Viral Kabar E-Toll Kedaluwarsa Jika Terlalu Lama Berhenti di Rest Area, Begini Tanggapan Jasa Marga

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Beredar kabar yang menyebutkan bahwa e-toll menjadi kedaluwarsa (expired) jika pemudik terlalu lama berhenti di rest area saat arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Hal tersebut turut ditambahkan dengan ungkapan anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat, Tulus Abadi, yang mengimbau agar para pemudik untuk jangan terlalu lama beristirahat di tempat istirahat dan pelayanan (TIP) jalan tol.

 

"Paling tidak 30 menit beristirahat di rest area demi menghindari terjadinya penumpukan kendaraan," kata Tulus dikutip dari situs BPTJ.

 

Menanggapi hal tersebut, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana buka buka suara.

 

Lisye Octaviana menjelaskan, jika pengguna jalan tol menemui kendala Uang Elektronik (e-toll) kadaluwarsa/expired, transaksi akan dibantu oleh petugas Jasa Marga ke reader pada Gardu Tol Otomatis (GTO).

 

"Proses ini tidak akan membuat saldo e-toll terpotong melebihi tarif jalan tol yang memang harus dibayarkan dan juga tidak dikenakan denda/sanksi," kata dia.

 

"E-toll yang sama pun masih bisa digunakan untuk transaksi di jalan tol ataupun untuk transaksi lainnya," lanjutnya.

 

Dia menjelaskan, uang elektronik di kartu e-toll memang bisa menjadi expired karena memiliki durasi perjalanan maksimum yaitu 2 kali dari waktu tempuh normal di ruas jalan tol tersebut.

 

"Apabila terdapat pengguna jalan dengan durasi perjalanan di atas maksimum, maka saat e-toll di-tap pada gardu keluar, Automatic Lane Barrier (ALB) tidak terbuka dan status e-toll menjadi expired," bebernya.

Lisye menambahkan, selama periode Hari Raya Idul Fitri 1445 H ini, untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Jasa Marga meniadakan pengaturan masa kadaluwarsa e-toll sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh pengguna jalan.

 

 

 

 

Share:

Read More

Pj. Gubernur Jawa Barat Sampaikan Beberapa Point Diacara RUPS Bank BJB

 

KABARMASA.COM, KOTA BANDUNG - Bertempat di Ballroom Hotel Trans Luxury Bandung, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad bersama Kepala Daerah Se-Jawa Barat hadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh Bank BJB, Selasa (02/04).

Adapun rangkaian kegiatan acara tersebut salah satunya, Laporan Tahunan Direksi dan Komisaris, Persetujuan Penetapan Laba, laporan, perubahan anggaran dasar peseroan, dan perubahan pengurus perseroan.

Dalam kesempatan tersebut ada beberapa point yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin salah satunya apresiasi Pj. Gubernur terhadap Bank BJB.

"Prestasi ini menunjukkan keandalan dan keunggulan Bank BJB dalam mengelola aset dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Laba yang telah dicatatkan, ini juga mencerminkan komitmen Bank BJB untuk memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta kontribusi dalam memperkuat ekonomi daerah. Selain itu, saya ingin mengapresiasi langkah-langkah strategis yang diambil oleh Bank BJB dalam menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada," ujar Pj. Gubernur Jawa Barat.

Selain itu Pj. Gubernur juga menyampaikan harapannya agar kedepannya Bank BJB mampu untuk merangkul semua elemen, dan bisa menciptakan peluang bisnis bagi masyarakat demi bertumbuhnya ekonomi daerah yang kuat.

"Saya mengajak, mari kita terus memperkuat kolaborasi antara Bank BJB, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Barat," Pungkas Bey Machmudin

Pj. Wali Kota Bekasi Gani pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak Bank BJB dan para pemegang saham, dan berharap kebermanfaatan kehadiran Bank BJB dapat mampu meningkatkan roda perekonomian khususnya di Kota Bekasi.

"Tentu saya apresiasi betul atas prestasi yang telah ditoreh, semoga semakin banyak yang turut berpartisipasi, dan kehadiran Bank BJB pun mampu membantu meningkatkan roda perekonomian di Kota Bekasi," Ungkap Pj. Wali Kota Bekasi. 

Share:

Read More

Direktur Eksekutif LSLI, Amir dipilih semua kalangan masyarakat Kota Batam 100%

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU, Kota Batam - Lembaga survey Liberte Institute kembali melepas rilis hasil survey berdasarkan pendidian para responden, setelah sebelumnya melaksanakan konfrensi pers dihadapan semua media nasional dan lokal yang ada di Kota Batam pada Selasa, 26 Maret 2024 di Hotel Sahid Batam Center.

Dari data lapangan ini, terlihat bahwa responden dengan pendidikan pascasarjana, 100% memilih pasangan Amasakar Achmad-Irwansyah sebagai Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan 27 November nanti.

Indrayadi selaku Direktur eksekutif Liberte Institute mengatakan “Latar pendidikan dari pasangan tersebut dan pengalaman dalam pemerintahan, membuat semua responden yang berpendidikan pascasarjana menaruh harapan besar pada pasangan ini”.

“Amsakar Achmad dalam proses penyelesaian program Doktoral nya (S3) dan Irwansyah sudah Doktor (S3), latar pendidikan ini tentu menjadi perhatian serius bagi responden dalam menentukan pilihannya jika dibandingkan pasangan lainnya, masyarakat Batam tentu tidak mau asal dalam memilih pemimpinnya untuk 5 tahun kedepan, karena sangat bersar konsekuensi yang harus dirasakan nantinya”, tambah Indrayadi, Selasa (02-04-23).

Berikut adalah adalah pilihan responden berdasarkan pendidikan:

Tidak sekolah memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 66,7% dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 25% dan sebanyak 8,3% tidak tahu/tidak jawab.

SD/Sederajat memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 56 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 35,3% dan sebanyak 8,7% tidak tahu/tidak jawab.

SLTP/Sederajat memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 58,4% dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 31,8% dan sebanyak 9,8% tidak tahu/tidak jawab.

SMA/Sederajat memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 58 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 28,9% dan sebanyak 13,1% tidak tahu/tidak jawab.

Diploma memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 61,1 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 11,1% dan sebanyak 27,8% tidak tahu/tidak jawab.

Sarjana memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 58,8 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 26,5% dan sebanyak 14,7% tidak tahu/tidak jawab.

Pascasarjana memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 100 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 0%.

Untuk diketahui, survei tersebut digelar sejak 16 Maret hingga 24 Maret 2024 dengan jumlah responden 1.204 orang yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini 2,8%.

Tingkat kepercayaan pada survei tersebut sebesar 97 persen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden dengan menggunakan kuesioner, serta populasi survei ini adalah masyarakat Kota Batam di 12 kecamatan.

Dalam melaksanakan survei, Liberte Institut menggunakan pewawancara lapangan dengan tingkat pendidikan sarjana S1 hingga sarjana S2.

Wawancara yang dilakukan oleh surveyor dikontrol secara sistematis oleh tim Liberte Institute dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 30% dari total data responden yang masuk, untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. (Red)

Share:

Read More

PC PMII Kota Batam & IKA PMII Kepri serta alumni Salurkan Paket Sembako Ke Masyarakat Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam- Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Kepri bersama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Batam menggelar kegiatan penyaluran paket sembako di bulan ramadhan berlokasi di Posko Pena 98, Tiban I, Sekupang, Kota Batam pada Senin (1/4/2024).

Dalam kegiatan itu, menurut Hazhary, selaku Ketua PW IKA PMII Kepri mengatakan kegiatan berbagi kebahagiaan di bulan ramadhan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

"Alhamdulillah tahun ini kita masih diberikan kesempatan bertemu di bulan ramadhan. Kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur kita. Kesempatan kali ini ada 79 paket sembako yang kita distribusi ke masyarakat," ungkap Hazhary selaku Ketua PW IKA PMII Kepri.

Tambahnya, ia mengucapkan terimakasih dukungan dari berbagai pihak yang telah turut andil dalam program berbagi kebahagiaan tersebut.

"Kami turut mengucapkan terimakasih dari segala pihak, khususnya Abang kami Rizki Faisal yang turut andil dalam kegiatan ini, beliau merupakan anggota kehormatan IKA PMII Prov Kepri," sambung Hazhary.

Muhammad Irfan, Sekretaris PW IKA PMII Kepri mengapresiasi agenda yang sedang dilaksanakan."Kami selaku PW IKA PMII Kepri mengapresiasi agenda yang dilaksanakan hari ini. Kegiatan berbagi ini sarana untuk mempererat persaudaraan kita sesama manusia. Prinsipnya kami sebagai alumni terus mendorong kegiatan positif Sahabat Pengurus," ujar Irfan. 

Ditempat yang sama, Dedy Wahyudi Hasibuan, Selaku Ketua PC PMII Kota Batam mengungkapkan kebahagiaannya karena masih bisa berbuat baik di masyarakat.

"Alhamdulillah di bulan yang suci ini kita masih bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Harapannya, tentunya kami bisa terus bermanfaat untuk masyarakat luas," tutup Dedy. (Tim-Red)

Share:

Read More

Kodim 0507/Bekasi Gerak Cepat Datangi Rumah Warga Terdampak Ledakan Gudang Munisi

KABARMASA.COM, BEKASI KOTA - Pasca kejadian ledakan dan kebakaran gudang munisi Daerah Peralatan Angkatan Darat Kodam (Paldam) Jaya, Dandim 0507/Bekasi, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, B.S, M.MDS, gerak cepat datangi dan perbaiki rumah warga di Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi.

Bersama dengan Danramil 05/Bantar gebang, Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Cikiwul, Dandim kunjungi rumah Bapak Rahmat warga kampung Parigi, Cikiwul yang mengalami kerusakan akibat dampak ledakan gudang munisi daerah Paldam Jaya. Senin (1/4/2024).

Untuk wilayah Kota Bekasi, sampai dengan saat berita ini diturunkan hanya rumah pak Rahmat yang mengalami kerusakan akibat getaran dari ledakan gudang munisi yang terbakar Sabtu, 30 Maret 2024 yang lalu.

Adapun kerusakan yang dialami adalah atap plafon dari rumah yang jebol akibat dentuman suara yang sangat keras karena lokasinya berada kurang lebih 700 s.d. 800 meter dari titik lokasi kejadian.

"Untuk perbaikan rumah yang rusak sudah dilakukan. Dan hal tersebut kita laksanakan bersama-sama dengan masyarakat,” tutur Dandim.

Dandim 0507/Bekasi, Kolonel Arm Rico Sirait memastikan, pihaknya masih terus aktif melakukan penyisiran di Kelurahan Cikiwul, Kota Bekasi, untuk memastikan tidak ada amunisi yang terlontar ke wilayah tersebut.

Himbauan kepada masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan proyektil, kelongsong maupun munisi juga disampaikan oleh para Babinsa agar penanganannya dapat dilakukan sesuai prosedur yang benar.

"Kami sudah mengumpulkan beberapa barang-barang tersebut dan sudah dikembalikan, untuk didisposal lebih lanjut oleh peralatan Kodam Jaya," sambungnya.

Selain perbaikan rumah warga, Dandim juga memberikan bingkisan berupa sembako kepada warga di Kp Parigi, Cikiwul sebagai bentuk perhatian atas kejadian dan karena menjelang hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Share:

Read More

Mafia Migas Merajalela, KAMRI: Kredibilitas Polda Sul-Sel Dipertanyakan!

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) melakukan aksi unjuk rasa yang ke tiga kalinya di depan Mapolda Sulawesi Selatan, Tamalanrea Indah, Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.16, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Senin, 1/4/2024).

Dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa negara kesatuan republik Indonesia adalah negara yang berdiri atas payung hukum maka dari itu segala aspek kehidupan yang ada Sudah di atur dengan hukum.

Sehubungan dengan informasi dan data yang kami dapatkan dari beberapa sumber terkait masih maraknya praktik penimbunan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh para mafia migas di Sulsel, khususnya di wilayah hukum polres Bantaeng. Tentunya hal tersebut menjadi atensi publik karena merupakan bentuk dari tindakan kejahatan yang bertentangan dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bentuk sarana penal dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM, dengan ketentuan sanksi pidana.

Tentunya kami sebagai Mahasiswa yang memiliki fungsi controlling terhadap masyarakat akan setiap waktu memperhatikan segala bentuk ketimpangan dan juga pelaksanaan hukum yang tegak harus dijalankan. Namun mirisnya sebagaimana laporan masyarakat mengungkap praktik yang mengkhawatirkan, di mana PT. Wisan Petro Energi diduga menjual BBM bersubsidi kepada pengusaha industri. Perbuatan ini kami nilai telah melanggar hukum, mengingat BBM yang disubsidi seharusnya diperuntukkan bagi konsumen yang membutuhkan, apatahlagi masyarakat kabupaten Bantaeng itu mayoritas petani dan nelayan yang menjerit, merasakan dampak negatif dari kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar. Hampir di semua SPBU yang ada di kabupaten Bantaeng itu melakukan praktik penjualan BBM secara ilegal, tepatnya SPBU Parasula, SPBU Lambocca (74.924.04), SPBU Lamalaka (74.924.01), SPBU Marina (73.924.03).

Informasi langsung dari lokasi kejadian salah satu teman kami mengungkapkan bahwa setiap hari, mobil tangki warna biru bertuliskan PT. Wisan Petro Energy aktif membawa BBM dengan rute Bantaeng-Makassar. Sedangkan di SPBU Marina, Lambocca, dan Lamalaka kami mendapati Foto/Video pengisian BBM Subsidi jenis solar menggunakan Cergen.

Menurut muslimin, H. Ade, selaku pemilik SPBU Parasula, tidak berhubungan langsung dengan Santo, yang memiliki akses pengisian bahan bakar di hampir seluruh kapal Pelni dan jasa angkut muat kapal tangker. Namun, ia terlibat langsung dalam penjualan dan pemberian uang dengan Pak Diki, yang tinggal di komplek Aspol Panaikang dan satu atap dengan Helmy Kuarta Dirkrimsus. Adakah Keterlibatan Helmy Kuarta (Dirkrimsus) dalam rantai konspirasi ini??, sebagaimana pengakuan seseorang bahwa Ditreskrimsus dalam hal ini Kombes Pol. Helmy Kuarta di duga kuat terlibat dalam rantai konspirasi Mafia Migas di Bantaeng.

Aktivitas ilegal tersebut telah berlangsung selama dua tahun. Modus operandi yang dilakukan Santo semakin rapi karena memanfaatkan jasa angkut muat kapal tangker dan membayar setengahnya secara otomatis santo mengongkosi sementara waktu setelah kapal sandar di Juragan Kapal Indonesia (JKI), baru kemudian tangki mengisi dan diantar ke tujuan. Tagihan atas transaksi tersebut ditagihkan ke PT. pelayaran tersebut, termasuk kapal PT. Pelni dan kapal swasta. Kebutuhan akan solar subsidi sangatlah besar dalam aktivitas ini.

Hal itu disampaikan muslimin (jendlap) saat di wawancarai awak media, “Bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Bantaeng yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang kami duga kuat sebagai Mafia Migas BBM Subsidi Jenis Solar dan Pemilik SPBU, Manager SPBU yang mereka masing-masing bermain itu kemudian APH harus mengambil sikap tegas untuk memberantasnya. Namun yang kami lihat, seolah-olah APH tutup mata, memberikan ruang terhadap Mafia BBM subsidi (SOLAR) yang tentunya telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita tercinta.”katanya.

Lanjut, muslimin menyampaikan, “kami tidak akan mundur untuk memperjuangkan hak dan kemaslahatan masyarakat banyak, mengingat tugas dan fungsi kami sebagai controlling. Aksi kami hari ini itu yang ketiga kalinya tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari Kapolda Sulsel beserta jajarannya, dan kami menilai bahwasanya Kapolda Sulsel itu kemudian gagal memberantas Mafia Migas di Kabupaten Bantaeng karena ada oknum anggota Polda yang diduga kuat terlibat Membeck up para Mafia Migas di Bantaeng. Insya Allah hari kamis tepatnya tanggal 4 kami akan terus mengawal kasus ini mengingat Laporan kami sampai hari ini belum ada kejelasan dari pihak Polda Sulsel.”tutupnya

Untuk diketahui, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Ryan yang dikonfirmasi / dihubungi melalui pesan whatsapp, hingga berita ini diterbitkan belum memberi respon.

Berdasarkan Hal tersebut, Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia Membawa Tuntutan:

1. Menantang kapolda sulsel untuk membongkar jaringan mafia migas yang kerap kali beroperasi di wilayah hukum sulsel.

 2. Copot dirkrimsus polda sulsel, yang diduga kuat tidak becus dalam menangani perkara mafia migas di sulsel.

 

3. Mendesak kabid propam polda sulsel untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Ditreskrimsus, kapolres, kasat reskrim dan kanit  tipidter polres bantaeng  dengan maraknya penimbunan BBM di wilayah hukumnya.

 

4. Tangkap dan adili seluruh pelaku penyalahgunaan / penimbunan solar bersubsidi dan yang turut serta dan terlibat dalam aktivitas mafia migas di sulsel.

 

5. Mendesak kapolda sulsel untuk segera mengatensi laporan pengaduan yang kami layangkan.

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi Hadiri Rapat Koordinasi Pengamanan Arus Mudik Via Zoom Meeting

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka pengamanan arus mudik lebaran 1445 H / 2024 M, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad hadiri rapat koordinasi pengamanan arus mudik bersama Kementerian Perhubungan via zoom meeting, Minggu (31/03).

Rapat tersebut digelar dirumah dinas Pj. Gubernur Jawa Barat, tampak hadir dalam rapat tersebut Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Kepala Korlantas Polri Irjen. Pol. Aan Suhanan, Kapolda Jawa Barat Irjen. Pol. Akhmad Wiyagus, Pangdam III Siliwangi, Mohammad Fajar serta Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono.

Bertajuk mudik ceria penuh makna menjadi tag line mudik lebaran tahun 2024, Rapat Koordinasi ini bertujuan mematangkan kesiapan pengamanan arus mudik sampai arus balik mudik.

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menhub mengapresiasi kolaborasi yang terjalin baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, serta berbagai pihak dalam mengamankan dan mempersiapkan Angkutan Lebaran 2024.

"Saya senang sekali dengan kekompakan ini. Kapolda Jabar, Kakorlantas, dan Pangdam sudah menyampaikan semua strategi pengamanan dengan detail sehingga tinggal nanti dilaksanakan," tutur Menhub.

Menhub juga menyampaikan hal-hal penting yang harus menjadi bahan perhatian di Jawa Barat, diantaranya, perjalanan di tol Cipali dan Cisumdawu serta potensi adanya kendaraan over dimention over load (ODOL).

"Pemudik yang parkir di bahu jalan itu akan menjadi masalah. Saya mengapresiasi rencana pendekatan persuasif dari kepolisian untuk menugaskan polwan guna menertibkan para pemudik di tol," imbuhnya.

Dari data Kepolisian Daerah Jawa Barat, prediksi jumlah kendaraan keluar Jawa Barat pada periode lebaran 2024 melalui gerbang tol sebanyak 1,86 juta kendaraan. Angka tersebut naik 5,94% dibanding periode lebaran 2023 dan meningkat 54,13% dibanding hari normal.

Dikarenakan Kota Bekasi juga merupakan daerah yang akan terlintasi para pemudik, maka dari itu Pemerintah Kota Bekasi bersama TNI-Polri menyatakan siap bersinergi melakukan pengamanan cipta kondisi.

"Kami Pemerintah Kota Bekasi bersama tiga pilar TNI-Polri dalam hal ini Polresta Metro Bekasi Kota Dan Kodim 0507/Bekasi siap bersinergi melakukan pengamanan arus mudik guna cipta kondisi yang kondusif bagi warga masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, Pungkas Pj. Wali Kota Bekasi

Share:

Read More

Pesan Asda II Kota Bekasi Untuk Generasi Muda Di Seminar Wimnus

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (ASDA II) DR H Inayatullah menilai Seminar Nasional dan Entrepreneurship yang digagas oleh Wirausaha Muda Nusantara (Wimnus) sangat bagus karena menyediakan dua hal, yaitu memberikan beasiswa dan memberikan motivasi menjadi pengusaha atau Entrepreneurship.

“Peserta seminar kaum milenia, ada motivasi bagi yang ingin melanjutkan kuliah. Ada motivasi untuk mendapatkan beasiswa, dan ingin bekerja dilatih entreprenuership,” kata Inayatullah saat memberikan sambutannya.

Menurut Inayatullah, seminar tersebut ada kesinerjian dengan Pemerintah Kota Bekasi, yang memiliki program menciptakan para generasi muda untuk mengembangkan ekonomi kreatif terutama di bidang UKM.

Lebih lanjut, Ia mengatakan kegiatan ini mampu mengembalikan semangat anak -anak muda Indonesia khususnya anak muda Kota Bekasi menyadari banyak potensi yang dimilikinya.

“Banyak dari anak muda Indonesia sekarang kehilangan mental berjuang. Padahal The Founding Fathers (Bapak Bangsa) kita seorang pemuda yang terus berjuang. Kalau nilai - nilai perjuangan sudah tidak ada lagi, bangsa Indonesia akan kacau di masa depan, maka dengan acara luar biasa ini mari kita gali potensi besar yang ada di diri kalian, karena anak muda yang akan mengisi peradaban di era Indonesia emas 2045,” ujar Inayatullah

Tak lupa Inayatullah menghaturkan rasa terima kasih atas undangan silaturahmi ini, dan peran aktif dari DPD Wimnus Jawa Barat dalam rangka merangkul generasi muda di Kota Bekasi dan wilayah Jawa Barat lainnya untuk diberikan pembekalan dan pendampingan seputar dunia wirausaha.

“Saya kalau berada di forum yang isinya anak muda seperti ini, rasanya seperti kembali ke masa-masa muda juga begitu. Apalagi anak muda yang juga seorang entrepreneur, dimana terasa sekali penuh semangat, inovasi dan kreatifitas.

Saya juga gembira dan bangga melihat antusiasme yang tinggi dari rekan-rekan sekalian kita untuk menjadi wirausaha yang insya Allah berhasil,” jelas Inayatullah

Diketahui bersama bahwa kita telah melalui masa-masa terpuruknya perekonomian nasional yang bahkan dampaknya sampai ke daerah, yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Tetapi selalu ada hikmah dibalik sebuah musibah, masa pandemi membawa kita untuk terus beradaptasi dan relevan dengan kemajuan jaman, terutama dalam bidang teknologi.

Hampir seluruh lini kegiatan kita beralih ke dalam sistem daring/online, mulai rapat, dialog, proses belajar mengajar, belanja, bahkan sampai konser pun kita lakukan secara daring/online. Pandemi menuntut kita untuk dapat beradaptasi dengan cepat, yang salah satunya menjadi jalan keluarnya adalah, proses digitalisasi.

“Jaman sekarang ini kita gak boleh gaptek, smartphone itu kayanya sudah menjadi barang lumrah, yang mungkin hampir separuh hari kita mengakses smartphone. Hanya tinggal 1 kali klik, kitab bisa mengakses berbagai informasi baru, 1 kali klik kita udah bisa belanja, bisa pesan makanan, bisa membantu mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan,” paparnya

Bila dulu kita mengenal ada istilah new normal, lanjut Inayatullah mengatakan maka sekarang ini kita sudah memasuki babak baru lagi, yaitu NEXT NORMAL. Dimana kita sudah kembali secara perlahan mulai terbiasa dengan hal-hal yang menjadi kebiasaan kita di saat pandemi. Kalau dulu kita belum terbiasa dengan Zoom Meeting, Google Meet, Payment Gateway, E-Commerce dan lain sebagainya, sekarang itu adalah suatu hal yang lumrah di masyarakat.

“Di era yang semakin berkembang dan makin majunya digital, Kita tidak boleh lagi merasa minder, tetapi kita harus selalu mengupgrade kemampuan kita agar dapat selalu relevan dengan kemajuan jaman. Kita tidak kehabisan orang-orang kreatif, dan harus kita akui hari ini te…

Share:

Read More

Diskusi Kebudayaan Diselenggarakan Di Negeri Waraka

KABARMASA.COM, MALUKU- Pemuda-pemudi Negeri Waraka dibawah koordinir Piere Lailossa melaksanakan kegiatan Diskusi Kebudayaan dengan tema "Peran Kaum Muda Dalam Mempertahankan Adat Budaya Menuju Indonesia Emas 2045", yang digelar pada tanggal 30 Maret 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen pemuda Negeri Waraka termasuk Tokoh Pemuda Negeri Waraka Rudolf Lailossa. Beliau sekaligus membuka kegiatan diskusi tersebut mewakili Raja Negeri Waraka. 

Pada kegiatan tersebut Piere Lailossa selaku salah satu narasumber diskusi menyampaikan "Sebagai kaum muda, penguatan akan pemahaman dan kesadaran mengenai adat budaya negeri sangatlah penting karena hal itu merupakan jati diri suatu entitas yang telah eksis dan berwibawah sedari masa para leluhur, sehingga dapat menjadi karakter tersendiri dalam menjemput berbagai dinamika di masa yang akan datang termasuk momentum Indonesia Emas 2045 yang digadang-gadang akan diisi oleh jutaan manusia indonesia pada usia produktif". ucap Pier Lailossa 

Ia melanjutkan "Sebagai kaum muda kita harus selalu produktif, positif dan inovatif dalam melihat segala permasalahan maupun memanfaatkan segala peluang. Serta yang terpenting semua elemen harus menyatu dan tidak terprovokasi segala isu yang memecah bela termasuk pasca pilpres dan pileg serta menyambut pilkada yang akan datang", tegasnya.

Rudolf Lailossa yang juga merupakan Anggota DPRD Maluku Tengah menyampaikan bahwa "Adat Budaya adalah suatu hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman atau pengarah kita sebagai anak adat dalam menghadapi berbagai persoalan". Ujarnya

Beliau juga mempertegas terkait betapa pentingnya Pendidikan serta Keharmonisan didalam keluarga bahkan bermasyarakat harus diutamakan untuk diciptakan.

Share:

Read More

LSLI telah Hasilkan Survey Pilwako Kota Batam 2024, Guru-guru/ Dosen Hasilkan suara Amsakar total Survey Sebanyak 66,7%

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Lembaga Survey Liberte Institute (LSLI) kembali merilis hasil survey berdasarkan pekerjaan responden, setelah sebelumnya melaksanakan konfrensi pers dihadapan semua media nasional dan lokal yang ada di Kota Batam, Selasa (26-03-24) di Hotel Sahid Batam Center.

Dalam temuan data dilapangan oleh tim surveyor Liberte Institute, ternyata sebanyak 55,6 % PNS menetapkan pilihan mereka pada Amsakar Achmad-Irwansyah dan sebanyak 44,4% kepada Marlin Agustina-Jefridin Hamid.

Direktur Eksekutif Liberte Institute Indrayadi mengatakan, “Hasil ini memperlihatkan bahwa PNS memiliki harapan besar pada pasangan Amsakar-Irwansyah dibandingkan kepada Marlin Agustina-Jefridin. Dengan latar belakang PNS, tentunya Amsakar akan lebih banyak menarik simpati rekan-rekan sesame kolega nya dulu saat masih berdinas”.

Lanjutnya, kenapa pilihan PNS tidak ke Marlin, padahal Marlin adalah istri dari Rudi yang masih menjabat sebagai Walikota Batam, Indrayadi menjelaskan bahwa, “PNS itu kelompok terdidik dan rasional, mereka akan memberikan pilihannya pada sosok kuat yang berkemungkinan besar akan menang. Seperti itu karakter PNS dimana pun sepengetahuan Saya melaksanakan survey, baik Nasional maupun berbagai Pilkada”.

“Pilkada ini akan ada terus setiap 5 tahun atau waktu yang ditentukan, namun karir PNS akan terus berlanjut sampai masa pensiun PNS. Tentu saja PNS tidak akan pernah mempertaruhkan karir nya pada sosok yang berkemungkinan kalah dalam laga pilkada, setidak-tidaknya, mereka akan netral untuk mengambil posisi aman”, papar Indrayadi, Sabtu (30-03-24).

Berikut adalah adalah pilihan responden berdasarkan jenis pekerjaan :

1. PNS Non Guru memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 55,6% dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 44,4%.

2. Pegawai swasta memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 60,2 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 25,8% dan sebanyak 14% tidak tahu/tidak jawab.

3. Wirawasta/pengusaha memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 63,1% dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 26,6% dan sebanyak 10,3% tidak tahu/tidak jawab

4. Guru/Dosen memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 66,7 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 22,2% dan sebanyak 11,1% tidak tahu/tidak jawab

5. Ibu Rumah Tangga memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 48,6 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 36,4% dan sebanyak 15% tidak tahu/tidak jawab

6. Buruh memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 78,8 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 11,3% dan sebanyak 9,9% tidak tahu/tidak jawab

7. Nelayan memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 85,7 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 14,3%.

8. Petani/peternak memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 66,7 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 22,2% dan sebanyak 11,1% tidak tahu/tidak jawab

9. Pelajar/Mahasiswa memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 41,2 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 41,2% dan sebanyak 17,6% tidak tahu/tidak jawab

10. Pensiunan memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 53,8 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 38,5% dan sebanyak 7,7% tidak tahu/tidak jawab

11. Pekerjaan informal (tukang ojek/PRT/Supir dll) memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 66,7 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 24,5% dan sebanyak 8,8% tidak tahu/tidak jawab

12. Pengangguran memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 58 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 37,7% dan sebanyak 4,3% tidak tahu/tidak jawab

13. Satpam/security memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 100 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 0%.

14. Karyawan Perkapalan memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 50 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 50%.

15. Ketua RT memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 0 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 100%.

16. Pemulung memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 0 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 100%.

17. Pendakwah memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 100 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 0%.

18. Ibu Kantin memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 100% dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 0%.

19. Buruh Galangan memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 100 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 0%.

20. Tukang Parkir memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 100 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 0%.

21. PNS BP Batam memilih Amasakar Achmad-Irwansyah sebanyak 0 % dan yang memilih Marlin Agustina-Jefridin sebanyak 100% .

Untuk diketahui, survei tersebut digelar sejak 16 Maret hingga 24 Maret 2024 dengan jumlah responden 1.204 orang yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini 2,8%

Tingkat kepercayaan pada survei tersebut sebesar 97 persen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden dengan menggunakan kuesioner, serta populasi survei ini adalah masyarakat Kota Batam di 12 kecamatan.

Dalam melaksanakan survei, Liberte Institut menggunakan pewawancara lapangan dengan tingkat pendidikan sarjana S1 hingga sarjana S2.

Wawancara yang dilakukan oleh surveyor dikontrol secara sistematis oleh tim Liberte Institute dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 30% dari total data responden yang masuk, untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. (Red)

Share:

Read More

DPC PERMAHI Jakarta Timur Mengecam Segala Tindakan Represif Oknum Aparat Dan Perbuatan Jahat KKB Terhadap Warga Sipil

KABARMASA.COM, JAKARTA- Beredarnya video represifitas oknum aparat dan juga tindakan ketidakmanusian yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah menyita perhatian publik, (29/03/2024).

Stop agitasi propaganda terhasap isu papua. Permahi Jaktim meminta isu papua di hentikan dengan isu referndum apalagi merdeka, selesaikan papua dengan isu HAM

Menutur M. amir Rahayaan selaku Ketua DPC Permahi Jakarta,  meminta negara melalui pemerintah harus bersikap adil. Lanjutnya, Permahi Jakarta Timur menolak aksi penganiayaan yang di lakukan oleh pihak atau oknum aparat terhadap warga sipil di papua, seceapat oknum aparat keamanan segerah diperiksa dan di adili. kami juga menantang pelaku KKB yang menyiksa atau meneror dan menganiyaya warga sipil di papua, miris dan sangat menyayangkan. Selesaikan isu papua dengan HAM bukan untuk refendum atau merdeka. papua berada di wilayah kedaulatan NKRI, papua harga mati buat kami bangsah indonesia, kami mencitai rakyat papua, kami juga bersama mareka. Jika menghendaki papua agar referndum, sebagai oganisasi hukum maka hemat kami, secara konstitusional tidak ada lembaga yang di beri kewenangan distribusi oleh UUD 1945 untuk mengambil keputusan referendum.  

Menurut  M. amir Rahayaan sosok yang lugas di kenal dengan pengkrisitsi ilmu hukum mengatakan  presensi 30 pasal DUMHAM di retivikasi dalam Hukum perang  atau hukum humaniter atau kerap disebut hukum sengketa bersenjata tidak membenarkan untuk melakukan pembunuhan terhadap pihak sengketa bersenjata  dan juga berlaku terhadap warga sipil. tak hanya pembunhan, dalam hukum perang di larang untuk melakukan aksi pelanggaran ham baik penganiyayaan dan perbudakan serta pengahamilan paksa dan melanggar hak perampuan dan hak hak warga sipil. 

DUMHAM (Deklrasi Human Right)  pada tahun 1948 tepat di tanggal 10 desember, PBB mengeluarkan 30 pasal menyangkut Hak Asasi Manusia. 30 pasal ini berlaku untuk setiap manusia memiliki hak tanpa terkecuali, Hak tetap di lindungi dalam keadaan apapun sekalipun berada dalam kondisi perang. 

Prinsip  ilmu hukum pada dasarnya tidak mengelakan perang sebagai sesuatu yang momok atau di larang. dalam UUD 1945  pasal 18 angka 1, mengatur jika terdapat stabilitas keamanan negara terancam maka Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, meski di atur dalam UUD 1945 ada aturan lain yang mengatur. ulas M, Amir Rahayaan dalam meyikapai isu perang di papua. 

Sebagai organisasi disiplin ilmu hukum kami tegas mengatakan Papua bukan lagi daerah dengan status DOM semenjak tahun 1998.  Yang di maksud dengan daerah yang berstatus DOM harus memenuhi syarat jika dalam perang ada operasi militer laut, operasi militer darat, operasi militer darat, toh nayatanya di papua tidak memenuhi unusur DOM, jadi tegas menurut kami papua bukan daerah yang bersatatus DOM, tutur Ketua DPC Permahi Jakarta Timur. 

    

dalam ilmu Hukum perang, hukum perang salah satu dari cabang ilmu hukum yang konsen pada dunia perang tidak melarang perang sebagai suatu kejahatan, kendati, hukum perang hadir untuk memanusiakan perang dengan melihat klasifikasi kelompok pihak sengeta bersenjata dan warga sipil dan objek sipil. Doktriniasasi hukum perang, Dalam hukum perang, ada protukuler  4 prinsip yang perlu di kedepankan dalam sengketa bersenjata antara lain, prinsip kepentingan militer, di dalam prinsip ini membenarkan tidak melarang untuk melakukan kekerasan, asalkan kekerasan yang di kehandaki untuk menduduki kawasan musuh agar mencapai keberhasilan perang.  Prinsip kepentingan militer di perketat dengan dua asas hukum dalam perang yaitu asas proposional. asas ini memberi pengertian jika dalam kondisi perang harus tetap mengedepankan proposionalitas dalam perang, misal, pihak pihak yang berada dalam sengketa bersenjata haruslah melakukan daerah dengan status kawasan perang. Disisi lain ada juga prinsip pembatasan, asas ini mempresnsi perang dengan melihat penggunaan alat peraga perang yang di perkat dengan regulasi yang di buat oleh instansi berwenang. 

Prinsip pri kemanusian dalam hukum perang tetap memperhatikan nilai nilai kemanusian. Prinsip pri kemanusian hadir untuk memanusiakan perang dengan melihat hak hak sipil, sebagimana melihat peristiwa kejam perang dunia I dan perang dunia II yang mencerminakan tidak ada nilai kemanusaian yang hendak di bendungi dan di lindungi, melainkan sejarah perang dunia mempertontonkan nilai kemanusiaan sebagai objek pembunuhan masal terhadap manusia, saat itu bisa di katakan sejarah pengurangan jumlah populasi manusia yang tidak beradap dan degredasi nilai nilai kemanusain.

Share:

Read More

Bastian Bulat Maju Ketua PD XVIII GM FKPPI Kaltim

Bastian ketua GM FKPPI Berau

KABARMASA.COM, SAMARINDA – Menanggapi dukungan Ketua Rayon Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) Palaran, Bastian tetap bulat untuk maju bakal calon Ketua PD XVIII GM FKPPI Kaltim di Musyawarah Daerah (Musda) ke X yang dijadwalkan pada bulan Mei mendatang, (29/3).

 

Apresiasi Bastian yang sudah mendengar dukungan secara moril yang diberikan kepadanya dari pernyataan ketua rayon GM FKPPI palaran, dirinya pun mengaku untuk mekanisme dukungan di organisasi GM FKPPI sendiri tentunya ada mekanisme dukungan setiap ketua-ketua cabang GM FKPPI yang tersebar di Kabupaten kota di Kaltim.

“Saya pertama ucapkan terima kasih, Bentuk dukungan yang diberikan ketua rayon Palaran adalah dukungan moril, karena mekanisme musda itu adalah mendapatkan dukungan dari ketua-ketua cabang”, beber Bastian saat ditemui awak media.

Dua nama yang digadang akan menjadi kandidat kuat bakal calon ketua saat Musda mendatang, Bastian yang merupakan ketua cabang GM FKPPI Berau dan Roni yang juga sebagai ketua cabang GM FKPPI Balikpapan. Namun tidak menutup kemungkinan ketua-ketua cabang lain juga ingin menjadi kandidat selagi memenuhi dukungan 30 % dan prsyaratan sesuai mekanisme Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

"Yang keliatan akan tempur Berau dan Balikpapan, namun tidak menutup kemungkinan juga ada yang lain misal Kukar atau Bontang”, pungkasnya.

Bastian yang juga diamanatkan sebagai Organizing Commit (OC) dalam persiapan Musda ke X GM FKPPI di kaltim pun menjelaskan sudah melakukan rapat pleno dan akan melakukan kordinasi dengan pembina. Ditunjuk sebagai OC Bastian juga akan mengkordinasikan ke mantan pengurus daerah dan cabang samarinda serta rayon-rayon untuk nantinya dapat turut membantu di musda ke X GM FKPPI Kaltim mendatang di Samarinda.

Dalam rencana Musda ke X GM FKPPI Kaltim bastian pun mengupayakan untuk mengundang keterwakilan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang ada dikaltim, mengingat pentingnya dalam mengambil posisi ketua di organisasi harus melewati Musda. Hal ini disampaikan agar memiliki dampak positif  ke OKP lainnya.

“Jangan ngambil-ngambil SK di Jakarta ya harus musda kalua mau jadi ketua, dan ini efeknya kita mau ciptakan seperti itu”, tegas Bastian.

Bastian yang juga merupakan mantan ketua KNPI Berau mengupayakan untuk mengundang Seluruh KNPI di Kaltim dan pejabat pemerintah provinsi Kaltim hadir di Musda GM FKPPI di Samarinda dan juga sebagai momentum silaturahmi.

“Saya upayakan mengundang semua kawan kawan OKP KNPI yang ada di kaltim terkhusus pemerintah provinsi kaltim sebagai bagian dari legitimasi organisasi di daerah, pungkasnya.

Bastian akan tetap bulat maju sebagai  kandidat ketua PD Kaltim dan akan menghormati hasil-hasil dari proses dan mekanisme Musda mendatang.

“Saya Bulat akan maju menjadi kandidat ketua PD, semua jenjang pengkaderan di FKPPI saya sudah lalaui dari LATKORWA, LATKORDIA dan TAKORNA angkatan XI sebagai sarat mutlak sebagai calon ketua PD XVIII GM FKPPI KALTIM, saya juga berharap ada kawan kawan yang lain punya keinginan yang sama sehingga nantinya diproses musda lah yang menentukan siapa yang layak terpilih menjadi ketua” tutupnya (kb/Ija).

Share:

Read More

Pemkot Bekasi Gelar Silaturahmi dan Bukber Ramadhan dengan Insan Pers

 

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Humas Setda Kota Bekasi menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan insan pers, Rabu, (27/3/2024) bertempat di Pendopo Wali Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani. 

Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad didampingi Sekda Kota Bekasi, Junaedi serta para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Kepala Bagian Humas hingga para Camat saling bertemu dan saling mengenal dalam kesempatan baik di Bulan Ramadhan dengan insan pers guna meningkatkan sinergitas dalam pembangunan di Kota Bekasi. Terhitung ratusan insan pers hadir dalam kesempatan tersebut terdiri dari berbagai media massa dan kelompok kerja wartawan. 

Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad menyampaikan apresiasinya dan ucapan terima kasih atas kehadiran Insan pers di Kota Bekasi. Ini menjadi kali kedua silaturahmi dirinya selama menjabat Pj Wali Kota Bekasi. 

"Itulah tujuan kita pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi untuk bisa saling mengenal," ucap R Gani Muhamad. 

Gani Muhamad mengatakan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bekasi ada peran media sebagai fungsi kontrol pemerintah. Begitupun di birokrasi pemerintah Kota Bekasi akan terus berupaya menjalankan dengan sebaik-baiknya dilandasi sikap kejujuran, keihklasan dan tidak anti kritik terhadap media. 

"Dengan adanya kekujuran, keihklasan mudah-mudahan tujuan daripada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini bisa kita laksanakan secara baik. Di dalam menjalankan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik itu ada fungsi kontrol dimana bapak ibu sekalian sebagai insan pers, menjadi fungsi kontrol kami," ucapnya. 

"Tentu kami tidak anti kritik tidak anti terhadap pemberitaan sepanjang pemberitaan itu bisa mengedukasi masyarakat luas dan tidak menimbulkan fitnah. Jadi masyarakat bisa disuguhkan dengan informasi-informasi bisa mendidik, melatih, mengetahui, kita tidak bisa masuk kepada fungsi pers itu yang ada sikap independen, tidak bisa intervensi dan kita mudah-mudahan tadi dengan adanya fungsi kontrol dari media ini kita bisa betul-betul terawasi," tambahnya. 

R Gani Muhamad juga mengapresasi peran media dalam capaian pembangunan dan menjaga kondusifitas di Kota Bekasi melalui pemberitaan. Dikatakan R Gani Muhamad Capaian prestasi Kota Bekasi sebagai Kota Toleran Kedua Se-Indonesia tidak lepas dari peran media dalam pemberitaannya. 

"Ini suatu pencapaian yang tidak mudah dan ini berkat peran bapak ibu sekalian tentunya dari insan pers semua karena tanpa publikasi yang baik bagaimana kita bisa bersikap hidup di kota Bekasi ini saya yakin ini tidak akan bisa kita capai. Tinggal kita bagaimana kedepan meningkatkan kalau bisa menjadi nomor satu dengan mengisi kegiatan kegiatan toleran itu dengan hal-hal yang lebih konkrit tentunya yang bisa diaplikasikan bersama," ucapnya. 

Kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Pemerintah Kota Bekasi dengan insan pers dilanjutkan dengan forum tanya jawab, diantaranya membahas mengenai agenda peningkatan kondusifitas di Kota Bekasi, persiapan arus mudik lebaran, isu rotasi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi hingga persoalan penataan parkir. 

Share:

Read More

2.215 Narapidana di Lapas Cipinang Diusulkan dapat Remisi Idulfitri

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas I Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur diliputi rasa bahagia menyambut Idulfitri 1445 Hijriah.

Pasalnya dari total 2.844 WBP, sebanyak 2.215 narapidana di antaranya diajukan dapat remisi atau pengurangan masa tahanan pada Idulfitri 1445 Hijriah mendatang.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Enget Prayer Manik mengatakan jumlah tersebut merupakan total narapidana yang secara resmi diajukan mendapat remisi dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Pengajuan remisi ini kita usulkan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta. Nanti dari sana akan ditinjau kembali Ditjen PAS berapa yang disetujui," kata Enget, Rabu (27/3/2024).

Para narapidana yang diusulkan mendapat remisi, merupakan mereka yang sudah dinyatakan berkelakuan baik oleh pihak Lapas Kelas I Cipinang saat menjalani proses pembinaan.

Kelakuan baik ini ditunjukkan narapidana dengan mengikuti seluruh program pembinaan, dan tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa tahanan.

Enget menuturkan pada bulan  1445 Hijriah ini, program pembinaan untuk narapidana beragama Islam meliputi pesantren kilat, Tadarus Al-Quran, dan kultum  .

"Tahun ini ada enam narapidana terorisme yang diusulkan mendapat remisi Idulfitri 2024. Tapi mereka ini narapidana yang sudah mengucap ikrar setia NKRI. Kalau belum tidak bisa dapat remisi," tuturnya.

Share:

Read More

DISDUKCAPIL GELAR FORUM OPD TAHUN 2024

 

KABARMASA.COM, AMBON - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku menggelar Forum OPD, di bawah Sorotan Tema : “Sinergitas Perencanaan Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna terwujudnya Penguatan Fondasi Transformasi melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Forum OPD ini diselenggarakan di Hotel Manise Ambon, pada Kamis (28/3/2024), yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie., M.Si., IPU.

Hadir pada kesempatan itu Kasubdit Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku beserta jajaran, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, beserta Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota.

Sekda atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam sambutannya, memberikan apresiasi dan penghargaan atas terlaksananya forum ini sebagai wujud kerja bersama, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dinas ini berperan penting dalam membangun keberadaan bangsa, karena urusan hidup dan mati manusia, serta menentukan keberadaan demokrasi 5 tahun kedepan, karena jika salah satu penduduk tidak tercatat sebagai pemilih, maka mengabaikan hak politik warga negara yang sudah berhak menyalurkan hak pilihnya.” Jelasnya.

Sekda berharap forum ini dimanfaatkan dalam rangka sharing, tukar pikiran, dan membuat kesepahaman bersama, dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pencatatan Sipil sehingga melahirkan output yang positif, dalam rangka mengembangkan pembangunan di bidang pencatatan sipil.

“Semoga hasil forum ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dalam mewujudkan tema yang dibahas bersama, dan apa yang dilakukan ini sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara dalam memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat, terutama bagi Provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai.” Tutupnya. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Gen Malaya Meminta DPRD Anambas Harus Tegas Panggil Bupati Anambas: RDP terkait Bahas Nasib Tenaga Non ASN di Kabupaten Anambas

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Anambas - 27 Maret 2024, Co-Founder Gen Malaya Eko Pratama mendesak DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas tuntas persoalan Tenaga Non ASN (PTT) di lingkungan Pemerintah kabupaten kepulauan anambas.

Lanjut Co-Founder Gen Malaya Eko Pratam menyampaikan, Berdasarkan Informasi yang kami dapatkan bahwasanya bupati kepulauan anambas telah menandatangani Surat Keputusan (SK) perpanjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan sementara waktu ini beberapa Instansi sudah memproses gaji 3.871 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) tersebut. 

Tapi masalah tidak berakhir sampai di situ saja, pelarangan pengangkatan tenaga Non ASN tersebut sudah berlangsung sejak PP. 49 Tahun 2018 itu di undangkan pada akhir 2019 lalu, akan tetapi pemerintah daerah kabupaten kepulauan anambas tetap saja melakukan perekrutan tanpa mekanisme yang jelas. 

"Pelanggarannya banyak sekali yang pertama, hampir 2000 orang Pegawai Tidak tetap (PTT) tersebut di angkat setelah di larang oleh PP, tidak ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mekanisme perekrutan tersebut dan masih banyak pelanggaran lainnya”. Kata eko pratama co-founder Gen Malaya.

Lebih Lanjut Eko Pratama Ungkapkan Pemerintah daerah selalu beralasan berdasarkan analisis jabatan ASN dalam mengangkat Tenaga Non ASN tersebut, padahal secara kasat mata masyarakat bisa melihat sendiri tenaga non ASN yang di angkat itu sudah terlalu banyak, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan daerah. 

Terlebih untuk tenaga teknis yang di angkat tidak lagi dalam usia produktif. Ini tentu sangat berdampak kepada keuangan daerah yang sudah pasti berdampak negatif kepada pertumbuhan ekonomi. " bapak bupati harus bertanggung jawab atas kebijakan keliru yang merugikan masyarakat ini" tegas eko.

Kami pun kecewa dengan sikap DPRD kabupaten kepulauan Anambas yang terkesan melakukan pembiaran atas kebijakan yang keliru ini, Setiap tahun DPRD mengetok anggaran untuk alokasi pembayaran Gaji dan selama kurang lebih 4 tahun berjalan fungsi pengawasan dan penganggaran yang di miliki oleh DPRD bisa di katakan formalitas saja. 

" hari ini kami mengajak untuk kita semua memperbaiki kebijakan pemerintah daerah yang keliru ini agar masyarakat tidak terus menerus di rugikan, ini harus di perbaiki sekarang juga",imbuh eko.

Kami melalui komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten kepulauan anambas sudah mengirimkan surat permohonan Rapat dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD kabupaten kepulauan Anambas untuk membahas permasalahan Tenaga Non ASN ini, tapi sudah 1 minggu DPRD kabupaten kepulauan anambas belum juga memberikan tanggapan atas permohonan kami. 

"Kami akan terus mendesak DPRD untuk memanggil Bupati, karena sebentar lagi anambas akan memasuki masa transisi kepemimpinan, jangan sampai kekeliruan ini tidak di perbaiki dari sekarang, dan kami tidak akan membiarkan pemerintahan bupati abdul haris, S.H., M.H lari dari tanggung jawabnya”. 

Jangan sampai ia cuci tangan saat nanti desember 2024 setengah dari total tenaga Non ASN tersebut di rumahkan. Maka dari itu permasalahan ini harus kita bahas dari sekarang untuk menyelematkan nasib masyarakat. Tutup eko.

Penulis (Red)

Edisi Ke-2

Share:

Read More

Beramal di Bulan Ramadhan, HMI Jakpustara dan PMI Kota Jakarta Utara Sukseskan Program Gerakan Donor 5000 Kantong Darah dan Pembagian Takjil kepada masyarakat Jakarta

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Agenda yang diselenggaran oleh PMI Kota Jakarta Utara mendapatkan respons positif dari warga sekitar. Program kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Pusat-Utara dan PMI Kota Jakarta Utara bertujuan untuk menyukseskan gerakan donor darah yang ditargetkan sekitar 5000 kantong darah untuk membantu menyediakan pasokan darah yang cukup guna menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat ditengah bulan suci Ramadhan disertai dengan Pembagian Takjil untuk para pendonor merupakan suatu kegiatan aksi kemanusiaan yang penting untuk menopang kesehatan masyarakat.

PJ Ketua Umum, Azzuhri Rauf, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan positif yang dilakukan PMI kota Utara. Ia berharap agar darah yang didonorkan warga Jakarta Utara dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

Untuk informasi tambahan, kegiatan tersebut dilakukan mulai pada tanggal 25 Maret 2024 sampai 29 Maret 2024, bertempat di Jakarta Internasional Stadion (JIS).

Dalam penjelasan Ketua PMI Jakarta Utara, Rizal Kobar, mengungkapkan bahwa pada momentum bulan Ramadhan ini dimanfaatkan selain untuk beribadah seperti biasanya kita juga bisa beribadah dengan mendonorkan darah kita untuk yang membutuhkan. Hal ini menjadi motivasi tersendiri karena besarnya keutamaan yang bisa diraih.

Share:

Read More

Di Hebohkan Mahasiswa Minta Kejari Bintan Segera Tetapkan Tersangka Oknum-oknum terlibat Kasus Pemalsuan Surat Tanah

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Bintan - Mahasiswa yang berasal dari kabupaten Bintan Farid Al Baqir meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan agar segera kumpulkan bukti-bukti dan tetapkan tersangka terhadap oknum yang terlibat di dalam dugaan kasus pemalsuan surat lahan milik PT Expasindo di KM 23, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Farid meminta agar penyidik segera mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan pemalsuan surat tanah tersebut karena polres bintan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) beberapa hari yang lalu setelah dilakukanya pemeriksaan terhadap salah satu oknum.

“Kita ketahui bahwa beberapa hari lalu telah dilakukan pemeriksaan oleh polres Bintan dan SPDP kepada kejari Bintan telah di layangkan artinya penyidikan harus segera dilakukan” ujat farid.

Ia mengatakan kasus tersebut harus diungkap sesuai hukum yang berlaku karena praktik-praktik mafia tanah sudah sering sekali terjadi dinegara ini sehingga banyak merugikan masyarakat maupun perusahaan yang ingin berinvestasi.

“Kami akan terus memantau kasus ini sampai ditetapkan nya tersangka atas tindak pidana pemalsuan surat lahan karna praktik-praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan," ujat Farid.

Pihaknya siap menggelar aksi demonstrasi di depan kejaksaan negeri bintan apabila kasus tersebut tidak disikapi dengan serius oleh kejari bintan.

“Kejaksaan agung sendiri jelas ingin memberantas mafia tanah, jadi menurut kami kejaksaan negeri bintan juga harus serius menangani kasus ini”, tutupnya. (Tim-Red)

Share:

Read More

Rayon Palaran dukung Bastian Jadi Ketua PD XVIII GM FKPPI Kaltim

(Foto : Jarot Ketua Rayon GM FKPPI Palaran) 

KABARMASA.COM, SAMARINDA – Ketua Rayon Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) Palaran berharap pengurus daerah eksis kembali dan mendukung ketua cabang GM FKPPI Berau saudara Bastian untuk maju menjadi ketua PD XVIII GM FKPPI Kaltim pada Musyawarah Daerah (Musda) Mendatang, (27/3).

Jarot ketua rayon GM FKPPI Palaran saat ditanya awak media menjelaskan bahwa pihaknya sangat siap jika Musda dilakukan di Samarinda, dirinya pun mengaku komunikasi antar 9 rayon se Samarinda pun harmonis yang tentunya dapat menyatukan pilihan untuk memilih ketua baru di Musda yang dijadwalkan pada bulan Mei nanti.

“Saya ketua Palaran saya bisa kondisikan semua ketua rayon di Samarinda”, ucapnya

Mendengar rencana Musda yang akan di gelar di samarinda Bintoro pun berharap ketua yang nantinya terpilih dapat mengaktifkan kembali PD XVIII GM FKPPI Kaltim agar eksis kembali mengingat kaltim yang juga menjadi Ibu Kota Negara Baru.

“Yang pasti kita ingin berjaalan terus FKPPI ini biar eksis kembali”, harapnya.

Prihal kriteria kandidat, Jarot juga mendorong agar Bastian ketua cabang GM FKPPI Berau maju dalam Musda ke X PD XVIII GM FKPPI Kaltim, sosok Bastian yang dikenal aktif serta kerap berkomunikasi dengan pengurus cabang serta rayon yang ada di Samarinda menjadikan keriteria ketua baru nanti.

“Kalau khusus rayon palaran sendiri mendukung saudara Bastian untuk menjadi ketua”, tutupnya (kb/Ija).

Share:

Read More

Hasil Survey Pilwako Kota Batam 2024 : Liberte Institure Ungkapkan dari 12 Kecamatan Amir lebih Unggul 59,1 %

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Lembaga Survey, Konsultan Politik dan Kebijakan Publik, Liberte Institute melakukan survey calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam yang dilakukan pada 16 hingga 25 Maret 2024.

Survei tersebut dilakukan oleh Liberte Institute meliputi 12 kecamatan yang ada di seluruh Kota Batam.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Liberte Institute DR. (Chand) Indrayadi, M.Si dalam keterangannya kepada media, di Hotel Sahid Batam Centre, Kota Batam, Selasa (26-03-24).

Indrayadi memaparkan bahwa survei yang dilakukan meliputi 12 kecamatan yang ada di Kota Batam dengan hasilnya sebagai berikut:

1) Kecamatan Batam Kota, Amsakar Achmad-Irwansyah 58%, Marlin Agustina-Jefridin Hamid 34,6%. Dengan tidak menjawab 7,4%.

2) Kecamatan Batu Aji, Amsakar Achmad-Irwansyah 57,5% dan Marlin Agustina-Jefridin Hamid 30,6%. Tidak menjawab 11,9%.

3) Kecamatan Batu Ampar, Amsakar Achmad-Irwansyah 53,9% dan Marlin Agustina-Jefridin Hamid 22,3%. Tidak menjawab 23,8%.

4) Kecamatan Belakang Padang, Amsakar Achmad-Irwansyah 54,6% dan Marlin Agustina-Jefridin Hamid 27,3%. Tidak menjawab 18,2%.

5) Kecamatan Bengkong, Amsakar Achmad-Irwansyah 62,9% dan Marlin Agustina-Jefridin Hamid 29%. Tidak menjawab 8,1%.

6) Kecamatan Bulang, Amsakar Achmad-Irwansyah 75% dan Marlin Agustina-Jefridin Hamid 8,3%. Tidak menjawab 16,7%.

7) Kecamatan Galang, Amsakar Achmad-Irwansyah 57,9% dan Marlin Agustina-Jefridin Hamid 36,8%. Tidak menjawab 5,3%.

8) Kecamatan Lubuk Baja, Amsakar Achmad-Irwansyah 57% dan Marlin Agustina-Jefridin Hamid 29%. Tidak menjawab 14%.

9) Kecamatan Nongsa, Amsakar Achmad-Irwansyah 52,3% dan Marlin Agustina-Jefridin Hamid 35,2%. Tidak menjawab 12,5%.

10) Kecamatan Sagulung, Amsakar Achmad-Irwansyah 65,2% dan Marlin Agustina-Jefridin Hamid 26,5%. Tidak menjawab 8,3%.

11) Kecamatan Sei Beduk, Amsakar Achmad-Irwansyah 51,6% dan Marlin Agustina-Jefridin Hamid 25,2%. Tidak menjawab 23,2%.

12) Kecamatan Sekupang, Amsakar Achmad-Irwansyah 61,7% dan Marlin Agustina-Jefridin Hamid 27,8%. Tidak menjawab 10,5%.

Menurut Indrayadi, metode survey yang dilakukan Liberte Institute menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan jumlah 1204 responden dengan margin error 2,8% dan tingkat kepercayaan hingga 97%.

Ia menjelaskan, elektabilitas dua calon Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad unggul 59,8% dibandingkan Marlin Agustina 32,9%. Dengan tidak menjawab 7,3%.

Sedangkan untuk calon Wakil Wali Kota Batam, Irwansyah unggul 43% dibandingkan Jefridin Hamid 11,5%. Dengan tidak menjawab sebesar 45,4%.

“Jika kedua calon berpasangan, maka Amsakar Achmad-Irwansyah unggul 59,1% dibandingkan Marlin Agustina-Jefridin Hamid sebesar 29,1%. Dengan tidak menjawab 11,8%,” pungkas Indrayadi. (Red-Tim)

Share:

Read More

Sekretaris Carateker PD XVIII GM FKPPI Kaltim Pastikan Musda di Samarinda

(Bintor, sekretaris carateker PD XVIII GM FKPPI Kaltim) 

KABARMASA.COM, SAMARINDA – Sekretaris carateker Pengurus Daerah (PD) XVIII Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) Kaltim pastikan Musyawarah Daerah (Musda) dilakukan di Samarinda pada Mei mendatang, (26/3).

Bintoro yang juga kesaharian di pengurus PP FKPPI merupakan Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) organisasi dan keanggotaan yang ditunjuk sebagai sekretaris carateker Musda PD XVIII GM FKPPI Kaltim, dan melakukan pemataan untuk persiapan Musda.

“Saya kesaharian di pengurus pusat sebagai wakil sekretaris jendral organisasi dan keanggotaan ditunjuk sebagai sekretaris karateker dan melakukan pemetaan untuk melakukan musda”, ungkap Bintoro pada awak media.

Kedatangan pengurus pusat yang juga ditunjuk sebagai carateker ini sepakat telah memilih perangkat musyawarah diantaranya; penanggung jawab musyawarah, ketua panitia pengarah atau Steering Committee (SC) dan panitia pelaksana atau Organizing committee. 

Penanggung jawab ketua carateker PD XVIII GM FKPPI Kaltim merupakan Yami, ketua SC Soeharno dan OC dari ketua Cabang Berau Bastian.

Dari hasil rapat pleno sesua pemetaan tim carateker nantinya akan melaporkan dan berkonsultasi ke Korem 091/ Aji Nata Surya Kusuma, sebagaimana pembina yang juga memiliki hak suara dalam Musda mendatang.

“Dan ini semua akan kami laporkan dan konsultasikan pada pembina di korem” tegas Bintoro.

Dari hasil itu para pengurus carateker akan menerima petunjuk yang akan melakukan rapat finalisasi yang akan memastikan waktu dan tempat secara pasti.

“Dan nantinya akan ada petunjuk yang menjadi dasar kami rapat kedua yang merupakan finalisasi yang akan memastikan tempatnya dimana, harinya apa, tanggal berapa nah muncul disitu panitia pelaksana yang akan menyusun RAB”, tutupnya. (kb/Ija)

Share:

Read More

Pionir Penegakan Hukum Maritim dan Optimalisasi PNBP: Gubernur dan Kajati Kepri Resmikan Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri acara Peresmian Ruang Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Senggarang, Kota Tanjungpinang, Senin (25/03/2024)

Peresmian ditandai dengan  pemotongan pita oleh Gubernur Ansar dan Kajati Kepri Rudi Margono. Selain ruang Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan juga diresmikan Pendopo Justicia yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan ini adalah inisiasi dari Kajati Kepri Rudi Margono dan merupakan kolaborasi antara Kejati Kepri dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan berbagai instansi vertikal sektor kelautan dalam upaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sinergitas penegakan hukum di sektor kelautan.

Gubernur Ansar mengapresiasi Kajati Kepri beserta jajarannya yang telah berjibaku dalam berinovasi untuk menghasilkan suatu produk pelayanan yang menjadi pionir dalam sinegritas penegakan hukum sektor kelautan dan sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, beserta seluruh Instansi Vertikal dan Badan Terkait di wilayah Provinsi Kepri.

"Inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Tinggi Kepri sangat dibutuhkan, menandakan pentingnya kerja sama lintas sektoral khususnya urgensi dalam menjaga kelestarian laut dan mendukung pengawasan kelautan," jelas Ansar

Melalui kesempatan ini,  Gubernur Ansar juga mengajak dan menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait, dan khususnya jajaran Pemerintah baik yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, hingga Kabupaten/Kota, untuk menjadikan Command Center Adhyaksa Marine ini sebagai wadah yang dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan. 

"Kami yakin dan percaya bahwa apa yang dihadirkan Kejati Kepri dalam penyelenggaraannya, sangat membantu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal urgensi isu-isu yang terkait dengan wilayah perairan mencakup berbagai peraturan terkait pelayaran, lingkungan laut, dan perdagangan internasional. Serta sangat membantu dalam hal upaya pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan dan peningkatan layanan kepada masyarakat," ucapnya.

Sementara itu Kajati Kepri Rudi Margono mengharapkan Command Center ini dapat menjadi model untuk penegakan hukum maritim dan optimalisasi PNBP di seluruh Indonesia, mengingat posisi strategis Provinsi Kepri sebagai provinsi kelautan terbesar di negara ini.

“Command Center ini akan dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan. Sistem ini akan melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi seperti Kanwil Bea Cukai Kepri, KSOP Tanjungpinang dan Batam, Pelindo Tanjungpinang, dan lainnya. Oleh karena itu sangat penting sinergi dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan untuk optimalisasi PNBP dan peningkatan layanan kepada masyarakat,” terangnya.

Turut hadir Wakajati Kepri Rini Hartatie, Para Asisten pada kejati Kepri, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Bintan, Pj. Walikota Tanjungpinang Hasan, Tim Percepatan Pembangunan, Kepala Instansi Vertikal Kepri serta beberapa kepala OPD Kepri. (Tim-Red)

Share:

Read More