Mendag ke Pedagang Thrifting Pasar Senen: Silakan Jual sampai Stok Habis


KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendatangi Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka berdialog dengan pedagang soal perkara pakaian impor ilegal.


Dialog digelar tertutup di Blok III Pasar Senen pada Kamis (30/3/2023). Dialog perwakilan pemerintah dan pedagang itu dipandu anggota DPR RI Adian Napitupulu.


Selepas itu, Zulhas dan Teten membeberkan hasil pertemuan mereka dengan perwakilan pedagang kepada ratusan pedagang pakaian impor bekas (thrifting). Zulhas menjelaskan perdagangan harus mematuhi aturan yang ada di Indonesia.


"Kita bekerja ada undang-undang. Begitu juga perdagangan, ekspor, impor diatur undang-undang," ujar Zulhas di hadapan para pedagang.


Zulhas menjelaskan, berdasarkan UU, impor pakaian bekas tak diperbolehkan. Apalagi yang masuk ke Indonesia secara ilegal dengan diselundupkan.

 

"Memang ada juga pasalnya bagi yang menjual, mengedarkan bahkan memakai ada juga pasalnya. Tapi tadi kita berdiskusi khusus pakaian bekas ini yang dikejar itu penyelundupnya," ujar Zulhas.


Kepada para pedagang, Zulhas menegaskan pemerintah kini berfokus memberantas para oknum penyelundup. Sedangkan untuk para pedagang, lanjutnya, pemerintah masih memberikan kelonggaran waktu untuk berjualan.

 

"Pedagang walaupun aturannya nggak boleh, saya, Pak Teten, Pak Adian jamin tetap boleh dagang, silakan," ujarnya


Kendati begitu, Zulhas meminta pedagang tak khawatir. Sebab, dia mengatakan pemerintah mengizinkan pedagang untuk menghabiskan stok yang ada.



"Jadi silakan dagang sampai habis, oleh karena itu kami meminta karena ini sedang dalam pembicaraan dengan penegak hukum di mana pun berada kita kejar pelaku penyelundupannya, itu dulu yang pertama," ucapnya.



"Sampai teman-teman stok di tokonya itu dijual dulu sampai habis. Nanti kita akan diskusi lanjutan jalan keluarnya agar dagangannya tambah bagus," tambahnya.

Share:

Berbagi Perlengkapan Sekolah, KPPM Menyambangi Anak Yatim Piatu

(Foto Bersama di halaman SD 002 Tumbit Melayu usai penyerahan Bantuan oleh KPPM)

KABARMASA.COM, BERAU - Komunitas Pemuda Peduli Mera’ang (KPPM) berikan bantun perlengkapan sekolah kepada anak yatim piatu di SDN 002 Tumbit Melayu (30/03).

Sebnyak sembilan anak diberikan langsung perlengkapan sekolah untuk menunjang  sarana belajar mereka.

Bertepat diruang kantor Kepala sekolah Karman selaku ketua didampingi anggota melakukan kordinasi dengan Ibu Herli Rustati selaku guru pengajar di SDN 002 Tumbit Melayu.

Setelah melakukan kordinasi, pihak sekolah kemudian mendata para anak yang akan diberikan dan menyerahkan langsung bantuan perlengkapan tersebut. 

Kegiatan ini diadakan untuk membantu para siswa yatim piatu dan memastikan bahwa mereka memiliki perlengkapan alat tulis yang cukup untuk dapat belajar dengan maksimal.

"Ini kami laaksanakan untuk memastikan para anak Yatim Piatu terpenuhi kebutuhan belajar mereka di sekolah," ucap Karman pada saat pembagian berlangsung.

Pihak sekolah turut memberikan apresiasi dan dukungan atas kegiatan ini, selain dianggap sangat membantu siswa yang membutuhkan juga dapat membangun semangat belajar para anak.

Pewarta : JA
Share:

Beredar Foto Para Pemain U-20 yang Nampak Sedih Terkait Dengan FIFA Batal Gelar Piala Dunia 2023 di Indonesia


KABARMASA.COM, JAKARTA - Terkait dengan beredarnya foto - foto sedih pemain U - 20, masyarakat banyak yang tetap berusaha memberikan suport kepada Garuda Muda.

Share:

Afad Usasra Ketum Gerakan Mahasiswa Peduli Indonesia Terkait Dengan Indonesia Batal Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Harus Mawas Diri


KABARMASA.COM, JAKARTA - Terkait dengan release resmi FIFA yang menyatakan tidak akan menggelar piala dunia di Indonesia, yang tersebar di unggah dalam situs resmi mereka, FIFA mengonfirmasi bahwa Piala Dunia U-20 2023 resmi tidak digulirkan di Indonesia (30/3/2023)
 
FIFA menyebut penolakan atas keikutsertaan timnas Israel U-20 di turnamen ini menjadi salah satu penyebab FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah.
 
"Berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden FIFA, Gianni Infantino dan Presiden PSSI, Erick Thohir, FIFA memutuskan untuk mencabut Indonesia dari status sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023," bunyi pernyataan resmi tersebut.
 
Dan juga menurut info beredar tidak hanya sampai di situ, FIFA juga mengonfirmasi bahwa Indonesia akan dikenakan sanksi akibat pencoretan ini.
 
"FIFA akan segera mengumumkan tuan rumah baru Piala Dunia U-20 2023 secepat mungkin, di mana turnamen ini akan digelar di periode waktu yang sama," sambung pernyataan resmi FIFA.
 
"Terkait potensi sanksi yang akan dikenakan pada PSSI akan ditentukan di lain hari. Presiden FIFA dan Presiden PSSI akan menggelar rapat lain untuk membahas hal ini sesegera mungkin." tutup pernyataan resmi FIFA.
 
Saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Peduli Indonesia turut prihatin dalam kejadian ini, perlunya edukasi dan juga keterlibatan para kaum muda adalah sebuah hal penting di dalam sebuah Negara, perlu mawas diri dan pendewasaan terkait dengan kasus ini, harus ada kaum – kaum muda yang dilibatkan baik dari organisasi maupun para mahasiswa agar tidak terjadi miss komunikasi yang menyebabkan hal – hal seperti ini, tutur Afad.
 
Jangan hanya hanya memajukan infrastruktur kita juga perlu memmbangun sumberdaya manusia yang lebih baik, tutup Afad.
Share:

Dugaan Kerusakan Lingkungan PT.EBH Di Kampung Dingin, Dedi : Polda Kaltim Dan Polres Kubar Jangan Tebang Pilih

(Foto : Dedi Dores, S.H. Kabid Advokasi Dan Lingkungn Hidup DPN Permahi)

KABARMASA.COM, KUTAI BARAT - Viralnya kasus dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat oleh Perusahaan Energi Batu Hitam (EBH) menjadi perhatian Dedi Dores, S.H. selaku Ketua Bidang  Advokasi dan Lingkungan Hidup DPN Permahi (28/3).

Ketua Bidang Advokasi dan Lingkunga Hidup Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Dedi, Menyayangkan adanya kegiatan perusahaan pertambangan yang masih belum maksimal menjalankan kegiatan usahanya secara benar.

Hal itu diutarakan lantaran adanya laporan warga Kampung Dingin terkait penutupan aliran sungai Kakah dan Kelawat akibat gorong-gorong pada jalan holing PT. EBH sehingga menyebabkan sungai menjadi keruh.

(Potret Kondisi penutupan aliran sungai dengan gorong-gorong oleh PT.EBH)

"Sungai ini kan harusnya tetap dijaga apalagi masyarakat sekitar mengonsumsi air dari sungai, kalau tercemar bisa berimbas pada masyarakat kan bahaya," ucap Dedi di hubngi awak KABARMASA.COM.

Selain itu di lokasi PT EBH juga terdapat sejumlah tanggul yang roboh sehingga rentan terjadi luapan air limbah tambang.

Masih hal yang sama di sungai Puti Bawang Jangan juga terdapat penyumbatan akibat tertimbun tanah kegiatan pertambangan.

Dan pada hulu sungai Dingin terjadi penyempitan lantaran disebabkan runtuhan jalan PT. EBH, hingga pada sungai Payang yang tidak mengalir akibat alihfungsi pembuatan jalur bahan peledak dan direncanakan aliran sungai justru akan dialiri ke Pit perusahaan.

"Perusahan harus bertanggung jawab, artinya PT. EBH ini tidak menjalankan kegiatan usahanya sesuai Amdalnya," Tegas Dedi.

(spanduk protes warga Kampung Dingin)

Masyarakat setempat juga berharap akan turut mengawasi perbaikan akibat pencemaran yang dilakukan perusahaan, hal ini menyangkut hajat orang banyak terlebih lagi dampak yang sangat berimbas pada warga.

"Harus tetap diawasi, Apalagi masyarakat yang meminta haknya jangan sampai warga kecewa menimbukaan hal-hal yang tidak diinginkan, pungkasnya.

Lebih jauh Dedi berharap Pemerintah setempat harus turun tangan atas kasus lingkungan yang terjadi akibat pertambangan PT. EBH di kampung Dingin.

Akibat dari kasus lingkungan ini sejumlah tanah milik warga kampung Dingin digusur oleh PT. EBH.

Dan mengakibatkan Erika Siluq CS yang ikut memperjuangkan hak warga justru ditetapkan jadi tersangka Oleh Penyidik Kapolres Kutai Barat demi membela hak masyarakat yang mencari keadilan.

(Ibu Erika yang sedang berdialog dengan perusahan demi mengawal hak rakyat)

"Kepada Bapak Listyo Sigit Kapolri Untuk Segera turun tangan dengan kasus yang ada, agar segera menghentikan penyidikan yg dilakukan oleh jajaran penyidik Kubar. Bahkan kasus yang menyeret Erika Siluq CS ada Indikasi pesanan," tegas Dedi.

Hal senada juga disampaikan Dedi, agar kapolda kaltim dan kapolres kutai barat mengawal permasalahan ini dengan menjunjung aspek sosial masyarakat setempat.

Sebagai putra Daerah ia berpesan penegak hukum jangan ada tebang pilih melaksanakan tugasnya di Kutai Barat, apalagi dekat tahun politik dan pemilu.

"Kalpolda Kaltim dan kapolres Kutai Barat harus mampu mengawal dan menyelsaikan persoalan lingkungan di Kutai Barat," Tutup Dedi

Pewarta : JA
Share:

Cara Daftar Mudik Gratis Lebaran 2023 Kemenhub, Daftar Segera


KABARMASA.COM, JAKARTA - Kemenhub akan kembali membuka pendaftaran program Mudik Gratis Lebaran 2023 melalui jalur darat alias menggunakan bus.

Pendaftaran program mudik gratis ini sempat ditutup setelah kuota terpenuhi.

Menurut Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto, pendaftaran mudik gratis dibuka kembali lantaran banyak pendaftar yang tidak melakukan validasi hingga batas waktu yang telah ditentukan.

"Kami akan buka kembali supaya masyarakat bisa mempergunakan fasilitas yang disiapkan Kementerian Perhubungan. Segera kami umumkan," kata Suharto.

Masyarakat yang telah mendaftar online sebelumnya diminta melakukan validasi ulang di posko yang sudah ditentukan maksimal tujuh hari setelah pendaftaran. Jika validasi tidak dilaksanakan, pendaftaran dianggap batal.

Validasi ulang Mudik Gratis Kemenhub bisa dilakukan pada pukul 08.00-16.00 WIB di lima lokasi, yakni GOR Bulungan Jakarta, Terminal Margonda Depok, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Kantor Dinas Perhubungan Tangerang, dan Terminal Kayuringin Bekasi.

 

Adapun bagi pendaftar baru program Mudik Gratis Lebaran 2023 Kemenhub, bisa mengecek aplikasi MitraDarat secara berkala. Kuota peserta yang tidak melakukan validasi ulang akan otomatis masuk kembali ke sistem MitraDarat.


 

Share:

Ketua LSM KALIBER INDONESIA BERSATU WILAYAH JAKARTA TIMUR : Siap Mematuhi Instruksi Ketua LSM kaliber Indonesia Bersatu Daerah Provinsi DKI Jakarta ( H. Nan Arya Kharisma )

 ketua LSM kaliber Indonesia Bersatu Wilayah Jakarta Timur ( Amri Loklomin).


KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua LSM KALIBER INDONESIA BERSATU WILAYAH JAKARTA TIMUR : Siap Mematuhi Instruksi Ketua LSM kaliber Indonesia Bersatu Daerah Provinsi DKI Jakarta ( H. Nan Arya Kharisma ) Mendukung Mahfudz MD Usut Tuntas TPPU Kemenkeu RI dan Mafia Tambang Kembalikan Uangnya Untuk Ekonomi Rakyat.


Realitas di negeri ini sungguh mengerikan. Terungkap dugaaan TPPU Rp 349 trilyun di Kemenkeu RI, dan terduga adanya mafia dan megakorupsi disektor tambang dan mineral yang semestinya setiap bayi lahir dapatkan tabungan Rp 20 juta sebagaimana disampaikan Menko Polhukam RI Mahfudz MD. Kenyataan tersebut sempurnakan gate-gate sebelumnya, Sambo gate, Teddy Minahasa gate, Kanjuruan gate, Rektor Unila gate, Hakim Agung gate, LE Casino gate, dan maraknya korupsi diseluruh relung tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadikan negeri ini sungguh sangat mengerikan. Apakah 25 tahun era reformasi sudah pada titik kulminasi, segera terbuka sempurna Segenap hal-hal yang buruk di masa lalu dan masa kini terbuka lebar disetiap relung kehidupan? Dan Tuhan Yang Maha kuasa Allah Sw’t turunkan mutiara terbaik Di negeri ini berupa sosok pemimpin besar, ksatria dan sejati yang mampu hantarkan negeri ini kembali menggapai keadaulatan, keadilan, makmur dan adidaya?, tegas KETUA LSM KALIBER INDONESIA BERSATU WILAYAH JAKARTA TIMUR DKI.( AMRI LOKLOMIN ) di Jakarta, Senin, 28 Maret 2023.

 

Terduga TPPU Rp 349 trilyun tatkala di usut ke tindak pidana asal usulnya bisa sebesar dua hingga tiga kali lipatnya atau Rp 700-1050 trilyun. Demikian pula jika segenap mafia dan megakorupsi disektor tambang, mineral, perkebunan, kelautan dan lainnya sungguh sangat besar sekali. Bukan hanya bisa melunasi seluruh hutang Indonesia (Rp 7000 triliun), lebih dari itu setiap bayi lahir dapatkan tabungan Rp 20 juta. Oleh karena itu, LSM KALIBER INDONESIA BERSATU WILAYAH JAKARTA TIMUR, mendukung sepenuhnya Menkopolhukam RI Mahfudz MD usut tuntas skandal TPPU di Kemenkeu RI, mafia dan megakorupsi disektor tambang dan mineral, serta gate-gate lainnya. Dan uangnya dikembalikan ke NEGARA.

 

Ketua LSM kaliber Indonesia Bersatu Wilayah Jakarta Timur Amri Loklomin

 

Mengatakan LSM kaliber Indonesia Bersatu Daerah Provinsi DKI Jakarta Siap Menjadi Benteng Garda Terdepan untuk BPK. Mahfudz MD Demi Berdiri Dan Tegak nya Keadilan Di Negeri Tercinta Republik Indonesia

 

Dukungan Yang Sama telah Di Sampaikan Juga Oleh ketua KALIBER PROVINSI DKI JAKARTA H.NAN ARYA KHARISMA,Dan IKBK DKI JAKARTA

 

HARDIN MARASABESY Sebagai ketua ikatan keluarga besar kailolo Daerah Provinsi DKI Jakarta Siap Mendukung Langkah 2″ BPK,Mahfudz MD kami Siap Menjadi Benteng Garda Terdepan.

 

Ketua IKBK DKI JAKARTA ( HARDINI MARASABESY ) Mengatakan Kami Yang Sekaligus Memiliki TIM REAKSI CEPAT PERSATUAN DISKUSI INDONESIA DKI JAKARTA YANG TERGABUNG dari Para ketua ketua LSM ORMAS PAGUYUBAN KOMUNITAS DLL

Siap Menjadi Sebuah Benteng Garda Terdepan pungkas nya ( HARDIN MARASABESY ) Di Jakarta 28 Maret 2023.

 

Dukungan Berikutnya Dari :

Ketua LAPBAS

Laskar Pendekar Banten Sejati

H. Robby Darmawan

 

Mengutarakan Hal yang Sama Mendukung Langkah Keberanian BPK Mahfudz MD

 

Dan Siap Menjadi Sebuah Benteng Garda Terdepan untuk Mendukung keberanian BPK. Mahfudz MDPungkasnya Di Jakarta : 28 Maret 2023

 

Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Ketua pembina Yayasan Kerukunan Orang Madura (YAKORMA) H. Achmad Fauzy Barong. “Kami mewakili 30 juta orang Madura se-Indonesia dan di luar negeri sangat menyesalkan sikap Komisi III DPR RI pada RDP dengan Kepala PPATK RI yang seolah malah dianggap Bikin gaduh lantas komisi tiga itu mewakili rakyat yang mana, apa wakil dari ratusan org yg diainyalir melakukan TPPU tersebut atau bagian dari ratusan org yg melakukan TPPU karena seolah tidak mendukung apa yang dilakukan Menkopolhukam Mahfudz MD. Namun sebaliknya sangat kasat mata seperti memback up skandal TPPU Rp 349 triliun di Kemenkeu RI. Lanjutkan perjuanganmu wahai pendekar kami Mahfudz MD, barisan kami ada dibelakangmu, tutur Ketua pembina YAKORMA, H Achmad Fauzy Barong yang juga Ketua DPW IKAMA DKI

 

Di Akhir Penutupan : ketua LSM kaliber Indonesia Bersatu Wilayah Jakarta Timur ( Amri Loklomin)

Membenarkan Adanya Gabungan Forum 2″ Yg di Bentuk Para ketua LSM Dan ormas Di DKI Jakarta Yang Lebih Menonjol Saat ini Yg Di Sebut TIEM REAKSI CEPAT PERSATUAN DISKUSI INDONESIA DKI JAKARTA,

 

Benar Adanya TIEM REAKSI CEPAT PERSATUAN DISKUSI INDONESIA DKI JAKARTA Benar itu semua ,Sudah Seharusnya , Sosok Seperti, BPK. Mahfudz MD, Itu Bisa menjadi WAPRES Atau Menjadi CAPRES Tutur Amri loklomin di Jakarta 28 Maret 2023.

 

Di Akhir Penutupan Keterangan nya :Amri loklomin Memberikan : INSTRUKSI ke seluruh Jajaran Pengurus LSM kaliber Indonesia bersatu wilayah Jakarta timur dan mengajak seluruh LSM KALIBER se-Indonesia Untuk Mendukung Keberanian Langkah BPK. Mahfudz MD ….kita LSM kaliber Indonesia Bersatu wilayah Jakarta timur tidk Berpolitik tapi kita Harus Mendukung keberanian BPK Mahfudz MD Yang Berani Membongkar Semua Semua Yang tertutup Kabut Gelap ‘ Demi tercapainya Dan Bersinarnya ibu Pertiwi Republik Indonesia tercinta ini Sya Sebagai ketua LSM kaliber Indonesia Bersatu Wilayah Jakarta Timur Mengajak Seluruh Jajaran Pengurus LSM kaliber Indonesia Bersatu se-Indonesia untuk menjadi BENTENG GARDA TERDEPAN Untuk BPK. Mahfudz MD Pungkasnya : Di Jakarta 28 Maret 2023.

 

Share:

Aksi Protes Pemuda Banda Neira Akibat Unggahan Vidio Baktimilenial Diduga Hoax

(Potret vidio Baktimilenial yang membangun narasi Banda Neira dihantui konflik)

KABARMASA.COM, BANDA NEIRA - Buntut vidio publikasi Baktimilenial yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat dianggap tidak valid mendapat kecaman penolakan dari pemuda Banda Neira (27/03).

Virdin salah satu pemuda asal Banda Neira, menyayangkan vidio yang di publikasikan sebagai penarik untuk kegiatan di Banda justru diwarnai dengan narasi hoax.

Salah satu narasi yang dibangun oleh Baktimilenial itu diantaranya terkait kerusuhan di Maluku Tenggara dan penyakit anak yang justru bukan terjadi di pulau Banda.

"Dibalik keindahan Banda Neira justru mereka membangun narasi banyak permasalahan," terang Virdin pada awak KABARMASA.COM

Seblumnya, para pemuda Banda sempat melakukan protes dengan story di instagram, melayangkan permintaan klarifikasi namun nihil hingga beberapa akun yang protes diblokir oleh akun instagram Baktimilenial.

"Akhirnya saya buat tulisan untuk di bagikan ke story instagram ternyata tidak mempan," ucapnya.

Jelang beberapa waktu akhirnya pihak Baktimilenial memberi ruang untuk klarifikasi secara link zoom.

Namun faktanya di dalam zoom pihak bersangkutan tidak membuka ruang seluasnya kepada pemuda Banda untuk mendengar secara langsung, justru hanya memberikan batasan pada yang ikut acara klarifikasi tersebut.

"Tidak menemukan kesepakatan justru mereka mengaku data vidio suda akurat, padahal permasalahannya terkait kerusuhan kok smpai ke Maluku Tenggara," tegas Virdin.

Virdin mengakui telah melakukan kordinasi kepada Bapak Camat Banda, sejauh ini tidak ada surat terkait rencana kegiatan yang masuk dari Baktimilenial.

Hingga sejauh ini para pemuda Banda juga terus melakukan aksi protes menolak secara tegas kegiatan yang ingin dilakukan baktimilenial di Banda Neira.

Pewarta : JA
Share:

Frans Freddy,SH Ketua Umum Poros Muda Indonesia Dan Wakil Direktur LBHKu


KABARMASA.COM, JAKARTA - Dengan adanya survei ini juga merupakan bukti bahwa Polri berhasil keluar dari labirin masalah yang sempat menjadi batu sandungan yang menghambat kerja-kerja kepolisian. Artinya perjuangan Kapolri dan jajarannya untuk melakukan reformasi internal tidaklah percuma," katanya.

“Kami menyambut baik hasil Survei Indikator yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan ke Polri meningkat menjadi 70,8%. Kenaikan tersebut harus menjadi pemicu semangat kepada seluruh anggota Polri untuk semakin baik melaksanakan tugasnya melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum demi menjaga harkamtibmas.

Frans menerangkan, sejatinya, polisi-polisi di lapangan sudah bertugas dengan sebaik mungkin. Namun, kata Frans kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo dan kasus narkotika yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa membuat kerja keras polisi-polisi yang baik tidak dipandang masyarakat.


Tentu capaian yang didapat oleh Polri tersebut patut kita apresiasi bersama, dan sudah barang tentu capaian tersebut adalah bagian dari kerja keras Polri secara kelembagaan.

Dengan adanya survei ini juga merupakan bukti bahwa Polri berhasil keluar dari labirin masalah yang sempat menjadi batu sandungan yang menghambat kerja-kerja kepolisian. Artinya perjuangan Pimpinan Polri dan jajarannya untuk melakukan reformasi internal tidaklah percuma," Ujar frans
Share:

Holistik Institute : JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO (PEMIMPIN HUMANIS) menjadi indikator kepercayaan publik naik

CEO Holistik Institute M. Nur Latuconsina, S.H., M.H.


KABARMASA.COM, JAKARTA-Holistik Institute mengapresiasi serta menyambut baik hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang semakin meningkat. Ceo Holistik Institute M. Nur Latuconsina, S.H., M.H., dalam pandangannya berharap kenaikan signifikan itu menjadi pemicu semangat kepada seluruh anggota Polri agar semakin baik dalam melayani dan mengayomi masyarakat.


"Kami menyambut baik hasil Survei Indikator yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan ke Polri meningkat menjadi 70,8%. Kenaikan tersebut harus menjadi pemicu semangat kepada seluruh anggota Polri untuk semakin baik melaksanakan tugasnya melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum demi menjaga harkamtibmas," kata pria yang biasa disapa Rheno. 


Hal ini dikarenakan langkah tegas yang di lakukan oleh pak jenderal Kapolri (Listyo Sigit Prabowo) sendiri, pengambilan keputusan oleh Kapolri menjadi indikator survei terkuat atas naiknya tingkat kepercayaan kepada Polri," katanya.


Latuconsina berharap ke depannya Polri akan terus membaik. "Slogan Presisi yang selalu digencatkan oleh institusi Polri semoga selalu menjadi senjata utama untuk memberikan efek kenaikan kepercayaan publik kepada institusi Polri," tuturnya.

Share:

Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan ke Polri Meningkat Jadi 70,8%

KABARMASA.COM, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga, salah satunya Polri, pada periode Februari-Maret 2023. Hasilnya, tingkat kepercayaan ke Polri meningkat dan berada di angka 70,8 persen.

Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MoE) sekitar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Indikator memaparkan data tren kepercayaan terhadap lembaga. Data yang dipaparkan sejak April 2014 hingga Februari 2023, hasilnya Polri mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya.

"Tingkat kepercayaan terhadap Lembaga secara umum relatif stabil atau meningkat," bunyi hasil survei yang dirilis, Minggu (26/3/2023).

Berikut data tren kepercayaan terhadap Polri dari tahun ke tahun:

April 2014: 57,6%
Januari 2015: 68,6%
Agustus 2016: 73,2%
September 2017: 76,5%
September 2018: 79,8%
Februari 2019: 80,5%
September 2020: 72,3%
September 2021: 70,9%
November 2021: 80,2%
Desember 2021: 74,1%
Februari 2022: 75,2%
April 2022: 77,3%
Juni 2022: 76,4
Agustus 2022: 69,6%
September 2022: 62,6%
November 2022: 64,5%
Desember 2022: 70,4%
Februari 2023: 70,8%.

Sementara itu, dalam hasil tingkat kepercayaan terhadap lembaga Polri mendapat hasil sebagai berikut:

Pertanyaan: Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga tersebut? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?... (%)

Jawaban responden terkait kepercayaan pada lembaga Polri:

- sangat percaya: 10,3%
- cukup percaya: 60,5%
- kurang percaya: 26%
- tidak percaya sama sekali: 2,2%
- tidak tahu/tidak jawab: 0,9%.

Share:

Koalisi Pencari Fakta Desak KPK Periksa Bupati Se-Madura dan Kepala KPPBC Terkait Maraknya Rokok Ilegal

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA -Sejumlah pemuda mengatasnamakan Koalisi Pencari Fakta (KPF) melakukan aksi demonstrasi di depak Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (24/3/2023).

Mereka menuntut KPK turun ke Madura Jawa Timur terkait dugaan maraknya rokok ilegal yang di Madura yang diduga ada yang melindungi dari unsur pemerintahan setempat.

“Kasus Rokok ilegal semakin menggurita di provinsi Jawa timur, khususnya di pulau Madura. Dan menjadi momok menakutkan bagi perekonomian di Madura. Menurut kabarnya, rokok ilegal ini diduga ada yang menunggangi di tubuh pemerintahan dan pemberi izin di kepulauan Madura,” kata Azhari Dzulqarnain selaku koordinator aksi tersebut.

Ari, sapaan akrabnya juga mendesak KPK segera usut tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pejabat Bea dan Cukai di Jawa Timur terkait maraknya rokok ilegal di Madura.

“Koalisi Pencari Fakta desak lembaga KPK segara usut tuntas dugaan keterlibatan Muhammad Syahirul Alim (Kapala bea Cukai Wilayah perwakilan Provinsi di kantor kabupaten Madura) dan Latif Helmi (Kepala kantor pengawasan dan pelayanam bea cukai kabupaten Pamekasan),” terangnya.

Sekaligus, menurut Ari KPK perlu mengusut dugaan keterlibatan semua Bupati di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep yang menurutnya diduga mengalir suap atas maraknya rokok ilegal di Madura.

“Koalisi pencari fakta desak KPK juga usut tuntas dugaan keterlibatan seluruh Bupati Madura, Ahmad Fauzi (Bupati Sumenep) Baddrut Tamam (Bupati Pamekasan) Slamet Junaidi (Bupati Sampang) Mohni (Plt Bupati Bangkalan) untuk segera dijadikan tahapan pemerikasaan kasus dugaan Suap rokok ilegal dimadura. Karena tidak menutup kemungkinan dugaan kami peran pemberi kebijakan tidak jauh dari teken Abal Abal para bupati di Madura,” jelasnya

"KPK harus buka mata, KPK Wajib Turun ke Kabupaten Madura. Rokok ilegal sebagai cikal bakal dugaan lahirnya pelanggar-pelanggar suap Bupati se-madura dan Bea Cukai di Madura, sehingga kami berharap kasus rokok ilegal ini musnah dan pemerintah Madura benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi,” lanjutnya.

Selanjutnya, Ari menegaskan Koalisi Pencari Fakta bersepakat akan buka laporan di KPK, sebagai keseriusan mereka mengawal rokok ilegal yang diduga menjadi ladang korupsi pejabat daerah Jatim khususnya di Madura. Azhari menegaskan bahwa barang bukti yang di peroleh akan dirampungkan dan diserahkan ke KPK untuk dijadikan acuan penyelidikan lebih lanjut. 

Pasalnya, menurut Ari rokok ilegal di madura bukan lagi menjadi tempat industri rokok ilegal bahkan menjadi tempat produksi rokok yang tak diketahui legalitasnya. Sehingga menimbulkan lahirnya mafia mafia pasok rokok ilegal  bahkan disinyalir go nasional.
Share:

Mantan Kabinda DIY Dipromosikan Kapolri Jadi Staf Ahli di Kemenkopolhukam


KABARMASA.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi di sejumlah jabatan perwira tinggi institusi Polri.

Satu diantaranya mantan Kepala Badan lntelijen DIY Yogyakarta Brigjen Pol Andry Wibowo, yang dipromosikan sebagai Staf Ahli ldeologi dan Konstitusi Kemenpolhukam RI.

Menko Polhukam Mahfud MD melantik Andry Wibowo di Gedung Kemenpolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Saya akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung-jawab. Semoga Tuhan selalu melindungi saya kapan pun dan dimanapun,” ujar Andry kepada wartawan, Sabtu (4/3/2023).

Andry merasa bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pimpinan untuk menjabat sebagai Staf Ahli Kemenkopolhukam.

Dengan promosi ini, Andry Wibowo akan menyandang pangkat bintang dua di pundaknya. Saat menjabat Kabin Yogyakarta selama hampir dua tahun, dia banyak melakukan terobosan dan inovasi dengan menggandeng semua stakeholder di wilayah Yogyakarta dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Mantan Kapolres Jakarta Timur ini mempunyai segudang pengalaman dalam mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik.

Salah satunya, pengungkapan pembunuhan yang melibatkan seorang artis terkenal di wilayah Jakarta Utara. Andry juga pernah mendapat penugasan keluar negeri seperti pengamanan konflik di Bosnia dan pendidikan polisi PBB di Italia.

Prestasi yang tak kalah hebatnya menangkap Hercules Rosario bersama ratusan anak buahnya saat Andry menjabat Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat.

Kiprahnya di ibukota sudah tidak diragukan lagi, karena selain bertugas di Polda Metro Jaya, Andry pernah bertugas di Polres Bekasi, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

Sewaktu meraih gelar doktor di STIK, tahun 2018 lulusan Akpol 1993 ini berhasil lulus cumlaude dengan mempertahankan tesis yang meneliti masalah tawuran suporter sepak bola Persib Bandung, Viking (Bobotoh) dengan suporter Persija, The Jakmania.
Share:

DIY Jadi Provinsi Berkinerja Terbaik Pada PPKM Award

KABARMASA.COM, DIY - dinobatkan sebagai Provinsi Berkinerja Terbaik untuk wilayah Jawa-Bali pada PPKM Award 2023. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo kepada Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X pada Senin (20/03) di Gedung Dhanapala Kemenkeu RI, Jakarta.

Usai menerima penghargaan, Sri Paduka mengungkapkan rasa terima kasihnya atas apresiasi yang diberikan pusat pemerintah bagi DIY dalam mengatasi pandemi CoViD-19. Sri Paduka berharap penghargaan ini bisa terus memotivasi semua pihak untuk selalu bersinergi, berkolaborasi dan bergotong royong dalam mengatasi segala persoalan yang ada, seperti harapan Presiden RI.

“Mewakili Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas penghargaan PPKM Award 2023 ini. Penghargaan ini tidak hanya menjadi prestasi Pemda DIY, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada semua pihak, termasuk masyarakat DIY yang telah bekerja bersama Pemerintah Daerah DIY mengatasi pandemi CoViD-19," ujar Sri Paduka.

Dalam arahannya, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, keberhasilan penanganan pandemi CoViD-19 yang dicapai Indonesia adalah hasil kerja keras seluruh komponen bangsa. Presiden pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak yang bekerja mempertaruhkan nyawanya dan juga yang bekerja melampaui tugas dan fungsinya.

Ternyata, kalau kita tertekan karena sebuah masalah, semuanya akan bekerja keras. Tentu semangat ini patut dipertahankan, jangan sampai loyo lagi. Dengan berbagai masalah yang masih kita hadapi saat ini, sudah seharusnya seperti itu. Banyak pelajaran yang bisa kita petik selama menangani CoViD -19 ini," ungkapnya.

Jokowi pun mengajak seluruh pihak untuk tetap bergerak sinergis, mengerahkan seluruh kekuatan komponen bangsa. Sinergi dari pusat pemerintah sampai ke tingkat desa, sinergi lintas penyelenggaraan, lintas lembaga dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Penanganan pandemi CoViD-19 telah menunjukkan kekuatan Indonesia sebagai sebuah bangsa besar.

“Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya mengimbau sinergi yang telah kita lakukan untuk menangani CoViD-19 juga bisa digunakan untuk menangani masalah atau penyakit-penyakit lainnya. Misalnya TBC, stunting , penurunan angka kemiskinan, tentunya juga bisa dengan cepat kita selesaikan , "tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengajak semua pihak untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan, para petugas dan para relawan yang telah gugur dalam tugas menangani CoViD-19. Dan kepada penerima PPKM Award, Jokowi pun berpikir dengan gembira. “Marilah pengabdian ini terus kami lakukan untuk memecahkan berbagai masalah-masalah kebangsaan dan membangun Indonesia menjadi negara maju,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut binsar Panjaitan mengatakan, tepat tiga tahun yang lalu, pandemi CoViD-19 mulai terjadi di Indonesia. Berbagai langkah dilakukan, termasuk pengambilan langkah yang dirasa paling berat, yakni pembahasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, penerapan kebijakan PPKM bukanlah pilihan yang mudah.

“Kebijakan PPKM membuat kegiatan masyarakat harus terhenti dan berdampak pada kegiatan ekonomi. Tapi langkah ini harus diambil, dan dibantu dengan pengambilan langkah lain, yaitu percepatan di bidang kesehatan dan percepatan, penanganan CoViD-19 terus dilakukan,” ungkapnya.

Dipaparkan Luhut, kebijakan penghentian PPKM diambil dengan beberapa pertimbangan, di antaranya karena situasi pandemi CoViD-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, serta kesiapan fasilitas kesehatan yang jauh lebih baik daripada di awal pandemi dulu. Relaksasi dan pencabutan PPKM pun memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata masyarakat.

“Keberhasilan penanganan pandemi merupakan hasil kerja sama berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, swasta, media, dan juga negara-negara sahabat. Keberhasilan ini juga merupakan hasil kerja keras yang berbasiskan data , ilmu pengetahuan, dan penggunaan teknologi. Ini bukti kalau kita bersatu, kita bisa melakukan apa saja," ujarnya.

Luhut mengungkapkan, penghargaan penanganan CoViD-19 ini merupakan sedikit wujud apresiasi pemerintah pusat terhadap kerja keras seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PPKM dan kebijakan yang menyertainya. “Penghargaan ini juga diharapkan menjadi trigger bagi bangsa ini yang mampu mengatasi masalahnya sendiri, bangsa yang memiliki kekuatan sendiri dan tidak bisa dilecehkan oleh siapapun,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali, Airlangga Hartarto mengatakan, penghargaan kali ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh komponen bangsa, baik di pusat maupun daerah, yang telah bekerja keras mengatasi CoViD-19 sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Dan kini, pencabutan kebijakan PPKM telah dilakukan, hingga saat ini Indonesia memasuki masa transisi menuju endemi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ini juga mengungkapkan, kasus aktif CoViD-19 di Indonesia per 17 Maret 2023 mencapai 3.701 orang. Angka ini didominasi oleh kasus di Jawa-Bali yang mencapai 85,81%. “Kolaborasi, sinergi dan gotong royong yang kita lakukan telah berhasil mengembalikan kondisi pascapandemi. Pemulihan ekonomi pun berjalan lebih cepat, hingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,3%,” ungkapnya. (Rt/Ts)

HUMAS DIY

Sumber Foto: Banhubda DIY
Share:

MAKRAB SANDEK Jakarta Lima (5) Tahun Tidak Berjalan, Kini Kedatangan Mantan Jubir Presiden Jokowi

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Serikat Nasional Akademisi Sulawesi Barat telah menggelar Makrab (Malam Keakraban) di Villa Joglo Puncak, Bogor. Malam Keakraban Serikat Nasional Akademisi Periode 2022-2024 yang digelar di Puncak, Bogor. Selasa (21/03/2023)

Dengan tema “Peta Jalan Mahasiswa Rantau Di Era Distrubsi” acara tersebut dihadiri 103 mahasiswa sulbar yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya pada hari Jum’at- Minggu (17-19/03/2023).

Ketua umum Irwan Sipattongan mengungkapkan “Makrab kali ini kita mengangkat tema Peta Jalan Mahasiswa Rantau Di Era Distrubsi adalah upaya kita sebagai mahasiswa untuk memperjelas positioning mahasiswa rantau di zaman begitu cepatnya arus informasi, jangan sampai budaya kita tergilas”. 

Makrab ini baru diadakan kembali semenjak lima (5) tahun tidak berjalan, sementara malam keakraban (MAKRAB) tersebut adalah bagian dari program wajib organisasi Sandek setiap tahun penerimaan mahasiswa baru.

”makrab ini program wajib setiap tahun, tapi lima (5) tahun belakangan fakum, dan alhamdulillah kawan-kawan mahasiswa banyak yang rindu dengan kebersamaan, ini merupakan kesempatan kita untuk memupuk persaudaraan dirantau”.

Pesertapun merasa senang mengikuti acara makrab ini dengan hadirnya para tokoh sebagai narasumber mulai dari tingkat nasional sampai daerah seperti misalnya Fadjroel Rachman Mantan Jubir Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Dubes RI untuk Khazakstan, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abd. Rahim, Wakil Bupati Mamuju Ado Masud, Andi Ilham Masdar Ketua Umum Karang Taruna Sulbar, sahabuddin Maganna seniman Sulbar dan Rahmatullah Rorano Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) PB HMI  juga salah satu doctor termuda Indonesia di bidang Hukum serta bebrapa narasumber yang lainnya.

Panitia juga banyak berterimakasih kepada para donator dan sponsor CV. Wahab Tola salah satu perusahaan tambang pasir di Sulbar yang telah meletakkan komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia Sulbar di bidang Pendidikan. 

Muhammad Fazil selaku Ketua Panitia “terimaksih banayak para narasumber, donator yang telah turut membantu kelancaran acara makrab ini dan tak lupa pula sponsor tunggal kita CV. Wahab Tola sebagai perusahaan tambang pasir di Sulbar telah meletakkan komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia Sulbar di bidang Pendidikan”.

“tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menguatkan tali persaudaran mahasiswa Sulbar di Jakarta dan sekitarnya, menambah khasanah keilmuan, dan menawarkan ide-ide konstruktif demi tercapainya pembangunan Sulbar secara komprehensif serta tetap menjaga nilai-nilai budaya kita di rantau”. Tutupnya (Red)
Share:

Ansar Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi, Provinsi Kepri Jadi yang Terbaik Tangani Pandemi Covid-19 di Wilayah Sumatera


 KABARMASA.COM, JAKARTA -Pemerintah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam pengendalian pandemi Covid-19 sebagai wujud apresiasi atas keberhasilan setelah berjuang mengendalikan pandemi Covid-19 hampir selama tiga tahun lamanya.

Provinsi Kepulauan Riau dinilai pemerintah pusat menjadi provinsi berkinerja terbaik di wilayah Sumatera untuk penanganan pandemi Covid-19. 

Atas prestasi tersebut, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima langsung penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo dalam acara Penghargaan Penanganan Covid-19 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/03/2023). 

Indikator yang dinilai untuk kinerja Pemda dalam pengendalian pandemi antara lain regulasi penanganan Covid-19, kinerja penegakan protokol kesehatan, kapasitas respon, inovasi penanganan Covid-19, serta kebijakan dan realisasi anggaran penanganan Covid di daerah. Di samping itu kinerja Pemda dengan hasil akhir berupa cakupan testing, tracing, treatment dan cakupan vaksinasi juga akan menjadi sumber penilaian.


Kategori pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dalam pengendalian Pandemi Covid-19 sendiri terdiri dari kategori penghargaan Provinsi berkinerja terbaik dan Kabupaten/Kota berkinerja terbaik untuk terbaik 1, 2, 3 per kawasan yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara-Maluku-Papua.

Ada juga Puskesmas dengan Pengelolaan Vaksinasi COVID-19 terbaik di Sumatera, di Provinsi Kepulauan Riau yang mendapat pengalaman adalah Puskesmas Batu Aji, Puskesmas Meral, dan Puskesmas Tanjung Pinang. 

Gubernur Ansar menyebutkan penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau yang berjalan baik adalah berkat kerjasama dan kerja keras seluruh Forkopimda Kepri, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan,swasta,  dan tenaga kesehatan. 

"Saya ingin mendedikasikan penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Kepulauan Riau khususnya tenaga-tenaga terdepan seperti tenaga kesehatan, KKP, dan yang lainnya," ujar Gubernur Ansar dalam wawancara bersama Kompas TV usai menerima penghargaan. 

Bagi Gubernur Ansar pengalaman penanganan pandemi Covid-19 kemarin menjadi sebuah pengalaman berharga bagi Kepulauan Riau untuk bagaimana terus bersatu menghadapi tantangan dan persoalan yang akan datang. 

"Ini semuanya tentu berkat dorongan bapak Presiden RI, apresiasi juga untuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai koordinator penanganan pandemi Covid-19 di luar Jawa dan Bali," kata Gubernur Ansar. Strategi T3VAK SIREH menjadi strategi penanganan pandemi Covid-19 yang terbukti berhasil di Kepri.

"T3VAK SIREH", sebuah singkatan dari T3 (Penguatan Kapasitas Layanan dan Respon 3T (Testing, Tracing, Treatment)), VAK (Percepatan Vaksinasi), SI (Optimalisasi Pola Kemitraan Pentahelix dan Penyebarluasan Media Komunikasi,

 informasi dan Edukasi) dan REH (Rehabilitasi Ekonomi dan Sosial) yang juga mengambil nama suatu kelengkapan yang selalu hadir di dalam upacara adat, kalangan adat, bahkan hingga di acara pemerintahan khas melayu, menjadi strategi utama Gubernur Ansar bersama Forkopimda Kepri dalam penanganan Covid 19.

Presiden Jokowi menyebut salah satu nilai yang bisa dipetik dari pandemi covid-19 ialah sinegritas dari semua pihak. Keberhasilan menangani covid-19 melalui sinergitas antar kementerian dan lembaga harus terus dilanjutkan.

"Keberhasilan ini adalah kerja keras seluruh komponen bangsa dan saya lihat kalau kita tertekan semua masalah, kita ini semuanya bekerja," jelasnya. 

Dalam kegiatan ini, hadir sejumlah jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Red/ZS)

Share:

JPPR Nilai Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu Telah Coreng Sistem Peradilan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU RI untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dianggap tidak relevan dengan persoalan gugatan. Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita.

Menurut JPPR Putusan PN Jakpus merupakan tindakan brutal karena berdasarkan sistem hukum pemilu, Pengadilan Negeri hanya mendapatkan wewenang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu dan penyelesaian perselisihan partai politik. 

"Ini tindakan brutal dan cacat hukum jika suara penundaan pemilu itu muncul dari Pengadilan Negeri," ucap Nurlia, seperti dilansir, Senin (20/3).

Nurlia Menegaskan, Putusan PN Jakpus tidak didasari pada alasan pemulihan hak penggugat yang dirugikan. "Hanya didasarkan alasan menghukum KPU, bukan alasan pemulihan hak yang dirugikan; alasan yang tidak relevan dengan persoalan," ujarnya.

Menurut dia, majelis hakim tidak argumentatif dalam menafsirkan ketentuan berkaitan dengan pemilu susulan dan pemilu lanjutan, dan mekanisme penetapan penundaan pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Dia juga berpendapat, putusan yang memerintahkan KPU melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari itu bermasalah, karena mengangkangi konstitusi untuk menunda pemilu dengan jangka waktu yang tidak rasional atau argumentatif.

"Jika ingin mengembalikan titik semula dari awal pendaftaran partai politik peserta pemilu, kurang lebih hanya delapan bulan, dihitung dari bulan Juni 2022 ke belakang. Tidak sampai dua tahun lebih," terang Nurlia. "Ini tentu menjadi kejanggalan dan keanehan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis," imbuhnya.

Dia menekankan, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atas tindakan badan publik, karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019. "Jika PN tidak berwenang mengadili, itu menjadi tindakan yang melampaui kewenangan," ungkapnya.

Dia juga menyayangkan proses gugatan yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) tidak diekspose ke publik sejak awal, terutama dengan adanya tuntutan penundaan pemilu.
Untuk itu, JPPR mendorong agar proses persidangan selanjutnya mendapatkan atensi dari Komisi Yudisial (KY) guna melakukan pemantauan persidangan secara masif sampai dengan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Untuk memastikan proses persidangan ke depan menjamin penerapan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim (KEPPH)," ujarnya.

JPRR, kata dia, juga mendorong agar dilakukannya audit terhadap penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh KPU, sebagaimana gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Partai Prima. "Karena dianggap dalam proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu merugikan penggugat, yang dalam hal ini penggugat tidak lolos verifikasi administrasi karena penerapan Sipol yang bermasalah," terangnya.

Menurut dia, JPPR telah beberapa kali bersuara bahwa dalam penggunaannya Sipol yang dimaksudkan sebagai alat bantu itu tidak aksesible dan tidak terbuka sehingga dapat berakibat pada status keanggotaan partai politik. "Terkait adanya kewajiban kesesuaian antara dokumen dan keterangan dokumen yang diinput dalam Sipol," jelasnya.(*)
Share:

Puluhan Mahasiswa Sulbar Geruduk Kantor KPK, Minta Kadinkes SULBAR di Periksa

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kadis Kesehatan Provinsi sulawesi Barat dinilai gagal mengatasi persoalan stunting pada anak di Sulawesi Barat.17/03/23

Maka dari itu yang Mengatas namakan dirinya Sebagai Forum Pemuda Sulbar Jabodetabek  Sulawesi Barat (Forpesur sulbar ) di Jakarta mendesak KPK untuk Memeriksa  Kadis Kesehatan Sulbar dalam Waktu dekat ini sebab banyak nya Permasalahan Yang bergulir di internal Dinas Kesehatan Sulbar yang tidak Mampu tertangani dengan Baik. 

Hal itu ditegaskan oleh Korlap dan Jedlap aksi Unjuk rasa Hari ini didepan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) (17/3/2023).

Dalam keterangan yang diterima Awak media Pada Saat Telah usai Melakukan Unjuk Rasa  (17/03/2023), ali mustofa sebagai Jendlap Forpesur Jabodetabek mengaakan," Sulawesi Barat masih urutan teratas kasus stunting setelah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan anggaran tiap tahunnya bertambah dari tahun 2022 sebesar 148,6 Miliar, kini ditahun 2023 anggaran percepatan penanganan stunting 208,98 Miliar. 

Sebagai Korlap Dan Jendlap , Ali mustafa dan Adi Saputra  menilai ada ketidakseriusan pemerintah khususnya Dinas Kesehatan menangani program penanganan stunting di Sulbar.

“Kami menilai ini bukan soal besaran anggaran dari tahun ke tahun bertambah, tapi keseriusan kita realisasi program itu tepat sasaran,” tutur 2 Putra Terbaik Mandar ini. 

Setelah berunjuk rasa di depan KPK di jl Kuningan, Pasukan Aksi Ingin Membakar Spanduk Atau Foto kedinkes Sulbar, tetapi Dilarang oleh Pihak Aparat demi Memgurangi Polusi serta kemacetan Yang Lebih Parah. Puluhan Mahasiswa Pun Turut Dalam 1 komando dan berbalik haluan untuk pulang setelah hampir 3 jam ber orasi saling Bergantian . Dan ia Berjani Aksi Jilid Ke 1 ini hanya Kurang Lebih Puluham orang, Dan Apabila tuntutan Kami tidak Di Indahkan. Maka Kami Akan Berjanji untuk Melakukan Aksi Jilid II dengan Kekuatan Massa Jauh Lebih Besar . Tutup Mustofa . 

Dan Sebelum berita ini kami terbitkan, kami mencoba untuk menkonfirmasi kepada Kepala dinas Kesehatan Sulbar. Drg. Asrang melalui via whatsaap. Tetapi sampai berita ini ditayangkan no kontak beliau belum aktiv sampai detik ini.
Share:

UNRAS KPMKB : Berau Coal Yang Tak Hadir, Inspektur Tambang Hanya Utusan

(Aksi KPMKB jilid 3 di halaman kantor Gubrnur)

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) - Samarinda kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Kaltim kesal lantaran belum menemukan kejelasan. Berau Coal yang tak hadir hingga inspektur tambang hanya utusan (16/3/23).

Rijal selaku korlap aksi menyayangkan apa yang menjadi tuntutan KPMKB pada aksi sebelunya hingga hari ini belum ada kepastian, ia mengakui aksi jilid 3 ini mestinya pihak terkait sudah bisa memberikan kami hasil terhadap tuntutan pada aksi pertama dan kedua.

“Pihak Berau coal tidak hadir dan inspektur tambang yang hadir hanya utusan yang tidak bisa ngambil kebijakan, lalu ngapain hadir kalu hanya untuk mendengarkan kami kan lucu,” ucap Rijal

Sebelumnya mahasiswa Berau ini membawa tuntutan meminta pemerinta untuk mengaudit perusahan yang diduga menjadi penadah ilegal mining yang terjadi di sepanjangan jalan poros Labanan menuju ke Teluk Bayur Kabupaten Berau, terindikasi bahwa penumpukan hasil ilegal mining itu terjadi di perusahaan Supra Bara Energi (SBE), Sungai Berlian Bhakti (SBB), dan Bara Jaya Utam (BJU).

Selain dari pada itu Rijal juga menyayangkan undangan yang dilayangkan ke PT. Berau Coal  untuk pertemuan aksi tadi tidak ada satupun perwakilan yang menemui para mahasiswa yang menggelar aksi.
(Surat Dinas ESDM Kaltim ke Kementrian ESDM)

Padhal sebelumnya terkait permintaan transparansi Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Penentuan Perhitungan CSR/PPM Berau Coal telah dituangkan didalam surat dinas ESDM ke kmentrian ESDM juga di tembuskan pada PT Berau Coal. 

“Katanya ini perusahaan yang tertib, kita minta bicara transparan CSR/PPM kok kaya main-main padahan sudah diundang secara resmi oleh Dinas ESDM Kaltim masih saja mangkir,” tegas Rijal

(Undangan Dinas ESDM kepada Berau Coal)

lebih lanjut Rijal menjelaskan, bahwa pihaknya ingin bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim untuk mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa dan meminta pimpinan inspektur tambang Kaltim hadir bersama Pimpinan PT. Berau Coal. Jika hal ini belum mendapat perhatian khusus, para mahasiswa yang tergabung di KPMKB akan menggelar aksi ke empat pada hari Kamis Mendatang.

“Kami mau bertemu Gubernur sebagai garansi aspirasi kami, dan jika tidak direspon kami pastikan aksi ke empat akan berlanjut ke aksi selanjutnya,” tutup Rijal

Pewarta : JA
Share:

Ansar Terima Dua Penghargaan Sekaligus dari Kemendagri Realisasi Belanja dan Peningkatan PAD Kepri Tertinggi Kedua se-Indonesia


KABARMASA.COM, JAKARTA - Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam realisasi APBD tahun 2022 berbuah penghargaan. Provinsi Kepri menduduki peringkat kedua sebagai provinsi untuk realisasi belanja tertinggi dan peringkat kedua sebagai provinsi untuk realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi. 


Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima dua penghargaan tersebut dalam bentuk trofi dan piagam dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo dalam acara APBD Award 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/03/2023). 


APBD Award 2023 digelar untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil mencatat capaian tertinggi realisasi APBD dalam tiga kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi peningkatan PAD. 

Untuk kategori Realisasi Belanja Tertinggi, secara berurutan provinsi yang meraih pendapatan tertinggi adalah Provinsi Lampung, Provinsi Kepri, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. 


Pada APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja APBD Provinsi Kepri berhasil mencapai 99,33 persen. Pagu anggaran belanja pada APBD Provinsi Kepri T.A 2022 sebesar 3.870,32 Triliun dengan realisasi sebesar 3.844,52 Triliun. 


Sementara untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi, secara berurutan provinsi yang meraih realisasi tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Kalimantan Timur. 

Peningkatan PAD Provinsi Kepri memang tercatat sangat signifikan di tahun 2022. Bersumber dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, anggaran PAD di APBD Provinsi Kepri tahun 2022 tercatat sebesar 1.348,49 Triliun, adapun realisasi yang berhasil tercapai sebesar 1.584,58 Triliun atau 117,51 persen. 


Gubernur Ansar mengaku bangga dengan penghargaan yang didapatkan kali ini, sebab kerja keras Pemerintah Provinsi Kepri dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan belanja daerah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. 


"Tentunya penghargaan yang kita terima hari ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk terus memaksimalkan peran APBD dan pendapatan asli daerah untuk pembangunan Kepri," kata Gubernur Ansar. 

John Wempi Wetipo menyebutkan APBD merupakan komponen yang sangat penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah secara akumulatif juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. 


"Karena itu mendorong percepatan realisasi APBD juga sangat penting karena uang yang sudah dianggarkan harus segera dibelanjakan agar bisa berdampak pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan" ujarnya. 


Selain APBD Award 2023, acara tersebut juga disejalankan dengan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah 2023 yang mengangkat tema "Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem serta Persiapan Pilkada Serentak". 

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebutkan rakornas keuangan daerah ini dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. 


"Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan realisasi APBD ini dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama Kementerian lembaga, kemudian melakukan monitoring pendampingan dan turun langsung ke daerah juga melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional seperti hari ini," kata Agus Fatoni. (Red/ZS)

Share:

Ratusan Orang yang tergabung dalam Front Penyelamat Pertamina berunjuk rasa dan minta Dirut Pertamina Nicke Widyastuti di Copot


KABARMASA.COM - JAKARTA - Ratusan massa aksi korban kebakaran Depo Pertamina di Plumpang Jakarta Utara menguruduk kantor Pertamina Pusat di Gambir, Jakarta Pusat. Para massa aksi mendesak  Pertamina  untuk menyelesaikan ganti rugi terhadap rumah warga yang turut diamuk sijago merah. Rabu (15/03/2023)


Kordinator massa aksi yang mengatasnamakan Front Penyelamat Pertamina, Sadam mengatakan saat ini pohaknya ingin menemui Direktur Pertamina Nicke Widyawati untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat yang rumahnya hangus terbakar. 


"Kami meminta direksi Pertamina memperhatikan atas dampak kebakaran kemarin di Plumpang," katanya kepada wartawan. 


Menurut Sadam, Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Oleh sebab itu, Pertamina wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. 


"Pertamina seharusnya memberikan uang ganti rugi penuih, baik pembangunan rumah warga, pergantian sandang serta dan jaminan kesehatan," jelasanya. 


Massa aksi juga meminta Nicke Widyawat dicopot dari jabatannya, pasalnya dibawah kepemimpinannya, kebakaran yang terjadi di Kilang minyak sudah dua kali terjadi. 


"Kami juga mendesak Nicke Widyawatsegera mundur karena tidak becus mengatasi persoalan kebakaran yang terjadi di Balongan dan Pl;umpang,"  terangnya. 


Sadam melanjutkan pihaknya juga meminta PPATK mengaudit keuangan Pertamina karena diduga kuat adanya tindak pidana penyelewengan angaran dan penyalahgunaan wewenang.(Red)

Share:

FAISAL MAHTELU ISMAHI-KORWIL DKI-JAKARTA: PUTUSAN PN JAKPUS BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

KABARMASA.COM, JAKARTA- Baru-baru ini jagad peradilan Indonesia dihebohkan dengan Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Tanggal 2 Maret 2023 yang memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusannya yakni menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak keputusan tersebut diucapkan,Hal ini memicu Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Dki-jakarta Faisal Mahtelu ikut angkat bicara.


"Faisal Mahtelu,keputusan pengadilan negeri sangatlah kontroversial, dan keliru sebap bukan wewenang dari PN untuk mengadili perkara pemilu, hingga penetapan penundaan pemilu yang memang bukan ranah PN melainkan melalui Peraturan KPU",Tegasnya.


Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Faisal Mahtelu mengatakan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengunci pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan tiap lima tahun sekali.Bahkan, Jelas dikatakan dalam UUD bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu lima tahun dan hanya dapat dipilih satu kali lagi untuk jabatan yang sama, Imbuhnya Pasca Ditemui awak media,Jakarta (15/03/23).

"Penyelenggaraan pemilu dalam UUD 1945 ada di Pasal 22E ayat 1 sampai 6. Pemilu dikatakan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali. Artinya, UUD 1945 sudah mengunci bahwa pemilu lima tahun sekali. Dan, di Pasal 7 presiden dan wakil presiden memegang jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan," Ungkap Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Dki-jakarta.


Dengan demikian maka jelaslah bahwa keputusan PN Jakpus bertentangan dengan UUD 1945, sangat disayangkan jika sekelas hakim tidak mengetahui batas kewenangannya sendiri, Tutup Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Dki-jakarta (Red)
Share:

Wamenkumham Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar


KABARMASA.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ke KPK. IPW mengadukan dugaan gratifikasi Rp 7 miliar.


"Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke dumas terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain. Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wamen, Wamen saya sebut dengan inisial EOSH," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).


Sugeng mengatakan uang itu diduga diterima orang terdekat Eddy Hiariej. Pemberian itu diduga terkait konsultasi hukum dan pengesahan status badan hukum.

"Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp 7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai asprinya, diterima melalui asprinya," katanya.



"Satu, minta konsultasi tentang hukum, yang kedua dugaan terkait dengan permintaan pengesahan status badan hukum," tambahnya.


Sugeng mengaku telah menyerahkan bukti berupa bukti transfer Rp 7 miliar tersebut. Uang itu mengalir antara April dan Oktober 2022.


"Ada empat bukti kiriman dana, ini yang paling penting, transfer. Kemudian ada chat yang menegaskan bahwa Wamen EOSH mengakui adanya satu hubungan antara dua orang asprinya yang menerima data tersebut sebagai orang yang diakui, sehingga terkonfirmasi bahwa dana yang masuk ke rekening yang bernama YER dan YAM adalah terkonfirmasi sebagai orang yang disuruh atau terafiliasi dengan dirinya,"

 

Eddy telah merespons laporan itu. Dia menilai pelaporan dari Sugeng ke KPK tak perlu ditanggapi serius.



"Terkait aduan Sugeng kepada KPK. Saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara Aspri Saya YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kliennya Sugeng (Ketua IPW). Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada YAR dan YAM yang disebutkan oleh Sugeng dalam aduannya," ujarnya. (Red)


 

Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts