Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta (PPMJ) Tolak KTT ASEAN Di Jakarta

KABARMASA.COM, JAKARTA- Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta (PPMJ) merupakan sekelompok aktivis yang tergabung dalam beberapa organisasi tingkatkan cabang seperti HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, GMNI Jakarta Pusat, EW LMND Jakarta, GMKI Jakarta, PMKRI Jakarta Pusat, dan SEMMI Jakarta Pusat yang Menolak Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta yang akan diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada 5-7 September. Jakarta, (03/09/2023).

Sekelompok Aktivis tersebut melaksanakan Konferensi Pers yang diwakili oleh Pimpinan-pimpinan OKP, beserta beberapa kader-kader, bertempat di sekretariat GMKI Jakarta, malam dini hari pukul 21.00. WIB perihal pelaksanaan KTT ASEAN yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) dalam format plenary dan retreat, KTT ke-26 ASEAN-Tiongkok, KTT ke-24 ASEAN-Korea Selatan, KTT ke-26 ASEAN-Jepang, dan KTT ke-11 ASEAN-Amerika Serikat. Adapun peremuan lainnya yaitu KTT ASEAN-Kanada, KTT ke-26 ASEAN Plus Three, KTT ke-20

ASEAN-India, KTT ke-3 ASEAN-Australia, KTT ke-18 Asia Timur (EAS), dan KTT ke-13 ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu diperkirakan akan ada 27 pemimpin negara dan organisasi internasional yang hadir dalam KTT ke-43 ASEAN, termasuk pemimpin negara peserta EAS, pemimpin Pacific Island Forum (PIF), pemimpin Indian Ocean Rim Association (IORA), serta Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Agenda ini memicu beragam kontroversi dan mengundang berbagai penolakan, termasuk Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta (PPMJ).

Penanggungjawab aksi, Azzuhri Rauf, menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi dasar penolakan yang dilakukan oleh PPMJ, diantaranya:

Pertama, KTT ASEAN akan dihadiri oleh Junta Militer Myanmar, Jendral Min Aung Hlang yang telah melakukan praktek kudeta Pemimpin militer terhadap kekuasaan Sipil Aung San Suu Kyi. Kejadian tersebut merupakan pelanggaran HAM berat yang memakan korban warga sipil yang lebih dari 700 orang. Tidak hanya itu, sebelumnya juga terjadi pembantaian terhadap umat muslim Rohingya Myanmar pada tahun 2019 dengan perkiraan yang paling konservatif sedikitnya 6.700 dari korban yang tewas itu diakibatkan kekerasan, termasuk 730 anak-anak berusia di bawah lima tahun, seperti dalam pernyataan MSF yang di kutip dari BBC news Indonesia. 

Kedua, adanya persoalan baru yang membuat heboh NKRI perihal peta baru China perihal 10 Garis putus-putus yang mempepet wilayah RI. Peta terbaru yang ditampilkan oleh media pemerintah China Global Times, menunjukkan tambahan klaim baru, di mana Laut Natuna Utara juga masih termasuk dalam peta terbaru China. Namun, klaim sepihak China atas wilayah Natuna

Indonesia sudah terjadi sejak adanya konsep 9 garis putus-putus (nine-dash line). Tentu sebagai penegasan atas Negara yang berdaulat dan memiliki kekuasaan teritorial, Indonesia harus menolak kedatangan Tiongkok dalam KTT ASEAN karena telah mengklaim wilayah teritorial indonesia yaitu laut Natuna Utara.

Ketiga, adanya kehadiran IMF – World Bank yang menyebabkan Indonesia masuk dalam sistem kapitalisme global, sehingga indonesia hanya

berposisi sebagai comprador state, yakni subordinat dari kepentingan kapital internasional. Dalam konteks itulah dogmatisme pertumbuhan ekonomi terbukti gagal, ketika pada 1997 terjadi krisis moneter. Maka kebanggaan

pemerintah dalam menyambut AM IMF-WB, secara implisit hendak mengabarkan pada publik bahwa akan ada bencana krisis yang lebih parah menghampiri

Indonesia, karenanya akan ada anjuran-anjuran untuk melakukan liberalisasi. Berangkat dari kondisi inilah kita bisa melihat bahwa esensi dari pertemuan tahunan

IMF-WB adalah untuk mempertahankan posisi hegemonik AS dalam kontrol ekonomi global lewat lembaga keuangan internasional yang mendapat tantangan serius.

Keempat, perihal penggunaan kendaraan listrik di KTT ASEAN secara masif dan masih bertumpu pada penggunaan PLTU Batu Bara. Pembangkit listrik tetap

saja berkontribusi polusi berat. Walaupun kendaraan listrik tidak mengeluarkan emisi gas buang saat digunakan, pembangkit listrik yang memasok listrik untuk kendaraan listrik tersebut dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Baterai kendaraan listrik perlu diisi ulang menggunakan listrik. Jika sumber listrik yang

digunakan adalah dari pembangkit listrik yang berbasis bahan bakar fosil, maka penggunaan kendaraan listrik akan menyumbang polusi yang masif. 

Penjelasan tersebut tentu jika dikaitkan pada kondisi DKI Jakarta saat ini yang menjadi kota paling berpolusi se-dunia maka tentu saja perlu dilakukan penolakan

atas rancangan proyek kepentingan pemerintah khususnya DKI Jakarta untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai transportasi utama saat pelaksanaan KTT Asean sehingga seluruh masyarakat DKI Jakarta perlu melakukan penolakan terhadap proyeksi jangka pendek yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat ini.

Kelima, Tujuan utama dari pertemuan KTT ASEAN adalah untuk menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Namun PPMJ menilai agenda ini akan dimanfaatkan untuk investasi IKN yang akan berdampak buruk terhadap bangsa indonesia karena hanya untuk memenuhi ambisi

kepentingan bisnis dan pencitraan politik sera mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif dan merusak hutan borneo yang merupakan paru-paru dunia yang menjadi perhatian dunia internasional karena isu perubahan iklim global.

Terakhir, Azzuhri Rauf menjelaskan bahwa agenda tahunan ini akan dimanfaatkan oleh para elit di Indonesia untuk memanfaatkan kepentingan Pilpres 2024 mendatang. 

Perwakilan PPMJ itu kemudian menyatakan beberapa tuntutanya sebagai berikut:

I. Menolak Keras KTT ASEAN Karena Akan Merugikan Masyarakat Indonesia Dan Hanya Memberikan Keuntungan Pada Elit Global.

II. Menolak Kedatangan Pemimpin Kudeta Miyanmar ( Jenderal Min Aung Hlaing) Di Jakarta.

III. Menolak kedatangan cina dalam KTT ASEAN karena telah mengklaim laut natuna utara secara sepihak.

IV. Menolak DKI Jakarta sebagai tuan rumah KTT ASEAN karena dapat menyebabkan peningkatan polusi udara sebagai akibat dari penggunaan mobil listrik secara masif.

V. Mendesak kepada Presiden Jokowi untuk tidak melibatkan Negara-Negara Yang Masuk Kategori Penjahat Kemanusiaan (Genosida) Di Dalam Daftar Ktt Asean.

VI. Menolak segal bentuk Invetasi atas pembangunan di IKN

VII. Menolak Pertemuan KTT ASEAN karena akan dimanfaatkan untuk momentum Pilpres 2024.

Share:

Read More

Wali Kota Bekasi Buka Acara Pertandingan Futsal Antar Kelurahan dari Karang Taruna Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pembukaan turnamen futsal antar Kelurahan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Kota Bekasi pada hari ini di Hall Basket Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto membuka acara tersebut dan juga hadir Ketua Asosiasi Futsal Kota Bekasi, Heri Koswara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ahmad Zarkasih serta perwakilan Karang Taruna Nasional, Nasrulloh.

Ketua Karang Taruna Kota Bekasi, H. Darkam Suryadi melaporkan bahwa tim yang mendaftarkan pada pertandingan futsal antar Kelurahan se Kota Bekasi sebanyak 72 tim, dan permainan akan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu pada pekan ini dan pada pekan depan hingga menuju Final Pertandingan. 

Tujuan diselenggarakannya acara ini, selain menjadi ajang mempererat silaturahmi antar lintas wilayah, yakni mencari potensi pemain berbakat yang akan dilaporkan kepada Wali Kota Bekasi dan Ketua AFK Kota Bekasi dan menurutnya bahwa pemain pemain yang mendaftarkan berdomisili asli Kota Bekasi dan siap untuk menjadi atlet yang akan berkontribusi di bidang futsal Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengapresiasikan bahwa kesempatan baik ini akan menjadi kesuksesan bagi pemuda yang berbakat hingga bisa mewakili dan ikuti di berbagai macam event hingga tingkat nasional. 

"Kita tidak mencari juara, tapi dalam ajang ini bisa membangun kebersamaan di Karang Taruna, tetap bersosial dalam kesetiakawanan, sehingga bisa membuktikan bahwa Karang Taruna memiliki berbagai macam ahli di bidang nya masing masing." Kata Tri.

Ia berharap bahwa dalam kedepannya, 10 hingga 20 Tahun mendatang dari mulai sekarang bisa mencetak generasi penerus berasal dari Kota Bekasi dan bisa membawa harum Kota Bekasi di tingkatan apapun.

Selain itu, juara tim yang akan memenangi akan ditambahkan untuk pemain terbaik dan kiper terbaik masing masing Rp. 1.000.000 dari Wali Kota Bekasi dengan harapan sebagai motivasi dalam bertanding.

"Selamat bertanding, jaga sportifitas dan selalu sukses untuk panitia penyelenggara semoga menjadi ladang ibadah dengan mempererat silaturahmi." Kata Tri.

Share:

Read More

Menambah kemacetan!!! Kabid LH PW SEMMI DKI jakarta menilai kurang tepat langkah PJ gubernur tekait imbauan ASN beli kendaraan listrik

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua bidang Lingkungan Hidup PW  SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) meminta agar Pemprov DKI Jakarta lebih berhati- hati  dan tegas dalam mengambil langkah terkait polusi udara di DKI Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau pejabat eselon IV bisa membeli kendaraan listrik dengan uang tunjangan transportasi sebagai salah satu upaya mengurangi polusi udara.

"Kok kayak ga ada ukuran dan dinilai tergesa-gesa ya, walaupun hanya sebatas himbauan ya kan nanti kalo diwajibkan malah akan menambah permasalahan baru yaitu kemacetan" ungkap ihsan anzani Kabid Lingkungan Hidup PW SEMMI DKI Jakarta (31/08/23).

Menurut Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus meningkat dalam lima tahun terakhir tercatat jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota mencapai 26,37 juta unit pada 2022. Jumlah ini meningkat 4,39% dari tahun sebelumnya  sebanyak 25,26 juta unit.

"Kalau memang mau mendorong konversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik, kan harus diliat juga pengendalian untuk kendaraan BBM nya juga. Jangan sampai kendaraan BBM tetap masuk kendaraan listrik malah menimbulakan penumpukan yg tak terkendali" ujar ihsan.

Share:

Read More

Diduga Oknum Tambak Udang Muihong Serobot Lahan PT. BJM, dan Diduga Pengajuan Lahan Membodohi Publik

KABARMASA.COM, KEPULAUAM RIAU - Kota Batam - Sungguh parahnya para pengusaha Tambak Udang yang berada di Tanjung Piayu Kota Batam diduga tidak memiliki izin legalitas dan diduga juga dengan beraninya melakukan perbuatan melawan hukum kepada PT. Bapur Jaya Mandiria (BJM) yang sudah mendapatkan izin dari pihak Badan Pengusaha (BP Batam), Kamis (31/08/2023)

Berdasarkan investigasi di lapangan, Bahwa Tambak Udang milik Muihong diduga berdiri di atas lahan PT. Bapur Jaya Mandiri, Yang mana PT. Bapur Jaya Mandiri (BJM) telah resmi mendapatkan Lahan tersebut dari Badan Pengusaha (BP Batam) serta sudah keluarnya jumlah Uang Wajib Tahunan (UWT). 

Anehnya, Lahan yang sudah resmi di dapat oleh PT. Bapur Jaya Mandiria (BJM) dari Badan Pengusaha (BP Batam), Pihak dari Tambak Udang Muihong diduga tetap bersikeras mempertahankan lahan Tambak Udang, Dimana Pemilik Tambak Udang hanya miliki surat Alhasak.

Berarti, Aktivitas yang dilakukan oleh pemilik Tambak Udang milik Pak Muihong selama ini tidak memiliki izin lengkap dari Badan Pengusaha (BP Batam) dan diduga Tidak adanya pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT), serta diduga bahwa Tambak Udang tersebut tidak miliki Izin Dampak Lingkungan.

Diketahui lebih dalam dari tim kabarmasa.com, bahwa Pemilik Tambak Udang yang sedang mengajukan lahan tersebut kepada pihak Badan Pengusaha (BP Batam) sudah beberapa kali di Tolak oleh pihak BP, dikarenakan alasan tidak tersedia dan berbagai macam lainnya.

Kemudian, kabarmasa.com kembali melakukan investigasi siapa pengajuan lahan tersebut, Dari investigasi nama yang di ajukan dalam LMS Badan Pengusaha (BP Batam) iyalah saudara TK. Namun, Nomor yang tertera dalam pengajuan tersebut ialah yang diduga konsultan Amdal Tambak Udang milik Muihong.

Menurut pengajuan tersebut, diduga tidak sesuai dengan peruntukkannya, dimana Pemilik, Nomor HP, dan Pengajuan Lahan diduga berbeda orang. Lantas, mengapa pihak Tambak Udang milik Muihong merasa keberatan bahwa Lahan tersebut telah dimenangkan oleh PT. Bapur Jaya Mandiria. Sedangkan pengajuan mereka diduga tidak sesuai peruntukannya yang berlaku.

Terkait Tambak Udang, kabarmasa.com mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada nomor pemilik pengajuan lahan Tambak Udang yang tertera dalam pengajuan yaitu bapak TK. 

Namun, nomor telepon yang tertera dalam pengajuan tersebut hingga detik ini belum mendapatkan balasan dari Bapak TK sebagaimana kabarmasa.com melakukan konfirmasi kepada nomor pengajuan lahan.

Lantas, bagaimana bisa pengajuan lahan diduga telah berbeda leluhur yakni Nomor Bapak Andika, Pemilik Bapak TK dan Alhasak Bapak Muihong. Tetapi, sangat disayangkan nomor yang tertera di pengajuan tersebut merupakan nomor yang diduga konsultan Amdal Bapak Andika. 

Untuk itu, Diminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti secara tegas Aktivitas Tambak Udang milik Muihong, dimana dalam dugaan Tambak Udang milik Muihong diduga tidak ada izin, dan diduga Menyerobot lahan PT. BJM yang telah mendapatkan izin lahan dari pihak Badan Pengusaha (BP Batam). (Red/ZS)

Edisi ke-4

Share:

Read More

Alhamdulillah, Siap Hadapi Masa Pensiun, PPPK Dapat Jaminan Hari Tua

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dengan ungkapan rasa syukur, selain mendapati peningkatan remunerasi, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga akan diberikan lima hak tambahan yang disandarkan pada perubahan yang diakomodasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Serangkaian revisi pada UU ASN merujuk pada hak-hak yang bakal diberikan kepada PPPK.

Oleh karena itu, untuk memahami dengan lebih holistik mengenai penambahan hak-hak yang diperuntukkan bagi PPPK menurut perubahan UU ASN ini, kiranya kita telaah ulang esensi yang tertuang dalam artikel berikut ini.

Mari kita telaah lebih mendalam mengenai hak-hak pemberian yang direncanakan bagi PPPK sejalan dengan amandemen UU ASN ini.

Pemerintah tengah merencanakan agar kedudukan PPPK mendekati paritas dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masa depan.

Melalui revisi UU ASN yang mengincar pemberian hak-hak lebih lanjut, diharapkan PPPK mampu mencapai tingkat setara dengan PNS, walaupun demikian mungkin akan terdapat disparitas tertentu.

Hak-hak tambahan yang diamanatkan bagi PPPK dalam revisi UU ASN ini mencakup:

Remunerasi, Tunjangan, dan Fasilitas

PPPK akan memperoleh hak terkait remunerasi, tunjangan, dan fasilitas yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab yang diemban.

Izin Dinas

Hak izin cuti akan dijabarkan dengan lebih tuntas bagi PPPK, memberi ruang bagi mereka untuk merencanakan masa istirahat dan cuti dengan lebih terstruktur.

Pengembangan Kapabilitas

PPPK akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kapabilitasnya guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan tugas.

Pensiun

Hak pensiun akan dijamin bagi PPPK, memberikan jaminan terhadap kebutuhan finansial pada masa pensiun.

Perlindungan

PPPK akan memperoleh hak perlindungan dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan hukum dan manfaat asuransi yang relevan.

Hak-hak ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur mengenai manajemen PPPK.

Namun, belum dapat dipastikan dengan tegas perbedaan di antara hak-hak baru yang diamanatkan melalui revisi UU ASN dengan hak-hak yang telah ada sebelumnya hingga revisi ini diresmikan.

Oleh karena itu, kesabaran diperlukan dalam menanti keputusan yang akan diambil mengenai hak-hak yang diberikan kepada PPPK dalam bingkai revisi UU ASN ini.

Rencananya, proses persetujuan revisi UU ASN ini akan segera dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

 

Share:

Read More

Jubir Muda PAN: Pak Prabowo adalah Sosok Capres yang Ideal dan Dekat dengan Anak Muda

KABARMASA.COM, JAKARTA - Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. Deklarasi tersebut berlangsung pada Hari Minggu, 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Faiz Arsyad, Juru Bicara Muda DPP PAN juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut sudah melalui pembahasan dan pertimbangan yang matang,

“Keputusan tersebut tidak mendadak, tapi sudah melalui proses pembahasan yang panjang dan pertimbangan yang matang. Baik dan buruknya pun sudah kami bahas. Kami meyakini bahwa Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang tepat dan ideal untuk Indonesia dalam mewujudkan bonus demograsi di masa mendatang.” Ungkap Faiz.

“Pak Prabowo memiliki track record pengabdian yang panjang untuk Indonesia. Kita semua pasti sudah mengetahuinya. Beliau juga memiliki prestasi yang sangat banyak, sehingga menjadi hal yang sangat wajar jika banyak elemen masyarakat yang menitipkan harapannya untuk Indonesia. Insyaa Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju di masa depan.” Tambah Faiz.

Juru Bicara Muda DPP PAN yang saat ini sedang menempuh Pendidikan Master di Rusia juga menuturkan bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang bersahaja dan dekat dengan anak muda,

“Sebagai anak muda, saya merasa bahwa beliau sangat memperhatikan dan dekat dengan anak muda. Beliau sering bertemu dan diskusi dengan kami, serta banyak program yang beliau susun sesuai kebutuhan anak muda, seperti pendidikan, perumahan, dan pinjaman untuk usaha.” Sambung Faiz.

“Bahkan menurut survei pun, anak muda memandang bahwa Pak Prabowo mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan lapangan kerja, sehingga banyak dukungan dari kalangan milenial dan Gen Z yang mengalir untuk beliau. Oleh karena itu, kami berharap bahwa Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.” Tutup Faiz.

Share:

Read More

KETUM MAJELIS PENYELAMAT PB SEMMI - APRESIASI KAPOLDA RIAU BERIKAN SUMUR BOR KEPADA MASYARAKAT DAN DEKLARASI PEMILU DAMAI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Polda Riau dan jajaran resmi menyalurkan 23 sumur bor ke masyarakat. Puluhan sumur bor disalurkan ke daerah pelosok hingga daerah sulit mendapat air bersih. Rabu (30/08/2023)

Salah satu lokasi penyaluran sumur bor dari Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal ada di Muara Fajar Pekanbaru. Di daerah dataran tinggi itu masyarakat memang sulit mendapatkan air bersih, khususnya untuk masak dan minum.

Warga sekaligus pekerja sumur bor, Muslih mengaku warga bertahun-tahun kesulitan air bersih. Bahkan, untuk dapat air bersih warga harus turun ke jurang.

Bobby Kurniawan,Ketua Umum Majelis Penyelamat PB SEMMI Yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Umum SEMMI Wilayah Riau mengucapkan apresiasi yang setinggi tingginya terhadap pelayanan Jajaran Kepolisian Daerah Riau.

Sosok Abang iqbal ini memang sangat dicintai Masyarakat Riau . Dari awal beliau menjabat sebagai Kapolda Riau 17 Desember 2021 Lalu sampai sekarang selalu memberikan pelayanan yang menyentuh langsung kepada masyarakat kalangan bawah.

Polri sebagai Instansi yang sangat dekat dengan masyarakat ini,dan di cintai masyarakat khususnya di daerah wilayah riau bukan hanya sebuah Slogan,tapi memang benar adanya. Ungkapnya

Belum lama juga di Riau melaksanakan Deklarasi Pemilu Damai yang di inisiasi oleh Kepolisian Daerah Riau .

Yang dimana kita telah memasuki tahun tahun politik, besar harapan Kepolisian Daerah riau menjadi pengawal dalam pelaksanaan Pemilu nantinya . Pungkas Bobby (Red)

Share:

Read More

Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Berikan Penghargaan Juara Kampung Tangguh Jaya Tingkat Kota Bekasi 2023

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangkaian pelaksanaan apel pagi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi pada Rabu (30/08/2023) Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto sekaligus mengumumkan hasil penilaian Kampung Tangguh Jaya Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023. 

Tim penilai berhasil melakukan seleksi dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan di seluruh Kota Bekasi dengan mengacu pada 5 indikator penilaian utama. Indikator-indikator tersebut mencakup bidang kesehatan dan kebersihan, stabilitas keamanan, kemampuan penanggulangan bencana, ketahanan pangan, dan ekonomi masyarakat. Hasil dari proses penilaian tersebut diumumkan dalam acara apel kali ini, dan beberapa diantaranya adalah:

Terbaik 1, RW 14 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Mobil Pickup, 3 unit Baktor, 1 unit Motor, 10 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 paket Sound System.

Terbaik 2, RW 08 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede 

dengan mendapatkan Piala, 1 unit Mobil Pickup, 2 unit Baklor, 9 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 paket Sound System.

Terbaik 3, RW 23 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur 

Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Mobil Pickup, 1 unit Baktor, 7 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 unit paket Sound System.

Harapan 1, RW 07 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati

Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Baktor, 2 unit Motor, 5 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 unit Sound System.

Harapan 2, RW 12 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria 

Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Baktor, 1 unit Motor, 5 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 paket Sound System.

Harapan 3, RW 08 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih

Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Baktor, 5 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 paket Sound System.

Dalam sambutannya, Tri Adhianto mengapresiasi atas upaya kolaboratif dari semua pihak yang terlibat dalam perlombaan KTJ tahun ini. Terutama kepada 12 Kecamatan yang telah menjadi juara di tingkat kecamatan masing masing, yang kemudian diseleksi kembali oleh Tim Penilai KTJ 2023 untuk menentukan juara terbaik se Kota Bekasi. 

"Rangkaian proses pelaksanaan Kampung Tangguh Jaya tahun ini telah mencapai puncaknya, melibatkan berbagai tahapan yang panjang dan komprehensif dari berbagai pihak terkait. Karena itu, saya dengan tulus memberikan apresiasi yang besar kepada seluruh peserta Kampung Tangguh Jaya 2023, kepada Tim penilai yang teliti, dan kepada semua komponen masyarakat yang ikut serta. Saya berharap hadiah ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para juara, dengan tujuan untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Saya juga ingin mengingatkan kepada mereka yang belum meraih juara untuk tetap bersemangat untuk kampung yang tangguh dan keren" ujarnya.

"Perlombaan ini diadakan dengan tujuan untuk membentuk kampung-kampung yang tangguh di berbagai aspek, mulai dari kesehatan dan kebersihan, stabilitas keamanan, kemampuan penanggulangan bencana, ketahanan pangan, hingga ekonomi masyarakat. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah karakter dan semangat gotong-royong dari masyarakat itu sendiri yang harus mendukung dalam mewujudkan kelima indikator ini. Saya berharap bahwa perlombaan Kampung Tangguh Jaya ini akan menjadi panduan bagi seluruh tingkat, mulai dari Kelurahan, Kecamatan, RW, hingga RT di seluruh kota Bekasi, untuk menciptakan Kampung Tangguh yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah." tutupnya.

Share:

Read More

Kabaharkam Polri: Pimpin Apel Rolakir Persiapan Asean Summit Ke 43

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran Pimpin apel Kesiapan Pamwal Rolakir Asean Summit ke 43 di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (30/08/23).

Fadil mengatakan sebagai wujud kesiapan awal pengamanan ASEAN summit ke-43 yang akan berlangsung di Jakarta salah satu tugas yang diberikan kepada Polri adalah tugas pengamanan pengawalan rute dan parkir yang berada di bawah satgas operasi di Tri Brata Jaya.

"Sebagai kasatgas hari ini kami ingin memastikan bahwa persiapan personil kesiapan perlengkapan siap untuk mengawal jalannya ASEAN summit ke-43", ucapnya.

Ia juga menjelaskan adapun personil yang dilibatkan dari Korlantas Polri sebanyak 1679 personil mulai dari personil Korlantas Polri personil ditlantas Polda Metro Jaya kemudian personil ditlantas Polda Banten personil di Lantas Polda Jawa barat dan beberapa Polda lainnya.

Lanjut Fadil, sedangkan untuk kendaraan yang dilibatkan yang pertama bko ke Paspampres ada 60 roda empat listrik kemudian 66 roda dua listrik yang kedua untuk delegasi ada 35 roda empat fosil dan 25 roda dua fosil.

Ia menambahkan, Dalam kegiatan tersebut kami juga memberikan bantuan personil yang akan melakukan pengawalan VVIP atau ketua delegasi pimpinan negara yang akan berkoordinasi dan melekat dengan Paspampres sebanyak 176 anggota lalu lintas plus kendaraannya akan melekat dengan Paspampres di bawah kendali Paspampres untuk melakukan pengawalan terhadap VVIP.

Ia berharap, kegiatan pagi hari ini menjadi awal agar semua rangkaian kegiatan ASEAN summit yang akan berlangsung mulai dari tanggal tanggal 5 sampai 7 bisa berjalan dengan baik walaupun operasi pengamanan akan kita mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September 2023. pungkasnya

Share:

Read More

Drs. Junaedi Dilantik Sebagai Sekretaris Daerah Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Hari ini, sesuai dengan keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 821.2/Kep.98-BKPSDM/VIII/2023 mengenai pengangkatan dan alih tugas jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi bertempat di Aula Nonon Sonthanie, 11 pejabat Eselon II dilantik oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Terdapat 1 orang Eselon 2A, Junaedi diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan 10 orang Eselon 2B menjadi Kepala Perangkat Daerah dengan jabatan baru diantaranya ;

1. Asep Gunawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

2. Zeno Bachtiar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi

3. Ika Indah Yarti, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

4. Marisi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan

5. Muhammad Sholikhin, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

6. Widayat Subroto, Kepala Disperkimtan Kota Bekasi.

7. Iis Wisnyuwati, Kepala Inspektorat Kota Bekasi.

8. Nesan Sujana, Kepala Kesbangpol Kota Bekasi

9. Dr. Kusnanto Saidi, Kepala RSUD dr. Chasbullah Abdul Majid.

10. Aceng Solahudin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan mengenai berdasarkan ketentuan pasal 117 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 133 ayat (1) PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah diduduki selama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi melalui evaluasi kinerja. 

"Untuk Kepala Disdamkar dan Kepala RSUD, Hasil evaluasi kinerja keduanya menunjukkan kinerja keduanya masih bagus dan tetap menjabat ditempatnya." Kata Tri.

Dilanjutkan, hasil seleksi secara terbuka dari mutasi dan rotasi ini merupakan juga hasil dari evaluasi, terutama untuk posisi Kepala Kesbangpol dan Inspektorat Kota Bekasi karena memiliki fundamental dan situasional tahun 2024 karena harus memiliki kehangatan dan suasana damai mendekati pemilihan presiden, pemilihan calon legislatif dan pilkada serentak nantinya.

"Berharap betul ASN memiliki netralitas dan membantu sosialisasikan pelaksanaan pemilu damai pada tahun 2024 mendatang, abdi negara harus menjadi guide kepada masyarakat, agar menjalankan pemilu untuk kelanjutan kedepannya." Ujar Tri.

Ia menambahkan kepada para pejabat yang telah dilantik agar bisa secepatnya menyesuaikan dan beradaptasi dengan cepat dalam bidang pekerjaannya, karena sebuah pelayanan prima yang dibutuhkan masyarakat Kota Bekasi harus bergerak dengan cepat, khusus untuk Sekretaris Daerah agar menjalankan roda Pemerintah ini di perangkat perangkat daerah terjalin koordinasi yang taktis.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Nadih Arifin mengatakan dilantiknya  kembali terhadap pejabat Kepala Disdamkar dan Direktur RSUD merupakan hasil penilaian, kecapaian kinerja, kecakapan dalam memimpin dua OPD tersebut.  

"Hasil penilaian mereka ditempatkan diposisi yang sama karena cocok menempati posisi tersebut. Ini dari hasil evaluasi dan assesmennya," ungkapnya. 

Share:

Read More

Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta Menyampaikan Kritikan Dan Tuntutannya Terhadap Rahmat Bagja Melalui Kabag Humas Bawaslu RI

KABARMASA.COM, JAKARTA- PPMJ telah melakukan audiensi bersama Bawaslu RI yang diwakili oleh Kabag Humas. Dalam audiensi yang sempat mengundang aksi demonstrasi karena kurang responsif menerima berkas berisikan kritik dan saran dari Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta dan sempat melakukan UNRAS pada 25 Agustus kemarin dengan tuntutan utamanya mencopot Rahmat Bagja.

Koordinator PPMJ, Azzuhri Rauf, menjelaskan bahwa Bawaslu RI dengan sengaja menjadikan adanya kekosongan pimpinan Bawaslu kab/kota se Indonesia dan membiarkan adanya kekosongan tersebut sehingga satu tahapan pemilu yaitu penetapan DCS Calon Anggota Legislatif DPRD kab/kota tidak terawasi oleh bawaslu Kab/Kota merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan adanya pengumuman yang tidak sesuai jadwal yg ditetapkan (diundur undur dari jadwal) maka SK Penetapan Anggota Bawaslu Kab/Kota menjadi tidak sah alias cacat dan batal demi hukum sehingga harus dibatalkan SK tersebut dan itu dinilai ada unsur kesengajaan.

Kemudian ditambahkan oleh Ketua PMKRI Jakarta Pusat, Ine Lipa Dory, bahwa permasalahan lainnya yang ada pada pucuk pimpinan Bawaslu RI yaitu Rahmat Bagja tidak menepati empat program prioritas yang menjadi visi misinya jika terpilih kembali sebagai Komisioner Bawaslu.

Empat program prioritas tersebut dianggapnya sebagai janji manis seperti para politikus. Program prioritas pertama berupa sinergi yang mempertimbangkan pentingnya pengawasan partisipatif dalam mencegah politik uang, politisasi SARA, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri. Akan tetapi justru banyak partisipan yang merespon soal penyelenggara pemilu yang kurang profesional dan transparan malah tidak mendapatkan jawaban secara responsif, menyebabkan munculnya isu sara, serta membuat framing seolah ingin mengadu domba TNI-Polri..

Lalu, program prioritas kedua, perihal inovasi. Ine menjelaskan bahwa Bagja mengungkapkan perlunya bentuk digitalisasi bagi pencegahan dan mekanisme penindakan (e-court dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa). Akan tetapi dalam proses administrasi malah membuat kualitas Bawaslu melemah terbukti ketika pengunguman 1.900 komisioner di 514 kabupaten/kota justru sempat tertunda.

Program prioritas ketiga, dia menggarisbawahi tata kelola lembaga akuntabel. Harapannya membuat rekrutmen pengawas pemilu atau pemilihan secara transparan.inipun sebenarnya belum dijalankan secara tegas.

Program keempat, lanjut ine, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang professional. Dirinya menekankan pelatihan intensif dan berskala bagi seluruh komisioner, pegawai atau staf staf pendukung. Namun programnya ini telah dibantah sendiri dari usulannya mengenai penundaan Pilkada karena rawan keamanan. 

"Seharusnya solusinya bukan menunda tapi melanjutkan program prioritas dengan meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM yang profesional. Karena bahkan dalam laporan dari biro SDM pun mengenai alasan ditundanya pengunguman komisioner tingkat kabupaten/kita karena terjadi Hack atau peretasan. Artinya sistem informasi dan teknologi Bawaslu masih terbilang gagal, tidak canggih, bahkan tidak berintegritas." Jelas Ketua umum PMKRI Jakarta Pusat.

Kemudian ditambahkan oleh Ketua umum GMNI Jakarta Pusat, bahwa keseluruhan misi ini dianggap sebagai janji semata sehingga menujukan bahwa Rahmat Bagja sebenarnya tidak kredibel dan profesional serta serius menjadi lembaga independen yang mengawas pemilu melainkan lembaga yang sarat dan menampung orang-orang nepotisme dan cendrung korup.

Ketua EW LMND Jakarta, Nasir Latupono kemudian juga menjelaskan kalau Bawaslu RI lalai dalam proses seleksi ada anggota Bawaslu yang terafiliasi dengan organisasi Papua merdeka yang berinisial GT, komisioner Bawaslu kabupaten puncak.

Ia menjelaskan kalau Bawaslu sempat mengabaikan aduan masyarakat itu menunjukkan betapa lalainya Bawaslu dalam proses seleksi. Selain itu, Bawaslu sebenarnya punya banyak kesempitan mengecek rekam jejak GT mengingat tahapan seleksi calon anggota Bawaslu daerah cukup panjang.

Terakhir, penyampaian aspirasi dari ketua umum SEMMI Jakarta Pusat, dimana menjelang Pilpres 2024, Harta Kekayaan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja cendrung meningkat drastis dan perlu dilakukan audit dan dicurigai karena sebagai pejabat publik hal-hal seperti ini akan sangat sensitif.

Sebagai penutup, Azzuhri Rauf sebagai perwakilan pimpinan dari HMI Jakarta Pusat Utara, menegaskan dihadapan Kabag Humas Bawaslu RI bahwa mereka akan mendesak DKPP harus mengevaluasi kinerja Totok Hariyono, SH (Divisi: Hukum dan Penyelesaian Sengketa), Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H. (Divisi: Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat), Puadi, S.Pd., MM (Divisi: Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi), Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H. (Divisi: Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) dan Rahmat Bagja, SH (Ketua Bawaslu RI). Kelima komisioner Bawaslu RI tersebut masing-masing bermasalah dan terindikasi bermain dalam pemilu, memiliki muatan politik, dan tidak profesional. Dsn akumulasi dari semua permasalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Rahmat Bagja selaku ketua Bawaslu RI.

PPMJ telah konsisten menyoroti isu-isu kontroversial dari Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu RI karena terindikasi dalam nepotisme, melakukan pelanggan etik, dan tidak membawa Bawaslu sebagai lembaga independen untuk mengawasi pemilu 2023.

Bagi PPMJ, Bawaslu RI sebenarnya tidak siap menjalankan perintah konstitusi untuk menyelenggarakan pilkada serentak 27 November 2023. Terbukti dari usulan Rahmat Bagja untuk menunda pilkada serentak dengan alasan rawan keamanan.

Meskipun ada potensi kerawanan, namun ia mengatakan bahwa solusinya bulan menunda tapi harus lebih mempersiapkan agenda demokrasi 2024. Karena masih banyak yang harus dibenah termasuk Pengawasan digital dan sistem teknologi di Bawaslu yang cacat karena berhasil diretas.

Persoalan keamanan dan mobilisasi pasukan saat pilkada merupakan otoritas TNI-Polri. Jadi seolah-olah Bagja ingin mengadu domba TNI-Polri dengan DPR dan Pemerintah. Karena itu Rahmat Bagja lagi-lagi telah melakukan pelanggaran etik penyelenggara pemilu karena ucapannya itu menabrak empat pasal dalam Peraturan DKPP.  

 

PPMJ juga memberikan ultimatum dan pernyataan sikap yaitu:

1. Mendesak kepada Rahmat Bagja untuk mundur dari jabatannya karena terindikasi kuat terseret pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Mendesak kepada DKPP untuk mencopot Rahmat Bagja karena gagal membawa Bawaslu menjadi lembaga independen, kredibel, profesioinal, dan berprinsip pada penegakan hukum serta telah melakukan banyak pelanggaran etik. 

3. Menuntut kepada Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu RI untuk mengklarifikasi serta meminta maaf ke publik karena menyebabkan kegadughan pada situasi politik nasional mulai dari permasalahan seleksi bawaslu sampai pada isu penundaan pilkada.

4. Usut tuntas permasalahan seleksi Bawaslu yang meloloskan serta melantik anggota Bawaslu yang terafiliasi dengan Organisasi Papua merdeka

5. Usut tuntas dan audit persoalan LHKPN Rahmat Bagja yang semakin meningkat setiap tahun dan tidak rasional.

6. DKPP harus mengevaluasi kinerja seluruh jajaran komisioner Bawaslu RI: Totok Hariyono, SH (Divisi: Hukum dan Penyelesaian Sengketa), Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H. (Divisi: Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat), Puadi, S.Pd., MM (Divisi: Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi), Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H. (Divisi: Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) dan Rahmat Bagja, SH (Ketua Bawaslu RI). Kelima komisioner Bawaslu RI tersebut masing-masing bermasalah dan terindikasi bermain dalam pemilu, memiliki muatan politik, dan tidak profesional.

7. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja harus bertanggungjawab atas akumulasi permasalahan yang ada ditubuh Bawaslu RI dan segera merespon setiap laporan dari berbagai kabupaten yang ada.

Share:

Read More

PPMJ Melaporkan Ketua Bawaslu RI Di DKPP Atas Isu Penundaan Pilkada

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta (PPMJ) telah melaporkan Rahmat Bagja, selaku Ketua Bawaslu RI atas isu penundaan Pilkada 2024 di Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Koordinator PPMJ, Azzuhri Rauf, bersama dengan pimpinan OKP yang tergabung dalam forum Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta telah melaporkan beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan Pelanggaran kode etik, isu penundaan Pilkada 27 November 2024, keterlambatan pengunguman 1.900 komisioner, di 514 kabupaten/kota, adanya anggota Bawaslu yang yang terafiliasi dengan OPM, serta meningkatnya LHKPN Rahmat Bagja.

"Sebagai bagian dari penegakan hukum dan menjalankan fungsi kontrol kepada para stakeholder, khususnya dalam hal ini adalah Rahmat Bagja selaku ketua Bawaslu RI yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik maka kami PPMJ telah melaporkan hal tersebut kepada DKPP untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya." Tegas Azzuhri Rauf, koordinator PPMJ, dalam pernyataan resminya dimedia. Selasa, (29/08/2023).

Iya menambahkan bahwa Undang-undang pemilu sudah mengatur dengan eksplisit dan tegas tentang tahapan seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kita dan masa jabatan mereka selama lima tahun. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemilu yang mengandung dan menerapkan prinsip berkepastian hukum, profesional, jujur, adil, mandiri, dan akuntabel mestinya membuat Bawaslu RI memahami ada hal-hal yang harus dipatuhi dan ditegakkan dengan konsisten.

"Bagi kami Bawaslu harus bertanggungjawab menjelaskan kepada publik secara transparan dan komprehensif mengapa terjadi keterlambatan dan kekosongan pengisian keanggotaan Bawaslu di kabupaten kota bahwa menyampaikan permohonan maaf kepada publik sebab jika ada permasalahan dalam beberapa kabupaten/kota maka harusnya yang ditunda hanya beberapa. Jangan sampai semuanya dikorbankan untuk ditunda di 514 kabupaten/kota. Tentu persoalan ini menyebabkan pihak-pihak dalam penyelenggaraan pemilu meragukan kredibilitas dan penegakan hukum 2024." Jelas Azzuhri Rauf

Selain itu persoalan mengenai isu penundaan Pilkada yang muncul dari gagasan pendapat ketua Bawaslu RI telah menyebabkan kegaduhan pada situasi nasional sehingga Rahmat Bagja didesak harus meminta maaf kepada publik karena pendapat tersebut bukan pada wilayah dominnya serta bisa berkonsekuensi pada wacana pengadu dombaan antara TNI-POLRI dengan Pemerintah dan DPR. Ini juga menjadi salah satu alasan kuat pelanggan kode etik yang dilakukan Ketua Bawaslu RI.

Terakhir, Bawaslu RI dinilai telah lalai dalam proses seleksi ada anggota Bawaslu yang terafiliasi dengan organisasi Papua merdeka yang berinisial GT, komisioner Bawaslu kabupaten puncak itu juga perlu adanya atensi khusus karena berkaitan dengan keamanan negara.

"Kami mendesak kepada DKPP melalui laporan yang telah kami buat untuk memanggil, mengevaluasi total, bahkan mencopot jika perlu, atas pelanggaran etik yang dilakukan Rahmat Bagja. Dan kami akan terus mengawal persoalan ini dengan memberikan ultimatum kepada DKPP apabila dalam kurun waktu 2x 24 jam tidak segera ditindaklanjuti laporan kami, maka kami akan memobilisasi seluruh masyarakat Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk meminta pertanggungjawaban dari DKPP karena akan terindikasi telah bersekongkol dengan Bawaslu RI." tutup koordinator PPMJ." Tegas koordinator PPMJ.

Sebagai catatan tambahan, Pimpinan-pimpinan OKP yang ikut terlibat dalam pelaporan kepada Rahmat Bagja ke DKPP diantarnya Azzuhri Rauf sebagai perwakilan dari HMI Jakarta Pusat Utara, EW LMND Jakarta yang diwakili oleh Nasir Latupono, PMKRI Jakarta Pusat yang diwakili oleh Ine Lipa Dory, GMNI Jakarta Pusat diwakili bung De Niau Umboh, dan SEMMI Jakarta Pusat yang diwakilkan oleh Fahmi R. Turut membersamai juga Safa C. selaku Kabid Hukum dan Ham HMI Cabang Jakarta Pusat Utara Sebagai moderator saat audiens.

Share:

Read More

Rakernis Bidhumas Polda Metro Jaya 2023: Siap Kawal Pemilu Damai 2024

KABARMASA.COM, JAKARTA - Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Suyudi Ario Seto mewakili Kapolda Metro Jaya membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bid Humas Polda Metro Jaya bersama pengemban fungsi Humas Jajaran Polda Metro Jaya T.A. 2023 di Hotel Diraja Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023).

Acara tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Para Kasie Humas Polres dan Polsek Jajaran Polda Metro Jaya serta peserta rakernis.

Tema yang diangkat dalam rakernis tersebut adalah "Bid Humas Polda Metro Jaya Yang Presisi Siap Mengawal Tahapan Pemilu Tahun 2024 Serta Mengamankan Agenda Nasional Dan Internasional Tahun 2023 Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan."

Dalam sambutannya Suyudi mengapresiasi kinerja anggota Bid Humas Polda Metro Jaya yang sudah mengelola informasi dan pemberitaan dengan baik sehingga dapat membawa nama baik Polda Metro Jaya.

Suyudi mengatakan, "Dalam waktu dekat ini KTT ASEAN 43 akan segera dilaksanakan dan juga tahapan pemilu Tahun 2024 sudah semakin dekat tentunya tantangan tugas fungsi dan peran personil Polda Metro Jaya akan semakin meningkat, peran manajemen media yang baik sangat diperlukan sehingga pemberitaan yang beredar merupakan informasi yang benar serta akurat, ucapnya".

Lebih lanjut Suyudi menjelaskan bahwa saat ini fenomena distorsi informasi atau berita hoax yang dapat memicu perpecahan, kebencian, dan bahkan kerusuhan serta gangguan Kamtibmas sangat marak, maka peran dan kehadiran Humas Polri sangat dibutuhkan untuk meluruskan informasi tersebut.

Diakhir Suyudi berharap kepada seluruh peserta rakernis agar betul-betul mengikuti rakernis ini dengan baik sehingga dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh para narasumber. Pesan Suyudi, bekerja ikhlas dan terus berkarya dalam pelaksanaan tugas di kesatuannya masing-masing.

"Teruslah berkarya untuk mengelola media di kesatuannya masing-masing dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan penuh kebanggaan dalam menjaga nama baik instistusi, pungkasnya".

Share:

Read More

As SDM Ingatkan Pentingnya Peran Polwan Dalam Mengawal Pemilu Damai 2024

KABARMASA.COM, JAKARTA - Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen. Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa peran polwan dalam pengamanan Pemilu damai 2024 sangatlah penting. Polwan akan memiliki porsi yang sama dengan polisi laki-laki dalam mengawal pesta demokrasi yang aman dan damai.

“Peran polwan sangat besar sama dengan laki-laki, kehadiran di tengah masyarakat, bhabinkamtibmas, di TPS,” ujar As SDM dalam sambutannya di diskusi HUT Polwan, Selasa (29/8/23).

Menelisik kembali Pemilu 2019, As SDM menyebut, polwan dalam menjaga keamanan dari tingkat Bhabinkamtibmas sangat diapresiasi. Jajaran polwan bekerja keras tanpa lelah dan takut mengawal serta menghadapi tantangan.

Lebih lanjut As SDM menuturkan, tak dipungkiri bahwa tahapan pilkada dan sengketa pemilu menjadi yang sangat memerlukan peran Polri. Sebab, dalam dua tahapan itu, relawan yang sangat militan rentan terjadi gesekan.

“Pembekalan pemilu ini temen-teman harus pahami agar selalu siap,” ungkapnya.

Tak lupa, Jenderal Bintang Dua ini mengingatkan pesan dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran selalu menambah dan menekankan kompetensi. Bahkan, As SDM memastikan selalu memberikan dukungan penuh kepada anggota yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam ataupun luar negeri.

Dalam penekanan Jenderal Sigit, seluruh anggota harus memiliki kompetensi etik. Kemudian, yang kedua kompetensi teknis.

“Ketiga, kompetensi leadership. Meski perempuan harus bisa mimpin, baik itu diri sendiri, satuan kamu, sampe nanti kamu dikasih kesempatan mimpin seperti bu Ida Utari,” jelas As SDM.

Share:

Read More

Polsek Pondok Gede Gelar Ungkap Kasus Curanmor, Tangkap 2 Pelaku Residivis Kasus yang Sama

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Unit Reskrim Polsek Pondok Gede berhasil mengamankan 2 pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor (Curanmor ) dan kedua pelaku merupakan residivis kasus yang sama serta sepak terjangnya sudah melakukan aksinya sebanyak 7 kali diwilayah Jakarta dan Bekasi pada sabtu (26/8/2023).

Pelaku Curanmor yang diamankan berinisial ZBH dan RS setelah berhasil mencuri satu unit sepeda motor matic honda beat nomor polisi B 4023 KTA milik korban Anisah.

Hal itu dikatakan Kapolsek Kompol Dwi Haribowo, S.T didampingi Kanitreskrim Iptu Hariyadi dalam gelar ungkap Kasus Pencurian dengan Pemberatan bertempat di Mapolsek Pondok Gede, Senin (28/8/2023).

Aksi kedua pelaku akhirnya berakhir di Polsek Pondok Gede setelah aksi pencuriannya berhasil dikejar korban dan temannya di jalan SMP Al Ikhlas Bojong Tua RT 01 RW 01 Kel.Jati Makmur Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu (26/8/2023) sekitar pukul 20.00 wib.

"Pelaku RS turun dari motor melihat motor korban terparkir lalu dengan menggunakan alat kunci yang sudah disiapkan sebelumnya berhasil menyalakan motor korban kemudian membawanya sedangkan pelaku ZBH menunggu di motor dan melihat situasi," kata Kapolsek Kompol Dwi Haribowo menjelaskan modus operandinya kepada wartawan.

Kemudian Kapolsek Pondok Gede yang turut didampingi Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari menjelaskan krinologis penangkapan kedua pelaku sehingga berhasil diamankan dan berikut barang buktinya di Polsek Pondok Gede.

"Awal mula kejadian setelah korban kehilangan sepeda motor kemudian korban memberikan informasi ke group whatsaap di HP korban," kata Kapolsek.

Dari adanya informasi digroup Whatsapp kemudian teman teman korban langsung mencari pelaku dan ditemukan di TKP pada saat pelaku sedang berhenti. Saksi teman korban kemudian menegur pelaku. Pelaku tiba - tiba langsung mencoba melarikan diri namun berhasil di tangkap oleh teman - teman korban yang lain.

"Kedua pelaku berhasil diamankan teman - teman korban dan warga sekitar dan langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Pondok Gede," ungkap Kapolsek.

Dari hasil pemeriksaan kedua pelaku ternyata pelaku Residivis kasus yang sama dan pengakuan mereka sudah melakukan aksi curanmor sebanyak 7 kali diwilayah Bekasi dan Jakarta.

Adapun barang bukti yang diamankan dari kedua pelaku : 

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat no pol B 4023 KTA,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario milik pelaku diduga platnya palsu.

- 1 (satu ) buah kunci letter Y beserta 4 anak kunci yang dimodifikasi .

- 1 (satu)  buah kunci magnet.

Guna penyelidikan dilengkapi 

- 1. BPKB Asli sepeda motor Honda beat nomor Polisi B 4023 KTA milik korban. 

- 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam No polisi B 4023 KTA milik korban.

Adapun kepada kedua tersangka disangkakan dengan pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

Share:

Read More

Polsek Pondok Gede Gelar Ungkap Kasus Pencurian Rumah Kosong di Jatibening Baru

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Kapolsek Pondok Gede Kompol Dwi Haribowo, S.T didampingi Kanitreskrim Iptu Hariyadi melaksanakan gelar ungkap Kasus pencurian dengan Pemberatan bertempat di Mapolsek Pondok Gede, Senin (28/8/2023).

Kasus pencurian yang terjadi di rumah korban Karjo beralamat di Jalan Swakarsa III RT 03 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede pelaku ditangkap berdasarkan laporan polisi nomor : LP /B/724/VII /2023/SPKT/Polsek Pondok Gede/ Restro Bekasi Kota pada tanggal 23 Agustus 2023. 

Unit Reskrim Polsek Pondok Gede pimpinan Iptu Hariyadi berhasil mengamankan pelaku dengan inisial NPS berikut barang bukti dari tangan pelaku dan satu lagi teman pelaku inisial R berhasil melarikan diri (DPO).

"Kejadian pencurian ini terjadi pada sebuah rumah kosong yang ditinggal penghuninya dimana modus operandinya, pelaku berkeliling berboncengan dengan sepeda motor mencari rumah yang akan menjadi targetnya," kata Kapolsek Kompol Dwi Haribowo kepada wartawan.

Kemudian, pelaku NPS turun dan memasuki pekarangan rumah dan mengucapkan salam untuk memastikan penghuninya tidak ada.

"Peran pelaku R (DPO) yang membawa 6 Bandel kunci berhasil membuka pintu dari salah satu kunci yang dibawanya yang kemudian kedua pelaku masuk kedalam rumah mengambil barang korban diantaranya Laptop Merk Axio warna silver dan Ipod merk Iphone warna hitam," ujar Kapolsek.

Selanjutnya kata Kapolsek, Saat kedua pelaku meninggalkan rumah yang dibobolnya, kedua pelaku berpapasan dengan warga setempat dan pelaku R melarikan diri dengan sepeda motor sedangkan pelaku NPS tertinggal dan melarikan diri sambil melempar barang bukti laptop Merk Axio.

"Pelaku NPS rupanya tidak hafal dengan jalan dilokasi perumahan sehingga berhasil diamankan warga yang mengejar pelaku kemudian Unit reskrim Polsek Pondok Gede menangkap dan membawa pelaku ke Polsek Pondok Gede," lanjutnya.

Adapun barang bukti yang diamankan dari pelaku NPS berupa 1 (Satu) unit Laptop merk Axio warna Silver, 1 (Satu) buah Ipod merk Iphone, 1 (Satu) buah tas laptop warna biru, 1(Satu) buah tas pinggang warna hitam, 6 (enam) Bandel Kunci beraneka jenis dan uang tunai Rp 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah).

Kepada tersangka NPS akibat perbuatannya disangkakan Pasal 363 KUHPidana dimana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

Share:

Read More

Divhumas Polri Raih Presisi Award Atas Prestasi Strategi Komunikasi Publik

KABARMASA.COM, JAKARTA - Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia (Lemkapi) memberikan apresiasi dan penghargaan Presisi Award kepada Kepala Divisi Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho. Penghargaan diberikan atas loyalitasnya bersama staf Divisi Humas Polri dan Bidhumas Polda Jajaran dalam menjalin komunikasi publik yang baik.

“Penghargaan diberikan kepada Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Dr Sandi Nugroho, SIK, SH, M.Hum, atas dedikasi dan loyalitas yang tinggi Divisi Humas Polri bersama bidhumas Polda jajaran dalam membina silaturahmi dengan komunitas pers dan terus menjaga citra Polri agar tetap kondusif dengan terjaga dengan melakukan  strategi komunikasi publik yang baik,” ungkap Ketua Lemkapi, Edi Hasibuan, Senin (28/8/23). 

Ketua Lemkapi menyatakan, penghargaan ini diberikan usai dilakukan analisa dan pemantauan kinerja Humas Polri yang ternyata mengalami banyak kemajuan. Oleh karenanya, dengan penghargaan ini diharapkan kepercayaan terhadap Polri semakin baik. 

“Kerja keras Divisi Humas Polri ini adalah wujud implementasi program PRESISI Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam  mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” ujarnya.

Di sisi lain Kadiv Humas Polri menyampaikan apresiasi ini akan menjadi semangat untuk jajaran Humas Polri untuk menjadi lebih baik lagi. Ia menyampaikan bahwa koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi adalah kunci menyelesaikan permasalahan dan tantangan bagi Humas Polri ke depan.

Lebih lanjut Kadiv Humas menegaskan, Lemkapi menjadi salah satu mitra Polri yang selama ini bekerja sama, menyemangati, bahkan mengkritisi agar Polri semakin baik ke depan. Tak dielakan, Lemkapi juga menjadi rujukan pemberi masukan untuk Polri dalam menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal.

“Terima kasih kepada Lemkapi atas kerja sama dan apresiasi selama ini, mudah-mudahan dapat menjadi penyemangat kita semua baik yang berada di Mabes maupun yang berada di Polda Jajaran,” jelas Kadiv Humas.

Share:

Read More

Polres Metro Bekasi Kota Gelar Kegiatan Penerimaan Siswa SIP 52 Tahun 2023 Dalam Rangka Pelaksanaan Latja dan Latnis

KABARMASA.COM, BEKASI - Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani, S.I.K M.PM, didampingi Waka Polres AKBP Dhany Aryanda S.I.K, memimpin kegiatan penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan 52 Tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan Latihan Kerja (Latja) dan Latihan Fungsi Teknis (Latnis) bertempat di Aula Lantai 7 Mapolres Metro Bekasi Kota, Senin (28/8/2023).

Sebanyak 48 Siswa Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 52 Tahun 2023  yang terdiri dari 46 Polisi Laki - Laki (Polki) dan 2 Polisi Wanita (Polwan) akan melaksanakan Latihan Kerja (Latja) dan Latihan Fungsi Teknis (Latnis) yang akan dimulai pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 16 September 2023 di Polsek jajaran Polres Metro Bekasi Kota. 

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani S.I.K, M.P.M, melalui Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan Polres Metro Bekasi Kota menerima 48 Siswa SIP Tahun 2023 dari Setukpa Polri dalam rangka melaksanakan Latihan Kerja (Latja) dan Latihan Fungsi Teknis (Latnis) nantinya di Polsek jajaran Polres Metro Bekasi Kota.

"Kapolres dalam acara penerimaan menyampaikan kepada para Siswa Setukpa harus melaksanakan Latnis dan Latja dengan baik sesuai arahan aplikasikan teori yg di dapat di Setukpa Polri. Siswa agar menjaga kedisiplinan, patuhi Peduksis yang ada jangan buat pelanggaran, jaga Kesehatan, jaga sikap dan etika Perwira," Kata Kasie Humas Kompol Erna dalam keterangannya ke media.

Kapolres berpesan, semua ilmu yang telah diterima di lembaga pendidikan agar di implementasikan dengan baik dalam pelaksanaan Latja dan Latnis yang akan dimulai pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 16 September 2023.

Turut hadir dalam acara penerimaan Siswa SIP angkatan 2023, Kabag SDM AKBP Joko Karjito, Kasat Lantas AKBP Agung Pitoyo Putra, Kasatresnarkoba AKBP Guntur Nugroho, Kasatreskrim Kompol Tri Buana Yudha, Kabag Ops Kompol Agus Rochmat,  Kasie Humas Kompol Erna Ruswing Andari, Kasat Samapta Kompol Imam Syafi'i, Kapolsek Bantargebang AKP Ririn Sri Damayanti mewakili Kapolsek Jajaran dan Kasium Polres Metro Bekasi Kota.

Share:

Read More

Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, Resmikan Taman Jati RW 13 Kelurahan Jatikramat

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto meresmikan Taman Jati RW 13 yang terletak di Komplek TNI AL Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih.

Acara peresmian ini dihadiri oleh Camat Jatiasih, Ashari serta Lurah se- Kecamatan Jatiasih dan para tokoh masyarakat.

Taman Jati RW 13 ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan memberikan tempat rekreasi yang nyaman bagi masyarakat. 

Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. Tri Adhianto menyampaikan rasa syukurnya atas terwujudnya Taman Jati RW 13 ini. 

Beliau menjelaskan bahwa pembangunan taman merupakan wujud dari komitmen pemerintah kota untuk menjaga kualitas lingkungan serta memberikan fasilitas publik yang bermanfaat bagi warga.

"Dengan luas area yang cukup, taman ini diharapkan menjadi tempat berkumpulnya warga untuk bersantai, bermain, dan menjalin interaksi sosial yang positif" ujar Tri

Wali Kota juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kerapihan taman ini. Dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama merawat dan memelihara fasilitas publik ini sehingga dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

"Taman Jati RW 13 ini menambah daftar fasilitas publik yang ada di Kota Bekasi yang terus berkembang. Diharapkan taman ini akan menjadi tempat yang disukai oleh warga, khususnya mereka yang tinggal di sekitar Komplek TNI AL Kelurahan Jatikramat" tambahnya

"Dengan peresmian Taman Jati RW 13 ini, kami Pemerintah Kota Bekasi memberikan contoh nyata bahwa pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas merupakan prioritas utama bagi pemerintahan. Semangat untuk terus mendorong perkembangan kota yang lebih baik sangat terasa dalam setiap langkah yang diambil" tutupnya

Share:

Read More

Pengendalian Pencemaran Udara, Dinas Perhubungan Uji Emisi Kendaraan di Kecamatan Rawalumbu

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan Kota Bekasi lakukan uji emisi kendaraan bermotor roda empat di Kecamatan Rawalumbu, hadir langsung memantau Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto pada uji emisi dalam rangka pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi.

Uji emisi kendaraan merupakan kontribusi masyarakat terhadap pengendalian pencemaran udara. Kendaraan yang lulus uji emisi sama dengan mengurangi beban pencemaran udara dari gas buang kendaraan bermotor;

Penjelasan dari Plt. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Ikhwanudin, bahwa Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) akan dilaksanakan dalam tiga gelombang yaitu pada tanggal 28 Agustus 2023, 31 Agustus-1 September 2023, dan 4-6 September 2023. 

Pada hari ini, Gelombang pertama telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dimulai pukul 08.00 s/d selesai berlokasi di halaman Kantor Kecamatan Rawalumbu.

Untuk personil penguji dan alat uji emisi yang digunakan berasal dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Bengkel Rizki Putra Pratama yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, untuk petugas penginput data dan hasil uji emisi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;

Alat uji emisi kendaraan bermotor yang digunakan, sebagai berikut;

a. Dinas Perhubungan Kota Bekasi

- 1 unit alat uji emisi bensin;

- 1 unit alat uji emisi solar.

b. Bengkel Rizki Putra Pratama yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 1 unit alat uji emisi bensin;

Aplikasi uji emisi yang digunakan yaitu SIUMI (Sistem Informasi Uji Emisi) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selanjutnya akan diinput ke aplikasi e-Uji Emisi Roda 4 (empat) miliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta oleh KLHK.

Hari ini, kendaraan bermotor roda 4 yang diuji emisi sebanyak 104 kendaraan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebanyak 88 kendaraan berbahan bakar bensin, dengan 83 kendaraan lulus uji dan 5 kendaraan tidak lulus uji;

b. Sebanyak 16 kendaraan berbahan bakar solar, dengan 13 kendaraan lulus uji dan 3 kendaraan tidak lulus uji.

7. Bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi kami rekomendasikan untuk segera melakukan perawatan kendaraan sehingga gas buang kendaraan jadi lebih ramah lingkungan;

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dalam Instruksi Wali Kota tentang pengendalian pencemaran udara yang didalamnya terdapat langkah-langkah antara lain:

a. Penyiraman jalan dengan menggunakan eco enzyme;

b. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pembakaran-pembakaran sampah secara terbuka;

c. Melakukan pengawasan terhadap boiler-boiler yang menggunakan bahan bakar batu bara;

d. Mendorong untuk menggunakan transportasi publik.

Ia juga menghimbau untuk pengurangan menggunakan kendaraan bermotor agar polusi yang terjadi semakin berkurang.

Share:

Read More