Laskar Muda NKRI Geruduk BUMN Usut Mafia Oligarki BUMN

KABARMASA.COM, JAKARTA - Terjadi dugaan KKN yang terstruktur di tubuh BUMN bersama dengan keluarga sedararah dan kolega-koleganya.

Pertama dimulai dengan Wishnutama diangkat sebagai Komisaris PT Tokopedia

Garibaldi tohir komisaris utama PT AKAB

Kemudian Erick Thohir mengeluarkan kritik terhadap Telkom yang berisi. "Enak jadi Telkom. Telkomsel (kasih) dividen, revenue Telkomsel digabung ke Telkom hampir 70%. Mendingan enggak ada Telkom. Langsung aja Telkomsel dimiliki oleh Kementerian BUMN, Dividennya jelas.

Lalu Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris RUPS Telkom yang juga jadi Komisaris GOTO

PT AKAB dan Tokopedia Marjer jadi GOTO 

Telkomsel menandatangani Perjanjian Pembelian Saham GOTO. US$150 juta (Rp2,1 triliun) dikonversi menjadi 29.708 lembar. US$300 juta (Rp4,2 triliun) yang merupakan opsi beli menjadi 59.417 lembar. Totalnya dengan demikian 89.125 lembar saham senilai Rp6,3 triliun (harga US$5.049 (Rp70 juta)/lembar).

Kemudian CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengeluarkan pernyataan tentang rencana IPO GOTO di bursa Indonesia dan Amerika Serikat.

Kemudian AKAB melakukan perubahan akta No. 158. Garibaldi Thohir tercatat masih sebagai Komisaris Utama.

Ditambah RUPS Telkom merombak susunan pengurus. Salah satunya mengangkat Bono Daru Adji sebagai Komisaris Independen. Ia adalah Managing Partner Kantor Hukum AHP. 

Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro dicopot, hanya sehari setelah meresmikan internet 5G Telkomsel pertama di Indonesia. Penggantinya Hendri Mulya Syam.

Kemudian Dewan Komisaris mengangkat Bono Daru Adji sebagai KETUA KOMITE AUDIT Telkom.

Lanjut lagi GOTO melakukan stock split. Jumlah kepemilikan saham Telkomsel di GOTO berubah dari 89.125 lembar menjadi 23,72 miliar lembar. Jika Rp6,3 triliun dibagi 23,72 lembar maka harga per lembarnya adalah Rp265,5.

Selanjutnya AKAB (GOTO) melakukan perubahan akta No. 128. Terdapat perubahan pada status Garibaldi Thohir. Kini ia menjadi Komisaris Utama sekaligus pemegang saham Seri D GOTO sebanyak 1.054.287.487 lembar (setara Rp1.054.287.487 pada harga nominal Rp1/lembar).

Kemudian Garibaldi Thohir menuntaskan pembelian 34,64% saham PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) senilai Rp470,3 miliar. Dengan demikian, ia menjadi Pemegang Saham Pengendali TRIM.

Kemudian juga GOTO secara resmi mengumumkan IPO dengan harga penawaran Rp316-Rp346/lembar. 

Baru Laporan Keuangan Telkom terbit. Tercantum keterangan adanya kerugian Rp881 miliar pada investasi Telkomsel di GOTO.

Trus Prospektus GOTO dilansir. Tercantum sebagai Penjamin Pelaksana Emisi adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Konsultan Hukum adalah Kantor Hukum AHP.

- Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak Rp40,6 miliar lembar. Harga Rp338/lembar. Nilai Rp13,7 triliun;

- GOTO mencatatkan Telkomsel sebagai kreditur pada pos pinjaman dari pihak selain bank jangka panjang sebesar Rp1,49 triliun (per 30 Desember 2020) dan nol (per 31 Juli 2021);

- Dana dari Telkomsel disebutkan untuk mendanai modal kerja dan pendanaan kegiatan umum lainnya yang sudah dilunasi pada Mei 2021;

- GOTO mengungkapkan jumlah asetnya sebesar Rp148,2 triliun (per 31 Juli 2021) dan Rp158,1 triliun (per September 2021). Dua terbesar berasal dari Goodwill Rp93,8 triliun dan aset tak berwujud Rp13,3 triliun berupa merek dagang, perangkat lunak, dan HUBUNGAN PELANGGAN;

- Aset GOTO disebutkan meningkat 392,3% menjadi Rp148,2 triliun pada 31 Juli 2021 dibandingkan dengan Rp30,1 triliun pada 31 Desember 2020. Kenaikan itu disebabkan adanya penerimaan dari penerbitan modal saham dan DAMPAK AKUISISI TOKOPEDIA pada Mei 2021 (ilustrasinya, misal, aset Tokopedia Rp30 triliun tapi dibeli di harga Rp120 triliun. Selisih Rp90 triliun adalah Goodwill, yang di masa depan diharapkan bisa terus naik nilainya dan menjadi sumber keuntungan);

- Terdapat ketentuan pada Perjanjian Kerjasama (layanan korporasi berbayar dan berbagi data) antara Telkomsel dan GOTO yang menyaratkan adanya kesamaan anggota Dewan Komisaris dengan GOTO (makanya Wishnutama jadi Komisaris Telkomsel dan Tokopedia). 

13 Mei 2022

Harga saham GOTO anjlok 50% lebih sejak IPO ke Rp194/lembar. Setidaknya turun 26,9% dari harga pembelian oleh Telkomsel (Rp265,5).

Apa yang terjadi sejak IPO 11 April 2022 sampai 13 Mei 2022? 

Saya kutip Broker Summary dari aplikasi IPOT.

Ternyata, terjadi penjualan terbanyak sebesar Rp1,09 triliun melalui broker LG (Trimegah yang dikendalikan Garibaldi Thohir) untuk All Trade (reguler, tunai, nego). Penjualan terbesar adalah di pasar nego sebesar Rp874,4 miliar. Pembelinya terbanyak melalui broker PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia (YU) sebesar Rp1,6 triliun dan Mandiri Sekuritas (CC) sebesar Rp1,1 triliun.

Bagaimana bisa BUMN memberikan modal kerja kepada perusahaan milik kakak Menteri BUMN sebesar triliunan rupiah? Apa dasarnya? Apakah tidak terjadi konflik kepentingan? Apakah kelayakan bisnisnya sudah dinilai secara patut? Apa betul nilai Tokopedia sampai Rp93 triliun? Apa saja asetnya? Apa saja yang bisa diambil oleh kurator jika ia pailit? Bagaimana mengeksekusi aset tak berwujud berupa hubungan pelanggan tadi?  

-. Bagaimana bisa, Telkomsel yang keluar duit triliunan rupiah (lebih banyak dari modal GOTO) justru rugi, sementara LG bisa fasilitasi jualan sampai Rp1 triliun lebih begitu?

-. Bagaimana ceritanya, kakak Menteri BUMN tiba-tiba muncul sebagai pemegang 1 miliar lembar saham GOTO setelah adanya transaksi dengan Telkomsel?

-. Bagaimana bisa, konsultan hukum merger, konsultan hukum IPO, komisaris induk usaha (TLKM), ketua Komite Audit adalah dari pihak yang sama? Apakah tidak terjadi konflik kepentingan di situ?

-. Bagaimana bisa, Telkom santai-santai saja dalam rilis kemarin dengan terus ngoceh tentang ekosistem digital dsb, padahal secara akuntansi ia harus terus mencadangkan dana untuk menutup kerugian penurunan saham GOTO itu, yang tentu menggerus laba?  

-. Bagaimana bisa, di mana akhlaknya, Menteri BUMN muncul di ATM, Tiktok, dan baliho for 2024, merayu rakyat untuk memilihnya, sementara ada peristiwa GOTO ini? 

-. Bagaimana bisa, Presiden RI yang katanya hebat, bersih, dan baik itu diam saja melihat rangkaian kejadian di BUMN seperti ini? Tak melakukan apapun terhadap pembantunya yang sangat-sangat mungkin menjadi perkara di masa depan?

KAMI MENDESAK KPK MEMERIKSA DAN MEMANGGIL ERIK TOHIR, BOY TOHIR, RIRIEK ARDIANSYAH

MEMINTA PRESIDEN MENGEVALUSI BUMN DAN PT TELKOM

Share:

Read More

Carut Marut Demokrasi PEMIRA FH UMJ Oleh KPU - BAWASLU

KABARMASA.COM, JAKARTA - Selamatkan demokrasi dari aklamasi yang  menyesat oleh tindakan KPU FH dan Bawaslu FH yang bersenggama dengan salah satu bakal calon ketua dan wakil ketua BEM FH UMJ, lantas bagaimana pedulinya rakyat mahasiswa fakultas hukum universitas muammadiyah jakarta akan hal ini. Demokrasi begitu indah terlebih dalam nuansa pengkajian dibidang ilmu yang saya tekuni. Sebagai mahasiswa fakultas hukum yang mengambil pusat studi mata kuliah hukum tata negara kiranya akan menarik jika melihat carut marut demokrasi yang kian dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja bermain dengan wajah wayangnya, kian miris soal data dan fakta serta tidak kuat secara peraturan melainkan justru menafsirkan liar terhadap suatu peraturan. 

Namun tetap begitu nilai demokrasi harus pada esensinya, tetapi pada realisasinya apa yang terjadi di fakultas hukum semua seakan telah kehilangan nilai, dimana makna berdemokrasi dan berpolitik itu sendiri di coreng dengan kepentingan kelompok, terlebih apalagi sedang dalam ranah tingkat fakultas telah terjadi praktek pematian demokrasi secara langsung, dimana aklamasi sungguh tak mendidik justru malah membidik atau mematahkan kesempatan yang sama bagi mereka yang ingin berproses dalam ranah keorganisasian. Bahkan akan lebih parah lagi seketika kecacatan demokrasi seperti akan melahirkan pemimpin yang "a leader who lucks concepts and movements".

Francis Fukuyama dalam kalimat yang di lontarkan terkait demokrasi yang berjalan seketika itu di Amerika, yaitu pada tahun 2020 antara Donal Trump melawan Joe Biden pada konstalasi pemilu presiden bahwa "Biarkan saja pertarungan antara manusia hebat itu berjalan, karena disitu justru nampak akan menunjukan Amerika sebagai negara demokrasi yang menanamkan nilai-nilai berpolitik demokrasi yang ideal, serta justru hal itu akan membangun Amerika dengan konsep ide/gagasan". Artinya buah pikiran yang patut kita ambil dari perkataan Fukuyama ini adalah dimana demokrasi akan terkenang dan hidup setelah mampu direalisasi oleh orang-orang yang siap dan berani bertarung ide/gagasan melalui visi dan misi mereka yang konstruktif dan solutif.

Kampus universitas muammadiyah jakarta dimana fkultas hukum sebagai lab dan juga mimbar bagi para cendikiawan muslim dituntut untuk mentaati nilai-nilai hukum dan demokrasi. Sebagai kampus yang mendidik mahasiswa yang bergelut dengan ilmu dan iman patut menjadi ikhtiar juang dalam nafas pergerakan agar tetap pada prinsipnya untuk menebar segala hal  yang bernilai kebermanfaatan.  Namun miris refleksi gerakan yang di buat oleh sekelompok teman-teman mahasiswa yang hari ini berperan terlebih didalam sistem sebagai pelaksana atau bakal calon yang sebagai petarung justru malah memilih menodai citra mahasiswa dalam mengembangbiakkan demokrasi yang di idealkan. Dimana demokrasi mati dan terkesan dibiarkan tidak boleh hidup di rumah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sehingga kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik harus mampu menjadi tajuk utama dalam merefleksikan sikap yang kritis yang profesional dan terdidik, lebih-lebih secara sosial persekawanan atau circle.

Tendensi dalam suatu gejolak demokrasi dan juga berpolitik adalah hal yang lumrah terjadi, tetapi tendensi dalam demokrasi tersebut akan rusak dan tercederai seketika ilmu, pengetahuan, serta konsep ide/gagasan dikesampingkan. Parahnya lagi KPU & Bawaslu yang berjalan dengan SK pengangkatan mereka yang sudah habis masa/watu yang di tentukan.

#intelektualMuslim

#DemokrasiTanpaPenindasan

Share:

Read More

Holistik Institute : Apresiasi Polri atas Penangkapan Gembong ‘Khilafatul Muslimin’

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ceo holistik Institute M. Nur latuconsina. SH. MH menilai penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin oleh pihak kepolisian beberapa hari yang lalu merupakan tindakan yang tepat. Hal tersebut disampaikan Oleh Latuconsina selaku Ceo Holistik Institute. (10/6/2022)

“Kepolisian, pastinya sudah mengantongi bukti rekam jejak kelompok ini semenjak Tahun 2017, Ditambah lagi, pucuk pimpinan organisasi itu sendiri adalah mantan terpidana yang berkaitan dengan sejumlah kasus terorisme”, kata latuconsina. 

Pria yg biasa di sapa dengan akrab Rheno Itu mengatakan bahwa pihak kepolisian harus didukung penuh dalam rangkan mengantisipasi adanya gerakan-gerakan teror berkedok agama.

Menurut Nurlatuconsina, kelompok-kelompok ekstrimisme agama telah ada sejak lama di Indonesia. “kelompok ini telah eksis secara terbuka pasca reformasi. Yang perlu dikhawatirkan adalah momentum dimana semua kelompok ini dapat menyusun front bersama mengintervensi secara terbuka proses kontestasi pemilu skala Presiden”, terangnya.

“Mungkin setelah ini Polri akan disibukan dengan cyber war yang menarik benang merah dari HTI dan FPI, menjadi Polri anti terhadap aspirasi ideologi Islam Allternatif ala kelompok-kelompok yang disebutkan tadi. Padahal, antara HTI, FPI, dan Khilafatul Muslimin, memiliki jejak geneologi ideologi yang berbeda. Namun, simpati publik akan diarahkan hanya berpusat pada Anti Islam. Di sini, Kepolisian perlu didukung, jangan biarkan Polisi sendiri”, tutup Mnur latuconsina.

Share:

Read More

HMI KOORKOM UBK, Berkomitmen Untuk mengusut - tuntas kasus yang ada di Kementerian Agama RI

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - HMI KOORKOM UBK Cab. Jakarta Pusat-Utara sudah mengadakan aksi sebanyak dua kali di Kementerian Agama RI dan Di Patung Kuda. Mereka berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di hari Senin yang akan datang dengan jumlah massa yang berlipat ganda. 09/06/22

Puluhan Massa Kader HmI Koorkom UBK hadir di depan kementerian Agama RI menyuarakan Tiga Isu, yang Pertama Tentang kasus Dugaan penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren Senilai 2,5 T, yg Kedua Tentang Dugaan Tindak pidana korupsi anggaran pengadaan mobil dinas Ditjen Pendis Kemenag RI senilai 4,2miliar, dan yang ketiga Tentang Pembengkakan dana Haji senilai 1,5 T 

Di depan Kementerian Agama dan patung kuda mereka silih berganti melakukan penyampaian Orasi.

"Dari kenganjalan biaya haji yang mengelami pembangkangan yang sangat signifakan hingga Rp 1,5 triliun ini tentu sebuah situasi yang sangat prihatin. kami sangat sesalkan jika kemenag tidak mengantisipasi situasi ini hanya dengan alasan peruahan kebijakan Negara arab Saudi. Kami mendesak kementerian Agama RI untuk memperlihatkan ke Publik  surat Perintah perubahan kebijakan dari negara Arab Saudi".

Pungkas korlap Zulkifli B

"Adapun kasus dugaan Pemotongan dana bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diketahui berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu atau dengan istilah pasantren fiktif. ICW mengungkap adanya berbagai bentuk potongan oleh pihak ketiga dalam dana BOP untuk Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal itu didapatkan dari hasil pemantauan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten pada periode Pemantauan Maret–November 2021". 

Ujar M. Saleh (Orator)

     

"Adapula dugaan Kasus yang melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Dirjen Pendis Kemenag) di tahun 2022 ini yakni adanya banyak keganjalan Proyek kendaraan Dinas Dirjen Pendis senilai Rp 4,3 Miliar. Proyek kendaraan Dirjen Pendis dilaksanakan melalui metode penunjukan langsung. Metode ini sangat rawan penyelewengan karena pihak Dirjen Pendis bisa seenaknya menunjuk penyedia barang serta mengatur harga sesukanya, " rawan kongkalikong".

Selain itu, berdasarkan Perpres no.12 tahun 2021 Pasal 38 ayat 1 huruf C, mekanisme penunjukan langsung tidak boleh asal-asalan, setidaknya ada 9 kriteria agar bisa dilaksanakan penunjukan langsung."

Tegas Wiranto ketum Koorkom UBK 

Adapun Tuntutan mereka :

1. Mendesak KPK RI untuk Mengusut-Tuntas kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pesantren Senilai 2,5 T. Dan Anggaran Pengadaan Mobil dinas Ditjen PENDIS KEMENAG Senilai 4,3 M

2. Mendesak Kementerian Agama Untuk menutupi kekurangan Dana Jama'ah Haji sebesar 1,5 T 

3. Mendesak Kementerian Agama RI Untuk memperlihatkan Surat Perintah (Kebijakan) dari Negara Arab Saudi terkait Penambahan Anggaran Dana Haji. 

4. Meminta Presiden RI untuk mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Agama dan Ditjen Pendidikan Islam yg telah mencoreng Citra dan Marwah Kemeng RI.

Mereka berjanji dan tetap konsisten mengawal kasus tersebut sampai selsai, dan berjanji akan kembali lagi di Hari Senin yang akan mendatang jika tuntutan Mereka tidak di anulir. 

Share:

Read More

Usut - Tuntas Dugaan Korupsi Di Program TKM Kemnaker

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Nusantara melakukan aksi penyampaian pendapat di Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), terkait dugaan korupsi di program bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Kemnaker. Jakarta, 09/06/2022.

Koordinator aksi Moh Baihaqi menyampaikan, program bantuan TKM yang dilaksanakan pada bulan terakhir tahun 2021 yang terlaksana di Lembang Bandung, diduga terjadi pemotongan dari oknum-oknum tertentu, sehingga bantuannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan prosedur yang ada.

“Bantuannya kisaran 15 juta kepada tiap-tiap penerima. Namun, ada pemotongan di sana, jadi tidak 15 juta penuh, untuk besaran potongannya tergantung koordinatornya masing-masing,” ujarnya.

Menurut Baihaqi, dalam pemotongan, di sinilah letak korupsinya. Ada tidak sesuaikan hak yang didapatkan dari tiap-tiap penerima, karena ada potongan.

Program di bulan terakhir tahun 2021 dinamakan dengan TKM Lanjutan, yang menjaring kisaran ribuan penerima dari tiap-tiap provinsi, yang dibagi dalam empat gelombang, dengan kisaran tiga ratus orang per satu gelombang.

Baihaqi menambahkan, tak hanya TKM Lanjutan saja yang diduga ada pemotongan dana, di program sebelumnya yaitu TKM Inkubasi Bisnis diduga terjadi hal yang serupa.

Dalam aksi penyampaian pendapat tertera tuntutan sebagai berikut; Pertama, mendesak KPK pantau program TKM di Kemnaker yang diduga kuat ada pemotongan dana untuk dana kampanye. Kedua, mendesak BPK untuk mengaudit program TKM yang diduga ada pemotongan dana.

Sebagai informasi. Kemnaker menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM), khususnya kepada pedagang kaki lima, melalui program TKM.

Program tersebut merupakan salah satu jaring pengamanan sosial yang disiapkan Kemnaker. Program tersebut berjalan pada 3 Oktober 2020. Lewat program TKM, Kemnaker menargetkan bisa menjangkau sebanyak 100.000 usaha mikro di seluruh Indonesia.

Share:

Read More

Kalimantan Selatan Darurat Tambang Ilegal, Pantai Bunati Dirusak

KABARMASA.COM, KALIMANTAN SELATAN-Sore itu, suasana Pantai Bunati tampak berbeda. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut rusak, bopeng-bopeng. Habis dikoyak-koyak tambang ilegal.

Pada Sabtu (4/6) lalu, para penggangsir batu bara terlihat mengerahkan puluhan alat berat dan truk-truk super jumbo. Mereka mengeruk emas hitam dan merangsek ke garis pantai.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, tak jauh dari wilayah Pantai Bunati, memang ada konsesi pertambangan, yaitu milik PT Anzawara Satria. Namun sejak tahun lalu, Anzawara tidak dapat beroperasi lantaran diganggu penambang ilegal.

Kini, para penambang ilegal itu melebarkan aksinya hingga merembet ke kawasan pantai. Sebagian besar tanah pengupasan sisa penambangan, tercecer ke lautan, terseret arus ombak.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin mengakui, aksi penggarongan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Anzawara tak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengurangi potensi penerimaan negara, tetapi juga menyulut konflik sosial.

Seorang pengacara asal Tanah Bumbu bernama Jurkani, yang kala itu bekerja sebagai Kuasa Hukum Anzawara untuk mengusir penambang liar, tewas dibacok. Lokasi kejadiannya tak jauh dari Pantai Bunati.

Atas kondisi tersebut, Ridwan melayangkan surat ke Bareskrim Polri. Isinya meminta bantuan pengamanan. Namun, upaya yang dilakukan pihak kepolisian tak membuat penambang liar jera.

Para penggangsir itu berani merusak police line yang dipasang Bareskrim. Bahkan, aksi pengerukan batu bara ilegal hingga pengapalan ke pelabuhan dilakukan secara blak-blakan.

Ulah culas penambang ilegal di kawasan pesisir Bunati mengancam ruang hidup masyarakat sekitar, yang mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan. Aparat dan pemerintah perlu segera ambil tindakan.

Share:

Read More

Eks Wamenkumham Desak Pemerintah Cegat Pengapalan Batu Bara Ilegal Di Kalimantan Selatan

KABARMASA.COM, KALIMANTAN SELATAN-Eks Wakil Menteri Hukum Dan HAM, Denny Indrayana melayangkan surat ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan. Ia mendesak agar Pemerintah mencegat pengapalan batu bara hasil tambang ilegal di lokasi pelabuhan.

Pasalnya, Denny mengendus upaya pembiaran oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Satui, Kalimantan Selatan (Kalsel). Pengangkutan batu bara ilegal diduga terjadi di pelabuhan PT Berkat Borneo Coal, yang dicuri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Anzawara Satria.

"Batu bara hasil penambangan ilegal dari wilayah IUP Anzawara terindikasi kuat diangkut melalui terminal PT Berkat Borneo Coal, yang berada di bawah pengawasan Kantor UPP Kelas III Satui. Dengan segala hormat kepada UPP Kelas III Satui kami mohon menghentikan serta mengambil tindakan lain yang diperlukan," ungkap Denny dalam surat tersebut, dikutip Sabtu (4/6).

Denny meminta agar Dirjen Hubla melalui UPP Kelas III Satui secara tegas memblokir pengiriman batu bara ilegal. Aktivitas tersebut dinilai menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara.

"Selain merugikan Anzawara, penambangan ilegal juga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dan timbulnya kerugian keuangan negara di sektor pertambangan," sambungnya.

Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menjelaskan, penambangan ilegal di wilayah Anzawara terjadi sejak April tahun lalu.

Bahkan, para penambang liar tersebut diduga nekat menerobos police line, dan berani mengangkut batu bara ke pelabuhan hingga melakukan pengapalan.

"Ada oknum mengambil batu bara dari IUP yang sah, ini memerlukan tindakan penegakan hukum. Tindakan sudah dilakukan namun berulang-ulang terjadi, bahkan garis polisi tidak dipatuhi," jelas Ridwan.

Share:

Read More

Mahasiswa dan pemuda datangi BUMN RI & KPK RI , Tolak Pengangkatan Dirut Pt. Telkom, Ada Apa?

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sejumlah mahasiswa dan pemuda mendatangi kantor kementerian BUMN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jln persada Kuningan Jakarta, Jum'at 3 Juni 2022.

mereka tergabung dalam Solidaritas pemuda,dan Rakyat Seru untuk netralkan Telkom ( SAMPURASUN TELKOM) mereka melakukan Aksi Unjuk Rasa terkait penolakan  Pengangkatan kembali Dirut PT Telkom Rerek Ardiansyah, karena dinilai telah bertentangan dengan pasal 19 Peraturan pemerintah (PP) no 45 Tahun 2005,yang menyebutkan tentang ketentuan pengangkatan direksi yang tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan atau 10 tahun,Hal ini di sampaikan di depan kementerian BUMN oleh sang orator Rudiat.

Lanjut beliau menyampaikan bahwa Mentri BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk segera  mengevaluasi kembali RUPST yang digelar pada tgl 28 Mei 2022, terutama kaitannya dengan pembagian deviden Rp. 14,86 Triliun atau 60% dari perolehan laba bersih tahun buku 2021 demi memastikan tidak adanya indikasi 'permainan' dalam pembagian laba tersebut Tutur sang Orator,

Kemudian Masa lanjut melakukan demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mendesak KPK segera melanjutkan penyelidikan di lingkungan BUMN dalam hal ini pimpinan perusahaan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk., terkait pengajuan proposal program sinergi new sales broadband Telkomsel yang diduga tidak sesuai penerapannya sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp. 300 Miliar pada tahun 2021 imbuhnya.

Rudiat menambahkan bahwa aksi ini  merupakan bentuk kepedulianya terhadap pemberantasan korupsi, siapapun oknum yang kemudian dengan sengaja melakukan tindakan extraordinary crime harus di hukum sesuai dengan perlakuan nya, karena tindakan tersebut merugikan negara maupun lalai dalam menjalankan misi atau amanat  Presiden Jokowi Dodo,dalam masa pemerintahan nya,yang menginginkan Indonesia Maju Tutup Sang Orator.

Share:

Read More

FRAKSI NKRI Desak Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk mengevaluasi para Hakim di Mahkamah Agung Terkait Putusan 58 PK/TUN/2022

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA -  Forum Advokasi dan Kajian Strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia (FRAKSI NKRI),Kembali menggelar Aksi unjuk Rasa yang keenam kalinya. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Tiga titik dalam satu Hari yaitu di Di Mahkamah Agung (MA), Kementerian ESDM RI dan Gedung KPK RI.(Kamis,03/06/2022)

"Forum Advokasi dan Kajian Strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia (FRAKSI NKRI) adalah lembaga yang peduli dan konsisten, selaku pemerhati dalam pengawasan lingkungan dan usaha pertambangan serta masalah-masalah lainnya yang bertentangan dengan undang-undang." Terang (Bung Anto Law/Koordinator Lapangan) di hadapan Media.

"Dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola Pertambangan Mineral yang baik, transparan dan profesional, dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan." Lanjutnya

Di Mahkamah Agung, Ketua Fraksi NKRI Tajudin Ka'ba  Bersama 3 Delegator lainnya beraudensi dengan Pihak Mahkamah Agung. Para pengunjuk Rasa tersebut  mendatangi Mahkamah Agung sebagai titik pertamanya, Mereka meminta agar Badan Pengawasan Mahkamah Agung Melakukannya Evaluasi terhadap para Hakim yg mengeluarkan Putusan No : 58 PK/TUN/2022 dan meminta Salinan Putusan Tersebut.

"Fraksi NKRI Sangat menyayangkan Putusan Mahkamah Agung No : 58 PK/TUN/2022 yang diputus pada 20 April 2022 Karna kebijakan tersebut dinilai sangat bertentangan dengan pasal 66 ayat (1 dan 3) UU Mahkamah Agung dan pasal 24 (2) UU kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu kami mendesak Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk segera mengevaluasi para Hakim Mahkamah Agung dengan terbitnya Putusan Nomor 58 PK/TUN/2022 yang dinilai sangat bertentangan dengan pasal 66 ayat (1 dan 3) UU Mahkamah Agung dan pasal 24 (2) UU Kekuasaan Kehakiman."(Lanjut Koordinator Lapangan)

Selesai di Mahkamah Agung Mereka mendatangi Kementerian ESDM RI, di kementerian ESDM RI Mereka silih berganti berorasi dengan narasi yang sama yaitu Mendesak Kementerian ESDM untuk segera mencabut Kuota 250.000 Metrik Ton, persetujuan RKAB PT PDP 100 Ha

"Kementerian ESDM untuk segera mencabut Kuota 250.000 Metrik Ton, persetujuan RKAB PT PDP 100 Ha karena tidak terkoneksi dengan mine out resourcesnya, luasan IUP nya, dominasi laut & pemukiman dan di duga kuat  adanya unsur gratifikasi terkait persetujuan pemenuhan kuota 250.000 MT RKAB PT PDP 100 Ha dengan oknum pejabat DIRJEN MINERBA" (Pungkas Orator di Mobil Komando)

Setelah di kementerian ESDM para Pengunjuk Rasa yang tergabung dalam FRAKSI NKRI mendatangi KPK RI, Mereka menyuarakan persoalan Dugaan Gratifikasi.

"KPK RI segera usut tuntas dugaan gratifikasi di Mahkamah Agung terkait adanya putusan PK 2 yang membatalkan PK 1, hal tersebut dinilai sangat bertentangan dengan pasal 66 

ayat (1) UU Mahkamah Agung dan pasal 24 (2) UU Kekuasaan Kehakiman terkait Putusan Nomor 58 PK/TUN/2022 yang mengabulkan gugatan PK 2, PT Putra Dermawan Pratama" (Tutur Koordinasi Lapangan)

"Bahwa PT PDP diduga kuat melakukan transaksional pertimbangan teknis ke Tim Evaluator serta oknum Pejabat Ditjen Minerba Kementerian ESDM untuk memuluskan & memaksakan utk diberi kuota 250.000 Metrik Ton. Bahkan jumlah yang besar sangat tidak kesesuaian dengan area lokasi yang disebutkan tidak ada lagi resources, dominasi perkampungan, koordinatnya jatuh ke perairan laut, stockpile & jetty/pelabuhan." (Pungkas Orator lainnya di Mobil Komando)

Sebelum mereka membubarkan diri, Bung Anto Law Membacakan poin-poin Tuntutan aksi di Depan KPK RI. 

Adapun Tuntutan dari FRAKSI NKRI yaitu :

1. Selamatkan bumi Anoa Kolaka Utara dari cengkraman Haliem Hoentoro Direktur PT.PDP yang di duga tidak taat terhadap reklamasi lingkungan akibat penambangan nikel Serta PT PDP adalah perusahaan pengemplang pajak

2. Demi keadilan mendesak Kementerian ESDM untuk segera mencabut Kuota 

250.000 Metrik Ton, persetujuan RKAB PT PDP 100 Ha karena tidak terkoneksi 

dengan mine out resourcesnya, luasan IUP nya,dominasi laut & pemukiman dan di 

duga kuat adanya unsur gratifikasi terkait persetujuan pemenuhan kuota 250.000 MT RKAB PT PDP 100 Ha dengan oknum pejabat DIRJEN MINERBA

3. KPK segera usut tuntas dugaan gratifikasi di Mahkamah Agung terkait adanya putusan PK 2 yang membatalkan PK 1, dinilai sangat bertentangan dengan pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung  dan pasal 24 (2) UU Kekuasaan Kehakiman terkait Putusan Nomor 58 PK/TUN/2022 yang mengabulkan gugatan PK 2, PT Putra Dermawan Pratama

4. Demi keadilan mendesak Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk segera mengevaluasi para Hakim Mahkamah Agung dengan terbitnya Putusan Nomor 58 PK/TUN/2022 yang dinilai sangat bertentangan dengan pasal 66 ayat (1 dan 3) UUMahkamah Agung dan pasal 24 (2) UU Kekuasaan Kehakiman

Fraksi NKRI Berjanji akan kembali Menyambangi Mahkamah Agung, Kementerian ESDM dan KPK RI jika Tuntutan Mereka tidak di indahkan dan akan kembali dengan Massa Yang lebih Banyak.

Share:

Read More

Persatuan Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Mendesak Erick Thohir BUMD Evaluasi jajaran RUPST TELCOM

KABARMASA.COM,KEPULAUAN RIAU -Jakarta.Sejumlah mahasiswa dan pemuda mendatangi kantor kementerian BUMN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jln persada Kuningan Jakarta, Jum'at 3 Juni 2022.mereka tergabung dalam Solidaritas pemuda,dan Rakyat Seru untuk netralkan Telkom ( SAMPURASUN TELKOM) mereka melakukan Aksi Unjuk Rasa terkait penolakan  Pengangkatan kembali Dirut PT Telkom Rerek Ardiansyah, karena dinilai telah bertentangan dengan pasal 19 Peraturan pemerintah (PP) no 45 Tahun 2005,yang menyebutkan tentang ketentuan pengangkatan direksi yang tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan atau 10 tahun,Hal ini di sampaikan di depan kementerian BUMN oleh sang orator Rudiat.Kepulauan Riau Kota Batam (03/06/2022)

Lanjut beliau menyampaikan bahwa Mentri BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk segera  mengevaluasi kembali RUPST yang digelar pada tgl 28 Mei 2022, terutama kaitannya dengan pembagian deviden Rp. 14,86 Triliun atau 60% dari perolehan laba bersih tahun buku 2021 demi memastikan tidak adanya indikasi 'permainan' dalam pembagian laba tersebut Tutur sang Orator,

Kemudian Masa lanjut melakukan demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mendesak KPK segera melanjutkan penyelidikan di lingkungan BUMN dalam hal ini pimpinan perusahaan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk., terkait pengajuan proposal program sinergi new sales broadband Telkomsel yang diduga tidak sesuai penerapannya sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp. 300 Miliar pada tahun 2021 imbuhnya.

Rudiat menambahkan bahwa aksi ini  merupakan bentuk kepedulianya terhadap pemberantasan korupsi, siapapun oknum yang kemudian dengan sengaja melakukan tindakan extraordinary crime harus di hukum sesuai dengan perlakuan nya, karena tindakan tersebut merugikan negara maupun lalai dalam menjalankan misi atau amanat  Presiden Jokowi Dodo,dalam masa pemerintahan nya,yang menginginkan Indonesia Maju Tutup Sang Orator.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

PT Telkom rugi investasi sebesar Rp.881 milliar ke GoTo, Mahasiswa menilai ada yang tidak beres

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kelompok Mahasiswa dan Pemuda dengan mengatasnamakan Laskar Muda NKRI melakukan Konferensi Pers dengan tema besar “Bongkar Oligarki dan Mafia di BUMN”Kamis (02/06)

Dalam keterangan konferensi persnya ada beberapa point penting yang mereka sampaikan sebagai awal kecurigaan.

Pertama mereka sangat bingung ketika anak perusahaan BUMN memberikan modal usaha ke perusahaan milik kakak menteri BUMN itu sendiri, tentu mereka menilai itu dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Kedua Mereka juga mempertanyakan bagaimana mungkin nilai Tokopedia bisa mencapai Rp 93 triliun? Apa saja asetnya?  Kalaulah nanti terjadi pailit, aset yang dieksekusi oleh jaksa apa? Karna mengeksekusi barang yang tidak terwujud dengan pelanggan dinilai tidak mungkin.

“Kami melihat dari struktural pejabat utama  di GoTo dan PT Telkom juga sangat mengkhawatirkan, bagaimana mungkin Wishnutama Komisaris utama perusahaan GoTo juga rangkap jabatan di PT Telkom juga sebagai Komisaris serta konsultan Hukum Perusahaan GoTo juga sebagai Ketua komite audit PT Telkom? Tentu sangat mengkhawatirkan”. tegas Peri

Hal yang paling menarik juga dilihat dari issue pencapresan pak menteri BUMN yang dinilai tidak fokus dan terkesan tidak mementingkan tugas pokok dan fungsinya untuk memajukan BUMN 

“Gimana mau jadi presiden kalau dalam menjabat BUMN ada belum tuntas” ucap peri

Peri juga menilai bahwa peralihan fokus kerja pak erik tohir ini ke proses pencapresannya dinilai dapat membuat semakin anjloknya anak-anak udaha BUMN

Terakhir mereka menyampaikan dua tuntutan terhadap KPK dan Presiden RI yakni

1. Mendesak KPK untuk segera membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas alur investasi tersebut sampai kepada anak usaha BUMN sampai bisa merugi

2. Mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk segera mengevaluasi struktural pejabat utama BUMN dan PT Telkom

Share:

Read More

SAPMA PP Jakarta Timur Mengucapkan Selamat Atas Terselenggaranya MUSDA KNPI Jakarta Timur dan Terpilih nya Alhadid

KABARMASA.COM, JAKARTA - Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia ( Musda KNPI ) Kota Jakarta timur pada tanggal 1-3 Juni 2022 di gedung pemuda, Jalan Velodrome Rawamangun Jakarta timur. Yang terpilih secara aklamasi hadid sebagai ketua KNPI DPD II JAKTIM. 

Acara berlangsung dengan tertib dan lancar, para peserta mengikuti jalan nya persidangan dengan tertib dan saling memberikan gagasan - gagasan yang membangun bertujuan untuk KNPI Jakarta Timur yang lebih baik.

Harapan pemuda semoga alhadit membawa KNPI Jakarta timur yang lebih mandiri, inovatif, berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam bingkai NKRI," Jakarta timur merupakan kota paling luas maupun paling besar  penduduknya di Jakarta. 

Perkuat kebhinekaan dan toleransi menjadi kunci peran nyata pemuda dalam membangun harmonisasi kota Jakarta yang kondusif, aman dan nyaman bagi kita warga Jakarta,"

Di akhir acara di tutup dengan pidato dari ketua terpilih, dan juga foto bersama, alhadit yang merpakan kader Pemuda Pancasila,  yang di dukung oleh penuh SAPMA PP Jakarta Timur, semua bersuka cita atas terpilih nya.

Dan juga tidak lupa ucapan dari Ricky ketua SAPMA Jakarta Timur sukses selalu buat ketua terpilih jangan pernah lupa dari mana kita berasal, jangan pernah lupakan perjuangan kawan - kawan yang selalu mensuport ketua, Pancasila.

Share:

Read More

Lapak Baca Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana (LBM UNKRIS) Bersama Aliansi Mahasiswa Timur Indonesia (AMATI) Mengadakan Kegiatan Galeri Nusantara Pada Momentum 1 Juni 2022

KABARMASA.COM, JAKARTA- Tanggal 1 Juni merupakan hari Lahir Pancasila. Pada momentum bersejarah ini sebuah komunitas atau perkumpulan yang bernama Lapak Baca Mahasiswa UNKRIS bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia Timur (AMATI) melakukan kegiatan yang berTemakan "GALERI NUSANTARA" menyatukan semangat persatuan.

Ketua Umum LBM UNKRIS ( Hasan Renyaan) menyampaikan bahwa Kami ucapkan terimakasih banyak atas partisipasi dari Polres Metro Bekasi dan juga Polsek Pondok Gede serta para senior dan Alumni Universitas Krisnadwipayana yang sudah berpartisipasi dalam memberikan donasi untuk akomodasi kegiatan dan juga terimakasih kami sampaikan kepada Organisasi Internal yang berada di UNKRIS seperti UKM SANKRIS, dan KRISNAFOTOGRAFI yang telah bersedia berkontribusi dalam menyukseskan agenda kami dan tak lupa juga terimakasih kepada media partner ANALISNEWS.COM dan KABARMASA.COM yang telah meliput. Semoga momentum ini mejadikan kita semua semakin sadar akan entitas Pancasila sebagai dasar pemersatu. (UNKRIS 1/06/2022)

Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Timur Indonesia (Pier Lailossa) menyatakan bahwa 

" Sebagai mahasiswa, adalah suatu keharusan untuk memaknai bersama hari lahirnya pancasila. Oleh karena itu, semangat dari Lapak Baca Mahasiswa UNKRIS dan Aliansi Mahasiswa Timur Indonesia untuk mengadakan diskusi mengenai kemajemukan sebagai semangat persatuan Indonesia semoga dapat membantu membangkitkan kesadaran mahasiswa akan kekayaan Indonesia didalam berbagai perbedaan baik golongan, agama, ras maupun adat-budaya. Selain itu, dengan adanya pentas seni budaya sebagai media pengenalan budaya diharapkan mampu membuat setiap mahasiswa saling menghargai dan mentolelir kemajemukan Serta pula membahas berbagai problematika bangsa dalam konteks kedaerahan indonesia juga membawa pengaruh positif bagi mahasiswa untuk melahirkan gagasan-gagasan yang solutif untuk kemudian diperjuangkan bagi kemajuan Indonesia kedepannya", ujarnya.

Share:

Read More

Pergantian Ketua DPC PPP Kab. Tolitoli dan Ketua DPRD kab. Tolitoli Dilakukan dengan cara Menabrak Aturan main organisasi, Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng : DPP PPP Segera Mengambil Langkah Tegas dan Bijak.

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA -  kepala kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan dan Pembanguan (DPP PPP) Pak Tony, menerima audensi dari aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP 

Sulteng berjumlah sekitar 12 orang yang dikoordinatori oleh Bung Anto Law, akan tetapi pada saat audensi yang diterimah hanya 3 perwakilan.(31/05/22)

Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng menyampaikan beberapa poin aspirasi terkait struktur kepengurusan DPC PPP Kab.Tolitoli masa jabatan 2022-2026 Dan SK DPP PPP terkait proses pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli, yang diduga prosesnya tidak sesuai dengan Mekanisme Organisasi sebagaimana mestinya.

“Permasalahan ini berawal dari musyawarah cabang (MUSCAB) DPC PPP Kab. Tolitoli yang diselenggarakan pada bulan November 2021, Di saat musyawarah, ada beberapa calon ketua 

yang muncul salah satunya adalah Moh. Randy Saputra (Ketua DPC PPP Kab. Tolitoli saat itu). Dalam forum musyawarah tersebut terjadi dinamika perdebatan yang agak alot sehingga menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan. Dengan alasan forum semakin memanas sehingga pimpinan sidang langsung mengambil sikap menunda persidangan dan memutuskan kepengurusan DPC PPP Kab.Tolitoli di ambil alih oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tengah (DPW.PPP Sulteng). Sikap pimpinan sidang tersebut sangat tendensius”.Tutur Anto

Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng menduga bahwa keributan dan kekacauan serta pengambilan keputusan secara sepihak itu sengaja dilakukan (di setting) untuk menggagalkan Moh. Randy Saputra sebagai ketua DPC PPP Kab. Tolitoli untuk 

kedua kalinya.

“Proses pemilihan ketua harus dilakukan secara musyawarah, mufakat, transparan, dan berdasarkan pada aturan main organisasi Partai (AD/ART), bukan berdasarkan pada nafsu kekuasan yang melakukan segala macam cara untuk memenuhi hasratnya.” lanjut Anto

Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng sangat menyayangkan pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli yang dilakukan secara sepihak, mereka menduga bahwa ketua DPW PPP Sulteng sebagai dalang intelektual atas pergantian yang dilakukan secara sepihak.

“Terkait Pengajuan pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli yang tidak sesuai mekanisme 

organisasi dan diduga hal tersebut adalah akal-akalan ketua DPW PPP Sulteng. Dengan  permasalahan tersebut maka Perlu kiranya Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) segera mengevaluasi kembali Surat keputusan (SK DPP) yang telah diterbitkan itu, terkait pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli. Serta memanggil ketua DPW Sulteng ke Jakarta untuk di mintai keterangan.” Pungkas Anto 

Dari proses audensi tersebut Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng memberikan beberapa poin tuntutan, dan mendesak agar tuntutannya tersebut segera di tindak lanjuti oleh DPP PPP. 

POIN TUNTUTAN :

1. Memohon kepada DPP PPP agar segera mengambil alih kepemimpinann DPW PPP 

Sulteng.

2. Mengevaluasi kembali struktur kepengurusan DPC PPP Kab.Tolitoli masa jabatan 2022-

2026 dan pelaksanaan Muscab DPC PPP Kab.Tolitoli yang tidak prosedural dan cacat 

hukum.

3. Mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali SK DPP PPP terkait proses pergantian 

Ketua DPRD Kab.Tolitoli.

4. Besar dugaan kami bahwa ada oknum yang bermain terkait proses administrasi di DPP PPP

5. Mendesak Ketua DPP PPP agar memberikan teguran keras bahkan sanksi kepada oknum

yang ingin memecah belah kader PPP.

Share:

Read More

Meneropong Capaian Ciamik Polda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran Banjir Apresiasi Masyarakat Dipertengahan Tahun 2022

KABARMASA.COM, JAKARTA - Genap 18 bulan atau satu setengah tahun menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran berhasil memberikan kabar baik kerja nyata pengabdiannya untuk penegakan hukum sebagai bentuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Ibu Kota Indonesia. Sejak dirinya dilantik pada tanggal 20 November 2020 lalu, sampai saat ini sederet terobosan aksi dan pemikiran terus dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan Polda Metro Jaya serta jajaran demi mewujudkan Polri Presisi [ Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan ] dari sektornya yang paling mendasar. 

Selama menjabat Kapolda Metro Jaya, sejumlah gebrakan dilakukannya, berawal dari pengungkapan kasus jaringan Narkoba & Narkotika International dengan penangkapan sindikat gabungan Nigeria dan Iran, membawa barang bukti 310kg sabu, penggerebekan kampung narkoba di Kampung Bahari, dan lain sebagainya sebagai bentuk komitmen kuat dirinya mengaktifkan tombol *War On Drugs* untuk upaya penyelamatan anak bangsa dan menciptakan rasa aman, nyaman bagi masyrakat Jakarta.

Diawal dan sepanjang tahun 2021 sejak dirinya mengabdi, ia menginstruksikan seluruh jajaran Polda Metro Jaya agar turut andil dalam menekan serta memutus mata rantai penularan Covid-19. Memanfaatkan masa PPKM saat pandemi, dirinya membuat terobosan yaitu menciptakan Kampung Tangguh dan Vaksinasi Merdeka, dengan bekerjasama oleh pihak Rumah Warga (RW) seluruh Jakarta sebanyak 900 titik gerai vaksinasi. Gerakan itu terbukti ampuh cepat dalam kontribusinya menciptakan *_Herd Imunity_* bagi warga Jakarta.

Bahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Irjen Pol Fadil Imran beserta jajaran Polda Metro Jaya, atas program Vaksinasi Merdeka yang digagasnya. Apresiasi disampaikan Kapolri dalam sambutannya pada acara “Malam Apresiasi Relawan Vaksinasi Merdeka” dilapangan Polda Metro Jaya. Apresiasi itu bukan tanpa alasan. Sebab, pencapaian target vaksinasi dosis pertama sudah 100 persen, bahkan dosis kedua mencapai 50 persen.  

Tak hanya itu, disektor keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi fokus utama dirinya, dari pembentukan terobosan barunya dengan membentuk Tim Patroli  Perintis Presisi ( Dream Team PMJ ) yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Jakarta. Dengan mengedepankan konsep patroli humanis kepada masyarakat, diharapkan menjadi lokomotif kehadiran yang cepat disaat masyarakat membutuhkan bantuan keamanan demi kenyamanan wilayah Jakarta. 

Dari adanya sebagian oknum masyarakat yang meresahkan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta. Salah satunya terdapat aksi balap liar yang dilakukan para pemuda di Jakarta, dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan pembinaan. Kapolda Metro menginisiasi pembentukan Transformasi Balap Liar (Street Race), yang bertujuan untuk mewadahi keinginan dan hobi sebagian pemuda serta masyarakat yang terlibat balap liar illegal, agar dapat menyalurkan hobinya dengan baik dan benar.

Kinerja Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2021 sampai 2022, memang menjadi sorotan publik. Sejumlah apresiasi pun datang dari lapisan masyarakat umumnya, dan khususnya yang tergabung dalam organisasi pemuda, mahasiswa, dan aktivis tanah air. Menurut Ketua Umum Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) DKI Jakarta, Imam Maksum Amrullah, sepak terjang Polda Metro Jaya dibawah komando Irjen Pol Fadil Imran sangat sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi publik selama ini. 

_“Irjen Pol Fadil Imran telah menunjukan keseriusan dan totalitas menjadi abdi utama bangsa dan negara diwilayah Polda Metro Jaya. Sebagai aparatur negara penegak hukum, dirinya sangat profesional, ideal, adil, dan humanis dalam persoalan menjaga masyarakat agar tetap aman dan nyaman dalam berkegiatan.”_  Ujarnya

Modernisasi Polri *_(Modern Policing)_*  salah satu strategi yang diusung oleh Kapolda Metro Irjen Pol Fadil Imran untuk mempercepat terwujudnya ‘Polri Presisi’ adalah dengan memanfaatkan teknologi digital, hadirnya Polisi Virtual yang ditujukan untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif terbukti membuat netizen lebih bijak dalam memanfaatkan ruang digital sebagai wahana interaksi. Dan mengedepankan fungsi preventif dengan penekanan utama kepada pencegahan serta humanisasi persuasif dalam penegakan hukum.

Moderasi Polri *_(Police Moderation)_*  menjadi kebijakan Kapolda Metro Irjen Pol Fadil Imran dengan menetapkan Polsek dari hasil peremajaan junior Reserse dan Intel yang sudah lama akan dijadikan Pimpinan Polsek, yang tidak lagi mengurus perkara dan lebih mengedepankan penyuluhan serta pembinaan terbukti disambut baik masyarakat luas. Polsek diposisikan sebagai pembina masyarakat. Mereka diminta lebih concern untuk mengayomi masyarakat dan bersama dengan masyarakat dalam suasana guyub. Sehingga masalah yang timbul bisa diselesaikan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat.

Lebih dari itu kebijakannya menjadikan Pimpinan Polsek dari figur Polisi Wanita (Polwan) menjadi berpengaruh dari pengamanan kota, yang menjadi komposisi warna pelengkap Pimpinan Polri dimulai dari kebijakan kesetaraan gender. Dibuktikan baru-baru ini dirinya telah melantik 28 Kapolsek terbaru, diantaranya terdapat keistimewaan ada 8 Polwan yang menjadi Kapolsek di wilayah Polda Metro Jaya. Polsek adalah ujung tombak Polri, mata tombak pembangkit ketertiban masyarakat. Bentuk komitmen dan konsistensinya dalam kesetaraan gender, untuk terus melakukan pembaruan dan warna ditubuh Polda Metro Jaya. Dengan jiwa pengayom seorang wanita layaknya seorang Ibu, dirinya yakin Polwan dapat menjadi pemimpin yang humanis dan pengayom bagi masyarakat diwilayah kepemimpinannya.

Ketua Umum Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) DKI Jakarta, Imam Maksum Amrullah menambahkan, semangat Modernisasi dan Moderasi Polri adalah sepasang semangat dan harapan dari setiap kebijakan yang diluncurkan Kapolda Metro Irjen Pol Fadil Imran. Selama 18 Bulan atau satu setengah tahun menjabat sebagai Kapolda, Irjen Pol Fadil Imran telah membuktikan dirinya memang pantas mengemban amanah sebagai Tribrata Satu di Polda Metro Jaya. Segala catatan kritis mewarnai setiap langkahnya selama 18 bulan atau 1,5 Tahun ini adalah bagian dari dialektika yang memang menjadi keharusan sejarah. Tidak ada satupun perubahan di dunia ini yang tidak melahirkan kritik. Kritik adalah energy bagi seorang pemangku kebijakan agar lebih kuat dan peka dalam menghadapi perubahan zaman. Dan tidak ada perubahan yang instan, semua butuh proses. Selamat Bertugas Pak Jenderal !

Oleh : Imam Maksum Amrullah – Ketua Umum Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) DKI Jakarta

Share:

Read More

Ratusan mahasiswa dan pemuda yang menyebut diri Gerakan Aspirasi Peduli Telkom (Gasril Telkom) mendatangi PT. Telkom Indonesia (persero)

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ratusan mahasiswa dan  pemuda yang menyebut diri Gerakan Aspirasi Peduli Telkom (Gasril Telkom) mendatangi PT. Telkom Indonesia (persero) Tbk saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tengah berlangsung pada Jum’at (27/5/2022). Masa yang dipimpin Amri Loklomin menuntut RUPST tidak dipengaruhi kepentingan politik.

“Kami tegaskan, untuk menjaga public trust ditengah kepercayaan masyarakat yang menurun kepada perusahaan. RUPST ini harus terbeas dari kepentingan politik. Apapun warnanya tidak boleh ada campur tangan,” kata Amri.

Aktivis pemuda yang sedang menempuh Pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Timur ini melanjutkan, RUPST harus jadi momentum bagi Telkom untuk memperbaiki kinerja perusahaan ditengah sorotan publik karena sejumlah pemberitaan negative atas kinerja perusahaan. RUPST tidak boleh memilih orang yang salah untuk memimpin Telkom.

“Sebagai perusahaan public, jika ingin kinerja PT. Telkom Indonesia Tbk lebih baik dari sekarang RUPST tidak boleh menunjuk Ririck Adriansyah sebagai Direktur Utama. Kami menolak. Karena Ririck Adriansyah tidak kapabel dan gagal menjalankan amanat Presiden Jokowi,” Teriak Amri dihadapan masa demonstrasi.

Regenerasi dalam tubuh perusahaan publik seperti PT. Telkom Indonesia Tbk menjadi kata kunci meraih kepercayaan masyarakat. Apalagi PT. Telkom Indonesia Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kebanggan rakyat Indonesia.

“Banyak putra putra terbaik Indonesia yang bisa memimpin PT. Telkom bersaing dan membawa BUMN ini menjadi perusahaan global dunia dengan terobosan-terobosan yang dimiliki pemimpinnya nanti. Selain itu penentuan Dirut PT. Telkom Indonesia Tbk, harus berdasarkan Pasal 19. Peraturan pemerintah (PP) No. 45 tahun 2005 Tentang BUMN.” tegas Amri.

Share:

Read More

Kompolnas Ancam Tindak Oknum Polri Soal Pembiaran Tambang Ilegal

KABARMASA.COM, KALIMANTAN SELATAN-Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Albertus Wahyurudhanto mengungkap ada dua motif utama di balik lemahnya penindakan polisi terhadap tambang ilegal, yang menyebabkan aksi penggarongan konsesi tambang hingga saat ini masih marak terjadi.

Menurutnya, motif pertama akibat kurangnya pengawasan oleh Polri terhadap jajaran anggota. Lalu motif kedua, akibat adanya pembiaran yang dilakukan secara sengaja.

"Ketika ada pelanggaran hukum, maka polisi harus bertindak. Mengapa masih banyak tambang ilegal, ada dua kemungkinan. Pengawasan Polri kurang terhadap kinerja anggota, atau dibiarkan saja karena ada yang menikmati," ungkap Albertus melalui keterangan resminya, Selasa (24/5).

Untuk motif pertama, sambungnya, Kompolnas akan melakukan perbaikan pada mekanisme pengawasan di dalam tubuh Polri. Namun bila ditemukan ada unsur pembiaran terhadap tambang ilegal, maka Kompolnas akan memberikan sanksi tegas kepada oknum anggota yang terlibat.

"Kerja Kompolnas itu mengawasi tugas polisi. Kalau problemnya pengawasan kurang, perbaikannya di mekanisme pengawasan. Tapi kalau memang sengaja dipelihara, kami tidak main-main. Ini menyangkut etika profesi, kami tidak akan tinggal diam," bebernya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin mengatakan, lemahnya penindakan oleh aparat jadi penyebab utama maraknya tambang ilegal. Bahkan, para penambang liar berani merusak police line, seperti yang terjadi pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anzawara Satria di Kalimantan Selatan.

Kasus ini telah menewaskan seorang advokat bernama Jurkani. Aksi penambangan ilegal di Anzawara terjadi sejak April tahun lalu hingga saat ini.

"Ada oknum mengambil batu bara dari IUP yang sah. Tindakan sudah dilakukan, namun, berulang-ulang terjadi, bahkan garis polisi tidak dipatuhi," tegas Ridwan.

Share:

Read More

UAS jadi Wakil Presiden dampingi Pak Prabowo, Singapura perlu hati hati menolak kedatangan UAS

KABARMASA. COM, JAKARTA - Sikap Singapura yang menolak Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk ke negaranya mendapat kritikan dari tokoh di Indonesia. Tindakan Negeri Singa itu dinilai melanggar Resolusi PBB tentang Anti Islamophobia. Hal itu di tanggapi oleh M. Idham Djanawir. ST "politisi partai gerindra yg pernah menjadi Team ahli strategi pemenangan anies sandi,Juru kampanye Nasional prabowo sandi dan wakil ketua umum DPP Satria Partai Gerindra" mengatakan, bahwa Ustaz Abdul Somad adalah ulama yang dakwahnya banyak diminati umat Islam di Indonesia serta patut di hargai. Seluruh instansi dan media di Indonesia menampilkan UAS sebagai salah satu penceramah yang dihormati. Isi ceramahnya adalah sesuatu yang bisa di pertanggungjawabkan secara keilmuan, khususnya dari Al-Qur'an dan Hadits. "Masyarakat Indonesia yang mendengarkan dan mempelajari materi dakwah UAS sangat terbantu pemahaman keagamaannya. Sebagai mayoritas, umat Islam Indonesia sudah terbukti bisa menjaga harmoni dan melindungi yang minoritas," lanjut Idham bahwa ada Stigmatisasi ala George Bush bahwa muslim radikal terlalu telanjang dan tendensius. 

Tujuannya jelas, yaitu untuk membenarkan perang melawan negara2 yang kaya minyak dan sumber daya alam. Mengklaim sebagai negara kampiun demokrasi tetapi tindakannya anti demokrasi. Semoga apa yang di lakukan singapore untuk menolak kedatangan UAS bisa di pertangung jawabkan karena kita harus yang berpikiran waras membawa angin baru yang lebih adil, damai dan beradab. (ujar pria yang pernah menjadi JURKAM Prabowo-Sandi ini).

pemerintah semestinya harus tegas , lanjut menurutnya bahwa pelajaran penting dari peristiwa di Singapura itu adalah pemerintah semestinya harus tegas.

"Meskipun dalam spektrum hak asasi manusia siapa pun boleh bicara mengemukakan pendapat dan sebagainya, tapi kalau ucapannya sudah mengancam terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, tentu negara punya hak untuk melakukan tindakan protektif,". 

Begitu pula di kalangan Muslim, lanjutnya, kalau kira-kira ceramah seseorang justru bukan dalam rangka mencerahkan, tetapi menyesatkan maka setiap kelompok punya hak juga untuk tidak menerima penceramah atau pendakwah dari luar komunitas mereka.

Mereka yang membela tentu para pengagum dan pengikutnya di Tanah Air. Macam-macam komentar dilontarkan, tindakan Singapura dianggap sebagai penghinaan terhadap penceramah kondang Tanah Air itu. Ada yang mengecam Singapura karena lebih melindungi koruptor daripada memperlakukan ulama dengan baik.

Tidak cukup hanya mengecam Singapura, komentar yang menyalahkan pemerintah Indonesia pun bertebaran. Ada yang menuding adanya konspirasi pemerintah Indonesia yang minta Singapura untuk mencegah Abdul Somad. Bahkan mereka menilai upaya pemerintah Indonesia tidak optimal untuk mengawal Abdul Somad. 

Melihat fenomena ini, mestinya cara pandang kita dengan melihat dari perspektif kedaulatan negara masing-masing. Perkara kedaulatan sebuah negara memang perihal yang tidak bisa diintervensi pihak manapun. Diterima atau tidaknya wna (warga asing) ke suatu negara adalah kedaulatan dari negara tersebut.

Singapura meskipun secara wilayah ukurannya sangat kecil, namun posisi mereka sama dan setara dengan Indonesia. Kebijakan yang mereka ambil tentu tidak mau diintervensi oleh Indonesia. Apapun alasannya, itu merupakan hak subjektif mereka. Akan tetapi Penolakan UAS di Singapore harus dengan penjelasan yang jelas. Kata pria yang biasa di sapa BI ini. 

Atas sikap tersebut terhadap UAS, Politisi partai Gerindra ini meminta serta mendesak Pemerintah Singapura meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia harus memanggail Duta Besar (Dubes) RI untuk Singapura Suryopratomo untuk memberikan penjelasan secara gamblang. Beliau juga meminta juga meminta POLRI untuk mengevaluasi kembali kebijakan tentang radikalisme, terorisme yang kurang relevan dan seringkali dijadikan referensi di dalam maupun luar negeri. Kata Idham

 "Pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia harus mengambil langkah aktif mendukung resolusi PBB tentang Anti Islamophobia agar persatuan bangsa dan kerukunan hidup umat beragama khususnya di Indonesia tercipta dengan lebih baik," kata politikus Partai Gerindra ini. Tutupnya.

Share:

Read More

Ketua SEMMI Kukar Mengkritik Keras,Pembangunan di Kutai Kartanegara

KABARMASA.COM,KEPULAUAN RIAU - Disampaikan Ketua umum SEMMI KUKAR Pembangunan infastruktur harus terus berjalan Kabupaten kutai kartanegara, pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah ibu kota negara baru nantiya. salah satu titik lokasi sebagian wilayah berada di kukar,Batam (24/05/2022)

“Pembangunan sejumlah infrastruktur penunjang di wilayah calon ibu kota negara baru harus terus berjalan di kabupaten kutai kartanegara karena melihat dukungan beberapa tokoh pemuda mendorong IKN di Kalimantan Timur selain SDM juga tentunya pembangunan infastruktur harus terus berjalan guna sebagai ikon IKN juga nntiya dan juga masyrakat kukar juga menikmatinya

semmi kukar juga meminta pemerintah juga harus fokus ke beberapa pembangunan infastruktur di kutai kartanegara sebagai keberhasilan pemimpin daerah dalam persiapan pemindahan ibu kota negara.

pemerintah harus mengawasi setiap pembangunan infrastruktur di kutai kartanegara.

Apa lagi kutai kartanegara jumlah APBD terbesar di kalimantan timur tahun ini, Nominalnya mencapai Rp 5,264 Teriliun dan di posisi kedua ada Kutai timur Rp 2,954 Triliun sumber

(kaltim today)

“Pembangunan jalan infastruktur dan fasilitas umum harus memadai karena melihat kutai kartanegara memiliki APBD terbesar di kalimantan timur, tentunya kita harus mewujudkan cita cita bangsa ini mensejahterakan masyrakatya melalui pembangunan 

jika APBD sebesar itu tidak mampu kelola pembangunan di kutai kartanegara dengan baik maka, semmi kukar mengangap gagal kepemimpinan Edi-Rendi di kutai kartanegara.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Rapat Kerja Dan Konsolidasi Poros Muda Indonesia Seindonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA - Poros muda indonesia menggelar kegiatan yang bertemakan optimalisasi pendidikan keraktur demi indonesia emas dan juga  membangun jiwa ekonomi kreatif di era 4.0 pada 20 - 21 Mei 2022.

Di era sekarang ini semakin cepat jaman berkembang, semakin cepat juga perputaran ekonomi yang berdampak ekonomi indonesia harus lebih maju dan juga memberikan lebih nya lapangan pekerjaan, karna tingkat pengangguran tinggi adalah dampak lesunya perputan ekonomi.

Pada kesempatan ini poros muda indonesia semakin berusaha untuk memberikan kontri businyata terkait dengan lesunya pertumbuhan ekonomi dan juga mewujudkan indonesia emas untuk indonesia yang harusnya bisa menjadi lebih baik di karenakan indonesia adalah negara katulistiwa, yang di berikan kelimpahan dalam sumberdaya alam dan sumber daya manusia.

Para pembicara poros muda saat ini yang merupakan para tokoh pemuda dan mahasiswa yang bertujuan untuk memberik kontroversi nyata dan terlihat dampak nya terhadap masyarakat luas.

Yang pertama adalah afad usasra sapma pp jakarta timur dalam kali ini memberikan pemaparan tentang perlunya penanaman paham tentang kewirausahaan demi terwujudnya dan tumbuh nya masyarakat yang mampu dan membuat lapangan - lapangan pekerjaan demi terwujudnya indonesia yang paham atas pentingnya berwirausaha.

Yang selanjutnya adalah secrin purba dari direktur sbsi yang menyampaikan bahwa pentingya lapangan 

pekerjaan sangat di perlukan oleh karna itu penting penanaman nilai - nilai wirausa sejak dini adalah perlu dan wajib.

Rohmi mentri luar negri bem universitas jayabaya memberikan pemaparan tentang perlunya generasi muda untuk memahami tentang indonesia emas karna indonesia perlu generasi - generasi muda.

Ketua satuan pelajar mahasiswa batak bersatu manik, memaparkan indonesia harus lebih maju demi indonesia anh baik dengan cara dari pendidikan maupun ekonomi, pembuatan lapangan kerja, juga memberinkan sebuah gambaran bahwa pentingnya berwirausaha. Mau itu kecil atau besar sangat di perlukan untuk indonesia yang lebih baik.

Acara berlangsung lancar dan sesuai dengan harapan, para peserta diskusi mengikuti acara dengan penuh semangat dan juga mendapat ilmu - ilmu yang bermafaat.

Tidak lupa ucapan frans freddy ketua umum poros muda berterima kasih atas kedatangan para pembicara dan peserta dalam agenda ini.

Share:

Read More

Meminta BPK Audit Investigasi K/L, Pengurus INSPIRA DKI Jakarta Apresiasi Sikap Peduli H.Kamrussamad Terhadap Kemajuan Pemerintahan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan empat orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, tiga diantaranya adalah pihak pelaku usaha termasuk melibatkan nama besar perusahaan besar kelapa sawit seperti Wilmar. Salah dari keempat tersangka tersebut yaitu Lin Che Wei (LCW) yang merupakan pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI.

Atas kejadian tersebut, Anggota DPR RI Komisi XI Ir.H.Kamrussamad menyayangkan serta turut bersikap peduli dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit investigasi seluruh Kementerian dan atau Lembaga di pemerintahan. Bertujuan agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut dan untuk memastikan sosok seperti LCW lainnya tidak berkeliaran lagi di kementerian atau lembaga lainnya. 

“Saya khawatir, ada Lin Che Wei (LCW) lainnya lagi di kementerian dan Lembaga yang lain. Ini menjadi alarm bagi seluruh instansi, jangan sampai intervensi mafia seperti ini menyusupi proses pengambilan kebijakan di kementerian.” Kata Kamrussamad kepada Kompas TV, Jum’at (20/05/2022)

Dengan ditetapkannya Lin Che Wei (LCW) sebagai tersangka kasus Minyak Goreng (Migor), membuktikan bahwa kementerian dan lembaga di Indonesia rentan, yang bahkan telah disusupi mafia. Karenanya Kamrussamad mendorong BPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap Kementerian dan Lembaga dengan tupoksi ekonomi. 

“Bagaimana bisa pihak swasta direkrut tanpa kontrak oleh Kementerian tanpa surat keputusan, tapi dia ikut menentukan kebijakan tentang peredaran prosedur distribusi minyak goreng. Dan ironisnya, Dirjen mengikutinya. Ini menunjukkan lemahnya policy making process di kementerian dari intervensi mafia.” Kata Kamrussamad dalam postingan resmi akun Instagramnya.

Demikian hal tersebut diapresiasi dan didukung oleh Pengurus Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) DKI Jakarta, dengan tindakan kritis dan kepedulian dari public figure Ir.H.Kamrussamad Anggota DPR RI Komisi XI sebagaimana mestinya bertugas memantau kebijakan dan kejadian dalam ruang lingkup Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perbankan. 

Terakhir, Ketua Umum INSPIRA DKI Jakarta Imam Maksum Amrullah mengatakan, “Bahwa permintaan Ir.H.Kamrussamad tersebut akan berdampak positif pada kestabilan dan kemajuan jalannya pemerintahaan. Jika pasangan kerja BPKP, BPK, LKPP, dan LPEI dengan Komisi XI DPR RI bekerjasama dalam menumpas para mafia yang bukan hanya kasus ekspor CPO, tapi juga untuk terhindar dari intervensi mafia di Kementerian dan Lembaga RI lainnya.”  Kata Imam saat ditemui wartawan.

Share:

Read More

Aksi Mahasiswa, Desak KPK Tangkap Mafia Birokrasi Di Kabupaten Muba

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Indonesia (KMI)  mendatangi gedung merah putih KPK RI.  Kamis, 18/5/2022.

Kedatangan mahasiswa dalam rangka demonstrasi ini adalah berkaitan dengan skandal jual beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. 

Kami hadir disini untuk mendukung KPK agar segera turun ke Kabupaten Muba, sebab ada praktik KKN disana. Ujar Abraham selaku koordinator aksi. 

Dalam orasinya mereka menyampaikan telah terjadi pungutan biaya 50 sampai 200 juta terhadap 200 orang ASN dengan iming-iming dapat menduduki posisi strategis di lingkungan Pemda Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 

Sebelumnya Bupati Muba di OTT oleh KPK, hari ini kami datang kesini untuk mendesak KPK segera menangkap Plt Bupati Muba (Beni Hernedi) dan kepala BKD Muba,  ujar Abraham. 

Dalam aksinya Koalisi Mahasiswa Indonesia menyampaikan empat poin tuntutan sebagai berikut. 

Pertama, KMI mendesak KPK segera menginvestigasi kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin.

Kedua,  KMI mendesak KPK untuk menangkap dan memeriksa PLT Bupati Musi Banyuasin (Beni Hernedi) 

Ketiga,  KMI mendesak KPK segera menangkap pelaku jual beli jabatan di Pemkab Musi Banyuasin sebab ada 200 orang dipungut biaya 50 sampai 200 juta untuk menduduki jabatan strategis. 

Keempat,  KMI juga mendesak KPK untuk menelusuri aliran dana ke klub bola Babel United yang diketuai oleh Beni Hernedi.

Share:

Read More

Aksi Lempar Telur Busuk, GPPB Desak KPK Tangkap Mafia Anggaran BPDPKS dan Biodisel

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB)  menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK RI 18/5/2022. 

Dalam demonstrasi ini mahasiswa mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa sejumlah nama besar di Indonesia. menurut keterangan GPPB di KPK, mereka demonstrasi terkait dengan skandal subsidi biodisel oleh BPDPKS ke perusahaan swasta yang membuat 80 persen anggaran BPDPKS mengalir ke perusahaan swasta sawit ujar Abraham selaku koordinator. 

Subsidi biodisel yang sangat tinggi dinilai janggal oleh GPPB, karena biodisel ini hanyalah salah satu tugas dan fungsi dibentuknya BPDPKS.  

Dana subsidi BPDPKS ditentukan oleh rapat Komite pengarah yang diketuai oleh Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian RI) dan melibatkan narasumber dari pengusaha swasta. Diantaranya,  Arif P. Rachmat, Franky Oesman Widjaja, Martias Fangiono (Pung Kian Hwa) Martua Sitorus, dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Ujar orator lainnya. 

Abraham selaku koordinator menyampaikan dalam orasinya beberpa Perusahaan swasta yang menikmati dana BPDPKS adalah wilmar Grup,  Permata Hijau Grup,  Musim Mas Grup,  Sinarmas Grup,  Apical/Asian Agri Grup,  

Aksi mahasiswa yang diwarnai penerobosan kedalam lobi KPK dan pelemparan telur busuk ini berlangsung cukup panjang, masa aksi menolak membubarkan diri sebelum KPK memberikan keterangan terkait dengan kasus di BPDPKS.

dalam rilisnya GPPB menyampaikan beberapa poin tuntutan sebagai berikit,  

Pertama, Mendesak KPK memanggil dan memeriksa Airlangga Hartarto selaku ketua komite pengarah BPDPKS. 

Kedua, Mendesak KPK memanggil dan memeriksa CEO Wilmar Grup, Sinarmas Grup, Permata Hijau Grup, Apical Grup, Musim Mas Grup. 

Ketiga, Mendezak KPK memanggip dan memeriksa Martias Fangiono, Arif P. Rachmat, Martua Sitorus, Franky Oesman Widjaja yang berpengaruh dalam menentukan biaya konversi subsidi biodisel di BPDPKS.

Share:

Read More

Aliansi Suara Rakyat Dan Mahasiswa Minta Kapolri Tinda Tegas Oknum Polisi Yang Diduga Membekaap Mafia Tanah

KABARMASA.COM, JAKARTA - Belakangan ini praktek  perampasan tanah atau lahan masyarakat sering terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya  praktek perampasan tanah oleh oknum  Mafia Tanah  Khususnya yang terjadi di Desa Cikopomayak dan Neglasari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini kemudian disoroti oleh sekelompok Pemuda Dan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Suara Rakyat & Mahasiswa.

M Dikrun, Koordinator lapangan Aliansi Suara Rakayat dan Mahasiswa dalam keterangannya menyampaikan bahwa, Salah satu  warga yang diperiksa oleh oknum Polisi  di desak/paksa untuk mengakui bahwa  salah satu surat yang diduga palsu yang nantiya akan dijadikan dasar terbitnya sertifikat yang pada akhirnya dibagi-bagi oleh presiden Joko Widodo, Ujarnya.

 "Hal ini, Disampaikan langsung oleh Kepala Desa Cikopomayak yang Merasa Warganya Menjadi Korban,Tambah M.Dikrun Pada selasa, 17/05/2022.

Zhulfikar, Jenderal lapangan Suara Rakayat Dan Mahasiswa. menyatakan, Padahal di dalam surat SK BPN Kabupaten Bogor, Nomor : 148/HM/BPN-32.01-400/VIII/2020. Dalam menerbitan sertifikat tidak bisa menggunakan surat yang dianggap palsu tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Sertifikat Tanah. Imbunya.

"Ratusan Masyarakat Desa Cikopomayak dan Neglasari Kabupaten Bogor, Jawa Barat berunjuk Rasa pada hari Kamis, 28 April 2022 di tengah-tengah lahan mereka yang menjadi hak miliknya dengan mengantongi Sertifikat Tanah yang di berikan bapak Presiden Joko Widodo pada 19 Maret 2018 yang lalu saat Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

M.Dikrun , Beberapa minggu yang lalu kami melekukan unjuk rasa dan mempertanyakan Sertifikat Tanah yang diberikan Presiden, dengan tulisan-tulisan berupa poster  untuk mendapatkan sebuah keadilan dan kejelasan Sertifikat yang kami miliki,Tegasnya

"Begini,  isi poster yang kami saat aksi unjuk rasa"

 "Pak Jokowi Kami Malu Sertifikat Yang Bapak Berikan Di Anggap Palsu"

 "Bapak Kapolri Tolong Kami, Kongkalikong Dari Oknum Pejabat Bareskrim Polri dan Oknum Mafia Tanah"

"Warga Desa Cikopomayak dan Neglasari Kabupaten Bogor Darurat Mafia Tanah"

Unjuk rasa , yang kami lakukan adalah sala satu bentuk respon terhadap hak milik, serta hak atas Tanah masyarakat yang di rampas paksa oleh Oknum Mafia Tanah yang tidak bertanggung jawab serta melawan Hukum. Kami menuntut agar praktik yang dilakukan oknum Mafia Tanah tersebut segera di bumi hanguskan di Republik ini,Ungkap Zhul sebagai Jendlap dalam aksi.

M. Dikrun, Koordinator Lapangan Kami berterimakasih tentunya dengan bapak Presiden Joko Widodo yang telah berkomitmen memberikan ketersedian ruang hidup yang adil bagi masyarakat atas hak tanah mereka melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kini pemerintah telah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang hari ini dimiliki oleh masyarakat,Lanjutnya.

Zhulfikar, Kami atas nama Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam SUARA RAKYAT & MAHASISWA, Kami mengecam keras Oknum Pejabat Bareskrim Polri yang diduga ikut main mata dengan memberikan Karpet Merah terhadap Oknum Cukong Mafia Tanah ini. Kami ingin menagih janji Bapak Kapolri dalam memberikan perlindungan hak dan hukum atas tanah masyarakat secara berkeadilan melalui Satgas Mafia Tanah yang telah direncanakan Pak Kapolri,Tutupnya.

Adapaun tuntutannya sebagai berikut;

1. MENAGI JANJI KAPOLRI TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN SATGAS MAFIA TANAH, SEBAP SEKARANG PARA MAFIA TANAH INI MASI SAJA TUMBUH SUBUR DI BANGSA INI.

2. MENDESAK KAPOLRI AGAR SEGERAH MENGEFALUASI JAJARAN NYA ATAU ANGGOTA NYA YANG DIDUGA IKUT TERLIBAT DALAM PRAKTEK MAFIA TANAH YANG TERJADI DI DESA CIKOPOMAYAK DAN NENGLASARI DI KABUPATEN BOGOR JAWABARAT.

3. MENDESAK KAPOLRI AGAR SECEPAT NYA MEMBENTUK SATGAS MAFIA TANAH UNTUK MENUNTASKAN MAFIA TANAH YANG TERJADI DI DESA CIKOPOMAYAK & NENGLASARI YANG MENGORBANKAN SEBANYAK 300 KK YANG SERTIFIKAT NYA DI BERIKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO PADA 18 MARET 2018.

4. MEWAKILI MASYARAKAT DESA CIKOPOMAYAK & NENGLASARI MENUNTUT KEADILAN ATAS TANAH YANG DI KLEM OLEH OKNUM2 YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.

5. TANGKAP & PENJARAK OKNUM YANG TERLIBAT DALAM PRAKTEK MAFIA TANAH DI DESA CIKOPOMAYAK & NENGLASARI BOGOR JAWA BARAT.

Korlap : M.Dikrun

Jendlap : Zul

Share:

Read More