang terjadi dan kondisi Musyawarah Daerah PDPM Manggarai yang di selenggarakan tanpa di informasikan ke sebagian pengurus inti serta Kondisi forum yang tidak qourum maka kami sebagai kader Muhammadiyah Manggarai secara kultural dan struktural menolak tegas seluruh agenda dan hasil Musyawarah Daerah PDPM Manggarai sebagai upaya menjaga marwah lembaga dan Muhammadiyah.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Dugaan suap dan gratifikasi kembali muncul kepermukaan
dengan melibatkan mantan bupati tanah bumbu terkait pemberian Izin Usaha
Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
(Kalsel).
SK Bupati tersebut bermasalah karena pengalihan atau
pelimpahan IUP dilarang UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang tegas
melarang pengalihan IUP.
Artinya, selain perkara suap, Maming juga dijerat dengan
pasal dugaan penerimaan gratifikasi
Perkara yang bermula ketika adik mantan Direktur Utama
(Dirut) PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio bernama Cristian Soetio
menyebut jika Maming menerima Rp 89 miliar, Cristian yang menjabat sebagai
Direktur PT PCN saat ini menyebut aliran dana itu diterima melalui perusahaan
yang sebagian besar sahamnya milik Maming, yakni PT Permata Abadi Raya (PAR)
dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).
Logika fakta yang kami temukan yakni Mardani Maminglah
sebenarnya otak dibalik semua ini, karena beliau sebagai pemangku kebijakan
didaerah yang menandatangi IUP tersebut.
Tentu KPK dengan keterangannya dikatakan telah memiliki
bukti yang kuat harus secepatnya melakukan penahanan terhadap Mardani Maming
agar supaya tidak menghilangkan barang bukti dll.
Disatu sisi juga kami menduga keikutsertaan dari pihak lain
dalam kasus ini yakni adik kandung dari Mardani Maming yaitu rois sunandar
maming
Tuntutan:
1. Mendesak KPK segera menahan dan memproses hukum Mardani
Maming
2. Meminta KPK harus segera mengusut para pelaku yang
terlibat
KemudianErickThohirmengeluarkankritikterhadapTelkomyangberisi. "EnakjadiTelkom.Telkomsel (kasih) dividen, revenue
Telkomsel digabung ke Telkom hampir 70%. Mendinganenggak ada Telkom. Langsung aja Telkomsel dimiliki oleh
Kementerian BUMN, Dividennyajelas.
LaluAhmadFikri
Assegafsebagai KomisarisRUPSTelkomyangjugajadiKomisarisGOTOPT
AKAB dan TokopediaMarjer jadiGOTO
Telkomsel
menandatangani Perjanjian Pembelian Saham GOTO. US$150 juta (Rp2,1 triliun)dikonversi menjadi 29.708 lembar. US$300
juta (Rp4,2 triliun) yang merupakan opsi belimenjadi 59.417 lembar. Totalnya dengan demikian 89.125 lembar saham
senilai Rp6,3 triliun(harga
US$5.049 (Rp70 juta)/lembar).
Lanjut lagi GOTO
melakukan stock split. Jumlah kepemilikan saham Telkomsel di GOTOberubahdari 89.125lembarmenjadi23,72miliarlembar.Jika Rp6,3triliundibagi23,72lembarmaka hargaperlembarnyaadalah Rp265,5.
Selanjutnya AKAB
(GOTO) melakukan perubahan akta No. 128. Terdapat perubahan padastatus Garibaldi Thohir. Kini ia menjadi
Komisaris Utama sekaligus pemegang saham Seri DGOTO sebanyak 1.054.287.487 lembar (setara Rp1.054.287.487 pada
harga nominalRp1/lembar).
Kemudian Garibaldi
Thohir menuntaskan pembelian 34,64% saham PT Trimegah SekuritasIndonesiaTbk(TRIM)senilaiRp470,3miliar.Dengandemikian,iamenjadiPemegangSahamPengendaliTRIM.
Kemudian juga
GOTO secara resmi mengumumkan IPO dengan harga penawaran Rp316-Rp346/lembar.
BaruLaporanKeuanganTelkomterbit.TercantumketeranganadanyakerugianRp881miliarpada investasi Telkomsel di GOTO.
TrusProspektusGOTOdilansir.TercantumsebagaiPenjaminPelaksanaEmisiadalahPTIndoPremier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas,
dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).KonsultanHukum
adalah KantorHukumAHP.
-Jumlah saham yang
ditawarkan sebanyak Rp40,6 miliar lembar. Harga Rp338/lembar. NilaiRp13,7triliun;
-GOTOmencatatkanTelkomselsebagaikrediturpadapospinjamandaripihakselainbankjangkapanjangsebesar Rp1,49 triliun (per30
Desember 2020) dan nol(per31Juli
2021);
-GOTOmengungkapkanjumlahasetnyasebesarRp148,2triliun(per31Juli2021)danRp158,1triliun (per September 2021). Dua
terbesar berasal dari Goodwill Rp93,8 triliun dan aset takberwujud Rp13,3 triliun berupa merek
dagang, perangkat lunak, dan HUBUNGANPELANGGAN;
-Aset GOTO disebutkan
meningkat 392,3% menjadi Rp148,2 triliun pada 31 Juli 2021dibandingkan dengan Rp30,1 triliun pada 31
Desember 2020. Kenaikan itu disebabkan adanyapenerimaan dari penerbitan modal saham dan DAMPAK AKUISISI TOKOPEDIA
pada Mei2021(ilustrasinya,misal,asetTokopediaRp30triliuntapidibelidihargaRp120triliun.SelisihRp90 triliun adalah Goodwill, yang di
masa depan diharapkan bisa terus naik nilainya danmenjadisumber
keuntungan);
-TerdapatketentuanpadaPerjanjianKerjasama(layanankorporasiberbayardanberbagidata)antara Telkomsel dan GOTO yang menyaratkan adanya kesamaan anggota Dewan
KomisarisdenganGOTO(makanya
Wishnutama jadiKomisarisTelkomseldanTokopedia).
13Mei
2022
HargasahamGOTOanjlok50%lebihsejakIPOkeRp194/lembar.Setidaknyaturun26,9%dariharga pembelian oleh Telkomsel (Rp265,5).
Apa yang
terjadi sejak IPO 11 April 2022 sampai 13 Mei 2022?Saya kutip Broker SummarydariaplikasiIPOT.
Ternyata, terjadi
penjualan terbanyak sebesar Rp1,09 triliun melalui broker LG (Trimegah yangdikendalikan Garibaldi Thohir) untuk All
Trade (reguler, tunai, nego). Penjualan terbesar adalahdi pasar nego sebesar Rp874,4 miliar. Pembelinya terbanyak
melalui broker PT CGS-CIMBSekuritasIndonesia(YU)sebesarRp1,6triliundanMandiri
Sekuritas(CC)sebesarRp1,1triliun.Bagaimana bisa BUMN memberikan modal kerja kepada perusahaan milik kakak
MenteriBUMNsebesartriliunanrupiah?Apa dasarnya?Apakahtidakterjadikonflikkepentingan?
Apakahkelayakanbisnisnyasudahdinilaisecarapatut?ApabetulnilaiTokopediasampaiRp93triliun? Apa saja
asetnya? Apa saja yang bisa diambil oleh kurator jika ia pailit? Bagaimanamengeksekusiaset takberwujud
berupahubunganpelanggan tadi.
-. Bagaimanabisa,konsultanhukummerger,konsultanhukumIPO,komisarisindukusaha(TLKM), ketua Komite Audit adalah dari
pihak yang sama? Apakah tidak terjadi konflikkepentingandi situ?
-. Bagaimanabisa,Telkomsantai-santaisajadalamriliskemarindenganterusngocehtentangekosistem digital dsb, padahal secara akuntansi ia harus terus
mencadangkan dana untukmenutupkerugian penurunansaham GOTOitu,yang tentu menggeruslaba?
-. Bagaimana bisa,
Presiden RI yang katanya hebat, bersih, dan baik itu diam saja melihatrangkaiankejadiandiBUMNsepertiini?Takmelakukanapapunterhadappembantunyayangsangat-sangatmungkin menjadi perkaradimasa
depan?
KABARMASA.COM, JAKARTA -Pada bulan Maret lalu saat DPR RI menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan IV tahun sidang 2021-2022, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya menyampaikan bahwa Pemilu 2024 telah ditetapkan bersama oleh DPR dan Pemerintah. Pernyataan tersebut juga menegaskan sikap DPR dan Pemerintah terhadap isu yang santer berhembus tentang penundaan pemilu serentak dan juga perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden.
Pemilu 2024 jika sesuai dengan rencana yang disiapkan yaitu berjalan serentak akan menjadi sejarah baru dalam demokrasi Indonesia karena Pemilu 2024 adalah pemilu pertama kali yang dilaksanakan serentak. Sesuai dengan rencana yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait kepemiluan, Pemilu 2024 akan memiliki banyak tantangan. Mulai dari hal-hal teknis terkait penyelenggaraan hingga keriuhan narasi diudara, sebagaimana kita ketahui pemilihan presiden yang lalu cukup menyisakan banyak permasalahan sosial.
Hal menarik yang ingin saya soroti adalah peran anak muda terhadap pemilu 2024 karena seperti yang diketahui bahwa pada Pemilu 2024 banyak survey yang menunjukan hasil bahwa pemilih mayoritas pada pemilu nanti adalah kelompok anak muda, diprediksi sebanyak sekitar 60 persen dari total suara pemilih. Hal ini juga selaras dengan lonjakan usia produktif di Indonesia yang mana diketahui bersama Indonesia hari ini sedang menuju puncak dari bonus demografi yang diperkiran akan mencapai titik puncaknya pada tahun 2030. Maka sejatinya pemilu 2024 juga menjadi salah satu tantangan bangsa ini untuk mengelola bonus demografi.
Bonus demografi sendiri bisa didefinisikan dengan fenomena dimana suatu negara memiliki penduduk usia produktif yang sangat banyak atau jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi daripada usia non-produktif. Indonesia saat ini sedang mengalami fase tersebut dimana penduduk usia produktifnya lebih tinggi. Jika menggunakan data BPS pada tahun 2019, penduduk usia produktif Indonesia sekitar 67,6 persen. Berkaitan dengan hal bonus demografi maka Pemilu 2024 akan menjadi tantangan tersendiri dimana bisa saja akan menjadi bencana demografi jika pemilu berjalan tidak kondusif.
Kembali pada pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2014 yang diwarnai dengan kampanye negatif dan kampanye hitam seolah membuat bangsa ini terbelah menjadi dua pihak, lalu dilanjutkan pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Pada Pilkada tersebut tensi politik sangat tinggi, masa kampanye diwarnai dengan kampanye negatif dan kampanye hitam, lalu diwarnai juga dengan gerakan-gerakan sosial yang tidak hanya diikuti penduduk Jakarta namun oleh berbagai penduduk didaerah lainnya. Puncaknya pada tahun 2019, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak namun nuansa pembelahan antar anak bangsa karena perbedaan pilihan politik sangat terasa.
Hal-hal tersebut diatas tentu menyisakan permasalahan sosial yang harus diatasi, utamanya oleh anak-anak muda karena seperti digambarkan diatas juga bahwa kelompok anak muda usia produktif lebih dominan. Padahal kita semua memahami bahwa perbedaan dalam politik dialam demokrasi yang kita pilih ini adalah suatu keniscayaan. Seharusnya kita mampu mengilhami dialektika para pendiri republik ini dimana Republik ini berdiri atas dasar toleransi untuk merajut berbagai perbedaan yang ada menjadi sebuah persatuan. Bhineka Tunggal Ika seolah-olah hanya semboyan kosong yang tidak memiliki makna apa-apa dan tidak pernah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk saat momen politik.
Tentu kita tidak ingin perselisihan antar anak bangsa terjadi apalagi sampai terjadi pembelahan yang signifikan dan berujung pada disintegrasi bangsa hanya karena perbedaan pilihan politik. Maka dari itu Pemilu 2024 harus menjadi sejarah baik dan goresan tinta emas sejarah demokrasi Indonesia. Suatu kebanggaan jika pelaksaan pemilu serentak pertama kali dijalankan dengan penuh suka cita dan sesuai dengan nilai-nilai kepemiluan yang telah diatur.
Dari uraian diatas kelompok anak muda punya tanggungjawab lebih untuk menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang penuh suka cita dan sesuai dengan nilai-nilai kepemiluan yang telah diatur. Maka dari itu peran aktif untuk mencegah hal-hal buruk yang terjadi pada pemilu sebelumnya harus dijalankan oleh anak muda. Sepertinya tidak berlebihan jika anak muda membentuk poros politik baru yang bersepakat dan berkomitmen penuh untuk menjadi bagian yang berperan aktif mewujudkan pemilu penuh suka cita dan sesuai nilai-nilai kepemiluan agar demokrasi kita menjadi lebih maju dan membuat masyarakat sejahtera. Tentuk poros politik baru ini juga tidak terikat kepentingan partai politik ataupun kandidat yang berlaga dalam pemilu namun bukan berarti hak politik untuk memilih dan dipilihnya dikebiri.
Beberapa hal yang kemudian menjadi kesepakatan dan komitmen dalam poros politik baru anak muda adalah hal-hal yang berdampak agar nuansa politik tidak menjadi buruk seperti sebelumnya. Dengan menyelenggarakan berbagai diskusi tentang perbedaan-perbedaan, gerakan sosialiasi yang bernilai partisipatif dan kolaboratif bersama dengan lapisan-lapisan masyarakat seperti komunitas, ataupun membentuk asosiasi yang terus menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif tentang demokrasi, politik, dan persatuan. Membiasakan perbedaan dan mengelola perbedaan adalah hal mendasar agar kita memahami esensi dari perbedaan yang memberikan berkah kepada bangsa dan negara ini sedari awal berdiri. Mepertemukan simpul-simpul perbedaan untuk melakukan interaksi adalah hal yang harus kita lazimkan sehingga kita mampu menularkan keseluruh elemen masyarakat bahwa perbedaan itu adalah kekayaan kita bersama. Kita meyakini bahwa kolaborasi adalah dna dari kelompok muda maka jika kolaborasi dilakukan pasti akan menghasilkan hal-hal yang besar, selayaknya para pendiri bangsa semangat kolaborasi sudah mengilhami mereka dan patut untuk kita teruskan. Pada akhirnya poros politik anak muda pasti akan menjadi goresan tinta emas sejarah demokrasi Indonesia yang tumbuh berkembang semakin dewasa. Sejarah itu sejatinya berulang, namun satu hal yang pasti kelompok anak muda selalu hadir.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Rabu esok akan menjadi rabu yang tidak seperti biasanya, karena rabu nanti adalah hari berkabung karena telah terjadi penistaan agama kepada umat beragama di Indonesia. Promosi minuman alkohol gratis kepada pengunjung bernama Muhammad dan Maria oleh Holywings adalah sebuah bentuk nyata penistaan agama yang di lakukan Hollywings Indonesia.
kami mengundang seluruh elemen masyarakat dan juga para media untuk meliput aksi kepedulian kami terhadap agama yang telah di nistakan, maka dari itu kami berikan nama rabu abu yang bertujuan untuk memberikan teguran sesuai dengan makna dan artinya Nama Rabu Abu berasal dari pengolesan abu pertobatan di dahi para jemaat disertai dengan ucapan "Bertobatlah dan percayalah pada Injil" atau diktum "Ingatlah bahwa engkau adalah debu, dan engkau akan kembali menjadi debu".
Maka dari itu kami Laskar Muda NKRI mengajak untuk turut serta seluruh masyarakat dalam rangka Seruan Aksi Rabu Abu Tuntut Penisataan Agama Hollywings Indonesia di Kelapa Gading, sebagai bukti Negara Indonesia ini sangat benci dengan penistaan agama, maka dari itu kita harus berikan sebuah gaung bahwa Indonesia ini Negara yang saling menghormati dan cinta damai, kami akan memberikan efek jera bagi siapaun yang menistakan agama sebgai bentuk kontri businyata akan ada teatrikal dan juga mobil sound di depan hollywings gold kelapa gading.
Seperti kita ketahui kasus penistaan agama harus di tidak tegas agar tidak terjadi pengulangan bahkan dulu saja penistaan agama yang di lakukan oleh Gubernur DKI di penjara apalagi pengusaha yang melakukan ini, jangan sampai negra ini di jajah “Pernyataan Ahok bahwa orang Indonesia tidak boleh dibohongi oleh orang-orang yang menggunakan surah Al-Ma'idah (5):51 supaya tidak memilih non-Muslim sebagai pemimpin mereka seketika menimbulkan kontroversi luas terutama bagi kalangan masyarakat Muslim di Indonesia.”
Apalagi terkait izin hollywings yang diduga izin nya adalah resto, namun dalam prakteknya adalah hiburan yang merupakan sebuah hukum positive yang berlaku namun di langgar adalah bentuk kebal nya pengusaha besar terhadap hukum tersebut, kekecewaan kami tehadap tidak berlakunya hukum bagi para pengusaha besar adalah jeritan rakyat pinggiran yang mencari makan di pingiir jalan namun di gusur, tenang rakyat kami ada bersama kalian tangis dan air mata kalian akan kami suarakan nanti di atas mobil sound, apabila memang benar kebenran yang di katakana nara sumber di salah satu media kompas tv, yaitu hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, maka saat itu kami akan menegakan hukum tersebut fiat justitia ruat caelum berarti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Ungkapan ini juga menegaskan bahwa dalam kondisi segawat apapun hukum harus tetap berdiri tegak tak tergoyahkan.
Maka dari itu kami mengudang seluruh rekan – rekan media untuk meliput aksi kami.
Tuntutan :
1. Tangkap petinggi hollywings yang telah lalah menyakiti hati seluruh masyarakat beragama
2. Cabut izin berusaha hollywings yang telah menistakan agama
3. Menuntut kepolisian untuk mengusut tuntas terkait dengan promo penistaan tersebut sampai dengan petinggi nya Karena menistakan agama adalah kesalahan yang fatal dan dapat memecah kesatuan NKRI
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Dalam rangka memperingati hari jadi desa liang ulu ke 18, kumala intitute menggandeng pemuda desa liang ulu menggelar turnament bulu tangkis.
Turnament ini dimeriahkan oleh puluhan peserta, yang terbagi dalam beberapa kelas seperti kelas tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri dan ganda campuran. Kepulauan Riau Kota Batam (29/06/2022)
Founder kumala institute, Ferry E. Solihin mengatakan. Agenda ini memperingati hari jadi desa liang ulu yang ke 18 sekaligus juga memberikan wadah bagi pemuda desa liang ulu untuk mengembangkan bakatnya dibidang olahraga khususnya di olahraga bulu tangkis.
Kami sangat mengapresiasi antusias masyarakat desa liang ulu khususnya para pemuda nya dalam turnament bulu tangkis ini yang tidak kami kira ternyata sangat banyak peserta nya. Tambahnya
Memasuki tahun ke-18 ini mari kita jadikan pula momentum untuk instropeksi bersama antara Pemerintah Desa maupun masyarakat, sekaligus menetapkan resolusi untuk mengambil sikap, guna meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan kemakmuran wilayah.
Kita kemudian mengapresiasi serta menyambut gembira rangkaian kegiatan ini, jangan lupa untuk selalu mensyukuri nikmat dan mengisi peringatan ini dengan menumbuhkan semangat kebersamaan dan menjaga ketertiban. Tutup Ferry, founder kumala institute
KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Merdeka, Melakukan Konferensi Pers di Patung Kuda, Mereka hadir dengan tuntutan Menolak Produk Undang-undang yang Berpotensi mencederai dan Mengancam Prinsip Demokrasi, serta mereka berjanji dan mengajak Seluruh Elemen Bangsa (Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Indonesia) untuk Turun aksi pada 28 Juni 2022. (27/06/22)
Adapun isi Konferensi Pers Gerakan Mahasiswa Merdeka yang di bacakan di depan Media sebagai Berikut :
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi sinyal Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bakal disahkan pada Juli 2022 mendatang. Akan tetapi, sampai saat ini draf pembahasan terakhir antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham) dan DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Mei 2022 lalu tak kunjung dibuka. Akibat tertutupnya pemerintah dan DPR, satu-satunya draf yang dapat diakses publik adalah draf RKUHP versi tahun 2019 yang menimbulkan gelombang unjuk rasa besar-besaran serta tambahan matriks yang disampaikan pemerintah kepada
parlemen. Ide untuk membuat Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diperbarui disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional I di Semarang, Jawa Tengah, pada 1963 silam. Alasan utama buat merumuskan RKUHP adalah untuk mengganti KUHP yang
merupakan buatan dan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Sumber KUHP adalah hukum Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Kitab hukum itu
disahkan melalui Staatsblad pada 1915 nomor 732 dan mulai berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918. Karena dibuat di masa pemerintahan kolonial, maka
sejumlah pasal yang ada di dalam KUHP juga dinilai dibuat untuk menjaga kepentingan mereka.
Selain itu, pasal-pasal yang ada di dalam KUHP dinilai sudah kurang relevan dengan
kondisi dan situasi masyarakat selepas Indonesia merdeka. Pemerintah kemudian menanggapi usulan itu dengan membentuk tim perumus KUHP pada 1964. Sejumlah pakar hukum dilibatkan dalam penyusunan RKUHP. Akan tetapi, mereka tidak membuat KUHP dari awal
dan melakukan rekodifikasi. Kemudian mereka juga memberi penjelasan pada tiap pasal. Meski begitu, pembahasan RKUHP belum juga usai hingga 58 tahun berlalu sejak awal digagas. Tidak ada yang dapat memastikan apakah pasal-pasal bermasalah dalam draf RKUHP terdahulu, yang jumlahnya ditaksir lebih dari 25 poin oleh sejumlah lembaga non pemerintah
yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP, masih ada atau dihapus maupun mengalami perubahan.
Pasal kontroversi Dalam pembahasan RKUHP ditemukan sejumlah pasal yang isinya dinilai kontroversial. Dalam RDP antara Kemenkumham dan Komisi III DPR pada 25 Mei 2022 lalu dibahas soal 14 poin yang menjadi perdebatan. Pasal-pasal kontroversial yang dibahas saat
itu adalah: Hukum yang hidup (The Living Law). Pidana mati. Pidana penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Pidana karena memiliki kekuatan gaib. Pidana Dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin. Pidana unggas
dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih. Pidana penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court). Pidana terhadap advokat curang (yang diusulkan untuk dihapus). Pidana penodaan agama. Pidana penganiayaan hewan. Pidana penggelandangan. Pidana aborsi, kecuali apabila alasan darurat medis atau korban perkosaan. Pidana perzinaan, termasuk kumpul kebo (kohabitasi). Pidana perkosaan dalam perkawinan.
Dalam RDP dengan Kemenkumham pada 25 Mei 2022 lalu, Komisi III DPR lantas
menyatakan menyetujui 14 poin krusial dalam RKUHP itu dan akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan itu membuat langkah selanjutnya dalam pembahasan RKUHP adalah tahap Pembicaraan Tingkat II serta pengesahan saat Rapat Paripurna. Pemerintah dan Komisi III DPR berencana menyelesaikan pembahasan RKUHP pada Juli 2022 mendatang. Akan tetapi, sampai saat ini draf terakhir pembahasan RKUHP masih misterius.
Masyarakat sipil sampai hari ini masih berpegang pada draf tahun 2019. Draf ini juga yang menimbulkan demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota. Berikut adalah pasal-pasal kontroversial yang dianggap bisa membahayakan kehidupan bernegara di Indonesia dalamRKUHP.
1. Pasal penghinaan ke presiden
Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 218 RKUHP. Pasal ini pernah dibatalkan Mahkamah Konsitusi dengan alasan warisan kolonial dan melanggar kesamaan di depan hukum. Selain itu, pasal penghinaan presiden-wakil presiden
bakal menimbulkan konflik kepentingan. Sebab yang akan memproses hukum adalah kepolisian yang merupakan bawahan presiden.
2. Pasal penghinaan terhadap pemerintah
Pasal penghinaan terhadap pemerintah yang sah diatur dalam Pasal 240 RKUHP. Rancangan aturan itu menyebutkan bahwa setiap orang di muka umum yang melakukan penghinaan terhadap pemerintahan yang sah yang berakibat kerusuhan. Ancaman hukumannya adalah 3 tahun penjara dan denda paling banyak kategori IV.
3. Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara pada Pasal 353 RKUHP dengan ancaman 1 tahun 6 bulan. Pasal 354 RKUHP lebih parah. Dia mengatakan pasal itu mengatur tentang penghinaan terhadap kekuasaan dan lembaga negara melalui media
elektronik.
4. Demonstrasi
Mengenai unjuk rasa, diatur dalam Pasal 273 draf RKUHP. Pasal 273 menyebutkan pihak yang melakukan unjuk rasa, pawai atau demonstrasi di jalan tanpa pemberitahuan dan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dipidana penjara paling lama 1 tahun.
Berangkat dari uraian tersesbut maka kami yang tergabung dalam GERAKAN
MAHASISWA MERDEKA Mengajak kepada seluruh eleman bangsa (Mahasiswa, Pemuda, Serta Masyarakat Indonesia) Agar ikut terlibat dalam aksi 28 Juni 2022 dengan tuntutan “Menolak Produk Undang Undang Yang Mencederai Dan Mengancam Prinsip
KABARMASA.COM, JAKARTA - Pada hari senin tanggal 27 juni 2022 SAPMA PP DKI JAKARTA bersama KNPI DKI JAKARTA berkunjung ke Balaikota DKI Jakarta untuk melaporkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan polemik promosi minuman miras yang, bersangkutan dengan dugaan penistaan agama.
Di dalam pertemuannya di Balaikota , Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta , A Riza Patria menerima aspirasi dari SAPMA PP DKI dan KNPI DKI beserta organisasi kepemudaan lain nya. Terkait dengan hal tersebut, tuntutan dari SAPMA PP DKI dan KNPI DKI beserta organisasi kepemudaan lain nya adalah agar Holywings dapat diberikan sanksi yang tegas berupa pencabutan izin usaha.
“ terima kasih kepada pihak Pemprov khususnya bapak Wakil Gubernur yang telah tanggap dan bekerja dengan baik merespon aspirasi masyarakat terkait kasus promosi Holywings “ ucap Ketua SAPMA PP DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta juga mengatakan perihal pencabutan izin Holywings harus mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) 18 tahun 2018 tidak bisa langsung ditutup melainkan ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Saat ini, Pemprov sudah melakukan teguran tertulis kepada manajemen Holywings.
“ Kami bersama dengan KNPI DKI dan organisasi kepemudaan lainya akan terus mengawal proses hukum dan proses mekanisme sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha dari Pemprov DKI Jakarta sampai tuntas . tuntutan kami jelas dari awal , agar Holywings diberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha agar ada efek jera karena kejadian pencemaran agama atau SARA tidak bisa di toleransi “ tegas Ketua SAPMA PP DKI Jakarta , Shaquille Rekardianto.
Pertemuan pagi tadi di akhiri dengan penandatanganan Petisisi yang berisi pernyataan sikap pemuda Jakarta untuk mencabut izin usaha Holywings yang di tanda tangani oleh beberapa perwakilan dari Organisasi kepemudaan yang hadir di Balaikota DKI Jakarta.
KABARMASA.COM,
JAKARTA – Rabu esok akan menjadi rabu yang tidak seperti biasanya, karena rabu nanti
adalah hari berkabung karena telah terjadi penistaan agama kepada umat beragama
di Indonesia. Promosi minuman
alkohol gratis kepada pengunjung bernama Muhammad dan Maria oleh Holywings
adalah sebuah bentuk nyata penistaan agama yang di lakukan Hollywings Indonesia.
kami mengundang seluruh elemen masyarakat dan juga
para media untuk meliput aksi kepedulian kami terhadap agama yang telah di
nistakan, maka dari itu kami berikan nama rabu abu yang bertujuan untuk
memberikan teguran sesuai dengan makna dan artinya Nama Rabu Abu berasal dari pengolesan abu pertobatan di dahi para jemaat disertai
dengan ucapan "Bertobatlah dan percayalah pada Injil" atau diktum
"Ingatlah bahwa engkau adalah debu, dan engkau akan kembali menjadi
debu".
Maka dari itu kami Laskar Muda NKRI mengajak untuk
turut serta seluruh masyarakat dalam rangka Seruan Aksi Rabu Abu Tuntut
Penisataan Agama Hollywings Indonesia di Kelapa Gading, sebagai bukti Negara Indonesia
ini sangat benci dengan penistaan agama, maka dari itu kita harus berikan
sebuah gaung bahwa Indonesia ini Negara yang saling menghormati dan cinta
damai, kami akan memberikan efek jera bagi siapaun yang menistakan agama sebgai
bentuk kontri businyata akan ada teatrikal dan juga mobil sound di depan
hollywings gold kelapa gading.
Seperti kita
ketahui kasus penistaan agama harus di tidak tegas agar tidak terjadi
pengulangan bahkan dulu saja penistaan agama yang di lakukan oleh Gubernur DKI di
penjara apalagi pengusaha yang melakukan ini, jangan sampai negra ini di jajah “Pernyataan Ahok bahwa orang Indonesia tidak boleh dibohongi oleh
orang-orang yang menggunakan surah Al-Ma'idah (5):51 supaya tidak memilih non-Muslim sebagai pemimpin mereka
seketika menimbulkan kontroversi luas terutama bagi kalangan masyarakat Muslim
di Indonesia.”
Apalagi terkait
izin hollywings yang diduga izin nya adalah resto, namun dalam prakteknya
adalah hiburan yang merupakan sebuah hukum positive yang berlaku namun di
langgar adalah bentuk kebal nya pengusaha besar terhadap hukum tersebut, kekecewaan
kami tehadap tidak berlakunya hukum bagi para pengusaha besar adalah jeritan
rakyat pinggiran yang mencari makan di pingiir jalan namun di gusur, tenang rakyat kami ada bersama kalian tangis
dan air mata kalian akan kami suarakan nanti di atas mobil sound, apabila
memang benar kebenran yang di katakana nara sumber di salah satu media kompas
tv, yaitu hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, maka saat itu kami akan
menegakan hukum tersebut fiat
justitia ruat caelum berarti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit
akan runtuh. Ungkapan ini juga menegaskan bahwa dalam kondisi segawat apapun
hukum harus tetap berdiri tegak tak tergoyahkan.
Maka dari itu kami mengudang seluruh rekan –
rekan media untuk meliput aksi kami.
Tuntutan
:
1.Tangkap
petinggi hollywings yang telah lalah menyakiti hati seluruh masyarakat beragama
2.Cabut
izin berusaha hollywings yang telah menistakan agama
3.Menuntut
kepolisian untuk mengusut tuntas terkait dengan promo penistaan tersebut sampai
dengan petinggi nya Karena menistakan agama adalah kesalahan yang fatal dan
dapat memecah kesatuan NKRI
KABARMASA.COM, DKI JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Gerakan Mahasiswa Merdeka berencana melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang dikabarkan tinggal diketok untuk disahkan di DPR.
Alasan sejumlah elemen yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Merdeka menggelar demonstrasi lantaran dalam RKUHP dinilai ngawur dan mengancam kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan mengkritik.
Bahkan seperti pasal penghinaan presiden dalam RKUHP, dikwatirkan akan menghalangi kebebasan berpendapat bagi rakyat, terutama bagi elemen mahasiswa yang kritis dalam mengawal dan menjaga demokrasi di Indonesia.
Lewat undangan aksi demonstrasi dan peliputan yang diperoleh KABARMASA.COM, Gerakan Mahasiswa Merdeka rencananya bakal menggelar aksi unjuk rasa secara serentak pada Selasa, 28 Juni 2022.
Namum pada Senin, 27 Juni 2022 diawali konfrensi pers bersama dari berbagai elemen mahasiswa.
Di antaranya, BEM Hukum FH UBK, BEM FISIP UBK, BEM EKONOMI UBK, BEM Universitas Esa Unggul, BEM Universitas SAHID, BEM Universitas Tangerang, BEM IBLAM, Kampus PERTAMINA, Kampus ISTN, Kampus STPI, dan Kampus ALTRI.
Berikut isi undangan terbuka Gerakan Mahasiswa Merdeka tersebut yang diperoleh KABARMASAM.COM:
Hidup Mahasiswa Hidup Rakyat Indonesia Hidup Mahasiswa Yang Melawan
Undangan Konfrensi Pers
GERAKAN MAHASISWA MERDEKA
Kepada Yth, Kawan2 Mahasiswa, Kawan Aktivis, Rekan2 Media & Rakyat Indonesia Di Tempat
Assalamualaikum.wr.wb
Teriring salam dan do’a semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalan aktivitas Sehari-hari..Amiin
Sehubungan dengan menyikapi perkembangan issue RKUHP yang menuai polemik, yang mengancam kebebasan kehidupan berdemokrasi maka dengan ini kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Merdeka akan melakukan Konferensi Pers dan Aksi Demonstrasi, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 27 Juni 2022 Konfrensi Pers dan Selasa, 28 Juni 2022 Aksi Demonstrasi
Tempat : Patung Kuda
Waktu Pukul : 13. 00 Wib s/d selesai.
Grand Issue
Tolak Produk Undang-Undang Yang Mencederai dan Mengancam Kebebasan BerdemokrasiDemikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiann dan Partisipasinya. Kami Ucapkan Terimakasih.
KABARMASA.COM,KEPULAUAN RIAU - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengandung aturan tentang penghinaan pemerintah dan tertuang dalam Pasal 240. Naskah RKUHP terakhir yang dibuka dan bisa diakses publik saat ini adalah versi September 2022, dengan bunyi sebagai berikut:
"Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," begitu bunyinya dikutip IDN Times dari situs resmi Reformasi KUHP, Minggu (20/06/2022).
Pasal ini mengatur tentang bagaimana sanksi penghinaan pemerintah yang mengakibatkan kerusuhan, apa penjelasannya?
Baca Juga: RKUHP: Hina Pemerintah Dipenjara 3 Tahun, Sebar Penghinaan 4 Tahun
Satu Penjelasan soal kerusuhan yang dimaksud pada pasal 240
Lalu apa yang dimaksud dengan kerusuhan dalam pasal 240 ini? Berikut bunyi penjelasan Pasal 240 Rancangan KUHP.
"Yang dimaksud dengan 'keonaran' adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara," tulis naskah RKUHP tersebut.
Kemudian untuk penjelasan denda kategori IV, termaktub pada pasal 79 ayat 1 poin D yakni denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Ketua SEMMI Cabang KUKAR menilai ada pencederaan nilai nilai demokrasi di dalam RKHUP maka dengan itu perlu di perjelas sementara pemerintah dan DPR menargetkan pengesahan akan di targetkan secepatya. dengan itu sudah terlihat jelas pelan pelan reformasi telah di hilangkan kemudian kebebasan berpendapat telah di bungkam serta tidak adanya keterbukaan informasi publik RKHUP sampai Saat ini,Ungkapnya
KABARMASA.COM,KEPULAUAN RIAU - Ketua Forum RT/RW Kota Batam Roshadi Wijaya Angkat bicara atas tindakan penolakan luar biasa Surat Undangan RT, RW dalam pembagian insetif dari Program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Oleh Oknum ASN tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Ungkapanya
bagai mana juga ASN tersebut adalah bagian dari pemerintah Kepri, fungsinya juga membantu perpanjangan tangan atau komunikasih ke tingkatan RT dan RW dalam menyukseskan kegiatan pembagian insetif RT, RW, di sejalankan dengan Oprasional Posyandu dan Apresiasi kepada Siswa Berprestasi di Kota Batam (22/06/2022)
Mengapresiasi kepada Bapak Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad S.E.,M.M., telah berhasil memprogramkan insetif RT, RW, Posyandu dan Siswa Berpretasi di Kota Batam,ujar Ketua Rushadi Wijaya Forum RT/RW Batam
Atas Bantuan sebesar Rp 1.2 juta sebagai bentuk kepedulian pemerintah Pemprov Kepri atas kinerja RT dan RW ditengah masyarakat.
Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad S.E.,M.M.,hari ini membagikan insentif kepada RT dan RW di kecamatan Bengkong, Kecamatan Lubuk Baja dan Kecamatan Batu Ampar.
Penyerahan bantuan RT/RW tersebut disejalankan dengan penyerahan bantuan Operasional Posyandu serta penyerahan apresiasi kepada siswa berprestasi di kota Batam.
Tak hanya itu, pemprov kepri juga membagikan Set Top Box TV digital kepada masyarakat kota Batam
Ketua Forum RT/RW Rushadi Wijaya bahwa kami sudah lama membangun komunikasih antara RT/RW di tahun 2017 berproses untuk saling membangun perpanjangan pemerintah di kota batam mampuh berperan aktif dalam mendukung pembangunan pemerintah daerah Provinsi, sekaligus juga mampu menjadi dinamisator peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pada saat covid 19, Peranan Aktif RT/RW sebagai garda terdepan bisa di katakan untuk menyampaikan program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid.
“Bagi kawan - kawan tingkat RT/RW yang belum dapat insentif dan belum konfrimasi, bisa dapat bergabung degan hubungi contak Ketua Forum RT/RW Kota Batam”,ujar Ketua Rushadi
KABARMASA.COM, JAKARTA - Terjadi dugaan KKN yang terstruktur
di tubuh BUMN bersama dengan keluarga sedararah dan kolega-koleganya.
Pertama dimulai dengan Wishnutama diangkat sebagai Komisaris
PT Tokopedia
Garibaldi tohir komisaris utama PT AKAB
Kemudian Erick Thohir mengeluarkan kritik terhadap Telkom
yang berisi. "Enak jadi Telkom. Telkomsel (kasih) dividen, revenue
Telkomsel digabung ke Telkom hampir 70%. Mendingan enggak ada Telkom. Langsung
aja Telkomsel dimiliki oleh Kementerian BUMN, Dividennya jelas.
Lalu Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris RUPS Telkom yang
juga jadi Komisaris GOTO
PT AKAB dan Tokopedia Marjer jadi GOTO
Telkomsel menandatangani Perjanjian Pembelian Saham GOTO.
US$150 juta (Rp2,1 triliun) dikonversi menjadi 29.708 lembar. US$300 juta
(Rp4,2 triliun) yang merupakan opsi beli menjadi 59.417 lembar. Totalnya dengan
demikian 89.125 lembar saham senilai Rp6,3 triliun (harga US$5.049 (Rp70
juta)/lembar).
Kemudian CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengeluarkan
pernyataan tentang rencana IPO GOTO di bursa Indonesia dan Amerika Serikat.
Kemudian AKAB melakukan perubahan akta No. 158. Garibaldi
Thohir tercatat masih sebagai Komisaris Utama.
Ditambah RUPS Telkom merombak susunan pengurus. Salah
satunya mengangkat Bono Daru Adji sebagai Komisaris Independen. Ia adalah Managing
Partner Kantor Hukum AHP.
Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro dicopot, hanya sehari
setelah meresmikan internet 5G Telkomsel pertama di Indonesia. Penggantinya
Hendri Mulya Syam.
Kemudian Dewan Komisaris mengangkat Bono Daru Adji sebagai KETUA
KOMITE AUDIT Telkom.
Lanjut lagi GOTO melakukan stock split. Jumlah kepemilikan
saham Telkomsel di GOTO berubah dari 89.125 lembar menjadi 23,72 miliar lembar.
Jika Rp6,3 triliun dibagi 23,72 lembar maka harga per lembarnya adalah Rp265,5.
Selanjutnya AKAB (GOTO) melakukan perubahan akta No. 128.
Terdapat perubahan pada status Garibaldi Thohir. Kini ia menjadi Komisaris
Utama sekaligus pemegang saham Seri D GOTO sebanyak 1.054.287.487 lembar
(setara Rp1.054.287.487 pada harga nominal Rp1/lembar).
Kemudian Garibaldi Thohir menuntaskan pembelian 34,64% saham
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) senilai Rp470,3 miliar. Dengan
demikian, ia menjadi Pemegang Saham Pengendali TRIM.
Kemudian juga GOTO secara resmi mengumumkan IPO dengan harga
penawaran Rp316-Rp346/lembar.
Baru Laporan Keuangan Telkom terbit. Tercantum keterangan
adanya kerugian Rp881 miliar pada investasi Telkomsel di GOTO.
Trus Prospektus GOTO dilansir. Tercantum sebagai Penjamin
Pelaksana Emisi adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT
Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Konsultan Hukum adalah Kantor Hukum
AHP.
- Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak Rp40,6 miliar
lembar. Harga Rp338/lembar. Nilai Rp13,7 triliun;
- GOTO mencatatkan Telkomsel sebagai kreditur pada pos
pinjaman dari pihak selain bank jangka panjang sebesar Rp1,49 triliun (per 30
Desember 2020) dan nol (per 31 Juli 2021);
- Dana dari Telkomsel disebutkan untuk mendanai modal kerja
dan pendanaan kegiatan umum lainnya yang sudah dilunasi pada Mei 2021;
- GOTO mengungkapkan jumlah asetnya sebesar Rp148,2 triliun
(per 31 Juli 2021) dan Rp158,1 triliun (per September 2021). Dua terbesar
berasal dari Goodwill Rp93,8 triliun dan aset tak berwujud Rp13,3 triliun
berupa merek dagang, perangkat lunak, dan HUBUNGAN PELANGGAN;
- Aset GOTO disebutkan meningkat 392,3% menjadi Rp148,2
triliun pada 31 Juli 2021 dibandingkan dengan Rp30,1 triliun pada 31 Desember
2020. Kenaikan itu disebabkan adanya penerimaan dari penerbitan modal saham dan
DAMPAK AKUISISI TOKOPEDIA pada Mei 2021 (ilustrasinya, misal, aset Tokopedia
Rp30 triliun tapi dibeli di harga Rp120 triliun. Selisih Rp90 triliun adalah
Goodwill, yang di masa depan diharapkan bisa terus naik nilainya dan menjadi
sumber keuntungan);
- Terdapat ketentuan pada Perjanjian Kerjasama (layanan
korporasi berbayar dan berbagi data) antara Telkomsel dan GOTO yang menyaratkan
adanya kesamaan anggota Dewan Komisaris dengan GOTO (makanya Wishnutama jadi
Komisaris Telkomsel dan Tokopedia).
13 Mei 2022
Harga saham GOTO anjlok 50% lebih sejak IPO ke Rp194/lembar.
Setidaknya turun 26,9% dari harga pembelian oleh Telkomsel (Rp265,5).
Apa yang terjadi sejak IPO 11 April 2022 sampai 13 Mei 2022?
Saya kutip Broker Summary dari aplikasi IPOT.
Ternyata, terjadi penjualan terbanyak sebesar Rp1,09 triliun
melalui broker LG (Trimegah yang dikendalikan Garibaldi Thohir) untuk All Trade
(reguler, tunai, nego). Penjualan terbesar adalah di pasar nego sebesar Rp874,4
miliar. Pembelinya terbanyak melalui broker PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
(YU) sebesar Rp1,6 triliun dan Mandiri Sekuritas (CC) sebesar Rp1,1 triliun.
Bagaimana bisa BUMN memberikan modal kerja kepada perusahaan
milik kakak Menteri BUMN sebesar triliunan rupiah? Apa dasarnya? Apakah tidak
terjadi konflik kepentingan? Apakah kelayakan bisnisnya sudah dinilai secara
patut? Apa betul nilai Tokopedia sampai Rp93 triliun? Apa saja asetnya? Apa
saja yang bisa diambil oleh kurator jika ia pailit? Bagaimana mengeksekusi aset
tak berwujud berupa hubungan pelanggan tadi?
-. Bagaimana bisa, Telkomsel yang keluar duit triliunan
rupiah (lebih banyak dari modal GOTO) justru rugi, sementara LG bisa fasilitasi
jualan sampai Rp1 triliun lebih begitu?
-. Bagaimana ceritanya, kakak Menteri BUMN tiba-tiba muncul
sebagai pemegang 1 miliar lembar saham GOTO setelah adanya transaksi dengan
Telkomsel?
-. Bagaimana bisa, konsultan hukum merger, konsultan hukum
IPO, komisaris induk usaha (TLKM), ketua Komite Audit adalah dari pihak yang
sama? Apakah tidak terjadi konflik kepentingan di situ?
-. Bagaimana bisa, Telkom santai-santai saja dalam rilis
kemarin dengan terus ngoceh tentang ekosistem digital dsb, padahal secara
akuntansi ia harus terus mencadangkan dana untuk menutup kerugian penurunan
saham GOTO itu, yang tentu menggerus laba?
-. Bagaimana bisa, di mana akhlaknya, Menteri BUMN muncul di
ATM, Tiktok, dan baliho for 2024, merayu rakyat untuk memilihnya, sementara ada
peristiwa GOTO ini?
-. Bagaimana bisa, Presiden RI yang katanya hebat, bersih,
dan baik itu diam saja melihat rangkaian kejadian di BUMN seperti ini? Tak
melakukan apapun terhadap pembantunya yang sangat-sangat mungkin menjadi
perkara di masa depan?
KAMI MENDESAK KPK MEMERIKSA DAN MEMANGGIL ERIK TOHIR, BOY
TOHIR, RIRIEK ARDIANSYAH
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
