Aliansi Mahasiswa Krisnadwipayana (AMANA) Melakukan Aksi Protes Atas Kenaikan BBM Dan Bahan Pokok
Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Taufik Basari: Demonstrasi Bagian Demokrasi, Sikapi Dengan Bijak, Kawal dengan Humanis
Perkuat Silaturahmi,KNPI KEPRI Buka Bersama dengan MBM dan KNPI BP Malaysia
Ketua Dwi Socowati DPD KNPI-1 Kepulauan Riau Mengelar tujuan Silaturahmi degan KNPI KEPRI Bersama KNPI BP Malaysia |
KABARMASA.COM,KEPULAUAN RIAU - Pengurus DPD KNPI Kepulauan Riau (Kepri) menggelar buka bersama dengan Majlis Belia Malaysia (MBM) dan KNPI BP Malaysia di Aston Hotel, Kota Batam, Kepri, Sabtu 9 April 2022.
Mengusung tema "Pemuda Berkarya dalam Kolaborasi Energy of Harmony", kegiatan yang menjadi ajang silaturahmi antar pemuda serumpun ini dihadiri langsung oleh Presiden MBM Mohd Izzat Afifi Abdul Aziz dan ketua KNPI BP Malaysia Tengku Adnan beserta rombongan.
Dalam sambutannya ketua KNPI Kepri, Endang Dwi Socowati mengatakan, dalam kunjungan muhibah ini, selain meningkatkan silaturahmi juga menjadi momentum yang luar biasa untuk hubungan antara KNPI Kepri dengan MBM dan KNPI BP Malaysia.
"Sejujurnya, acara kunjungan muhibah ini hanya sebuah wacana. Alhamdulillah, atas dorongan dari senior Bang Berto Izaak Doko, kegiatan ini dapat terlaksana. Kami berharap, dari kegiatan ini akan ada rancangan-rancangan besar kedepan, sebagai wujud nyata karya, demi kemajuan pemuda," kata Ketua Dewi Socowati KNPI Kepri
Kadispora Provinsi Kepulauan Riau M.Ikhsan memberikan petuah dalam acara berlangsung |
M. Ikhsan, kepala dinas pemuda dan olahraga (Kadispora Kepri, dalam sambutannya, sangat menyambut baik kegiatan muhibah yang diselenggarakan oleh KNPI Kepri.
"Kami berharap dengan kunjungan muhibah ini dapat menginisiasi program kepemudaan dan pertukaran budaya antar negara. Pemprov Kepri siap bersinergi dg KNPI untuk program kepemudaan," kata M. Ikhsan.
Presiden Majelis Belia Malaysia (MBM) |
Sementara itu, Mohd Izzat Afifi Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Malaysia (MBM) mengaku, kunjungan ini adalah kunjungan pertamanya setelah terpilih pada Maret lalu.
"Ini adalah kebanggaan bagi kami. Semoga dengan kunjungan ini, banyak program yang dapat kita lakukan bersama, terlebih pasca pandemi COVID-19 ini. Kita harapkan KNPI dan MBM dapat membuat hubungan Malaysia dan Indonesia semakin erat. Sekali lagi terima kasih kepada KNPI Kepri, atas jamuannya kepada kami," kata dia.
Sebagai penutup, DPD KNPI Kepri saling bertukar cenderamata kepada pengurus MBM, serta pemberian piagam penghargaan tokoh pemuda kepada Berto Izaak Doko, yang diserahkan oleh Kadispora Kepri.
Jurnalis - ZS
Kunjungan Muhibah MBM BP KNPI Malaysia Bersama DPD KNPI Prov.Kepri
KABARMASA.COM,KEPULAUAN RIAU - DPD KNPI Kepri menerima kunjungan silaturahmi dari Majlis Belia Malaysia (MBM) dan BP KNPI Malaysia,sekaligus berbuka puasa bersama - sama di Love Seafood Batam Centere, Jumat 8 April 2022.
Rombongan MBM dipimpin langsung oleh Presiden Mohd Izzat Afifi Abdul Hamid dan sekretaris Hasnun Hanif.
Dalam pernyataannya, Mohd Izzat Afifi Abdul Aziz mengatakan, ini adalah kegiatan pertamanya sejak menjabat sebagai presiden MBM.
Foto bareng DPD KNPI Prov.Kepri bersama Rombongan (MBM) BP KNPI |
"Alhamdulillah, ini menjadi kegiatan pertama saya sejak menjadi Presiden MBM pada Maret lalu. Dan ini juga menjadi yang pertama, setelah tiga tahun kita dihadapi pandemi," ujar Presiden MBM.
Sebada hal itu, Tengku Adnan, ketua BP KNPI Malaysia, menyambut baik dengan kegiatan ini.
"Kami mengapresiasi sekali dengan kegiatan yang diinisiasi oleh KNPI Kepri, Kami berharap, hubungan erat selama ini dapat kembali terajut. Setelah beberapa lama vakum," kata Tengku Adnan, yang didampingi wakil ketua Agus Dwi Purwanto.
Sementara itu, Endang Dwi Socowati, ketua KNPI Kepri mengaku sangat bahagia terkait kunjungan silaturahmi dari MBM dan KNPI Malaysia.
"Menjadi kebahagiaan bisa menjamu kawan-kawan dari negeri Jiran. Semoga banyak program yang dapat dikolaborasikan kedepannya," kata dia.
Untuk diketahui, kunjungan MBM dan BP KNPI Malaysia bertajuk "Kunjungan Muhibah" dengan mengusung tema Pemuda Berkarya dalam Kolaborasi Energy of Harmony.
Direncanakan, Sabtu (9/4) kegiatan akan dilanjutkan dengan berbuka bersama. Kemudian, pada Minggu (10/4), rombongan MBM dan BP KNPI Malaysia akan bertolak ke Jakarta, guna melanjutkan kegiatan bersama DPP KNPI.
Jurnalis - ZS
Massa Demo Desak Polda Kalsel Tangkap Tambang Ilegal Di Anzawara Satria
HOLISTIK INSTITUTE APRESIASI KERJA POLDA KALTIM DALAM MENGAMANKAN 1 TON 400 LITER SOLAR ILEGAL
Ceo Holistik Institut, M. Nurlatuconsina, S.H. |
KABARMASA.COM, JAKARTA - CEO-Holistik Institute memberikan apresiasi atas keberhasilan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam mengatasi tindak penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar subsidi.
Menurut Ceo Holistik Institute M. Nur Latuconsina, Kerja dari Kapolda Kalimantan Timur bapak Irjen pol. Imam Sugianto Dalam melakukan tugas pengungkapan penimbunan solar tersebut sudah sesuai dengan SOP itu sendiri.
Sementara dalam konferensi pers tersebut turut hadir Dir Reskrimsus Polda Kaltim, Kombes Pol Indra Lutrianto Amstono, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo dan Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol V Thirdy Hadmiarso.
Hal ini menurut latuconsina mengutarakan keberhasilan yang diraih berkat kerjasama yang baik dari institusi Polda Kaltim dan laporan dari masyarakat.
Selain itu, lanjut latuconsina dalam pengungkapan penimbunan solar tersebut memberikan apresiasi kepada Kapolda Kaltim dan seluruh jajaran di Polda Kaltim. (Tutupnya)
Ketua Umum KMR Mempertegas Bareskrim Polri tangkap dan Penjarakan AP Dirut PT JIP
Unras Unjuk Rasa Satuan KMR Kesatria Muda Repoblika di Ketuai dengan sapaan Sena |
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - PT Jakarta Infrastruktur Propertindo yang selanjutnya di sebut PT JIP merupakan anak perusahaan dari BUMD PT Jakarta Propertindo selanjutnya di sebut PT JAKRPO, dimana PT JIP pada tahun 2017-2018 mempunyai sebuah project Gigabyte Passive Optic Network (GPON).
Hal tersebut di sampaikan Ketua Umum Kesatria Muda Republika (KMR) Muhammad Senanatha saat berunjukrasa di depan gedung Baharkam Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2022)
Lanjut Sena sapaan akrab Muhammad Senanatha ini, bahwa dimana GPON merupakan jaringan optik pasif adalah jaringan serat optik dengan koneksi satu titik ke berbagai titik lainnya yang terhubung ke arsitektur jaringan suatu lokasi, dimana pemecah optik yang tidak dialiri listrik dipasang untuk memungkinkan serat optik untuk
melayani beberapa lokasi, umumnya 16 sampai dengan 128 lokasi.
Dimana dalam project GPON tersebut PT JIP telah menunjuk tiga perusahaan rekanan dalam pembangunann atau pengadaan GPON tersebut yaitu PT IKP, PT
ACB, dan PT TPI.
Akan tetapi kata dia, dalam proses pemilihan rekanan dalam pelaksanaan project tersebut diduga tidak sesuai dengan KAK (kerangka acuan kerja) dan Project GPON yang di lakukan oleh PT JIP mempunyai pagu anggaran senilai
Rp192.510.935.734,00 untuk 79 titik lokasi pembangunan akan tetapi dalam project tersebut hanya terselenggara 19% dari jumlah barang yang di adakan.
Pada tahun 2017-2018, menurut Sena, project GPON yang di adakan oleh PT JIP menunjuk rekanan PT ACB, PT IKP dan PT TPI dalam pembangunan dan pengadaan project tersebut di duga project tersebut tidak ada bentuk barangnya dan menjadi project bermasalah dan berpontensi merugikan negara.
Sena menjelaskan, tahun 2021 KPK telah memeriksa dan menganalisis masalah tersebut tapi Awal november 2021 kasus tersebut di limpahkan kepada mabes polri di karenakan “Setelah melalui gelar perkara di internal KPK disimpulkan bahwa belum ditemukan pihak yang memenuhi unsur sebagai penyelenggara Negara."
"Maka dengan hal ini kasus dilimpahkan kepada Bareskrim POLRI dan kasus tersebut di proses oleh Bareskrim POLRI yang sudah menetapkan dua tersangka eks Direktur Utama (Dirut) Ario Pramadhi dan VP Finance sekaligus IT PT JIP Christman Desanto," ujarnya
Sena menyebut, langkah Bareskrim dalam menangani kasus pengadaan GPON tahun 2017-2018 ini perlu di apresiasi akan tetapi eks Direktur Utama PT JIP masih dapat menghirup udara segar di luar dan tidak di tahan sedangkan proses tersebut sudah masuk pada tahap penyidikan.
"Hal ini seharusnya menjadi penilaian yang cermat bagi Bareskrim Polri untuk menahannya guna tidak ada potensi tersangka untuk menghilangkan barang bukti yang di butuhkan atau yang belum di dapat oleh Bareskrim," tutur Sena.
Pasalnya kata dia, ini jelas bahwa dimana Bareakrim telah menetapkan dua tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal tersebut tidaklah terlepas dari pemegang saham mayoritas PT JIP yaitu PT JAKPRO dimana PT JAKPRO menguasi saham sebesar 99,99% dari saham PT JIP. Pada projeck GPON yang dilakukan oleh PT JIP tahun 2017-2018 dapat di ketahui bahwa dana project tersebut merupakan dana pinjaman yang di lakukan oleh PT JIP kepada PT JAKPRO
Artinya kata Sena, PT Jakpro seharusnya melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap peoject tersebut. Dengan adanya kasus tersebut PT Jakpro di duga lalai dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam melakukan pengontrolan secara aktif pada tahun 2017-2018 dalam prinsip tata kelola perusahaan BUMD yang baik dimana hal tersebut di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 92:
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, Pasal 92:
1. Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik terdiri atas prinsip: (a) transparansi, (b) akuntabilitas, (c) pertanggungjawaban,
(d) kemandirian; dan (e) kewajaran.
Maka dari itu kami dari Kesatria Muda Republika menuntut:
Pertama, Meminta kepada Bareskrim Polri tangkap dan penjarakan Ario Pramadi (AP) mantan Dirut PT JIP tersangka kasus project GPON
Kedua, Meminta kepada Bareskrim Polri untuk Memeriksa dan Mengusut tuntas semua pejabat PT Jakpro yang terlibat dalam skandal projeck GPON yang di duga adanya kelalaian dalam pengelolaan tata kelola perusahaan baik sehingga menimbulkan dugaan kerugian negara.
Jurnalis - ZS
Gelar Aksi tuntut pemkab POLMAN tuntaskan permasalahan Sampah, berujung dihadang Preman
Masa aksi dari aliansi masyarakat Wonomulyo |
KABARMASA.COM, Sulbar - Aliansi Masyarakat Wonomulyo (AMW) Kabupaten Polewalimandar kembali menggelar aksi dan mempertanyakan solusi dari Pemkab Polman atas permasalahan sampah yang tidak terurus diwilayahnya.
Kordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Wonomulyo, Irwan Kurniawan, mengungkapkan bahwa kami masyarakat Wonomulyo hadir dan mempertanyakan kejelasan dari Pemkab Polman atas permasalahan Sampah yang menjadikan daerah kami sebagai korban, hal inilah tentu membuat kami tidak dapat menerima. Ucap Irwan pada Selasa, (29/03/2022).
Irwan menjelaskan pihaknya sebelum melakukan aksi telah melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian guna menindak lanjuti pengawalan dan pengamanan aksi
"Selain itu sebelum 3 hari kami melakukan aksi unjuk rasa kami telah diterima audiensi dengan Polres Polman guna mengkomunikasikan terkait dengan pengamanan pada saat jalannya aksi yang tentunya menjadi tugas dan tanggungjawan pihak kepolisian” ujarnya
Irwan meyakini bahwa hal tersebut dapat menjadi garansi keamanan bagi pihaknya selaku masyarakat Wonomulyo yang menuntut hak-hak kepada Pemkab Polman.
Hanya saja pada saat dimulainya aksi terdapat sekitar ratusan orang yang diduga preman sudah mulai bersiaga sejak sebelum kedatangan para demonstrasi." Ungkapnya
"Tiba-tiba sekelompok preman tersebut menghadang aksi massa sehingga terjadi dorong mendorong dan berakhir ricuh. Sebagian dari kami terkena pukulan”. jelas irwan
Irwan menegaskan setelah masa preman tersebut diredam oleh oknum kepolisian, kami mengajak dialog kepada bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, tapi sampai aksi demonstrasi berakhir aksi massa tidak kunjung didatangi Hanya perwakilan saja.
“kami tentu sangat menyangkan aksi tandingan yang dilakukan oleh sejumlah preman yang tidak dikenal tersebut, entah dari mana mereka diutus untuk menghalau aksi penyampaian aspirasi kami” Tegas Irwan
"Lagi pula kami atas nama masyarakat Wonomulyo hanya meminta kejelasan dan ingin memcari solusi bersama dengan Pemkab Polman atas permasalahan sampah di daerah kami" Tutup Irwan
Sekjend LMND: Mendesak Pemerintah untuk LIN Maluku segera direalisasikan
Sekretaris jenderal LMND, Reza Reinaldi Wael. |
KABARMASA.COM-Jakarta, 28 Maret 2022. Sekretaris Jenderal Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Reza Reinaldi Wael mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan Program Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) dan Ambon New Port (ANP). Hal ini disampaikan dalam rilisnya pada (28/03/2022).
Diketahui wacana tentang Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (MLIN) sudah sejak tahun 2016, yang pada saat itu menjadi kabar yang sangat baik dan menggembirakan, hal ini juga disampaikan oleh Sekjend LMND Reza Reinaldi Wael atau yang akrab disapa Adhyna.
“Ditetapkannya Maluku sebagai pusat Lumbung Ikan Nasional (LIN) adalah kabar yang sangat menyejukan bagi masyrakat maluku, kabar yang menyejukan ini sudah barang tentu disambut baik oleh masyarakat Maluku”.
Adhyna juga menambahkan, bahwa masyarakat Maluku yang sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil laut, tentu menaruh harapan di tengah kondisi ekonomi yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) harus terealisasi untuk peningkatkan taraf hidup dan kesehjateran masyarakat terkhususnya masyarakat Maluku.
Perlu juga kita ketahui bahwa sumber perikanan di Maluku mencapai 4,66 juta ton pertahun, angka ini sekitar 37 persen dari total 12,5 juta potensi ikan yang ada di Indonesia serta memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin juga mengatakan, bahwa yang baru bisa diproduksi hanya sekitar 543 ribu ton saja atau sekitar 14,45 persen dari 37 persen, tandas Sekjend LMND.
Melihat data tersebut, Adhyna juga menyampaikan bahwa, sentuhan nyata dari pemerintah pusat untuk Maluku benar sangat diperlukan, dikarenakan potensi laut Maluku yang sangat berlimpah ini harus dimaksimalkan dan diperuntuhkan untuk kemajuan serta kesehjateraan masyarakat Maluku yang tentunya akan memberikan dampak positif juga bagi sektor-sektor lainnya, seperti pendidikan, perekonomian, fasilitas umum dan lain sebagainya.
Namun berbeda dari apa yang diharapkan, akhir-akhir ini beredar kabar bahwa Lumbung Ikanan Nasional (LIN) akan dibatalkan dengan berbagai alasan, mulai dari adanya gunung merapi bawah laut dan ranjau perang dunia, sampai dengan alasan keterbatasan anggaran, ungkap Adhyna
Dengan alasan-alasan tersebut, keseriusan pemerintah pusat patut dipertanyakan, pasalnya Program Strategi Nasional (PSN) yang menelan anggaran besar dan memiliki resiko bencana alam yang tinggi dibeberapa daerah di Indonesia tetap diselesaikan walaupun sudah diingatkan oleh banyak pakar maupun ahli mengenai resiko bencana alam, sebut saja Yogyakarta Internasional Airport (YIA) kulon Progo Yogyakarta. Tambah Adhyna.
“Jika benar Lumbung Ikan Nasional akan dibatalkan dengan alasan tersebut maka alasan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat”. Ungkapnya
Sekjend LMND Adhyna juga mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku untuk terlibat dan mengawal langsung Program Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) dan Ambon New Port (ANP) yang telah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) ini.
Di akhir rilisnya, beliau juga mengingatkan bahwa keterlibatan seluruh masyarakat Maluku untuk mengawal PSN ini sangatlah diperlukan agar dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan bukan untuk segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi untuk masa depan Maluku.
PB SEMMI Desak Presiden Stabilkan Minyak Goreng dan Stop Bicara Penundaan Pemilu 2024
KETUA UMUM PB SEMMI - BINTANG WAHYUH SAPUTRA (Tengah) |
HMI Cabang Jakarta Raya Melakukan Konferensi Cabang Jakarta Raya Ke-VIII Setelah Sekian Lama Mandek
PW SEMMI KEPRI meminta KPK RI tegas selidiki PP 41 Tahun 2021 Terindikasi KKN
Ketua Umum PW SEMMI KEPULAUAN RIAU Zainul Sofian NST |
PC SEMMI Langkat Bersyukur atas Kinerja Kapolres Langkat
Ketua PC SEMMI Langkat Bersama Kapolres Langkat |
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kondusifitas kab langkat jelas tampat terjaga di bawah pimpinan Kapolres langkat bapak AKBP DANU PAMUNGKAS TOTOK SH sik,Dengan kinerja nya yanng Tulus dan Sangat Humoris membuat saya Ketua Pc Semmi lamgkat sangat Bersyukur Kapolres yang sangat peduli terhadap sosial,Ibadah,Pendidikan dan Kegiatan Positif Pemuda dan mahasiswa, Batam, Jumat (18/03/2022)
Ketua umum PC SEMMI kab langkat Mukthi Halwi menyampaikan
Hari ini kabupaten sudah sangat kondusif dengan pimpinan komando dari Kapolres Langkat ,dari segi kemasyarakatan,segi sosialisasi, pendekatan dengan mahasiswa, dan selalu memberikan narasi-narasi dan semangat untuk pemuda dan mahasiswa dalam menjalankan segala aktivitas.
Kabupaten Langkat hari ini bangga dan bersyukur atas kepemimpinan Kapolres Langkat dalam menjaga kenyamanan serta kekondusifan kabupaten langkat
Saya ketua umum Semmi berpesan agar mari sama sama kita menjaga kekondusifitasan Tanah kelahiran kita.
Jurnalis - ZS
#KapolresLangkat #PCSEMMILangkat
1 Tahun Kepemimpinan Franc Bernhard Tumangger - Mutsyuhito Solin, SEMMI Bakal Refleksi dan Evaluasi.
Ketua Umum PC SEMMI Dairi - Pakpak Bharat Arifatullah Manik |
KABARMAS.COM, KEPULAUAN RIAU - Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ( SEMMI ) Cabang Dairi - pakpak Bharat Periode 2022-2023 Bakal Evaluasi dan Merefleksi masa kepemimpinan Bupati Franc Bernhard Tumanggor dan Wakil Bupati Mutsyuhito Solin dimana mereka adalah pasangan terpilih Untuk Memimpin Pakpak Bharat.Batam (16/03/2022)
Arifatullah Manik, Selaku Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ( SEMMI ) Cabang Dairi - Pakpak Bharat mengatakan, Evaluasi dan refleksi bakal kami lakukan dalam waktu dekat, mengingat sudah 1 tahun masa kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor dan Dr. Mutsyuhito Solin, Mpd
Selama 1 tahun mereka telah melakukan apa saja untuk kemajuan pakpak Bharat, dan apa saja kendala dan permasalahan selama di alami selama memimpin kabupaten pakpak Bharat selama 1 tahun.
Sebagai Pemimpin dan leader bagi masyarakat pakpak Bharat, kritik dan masukan dari masyarakat, pemuda dan mahasiswa harus di dengar dan dilaksanakan, kami Para pengurus akan mengajak elemen masyarakat dan kaum pemuda untuk berdiskusi serta berdialog untuk mengevaluasi 1 tahun kepemimpinan mereka, dalam agenda evaluasi dan refleksi kami akan membedah apa saja program dan kinerja, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan Infrastruktur di pakpak Bharat.
Harapan kami dengan adanya evaluasi dan refleksi ini agar kiranya pemerintah merasa terkawal dan tidak asal asalan dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan yang merugikan masyarakat kabupaten pakpak Bharat
Jurnalis - ZS
Holistik Institute : Apresiasi Kinerja Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Brigjen. Pol. Asep Edi Suheri dalam menggungkapkan penipuan Doni Salman
KABARMASA.COM, JAKARTA, - Ramai kasus penipuan berkedok investasi trading binary option Indra Kenz lewat aplikasi Binomo dan Quotex membuat para korban merugi.(15/03/2022).
Langkah cepat Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri untuk menuntaskan kasus penipuan Lewat aplikasi Binomo dan Qoutex itu membuahkan hasil yang maksimal, langkah tersebut di ambil agar tidak ada lagi korban terkait dengan jenis investasi ilegal seperti itu.
Lanjut Latuconsina. Bareskrim polri sudah melakukan langkah tepat untuk semua jenis aset Doni Salman di sita.
Menurut latuconsina langkah yang di ambil oleh bareskrim Polri dalam hal ini (Dittipidsiber) sudah sangat kongkrit untuk mengungkapkan perihal jenis investasi bodong tersebut.
Kita harus memberikan apresiasi sebesarnya kepada Bareskrim Polri dalam Hal ini Direktur Dittipidsiber pak Brigjen. Pol. Asep Edi Suheri karena sukses melakukan langkah penanganan cepat.
PC SEMMI KUKAR Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024 dan 3 Priode atau Perpanjangan Jabatan
Ketua Umum Hasran, PC SEMMI KUKAR (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) |
Holistik Institute Apresiasi Langkah KAPOLRI dalam penanganan kelangkaan minyak goreng
KABARMASA.COM, JAKARTA - Ceo Holistik Institute M. Nur latuconsina mengapresiasi langkah kongkrit Kapolri dalam penanganan kelangkaan minyak goreng, hal ini di sampaikan Latuconsina.(15/03/2020)
Dengan adanya langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada seluruh Kapolda untuk memastikan dan memperketat pengawasan terhadap ketersediaan minyak goreng di daerah-daerah.
Latuconsina menegaskan bahwa pengawasan terkait minyak goreng oleh jajaran Polri tersebut perlu dilakukan mulai dari produksi hingga distribusi. Tuturnya.
Hal serupa saat penyampaian dari Kapolri “Nanti tolong dipastikan untuk dipantau. Polri memastikan produsen minyak goreng sudah memproduksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat,"
Ceo Holistik M. Nur latuconsina menerangkan hal-hal yang perlu diwaspadai oleh jajaran Polri adalah potensi pelanggaran oleh pihak tidak bertanggung jawab yang hanya mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan komoditas minyak goreng.
Adapun potensi pelanggaran yang dimaksud, antara lain upaya oknum yang menahan distribusi stok minyak goreng ke pasaran.
Karena itu, melalui pesan Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada polisi di lapangan agar tidak sekadar memeriksa dokumen saja, melainkan juga memastikan produsen menjalankan kewajibannya mendistribusikan minyak goreng ke pasaran.
Tutup latuconsina "Yang paling penting, dan harus dipastikan adalah distribusi minyak goreng ke masyarakat agar tidak terjadi nya antrean panjang untuk mendapatkan Minyak goreng.
Haris Pertama Lantik Pengurus KNPI Kepri Periode 2022-2025
KABARMASA.com - Pengukuhan DPD 1 KNPI Kepulauan Riau di hadiri Ketum DPP KNPI Haris Pertama SH |
KABARMAS.COM, KEPULAUAN RIAU - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama melantik Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Periode 2022-2025 di Aston Hotel Tanjungpinang, Minggu 13 Maret 2022.
KNPI Kepri dipimpin oleh Endang Dwi Socowati. Dewi, sapaannya, akan dibantu oleh Muhammad Irfan sebagai Sekretaris dan Leo Anggara Saputra yang menjabat sebagai Bendahara, dan pengurus lainnya yang menjabat Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara serta sejumlah bidang-bidang dalam struktur kepengurusan.
Turut dilantik juga ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kepri yang diketuai oleh Diky Wijaya dan Mohd. Tandzhir sebagai sekretaris.
Dalam sambutannya, Ketua Umum KNPI Haris Pertama berpesan, agar kepengurusan yang dilantik dapat menjadi pelopor di provinsi Kepulauan Riau.
"KNPI sebagai wadah berhimpunnya kader-kader OKP, harus tampil membawa pemuda jadi pemenang," kata Haris Pertama.
Dalam sambutannya, ketua KNPI Kepri periode 2022-2025 Endang Dwi Socowati, menyatakan siap membesarkan KNPI.
"Saya siap mengibarkan panji-panji KNPI di seluruh pelosok Kepri. KNPI, Energy of Harmony," ujarnya.
Dalam pelantikan ini, turut hadir Ketua Umum Pemuda Panca Marga Berto Izaak Doko dan beberapa pejabat dari lingkungan Pemerintah provinsi Kepri dan daerah lainnya.
Jurnalis ZS
Kemendag Akui Jual 415 Juta Liter Minyak Goreng ke Luar Negeri, Pegiat Medsos Beri Tanggapan
Baru-baru ini dikabarkan jika Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendagri) mengakui telah terjadi kebocoran dengan menjual minyak goreng murah sebanyak 415 juta liter ke luar negeri.
Penjualan minyak goreng ke luar negeri dengan jumlah yang sangat banyak itu sungguh di sayangkan oleh beberapa pihak.
Mengingat bahwa sekarang ini di Indonesia sedang terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di berbagai daerah.
Bahkan tidak sedikit kasus kerusuhan terjadi akibat rebutan untuk mendapatkan minyak goreng ini.
Munculnya kabar mengenai penjualan minyak goreng ke luar negeri dengan jumlah banyak itu membuat seorang pegiat media sosial mengomentarinya.
dr.Berlian Idris dalam unggahan Twitternya terlihat geram dengan adanya kabar tersebut.
Arifatullah Manik Pimpin SEMMI Cabang DAIRI - PAKPAK BHARAT
Pengukuhan PC SEMMI Dairi - Pakpak Barat |
KABARMAS.COM, KEPULAUAN RIAU - Sidikalang. Sejumlah Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Dairi-Pakpak Bharat dikukuhkan dalam acara pelantikan yang digelar di Gedung Balai Budaya kota Sidikalang, Kamis (11/03/2022).
Acara pelantikan ini mengangkat tema "Aktualisasi Peran SEMMI dalam Pembangunan SDM Unggul di Era Jaman Digital"
Wakil Bupati Dairi, Jimmy AL Sihombing yang hadir mewakili Bupati Dairi Eddy Berutu dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya pengurus SEMMI di wilayah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.
"Kita berharap SEMMI dapat bersinergi dengan pemerintah di eksekutif serta di yudikatif dan juga dengan seluruh organisasi kemasyarakatan juga para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di wilayah Kabupaten Dairi," ujar Jimmy.
Hal senada juga disampaikan salah satu pembina yang hadir dalam acara itu yakni Anwar Sani Tarigan yang merupakan Anggota DPRD Sumatera Utara. Dirinya menyampaikan cukup berbangga dengan diangkatnya dirinya sebagai Pembina SEMMI Cabang Dairi dan Pakpak Bharat.
"Terimakasih saya diunjuk sebagai pembina SEMMI Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat dan saya mengharapkan para pengurus menjadi tonggak dan garda terdepan untuk membangun SDM Pemuda yang ada di wilayah kita," ujarnya.
Mhd Syahan Arifatullah Manik, Ketua SEMMI Cabang Kabupaten Dairi Pakpak Bharat yang baru dilantik dalam kesempatan itu mengatakan rasa terimakasihnya atas segala bantuan dari semua pihak hingga pelaksanaan pelantikan ini berjalan dengan lancar dan sukses.
"Kami akan bekerja lebih baik dari sebelumnya, kami berharap semoga kami tetap mendapat dukungan dari Pemerintah mau pun dari para senior-senior kami dalam berkontribusi membangun Dairi dan Pakpak Bharat," pungkasnya.
Jurnalis - ZS
GEMPIH Sultra Akan Laporkan PT DMS Di KLHK Atas Dugaan Pengerusakan Hutan Mangrove
DPC Permahi Banten angkat bicara Banjir di Kota Serang, kritisi Sempadan sungai atau garis perlindungan aliran sungai
Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERMAHI Banten |
KABARMASA.COM, SERANG BANTEN - DPC Permahi Banten angkat bicara Banjir di Kota Serang, kritisi Sempadan sungai atau garis perlindungan aliran sungai, dari sisi penataan ruang dan tata kelola lingkungan hidup. Pada Tanggal 01 Maret 2022, beberapa titik lokasi di Kota Serang mengalami peningkatan curah hujan sehingga terjadi luapan di aliaran sungai mengakibatkan banjir dan beberapa daerah terendam Banjir. Hari Sabtu, Serang(05/03/2022)
Ketua DPC PERMAHI Banten Rizki Aulia Rohman, mengatakan ada hal yang harus diperhatikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota, terutama daerah pemukiman yang berdekatan dengan aliran sungai. Sempadan sungai sebagai garis maya di kanan dan kiri Palung sungai ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sesuai dengan Aturan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau diatur secara rinci mengenai batas sempadan Sungai antara lain pasal 4 - 11 diatur sedemikian jelasa dengan kriteria tertentu.
"Perlindungan Sungai menjadi penting, sebagai aliran dan sumber mata air yang dapat dimanfaatkan bukan menjadi bencana bagi masyarakat. Tindakan mendirikan bangunan di bantaran sungai, aktivitas pencemaran sungai, dijadikan tempat pembuangan sampah dan penegakan aturan hukum yang tidak tegas menjadikan salah satu faktor timbulnya luapan air sungai melebihi palung sungai yang kita sebut sebagai peristiwa Banjir." Ungkapnya
Kami merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Serang dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Serang dan dinas terkait untuk dilakukan tinjauan langsung seluruh sungai dan aliran di daerah kota Serang, perbaikan dan pembenahan infrastruktur sungai serta pengendalian dan pemanfaatan, apakah sudah sesuai dengan aturan Mentri PUPR dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta RTRW Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 sesuai pasal 1 angka 82, 83, 84 dan 85 diatur sedemikian rupa tentang Daerah Aliran Sungai (DAS), batas bangunan dengan sungai, Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Sungai.
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Inkonstitusional
Ketua Umum Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Provinsi Kepulauan Riau,Amirul Khalish Manik |
KABARMASA.COM,KEPULAUAN RIAU - Wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 yang digulirkan oleh sejumlah pimpinan partai politik (Parpol) dan menteri di kabinet Jokowi, semakin menambah deretan kegaduhan selama kepemimpinan Jokowi,Batam Hari Jumat (04/03/2022)
Wacana tersebut seolah sengaja digulirkan untuk menutupi sejumlah permasalahan besar yang terjadi, terkhusus dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
Begitu kata Ketua Umum Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Provinsi Kepulauan Riau, Amirul Khalish Manik kepada awak media, Jum’at 4/3.
Permasalahan tersebut, sambungnya, mulai dari indikasi atau dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) penggunaan dana Covid-19, bisnis PCR, program vaksinasi, tindak pidana korupsi yang diduga kuat menyeret anak presiden, gugatan penghapusan Presidential Treshold (PT) yang berulangkali ditolak oleh MK, hingga megaproyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang sangat dipaksakan.
Belum lagi polarisasi umat Islam yang masih terus terjadi dan dipastikan adalah agenda kelompok Islamophobia yang mengancam keutuhan NKRI.
“Selain menambah kegaduhan, wacana itu juga semakin menggambarkan betapa kuatnya kepentingan dan cengkraman atau hegemoni oligarki dan kaum kapitalis neoliberal di Indonesia,” ujar Amirul Khalish Manik yang juga salah Wakil Ketua Bidang DPD-1 KNPI Kepri.
Jika perpanjangan masa jabatan presiden benar-benar terjadi, Khalish menilai bahwa Rezim Jokowi jelas telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi negara, yang secara jelas membatasi masa jabatan Jokowi berakhir pada tahun 2024. Artinya, tidak ada lagi periode ketiga bagi Jokowi sebagai Presiden RI sebagaimana bunyi pasal 7, yaitu presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan.
Menurutnya, menjadikan agenda pemulihan ekonomi nasional sebab terpaan pandemi Covid-19 sebagai alasan penambahan masa jabatan presiden sangatlah tidak rasional. Bahkan kontradiktif dengan realitas yang ada, di mana justru kemunduran atau keterpurukan ekonomi nasional dan sektor lainnya.“Termasuk stabilitas politik dan demokrasi itu terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan rezim Jokowi di dalam mengelola negara dengan baik, sebab telah terjebak dan menjadi bagian dalam lingkaran kepentingan oligarki bisnis dan juga oligarki politik. Bahkan ada upaya untuk menutupi permasalahan sebenarnya yang terjadi di Indonesia,” tegasnya.
Khalish menilai bahwa dibalik itu semua ada agenda besar, yaitu memuluskan pemindahan IKN dan dimungkinkan beberapa agenda oligarki lainnya yang menjadikan situasi pandemi ini sebagai tameng untuk memuluskan kepentingan mereka.Selain inkonstitusional, Khalish menilai bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga dapat menjadi alasan untuk pemakzulan Jokowi. Karena secara garis besar telah mengkhianati dan mencederai demokrasi, semangat Reformasi 1998, serta UUD 1945.
“Sehingga malah justru dapat memicu kemarahan rakyat dan kemudian melakukan people power,” tutupnya.
Jurnalis : ZS
Persatuan BEM Batavia melakukan aksi demonstrasi di depan Polda Metrojaya
AMSAK : KPK Lemah Tidak Berani Tangkap Muhaimin Iskandar Terkait Dugaan Korupsi
LKBH DPC PERMAHI BANTEN mengawal kasus sengketa Tanah
Foto : Ketua DPC PERMAHI BANTEN dan Direktur LKBH DPC PERMAHI BANTEN |
KABARMASA.COM, SERANG. Laporan masyarakat kepada LKBH DPC PERMAHI BANTEN langsung disambut dengan baik, hal ini dibuktikan dengan langsung menemui pihak keluarga untuk memberikan pendampingan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat.(Serang, 01/03/2020)
Ditemui ketika wawancara, pihak keluarga langsung memberikan keterangan kepada kami perihal objek tanah yang sudah di perjualbelikan oleh orang lain. Asiyah (80 Tahun) sebagai ahli waris tunggal dari Almarhumah Tikah Bin Bidin memberikan kuasa kepada LKBH DPC PERMAHI BANTEN untuk mendampingi secara langsung perihal sengketa Tanah yang sudah berlangsung sejak Tahun 2015.
Dalam keterangan nya tidak pernah melakukan transaksi apapun perihal objek tanah tersebut, dimana sudah timbul AJB di Tahun 1997 dan di Tahun 2003, akan tetapi pemilik tanah tidak pernah melakukan penjualan atas objek tanah tersebut.
Khoirul Umam, S.H selaku Direktur LKBH DPC PERMAHI BANTEN menyatakan Pihak kami sedang menempuh jalur non litigasi atau kekeluargaan untuk menemukan fakta sebenarnya di Tingkat Kelurahan sebagai awal dimana riwayat tanah bisa dipindah alihkan statusnya sampai kecamatan, dimana Akta Jual Beli Timbul dan terbit di Kecamatan serta camat sebagai PPATS yang sah menurut aturan hukum. Kami menduga ada oknum yang sengaja memanfaatkan posisi tanah tak bertuan yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya karena persoalan keluarga.
"Dalam penelusuran kami bahwa posisi objek tanah ada dua patok yang berdiri pertama, atas nama Cristine Darmi dengan alas hak AJB 2003 dengan izin garap Drs. Dadih Nuraji dan H. Jabidi Ibrohim, sedangkan pemilik sah secara girik atau letter C dari Tahun 1971 atas nama Almarhumah Tikah bin Bidin dengan ahli waris tunggal Asiyah tanpa pernah melakukan transaksi apapun atas objek tanah tersebut, Sehingga dugaan sementara kami, bahwa AJB secara hukum batal karena ada klausul atau persyaratan yang belum terpenuhi." Pungkasnya
Di Seminar Nasional Holistik Institut, Ketua KNPI Minta Pemuda Kaltim Dukung IKN
KABARMASA.COM, Kutai Kartanegara – Holistik Institut menggelar Seminar Nasional dan Deklarasi Dukung Ibu Kota Negara Baru di Aula Universitas Kutai Kartanegara, Kamis (24/2/2022).
Hadir sebagai narasumber Chief Executive Officer (CEO) Holistik Institut M. Nur Latuconsina, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Guspardi Gaus, Wakil Rektor I Universitas Kutai Kartanegara Sudirman dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Timur Arif Rahman Hakim.
M. Nur menyampaikan dalam paparannya tujuan besar dari pembangunan IKN merupakan upaya untuk memastikan keberlangsungan pembangunan berkualitas di Indonesia. Senada dengan CEO Holistik Institut ini, Sudirman berpendapat bahwa Kepemimpinan IKN harus dipegang oleh individu yang berkualitas.
“Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru nantinya dituntut memiliki kemampuan membaca fenomena dan sifat akumulasi modal, mampu membuka lapangan pekerjaan dan memperkuat sumber daya manusia di IKN,” kata Warek I Universitas Kutai ini.
Di tempat yang sama Ketua KNPI Kalimantan Timur Arif Rahman Hakim berpendapat pembangunan IKN itu harus didukung oleh unsur pemuda di Kalimantan.
“Pemuda harus bersama-sama mendukung proyeksi pembangunan IKN. Sebagai representasi masyarakat Kalimantan Timur, pemuda tidak boleh sekedar jadi penonton. Pemuda harus ambil bagian dalam momentum Ibu Kota Nusantara ini,” tutur Arif.
Sebelumnya Guspardi Gaus juga mengingatkan agar pembebasan lahan di titik nol IKN harus sudah selesai mengingat serapan anggaran yang mencapai 466 triliun rupiah.
Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Timur Meminta Pemerintah Amankan WNI di Ukraina
Audiensi DPC PERMAHI Semarang dengan KESBANGPOL Kota Semarang, Tingkatkan Pendidikan Politik Masyarakat
KABARMASA.COM, SEMARANG - Telah dilaksanakan audiensi sekaligus diskusi pada hari Selasa, 22 Februari 2022 dengan mengangkat tema “Pentingnya Pendidikan Politik bagi Mahasiswa". Audiensi yang digelar dibawah program kerja Biro Kerjasama Antar Lembaga DPC PERMAHI Semarang kali ini dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan salah satu instansi pemerintahan di Kota Semarang, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang (KESBANGPOL kota Semarang). SEMARANG, 22/02/2022.
Pada audiensi disertai dengan diskusi kali ini disambut baik dengan pihak Kesbangpol. Adapun pihak-pihak yang turut terlibat dalam audiensi diantaranya Bapak Joko selaku Sekretaris Badan; Bapak Aris selaku Kepala Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan; Bapak Tony selaku Kepala Sub Ketahanan Sosial, ekonomi, Budaya dan Agama ; dan Bapak Gatot selaku Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri KESBANGPOL Kota Semarang.
Ketua DPC Permahi Semarang, Reza Bagoes mengatakan Adapun audiensi yang telah dilaksanakan didapati hasil sebagai berikut :
- Bahwa kita sebagai lembaga kemahasiswaan diharapkan dapat bersinergi dengan baik pada seluruh elemen pemerintahan, termasuk KESBANGPOL Kota Semarang
- Problematikanya terletak pada biaya politik tinggi yang mengakibatkan serangan fajar
- High Political Cost akan menyebabkan moralitas penegak hukum dan/atau pembuat undang-undang tidak sesuai dengan norma
- Bahwa mengenai pendidikan politik, peran Sub Bidang Politik Dalam Negeri berupaya mewujudkan pemilih yang rasional, serta mendidik masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih
- Bahwa dalam hal ini PERMAHI dapat mengajukan rencana gagasan kepada KESBANGPOL Kota Semarang untuk penjalinan kerjasama lebih lanjut
- Permahi DPC semarang menawarkan agar gencar dalam memberikan sosialisasi konvensional atau digital
- DPC permahi Semarang melihat ada bibit emas, yaitu siswa SD sebagai generasi unggul yang akan menyongsong Indonesia Emas 2045
DPC PERMAHI Semarang berharap kedepan bisa dijalin kerjasama yang baik dan sinergitas terjalin untuk bersama sama memberikan pendidikan politik bagi masyarakat" pungkasnya