Ditutup Kapolda Metro Jaya, Vaksinasi Merdeka Dinilai Efisien Biaya Penyelenggaraan

KABARMASA.COM, DEPOK - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menutup pelaksanaan vaksinasi Merdeka di wilayah aglomerasi. Pelaksanaan vaksinasi Merdeka ini dinilai mampu menjawab kebutuhan vaksinasi yang mudah diakses publik, murah dalam operasional pelaksanaannya dan masif diselenggarakan di setiap wilayah.

Untuk diketahui pelaksanan vaksinasi Merdeka wilayah aglomerasi digelar selama 10 hari di Bekasi Kabupaten, Bekasi Kota, Depok, Tangerang Kota dan Tangerang Selatan. “Vaksinasi Merdeka bukanlah sebuah event, atau program. Namun sebuah metode penyelenggaraan vaksinasi yang bertumpu pada kerelawanan, kedermawanan dan kepemimpinan. Metode ini mampu menjawab kebutuhan vaksinasi yang mudah diakses publik, murah dalam operasional pelaksanaanya dan masif diselenggarakan di setiap wilayah,” kata Fadil Imran di Depok pada Selasa (5/10/2021).

Menurut dia, vaksinasi Merdeka aglomerasi adalah pelaksanaan seri kedua dari vaksinasi Merdeka. Pelaksanaan pertama dilakukan di DKI Jakarta yang berhasil mendorong capaian angka vaksinasi di Jakarta hingga 107%.

“Bila pimpinan daerah menilai metode vaksinasi Merdeka ini bermanfaat, maka layaknya sebagai cetakan, silakan digunakan cetakan vaksinasi Merdeka ini untuk melanjutkan program vaksinasi berikutnya di masing-masing wilayah,” ujarnya. Baca: Usai Bertanding di PON XX Papua, 3 Atlet DKI Positif Covid-19

Sementara itu, Ketua Yayasan Sinergi Vaksinasi Merdeka, Devie Rahmawati menambahkan, hal ini merupakan metode yang menjadi terobosan strategis. Karena biaya penyelenggaraan yang efisien. Vaksin yang diberikan pada masyarakat dilakukan secara gratis. Namun, tidak semua biaya penyelenggaraan vaksinasi yang efisien.

“Di vaksinasi Merdeka, biaya penyelenggaraan untuk menyuntikkan 1 individu hanya Rp5.000 hingga maksimal Rp20.000. Berdasarkan studi yang kami lakukan dengan metode wawancara dengan berbagai pihak penyelenggara, pelaksanaan vaksinasi yang tidak menggunakan metode Vaksinasi Merdeka, biaya penyelenggaraan dibutuhkan mencapai Rp100-170.000 per suntik untuk setiap individu,” kata Devie.

Pengurus Yayasan Sinergi Vaksinasi Merdeka (SVM) Mila Viendyasari menambahkan, efisiensi biaya penyelenggaraan ini dapat terjadi karena metode vaksinasi Merdeka mensyaratkan 9 pilar di antaranya pelaksanaan yang terdesentralisasi lebih dari 900 titik. Kedua, dilaksanakan selama minimal 10 hari pelaksanaan, tanpa henti, bahkan ada yang dilaksanakan malam hari.

Selanjutnya gerai dibangun berbasis wilayah komunitas penduduk seperti perumahan serta didirikan secara sederhana, seperti di rumah warga. “Yayasan Sinergi Vaksinasi Merdeka (SVM) hadir membantu pengelolaan vaksinasi Merdeka yang diinisiasi oleh Polda Metro Jaya dalam hal memastikan pelaksanaan vaksinasi Merdeka berjalan sesuai dengan metode yang disusun. Pada tahap kedua ini, dengan unsur kerelawanan, di mana relawan nakes maupun nonnakes yang bertugas di gerai, diberikan insentif sama yaitu sebesar Rp100.000 per hari, per relawan. Dibandingkan pelaksanaan vaksinasi lain, yang minimal petugasnya diberikan honor Rp500.000 hingga Rp1,5 juta per petugas,” katanya.

https://metro.sindonews.com/read/559950/170/ditutup-kapolda-metro-jaya-vaksinasi-merdeka-dinilai-efisien-biaya-penyelenggaraan-1633425001

 

Share:

Read More

LQ Indonesia Law Firm Berbagi Kiat Sukses Dalam Penanganan Kasus Investasi Gagal Bayar

KABARMASA.COM, JAKARTA - LQ Indonesia Lawfirm baru 2 tahun berdiri namun dibawah kepemimpinan, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA bertumbuh pesat dari 1 cabang di Tangerang hingga buka 2 cabang lainnya di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Sekarang LQ Indonesia Lawfirm sudah memiliki 35 rekanan Advokat dalam penanganan kasus di 3 cabang tersebut. Selain pertumbuhannya  LQ Indonesia Lawfirm juga patut diberi acungan jempol atas keberhasilan dalam penanganan kasus hukum, antara lain berhasil membebaskan para terdakwa yang dikriminalisasi dan penanganan kasus Investasi bodong. Selama 2 tahun ini sudah 4 perusahaan gagal bayar berhasil memberikan ganti rugi kepada klien-klien LQ dimana korban lain yang tidak didampingi pengacara, tidak mendapatkan ganti rugi apapun.

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA selaku Founder dan ketua umum LQ Indonesia Lawfirm “ada trik dan strategi dalam penanganan kasus investasi bodong. Jalur terbaik adalah jalur pidana, namun jalur pidana tidak berdiri sendiri harus diimbangi dengan mediasi ke pemilik dan direksi Perusahaannya.”

Alvin memberikan contoh terbaru kasus gagal bayar yang ditangani oleh LQ Indonesia Lawfirm, dimana setelah pelaporan polisi diadakan proses mediasi dan berakhir damai, para klien LQ Indonesia lawfirm diberikan aset properti sebagai ganti rugi, setara nilainya dengan kerugian yang dialami para klien. “Ada pengacara lain yang hanya push pidana dan akhirnya pemilik perusahaan dan direksi di penjara oleh penyidik, saat itu karena terlalu menekan pidana tanpa diimbangi oleh mediasi dan negosiasi maka bisa dibilang Zonk/Angus. Jika pemilik perusahaan Investasi bodong di tahan dan “pasang badan”, maka dapat dipastikan klien hangus. Terbukti tidak lama setelah pemilik perusahaan Investasi ditahan, stop sudah proses ganti rugi terhadap korban yang lapor Polisi. Namun untungnya, LQ Indonesia lawfirm sudah berhasil mendapatkan ganti rugi penuh/FULL dan balik nama kepemilikan aset tersebut di Notaris dan lakukan akta perdamaian.”

Advokat Hamdani, SH, MH kuasa hukum para korban gagal bayar dari LQ Indonesia Lawfirm menambahkan “awal para korban menghubungi LQ Indonesia Lawfirm di 0817-489-0999 untuk menjadi klien dan tandatangan surat kuasa dan PJH, lalu saya sebagai pelapor ke Polda Metro Jaya dan buat LP. Setelah adanya LP, kami mulai negosiasi dengan pihak pemilik perusahaan Investasi. Ketika diberikan aset, tidak langsung kami ambil. Saya dan ketua pengurus LQ, Advokat Alvin Lim turun dan inspeksi, apakah aset itu ada dan bagus? Karena pernah kami di perusahaan lain ternyata setelah di cek asetnya ternyata milik orang lain. Lalu setelah turun ke lapangan, ternyata lokasinya sangat bagus di depan pinggir jalan dan sudah jadi komplek perumahannya beserta infrastruktur. Dalam ilmu properti, lokasi adalah hal paling penting.”

Berikut Link Vlog, tim LQ Indonesia Lawfirm mengecek Asrt Properti yang diberikan untuk ganti rugi”

 

Share:

Read More

Apresiasi dan dukungan Mahasiswa Papua di Bandung untuk Kontingen Inkanas Jabar pada PON XX

 

KABARMASA.COM, Bandung -  INKANAS Lakukan Pelepasan Kontingenya untuk mengikuti Pekan Olahgaga Nasional PON XX di GOR Dojo Sasakawa, Senin (04/10/2021). Pelepasan Kontingen INKANAS Jabar ini dilakukan langsung oleh Direktur Intelkam Polda Jabar KBP Drs. Ruslan Ependi selaku SEKUM INKANAS JABAR bersama Ketua Harian INKANAS dan beberapa perwakilan Mahasiswa Papua yang ada di Kota Bandung.

Ketua pengurus INKANAS JABAR Sdr. Iwan Tahe menyampaikan bahwa jumlah Atlet yang dilepas untuk mengikuti kejuaraan KARATE pada PON XX di Papua ada sebanyak 15 Orang, diantaranya 8 Atlet Putra dan 7 Atlet Putri serta 8 orang pelatih.

Hadir pula dalam pelepasan Atlet INKANAS JABAR mahasiswa Papua dari berbagai elemen kemahasiswaan yang berada di Kota Bandung dalam rangka silaturahim dan memberi dukungan kepada Atlet INKANAS JABAR pada laga PON XX di papua.
Dalam sambutanya Ketua Forki Jabar Sdr. OGI menyampaikan, memberikan Salam Olah Raga dan Salam Karate “OS” serta berharap bisa menjadi juara kembali pada PON XX Papua ini.
“PON pada tahun 2016 yang lalu kita menjadi Juara Umum ke-1 dan untuk sekarang kita harus bisa mempertahankannnya, pada intinya kita ingin menjadi yang terbaik dan dengan cara yang sportifitas, semua harus mendapatkan Medali,” Ucapnya.

Dir Intelkam Polda Jabar yang juga Sekum INKANAS JABAR KBP Drs. Ruslan Ependi sampaikan Ucapan terimakasih kepada para Atlet dan kepada para Mahasiswa Papua yang turut hadir dalam pelepasan Kontingen INKANAS JABAR.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir disini, kepada atlet dan kepada rekan – rekan Mahasiswa Papua yang ikut menghadiri dan mendukung Kontingen INKANAS JABAR, Kita bicara tentang Wawasan Nusantara, bahwa kita dari sabang sampai merauke kita tetap Indonesia, yang saya harapkan kita memberikan motifasi dan semangat dalam setiap pertandingan, Papua merupakan serpihan Surga Dunia, semangat persatuan dan kesatuan serta semangat untuk menjadi Juara.

Para perwakilan Mahasiswa Papua pun memberikan motivasi serta dukungan dan do’anya kepada para Atlet INKANAS JABAR salah satunya Sdr. Alfenendes Pohowan (Ketua Imaka Bandung).

“Saya Ucapkan terimakasih kepada Bapak Direktur Intelkam Polda Jabar, Semoga para Kontingen Jabar bisa menujukan bahwa Jabar menjadi Juara, Setelah bapak bapak beres dalam pertandingan, semoga para kontingen bisa menceritakan bahwa di Papua sana sangat indah,”Ujarnya.

https://rajawalinews.online/2021/10/05/apresiasi-dan-dukungan-mahasiswa-papua-di-bandung-untuk-kontingen-inkanas-jabar-pada-pon-xx/

Share:

Read More

19,7 Milyar Proyek Jln Pelang-Pematang Gadung Di Mark-Up Disinyalir Berpotensi Korupsi Berjema’ah

 

KABARMASA.COM, KALIMANTAN BARAT  - Disinyalir signifikan Mafia Volume Pengadaan Proyek Pelang-Pematang Gadung dengan anggaran sebesar 19,7 Milyar Pelaksana Proyek PT. Tamarin. Peningkatan Jalan Pelang-Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Nomor kontrak: P/61/PPKDAK/DPUTR-B.602/VII/2021. Hembusan Dugaan praktek Proyek Mafia dalam kegiatan Proyek Akses Jln. Pelang- Pematang Gadung. Hembusan adanya potensi kecurangan dengan mengurangi volume penghamparan Material pengadaan LPB dan LPA tidak sesuai spek yang ditentukan di dalam Dokumen Kontrak. Pengadaan lapis pondasi bawah persyaratan spesifikasi proyek Jln. 19.7 Milyar Indikator pemilik proyek PPK tutup mata dan telinga.

Pantauan investigasi Tim Rajawalinews (RN) Group Senin (04/10/21), Kontraktor Pelaksana PT. Tamarin. Sumber Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab.Ketapang Kalbar TA.2021. Indikator merupakan isu penting adanya Korupsi pengurangan Iteam pengadaan satuan Barang/Jasa dalam Volume ketentuan aturan dan UU Pemberantasan Korupsi dalam pengadaan barang/jasa melalui instrumen Hukum pidana dan Administrasi mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) sampai ke Spesifikasi Teknis, semua bisa di mainkan, anggaran menjadi besar dan mengada-ngada dari Volume proyek dan Harga pengadaan wajar atau tidak wajar.

Ketebalan Disaen yang bervariasi, dari bagesting Ketebalan LPB dan LPA, indikasi dugaan adanya penyelewangan yang dilakukan oleh pihak kontraktor dan PPK Tidak menutup kemungkinan adanya permainan KongkaliKong Pelaksana serta pemilik Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Jln. Jenderal Sudirman No.17 Kab.Ketapang Kalbar.

Rincunya dalam pekerjaan tidak ada sistem pengawasan dari PPK Dinas pemilik Proyek sehingga berkesan dalam penghamparan LPB-LPA dan kebersihan situasi dalam kegiatan maupun pengadaan jenis satuan barang/Jasa tidak ada pengawasan dari Dinas pemerintah terkait yaitu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga adanya potensi kuat terindikasi Mafia-Mafia satuan pengadaan barang/jasa untuk mengurangi Kualitas dan Volume Proyek Jalan 19,7 Milyar. Tidak menutup kemungkinan, berakhir Proyek jalan yang di bangun tidak bertahan lama dan cepat Rusak, Retak dan terkelupas berlobang-lobang dengan Modus operandi selalu hadir dan dikatakan “ kita bekerja di dalam Proyek kan ada ’Masa Perawatan’. Kata perawatan adalah bentuk Modus Mafia kata pelicin sabun agar licin sebening Air sabun, dalam bentuk Proyek Jalan 19.7 Milyar Mark-Up berpotensi Ladang Korupsi.

Menjadi perhatian, Kantor Direksi Keet di lapangan tidak ada memasang jenis Photo Desain lapangan dan tidak ada Grafik peningkatan Gambar proyek dalam bekerja, itu menunjukkan ketidak profesionalan antara Pelaksana dan kuat adanya permainan Boca Booci sang PPK pemilik proyek tidak pernah control kelapangan, indikator pembiaran proyek dalam persekongkolan berjema’ah Mark-Up dalam proyek jalan sebesar 19,7 Milyar.

Dikatakan Asep pengawas lapangan PT.TAMARIN pada Rajawalinews (RN),”Titik nolnya dari di Simpang dan 100% nya ada di Pematang Gadung dengan panjang 6 km 6m, LPB 15 cm dan LPA 15 cm juga. Untuk Hotmix 5 cm sudah pres, lebar 4 m nanti di kasih bahu jalan. Lanjut dikatakan,”karena musim penghujan otomatis di sana juga hujan, maka tanah yang datang pun basah yang mau ditimbun pun juga basah sehingga menjadi becek. Jadi kita hentikan dulu, mudah-mudahan bisa tepat waktu. Pekerjaan kita sekarang sih sudah belasan persen. Secara efisien waktu kita sudah 3 bulan ke bawah, namun realnya yang bisa kerja hanya 28 hari. Pekerjaan kita menggunakan stekmen 1 stekmen 2. Ini juga imbas dari tahun lalu kenapa nggak dikerjakan dari depan karena permintaan dari masyarakat takut di sana tidak dikerjakan, padahal pasti kita kerjakan,”pungkasnya pengawas lapangan PT. Tamarin Asep.

Proyek tanpa adanya pengawasan dari PPK selaku pemilik proyek, dari tahap 1 hingga proyek tahap 2, disinyalir asal kerja. Dampak dan akibatnya, peningkatan proyek terkesan amburadul. Belum sampai sekian tahun jalan sudah rusak dan terkelupas serta berlobang-lobang. Disinyalir banyaknya pengurangan iteam-iteam desain dalam pengadaan satuan barang/jasa. Warga masyarakat kecil mengharapkan Audit pengadaan dan fisik proyek dari satuan penindakan hukum BPK, KPK, Tim Piksus Kejagung dan Tim Tipikor Mabes Polri. Proyek jalan Pelang-Pematang Gadung maupun proyek Pelang-Batu Tajam dengan anggaran 56 milyar, belum 1 tahun umurnya tersebut sudah rusak, masih lebih bagus jalan menuju ke sawah. Tanpa ada monitor dari pemilik anggaran proyek Dinas PUTR Ketapang. PPK proyek ‘Lalu Heri Prihatiendi’ hingga saat ini tidak bisa di konfirmasi dan selalu menghindar.

 https://rajawalinews.online/2021/10/05/197-milyar-proyek-jln-pelang-pematang-gadung-di-mark-up-disinyalir-berpotensi-korupsi-berjemaah/

Share:

Read More

Para Korban Minnapadi Yang Dirugikan, Memberikan Kuasa Ke LQ Indonesia Law Firm

KABARMASA.COM, JAKARTA - Seiring keberhasilan dan prestasi LQ Indonesia Lawfirm, dalam menangani kasus Perusahaan Investasi Bodong, masyarakat yang menjadi korban perusahaan gagal bayar lainnya menghubungi LQ Indonesia Lawfirm di Hotline 0811-899-4489 untuk membantu para korban yang dirugikan. Setelah sebelumnya para korban KSP SB memberikan kuasa untuk pendampingan pelaporan pidana, kini LQ Indonesia Lawfirm kian dipercaya untuk memegang kasus Minnapadi.

Advokat Saddan Sitorus, SH selaku Kepala cabang LQ Indonesia Lawfirm cabang Jakarta Barat menerangkan “kasus Minnapadi ini sedikit berbeda dari kasus gagal bayar lainnya seperti Koperasi Indosurya. Karena Minnapadi ini punya ijin OJK jadi tidak mungkin dijerat oleh pidana perbankan karena perijinan mereka lengkap. Namun, LQ Indonesia Lawfirm melihat bahwa perbuatan pidana atau itikat tidak baik Minnapadi dimulai ketika menawarkan produk Reksadana dengan bunga FIXED, disinilah adanya pelanggaran Peraturan OJK dimana OJK melarang adanya reksadana atau produk pasar modal menjanjikan fixed return.”

Saddan menerangkan lebih lanjut bahwa pelanggaran peraturan OJK tidak serta merta merupakan perbuatan pidana tapi bisa saja merupakan pelanggaran administrasi. Hasil gelar perkara Internal yanh dilakukan oleh tim Litigasi menerangkan bahwa walau ini hanya pelanggaran aturan OJK, namun iming-iming ini bisa masuk dalam rangkaian tipu daya atau modus untuk menarik uang korban. Selain dugaan pidana Penipuan dan atau penggelapan, besar dugaan pidana Pidana Perlindungan Konsumen pasal 8 Juncto pasal 62 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.

Sugi selaku kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm, menegaskan bahwa LQ Indonesia Lawfirm tidak gegabah dalam penanganan perkara terutama kasus gagal bayar investasi. Ketelitian, strategi dan kepiawaian dalam negosiasi ini sudah membuahkan hasil dimana 4 perusahaan gagal bayar berhasil mengembalikan dana klien-klien yang memberikan kuasa kepada LQ. Tidak terkecuali, kali ini LQ Indonesia Lawfirm berkomitmen untuk menyelesaikan kasus KSP Sejahtera Bersama dan Minnapadi. “LQ Indonesia Lawfirm mengejar reputasi dan keberhasilan dalam penanganan kasus gagal bayar demi memulihkan kerugian klien-kliennya. Kemungkinan dalam kasus Minnapadi, LQ Indonesia Lawfirm akan mengugat OJK, dikarenakan OJK diduga menjadi penyebab kerugian yang dialami para korban.”

Advokat Saddan Sitorus, SH mengatakan bahwa sudah belasan Korban Minnapadi dari berbagai daerah menghubungi LQ Indonesia Lawfirm, sampai saat ini sudah terkumpul kurang lebih 23 Milyar kerugian para korban yang memberikan kuasa ke LQ Indonesia Lawfirm. “OJK pernah kami sentil ketika kasus Kresna Life di PKPU di PN Jakarta Pusat, dimana posisi OJK yang abstain menjadi celah Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk mengabulkan permohonan PKPU. Kemudian ketika LQ protes dan marah-marah di Pengadilan yang LQ anggap sesat  akhirnya Bawas MA dan Komisi Yudisial menyoroti sehingga di Kasasi MA membatalkan PKPU dengan alasan sama seperti yang diungkapkan LQ. Sudah saatnya OJK bergerak tegak lurus demi negara dan masyarakat dan bukan demi kepentingan pihak perusahaan keuangan, apalagi yang merugikan masyarakat.”

Ketika ditanya media mengenai keyakinan dirinya dalam penanganan kasus, Saddan dengan tegas menjawab “LQ memiliki 8 pakta Integritas dan no 1 adalah Result Oriented, dimana LQ tidak akan stop hingga tujuan dan target kami tercapai. Kami yakin setiap masalah ada jalan keluar, jangan berhenti berharap dan berusaha.” Cabang LQ Jakarta Barat baru 3 bulan dibuka, namun Tuhan bukakan jalan, dan masyarakat yang membutuhkan jasa dan pelayanan kami terus datang dan memberikan kuasa kepada kami. “Terima kasih para klien dan masyarakat yang terus mendukung kami, karena kalianlah, LQ Indonesia Lawfirm ada dan berkembang.”

https://rajawalinews.online/2021/10/05/para-korban-minnapadi-yang-dirugikan-berikan-kuasa-ke-lq-indonesia-lawfirm-jakarta-barat/

Share:

Read More

Rencana Komisi X untuk memasukkan Norma Penggabungan Lembaga KONI dan KOI

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, rencana Komisi X untuk memasukkan norma penggabungan Lembaga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada akhirnya tergantung pada sumber daya manusia yang menjadi kunci keberhasilannya. Pasalnya, di Jepang yang memiliki sistem lembaga terpisah, sama dengan Indonesia, tetap berjalan dengan baik dan tidak ada konflik.

“Sebenarnya dengan sistem apapun kalau faktor manusianya tidak ingin bersatu, yah tetap saja terjadi konflik. Meskipun, kedua lembaga ini sekarang berpisah, kalau niatnya mau bersatu serta bekerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tidak overlap, pasti bisa berjalan dengan baik juga, seperti apa yang dilakukan negara Jepang,” ujar Zainudin saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) ke Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Jawa Timur, Sabtu (3/10/2021).

Zainuddin menambahkan, sebaiknya kedua lembaga tersebut bersatu. Pasalnya dengan kondisi yang terpisah saat ini, akhirnya sulit berkoordinasi”. Namun seandainya bersatu, jika tidak ada kemauan untuk bekerjasama, tetap akan terjadi konflik. “Menurut hemat saya dengan kondisi ini bagusnya memang bersatu. Misalnya KONI mengubah tafsirnya menjadi Komite Olympic Nasional Indonesia, sehingga tupoksinya bisa menangani event dalam maupun luar negeri,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Zainuddin menilai, penyatuan dua lembaga ini akan sulit, karena merasa sudah punya ‘rumah’ masing-masing. “Harus diakui, kebijakan kedua lembaga itu sering terjadi tumpang tindih terhadap atlet yang mengikuti event internasional, sehingga di UU SKN nanti tanpa bermaksud menafikkan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing lembaga, penggabungan ini semata-mata demi kepentingan pembinaan olahraga ke depan,” tuturnya.

Menurut legislator dapil Jatim X ini, masing-masing pihak harus ada keterbukaan dalam satu sistem dan wadah. Sehingga kemungkinan tumpang tindih tupoksi seperti berkoordinasi, melakukan pembinaan, dan menentukan atlet untuk eventdalam maupun internasional bisa dilakukan dengan kerjasama yang baik. Karena kalau sudah dinormatifkan ke dalam UU, tentu semua pihak harus menjalankan amanat itu.

“Walaupun saat ini sebenarnya pemerintah sudah berusaha menyatukan, tapi faktanya sampai hari ini tidak bisa. Dalam penyusunan SKN ini, prinsipnya kami ingin menggali aspirasi dari semua pihak, baik itu dari KONI, KOI, dan NPC. Nanti kita akan jadikan rumusan norma dalam RUU yang semua pihak merasa memiliki. Sehingga sistem keolahragaan nasional akan lebih terorganisir dan terkonsolidasi dengan baik,” tutupnya. (jk/sf/dpr.go.id)

SUMBER : https://terkenal.co.id/wp-content/uploads/2021/10/0EB58406-D7A6-48AB-B261-308C51181367.jpeg

Share:

Read More

Presiden RI Jokowi Kunjungan Kerja di Provinsi Papua Barat Ini Agendanya

 

KABARMASA.COM, PAPUA - Di sana, Presiden akan melakukan penanaman benih jagung. Setelahnya, Presiden akan menuju Gedung Serbaguna Yonif Raider Khusus 762/VYS, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar, masyarakat umum, dan lansia.

Presiden juga diagendakan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Papua Barat yang akan digelar di Kantor Wali Kota Sorong. Pada siang harinya, Presiden dan rombongan terbatas akan menuju Bandar Udara (Bandara) Internasional Domine Eduard Osok, Kota Sorong, untuk kemudian lepas landas ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah berada di tanah Papua sejak Jumat (01/10/2021) sore.

Pada Sabtu (02/10/2021) pagi, Presiden meninjau dan meresmikan sejumlah arena yang akan digunakan dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021, di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura.

Setelahnya, Presiden Jokowi melakukan groundbreaking Papua Youth Creative Hub di Distrik Abepura, Kota Jayapura. Malam harinya, Presiden meresmikan pembukaan PON XX Papua Tahun 2021 yang dipusatkan di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura.

Pada Minggu (03/10/2021), Kepala Negara melaksanakan sejumlah kegiatan di Kabupaten Merauke yang diawali dengan peresmian terminal baru Bandara Mopah.

Masih di Merauke, Presiden meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sota. Selain meninjau fasilitas yang ada di PLBN, Kepala Negara juga menyempatkan diri meninjau dan berbelanja di Pasar Sota.

Agenda selanjutnya yang dilaksanakan Presiden adalah meresmikan Rumah Sakit Modular Jenderal TNI L.B. Moerdani di Distrik Margamulya. Selain itu, Kepala Negara juga meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat dan pelajar yang digelar di halaman Kantor Bupati, Kabupaten Merauke.

Menutup rangkaian kegiatan di Merauke, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri meninjau arena dan menyaksikan pertandingan wushu PON XX Papua klaster Merauke, di GOR Head Sai. (BPMI SETPRES/UN)

Sumber: https://setkab.go.id/kunjungan-kerja-di-sorong-presiden-jokowi-akan-tanam-jagung-hingga-tinjau-vaksinasi/

Share:

Read More

Facebook, WhatsApp dan Instagram, Sempat Down Tadi Malam, Mark Zurckberg Rugi Rp99,8 Triliun

KABARMASA.COM, INTERNASIONAL - Facebook, WhatsApp dan Instagram, sempat down pada Senin malam, 4 Oktober 2021. Meski begitu, belum diketahui secara jelas, apa penyebab ketiga platform tersebut tidak bisa diakses secara bersamaan.

Pihak Facebook pun sudah mencoba memperbaiki seluruh layanannya. Butuh waktu enam jam hingga Facebook dapat diakses kembali pada Selasa, 5 Oktober 2021.

Dilansir dari entrepreneur.com meski hanya beberapa jam saja, kekayaan Mark Zuckerberg langsung turun hingga Rp99,8 trililun.

Bahkan menurut Bloomberg Billionaires Index, tumbangnya ketiga paltform tersebut menyebabkan posisi Mark Zuckerberg turun menjadi peringkat keenam dari daftar orang terkaya didunia.

Share:

Read More

Presiden Setuju Angkat 56 Orang Tak Lolos TWK KPK Jadi ASN Polri

KABARMASA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo setuju mengangkat 56 orang yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.

Hal itu disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di sela kunjungan kerjanya di Papua, Selasa malam, 28 September 2021.

Sigit mengaku telah berkirim surat ke Jokowi pada Jumat lalu (24/9). Isinya memohon untuk merekrut 56 orang tersebut bergabung ke Korps Bhayangkara.

"Untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut menjadi ASN Polri. Kemudian kemarin tanggal 27 (September), kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui mensesneg secara tertulis. Bahwa prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri," kata Sigit dalam konferensi pers di Papua, Selasa, (28/9/2021).

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebut, Polri memohon kepada presiden untuk memenuhi kebutuhan pengembangan tugas di Bareskrim Polri, khususnya di bidang tindak pidana korupsi (tipikor).

Kata dia, Polri mendapat tugas-tugas tambahan dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis lain.

Sigit menilai, 56 orang yang tak lolos TWK KPK itu memiliki rekam jejak dan pengalaman di bidang tipikor sehingga bisa cocok berkarir di Polri.

"Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman di dalam penanganan tipikor, yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini sedang kita kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri," jelasnya.

Sigit menambahkan, Polri diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kata dia, proses dan mekanisme perekrutan itu tengah berlangsung.

KPK sebelumnya memberhentikan 56 pegawainya yang tak lolos TWK dalam proses alih status menjadi ASN. Puluhan pegawai KPK itu dipaksa angkat kaki pada 30 September 2021.

Share:

Read More

Ricci Ricardo Ketua BEM FH Unija Apresiasi Kinerja Kaporli Merekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Sebagai Langkah Bijak Dan Bukti Negarawan Sejati

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Universitas Jakarta Ricci Ricardo, menyebut inisiatif Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinilai sebagai langkah bijak dalam memberikan solusi kepada nasib 56 pegawai KPK yang tak dilantik menjadi ASN lantaran terganjal hasil TWK.

Ketua BEM FH juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah memberi izin kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merealisasikan rencananya.

Ketua BEM FH menyambut baik hal ini, karena kebijakan bapak Presiden Joko Widodo yang memberikan ijin kepada Kapolri untuk merekrut 56 pegawai KPK menjadi ASN POLRI Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.

 "Kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan. Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan Polri yang PRESISI. 

Tidak lupa kami juga mengapresiasi kepada Presiden Republik Indonesia yang senantiasa selalu konsisten memegang amanah Pancasila merujuk kepada sila kelima yaitu, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, juga senantiasa memberikan dukungan serta support terhadap kinerja Polri agar teciptanya PRESISI dan Humanis.

 

Ricci Ricardo Nim 03180123 BEM Fakultas Hukum Universitas Jakarta

Share:

Read More

Kapolda Metro Jaya Kunjungi Pelaksanaan Vaksin Di Gerai 311 Vaksin Merdeka Aglomerasi Pondok Melati

KABARMASA.COM, BEKASI - Pastikan berjalannya vaksinasi dalam percepatan herd immunity di wilayah Hukum Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr Muhammad Fadil Imran, M.SI kembali datang ke Bekasi untuk melihat langsung kegiatan vaksinasi di gerai Vaksin Merdeka Algomerasi 311 Polsubsektor Puri Gading Perumahan Purigading Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, Selasa (28/09).

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021, Kapolda juga hadir di Kota Bekasi melihat langsung kegiatan Vaksin di Bekasi Selatan. Vaksinasi Buruh di Kantor DPC KSPSI Kota/Kabupaten Bekasi serta pemberian sembako kepada buruh yang terdampak Pandemi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kunjungan selanjutnya dilakukan di gerai 243 Vaksin Merdeka Algomerasi 2 Polsek Bekasi Selatan yang dibuka di Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No 1-2 Kayuringin jaya, Bekasi Selatan.

Dalam kunjungan yang didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloysius Suprijadi, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yugo,  Kapolsek Pondok Gede Kompol Puji Hardi, Camat Pondok Melati Bpk. Karya Eka Setiawan, Lurah Jatimelati H. Kardi dan Ketua RW 08 Kel. Jatimelati Sdr. Heri, Kapolda melihat langsung kegiatan vaksinasi di gerai Vaksin Merdeka Algomerasi 311 Jatimelati, Pondokgede.

Dalam kesempatan, Kapolda menanyakan capaian Vaksin di wilayah Pondok Melati di wilayah kecamatan Pondok Melati dan dijawab oleh Pak Camat bahwa capaian Vaksin wilayah Pondok Melati sudah maksimal dengan bekerjasama dengan 3 pilar.

Selain itu, Kapolda juga memberikan masukkan kepada Camat Agar tetap terus bekerjasama dengan 3 Pilar guna meningkatkan capaian vaksin.

Dalam kegiatan vaksinasi di gerai, Kapolda juga menanyakan kepada para Nakes dan Relawan terkait kinerja nakes dan transportasi serta kendala para nakes terkait pelaporan dan absensi.

Seperti kegiatan dalam kunjungannya di beberapa gerai vaksinasi di wilayah Polda Metro Metro Jaya, Kapolda melakukan tanya jawab langsung dengan peserta vaksin Dan tanya jawab dengan relawan yang ikut membantu jalannya vaksinasi terkait pelaksanaan Vaksin Merdeka.

"Kunjungan Kapolda Metro Jaya ke Gerai Vaksin Merdeka Aglomerasi 311 berlokasi di Polsubsektor Puri Gading Perumahan Purigading Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dalam rangka meninjau pelaksanaan Vaksin Merdeka yang berlangsung dari tanggal 22 September 2021 sampai dengan 01 Oktober 2021," keterangan singkat Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari saat di konfirmasi.

Share:

Read More

Dukung Percepatan Vaksin Mitra Driver, Gojek dan Polres Metro Bekasi Kota Buka Gerai Vaksinasi Merdeka Selama dua Hari

KABARMASA.COM, BEKASI - Gojek terus berupaya dalam percepatan vaksinasi kepada mitra driver dalam menambah imun (Kekebalan Immunity) untuk menghadapi pandemi Covid-19. Sebagai ujung tombak perusahaan, Gojek mengupayakan agar Mitra Driver mendapatkan kenyamanan dan percaya diri dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Bentuk kepedulian Gojek kepada Mitra Driver bekerjasama dengan Polres Metro Bekasi Kota berkolaborasi melaksanakan vaksinasi tahap dosis pertama dan dosis kedua untuk mitra driver Gojek dan masyarakat di gerai vaksinasi Merdeka Algomerasi Polres Metro Bekasi Kota di Polres Metro Bekasi Kota baru jalan Pangeran Jayakarta, Medan Satria, Selasa (28/09).

Vaksinasi akan berlangsung dua hari mulai tanggal 28 September hingga 29 September 2021 dengan target 2000 orang dengan perharinya 1000 orang,  800 untuk mitra driver dan 200 untuk masyarakat umum.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan dalam mendukung program herd immunity, Gojek dan Polres Metro Bekasi Kota berkolaborasi melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk vaksin mitra driver Gojek dan masyarakat umum dengan target 2000 orang dalam 2 hari.

Untuk jenis vaksin yang disediakan, bagi yang di vaksin dosis pertama memakai sinovac dan yang vaksin dosis kedua memakai vaksin jenis Astrazeneca.

"Polres Metro Bekasi Kota menggandeng Gojek mulai hari ini dan besok untuk vaksin di gerai vaksin Merdeka Polres Metro Bekasi Kota baru. Pihak Gojek menargetkan 2000 orang untuk divaksin terutama mitra driver Gojek dan masyarakat umum," ucap Erna.

Sementara itu, Dani Oktobianto selaku Strategic Regional Head Gojek Jabodetabek melalui keterangannya mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Metro Bekasi dengan terselenggaranya program vaksinasi.

"Kolaborasi strategis yang telah dibangun bersama ini dalam upaya pengentasan pandemi COVID-19 di kota Bekasi," terangnya.

Menurutnya, hal ini menjadi momentum #BangkitBersama menghadapi pandemj, kami berharap dengan pemberian vaksin ini, mitra driver Gojek bisa memberikan pelayanan lebih optimal kepada para pelanggan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan terbaik. 

"Mitra driver yang menjadi ujung tombak layanan transportasi dan logistik bagi masyarakat, sangat rentan terpapar virus COVID-19. Dengan mengikuti vaksinasi ini maka dapat menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi mitra driver dan juga pengguna layanan," pungkasnya.

[29/9 7.23 AM] Erna Polres Bekasi Kota: Kapolda Metro Jaya Kunjungi Pelaksanaan Vaksin Di Gerai 311 Vaksin Merdeka Aglomerasi Pondok Melati

Bekasi,- Pastikan berjalannya vaksinasi dalam percepatan herd immunity di wilayah Hukum Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr Muhammad Fadil Imran, M.SI kembali datang ke Bekasi untuk melihat langsung kegiatan vaksinasi di gerai Vaksin Merdeka Algomerasi 311 Polsubsektor Puri Gading Perumahan Purigading Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, Selasa (28/09).

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021, Kapolda juga hadir di Kota Bekasi melihat langsung kegiatan Vaksin di Bekasi Selatan. Vaksinasi Buruh di Kantor DPC KSPSI Kota/Kabupaten Bekasi serta pemberian sembako kepada buruh yang terdampak Pandemi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kunjungan selanjutnya dilakukan di gerai 243 Vaksin Merdeka Algomerasi 2 Polsek Bekasi Selatan yang dibuka di Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No 1-2 Kayuringin jaya, Bekasi Selatan.

Dalam kunjungan yang didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloysius Suprijadi, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yugo,  Kapolsek Pondok Gede Kompol Puji Hardi, Camat Pondok Melati Bpk. Karya Eka Setiawan, Lurah Jatimelati H. Kardi dan Ketua RW 08 Kel. Jatimelati Sdr. Heri, Kapolda melihat langsung kegiatan vaksinasi di gerai Vaksin Merdeka Algomerasi 311 Jatimelati, Pondokgede.

Dalam kesempatan, Kapolda menanyakan capaian Vaksin di wilayah Pondok Melati di wilayah kecamatan Pondok Melati dan dijawab oleh Pak Camat bahwa capaian Vaksin wilayah Pondok Melati sudah maksimal dengan bekerjasama dengan 3 pilar.

Selain itu, Kapolda juga memberikan masukkan kepada Camat Agar tetap terus bekerjasama dengan 3 Pilar guna meningkatkan capaian vaksin.

Dalam kegiatan vaksinasi di gerai, Kapolda juga menanyakan kepada para Nakes dan Relawan terkait kinerja nakes dan transportasi serta kendala para nakes terkait pelaporan dan absensi.

Seperti kegiatan dalam kunjungannya di beberapa gerai vaksinasi di wilayah Polda Metro Metro Jaya, Kapolda melakukan tanya jawab langsung dengan peserta vaksin Dan tanya jawab dengan relawan yang ikut membantu jalannya vaksinasi terkait pelaksanaan Vaksin Merdeka.

"Kunjungan Kapolda Metro Jaya ke Gerai Vaksin Merdeka Aglomerasi 311 berlokasi di Polsubsektor Puri Gading Perumahan Purigading Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dalam rangka meninjau pelaksanaan Vaksin Merdeka yang berlangsung dari tanggal 22 September 2021 sampai dengan 01 Oktober 2021," keterangan singkat Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari saat di konfirmasi.

Share:

Read More

Stephane Bancel Bos Moderna Prediksi Pandemi COVID-19 Berakhir Setahun Lagi

 

KABARMASA.COM, SWISS - Kepala eksekutif vaksin Moderna, Stephane Bancel menyebut pandemi COVID-19 bisa saja berakhir dalam setahun, karena meningkatnya produksi vaksin,guna memastikan pasokan secara global. 

"Jika Anda melihat perluasan kapasitas produksi di seluruh industri selama enam bulan terakhir, dosis yang cukup harus tersedia pada pertengahan tahun depan sehingga semua orang di Bumi ini dapat divaksinasi. Booster juga harus dimungkinkan sejauh yang diperlukan," katanya kepada surat kabar Swiss Neue Zuercher Zeitung, dikutip Reuters, Kamis (23/9).

Dikatakan bahwa vaksinasi akan segera tersedia bahkan untuk bayi.

"Mereka yang tidak divaksinasi akan mengimunisasi diri mereka sendiri secara alami, karena varian Delta sangat menular. Dengan cara ini kita akan berakhir dalam situasi yang mirip dengan flu. Anda dapat divaksinasi dan memiliki musim dingin yang baik. Atau Anda jangan lakukan itu dan berisiko sakit dan bahkan mungkin berakhir di rumah sakit," katanya.

Ditanya apakah itu berarti kembali normal pada paruh kedua tahun depan, dia menyebut, "Mulai hari ini, dalam setahun (akan berakhir), saya berasumsi," katanya

Bancel berharap pemerintah dapat menyetujui suntikan booster untuk orang yang sudah divaksinasi karena pasien dapat berisiko dan membutuhkan penyegaran. Suntikan penguatnya memiliki setengah dosis dari dosis aslinya, yang berarti lebih banyak dari yang akan tersedia.

"Volume vaksin adalah faktor pembatas terbesar. Dengan setengah dosis, kita akan memiliki 3 miliar dosis yang tersedia di seluruh dunia, untuk tahun mendatang, bukan hanya 2 miliar," katanya.

Komposisi suntikan booster tetap sama dengan aslinya untuk tahun ini, karena Moderna belum sempat mengubahnya.

“Saat ini kami sedang menguji varian yang dioptimalkan Delta dalam uji klinis. Itu akan menjadi dasar untuk vaksinasi booster tahun 2022,” kata Bancel.

"Kami juga mencoba (vaksin) Delta plus Beta, mutasi berikutnya yang diyakini para ilmuwan mungkin terjadi," ujarnya

Bancel mengatakan Moderna dapat menggunakan lini produksi yang ada untuk varian baru seperti untuk vaksin COVID-19. Harga vaksinasi akan tetap sama.

Share:

Read More

Sebelum Nama Indonesia Ada Nusantara Sebutannya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Nusantara adalah istilah yang kerap digunakan untuk menyebut Indonesia. Nama ini berasal jauh sebelum Indonesia ada. Dikutip dari Perundang-undangan Madjapahit (1967), nama Nusantara lahir di masa Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14. Nusantara saat itu digunakan dalam konteks politik.

Secara politis, kawasan Nusantara terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia, bahkan termasuk Semenanjung Malaya. Baca juga: Makna Sumpah Palapa Wilayah itu dikategorikan Majapahit sebagai Nusantara. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Nusantara tercatat diucapkan oleh Gajah Mada, patih Majapahit.

Gajah Mada mengucapkannya lewat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah itu diucapkannya saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit.

Sumpah Palapa berbunyi "Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa." Artinya, "Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa.

Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya (baru akan) melepaskan puasa. Asal-usul Berdirinya Kerajaan Majapahit Sebagian Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur) justru waktu itu tak termasuk dalam istilah Nusantara yang dimaksud Gajah Mada. Ini karena kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sudah berada langsung di bawah pemerintahan Majapahit. Saat itu, ada tujuh kerajaan di Pulau Jawa yang memberlakukan aturan Majapahit.

Tujuh kerajaan itu yakni Singasari, Daha, Kahuripan, Lasem, Matahun, Wengker, dan Pajang. Oleh karena itu, Nusantara digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan.

Kerajaan Terbesar di Nusantara Nusantara terdiri dari kata nusa yang artinya pulau, yakni pulau-pulau, dan antara yang berarti lain atau seberang. Setelah Majapahit bubar, istilah Nusantara terlupakan. Nusantara baru kembali digunakan di abad ke-20. Tokoh pendidikan nasional pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, mempopulerkannya kembali.

Nusantara digunakan sebagai alternatif dari Nederlandsch Oost-Indie atau Hindia Belanda. Hingga kini, istilah Nusantara masih kerap digunakan sebagai padanan Indonesia. (KOMPAS.com)

 

Share:

Read More

Bapak Bangsa HOS Tjokroaminoto, Sukarno Meniru Caranya Berorasi sampai Berpeci

KABARMASA.COM, JAKARTA - Hadji Oemar Said atau HOS Tjokroaminoto, seorang pahlawan nasional berjuluk Bapak Bangsa sekaligus pemimpin abadi Sarekat Islam (SI). Ia memimpin SI sejak 1914 hingga akhir hayatnya. Di bawah kendalinya pulalah SI sempat menjadi salah satu organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional.

Sang pejuang lahir di Bakur, Madiun, Jawa Timur pada 16 Agustus 1882, dan mengembuskan napas terakhirnya di usia 52 tahun, tepatnya pada 17 Desember 1934. Ia berasal dari turunan bangsawan, ayahnya, R.M. Tjokroamiseno, seorang wedana atau asisten bupati. Sedangkan sang kakek, R.M. Adipati Tjokronegoro, pernah jadi Bupati Ponorogo.

Kiprahnya sebagai guru menghasilkan murid yang menjadi tokoh-tokoh yang berpengaruh pada kehidupan Indonesia yang tinggal di rumahnya. Mulai dari Sukarno presiden pertama Indonesia, Semaoen, Musso, hingga Maridjan Kartosoewirjo. Sukarno disebut mencontoh gurunya ini dalam berpikir dan berorasi.

Bukan hanya itu, Sukarno pun meniru HOS Tjokroaminoto dalam penampilan. "Salah satu yang terpengaruh dan mengikuti jejak Pak Tjokro itu adalah Sukarno. Sebelumnya dia mengenakan blangkon tapi kemudian menggantinya dengan kopiah seperti Tjokro. Kopiah lantas tak lagi menjadi monopoli kalangan santri tapi sudah menasional," tulis Abdul Mun'im DZ dalam buku "Fragmen Sejarah NU, Menyambung Akar Budaya Nusantara" yang diterbitkan Pustaka Compass. 

Hampir sepanjang hidupnya, ia bersinggungan langsung dengan perkembangan Sarekat Islam. Tercatat sejak usia 22 tahun Tjokroaminoto aktif ikut organisasi tersebut. Mulai dari ia bergabung jadi anggota Sarekat Dagang Islam Surabaya (SDI) pada usia 1912. Kemudian ia diminta merumuskan akta hukum SDI. Pada 10 September 1912 akta hukum pun selesai, dan SDI berganti nama jadi Sarekat Dagang Islam (SDI).

Selanjutnya HOS Tjokroaminoto mencetuskan pendirian cabang-cabang SI di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puncaknya Tjokroaminoto memimpin rapat besar anggota organisasi tersebut di Surabaya yang dihadiri 80 ribu orang, tepatnya pada 13 Januari 1913. Selang dua bulan, pada 25 Maret 1913 di Solo Ia didaulat jadi wakil ketua umum dalam kongres pertama SI.

Jabatan itu pun berujung mengantarkan HOS Tjokroaminoto menjadi Ketua Umum Sarekat Islam, menggantikan Samanhoedi. Pemilihan tersebut berlangsung pada 19-20 April 1914 saat kongres kedua di Yogyakarta. Selanjutnya Ia memimpin SI yang akhirnya berubah menjadi partai politik hingga ia wafat.

Share:

Read More

Universitas Jakarta Mengultimatum Bapak Presiden Jokowi Widodo Segera Mengambil Langkah Tegas Terkait dengan Polemik Yang Di Alami Oleh 56 Pegawai KPK

KABARMASA.COM, JAKARTA - Terkait dengan polemik yang di alami oleh 56 Pegawai KPK yang di duga kuat adanya keterlibatan bahkan intervensi oleh oknum Koruptor Korporasi.

" Kami merasa bahwa Bapak Filri Bahuri tidak pantas menjadi Ketua Komisi Pemberantas Korupsi yang di mana telah sering kali melanggar kodek etik merujuk kepada aturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 yang diduga kuat dengan sengaja  bahkan dengan sadar melalaikan aturan tersebut " ucap Ricci ricardo ketua Bem Unija

"Kami meminta kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo sebagai pimpinan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk kepada aturan PP No 17 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 1 yang di mana Bapak Filri Bahuri telah mengabaikan bahkan tidak mengikuti instruksi langsung dari pada Presiden Jokowi Widodo" tegas ketua Bem Fh Unija

Ketua BEM F.H Universitas Jakarta yang juga sebagai Kordinator Aksi dengan tegas selalu mendukung bahkan mengawal Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk selalu melakukan pemberantasan terkait dengan Kasus Scandal Mega Korupsi yang melibatkan oknum pejabat negara bahkan oknum pimpinan partai politik , seperti kasus HARUN MASIKU , DANA BANSOS , JIWASRAYA SERTA CENTURY bahkan BLBI yang tidak kunjung terungkap akan aktor intelektual.

 

Share:

Read More