KPMKB Tuntut Transparan CSR/PPM PT Berau Coal, Hingga Audit PT SBB, PT BJU, dan SBE

Unjuk rasa KPMKB di halaman Kantor Gubernur Kaltim

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) Samarinda, melakukan unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Kaltim terkait transparan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Pemberdayaan Masyarakat PT Berau Coal  hingga Audit Perusahaan Yang terindikasi Menjadi Penadah Tambang Liar di kabupaten Berau kamis (2/3/23).

Korlap aksi Rijal menerangkan, pihaknya ingin meminta perusahaan Berau Coal membuka acuan perhitungan CSR/PPM tahunan sesuai dengan aturan Keputusan Diretur Jendral Mineral dan Barubara Nomor:953.K/32/DJB/2015. Ia meragukan realisasi CSR/PPM perusahaan raksasa itu masih belum maksimal, itu ditandai dengan tidak adanya transparansi tahunan.

“Kami meragukan realisasi CSR/PPM Berau Coal, kalau memang sudah sesuai buka dong di publik hingga bagaimana mereka menghitung angka CSR/PPM tiap tahunnya,” ungkap Rijal dalam orasinya.

Selain itu KPMKB juga meminta pemerintah untuk melakukan audit sesuai Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup terhadap PT Berau Jaya Utama (BJU), PT Supra Bara Energi (SBE), dan PT Sungai Berlian Bakti (SBB) yang diduga menjadi penadah hasil Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kabupaten Berau.

“Audit itu perusahan resmi yang kami duga menjadi penadah ilegal mining, publis hasil auditnya, jika terindikasi melakukan pelanggaran serahkan dokumennya ke penegak hukum dan cabut izin pertambangannya jika terbukti bersalah,” tegas Rijal.

Penulis : ija

Share:

Read More

Dilantik Menko Polhukam Jadi Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Berikut Profil Brigjen Pol Andry Wibowo

KABARMASA.COM, YOGYAKARTA - Polisi Intelektual Brigjen Pol DR Andry Wibowo S.I.K., M.Si., dilantik menjadi Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI).

Rabu, 1 Maret 2023, Brigjen Pol. Andry Wibowo, resmi dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, sebelumnya menjabat Kepala Badan lntelijen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabinda DIY).

Karirnya didunia Kepolisian terbilang sukses, Penerima Cum Laude dan pencetus program penguatan masyarakat ‘Neighborhood And Community Security System’ (NCSS).

Ditahun 1999 Pernah menyelesaikan Konflik Perang Antar Suku Kaili Daa dan Bugis Makasar di Pasar Inpres Palu. Strategi Intelijennya banyak sengketa konflik SARA diselesaikannya.

Ide dan pemikiran Brigjen Pol. Andry Wibowo lulusan Akpol 1993 ini mulai terlihat ketika masih berpangkat Kompol, Setelah menyandang pendidikan strata ll. Kiprahnya di Ibu Kota memimpin wilayah Polsek Koja di Jakarta Utara.

Keberhasilan ini membawanya dipromosikan menjabat Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara. Disini pun, Brigjen Pol. Andry Wibowo yang memang mempunyai latar belakang profesional di bidang Reskrim berhasil mengungkap kejahatan yang mempunyai handicap tinggi karena melibatkan sosok pelaku seorang artis terkenal ibukota.

Dengan menggunakan metode ‘crime scientific investigation’, kasus yang terjadi di Pondok Putri Duyung, Ancol itu dapat terungkap.

Pimpinan Polda Metro Jaya yang mengapresiasi keberhasilan itu, kemudian mempromosikan Andry ke wilayah Polres Jakarta Barat sebagai Kasat Reskrim Terbaik, tantangan tugas di wilayah ini lebih kompleks karena berbagai kasus kejahatan jalanan dan ekonomi.

Selain itu, di Jakarta Barat terdapat pusat-pusat ekonomi nasional dan perputaran uangnya sangat tinggi. Tapi semua tantangan ini dapat dilalui Andry tanpa tantangan yang berarti.

Salah satu prestasinya di Jakarta Barat, saat memimpin penangkapan pentolan preman yang ditakuti Hercules Rosario bersama 120 anggotanya dalam kasus sengketa lahan di Cengkareng. Saat itu, dirinya diperintah langsung Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Edward Syah Pernong.

Setelah berpangkat AKBP, dia dipercaya menjabat Kabag Operasional Polres Jakarta Pusat. Saat itu menghadapi pengamanan obyek-obyek vital, seperti Istana Presiden, gedung DPR/MPR, Kawasan Olahraga Senayan, Monas dan banyaknya Kedubes Asing di wilayah Jakarta Pusat. Demo nyaris setiap saat terjadi apalagi jelang dan sesudah pileg dan pilpres.

Selesai mengikuti Sespimmen Polri, AKBP Andry Wibowo, kemudian dipromosi menjabat Kapolres Bengkalis, Polda Riau. Di wilayah yang berbatasan laut dengan Malaysia ini, Andry membuat sejumlah terobosan yang memberikan pencerahan bagi para perwira di jajarannya tentang metode-metode pengamanan dan penyelidikan dan penyidikan.

Salah satu kesuksesannya, Andry mengungkap kasus kejahatan lingkungan yang melibatkan oknum ASN termasuk oknum kepala desa di wilayah itu. Prestasi yang tidak kalah menarik Andry juga menyandang Kapolres Terbaik PAM Pemilu 2014.

Setelah kembali ke Mabes Polri, beberapa saat kemudian Andry dipromosi menjadi Direktur Kriminal di Polda Sulselbar. Dari sana Andry dipromosi menjabat Kapolres Jakarta Timur.

Saat di Jakarta Timur, Andry menerapkan program penguatan masyarakat NCSS menghadapi Pilkada yang riskan dengan gesekan antar golongan dan Operasi Waskita terkait pengamanan VVIP atas kedatangan Presiden Obama, hingga menekan tawuran antar pelajar.

Setelah ditempatkan di Biro Wasidik Polri Andry Wibowo, menyusun disertasi untuk promosi Doktor Ilmu Kepolisian dengan tema konflik antarsuporter Persib Bandung dengan Persija Jakarta.

Makalah dengan judul “Perpolisian Kerumunan pada Pertandingan Sepak Bola di Indonesia. Studi Kasus: Konflik Viking (Suporter Persib) dan Jakmania (Suporter Persija)“.

Dihadapan 10 tim penguji, Kombes Andry mendapatkan kelulusan Cum Laude, sehingga berhak menyandang predikat strata lll (doktor) llmu Kepolisian sejak 28 Juni 2018.

Memasuki tahun 2019, Andry mengikuti pendidikan Sespimti dan lulus akhir tahun 2019. Selulus Sespimti Andry ditempatkan di Bareskrim Polri dan kemudian dimutasi ke Lemdikpol. Setelah beberapa bulan berkecimpung di Lemdik kini Andry berkiprah di bidang intelijen.

7 April 2021 mengemban amanat sebagai Kepala BIN Daerah DIY. Saat menjabat Kepala Badan lntelijen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah situasi pandemi COVID-19, Brigjen Andry Wibowo, bertekad bersama semua stake holder dan Forkopimda DI Yogyakarta untuk bersama menekan penularan COVID-19 di wilayah tugasnya.

Tahun 2022 Kabinda Terbaik, salah satu inovasinya menggandeng Pramuka dan Karang Taruna menjadi garda terdepan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Beberapa Tanda Jasa yang pernah diterima:

– Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun

– Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun

– Satyalancana Bhayangkara Nararya

– Danish Armed Forces

– Satyalancana Darma Nusa

– Satyalancana Shanti Darma

– Satria Tamtama

– United Nations Service Medal

– Veteran PBB

Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andry Wibowo, S.I.K., M.H., M.Si., pria kelahiran Yogyakarta pada 12 Juni 1971 adalah Perwira Tinggi Polri yang meniti karir dari bawah melalui berbagai ‘test mission’ diberbagai wilayah dan ruang tugas yang berbeda-beda.

Share:

Read More

Organisasi Ikatan Mahasiswa Jargaria (IMAJAR) Mendesak KPK Segera Memanggil Dan Memeriksa Johan Gonga Selaku Bupati Kepulauan Aru, Maluku Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

KABARMASA.COM, JAKARTA- Organisasi Ikatan Mahasiswa Jargaria yang disingkat IMAJAR melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada pukul 9 pagi hingga 1 siang, Rabu, 1/03/23.

Aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja dari Bupati Kepulauan Aru yaitu Johan Gonga yang di duga telah melakukan serangkaian tindakan yang merugikan keuangan negara berupa praktik Korupsi sejumlah anggaran. 

"Indonesia adalah negara hukum sebagaimana adanya dugaan – dugaan kasus korupsi (KKN) sudah seharusnya KPK, Kejaksan Republik Indonesia, Kepolisian Dll. Sebagai penegak hukum yang harus sudah mengambil kebijakan yang tegas dalam hal ini dugan – dugaan korupsi di Indonesia Terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Aru, Melihat dari perkembangan kabupaten aru saat ini dari segi birokrasi pembangunan dan sebagainya masih tertinggal sangat jauh dari 11 sebelas kabupaten kota di maluku, pemerinta pusat maupun pemerintah provinsi maluku sudah memberikan Anggaran Permerinta Daerah (APD) yang mau dilihat cukup untuk pembangunan daerah namun saat ini meraknya terjadi korupsi – korupsi 

Ada beberapa proyek yang dilakukan oleh kontraktor – kontrakto namun tak kunjung selesai (mangrak) namun pertanggung jawaban atau LPJ yang dilakukan mereka seakan proyek jalan yang dibuat selesai 

atas dugaan kami".

"Kami melihat bahwa kelelaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan terhadap kebijakan kontraktor, beberapa hari yang lalu terjadi kasus dugaan korupsi uang jalan wokam – samang yang kami dapat informasi langsung dari masyarakat local bahwa batu-batu yang diminta kontraktor dengan iming – iming akan dibayar namun selesai masyarakat amabil dan dipakai oleh 

mereka untuk kerja tapi belum juga dibayar

Dan juga dilansir dari media online dan media cetak lainnya bahwa di kabupaten kepulauan aru ada dugaan korupsi dana Covid-19 senilai 60 M, yang direalisasikan 41 miliar untuk 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Aru sudah seharusnya Dr. Jhon Gonga ada keterbukaan informasi public terkait anggaran 41 Miliar terkhususnya OPD.  " ujar Marchel selaku Koordinator Lapangan.

"Dengan ini ada dugan korupsi proyek jalan lingkar marlasi tasinwaha dengan nilai mencapai Rp. 68 M proyek jalan lingkar desa marlasi tersebut sampai saat ini belum – belum juga selesai dan bahkan membuat sampah seperti bangunan mangkrak 1000 thn yang lalu, masyarakat khususya desa marlasi dan desa tasinwaha sampai saat ini masih bertanya bagaimana degan kelanjutan proyek ini. Bahkan ada juga jalan lingkar pulau wamar yang senilai Rp. 15 M. sampai saat ini belum juga selesai Ada pun beberapa proyek yang dibangun dengan Anggara Pemerinta Daerah (APD) seperti puskesmas desa jerwatu, yang dibangun di warialau adanya dugaan peyelewenag anggaran dan pembangunan yang tidak tepat sasaran dengan dugaan anggaran senilai Rp. 6.652.000.000 (6 M) Th 2019, tegasnya.

Selanjutnya Yefta selaku Ketua Umum Organisasi Ikatan Mahasiswa Jargaria (Imajar) membacakan poin tuntutan sebagai berikut pada saat berorasi;

1. Mendesak Dr. Johan Gonga selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru untuk

keterbukaan informasi terkait anggaran Covid-19 Th 2020 senilai Rp. 60 Miliar

miliar dan yang direalisasikan 41 miliar untuk 21 Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Kabupaten Kepulauan Aru

2. Mendesak KPK Mengusut Dugaan korupsi proyek jalan lingkar pulau wamar

Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp. 15 M

3. Dan Proyek terabangkalai jalan lingkar marlasi - tasinwaha dengan nilai kontrak

mencapai Rp. 68 M

4. Proyek jalan lintas Samang – Wokam yang senilai Rp. 9 M

5. Mendesak kejari untuk mengusut tuntas adanya dugaan penyelewenag anggaran

dan pembangunan yang tidak tepat sasaran dengan dugaan anggaran Rp.

6.625.000.000 Th 2019 untuk pembangunan puskesmas di desa jerwatu yang

dibangun di desa warialau

6. Mendesak bupati Dr. Johan Gongan ada keterbukaan informasi terkait Beasiswa

akhir semester di kemenakan selama masa jabatan dua (II) periode.

Setelah itu massa aksi disambut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk menyampaikan laporan nya sehingga secarik kertas tulisan yang berisi Tuntutan dan dugaan adanya Korupsi yang dilakukan oleh Johan Gonga Selaku Bupati Aru diterima dan akan diproses lebih lanjut.(Red)

Share:

Read More

Gubernur Kepri Temui Dirjen Imigrasi Minta Diskresi Untuk Permudah Masuknya Wisman

KABARMASA.COM, JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melanjutkan agendanya di Jakarta dengan beraudiensi bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI Silmy Karim di ruang rapat Dirjen Imigrasi Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (01/03/2023). 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar turut menggndeng pihak Bintan Cakrawala Resort dan Nongsa Point Marina Batam. Gubernur Ansar meminta arahan dari Dirjen Imigrasi terkait usulan pengurangan biaya Visa On Arrival (VOA) khusus pintu masuk wisatawan luar negeri di Kepulauan Riau. 

Gubernur Ansar beralasan rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara di Kepri hanya seminggu atau tiga hari. Dengan kebijakan biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (30 hari) yang sebesar Rp 500 ribu, tarif tersebut masih memberatkan wisman yang ingin berlibur ke Batam dan Bintan. 

"Kami mengusulkan pengurangan biaya Visa untuk kunjungan wisata yang hanya satu minggu atau tiga hari saja, karena dengan pengurangan tersebut kami yakin wisman lebih tertarik datang liburan ke Kepri," ujar Gubernur Ansar. 

Usulan tersebut bukan tanpa sebab, Provinsi Kepri pada tahun 2022 sudah kedatangan 758.154 orang wisman. Bahkan sebelum pandemi Covid-19 merebak, di tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Provinsi Kepri mencapai 2.864.795 jiwa. Yang membuat Kepri masuk daerah tiga besar secara nasional dengan kunjungan wisman terbanyak. 

Untuk tahun 2023,Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berambisi mendatangkan 1,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2023.

Gubernur Ansar Ahmad mengatakan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri tersebut bisa dicapai karena terjadi kenaikan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisman pada tahun 2022.

"Untuk mengejar target 1,2 juta kunjungan wisman itu tentunya sangat dibutuhkan diskresi dari pemerintah pusat, maka dari itu kami sangat mengharapkan Dirjen Imigrasi bisa mempertimbangkan usulan kami," kata Gubernur Ansar. 

Menanggapi usulan Gubernur Ansar, Dirjen Imigrasi Silmy karim merespon dan menyambut baik usulan yang disampaikan. Dirinya menjanjikan akan segera membahas hal tersebut untuk mendukung lonjakan kunjungan wisman ke Kepri.  

"Trimakasih banyak pak gubernur sudah silaturahmi hari ini bersama rombongan. Dirjen Imigrasi akan selalu mendukung, mempermudah, dan siap memfasilitasi segala hal agar urusan perizinan khusus nya visa arival kalau memang bisa kita realisasikan akan segera kita eksekusi," kata Silmy Karim.

Silmy Karim pun meminta Gubernur Ansar dan pelaku pariwisata di Kepri untuk mempersiapkan proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri di Tahun 2023. Hal itu sebagai dasar penguat pengambilan kebijakan pengurangan biaya Visa On Arrival di Kepri. 

Selain itu, Gubernur Ansar juga mengusulkan penetapan kembali status Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang menjadi bandara internasional. Status Bandara Internasional di Bandara Raja Haji Fisabilillah sangat dibutuhkan untuk menunjang pintu masuk wisatawan mancanegara di Kota Tanjungpinang dan pulau Bintan secara keseluruhan. 

"Kalau mau melonjakkan angka wisman ke Kepri mestinya jangan setengah-setengah, untuk mengandalkan pintu masuk pelabuhan saja di pulau Bintan tentunya berat, jadi Bandara Raja Haji Fisabilillah memang harus dikembalikan lagi jadi bandara internasional," kata Gubernur Ansar. 

 

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Ansar di dampingi Frans Gunara dari BRC Lagoi, Arie Gunadi dari Nongsa Point Marina Batam), Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan dan Kepala Biro Adpim Dody Sepka. (Red/ZS)

Share:

Read More

Sekum HMI Cab. Jakpustara Soroti Permasalahan LHKPN Pegawai Pajak, Buntut Tidak Becusnya Sri Mulyani Sebagai Menteri Keuangan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Sekertaris Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, Azzuhri Rauf, menyatakan statementnya bahwa Sri Mulyani tidak serius dalam menyikapi permasalahan LHKPN yang tidak menyeluruh terhadap para pegawai pajak.

Azzuhri Rauf menyoroti persoalan yang sedang viral diberbagai media lokal dan seluruh masyarakat di Indonesia mengenai kepemilikan harta kekayaan salah satu pejabat bagian umum Ditjen Pajak di Kanwil DJP Jakarta Selatan II, yang melebihi dari 50 miliyar.

Disamping itu, berdasarkan LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, terdapat 13 ribuan pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Persoalan ini terbongkar karena berawal dari anak RAT yang memamerkan harta kekayaan dan terlibat dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (anak pengurus GP Ansor), oleh Mario Dandy Satrio (anak dari Rafael Alun Trisambodo). Selain itu, mobil Rubicon RAT seharga 318 juta diketahui tidak bayar membayar pajak selama 5 tahun. Ditambah lagi, seorang kepala bea cukai Yogyakarta, Eko Darmanto pamer motor gede (moge) dan mobil antik.

Berbagai rentetan masalah seperti fenomena gunung es ini membuat masyarakat dan para netizen geram, dan justru menghasilkan mosi tidak percaya bayar pajak karena dianggap bahwa rakyat bayar pajak bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, bukan untuk subsidi rakyat miskin, tetapi justru rakyat bayar pajak untuk para pejabat berlaku Hedon dan mewah-mewahan. 

Menurut Azzuhri Rauf, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik dengan mengedepankan moral dan kepentingan umum, sehingga menghasilkan peradaban adil makmur.

Akan tetapi, fenomena yang muncul dari tubuh Kementrian Keuangan (pajak) ini justru menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani ternyata tidak memiliki power untuk mengawasi dan mengontrol tindak-tanduk para pegawai pajak yang merupakan bidang pertama dibawah organisasi kementrian keuangan. 

"Fenomena hari ini menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani tidak memiliki akses serta sistem intelegen yang memantau, mengetahui, dan mencegah kejahatan dari para pejabat-pejabatnya. Ibu Sri Mulyani juga nampaknya tidak serius dalam menyikapi permasalahan LHKPN yang tidak menyeluruh terhadap para pegawai pajak, dan hanya khawatir jika rakyat tidak bayar pajak karena mosi tidak percaya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain yang perlu diusulkan selain menuntut kepada Sri Mulyani untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak memiliki marwah sebagai seorang pemimpin dan keseriusan dalam menyikapi masalah LHKPN". Jakarta, (28/02/2023).

Sekertaris umum HMI cabang jakarta pusat-utara itu, kemudian menambahkan bahwa selama ini kementrian keuangan sibuk mendesain sistem serta tarif pajak yang tinggi dan ada dimana-mana, untuk dikenakan pada masyarakat Indonesia, tanpa memberikan dasar moral yang tinggi terlebih dahulu kepada para pejabatnya. Pada akhirnya standar etika publik pada Kemenkeu saat ini merosot bahkan keropos karena gaya hidup para pejabatnya yang hedon sehingga rakyat mudah curiga, sinis, dan enggan membayar pajak. Dan hal ini merupakan buntut ketidakseriusan Sri Mulyani dalam menangani permasalahan yang terjadi. 

"Ibu Sri Mulyani tidak seharusnya minta maaf kepada korban, dan mengimbau masyarakat untuk tetap bayar pajak, karena itu tidak akan mengembalikan integritas Kemenkeu. Justru Ibu Sri Mulyani harusnya minta maaf pada publik karena gagal menjaga integritas dan moralitas para pegawai pajak. Dan itu merupakan wujud ketidakmampuan dan keseriusannya. Artinya, ia gagal mengolah bagian paling strategis di negara ini yaitu pajak. Lalu kenapa tidak mau mundur? Apa harus menunggu semua pegawai pajak melakukan tindakan kriminal ataupun hedonis lagi? Mumpung belum disuru mundur dengan paksa oleh rakyat Indonesia, sebaiknya mundur sekarang." Tegas Azzuhri Rauf 

Diakhir statement pria yang akrab disapa zuhry itu, ia menyampaikan bahwa skandal moral dirjen pajak yang telah ramai dibicarakan publik ini seolah menjadi tontotan memalukan, dimana Kemenkeu sedang melakukan selebrasi kekuasaan yang gagal dengan berbagai fenomena pamer kekayaan para pegawai pajak. Kemenkeu kini telah menjadi institusi hedon. Bahkan sudah kaya, enggan membayar pajak.

Tentu fenomena tersebut membuat rakyat cukup muak dengan wujud ketidakseriusan ini. Seolah-olah mumpung masih menjabat maka para pejabat itu bisa merambok sebanyak-banyaknya dan bahkan ada kesan pembiaran oleh kementerian keuangan maupun direktur jenderal pajak Indonesia, Suryo Otomo.

Azzuhri Rauf menegaskan bahwa jika Ibu Sri Mulyani tidak serius dan tidak mampu menangani permasalahan ini, maka seharusnya ia segera mundur dari jabatan sebagai mentri keuangan. Ia kemudian menambahkan bawah dirinya bersama rekan-rekan aktivis yang lain akan siap mengawal persoalan ini dan juga akan menyoroti direktur jenderal pajak Indonesia, Suryo Otomo. Untuk kemudian meminta pertanggungjawabannya dalam rentetan fenomena skandal moral para pegawai pajak.

"Kami akan mengkonsolidasikan bersama seluruh kawan-kawan Cipayung plus dan juga para BEM Se-jabodetabek untuk turun ke jalan mengawal ibu Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya karena tidak serius dalam menangani permasalahan LHKPN yang tidak menyeluruh terhadap para pegawai pajak. Kami juga akan mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta pertanggungjawaban direktur jenderal pajak Indonesia atas persoalan yang terjadi" Tutupnya. (Red)

Share:

Read More

Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, ISMAHI Sulsel Desak Tuntaskan Kasus Korupsi Dinkes Kota Parepare

KABARMASA.COM, Makassar- 28 Februari 2023- Koordinator Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Sulawesi Selatan memberikan catatan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang baru saja melakukan serah terima jabatan dari Bapak Raden Febrytriyanto kepada Bapak Leonard Eben Ezer Simanjuntak sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada hari Selasa, 07 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 25 Januari 2023.

Catatan tersebut merupakan hasil kajian ISMAHI Sulsel dalam merespon upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah di Wilayah Sulawesi Selatan. ISMAHI Sulsel menilai selama ini masih banyak kepala daerah dan pejabat pemerintahan daerah yang belum tersentuh hukum atas dugaan praktik korupsi didaerah yang berdampak pada tingkat kualitas pelayanan publik di daerah.

Upaya penindakan pelaku tindak pidana korupsi saat ini juga menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo, dalam keterangan pers yang disampaikan di Istana Merdeka, pada Selasa, 07 Februari 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Pemerintah memberantas korupsi tidak pernah surut.

“ISMAHI Sulsel sebagai organisasi eksternal Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/ Senat Fakultas Hukum mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dan sekaligus kami memberikan catatan kepada pimpinan Kejati Sulsel yang baru untuk segera menuntaskan kasus-kasus korupsi yang diduga kuat dilakukan oleh oknum kepala daerah di Wilayah Sulawesi Selatan. Seperti kasus korupsi Dana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare yang merugikan keuangan Negara sebesar 6,3 Miliar. Kasus ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan, karena seolah-olah aparat penegak hukum tidak punya nyali untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menemukan siapa pelaku yang melatarbelakangi praktek korupsi tersebut. Catatan kami ini selain berdasarkan hasil kajian dan juga sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo bahwa komitmen pemerintah memberantas korupsi tidak pernah surut”, tegas Irvan Sabang, selaku Plt. Koorwil ISMAHI Sulawesi Selatan (28/02/2023).

ISMAHI menilai kasus tersebut sangat mungkin diungkap jika aparat penegak hukum mempunyai keberanian dan komitmen dalam menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Alasannya terdapat bukti kuat bagi penegak hukum jika ingin mengejar pelaku utama dalam kasus tersebut.

“kami menentang dan menanti keberanian Bapak Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam mengorganisasikan perangkatnya didaerah untuk mengejar pelaku utama kasus korusi dana kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, karena menurut kajian kami walaupun sudah ada pejabat daerah yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan, namun masih menyisahkan pertanyaan besar bagi publik, karena seperti yang kita ketahui bersama, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2299 K/PID.SUS/2021 yang pada pokoknya menolak Permohonan Kasasi JPU dan Terdakwa Muhammad Yamin, dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/PT MKS, terungkap fakta-fakta persidangan yang menerangkan keterlibatan beberapa pejabat pemerintahan Kota Parepare, salah satunya ialah Walikota Parepare, Bapak Taufan Pawe”, pungkas Irvan Sabang.

Menurut Irvan, pertimbangan dalam putusan a quo dapat dijadikan sebagai bukti permulaan beserta berkas-berkas perkara sebelumnya sudah cukup bagi aparat penegak hukum untuk kembali memeriksa pejabat Pemerintah Kota Parepare yang lain. Namun, langkah tersebut sangat tergantung semangat keberanian dan komitmen para penegak hukum. Selain soal kualitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, ISMAHI juga menyoal kualiatas demokrasi menjelang Pemilihan Umum Tahun 2023, yang terancam akan dicederai jika para pelaku tindak pidana korupsi masih memegang kendali pada organisasi pemerintahan maupuan organisasi politik.

“Putusan Pengadilan dapat dijadikan alat bukti jika penegak hukum berani dan komitmen terhadap pemberantasan tipikor, dan kami rasa sudah cukup alat bukti bagi APH untuk membongkar kasus korupsi dan menangkap pelaku utamanya. Hal ini menjadi perhatian kami sebagai generasi muda dan peran aktif kami membantu pemerintah mengawasi jalannya pembangunan dan pelayanan publik. Jika kami tidak bisa memperbaiki dari dalam, paling tidak kami berupaya agar para pelaku korupsi tidak masuk dalam pemerintah untuk merampok uang rakyat. Selain itu perlu kami ingatkan, bahwa sebentar lagi kita memasuki tahun politik pada Pemilu 2024, jangan ciderai kualitas demokrasi dengan membiarkan para koruptor terus berkeliaran baik pada organisasi pemerintahan maupun organisasi politik, karena mereka akan semakin leluasa bertindak demikian”, tutup Irvan.

Kasus Korupsi Dana Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun anggaran 2018 yang merugikan keuangan Negara mencapai 6,3 Miliar yang menjerat Muhammad Yamin, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare. Kasus ini merupakan temuan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, yang mana anggaran dari kas daerah yang seharusnya masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare, malah dibajak oleh kantong pribadi beberapa pejabat daerah dan tidak diserahkan kepada pengelolah kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare. (Red)

Share:

Read More

Keren… Narapidan Lapas Pematang Siantar Kanwil Kumham Sumut Sukseskan Ketahanan Pangan Nasional

KABARMASA.COM, PEMATANGSIANTAR - 

Tahun 2023 merupakan tahun krisis Pangan di Indonesia,  Lapas Kelas IIA Pematangsiantar kanwil Kemenkumham Sumut ikut ambil peran dalam program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh TNI -AD dalam hal ini Korem 022-Pantai Timur dan Kodim 0207-Simalungun.(27/02/2023)

Dalam kegiatan ini Lapas kelas IIA pematangsiantar membentuk Kelompok Tani yang terdiri dari 50 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sudah melalui proses Assesment, Sidang TPP dan sudah memenuhi syarat secara Administratif dan Subtantif yakni pidana Kriminal umum yang sedang dalam pengusulan program Asimilasi Rumah dan Integrasi (PB,CB dan CMB) yang dimana pihak keluarga juga turut menjamin WBP tersebut ,namun pada saat pembukaan kegiatan Lapas hanya menghadirkan 24 orang WBP.

Pada saat Apel keberangkatan Kalapas Kelas IIA Pematangsiantar M.Pithra Jaya Saragih yang didampingi Ka.KPLP Raymon Andika Girsang, Kasie Binadik Erwin Siregar serta Kasie Giatja H.Hutauruk memberikan  penguatan kepada petugas yang mengawal dan memberikan pengarahan kepada 24 orang WBP yang mengikuti program tersebut sebelum berangkat ke lokasi ketahanan Pangan yang berada di Nagori Sitahoan kec.Girsang sipangananbolon kabupaten Simalungun

Kalapas memberi arahan agar WBP tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta fokus dalam mempelajari teknik bertani yang nanti nya akan di sampaikan oleh kelompok tani lainnya dan menjadikan hal tersebut menjadi bekal ketika sudah bebas nantinya dapat di aplikasikan di lingkungan masyarakat dan mampu menambah pengetahuan dan kemandirian di bidang pertanian

Kegiatan pembukaan yang dimulai Senin 27 Pebruari 2023 Pukul 11.30 WIB  di lahan yang diperkirakan seluas 500 Ha turut hadir Pangdam I BB Bpk Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin , Danrem 022-PT Bpk.Kolonel Inf. Lukman Arief, Dandim 0207- Simalungun Letkol Inf Hadrianus Yossy dan Kapolres Simalungun Bpk AKBP Ronald F.C Sipayung dan wakil Bupati Simalungun H.Zonny Waldi beserta jajaran Pemerintah Daerah Simalungun (Forkopimda)  serta tokoh adat simalungun.

Pangdam I BB menyapa dan memberi semangat kepada 24 orang WBP yang Turut serta ambil bagian dalam kegiatan tersebut dan berharap agar kedepannya kegiatan ini bisa menjadikan para WBP menjadi manusia yang mandiri dan berpengetahuan dalam pertanian, yang lebih menarik lagi Pangdam juga menyampaikan "jika dalam waktu dekat saudara akan Bebas  dan saudara sekalian masih ingin ikut serta kami masih menerima saudara untuk tetap berperan dalam program ketahanan pangan ini"

Share:

Read More

Kamis, 02 Maret 2023, JB akan di lantik, Dihadiri Ketua Umum Bapera Fahd Arafiq

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Provinsi Kepri Perioderisasi 2023 - 2028 yang di nahkodai oleh Jhon A. Barus, S.E., M.Ak atau akrab di sapa (JB), akan menggelar pelantikan kepengurusan pada Kamis, 02 Maret 2023 bertempat di Baverly Hotel, Batam.

Pelantikan ini akan dihadiri langsung Ketua Umum Bapera, Fahd El Fouz Arafiq, S.E., M.M, atau biasa dikenal dengan Fahd Arafiq,. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Ketua Bapera Kepri, Jhon A. Barus, S.E., M.Ak, Senin (27/02/2023).

Dikatakan JB, Organizing Committee (OC) atau kepanitiaan yang mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ini, telah kita sepakati DR. Madsihit, ST, M.H, dan termasuk menyusun susunan struktur Bapera Kepri dan 7 Kabupaten/kota.

“Pelantikan nanti akan dihadiri langsung oleh ketua umum, untuk kepengurusan sudah lengkap, yang bergabung dari berbagai latar belakang dan profesi. Semoga kehadiran Bapera di Provinsi Kepri ini bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata JB

Dijelaskan JB, sesuai maksud dan tujuan secara nasional, DPD Bapera Kepri dibentuk untuk mewujudkan masyarakat yang profesional. Kemudian berilmu, beriman dan memiliki semangat kebangsaan demi tercapainya Indonesia yang berkeadilan sosial.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Bapera Kepri, Rizki Faisal, SE., MM, mengatakan “Semua element masyarakat dari berbagai latar belakang bisa bergabung di Bepera ini dan di harapkan mampu bersinergi serta mengawal perogram pemerintah kedepannya. Ia optimis, dengan semangat membangun soliditas dan solidaritas, Bapera dapat menjadi organisasi pemersatu bagi organisasi kepemudaan yang ada. 

Allhmdllah, (Ketua OC) DR. Madsihit, ST, M.H, untuk fungsionaris di 7 kabupaten kota se-kepri sudah rampung, kedepannya akan kita publish berikut susunan fungsionaris DPD Baperi Kepri.

“Bapera Kepri akan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen pemuda lainnya. Ini akan jadi wadah bersama dalam membangun kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter Pancasila dan menguatkan jati diri NKRI,” katanya 

Diketahui Barisan Pemuda Nusantara atau biasa dikenal dengan sebutan Bapera, merupakan salah satu organisasi masyarakat yang berorientasi pada perjuangan serta pengabdian kepada masyarakat.

Uniknya dalam kepengurusan Ormas Bapera dimana Ketua Dewan Pembinanya adalah Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Sekretaris Dewan Pembinanya  adalah Hasto Kristiyanto yang juga sebagai Sekjend PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Dewan Pembina Yaitu Sufmi Dasco Ahmad yang juga sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra.

Selain itu, sebagai organisasi masyarakat Bapera bersifat terbuka, Independen dan mandiri serta tidak terikat dengan partai politik manapun. Meski dapat dikatakan sebagai Ormas baru, Bapera telah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial serta politik yang tersebar luas di berbagai Daerah.

Dengan berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapera resmi berdiri sejak 19 Mei 2016 di Jakarta. 

Organisasi Masyarakat ini sendiri didirikan oleh Fahd El Fouz Arafiq (Fahd Arafiq) dengan harapan Bapera akan menjadi ormas yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.(Red)

Share:

Read More

Pengacara Afad Usasra menilai terkait 13 Ribu Pegawai Kemenkeu Belum Lapor Harta Kekayaan adalah Sebuah Pencideraan dalam Konstitusi

KABARAMASA.COM, JAKARTA – Salah seorang pengacara menyoroti terkait kinerja KPK yang dinilai kurang bisa mengawasi LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang mengakibatkan kerugian negara.

Dalam kasus ini pasalnya, telah dilaporkan bahwa ada 13.885 pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaan. (Sumber: cnnindonesia).

Padahal sejak diberlakukannya sistem pertukaran informasi global, wajib pajak dituntut untuk selalu jujur dalam pelaporan harta kekayaannya karena seluruh data terkait harta kekayaan kena pajak, yang mana termasuk di sektor perbankan baik di dalam negeri maupun luar negeri, sudah dapat diakses guna kepentingan perpajakan.

Berdasarkan hasil laporan tersebut, maka seharusnya seluruh pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaan seharusnya mereka dikenakan saksi tegas atau denda sebesar 30% untuk wajib pajak pribadi ditambah dengan sanksi 200% atau 2%/bulan selama maksimal 24 bulan. Sesuai aturan yang berlaku.

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

Seperti kita ketahui bahawa tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

“Kewajiban LHKPN diatur dalam UU 30/2002 Perubahan menjadi UU 19/2019, bagi Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

Selain itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan tingkat dan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran tersebut.

Tentu, persoalan yang telah viral ini harus menjadi evaluasi bagi KPK untuk untuk serius mengawasi LHKPN yang kini menjadi sorotan publik karena ada 13 ribuan pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaan. Ditambah dengan kepemilikan harta kekayaan salah satu pejabat eselon III Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang lebih dari 50 miliyar.

Sebagai pejabat eleson III, besaran harta Rafael Alun Trisambodo ini tidak wajar. Dan tentu menjadi momentum bagi KPK untuk mengusut laporan harta kekayaan pejabat tersebut karena ada ketidakwajaran.

“Harus adanya perubahan sitem yang lebih baik, merekrut anak2 muda agar bisa berkembang dengan mengikuti jaman, dan juga anak muda di nilai lebih kompeten juga KPK tidak boleh lalai dalam mengawasi LHKPN dan memperbaiki sistem kerjanya agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Bukan nunggu viral baru gerak. Rakyat sudah terlanjur curiga”.

Share:

Read More

Dua Tahun Kepemimpinan Ansar - Marlin Dukungan Masyarakat Menjadi ‘Bahan Bakar’ Penyemangat Menjadikan Kepri Lebih Bermartabat’

 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tepat dua tahun H. Ansar Ahmad dan Hj. Marlin Agustina menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, per tanggal 26 Februari 2023 ini. Dalam waktu yang relatif singkat, sejumlah torehan keberhasilan telah dicatat oleh Ansar Ahmad dan Marlin  Agustina demi kemajuan Provinsi Kepri dengan mengusung visi 'Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya'. Sabtu (25/02/2023)

Sedikit memutar waktu, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina resmi menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau usai dilantik oleh  Presiden RI Joko Widodo pada 26 Februari 2021 di Istana Negara, Jakarta.  Keduanya langsung tancap gas untuk meredakan pandemi Covid-19 yang masih merebak di Kepulauan Riau kala itu. Dengan slogan 'kesehatan pulih, ekonomi bangkit', Ansar Ahmad langsung bekerja keras untuk menggencarkan vaksinasi sebagai tameng utama guna mengendalikan penyebaran Covid-19. Kerja keras Ansar Ahmad bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri pun berhasil menggencarkan vaksinasi di Provinsi Kepri dengan capaian vaksinasi untuk dosis I telah mencapai 99 persen, dosis II 89 persen, booster I hampir 60 persen dan booster II 9,3 persen. Ini menjadikan Kepri sebagai Provinsi yang persentase vaksinasinya terbaik di luar Jawa dan Bali. 

Masalah perekonomian adalah fokus utama Ansar ketika itu. Mmenyelaraskan pemulihan ekonomi sembari memulihkan kesehatan masyarakat tentu bukan perkara mudah. Ansar Ahmad yang sudah memiliki segudang pengalaman sebagai pemimpin saat menjabat Bupati Bintan dua periode pun mampu menakhodai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama tujuuh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kepri dalam spaya  memulihkan ekonomi di Kepri. Ansar Ahmad  menggunakan dual track strategy, pertama melalui UMKM dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yaitu bantuan kredit dengan bunga 0%, sebagai stimulus kepada pelaku UMKM sebesar Rp20 juta/UMKM. Program ini  bekerjasama dengan BRK Syariah. Sepanjang tahun 2022 telah terserap sebesar Rp14,3 miliar  dengan penerima manfaat sebanyak 755 UMKM. Program bagus ini disambut baik masyarakat dan dilanjutkan di tahun 2023 ini. 

"Pemprov Kepri menyediakan bantuan modal kredit Rp20 juta untuk 2.000 UMKM di tahun 2022 tanpa bunga. Kita bekerja sama dengan bank daerah, bunganya pemda yang menanggung. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias memanfaatkan itu. Tahun 2023 kita menambah lagi 1.000 UMKM" ungkap Ansar Ahmad saat menjadi salah satu panelis yang memberikan paparan dalam Diskusi Panel Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung AA. Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta beberapa waktu lalu. 

Strategi kedua yang digagas Ansar Ahmad adalah mendorong percepatan investasi, dengan berbagai diskresi Pemerintah Pusat seperti FTZ dan KEK. Namun, upaya dari Pemprov sendiri adalah mendorong bagaimana pelayanan birokrasi investasi itu lebih baik, cepat, efisien dan efektif. 

Bagi Ansar insentif itu tidak hanya dalam bentuk fiskal, tapi pelayanan birokrasi investasi yang baik juga menjadi prasyarat percepatan pemulihan ekonomi. Hasilnya berbarengan dengan dibukanya kembali keran pariwisata, pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 sempat terkontraksi di angka -3,84 persen, 2021 secara agregat tumbuh 3,86 persen. Di tahun 2022, sampai triwulan III ekonomi Kepri tumbuh 6,03 persen. 

Selama hampir 2 tahun  terakhir pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau stabil naik. Bahkan di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat yang tertinggi jika dibandingkan dengan   7 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2022 tumbuh sebesar 5,09 persen. Hal tersebut tertuang dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri No. 13/02/21/Th. XVIII tanggal 6 Februari 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun 2022. 

Pembangunan Infrastruktur dengan jumlah pulau sebanyak lebih dari 2.408 pulau dimana sebanyak 366 pulau telah berpenghuni dan 2.042 pulau belum berpenghuni, Kepri menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur khas daerah bercorak kepulauan. Terbatasnya dana APBD Provinsi Kepri yang hanya sebesar Rp3,8 triliun, membuat Ansar Ahmad harus rajin mendatangi berbagai Kementerian di Pemerintah Pusat untuk mencari dana yang bersumber dari APBN guna membangun Kepri. Pada tahun 2023, pemerintah pusat mengalokasikan APBN sebesar Rp15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau atau meningkat sebesar 11,19 persen  dibandingkan alokasi tahun 2022 yang hanya sebesar Rp14,30 triliun. Alokasi sebesar Rp15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,97 triliun dan dana transfer sebesar Rp7,95 triliun, sehingga masing-masing menempati porsi alokasi 50 persen. 

Sepanjang masa kepemimpinan Ansar Ahmad, pembangunan infrastruktur telah mulai terlihat. Hal ini dibuktikan dari berbagai proyek strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022. Diantaranya adalah pembangunan Jalan di Natuna, Amanitas, Karimun, Lingga, pembangunan Ponton HDPE di Natuna, Lingga & Bintan , pembangunan ponton di Sedanau, Tanjung Buton dan Tambelan, pembangunan lanjutan Jembatan Marok Tua di Lingga,dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan Natuna. 

Adapun pembangunan jalan di Natuna yaitu Jalan Trans Batubi-Kelarik memiliki panjang 28.27 kilometer. Jalan yang sudah dalam kondisi baik sepanjang 22.27 kilometer. Dan sisanya  jalan yang belum dikerjakan, atau masih jalan tanah serta bergelombang  sepanjang 6 kilometer. Untuk memaksimalkan pengoperasian jalan Trans Batubi - Kelarik ini di tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepri telah menganggarkan dan menggelontorkan dana untuk  peningkatan jalan tersebut, baik melalui APBD maupun DAK sebesar Rp14,589 miliar. Dilanjutkan di tahun 2023 ini kembali menganggarkan sebesar Rp20,541 miliar. Selain itu,, untuk peningkatan jalan  Nasional di Natuna pada tahun 2023 dari APBN dianggarkan sebesar Rp286 miliar. Yakni untuk pengerjaan peningkatan jalan Buton - Klarik sepanjang 19 kilometer. 

"Ini hasil lobi Pemprov Kepri bersama Pemkab Natuna ke pemerintah pusat. Semoga Rp286 miliar ini bermanfaat bagi masyarakat Natuna nantinya," kata Ansar Ahmad saat meresmikan jalan Trans Batubi – Kelarik di Kabupaten Natuna. 

Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepri juga dipermak wajahnya oleh Ansar Ahmad untuk menunjukkan kewibawaan Tanjungpinang. Pemerintah Provinsi Kepri melakukan berbagai pengerjaan infrastruktur di Bumi Segantang Lada tersebut,yaitu pembangunan flyover Basuki Rahmat Dompak Tanjungpinang, pembangunan Median Jalan Bandara RHF Tanjungpinang, pembangunan Integrasi Pelantar 1 dan Pelantar 2  Tanjungpinang, penataan Jalan Merdeka dan Kota Tua, pembangunan Etalase Dekranasda, pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu, pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Tanjungpinang, penataan Jalan Kawasan Ibukota Tanjungpinang di Dompak, dan pembangunan Gedung PGRI Provinsi Kepri. 

Untuk meningkatkan daya tarik wisata dengan memanfaatkan nilai sejarah dan religi yang sudah termahsyur di Kepulauan Riau, Ansar Ahmad juga menggagas revitalisasi Pulau penyengat sebagai Pulau Destinasi Warisan Budaya, revitalisasi Masjid Sultan Riau Penyengat di Pulau Penyengat, revitalisasi Masjid Sultan Riau Lingga di Daik Lingga, dan penataan Desa Wisata Sei Nam Kijang di Bintan.

Pembangunan infrastruktur untuk sumber daya manusia di Provinsi Kepri juga ditunjukkan dengan dibangunnya Gedung Workshop Balai Latihan Kerja di Kabupaten Karimun. Lalu Pembangunan 155 ruang Kelas baru dan Sarana Prasarana pendukung pada SMA,SMK dan SLB Se Provinsi Kepulauan Riau. 

Pemerintah Provinsi Kepri bahkan membangun rumah singgah di Jakarta dan kota Batam yang dapat dimanfaatkan bagi warga Kepri yang sedang menjalani pengobatan atau rujukan di Jakarta dan Kota Batam. Menurut Ansar Ahmad, disediakannya rumah singgah bagi warga yang sedang menjalani rujukan berobat di Batam dan Jakarta, merupakan wujud keseriusan Pemprov Kepri terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Keberadaan dua rumah singgah ini dinilai sangat penting disediakan. 

“Selama ini tidak sedikit masyarakat yang mengeluh kesulitan pembiayaan, ketika dirujuk ke rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal mereka. Berangkat dari sini kita berinisiatif membangun rumah singgah, yang dapat dimanfaatkan oleh pasien maupun keluarga yang mendampinginya,” kata Ansar Ahmad. 

Adapun lokasi rumah singgah di Jakarta yang semula merupakan Kantor Badan Penghubung Kepri berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 2, RT 11 RW 02 Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bangunan yang telah dirombak menjadi empat lantai ini, dilengkapi dengan empat puluh tempat tidur. Lokasi bangunan relatif dekat dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, yang selama ini menjadi rujukan bagi warga Provinsi Kepri. Selain tempat tidur, Seluruh kamar yang ada dilengkapi berbagai fasilitas, di antaranya seperti lemari pakaian dan sebagainya, disediakan pula lift untuk mempermudah dan mempercepat akses di dalam gedung. 

Di tahun 2023, sejumlah proyek strategis akan terus dilanjutkan dan dilaksanakan Pemprov Kepri. Diantaranya adalah penataaan lanjutan Jalan merdeka, Jalan Tengku Umar, dan Gereja Ayam  di Tanjungpinang, pembangunan lanjutan Gedung Lembaga Adat Melayu di    Tanjungpinang , pembangunan lanjutan Etalase Dekranasda di Tanjungpinang, penataan kawasan Kuliner Akau Potong Lembu di Tanjungpinang, penataan Kawasan Gurindam 12 di Tanjungpinang , penataan lanjutan jalan di Pulau penyengat di Tanjungpinang, revitalisasi perpipaan PDAM Tirta Kepri di Tanjungpinang, pembangunan RSUP dan Rumah Sakit Jiwa Engku Haji Daud di Tanjung Uban, pembangunan Jalan di Nation, Kepulauan Anambas dan Karimun , pembangunan jalan di Penagi-Maranas di Natuna, pembangunan jalan Klarik di Natuna, pembangunan jalan Letung Kepulauan Anambas, pembangunan jalan Selat belia, Tanjungbatu, Karimun, pembangunan pelabuhan Penagi, Natuna, pembangunan Pelabuhan Kualamaras, Kepulauan Anambas, Pembangunan Penanganan Banjir di Tanjungpinang dan Bintan, pembangunan penanganan banjir di Kampung pisang Bintan, pembangunan penanganan banjir di km 10 Tanjung Pinang, pembangunan Ponton HDPE di Kepulauan Anambas dan Bintan, dan pembangunan kampus UMRAH 

Jembatan Batam-Bintan Impian masyarakat Kepri untuk memiliki jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan terus diperjuangkan Ansar Ahmad. Dalam berbagai kesempatan, Ansar dengan  tekadnya yang bulat dan kegigihannya terus melakukan usaha guna meyakinkan pemerintah pusat untuk membangun Jembatan Batam-Bintan. 

Jembatan yang akan membentang sejauh 14,74 KM dengan pembagian 7,98 KM untuk menghubungkan Pulau Bintan – Pulau Tanjung Sauh dan 6,76 KM membentang dari Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Batam. Nantinya jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang se-Indonesia sekaligus pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang dapat menjadi karya monumental kebanggaan baik bagi masyarakat Kepulauan Riau, maupun bagi Indonesia. Adapun anggaran untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan ini senilai Rp. 14,74 triliun. 

Dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunannya, tentu beberapa pihak akan terkait tugas dan tanggung jawab, termasuk pula Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan dalam hal penyelesaian Readines Criteria (kriteria yang menjadi kesiapan lahan), seperti Dokumen Perencanaan (DED)  Tahun 2005 dan Review Design Tahun 2010, telah selesai, dokumen Lingkungan Jembatan Batam–Bintan telah selesai dilaksanakan  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD 2021, Surat Keputusan Persetujuan Teknis Andalalin  telah  selesai dengan  nomor: KP.81/LT.408/DJPD- ANDALALIN / 2022 tanggal 08 Februari 2022, Rekomendasi vertical clearance telah diberikan melalui Kementerian Perhubungan melalui  Dirjen Perhubungan Laut nomor Al.303/3/18/DJPL/2021, tanggal 22Maret 202, kemudian Kawasan hutan Produksi seluas 10,86 hektar di Tanjung Sauh telah  mendapatkan Izin Pinjam Pakai melalui Surat keputusan Menteri Lingkungan  Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :  SK.478/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 Tanggal 18 mei 2022;, dan Pengadaan Lahan Pelaksanaan pengadaan tanah pada  Pembangunan Jembatan Batam –  Bintan jumlah seluruh lahan yang  dibutuhkan sebesar ± 74,43 hektar, dengan rincian sebagai berikut Pulau Batam dengan Luas Lahan yang diperlukan untuk akses jalan  pendekat menuju jembatan Batam – Bintan adalah 16,534 Hektar, dalam proses pengurusan sertifikat, pengalokasian lahan  dari BP Batam ke  Kementerian PUPR.

Kemudian Pulau Tanjung Sauh sudah dibebaskan seluas ± 20,673 hektar dan telah bersertifikat sebanyak = 4 sertifikat ,  Pulau Buao sudah dibebaskan seluas  ± 2,479 hektar, dan telah bersertifikat sebanyak = 1 sertifikat , Pulau Bintan: Luas Lahan yang diperlukan ± 26,37 Ha , Luas lahan = 24,152 Ha,  dan telah bersertifikat sebanyak = 36 sertifikat.

Dan tyerakhir telah  ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Antara Kementerian PUPR, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terkait Pembangunan Jembatan Batam – Bintan pada bulan Desember tahun 2022 lalu.

Ansar Ahmad yakin, jembatan Batam-Bintan itu tidak hanya mimpi bagi masyarakat Kepri, tetapi juga impian besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan adanya infratrusktur yang baik di daerah perbatasan, tentunya akan menambah kewibawaan bangsa dihadapan negara-negara lain. 

“Kepri ini berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Dengan adanya jembatan ini, tentu akan menambah kewibawaan bangsa kita kepada negara-negara tetangga tersebut. Kita semua selalu berbicara lantang bahwa negara kita adalah negara yang besar dan kaya, maka inilah saatnya kita menunjukkan kebesaran dan kekayaan negara kita,” kata Ansar Ahmad, Minggu (29/1/2023). 

Secara manfaat, jembatan Batam-Bintan ini juga tentu saja dapat memudahkan mobilitas kendaraan, barang, orang dan gang dari kedua wilayah. Dimana pada muaranya adalah menghidupkan perekonomian masyarakat yang kemudian berdampak juga kepada daerah-daerah lain disekitarnya. 

Konektivitas Disisi lain, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun 77 Base Transceiver Station (BTS) di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Terpencil). Pembangunan BTS) di daerah itu bertujuan untuk menghapus blankspot atau nirsinyal (area yang tidak tersentuh sinyal jaringan komunikasi seluler). Persoalan konektivitas menjadi sangat penting untuk mempersiapkan masyarakat Kepri lebih melek teknologi di masa transisi dari era analog menuju era digital, sehingga pelayanan informasi terhadap masyarakat jadi makin mudah, cepat, singkat, terkini, terukur dan terstruktur. Pemprov Kepri bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta dalam mengejar target membangun jaringan telekomunikasi berbasis layanan broadband 4G tahun 2021-2022 di beberapa titik blankspot yang masih ada di Kepri. 

Dari 77 titik BTS yang akan dibangun tersebut, masing-masing terdiri dari 35 BTS jaringan 4G dengan transmitter VSAT yang akan dibangun oleh pihak BAKTI Kementerian Kominfo di Kepri. Ini difokuskan untuk daerah-daerah terpencil seperti 17 titik di Natuna, 5 titik di Bintan, 1 titik di Karimun dan 12 titik di Kepulauan Anambas. Sedangkan sebanyak 42 titik BTS lainnya jaringan 4G dengan metode terrestrial yang akan dibangun oleh pihak operator swasta berupa tower terrestrial atau jalur komunikasi darat dengan pembangunan tower setinggi sekitar 72 meter. 42 titik ini akan disebar masing-masing 1 titik di Karimun, 1 titik di Batam, 28 titik di Lingga, 1 titik di Bintan dan 11 titik di Natuna. 

Kepri Terang Dimasa kepemimpinannya, Ansar Ahmad tidak ingin ada lagi rumah masyarakat Kepri yang masih gelap gulita akibat tidak teralirinya arus listrik ke rumah mereka. Sejak awal menjabat, Ansar Ahmad telah mengeluarkan program andalan bernama ‘Kepri terang’ yang bermisikan menerangi seluruh wilayah Kepri. 

Program Kepri Terang menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memberikan dukungan pada program Nawacita yang digagas Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia mulai dari desa-desa terpencil dan terluar. Untuk mempercepat masuknya listrik di pulau-pulau besar di Kepri, akan dilakukan pola Serah Terima Operasi (STO) antara Pemprov Kepri dengan PLN. Dalam pola STO ini Pemprov Kepri akan membantu penyediaan tenaga teknis yang akan bertugas menjaga dan merawat mesin generator. Sementara untuk beberapa pulau kecil yang tidak terlalu banyak ditinggali keluarga akan dilistriki dengan pembangkit listrik tenaga surya. 

Melalui program Kepri terang, Pemprov Kepri juga memberikan Bantuan Penyambungan Listrik Gratis kepada 8.108 Rumah Tangga kurang mampu. Pada tahun 2022, jumlah desa berlistrik mencapai 100% yang telah menjangkau 417 Desa dengan Rasio Rumah Tangga berlistrik 95.50% atau sejumlah 635.593 Rumah Tangga dari total 672.614 Rumah Tangga. 

Berkat program Kepri Terang, desa-desa yang sebelumnya gelap gulita kini bisa merasakan terangnya lampu malam. Listrik merupakan hajat hidup dasar yang mempunyai korelasi dengan perkembangan sumber daya manusia untuk berkompetisi di masa mendatang. Karena listrik menjadi penunjang bagi generasi muda agar bisa belajar lebih optimal. 

Program Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara rutin menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat untuk membantu meringankan beban masyarakat yang masih terdampak dari pandemic Covid-19. 

Program pemberdayaan dan penguatan kapasitas ekonomi dan kemasyarakatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dan akan dilanjutkan pada tahun 2023 antara lain bantuan insentif kepada hampir 10.000 Ketua RT dan Ketua RW se -Provinsi Kepri dengan Nilai Rp.1.200.000/orang, bantuan Biaya Operasional kepada Lebih dari 1.200 Posyandu se Provinsi  Kepri sebesar Rp. 5 juta/Posyandu, bantuan untuk Mubaliq dan Pemuka Agama kepada Lebih dari 10.500 orang se provinsi kepri sebesar Rp.1.000.000/orang, bantuan Hibah kepada 940 penerima se Provinsi Kepulauan Riau (Bantuan Masjid, Gereje, Ambulance), bantuan Beasiswa kepada 960 orang Mahasiswa, intensif Guru PAUD kepada 3.800 orang. 

Selanjutnya bantuan transportasi kepada 11.552 Siswa di 104 sekolah di daerah Hinterland dengan total anggaran lebih dari Rp 9 Miliar, bantuan biaya sekolah peserta didik baru tidak mampu kepada 1.000 siswa di 93 sekolah, dengan total anggaran Rp 3 Milyar, bantuan subsidi SPP Siswa tidak mampu kepada 5.220 siswa di 93  sekolah dengan total anggaran Rp. 3.132.000.000, bantuan pertanian, bantuan perikanan, bantuan sembako pada warga miskin, bantuan kepada 1.122 koperasi dan UMKM dengan total 6,4 Milyar, bantuan 3.000 Gerobak kepada pelaku UMKM, bantuan penyediaan Jamkesda sebesar Rp 5,1 Milyar, bantuan Program Jaminan Sosial JKN/KIS sebesar Rp 24,1 Milyar, pemberian bantuan sosial kemasyarakatan  sebesar Rp 6,1 Milyar, program Pengendalian Inflasi dengan Pelaksanaan Bazar dan Pasar Murah, program Mubaliq Hinterland dengan mengirimkan Mubaliq ke Pulua Pulau dalam rangka Syiar dan mengedukasi masyarakat diwilayah hinterland, dan program Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. 

Berbagai program ini telah berkontribusi dan berdampak terhadap    capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan. Realisasi program-program pemulihan ekonomi nasional untuk klaster perlindungan sosial ini bisa mengurangi beban masyarakat dan memicu peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. 

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepri Kerja keras Ansar Ahmad dan Marlin Agustina untuk menunaikan tugas mereka sebagai kepala daerah Provinsi Kepri mulai menghasilkan capaian yang bagus. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Ansar Ahmad dan Marlin Agustina selama dua tahun mereka menjabat, maka ditetapkanlah beberapa indikator kinerja daerah. Dalam indikato kinerja daerah terbagi menjadi 3 kelompok aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. 

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator). 

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. 

Di Provinsi Kepri, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang terus meningkat. Krisis global yang melanda perekonomian dunia tidak cukup untuk menggoyahkan kekuatan perekonomian lokal. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai stimulus ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dipercaya dapat mendorong perekonomian Kepri untuk terus tetap tumbuh. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 mencapai 5,09 persen menjadi yang tertinggi di Sumatera. 

Variabel makro lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Berdasarkan kinerja makro ekonomi selama ini, meskipun Provinsi Kepri relatif memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, akan tetapi nilai inflasinya juga cenderung dapat dikendalikan. Tingkat Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2022 masih dapat ditekan di angka 5,83 yang menjadi terendah ke-3 se-Sumatera. 

Variabel makro lainnya yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Kepri adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) yang mencapai Rp308,84 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp190,16 triliun. PDRB per kapita Kepulauan Riau pada tahun 2022 mencapai 141,68 juta. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan IV-2022 memberikan kontribusi sebesar 7,54 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera. 

Selain indikator-indikator makro seperti di atas, salah satu indikator penting lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan semakin membaiknya tren pertumbuhan ekonomi, relatif stabilnya angka inflasi, dan semakin tingginya PDRB perkapita, maka diharapkan TPT juga semakin menurun di Provinsi Kepri. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepri turun dari 9,91% di 2021 menjadi 8,23% di 2022 dengan presentasi tren penurunan terbesar se-Indonesia. 

Indikator umum lainnya yang juga digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP). Indikator IPM antara lain meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Di Provinsi Kepri, bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai peran strategis yang didukung penuh dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepri naik menjadi 76,46 dari 75,79 di tahun 2022 ,menempatkan Provinsi Kepri  urutan terbaik pertama se-Sumatera dan urutan terbaik keempat se-Indonesia. 

Aspek pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayananan umum dalam bentuk barang publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup serta layanan yang menyangkut kinerja aparatur pemerintahan. 

Aspek kesehatan yang diukur salah satunya adalah indikator prevalensi stunting di Provinsi Kepri turun dari 17,6 menjadi 15,4 dengan urutan Kedua se-Sumatera dan urutan ke 4 se-Indonesia. Ansar Ahmad memasang target prevalensi stuntuing di Kepri akan turun ke 14% di tahun 2024. Smenetara Indeks Kebahagiaan Masyarakat naik menjadi 74,78 dibandingkan periode sebelumnya di angka 73,11, urutan ke 2 se-Sumatera dan urutan ke 6 se-Indonesia. 

Adapun Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepri masih dapat di tekan di angka 6,03% dan jauh lebih rendah dari Nasional yaitu 9,57%. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut dipengaruhi beberapa hal, salah satu diantaranya mulai adanya penyerapan tenaga kerja setelah pandemi Covid-19. Penurunan jumlah penduduk miskin juga dipengaruhi faktor pendapatan masyarakat yang semakin meningkat. 

Pada aspek daya saing daerah, indikator diukur berkaitan dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Nilai ekspor Provinsi Kepri tumbuh sebesar US$ 1.532,82 juta di tahun2022.  Ekspor besar memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan membuka pasar baru dan meningkatkan akses ke pasar internasional, ekspor besar dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi negara di arena global. 

Dalam bidang penyelengaraan pemerintah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprov Kepri naik menjadi 2,68 Kategori Baik jika dibandingkan tahun 2021 1,96 dengan kategori Cukup. Adapun Indeks Literasi Digital masyarakat Kepri di angka 3,68 menjadikan Kepri terbaik kedua se-Indonesia. 

Di sektor pariwisata terjadi Peningkatan jumlah kunjungan wisman yang sangat signifikan yaitu 758.154 wisatawan manca negara dibandingkan Tahun 2021 yang hanya 3.103 orang. Untuk meningkatkan jumlah wisman di Provinsi Kepri, telah dilauching Second home Visa oleh Menkumham di Bintan. 

Penghargaan dan Prestasi Trend positif capaian pembangunan yang dibawa Ansar Ahmad juga dapat dilihat dari banyak apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan yang didapatkan sepanjang tahun 2021 dan 2022, antara lain seperti ; Penghargaan Capaian Opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut atas atas Laporan Keuangan dari Menteri Keuangan RI, Penghargaan People Of The Year Kategori Best Governor for Empowerment Education Tahun 2021 Dari Metro TV, Penghargaan Indonesia Awards Tahun 2021 dan 2022 Kategori Digital Transformation Dari Indonesian Award iNews, Anugerah Indeks Kemerdekaan Pers Terbaik Tahun 2021 Dari Dewan Pers Indonesia, Anugerah KPI Award Tahun 2021 Pemenang Kategori Khusus Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia, Anugerah Hasan Wirayudha Perlindungan PMI Award Tahun 2021 Dari Kementrian Luar Negeri RI, Anugerah Parahita Eka Praya (APE) Kategori Utama Tahun 2021 Dari Menteri pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI, Anugerah PROFILA (Pelopor Provinsi Layak anak) Tahun 2021 dan Tahun 2022 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Top 5 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 Dari Menpan RB.

 

Kemudian ada juga Penghargaan atas keberhasilan sebagai provinsi menuju nol kasus penyakit kuku dan mulut dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Penghargaan pemerintah Daerah dengan ketepatan waktu dalam melaporkan SPM seluruh Kabupaten/Kota di wilayah nya tahun 2021 dari Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Penghargaan Top Pembina BUMD Tahun/2021 dan 2022 dari Top BUMD awards, Penghargaan Sahabat Pers Indonesia Tahun 2022 dari Serikat Media Saiber Indonesia, Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Dengan kategori Sangat Baik di Lingkup Pemerintah Daerah dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Penghargaan Peringkat 2 Nasional dalam Penilaian Kompetensi Pegawai BKN Award tahun 2022 dari BKN RI, Penghargaan Peringkat 3 Nasional atas capaian dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja BKN Award tahun 2022 dari BKN RI, Penghargaan Atas Penyelenggaraan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 dari Kementerian Dalam Negeri, Penghargaan Terbaik 2 Nasional Pengelola Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah dan Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Tahun 2021 Dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

 

Selanjutnya ada lagi Penghargaan Provinsi dengan Kinerja Baik Dalam Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Tahun 2022 dari Kementrian Kesehatan, Penghargaan Sebagai Tokoh Toleransi Tahun 2022 dari Forum Kerukunan Umat Beragama Nasional, Penghargaan Juara II Lomba TTG Tingkat Nasional Kategori Unggulan Tingkat Nasional Tahun 2022 dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,Terbaik 2 Nasional Anugerah Media Humas Kategori Media Audio Visul Tahun 2022 Dari Kementrian Kominfo, Penghargaan Top 3 pada Indonesia Halal Indstry Award di 4 kategory dari Menteri Perindustrian RI, Penghargaan Anugerah Revolusi Mental Terbaik Kategori Gerakan Indonesia Melayani dari Menko PMK, Anugerah Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI 

-Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kategori Terbaik Indikator Utama Kesempatan Kerja dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Penghargaan Pemerintah Daerah Implementasi QRIS terbaik se Sumatera dari Gubernur Bank Indonesia, Penghargaan Sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM 2022 dari  Menteri Hukum dan HAM.

 

Tidak kalah bergengsi Ansar juga meneariam Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dan 2022 Kategori Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Anugerah Keterbukaan Informasi publik 2022 Kategori Informatif terbaik ke 3 Se Sumatera, Penghargaan Satyalancana Aditya Karya Mahatya Yodha dari Karang Taruna Nasional, Penghargaan Anugerah Duta BUM Desa Nasional tahun 2023 dari Menteri Desa dan PDT, Urutan Kedua Presentase Realisasi belanja APBD tahun Anggaran 2022 Se Indonesia, Urutan Kelima persentase realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 se Indonesia, Anugerah Opini Tinggi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Ombudsman Kepri. 

Kini, di sisa waktu kepemimpinan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina yang menyisakan masa jabatan sekitar 1 tahun. Optimisme untuk membawa Kepri menjadi lebih baik terus membuncah. Dengan kerjasama dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota serta Forkopimda Kepri, masyarakat Kepri dapat mempercayakan tanggung jawab tersebut di pundak Ansar Ahmad dan Marlin Agustina. Tentu dukungan masyarakat Kepri sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar semangat Ansar Ahmad untuk menakhodai kapal bernama Kepulauan Riau, berlayar menuju pulau harapan yang ada di depan sana. (Red)

Share:

Read More

JB sebagai Ketua DPD Bapera Kepri akan langsung dihadiri Fahd El Fouz A Rafiq, Ketua DPP Bapera

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang– Jhon Andariasta Barus, nahkodai DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai rencana pengukuhan pria yang akrab disapa JB sebagai Ketua DPD Bapera Kepri akan langsung dihadiri Fahd El Fouz A Rafiq, Ketua DPP Bapera. 

“Saat ini  lagi menyusun formasi kepengurusan Bapera Kepri, sekaligus konsolidasi pembentukan Bapera kabupaten/kota se-provinsi kepri,” terang JB. 

Lanjut JB, berdasarkan hasil rapat terbatas di Jakarta pada Jumat (17/02) dengan Fadh, Ketua Umum Bapera, diminta untuk segera menyiapkan pelantikan serta menyusun susunan fungsionaris di Kepri dan diikutsertakan konsolidasi di 7 kota/kabupaten.

Organisasi Bapera merupakan salah satu organisasi masyarakat yang berorientasi pada perjuangan serta pengabdian kepada masyarakat.

Organisasi masyarakat Bapera juha bersifat terbuka, Independen dan mandiri serta tidak terikat dengan partai politik manapun. Meski dikatakan sebagai Ormas baru, Bapera telah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial serta politik yang tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapera resmi berdiri sejak 19 Mei 2016 di Jakarta. Organisasi Masyarakat ini sendiri didirikan dan di pimpin oleh Ketua Umum Fahd El Fouz Arafiq, S.E., M.M, atau biasa dikenal dengan Fahd Arafiq, dengan Ketua Dewan Pertimbangan Ir. H. Airlangga Hartarto, MBA., MMT yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Perekonomian, dengan Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.MH sebagai Wakil Ketua serta Ir. Hasto Kristiyanto, MM sebagai Sekretaris.

Untuk di Kepri sendiri DPD Bapera dipimpin oleh Jhon Andariasta Barus dan Rizki Faisal sebagai Ketua Dewan Pembina.(Red)

Share:

Read More

Kunjungi Mako Ditpolairud Kapolda Kepri Berikan Arahan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si. beserta Pejabat Utama Polda Kepri melakukan kunjungan kerja ke Mako Ditpolairud Polda Kepri pada hari Kamis (23/2/2023). Dalam kunjungan kerja ini Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si memberikan arahan kepada personil Ditpolairud yang diikuti oleh personil Ditpolairud dari Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama. Jumat (24/02/2023)

Dimana dalam arahannya, Kapolda Kepri menegaskan kepada seluruh personil Ditpolairud Polda Kepri agar selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota yang bertugas di wilayah perairan dan udara.

“Saya ingin tugas dan fungsi Ditpolairud ini sampai ke polres-polres yang ada di seluruh wilayah Polda Kepri dan juga bisa sampai ke tingkat polsek supaya seluruh personil dapat memahami tugas-tugas polairud.” Ucap Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.  menjelaskan bahwa “Sebagai wilayah perbatasan, satuan-satuan yang berada di Polda Kepri terutama satuan kewilayahan tingkat polres harus memahami aspek dormitori dikarenakan wilayah perbatasan kita ini memiliki nilai karakteristik tersendiri. Provinsi Kepri memiliki wilayah 96% lautan dan 4% daratan serta merupakan daerah lalu lintas perekonomian.

Saat ini kita perlu persiapan dalam menghadapi tahun Politik di Tahun 2023 dan Tahun 2024 yaitu pelaksanaan Pilpres dan Pilkada.

“Tingkatkan disiplin dalam tugas kepolisian perairan Kepri, keselamatan personil juga harus diperhatikan.”- tegas Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.  

“Usai memberikan arahan, Kapolda Kepri beserta Pejabat Utama Polda Kepri menuju dermaga untuk mengecek wilayah pelabuhan dan kapal dari Ditpolairud Polda Kepri serta alat kesiapan utama kapal.” - Tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S, S.I.K., M.Si.(Red/ZS)

Share:

Read More

Batalkan Perjanjian Secara Sepihak, PT. Kutai Energi Dituntut Ganti Rugi Oleh Pemenang Tender Atas Perbuatannya

KABARMASA.COM, JAKARTA- Baru-baru ini Viral dimedia sosial PT. Kutai Energi didugat oleh salah satu perusahan yang merasa dirugikan, dimana  perusahan tersebut dalam gugatannya meminta PT. Kutai Energi ganti kerugian sebesar Rp.45.152.190.000.- (empat puluh lima miliar seratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Gazali Rachman selaku Direktur CV. Triputra Jaya Makmur telah dikonfirmasi bersama Kuasa Hukumnya Herman Adriansyah, S.H., Dodi Prasetya Azhari, S.H., Bambang Irianto, S.H., saat diwawancara oleh wartawan terkait perkara gugatan tersebut dengan perkara nomor :858/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang sedang dialaminya menerangkan kepada rekan-rekan media media di Jakarta. 02-23-2023

Bahwa berawal pada saat PT. Kutai Energi mengeluarkan surat nomor: 634/KE/EX/VII/2022 tertanggal 20 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Kutai Energi diberikan kepada CV. Triputra Jaya Makmur Perihal Pembatalan dan Penyelesaian Rencana Kerjasama. 

Padahal PT. Kutai Energi sudah menerbitkan surat kepada CV. Triputra Jaya Makmur sebagai Pemenang Tender sesuai dengan Surat Nomor: 575/KE/EX/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Award Letter atas tender Pekerjaan Pembangunan Kawasan Walimpong yang sudah ditandatangani oleh Direktur PT. Kutai Energi dalam surat tersebut berbunyi CV. Triputra Jaya Makmur telah terpilih sebagai pemenang tender proyek PT. Kutai Energi untuk pekerjaan Pembangunan Kawasan Walimpong”. Dan sudah adanya Surat Perintah Kerjasama bahkan dalam tindaklanjutnya sudah saling mengkoreksi dan merefisi Perjanjian Kerjasama.

Ini artinya Perbuatan Direktur a.n. PT. Kutai Energi termasuk perbuatan melawan hukum dikarenakan membatalkan kerjasama secara sepihak sehingga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata Jo.  1367 KUHPerdata.

“Hal ini sangat jelas merupakan tindakan sewenang-wenangan Direktur Utama a.n PT. Kutai Energi prihal Pembatalan dan Penyelesaian Rencana Kerjasama secara sepihak yang mana sangat merugikan Klien kami Gazali Rachman selaku Direktur CV. Triputra Jaya Makmur tentu kami berupaya memperjuangkan hak serta kepentingan Klien kami dengan upaya hukum mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechimatigedaad) terhadap PT. Kutai Energi atas kerugian yang dialami CV. Triputra Jaya Makmur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya kami berharap agar majelis hakim yang terhormat yang menangani perkara ini dapat mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya dalam Posita dan Petitum yang telah kami ajukan dalam gugatan ini”. “Tutup Herman Adriansyah, S.H. selaku Kuasa Hukumnya” saat dimintai keterangan oleh rekan-rekan media di Jakarta. (Red)

Share:

Read More

MUSWIL ke-IV KKSS Sulteng Telah Berjalan sesuai Aturan : Jangan buat Gaduh warga KKSS

             Ket. Photo : Ershal&Tim Sulteng

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH -Sepekan telah di laksanakannya MUSWIL Ke-IV KKSS Sulteng di Kab.Banggai Kota Luwuk, dimana acara lima tahunan itu berlangsung alot namun sangat demokratis diwarnai dinamika forum yang sangat menarik. 

MUSWIL yang diikuti seluruh organisasi Badan Pimpinan Cabang (BPC) dan Pilar KKSS Se-Sulawesi Tengah itu di hadiri langsung Pengurus BPP KKSS di antaranya Sekjend  (Drs H.Abdul Karim.SE.MM) dan Wakil ketua OKK BPP KKSS (H.Muslimin Mawi.SE.MBA)

Dari Hasil MUSWIL tersebut, H.Tjabani Unggul kembali Nahkodai KKSS Sulteng untuk periode berikutnya dengan perolehan suara tertinggi sebanyak 11 Suara, dari dua pesaing lainnya, Dr.H.Huzema 7 (Tujuh) Suara, dan Ahmad Sumarling.SH. 7 (Tujuh) Suara dari Total Pemilik Hak Suara sebanyak 25 Suara.

Ir.Asrul Tuwo.ASEAN.Eng Salah satu pengurus BPW dan Panitia Muswil IV KKSS Sulteng, angkat bicara melalui media ini berkaitan dengan tudingan dan pernyataan dari salah satu peserta Muswil IV KKSS di salah satu media lokal kota Palu, bahwa Muswil penuh dengan kecurangan dan adanya Suara siluman (Sumber, Teras kabar edisi : 21/2/23)

"Ini sangat mencederai prinsip Demokrasi kita saat ini, khususnya di tubuh KKSS Sulteng, tudingan semacam itu hanya ingin membuat konflik dan kegaduhan antar sesama Warga KKSS, sangat provokatif dengan menyajikan informasi menyesatkan. Cara-cara seperti itu tidak boleh di jadikan contoh yang baik. Dimana prinsip kekeluargaan kita "Taro ada Taro Gau" sebagai Pilosofi dan dasar pijakan organisasi KKSS telah kita kesampingkan.

Lanjut, Dosen muda Fak.Teknik UNTAD itu, saya pikir ini jelas dan terang menderang bahwa  MUSWIL-IV KKSS yang di laksanakan di Kota Luwuk itu seluruh tahapan dan mekanisme persidangan telah di laksanakan secara terbuka dan Demokratis. Sebagaimana telah di tuangkan dalam peraturan Organisasi (AD/ART) Secara jelas telah tertuang dan di sepakati bersama Bahwa "Pengambilan Keputusan Tertinggi adalah Forum MUSWIL" sehingga segala Product MUSWIL itu sudah melalui Pembahasan yang panjang dan alot  dan di Putuskan secara bersama berdasarkan Kesepakatan Forum MUSWIL-IV KKSS Sulteng.

Dalam Rancangan tata cara Pelaksanaan Peraturan & Tata tertib MUSWIL IV KKSS tahun 2003 pada pasal 7 tentang Hak Bicara dan Hak Suara point, 

a. HAK SUARA  tentang kepesertaan MUSWIL IV KKSS sebagaimana di atur dalam ART pada BAB XVIII tentang kourom dan pengambilan keputusan pasal 39 ayat 1 butir (c) masing-masing yaitu

1.BPP satu suara

2.BPW satu suara

3.BPD satu suara

4.Badan Otonom satu suara

5.Organisasi Pilar satu suara.

di perjelas lagi pada keputusan forum  MUSWIL atas pertimbangan tertentu  dengan catatan bahwa satu suara BPP KKSS adalah Suara pembanding.

Di pertegas lagi lanjut Asrul pemilik suara sah yang sebenarnya adalah 25 suara, bukan 26 suara itu jelas dan di saksikan oleh seluruh Peserta Muswil, jadi tidak ada masalah.

Rinciannya sbb : 

- BPP satu suara,

- BPW satu suara,

- BPD satu suara,

- BPC 11 suara / Kabupaten/Kota Se Sulteng (di luar BPC Kab.Sigi dan BPC Kab.ToliToli) yang tidak mempunyai Hak suara. Karena  dianggap masih bermasalah. 

- Badan Otonom KKSS satu suara

- Pilar KKSS Sulteng 10 Suara

Total 25 suara, bukan 26 suara. kelebihan satu suara yang di maksud adalah kesalahan penulisan dengan angka 8 suara yang di raih oleh Ahmad Sumarling, padahal yang sebenarnya hanya 7 ( Tujuh suara)

Dari uraian itu, coba tunjukan dimana letak kecurangannya dan di mana letak kalau saudara katakan ada suara siluman pada MUSWIL IV KKSS Sulteng "dengan nada sedikit keras dan kesal". Jangan lagi ada upaya yang memutar balikkan fakta yang sebenarnya , menggoreng - goreng sesuatu yang tidak jelas dasarnya. itu cara yang tidak baik,  kasihan kandidatnya di giring-giring ke dalam penantian yang tidak pasti. "Tutupnya. (Red)

Share:

Read More