Terindikasi Akan Tawuran Babinsa Margahayu Bersama Warga Amankan Dua Remaja Dan Senjata Tajam

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Anggota Koramil 03/Teluk Pucung Kodim 0507/Bekasi berhasil menangkap dan mengamankan remaja yang hendak melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam bertempat di Jln. Ir. H. Juanda Rt.03 Rw.10 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur, Kota Bekasi. Jumat sore (22/9/2023).

Menurut Wadanramil 03/Teluk Pucung Kapten Inf Budi Kiswanto, menjelaskan kepada media pendim (24/9), bahwa aksi tidak terpuji itu berhasil digagalkan, sekiranya Pukul 16.00 Wib saat Babinsa Margahayu Sertu Isa. P,  sedang melaksanakan patroli monitoring wilayah dipertengahan jalan dirinya melihat Dua remaja anak-anak Sekolah yang sedang mengendarai motor dan bergerombol di pinggir jalan karena kita lihat mencurigakan membawa tas panjang kemudian melaksanakan pengecekan terhadap anak-anak sekolah tersebut.

“Kami menerima laporan dari Babinsa bahwa kejadian bermula pada saat Babinsa melakukan patroli wilayah sekitar pukul 16.00 WIB. Melihat dua remaja dengan membawa tas panjang dan Babinsa merasa curiga bahwa di dalam tas itu adalah senjata tajam Yang akan di gunakan untuk tawuran. Dan ternyata memang benar, setelah dilakukan pengecekan oleh Sertu Isa.P di dalamnya terdapat dua buah senjata tajam sehingga terduga pelaku langsung di amankan dan di bawa ke Kantor Kelurahan Margahayu",” jelas Danramil.

“Saat Penangkapan terduga pelaku, Babinsa Margahayu Sertu Isa.P turut di bantu oleh  warga setempat",lanjutnya.

Dari para terduga pelaku yang akan tawuran, berhasil mengamankan barang bukti berupa tiga buah senjata tajam, dua buah golok panjang dan satu cerulit besar. Saat ini, para remaja tersebut sudah di serahkan kepada pihak Polsek Bekasi Timur, untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Sampai saat ini, kasus tersebut masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian sektor Bekasi Timur". pungkasnya. 

Share:

Read More

HMI Berdaya Saing Dianggap Hanya Bualan, Ex Wasekjen Beberkan Penjelasannya

KABARRAKYAT.COM, JAKARTA 

Terhitung sejak 7 Februari 2023 Mahfut Khanafi terpilih artinya sudah artinya sudah ada sekitar 6 bulan lamanya pimpinan HMI yang baru terpilih, berdasarkan hasil Kongres XXXIII.

Namun berdasarkan hasil rekomendasi tercatat belum ada satupun yang diselesaikan, padahal jelas dalam konstitusi hasil musyawarah adalah pemilik kekuasaan tertinggi dan pinpinan terpilih adalah pelayan untuk mewujudkan hasil-hasil Kongres.

Bahkan, pemilihan struktur pimpinan  sekalipun dianggap syarat hal-hal Politis dan tidak mempertimbangkan kredibilitas dari personal yang di angkat. Di ketahui  dan di akui oleh yang bersangkutan bahwa sebagai sekjen dia kurang memahami soal admistasi bahkan SK  Pengurus cabang Bogor yang dikirim dihilangkan satu Bidang, dan baru di sadari saat pembacaan SK oleh salah satu Pengurus Besar pada saat hendak melantik, hal ini salah satu hal memalukan dari sekian banyak hal yang keliru kemudian ada yang mengatakan bahwa pak Sekjen belum juga mengikuti pelatihan Senior Course.

Hal yang sama juga terjadi pada Bendahara umum, diketahui sampai ditulisan ini buat beliau belum pernah menginjakan kaki di sekretariat tercinta, jagankan itu, untuk hadir dalam pelantikan Pengurus besar yang dil langsungkan 3 April 2023 di Hotel Horison, Jakarta selatan.

Hal yang paling memilukan adalah pada saat di adakannya Grand Launching Pekan Maritim Nasional PB HMI di Kampus Insitut Ilmu Sosial dan Manejemen (STIAMI), pada Rabu 31 Mei 2023. Terlihat yang hadir dari HMI adalah pengurus yang menjadi Takmir di Sekretariat PB HmI dan beberapa kader dari HMI Jakarta Barat, sedang ada beberapa cabang yang ada disekitaran kampus tersebut yang tidak dapat di arahakan dan maksimalkan kehadirannya. Perlu diketahui pula Nota Kesepahaman antara HMI dan Kampus STIAMI yang telah di tandatangani secara bersama pada sampai hari ini belum di berikan stempel karena alasan belum ada stempel yang di buat.

Selanjutnya  kegiatan “Seminar Literasi Digital” kegiatan yang di kerjasamakan oleh pihak Kemkominfo RI adalah kegiatan yang siluman yang tau-tau ada dan tidak dibincang di internal komisi terkait, hal ini disampaikan oleh salah satu dari komisi tersebut. 

“Saya tidak tau kegiatan itu, tidak pernah dibincang dan di rapatkan. Makanya saya tidak mau ikuti kegiatannya” ujar salah satu pengurus ketika di singgung hal demikian.

Nah hal tersebut menunjukann adanya anggapan bahwa personalia pengurus, dianggap tidak memiliki daya untuk diajak berdiskusi membincang sebuah kegiatan, atau justru takut di ajak bersaing.

Oleh: Anugrah Ade Putra

Share:

Read More

Kesekjenan Dijadikan Lelucon, Wasekjend PB HMI MPO Menarik Diri Dari Kepengurusan

KABARMASA.COM, JAKARTA

Pada Sabtu 16 September 2023, Anugrah Ade Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral PB HMI resmi melayangkan surat pengunduran dirinya ke pada Ketua Umum, Mahfut Khanafi pada pukul 11.17 Wib melalui pesan Whatsaap.

Di ketahui dalam surat tersebut ada beberapa alasan Anugrah untuk mundur diantaranya:

1. Fungsi TIM kesekjenan yang sampai hari ini belum terjelaskan.

2. Tidak ingin menjadi bagian dari kekeliruan administrasi yang terjadi belakangan ini.

3. Belum di bagikannya hasil-hasil Kongres XXXIII.

4. Gagasan “Berdaya Saing” sampai hari ini belum di distribusikan ke cabang-cabang.

5. Tidak adanya sikap serius untuk menyikapi beberapa Badan Koordinasi yang Vakum.

6. Evaluasi 100 hari kerja tidak dilaksanakan dengan baik berdasarkan hasil rekomendasi Kongres

XXXIII.

Menurut ex.wasekjen tersebut, sudah ada beberapa kali penyampaian secara personal terhadap pimpinan, namun tidak begitu di gubris, bahkan ketika di desak struktur pimpinan hanya mengatakan akan segera di adakan rapat, komunikasi demikian sudah di mulai 20 Juli dan baru di adakan rapat pada sabtu 19 Agustus 2023 khusus membincang orientasi dan evaluasi kesekjenan. Dengan catatan besarnya adalah tim kesekjenan dibentuk tanpa pengetahuan sebelumnya , dan sesama sekjen tidak memahami tupoksi nya masing-masing sehingga perbincangan tersebut diselesaikan dan diserahkan ke ketua umum untuk di jawab.

Sayangnya, rapat evaluasi yang di adakan pada jum’at, 15 September 2023 pada pukul 20.42 Sekjen tidak menyampaikan catatan tersebut, dan lebih memilih menyampaikan catatan kecil dari rapat tim kesekjenan, bahwa semua persuratan di ambil alih oleh sekejen langsung karena sebagian besar tim kesekejenan tidak memahami hal tersebut, pun sekjen sendiri secara gamblang mengakui ia juga tidak begitu memahami, dan banyak menggunakan templet surat yang pernah di buat Anugrah sebelumnya.

Hal tersebutlah yang menurut Ugha sapaan akran dari ex.wasekjen untuk menghubungi Ketua Umum untuk bertemu dengan harapan akan di bahas dalam rapat tersebut, namun ketua memilih untuk di bincang khusus stelah rapat selesai.

Pada rapat tersebut, ketua menganggap apa yang saya persoalkan adalah hal teknis, dan berangkat dari mis komunikasi, dan enggan mempertegas jawaban atas orientasi dari tim Kesekjenan. 

Padahal menurut, ugha admistrasi adalah hal yang vital di HMI, sebab menjadi cerminan dari organisasi, sehingga menjaga marwahnya adalah hal yang perlu di perjuangkan, pun hal ini disebut teknis, untuk tidak secara langsung apa yang dipersoalkan adalah sebuah lelucon dan kekanakan.

Hal ini bisa dilihat dan dinilai secara langsung yang dikeluarkan, baik secara estetika, dan estetika sangat jauh dari yang di harapkan oleh pedoman. (Red)

Share:

Read More

Ziarah ke Makam Tokoh Pejuang Kepri, Gubernur Ansar Komitmen Teruskan Perjuangan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-21 Provinsi Kepri, Gubernur H. Ansar Ahmad dan FKPD Provinsi Kepri melakukan ziarah, tabur bunga dan doa ke makam para tokoh Pejuang Provinsi Kepulauan Riau yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Jl. Gatot Subroto, KM. 5, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Minggu (24/09).

Tabur bunga diawali oleh Gubernur Ansar dan diikuti oleh Wakil Gubenur serta Para FKPD Kepri. Makam pejuang yang diziarahi pada kesempatan ini adalah H.M. Sani, Sabtu Hajar, H. Syahrul serta H. Bakri Syukur.

Sosok Para pejuang ini merupakan tokoh karismatik dan panutan karena dengan segala upaya tanpa lelah, dan kerja keras dengan mengorbankan segenap jiwa dan raga di masa lalu sehingga menjadikan Kepri sebuah Provinsi yang bisa kita nikmati hingga sekarang.

Gubernur Ansar mengungkapkan, dirinya akan berupaya untuk meneruskan perjuangan almarhum H Muhammad Sani Mantan Gubenur Kepri terdahulu, Sabri Hajar, H Syahrul dan H Bakri Syukur guna memajukan dan menciptakan Provinsi Kepulauan Riau yang sejahtera dan lebih baik.

"Ziarah ini menambah semangat dan moril saya dan rekan-rekan FKPD semua untuk berbuat yang terbaik dan lebih baik lagi dari apa yang telah diwariskan oleh para pejuang kita terdahulu menuju Kepri yang maju dan sejahtera," ungkapnya.

Gubernur Ansar juga memohon doa kepada seluruh warga Kepulauan Riau, untuk bisa melanjutkan perjuangan dan cita-cita dalam memajukan Provinsi Kepri dan memulihkan kembali kondisi yang saat ini pasca dilanda pandemi Covid-19.

"Mari bersama wujudkan cita-cita pejuang kita terdahulu. Setelah covid-19 memang ekonomi kita belum sepenuhnya pulih namun dengan kebersamaan dan kerja keras bersama , saya yakin di usianya yang semakin matang Provinsi ini akan semakin melesat maju," tutupnya.

Tampak mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur Marlin Agustina, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj.Dewi Kumalasari, Tim Percepatan Pembangunan Kepri Syarafuddin Aluan serta beberapa OPD Pemerintah Provinsi Kepri. (Red/zs)

Share:

Read More

Memperingati Hari Jadi Kepri ke-21: Momentum Parade Pembangunan Berkelanjutan di Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-21 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (24/9). Dalam kesempatan itu Gubernur Ansar mengajak jadikan Hari Jadi ke-21 ini sebagai momentum parade pembangunan yang berkelanjutan. 

"Mari kita jadikan Hari Jadi ini sebagai momentum parade pembangunan yang berkelanjutan dan berpaut pada pasal 11 Gurindam 12 “Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa” bermakna sebagai anak bangsa, kita harus bisa mengerahkan segala kemampuan demi mengharumkan Negeri Melayu Kepulauan Riau" ujarnya.

Untuk itu, Gubernur Ansar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut andil dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di Bumi Bunda Tanah Melayu. Mulai dari Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, Lembaga/Instansi Vertikal, Alim Ulama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Cerdik Pandai, Dunia Usaha dan Swasta, kalangan Pers serta masyarakat secara umum.

Kolaborasi tersebut menghadirkan berbagai program strategis di Negeri Segantang Lada, diantaranya Pemenuhan konektivitas antar wilayah, Percepatan infrastruktur untuk transformasi dunia digital dan penguatan wilayah 3T, Penguatan dan Pengembangan UMKM melalui Penyaluran Modal Usaha dengan Subsidi Bunga 0%.

Lalu Pemenuhan Infrastruktur Dasar melalui Program Kepri Terang, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sosial di luar daerah berupa Pembangunan Rumah Singgah, Perlindungan Nelayan melalui Program BPJS Ketenagakerjaan, Penguatan Keagamaan melalui pemberian bantuan kepada seluruh institusi keagamaan, Peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan, Penguatan nilai-nilai Budaya, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

"Langkah-langkah strategis tersebut merupakan semangat melanjutkan perjuangan yang telah membuahkan hasil dari berbagai capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang semakin menunjukkan tren positif" ungkapnya.

Terakhir Gubernur Ansar mengajak untuk terus bersama memberikan kontribusi dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

"Mari kita 'Turun Tangan' bukan sekedar 'Urun Angan' dalam mewujudkan 'Ekonomi Maju, Untuk Kepri Berbudaya' menuju Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya" tutupnya.

Sebagai ungkapan rasa syukur dan apresiasi, usai upacara Gubernur Ansar menyerahkan penghargaan dan bantuan kepada pihak-pihak yang berjasa pada pembentukan Provinsi Kepri, mendukung pembangunan, serta ikut mengharumkan nama Kepri di kancah nasional, dengan total 101 penerima. (Red/zs)

Share:

Read More

Kematian Brigpol SH Bukan Akhiri Hidup, Ajudan Kapolda Kaltara Itu Tertembak, Ini Sikap Keluarga

KABARMASA.COM, KALIMANTAN UTARA - Terungkap dibalik kematian Brigpol Setyo Herlambang (SH), ajudan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) yang meninggal di rumah dinas.

Brigpol Setyo Herlambang ditemukan meninggal bersimbah darah pada Jumat (22/9/2023) sekitar pukul 13.10 WITA di dalam kamar rumah dinasnya.

Saat ditemukan, tergeletak senjata api di samping Brigpol SH.

Dari hasil pengungkapan fakta sementara, penyebab kematian Brigpol SH bukan karena mengakhiri hidup.

Namun ajudan Kapolda Kaltara itu meninggal diduga akibat kelalaiannya saat membersihkan senjata.

Selama ini memang Brigpol SH memegang senjata api jenis pistol.

Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat.

Ia menegaskan, senjata api jenis pistol tersebut merupakan milik Birgpol SH sendiri.

"Ditemukan bersimbah darah dan di sampingnya tergeletak senjata api jenis HS-9 dengan No. Senpi : HS178837 Inventaris Dinas," kata Budi Rachmat, dikutip dari TribunKaltara.com.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Brigpol SH menjabat sebagai Banit 3 Subden 1 Den Gegana Sat Brimob Polda Kaltara.

Belakangan Brigpol SH ditugaskan sebagai ajudan, namun Polda Kaltara enggan menyebutkan secara detail dimana sehari-hari korban bertugas.

"Iya diperbantukan ajudan di Polda Kaltara," ucap Kombes Pol Budi Rachmat.

Hasil pemeriksaan awal team dokkes Polda Kaltara, menunjukkan kondisi Brigpol SH sudah tidak ditemukan denyut nadi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Brigpol SH menjabat sebagai Banit 3 Subden 1 Den Gegana Sat Brimob Polda Kaltara.

Belakangan Brigpol SH ditugaskan sebagai ajudan, namun Polda Kaltara enggan menyebutkan secara detail dimana sehari-hari korban bertugas.

"Iya diperbantukan ajudan di Polda Kaltara," ucap Kombes Pol Budi Rachmat.

Hasil pemeriksaan awal team dokkes Polda Kaltara, menunjukkan kondisi Brigpol SH sudah tidak ditemukan denyut nadi.

"Team dari Ditreskrimum dan Bidpropam Polda Kaltara sudah melakukan olah TKP,”

“Malam ini (Jumat malam), jenazah korban HS dibawa ke rumah sakit Tarakan untuk dilakukan otopsi penyebab meninggalnya korban," ungkapnya.

Polda Kaltara juga membantah Brigpol SH meninggal karena sengaja mengakhiri hidupnya, melainkan kelalaian terhadap penggunaan senjata api.

"Dugaan sementara korban sementara membersihkan senjata api, jadi akibat kelalaian," kata Budi Rachmat.

Suasana lengang terlihat di Rumah Dinas Kapolda Kaltara yang berlokasi di bagian terdepan Komplek Aspol Polda Kaltara pada Sabtu (23/09/2023).

Tidak ada yang menonjol pasca kejadian ditemukannya anggota polisi dalam kondisi meninggal dunia di rumah dinas ajudan Kapolda Kaltara, Jumat (22/08/2023) kemarin.

Tampak dua penjaga dengan seragam lengkap Brimob berada di pos depan pintu masuk ke Rumah Dinas Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya.

"Bapak (Kapolda) sedang di Jakarta," jawab salah satu personel Brimob yang menjaga ketika ditanya wartawan, keberadaan Kapolda Kaltara saat ini.

Sayang, kedua penjaga tersebut tidak mengizinkan wartawan untuk masuk mengambil dokumentasi.

Polisi telah memasang police line pada ruang atau rumah dinas yang selama ini ditempati Brigpol SH

Tampak dua penjaga dengan seragam lengkap Brimob berada di pos depan pintu masuk ke Rumah Dinas Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya.

"Bapak (Kapolda) sedang di Jakarta," jawab salah satu personel Brimob yang menjaga ketika ditanya wartawan, keberadaan Kapolda Kaltara saat ini.

Sayang, kedua penjaga tersebut tidak mengizinkan wartawan untuk masuk mengambil dokumentasi.

Polisi telah memasang police line pada ruang atau rumah dinas yang selama ini ditempati Brigpol SH.

Ruang yang ditempati SH selama mendampingi Kapolda sebagai ajudan, berada di belakang garasi mobil, di samping kanan rumah utama kediaman Kapolda.

Di tempat itu lah, Brigpol SH ditemukan dalam kondisi meninggal dengan bersimbah darah pada Jumat (22/09/2023) siang kemarin.

Keluarga Lakukan Autopsi

Pihak keluarga mengambil sikap dan meminta jenazah Brigadir SH untuk dilakukan autopsi kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah.

Semula, Polda Kaltara berencana membawa jenazah Brigpol SH, ke RSUD Tarakan untuk dilakukan otopsi.

Belakangan, rencana otopsi jenazah Brigpol SH di Tarakan batal dilakukan.

Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat mengatakan, otopsi akan dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, atas permintaan pihak keluarga Brigpol SH.

Brigpol SH merupakan anggota polisi asal Kendal, Jawa Tengah.

"Ralat info barusan pihak keluarga korban minta otopsi dilaksanakan di Semarang,”

Share:

Read More

Polsek Batuceper Pertemukan Balita koban penculikan dengan Keluarga, Ternyata Begini Ceritanya

KABARMASA.COM, KOTA TANGERANG - Polsek Batuceper, Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya bergerak cepat segara mempertemukan seorang bocah balita (anak dibawah lima tahun) yang terlantar dengan kedua orang tuanya.

Awalnya, korban MRS (3) ditemukan satpam Perumahan Paradis Eksklusif, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang. Pada Kamis (21/9) lalu dalam keadaan menangis dan kebingungan.

Lantaran sang bocah masih berusia 3 tahun, satpam perumahan itu sulit untuk berkomunikasi saat menanyakan nama dan alamat kedua orang tuanya. 

Alhasil, petugas keamanan perumahan tersebut pun langsung menghubungi anggota bhabinkamtibmas Polsek Batuceper, Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya.

Mendapatkan laporan anak balita terlantar, bhabinkamtibmas Aiptu Ekwanto bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Batuceper, Iptu Suhenri dan jajaran segera mendatangi lokasi penemuan.

Peristiwa itu diungkapkan Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, dalam keterangannya, Ia menjelaskan karena tidak mengetahui siapa nama dan alamat kedua orang tuanya. Kemudian, anak tersebut segera di titipkan sementara bhabinkamtibmas ke yayasan anak yatim di wilayah Poris Gaga sambil mencari keluarganya.

"Anak balita tersebut semetara waktu kita titipkan di yayasan anak yatim sambil menunggu keesokan hari bila ada yang mencari. Dan di hari itu juga anggota menyebar foto anak lewat media sosial group WhatsApp, Instagram, Facebook," tutur Zain. Sabtu (23/9/2023).

Kemudian lanjut Dia, sekira pukul 15.00 WIB. Polsek Batuceper melihat di media sosia (medsos)  IG_Balaraja terdapat berita anak hilang dengan tag korban penculikan. dan ternyata ciri-ciri fisik dan pakaian anak yang digunakan ini sama dengan fisik yang ditemukan.

"Kita (polisi) coba menghubungi nomer telepon yang tertera di isi berita kehilangan medsos. dan langsung di terima orang tua perempuan korban, lalu mengatakan bahwa benar anak tersebut adalah anaknya yang dibawa kabur seseorang," jelasnya.

Selanjutnya, kedua orang tua anak tersebut mendatangi Polsek Batuceper pada jam 18.00 WIB, dengan membawa bukti-bukti identitas sang anak dan saksi-saksi termasuk Kakak korban.

"Kedua orang tua korban, kepada petugas menceritakan ikhwal hilangnya anak balitanya tersebut. Bahwa anaknya hilang pada Kamis, 21 September 2023 sekira jam 14.00 WIB, diduga dibawa oleh tetangga dekatnya bersama sang pacar," ungkapnya.

Namun, lantaran kedua orang tua korban sudah melaporkan peristiwa hilang dan penculikan tersebut ke Polsek Balaraja, Kapolres Kombes Pol Zain Dwi tidak dapat merinci proses lanjut dilakukan pihaknya.

"Untuk penanganan kasus ini, Kapolsek Batuceper Kompol Susida Aswita, telah berkomunikasi dengan Polsek Balaraja untuk proses lebih lanjut," ujarnya.

Ia menghimbau, kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya yang masih balita, agar kejadian serupa tidak terulang.

"Korban anak balita tersebut telah kita serahkan ke kedua orang tuanya dalam keadaan sehat setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak Puskesmas Batuceper," tutup Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho.

Share:

Read More

Polda Metro Jaya Dan Mabes Polri Gelar Sosialisasi Penyegaran Pemahaman Hak Asasi Manusia

KABARMASA.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya bersama dengan Staf ahli Kapolri dan Divisi Hukum Polri menggelar Sosialisasi Penyegaran Hak Asasi Manusia bagi anggota Polri, kegiatan berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis (21/9/2023).

Acara dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Irjen Pol Hendro Pandowo selaku Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya, Brigjen Pol Imam Sayuti selaku Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri, Bapak Nurkholis selaku Penasehat Kapolri Bidang Hak Asasi Manusia, Wakapolda, Pejabat Utama dan Kapolres Jajaran Polda Metro Jaya serta seluruh peserta sosialisasi.

Dalam kesempatan ini Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto membuka langsung acara tersebut, Karyoto mengatakan bahwa Menjaga Keselamatan Jiwa Raga, Harta Benda dan Hak Asasi Manusia adalah merupakan Pedoman seluruh anggota Polri yang tercantum di dalam Catur Prasetya.

“Tentunya secara filosofis, setiap tindakan Kepolisian haruslah dapat berimplikasi pada keselamatan manusia secara utuh yaitu selamat jiwanya, selamat hartanya dan terjaminnya hak-hak yang melekat pada manusia tersebut, ucapnya”.

Karyoto mengungkapkan saat ini Polda Metro juga telah melakukan serangkaian kegiatan kemanusiaan yang dapat dimaknai sebagai upaya-upaya pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia seperti kegiatan bedah rumah dan bakti sosial yang membantu masyarakat untuk memenuhi hak atas hidup yang layak, kegiatan pengamanan demo, sebagai upaya mendukung hak kebebasan berpendapat di muka umum dan lain sebagainya.

Kemudian, pada kesempatan yang sama Staf ahli Kapolri Bidang Sosbud Irjen Pol Hendro Pandowo mengatakan bahwa tujuan dilaksanakan sosialisasi ini agar seluruh anggota Polri dapat memahami prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia serta dalam pelaksanaan tugas harus tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

“Polri Sebagai Institusi yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan (Presisi) dalam pelaksanaan tugas senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama, norma kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia," ucapnya.

Diakhir, Karyoto berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan literasi dan penguatan pengetahuan akan Hak Asasi Manusia dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri bagi seluruh personel Polda Metro Jaya saat pelaksanaan tugas dilapangan.

Share:

Read More

PJ. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad Silaturahmi Ke Kantor DPRD Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka menjalin tali silaturahmi antara Kepala Daerah Kota Bekasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hari kedua dalam melaksanakan tugas sebagai PJ. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad sambangi kantor DPRD Kota Bekasi, Jumat (22/09).

Kehadiran PJ. Wali Kota Bekasi disambut hangat oleh Anim Immanudin selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, dengan didampingi anggota dewan lainnya dari berbagai fraksi.

Tampak tawa renyah dan senyum sumringah candaan Anggota dewan terhadap PJ. Wali Kota Bekasi, nampak terlihat saat Anim mengungkapkan bahwa wajah-wajah orang Bekasi memang agak sedikit sangar tapi dapat dipastikan rata-rata hatinya baik selembut sutra.

"Wajah-wajah orang Bekasi memang agak sedikit sangar pak, tapi insyallah rata-rata hatinya baik selembut sutra," ungkap Anim saat moment ramah tamah.

Raden Gani Muhammad juga merespon dan meyakini bahwa Kota Bekasi diisi penuh dengan orang-orang yang baik."saya yakin di Bekasi penuh dengan orang-orang baik," ungkap PJ. Wali Kota Bekasi.

Adapun tujuan selain silaturahmi ialah permohonan kolaborasi dan sinergisitas antara Pihak Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak DPRD terfokus pada keberlanjutan pembangunan-pembangunan yang belum tuntas.

PJ. Wali Kota Bekasi juga menyampaikan keterbukaan dirinya terhadap pengaduan atau aspirasi warga masyarakat Kota Bekasi terhadap keberlangsungan pembangunan yang ada diKota Bekasi, yang nantinya akan diintegerasikan kepada Dinas terkait dalam penanganannya.

Share:

Read More

PP GMKI: Pemerintah Jangan Zolim Terhadap Warga Rempang di Kota Batam Prov. Kepri

KABARMASA.COM, JAKARTA – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mengecam tindakan represif penggusuran paksa warga Pulau Rempang, Kepuluaun Riau.

PP GMKI meminta adanya kajian kembali akan proses relokasi tanpa mengesampingkan hak azasi manusia (HAM). Diketahui, terdapat puluhan warga yang menjadi korban penggusuran paksa. 

Bisa dipastikan, proses komunikasi tidak dilakukan secara persuasif. Jika belum clear, lantas kenapa dipaksakan?" ungkap Pjs Ketua Umum PP GMKI Epafras Tuidano dalam keterangannya pada Kamis, 21 September 2023.

Kasus Rempang diketahui, pemerintah tengah melakukan pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam. 

Meski begitu, terdapat penolakan dari sejumlah warga. PT Makmur Elok Graha (PT MEG) sebagai pelaksana proyek pun telah berhasil meyakinkan Perusahaan terbesar asal Tiongkok, Xinyi International Investment Limited untuk berinvestasi hingga Rp381 triliun sampai dengan tahun 2080.

Imbas pengembangannya, sebanyak 16 kampung adat melayu di Pulau Rempang menyatakan penolakan secara keras pembangunan proyek tersebut.

Dari informasi yang diperoleh, masyarakat adat yang tinggal di Pulau Rempang tersebut telah menetap secara turun temurun sejak tahun 1834.

Aksi penolakan pun berujung bentrokan antara warga Rempang dengan aparat gabungan TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Kamis, 7 September 2023.

Pengusiran yang dilakukan secara represif dinilai sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam memberi jaminan rasa aman dan perlindungan terhadap warganya.

"Mendorong investasi tentu hal yang baik. Tapi, manafikan proses komunikasi yang intens tentu salah. Warga butuh informasi dan solusi yang bisa dirasakan," lanjut Epafras.

Setidaknya ada beberapa keuntungan investasi Rempang diantaranya, terangkatnya UMKM, datangnya investasi, lapangan kerja bagi masyarakat Rempang, peningkatan infrastruktur, dan legalitas hunian.

Pertama, menggusur rakyat dari tanahnya adalah sebuah kejahatan konstitusi. UUD memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan mempersekusinya.

PP GMKI meminta pemerintah dan setiap keputusan yang hendak dibuat harus mengedepankan kepentingan rakyat.

"Selanjutnya, kebijakan harus sejalan dengan kepentingan rakyat. Kita kembalikan ke tujuan awal dilakukannya investasi, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat," ungkap Epafras. (Red/ZS)

Share:

Read More

Desa Batu Ampar Menjadi Tuan Rumah: Perkemahan Silaturahmi Antar Gudep Kwarti Prov. Kepri Kabupaten Anambas

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Anambas - Jumat, 22 September 2023, Desa Batu Ampar menjadi Tuan Rumah di acara PERJUSAMI. Acara berlangsung di Lapangan Sepak Bola Desa Batu Ampar pada hari ini jumat 22 - 24 September. 

Perkemahan silaturahmi antar gudep wilayah kuatir ranting gerakan pramuka kute siantan tahun 2023 dengan tema, “Dengan Perjumasi kita wujudkan pribadi yang mandiri, disiplin dan kerukunan antar sesama yang tercermin dalam pramuka”.

Kepala Desa Batu Ampar Iskandar mengatakan, dirinya sempat hadir di Acara pembukaan PERJUSAMI tersebut sekira pukul 08.45 WIB di desa Batu Ampar. 

Dengan semangat yg tinggi dan perlu rasa kepedulian tersebut, Iskandar tetap menyempatkan hadir di Acara tersebut walau pada dasarnya saya merasa ada agenda kerja yang lain dalam beberapa minggu ini. Ucapnya

Lanjut Iskandar berharap melalui penyampaiannya di pembuka acara tersebut, berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan menjadi program kedepanya dan berharap agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar. 

Meskipun disaat pembukaan sedang diguyur hujan, Kepala Desa Batu Ampar Iskandar bersedia hadir bersama-sama demi memberikan semangat kepada para anak-anak yang terlibat di acara perjusami tersebut. 

Melalui pesan singkat juga berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini saya yakin dan percaya kalau kita tentunya juga terus dapat menjalin tali silaturahmi di antara semua, pungkas Iskandar.

Saat di tim media konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke Kapala Desa Batu Ampar Iskandar membenarkan, hingga pemberitaan ini dimuat. (Red/ZS)

Share:

Read More

Terkait Batasan Usia Capres-Cawapres Dinaikkan, Grace: Belum Ada Alasan Yang Kuat Secara Yuridis Maupun Saintifik

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menjelaskan alasan di balik digugatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkhususnya batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun, ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ternyata bukan untuk memuluskan jalan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang genap berusia 35 tahun pada 1 Oktober 2023 mendatang.

Menurut dia, PSI justru ingin aturan batas usia minimal capres-cawapres dikembalikan ke UU Pemilu Presiden sebelumnya, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2003 dan UU Nomor 42 Tahun 2008.

"Saya koreksi sedikit Mas, supaya lebih tepat, jadi yang kami minta adalah kembali kepada undang-undang pemilu yang sebelumnya, karena sebelumnya sudah memungkinkan untuk capres cawapres itu (usia) 35 tahun". kata Grace mantan Ketum PSI. (22/09).

Grace menyampaikan dan menanyakan apa alasan aturan batas usia capres-cawapres dinaikkan dari UU Pemilu 2003 dan 2008 memungkinkan 35 tahun, menjadi 40 tahun. Padahal, menurut dia, belum ada alasan yang kuat secara yuridis maupun saintifik sehingga batasan usia capres-cawapres dinaikkan.

"Nah, dua undang-undang pemilu sebelumnya, 2003 dan 2008 itu sudah 35 tahun, justru pertanyaan kita, kenapa dinaikkan jadi 40?", kata Grace.

Menurut Grace, batas usia yang dinaikkan justru kontradiktif dengan kondisi demografis pemilih muda pada tahun-tahun ke depan. Khusus untuk Pemilu 2024 saja, kata Grace, 60 persen pemilih adalah pemilih dari kalangan muda.

"Kemudian ada 21,2 juta anak usia 35-39 tahun yang terhalang dong haknya gara-gara mendadak dinaikkan tanpa alasan yang jelas". ujar dia. 

Di luar itu, ia lantas menilai ada perbedaan mencolok antara batas usia capres-cawapres dengan calon legislatif (caleg).

Saat ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) sedang menangani dua perkara uji materi terkait syarat minimum usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Perkara pertama adalah perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh kader PSI yakni Dedek Prayudi.

"PSI meminta batas usia minimum capres-cawapres 40 tahun dinyatakan Inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya 35 tahun, seperti ketentuan Pilpres 2004 dan 2009 yang diatur Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008". Tegas Grace. (Red)

Share:

Read More

Hadir di HUT ke-45 Smanda Tanjungpinang, Gubernur Ansar Suntikkan Semangat Untuk Siswa-siswi

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanhungpinang - Kamis, 21 September 2023, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMANDA) Tanjungpinang di Lapangan SMANDA.

Dikesempatan ini Gubernur Ansar juga secara resmi membuka perlombaan dan pertandingan memperingati HUT SMANDA Tanjungpinang yang melibatkan peserta dari SMP, SMA/SMK Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Lomba yang dipertandingkan diantaranya Lomba baris berbaris, Tenis meja, Basket dan Festival Band Pelajar. Adapun tema yang diangkat pada rangkaian perayaan HUT kali ini adalah "Terus Melaju untuk SMANDA Maju".

Gubernur Ansar berharap, melalui momentum HUT ini dapat menyuntikkan semangat bagi siswa-siswi SMANDA untuk lebih giat belajar untuk masa depan  yang lebih baik karena kemana arah perahu yang bernama Provinsi Kepulauan Riau berlayar akan ditentukan oleh kualitas peserta didik saat ini.

"Generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa,  diantara para siswa-siswi di sini tentu saja nantinya akan ada yang menjadi pemimpin, yang akan menentukan kemana arah kemajuan Kepulauan Riau dan Indonesia ke depannya. Oleh karena itu persiapkan diri dengan baik," ucapnya.

Dunia saat ini, ungkap Gubernur Ansar mengalami perubahan yang sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subyektif. Setiap orang dituntut untuk menjadi lincah, cepat dan cekatan. Kondisi ini dinamakan dengan VUCA yang merupakan akronim dari Volatile (bergejolak), Uncertain (tidak pasti), Complex (kompleks), dan Ambiguity (tidak jelas). Hal ini juga mengubah paradigma yang ada dimana sumber daya manusia dituntut untuk mampu bersaing dalam percepatan Pembangunan. 

"Saat ini zaman bergerak cepat, sehingga yang cepat akan memangsa yang lambat. Oleh sebab itu, pentingnya meningkatkan kompetensi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Nelson Mandela pernah berkata, "Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia”, yang artinya Sumber kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas pendidikannya," ungkapnya.

Kemudian atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan juga atas nama Pembina Ikatan Alumni SMANDA Tanjungpinang Gubernur Ansar mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-45 SMA Negeri 2 (SMANDA) Tanjungpinang Tahun 2023.

"Semoga SMAN 2 Tanjungpinang selalu mencetak generasi-generasi bangsa yang unggul, berbudi pekerti, profesional, berdaya saing dan ramah lingkungan, yang nantinya mampu membawa negeri kita menuju Indonesia Emas 2045 dan Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya saing dan Berbudaya," tutupnya. 

Turut hadir Tim Percepatan Pembangunan Syarafuddin Aluan, Suyono, Nazaruddin, Beberapa Kepala OPD Kepri, Kepala SMAN 2 Tanjungpinang Karyadi, Kepala Sekolah SMA/SMK/MAN Se-Kota Tanjungpinang serta Para Guru Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/MAN Se-Kota Tanjungpinang. (Red/ZS)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Resmi Lantik Hasan Sebagai Penjabat Walikota Tanjungpinang: Hasan akan Memimpin Kota Tanjungpinang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Kamis, 21 September 2023 Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad atas nama Presiden RI Joko Widodo resmi melantik Kepala Dinas Kominfo Kepri, Hasan sebagai Penjabat (Pj.) Wali Kota Tanjungpinang di Gedung Daerah Provinsi Kepri. Hasan akan memimpin Kota Tanjungpinang selama 1 tahun ke depan.

Pelantikan Hasan sebagai Penjabat Wali Kota Tanjungpinang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3-3732 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 7 September 2023. 

Sebelum Hasan dilantik, sejak berubah dari Kota Administratif Tanjungpinang menjadi Kota Tanjungpinang, sudah ada 5 nama Walikota yang telah menjabat baik sebagai Walikota Definitif, Penjabat Walikota, maupun Plt. Walikota. 

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad mengucapkan selamat mengemban amanah kepada Hasan dan berterima kasih kepada Rahma, S.IP yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Walikota Tanjungpinang. 

"Saya berharap Pak Hasan dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengambil kebijakan yang strategis untuk menjawab tantangan pembangunan dan pelayanan masyarakat" ucapnya.

Hasan, dalam pernyataannya, menyatakan siap melaksanakan tugas pokoknya sebagai Penjabat Walikota Tanjungpinang sesuai amanah Mendagri, yaitu memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan, serta menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, 

"Isu-isu penting seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan penurunan stunting juga akan kita tangani" kata Hasan.

Ia juga memohon doa restu dari seluruh masyarakat dan stakeholder Pemko Tanjungpinang agar dapat berkolaborasi membangun Ibukota Provinsi yang maju, berbudaya, dan sejahtera.

"Kita jadikan Tanjungpinang sebagai kota yang ketika orang kesini, akan kembali lagi. Akan kita evaluasi program-program Pemko sebelumnya. Yang sudah baik kita lanjutkan, yang kurang kita evaluasi" tutupnya (Red/ZS)

Share:

Read More

Terjadi Lakalantas, Kepala Desa Batu Ampar Iskandar langsung mengambil Tindakan untuk Warganya di RSUD Palmatak

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Anambas - 21 September 2023, Warga di Desa Paya Maram Kecamatan Kute Siantan, sekitar pukul 15.45 menit WIB terjadi Laka Lantas tunggal dan ada luka kecil dibagian muka warga.

Mendengar info dari warga setempat, “Kepala Desa Batu Ampar Iskandar langsung mendatangi warganya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palmatak”.

Adapun tujuan kedatangan saya tak terlepas dari persoalan mengurus Administrasi pembayaran BPJS Jasa Raharja terhadap kecelakan Lalu Lintas (Lakalantas) yang terjadi pada hari minggu. 

Lanjut kata Iskandar, karena merasa ada sebuah tanggung jawab dan ada beban moral terhadap kejadian yg menimpa warga. Maka sudah selayak dan sepantasnya kalau semua urusan persoalan korban ini yang sedang dirawat di RSUD Palmatak juga tetap menjadi beban dan tanggung jawab saya pula. 

“Sehingga bersar harapan saya agar korban ini tetap mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan dan pelayanan jaminan kesehatan”. Ucapnya

Maka dari itu, saya menjaminkan kepada pihak RSUD Palmatak agar korban ini segera ditangani baik dalam bentuk perawatan secara instensif bahkan melakukan pengoperasian sekalipun akan saya beckup dan saya jamin.

Karena pada seyogyanya Pasien tersebut, “memang saya sadari berlatar belakang dari keluaga kurang Mampu atau dibilang sangat Kekurangan”.

Besar harapan saya semoga pasien ini tetap baik-baik saja dan akan kembali pulih normal seperti biasanya secara perlahan-lahan.

Setelah di konfirmasi oleh pihak media 

melalui pesan aplikasi whatsApp Kepala Desa Batu Ampar Iskandar Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Membenarkan, hinga pemberitaan diterbitkan(Red/ZS)

Share:

Read More

KOALISI MASYARAKAT LAWAN KORUPSI SUMUT DESAK KEJAGUNG PERIKSA OKNUM JAKSA YANG BERMAIN DALAM KASUS KORUPSI DI KEJATI

KABARMASA.COM, JAKARTA – Masa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lawan Korupsi Sumut melakukan asksi demo di depan Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) Jakarta (21/09). Dalam tuntutannya masa demo menuntut Kejagung untuk memeriksa keterlibatan dua jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas nama Alofsen Sianturi, SH, MH dan Yos Arnold Tarigan, SH, MH.

Keduanya di duga menjadi beking dalam pemeriksaan kasus Pengadaan Barang dan ATK pada Bagian Umum Pemerintah kota Sibolga tahun 2021 yang pengerjaannya dilaksanakan oleh CV Tifani May Lova di duga fiktif dan Penyelenggaraan makan pasien RSU dr. Ferdinan Lumban Tobing kota Sibolga tahun anggaran 2022  yang penyelenggaraan jasanya dilaksanakan oleh CV Tifani May Lova di di duga banyak terjadi penyelewengan.

“Kami meminta kepada Kejaksaan Agung untuk dapat memeriksa keterlibatan dua oknum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah melakukan main mata terhadap kasus yang saat ini terjadi di kota Sibolga” tegas Usman.

Massa aksi diterima oleh Herwan bidang Hubungan Antar Lembaga Kejaksaan Agusng. Herwan menyambut baik peran aktif masyarakat terkhusus yang melaporkan dugaan – dugaan penyelewengan uang negara di daerah.

Herwan menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang menuntut kasus tersebut akan disampaikan langsung kepada pimpinan, dan apabila terbukti ada keterlibatan dua oknum Jaksa melindungi kasus, akan segera ditindak.

Share:

Read More

Raden Gani Muhammad Resmi Dilantik Jadi Pj. Wali Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bertempat di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melantik 6 (enam) Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat, yakni Pj. Bupati Bandung Barat, Pj. Bupati Sumedang, Pj. Bupati Purwakarta, Pj. Wali Kota Sukabumi, Pj. Wali Kota Bandung, dan Pj. Wali Kota Bekasi pada Rabu, (20/09)

Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  RI Nomor 100.2.1.3-3871 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Kota Bekasi, dengan ini diputuskan bahwa Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mulai tanggal 20 September 2023 tidak lagi menjabat, dan posisinya diisi oleh Raden Gani Muhammad, Kepala Biro Hukum pada Kementerian Dalm Negeri RI, sebagai Pj. Wali Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3-3725 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi.

Setelah melantik, Pj. Gubernur Jabar, Bey Machmudin, berpesan agar terus jalankan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat dan fokus untuk mengimplementasikan program-program pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

"Pastikan aktif untuk lakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelayanan publik dan terapkan terus pelayanan prima dan merata kepada masyarakat, kembangkan program-progam pembangunan yang bermanfaat banyak, dan penting untuk mulai aktif bersosial media agar segala ide, saran, dan aspirasi masyarakat bisa diterima langsung melalui akun sosmed," ujar Pj. Gubernur.

Pj. Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad menuturkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Pj. Wali Kota Bekasi dan memohon dukungannya kepada segenap jajaran aparatur Pemerintah Kota Bekasi dan tentunya kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi dalam menjalankan roda Pemerintahan ke depannya.

"Mohon dukungannya kepada seluruh jajaran pejabat dan aparatur Pemerintah Kota Bekasi untuk bersama kita bekerja membangun Kota Bekasi. Saya juga berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya dan melalui dukungan masyarakat serta segala aspirasinya, tentunya akan terus, di segi pelayanan publik, akan terus dioptimalkan untuk ke depannya," ucap Pj. Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad.

Di akhir masa kepemiminannya, Tri Adhianto menyampaikan rasa bangga dan syukurnya atas segala komunikasi dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini hingga Kota Bekasi berkembang pesat seperti sekarang ini.

"Pembangunan di Kota Bekasi semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat di segi sarana prasarana Pendidikan, Kesehatan, dan juga Pelayanan Publik, sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat dan Kota Bekasi mampu berkembang pesat," kata Tri.

Tri Adhianto pun menambahkan, "segala pembangunan hingga akhirnya Kota Bekasi dapat berkembang pesat seperti sekarang ini tentunya tidak terlepas dari dukungan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pihak swasta, serta seluruh lembaga atau organisasi,  dan terpenting adalah segala ide, saran, maupun aspirasi masyarakat yang mampu mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk bekerja lebih baik lagi. Terima kasih atas jalinan kerjasamanya yang baik dan terus tingkatkan pembangunan di Kota Bekasi agar semakin melangkah maju," tutupnya.

Share:

Read More

Kepala Desa Iskandar: Dalam Pembangunan Gerbang Desa Batu Ampar Kabupaten Anambas Prov. Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RAIAU - Kabupaten Amambas - Bahwa hari ini selasa 19 September 2023, Tepat pada pukul 08.35 menit WIB dilakukan peletakan batu pertama oleh Kepala Desa Batu Ampar Iskandar bersama tim pelaksana kegiatan.

Kepala Desa Batu Ampar Iskandar,

Adapun tujuan di bangun nya gerbang desa ini selain menggesa proses pembangunan Infrastruktur di lingkungan Pemerintah Desa Batu Ampar berharap ada nyaa simbol atau Icon sebuah Desa. 

Dalam Rangka Pembangunan Gerbang Desa, Menandakan Bahwa untuk para pengunjung atau warga desa sebelah bisa mengetaui bahwa di persimpangan tiga sudah mulai memasuki wilayah Desa Batu Ampar, Ucapnya

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh TPK (Team Pelaksana Kegiatan) yang sudah diangkat melalui SK (Surat Keputusan Kepala Desa) Pungkas Iskandar

Sumber dana yang digunakan dalam pembanguan Gerbang tersebut bersumber dari Dana Desa

Total pagu Anggaran yang digunakan Rp. 80.465.000 Rupiah. 

yang di laksanakan selama 102 hari masa pekerjaan. 

Iskandar berpesan, ajak masyarakat tempatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut agar masyarakat dapat menikmati hasil dari pekerjaan di samping dari berharap sebuah bangunan baru yg di bangun oleh Pemerintah Setempat.

Semua matrial yang dibutuhkan harus diutamakan masyarakat tempatan agar putaran ekonomi di lingkungan pemerintah Desa semakin membaik dan berjalan dangan merata di wilayah Desa Batu Ampar.

Saya berharap juga kepada para pelaksana kegiatan agar dapat membuat sebuah bangunan tersebut sesuai dengan gambar perencanaan yg sudah disusun tanpa mengurangi dari gambar yg ada, juga berharap agar kedepan sebuah bangunan ini bisa menjadi Icon yang luar biasa bagi Desa Batu Ampar.

Saat tim media konfrimasi melalui pesan aplikasi WhatsApp dan seluler, 

Kepala Desa Batu Ampar kec. Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Iskandar membenarkan. Hingga pemberitaan ini di publis

Share:

Read More

Dinkes Kota Bekasi Bersama USAID Prevent TB Yayasan Project HOPE Cegah TB Melalui TPT

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI- Untuk mewujudkan Kota Bekasi bebas Tuberkulosis pada tahun 2050. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi  kolaborasi dengan USAID Prevent TB.

Komitmen dilakukan melalui kegiatan lokakarya dan koordinasi kegiatan USAID Prevent TB untuk peningkatan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di Harris Hotel, Kota Bekasi.

Kepala Bidang P2P Dinkes Kota Bekasi, dr. Vevie Herawati, M.K.M menjelaskan bahwa, TPT merupakan salah satu upaya dalam mencegah penularan Tuberkulosis kepada masyarakat di lingkungan pasien positif Tuberkulosis. Sehingga bisa terdeteksi sedini mungkin agar penularan bisa dicegah dengan optimal.

Dengan kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah (PD) terkait untuk bersama-sama melakukan intervensi TB terutama dalam mengedukasi masyarakat pentingnya TPT dalam mencegah penularan TB,” jelas dr. Vevie Herawati

Lanjut dr. Vevie menjelaskan, kehadiran USAID Prevent TB menjadi sarana untuk mengoptimalkan  peran Tim  PPM  (Publix private mix) Tuberkulosis di Kota Bekasi dari mulai tingkat kota, kecamatan, desa/kelurahan, RT dan RW, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan TPT TB.

Agar masyarakat teredukasi dan tumbuh kesadaran yang baik untuk melakukan TPT TB, ketika capaian TPT TB nya tinggi tentunya akan mendorong terwujudnya Kota Bekasi  eliminasi TB tahun 2030 dan bebas TB di tahun 2050,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Provincial Coordinator USAID Prevent TB Sis Silvia Dewi mengatakan, TB penyakit yang bisa disembuhkan melalui pengobatan,  dan dapat dicegah melalui Terapi Pengobatan Tuberkulosis (TPT) dengan rezimen obat yang sudah ditentukan sebagai upaya eliminasi TB di Indonesia pada 2030 nanti.

Menurutnya, ada tiga intervensi TB yang akan dicapai, pertama adalah penemuan kasus harus mencapai 90%, success rate atau keberhasilan pengobatan harus mencapai 80-90%, dan pemberian TPT TB. Bahkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis ini salah satu strategi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang sedang gencar dilakukan.

“Pemberitan TPT ini sangat penting dilakukan dan diikuti oleh masyarakat terutama bagi mereka yang kontak erat dengan pasien positif TB untuk menurunkan angka insiden kasus,” beber Sis Silvia

Ia menyatakan bahwa hasil screening banyak masyarakat yang kontak erat atau serumah dengan penderita TB sudah terpapar mikobakterium meskipun tidak sakit atau menunjukan gejala.

“Pemberian TPT justru menyasar kepada mereka yang tidak sakit namun sudah terpapar oleh mikobakterium TB, agar bisa dicegah. Jika dibiarkan lambat laun mereka akan positif TB ketika imun tubuh menurun, tentu akan membahayakan kesehatan,” terangnya.

Ia menuturkan, mekanisme TPT yang dilakukan pertama melalui screening kepada keluarga pasien yang kontak langsung dengan pasien positif Tuberkulosis. Lalu melakukan pendampingan langsung dan melibatkan stakeholder melakukan sosialisasi.

Harapannya dengan Program USAID Prevent TB Yayasan Project Hope di Kota Bekasi kedepan akan terbentuk strategi komunikasi yg efektif sehingga semakin banyak orang yg mengakses TPT sehingga tercegah dari TBC

Pada kesempatan tersebut disampaikan pula oleh M Yudi Koharudin, S.T., M.A.P Administrator Kesehatan Ahli Muda ( Subkoord  P2PM) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bahwa  Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan insidensi kasus tuberkulosis menjadi 65 per 100.000 penduduk pada tahun 2030. Upaya penanggulangan tuberkulosis di Indonesia tahun 2020-2024 diarahkan untuk mempercepat upaya Indonesia untuk mencapai eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030, serta mengakhiri epidemi tuberkulosis di tahun 2050. Secara khusus, penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia tahun 2020-2024 bertujuan untuk:

1. Memperkuat manajemen program penanggulangan tuberkulosis yang responsif mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota dan fasyankes.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan tuberkulosis yang berpusat kepada kebutuhan masyarakat

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan tuberkulosis

4. Meningkatkan kebutuhan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan tuberkulosis

Strategi penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020-2024 dilaksanakan untuk mencapai target penurunan insidensi tuberkulosis dari 319 per 100.000 penduduk di tahun 2017 menjadi 190 per 100.000 penduduk serta menurunkan angka kematian akibat tuberkulosis dari 42 per 100.000 penduduk di tahun 2017 menjadi 37 per 100.000 penduduk di tahun 2024. 

Share:

Read More

Giat Pengendalian Polusi Udara, Bhabinkamtibmas Padurenan Monitoring dan Patroli Sambang Warga Pemantauan Titik Asap

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Polri turut mengendalikan polusi udara akibat dampak asap pembakaran sampah warga, Bhabinkamtibmas Kel. Padurenan Polsek Bantargebang Aipda Mugiyono patroli dan pengecekan terkait titik / sumber asap yang mengakibatkan polusi udara di gang masjid 2 Kel. Padurenan Kec Mustikajaya, Selasa (19/9/2023).

Kegiatan ini dalam rangka pengendalian polusi udara akibat pembakaran sampah yang menimbulkan asap dan berakibat meningkatnya polusi udara dengan memberikan himbauan kepada warga untuk tidak membakar sampah dan sampah dikumpulkan di tempat pembuangan sampah yang akan diangkut Dinas Lingkungan Hidup ke TPA.

Dalam sambang patroli pengecekan terkait sumber asap, Bhabinkamtibmas memberikan himbauan dan pesan Kamtibmas kepada warga gang masjid 2 Kelurahan Mustikajaya agar tidak membakar sampah yang nantinya bisa mengakibatkan Polusi Udara dan menimbulkan penyakit ISPA dan bisa memicu kebakaran mengingat saat ini masih  musim Kemarau.

Dalam kegiatan patroli dialogis Bhabinkamtibmas Aipda Mugiyono juga menyampaikan himbauan Kamtibmas dan pelayanan halo polisi 110. Bilamana dilingkungan terjadi adanya gangguan Kamtibmas, segera hubungi Bhabinkamtibmas atau Polisi RW, dan bisa juga langsung menghubungi call center pelayanan Kepolisian di nomor 110 agar segera ditindak lanjuti, pesan Bhabinkamtibmas ke warga.

Share:

Read More

APBD Perubahan Kepri 2023 Disahkan Gubernur Kepri serta DPRD Prov Kepri Sebesar Rp4,459 Triliun

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Selasa 19 September 2023, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui persetujuan bersama DPRD dan Pemprov Kepri pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Balairung Wan Seri Beni Dompak.

Persetujuan tersebut termaktub dalam SK DPRD Kepri Nomor 08 tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Kepri tahun 2023 menjadi Perda dan ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Pimpinan DPRD Kepri.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, dan Laporan Akhir Banggar dibacakan oleh Anggota Banggar DPRD, Raden Hari Tjahyono. 

Pada Perda tersebut, ditetapkan perubahan baik pada komponen pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp4,120 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp100,6 miliar atau naik 2,50% dari sebelumnya pada APBD Murni sebesar Rp4,019 triliun.  

Peningkatan Pendapatan tersebut disebabkan adanya penyesuaian terhadap asumsi capaian target pendapatan dari sektor PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain PAD yang Sah.

Kemudian Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp4,459 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp307,7 miliar atau naik 7,41% dari semula pada APBD Murni sebesar Rp4,152

Triliun. Lalu Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp339,3 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp207,1 miliar atau naik 156,66% dari semula pada APBD Murni sebesar Rp132,2 miliar. 

Peningkatan ini disebabkan adanya penyesuaian terhadap proyeksi penerimaan SiLPA sesuai hasil audit BPK dan penyesuaian atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Dalam pidatonya, Gubernur Ansar menyampaikan Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2023 tetap dalam kondisi anggaran berimbang antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Ia juga mengatakan sinergi yang kuat antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam upaya mencapai target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. 

"Kami berharap kerja sama yang baik ini terus berlanjut, sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat berdampak langsung terhadap pembangunan di Daerah Provinsi Kepulauan Riau" ucapnya.

Gubernur Ansar menambahkan, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran mandatory spending dan pemenuhan SPM sebagaimana telah diamanatkan oleh pemerintah pusat. 

"Alokasi anggaran untuk Mandatory spending tersebut diantaranya Fungsi Pendidikan 21,93% dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 20%, Fungsi Kesehatan 15,51% dari kewajiban sebesar 10%, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 30,05% dari kewajiban sebesar 40%, Fungsi Pengawasan sebesar Rp36,1 miliar dari kewajiban yang harus dialokasikan yakni diatas Rp.36 miliar untuk total belanja daerah diatas Rp4 triliun, dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan ASN sebesar 0,40% dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 0,34%" paparnya. (Red)

Share:

Read More

Harhubnas Tahun 2023 Tingkat Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi Katakan Pernah Menjadi Bagian Dari Dishub Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Hari Perhubungan Nasional Tahun 2023 tingkat Kota Bekasi pada pagi ini terselenggara di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, dengan pakaian lengkap Dinas Perhubungan Kota Bekasi Wali Kota Bekasi menjadi pembina upacara dengan diikuti para peserta pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Mengusung tema melaju untuk transportasi maju untuk menunjukan bagaimana para insan transportasi mampu terus bergerak secara konsisten dalam kerja nyata dan melakukan transformasi dan inovasi sektor transportasi menggelorakan semangat untuk melaju bersama demi mewujudkan transportasi maju.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menghimbau dalam amanatnya seluruh jajaran dinas perhubungan Kota Bekasi agar dapat bekerja sama dan bersinergi secara optimal dengan semua operator atau stakeholder pemerintah daerah. 

"Kerjasama ini sangat dibutuhkan dalam mendorong pemanfaatan secara optimal transportasi yang sudah dibangun, pemberian pelayanan terbaik untuk masyarakat" kata Tri.

Sesuai makna Hari Perhubungan Nasional sebagai hari bakti insan transportasi disampaikan Wali Kota Bekasi untuk apresiasi tinggi kepada insan transportasi bukan karena telah turut berpartisipasi tapi telah berupaya dan berkarya memberikan pelayanan yang terbaik.

Dalam sambutannya, Tri Adhianto mengatakan juga bahwa Kota Bekasi telah memiliki jaringan transportasi LRT yang merupakan lintas pelayanan LRT Jabodebek langsung menghubungkan 5 stasiun, lintas yang merupakan jalur layang dan diharapkan adanya LRT ini menjadi kebanggaan kita bersama untuk mobilitas masyarakat Kota Bekasi.

Ia juga menambahkan mengenai pengalamannya menjadi taruna di Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dan juga pernah menjadi bagian keluarga besar Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Share:

Read More

Issu Penambang Ilegal Di Kolaka Utara, FRAKSI NKRI Langsung Menuju Lokasi

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Forum Advokasi dan Kajian Strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia (FRAKSI NKRI) adalah lembaga yang peduli dan konsisten dalam mengawasi isu-isu lingkungan, kegiatan pertambangan, dan permasalahan hukum lain yang melanggar undang-undang.

Baru-baru ini, FRAKSI NKRI tertarik dengan laporan viral di media sosial mengenai penambangan ilegal di Kecamatan Batu Putih Kolaka Utara.

Tajuddin Kabba, Ketua Fraksi NKRI, segera bertindak dengan menuju lapangan menggunakan drone untuk memeriksa dan melakukan investigasi terkait kebenaran laporan tersebut. Namun, setibanya di lokasi, tidak ada aktivitas penambangan atau pengapalan yang ditemukan, berbeda dengan informasi yang beredar di media sosial.

Investigasi ini mengungkap bahwa satu-satunya aktivitas penambangan di Kecamatan Batu Putih dilakukan dengan izin PT Kasmar Tiar Raya, sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka.

Tajuddin, Ketua Fraksi NKRI, menjelaskan bahwa kunjungan sebelumnya ke Tanjung Berlian, lokasi lain yang disebutkan, tidak menghasilkan bukti adanya penambangan ilegal. Sebaliknya, mereka menemui nelayan lokal yang sedang melakukan kegiatan memancing di dekat dermaga. Investigasi kemudian membawa mereka ke Desa Pitulua dan Desa Sulaho di Kolaka Utara, tempat desas-desus aktivitas penambangan ilegal muncul. Namun, tim tidak menemukan peralatan penambangan atau aktivitas yang tidak sah; hanya tumpukan bijih nikel yang ditinggalkan oleh pemiliknya.

Tajuddin menyimpulkan dengan menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti adanya penambangan ilegal di lokasi bekas PT Mining Maju, sebagaimana yang dilaporkan di media sosial. Sebaliknya, investigasi mereka mengungkap aktivitas terkait sengketa lahan antara IUP Citra Silika Mallawa (CSM) dan PT Golden Anugrah Nusantara (GAN), sekelumit penyelidikan yang masih berlangsung oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Selama Investigasi berjalan, mereka di kawal dan bekerjasama dengan Polres Kolaka Utara, mereka mengamati aktivitas penambangan legal di PT Riota Jaya Lestari dan PT Fatwa Bumi Sejahtera, yang memiliki izin yang diperlukan dan telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Sementara itu, pemantauan mereka di Dusun Lanipa Nipa, dalam area IUP PDP milik Haliem Hoentoro, mengungkapkan aktivitas di dermaga/Jetty PDP masih sepi.

Tajuddin mengucapkan terima kasih kepada penduduk Kolaka Utara dan mendorong mereka untuk memberikan informasi yang lebih akurat, termasuk dokumentasi video dan foto dengan koordinat yang tepat. Informasi ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan investigasi di lapangan dan mengejar tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran Undang-Undang Minerba No. 3 tahun 2020, yang dapat mengakibatkan hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda sebesar 100 miliar rupiah.

Fraksi NKRI sangat mengapresiasi tindakan Kapolres Kolaka Utara beserta timnya dalam memantau dengan cermat dan mencegah aktivitas ilegal di wilayah tersebut, dengan menekankan pentingnya sikap tegas terhadap ancaman kriminal yang terkait dengan deforestasi dan penambangan ilegal.

Share:

Read More