Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 78 Tahun, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menggelar acara pertandingan catur antar perangkat daerah di Pendopo Wali Kota Bekasi pada hari ini.

Ketua Pelaksana perlombaan catur antar perangkat daerah Pemerintah Kota Bekasi, sebagai Sub Koordinator Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kota Bekasi, Nanang Qosim melaporkan kegiatan tersebut bertujuan menjadi ajang silaturahmi dalam eratnya perangkat daerah juga sekaligus memperingati HUT kemerdekaan RI ke 78 tahun, ia memaparkan bahwa kegiatan ini menjadi ajang perlombaan dalam mengasah otak para peserta lomba.

Dihadiri oleh Ketua Pengurus Cabang Catur Kota Bekasi, Haeri Parani yang juga ikut serta dalam pertandingan, sebanyak 58 peserta mendaftarkan diri untuk ikuti perlombaan tersebut, sementara perlombaan digelar beberapa Kepala Perangkat Daerah juga ada yang turut serta seperti Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi, Ahmad Yani dan Camat Jatisampurna, Nata Wirya.

Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Disdagperin Kota Bekasi, Romy Payan yang mengatakan bahwa ini adalah perlombaan secara santai yang memacu tingkat kecerdasan melalui strategi untuk menang, diharapkan peserta dengan rasa fun bisa mengikuti perlombaan ini dan terutama menjadi saling kenal antar bagian perangkat daerah.

Diinformasikan untuk para peserta catur yang mengikuti bahwa pemenang pada nantinya akan mendapatkan trophy piala dan hadiah yang menarik.

Wali Kota Bekasi Hadiri Pelepasan Roadshow Bus KPK: Bertemakan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Setelah sukses menjelajah Kota-Kota besar di pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar rangkaian _Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi Tahun 2023_ dan pada Kamis, (24/08) dilakukan _launching_ atau pelepasan Roadshow Bus KPK yang terbaru bertempat di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

_Roadshow Bus KPK_ akan melanjutkan perjalanannya ke Kota-Kota lain se-Indonesia yang sebelumnya telah sukses melaksanakan roadshow di Jabodetabek dan Bandung sebagai roadshow tahap 1, dan akan dilanjutkan tahap 2 setelah pelepasan hari ini.

_Roadshow Bus KPK_ hadir sebagai bagian dari sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat secara langsung dan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dalam pencegahan korupsi, utamanya menjelang Pemilu 2024 Dengan membawa pesan "Hajar Serangan Fajar".

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, berkesempatan mengikuti pelepasan _Roadshow Bus KPK_ yang dihadiri langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.

Firli menyampaikan dalam sambutannya bahwa _Roadshow Bus KPK_ adalah salah satu kegiatan untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat.

"Terdapat sembilan nilai integritas atau nilai-nilai antikorupsi, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras. Seluruh nilai-nilai tersebut harus kita tanamkan kepada masyarakat, dan dengan adanya _Roadshow Bus KPK_ diharapkan masyarakat semakin melek dan paham kesembilan nilai tersebut dan bisa diimplementasikan oleh masing-masing sebagai dasar sikap anti korupsi," ujar Firli dalam sambutannya.

Menyambut tahun politik 2024 dan selaras dengan misi "Hajar Serangan Fajar", Firli pun menegaskan, "mari kita bersama-sama, hajar 'serangan fajar'. Ingat, suara kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan positif dengan memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi juga mendapatkan penghargaan yang diberikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, atas dukungannya dalam penyelenggaraan _Roadshow Bus KPK_ di Kota Bekasi yang pada Juni lalu, guna berikan edukasi kepada warga masyarakat akan bahaya korupsi dan pentingnya hajar serangan fajar.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menuturkan bahwa KPK, bukan hanya sebagai lembaga penegak hukum, melainkan sebagai mitra dalam membangun kesadaran dan kepedulian akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan.

“Kami siap bekerja sama dengan KPK untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian

masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi dan mendukung segala upaya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, serta kami ucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami, dan kami akan senantiasa mendukung segala upaya edukasi KPK kepada masyarakat," pungkas Tri Adhianto.

Kembali Resmikan Taman, Wali Kota Bekasi Sambangi Wilayah Kecamatan Jatiasih

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Sesuai dengan yang sudah dikemukakan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto sebelumnya bahwa beliau merencanakan pembangunan 100 taman di Kota Bekasi, maka pada Kamis (24/08), Tri Adhianto kembali meresmikan dua taman di Kota Bekasi, yakni di wilayah Kecamatan Jatiasih, yang meliputi Taman di RW 11 Kelurahan Jatisari, dan Taman RW 11, Kelurahan Jatiasih.

Keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dapat menjadi salah satu sarana dalam membentuk interaksi sosial masyarakat. Salah satu bentuk ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan adalah dengan hadirnya taman-taman.

"Taman merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh Pemerintah di kawasan perkotaan. Tujuan dibangunnya taman adalah untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Taman memiliki fungsi membantu mengurangi polusi udara serta berfungsi sebagai penghijauan," ujar Tri dalam sambutannya.

Tri Adhianto pun menambahkan, "kemudian, dengan adanya taman, dapat digunakan sebagai area untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan beraktivitas bagi warga masyarakat seperti olahraga, _gathering_, sampai rapat tingkat RW, dan kegiatan positif lainnya, yang pada akhirnya dapat mengarahkan masyarakat menuju pola hidup yang sehat dan bahagia," imbunya.

Taman-taman tersebut yang baru saja diresmikan juga dilengkapi dengan area bermain anak dan kursi taman yang nyaman. Adapun harapan Tri adalah, "selain untuk tempat bermain anak-anak dan juga aktifitas lainnya, semoga dengan adanya taman ini dapat menumbukan keguyuban antar warga, dan agar segala fasilitasnya dijaga dengan baik, jangan sampai terbengkalai dan malah terkesan kotor, maka RT RW juga harus aktif menggerakan warganya bersama menjaga lingkungan," pungkas Tri.

DPRD Kota Bekasi Gelar Sidang Paripurna Bahas Usulan Penetapan Pemberhentian Wali Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - DPRD Kota Bekasi menggelar sidang paripurna dalam rangka usulan penetapan pemberhentian Wali Kota Bekasi, Dr Tri Adhianto yang akan selesai menjabat hingga 20 September 2023, Kamis, (24/8/2023) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar Bekasi Timur.

Ketua DPRD Kota Bekasi, H.M. Saifuddaulah memimpin rapat paripurna tersebut dihadiri para anggota DPRD, Pejabat Pemerintah Kota Bekasi, Forkopimda dan tamu undangan.

Dalam rapat paripurna disampaikan usulan pemberhentian Wali Kota Bekasi masa jabatan 2018-2023 dan telah ditandatangani pimpinan DPRD. Kemudian menyampaikan usulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah, mengatakan usulan pemberhentian Wali Kota ini mengacu pada UU Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014 pasal 79 ayat a dan b. Serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no 120/3262/SJ tanggal 17 Juni 2015 terkait pemberhentian Kepala Daerah. Surat Sekda Provinsi Jawa Barat ditujukan kepada Bupati/Wali Kota mengenai usulan pemberhentian kepala daerah 40 hari sebelum masa jabatan berakhir.

“Usulan pemberhentian itu dalam aturan paling lambat 30 hari atau satu bulan sebelum masa jabatan Wali Kota berakhir dan surat Sekda Jabar tentang usulan pemberhentian kepala daerah, 40 hari sebelum masa jabatan akan berakhir ,” kata Saifuddaulah, saat konferensi pers usai paripurna.

Lanjut Ketua DPRD Kota Bekasi, agenda paripurna usulan pemberhentian Wali Kota merupakan mekanisme yang harus ditempuh sebagai salah satu prasyarat penetapan Penjabat Wali Kota Bekasi oleh penetapan Mendagri.

Menanggapi pertanyaan media mengenai status Wali Kota Dr Tri Adhianto, ia mengatakan tetap memiliki hak dan kewajiban selaku Wali Kota Bekasi hingga selesai menjabat pada 20 September 2023 mendatang.

"Statusnya wali Kota melaksanakan tugas sebagaimana biasanya dan punya hak dan kewajiban, hak protokoler dan lainnya juga sama. Kewenangannya sama, hanya karena sisa masa jabatan untuk memanfaatkan waktu yang ada. Melaksanakan Visi misi yang sudah disusun sehingga bisa melaksanakan sesuai dengan harapan kita semua," ungkapnya.

Terkait penetapan Pj Wali Kota Bekasi yang akan melanjutkan kepemimpinan di Kota Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah menyerahkan keputusan kepada Pemerintah Pusat.

"DPRD Kota Bekasi telah mengusulkan pada 4 Agustus untuk Pj Wali Kota. Begitu juga Gubernur Jabar, Mendagri sudah mengusulkan, proses seleksi berjalan hingga turun rekomendasi pemerintah pusat dan yang akan melantik adalah gubernur Jawa Barat," katanya.

Ia berharap Pj Wali Kota Bekasi akan melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan mampu menjalin komunikasi dengan DPRD dan warga Kota Bekasi.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianto mengatakan masa jabatannya akan berakhir hingga 20 September 2023 selaku Wali Kota Bekasi. Proses usulan ini katakan sesuai regulasi yang ada dan dirinya mengatakan akan fokus menyelesaikan tugas dengan baik. Diantaranya persoalan Kali Bekasi yang tercemar dan upaya meningkatkan pasokan air masyarakat.

"Ya hari ini persoalan besar di kali Bekasi yang tercemar. Kita harus ada solusi menambah kapasitas air dari air Kali Malang. Makanya dalam ABT nanti kita akan lakukan pipanisasi untuk meningkatkan kapasitas air baku," ucapnya.

Tokoh Pemuda Anas Minta Rute Trans Batam Masuk ke Kampung Bagan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Tokoh pemuda Sungai Beduk, Anwar Anas minta Dinas Perhubungan kota Batam mengadakan rute baru untuk Trans kota Batam masuk ke wilayah kampung Bagan. Trans Batam dimaksud adalah Trans Batam jurusan Tanjung Piayu ke Jodoh. Kamis (24/08/2023)

“ Menilik kebutuhan masyarakat harusnya rute Trans Batam masuk ke wilayah Kampung Bagan,” kata Anwar Anas

Kebutuhan soal transportasi umum itu banyak dikeluhkan masyarakat yang berdomisili di wilayah Kampung Bagan, Sungai Daun, Buana Garden hingga perumahan-perumahan yang ada di sekitar.

“Warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi harus memesan jasa ojek online agar bisa keluar ke halte,” kata dia

Apalagi kata Anwar Anas, Dinas Perhubungan Kota Batam akan memaksimalkan layanan feeder atau angkutan Pengumpan pada tahun 2024 mendatang. Layanan tersebut merupakan masuk ke gang-gang perumahan dan permukiman untuk menjemput penumpang dan mengantarkannya ke halte Trans Batam.

“ Ini menjadi angin segar untuk masyarakat, agar sebelum layanan ini berjalan usulan untuk memasukkan Kampung Bagan ke rute baru harus direalisasikan,” tutup Anwar Anas.(Red/ZS)

Mengenal Band I Prevail Yang Akan Bersandingan Dengan Bring Me The Horizon di Jakarta Indonesia 10 November

RedaksiAugust 23, 2023internasional, metropolis, selebritas No comments

KABARMASA.COM, JAKARTA - Band I Prevail adalah sebuah kelompok musik yang telah memikat hati penggemar dengan musik rock yang kuat dan emosional.

Band I Prevail terbentuk pada tahun 2013, berawal dari sebuah kemitraan tak terduga, band ini telah mengalami perjalanan yang menarik sejak awal hingga mendapatkan tempat istimewa dalam industri musik.

Pada awalnya, I Prevail terbentuk di Troy, Michigan, Amerika Serikat. Dua anggota pendiri Band I Prevail adalah Brian Burkheiser (vokal) dan Eric Vanlerberghe (vokal dan scream).

Mereka berdua menggabungkan bakat vokal mereka yang unik untuk menciptakan ciri khas suara Band I Prevail.

Meskipun memiliki latar belakang dan pengaruh musik yang berbeda-beda, mereka berhasil menemukan paduan suara yang kuat dan memikat.

Pada tahun 2014, Band I Prevail merilis video cover mereka untuk lagu Blank Space milik Taylor Swift di YouTube.

Video tersebut segera viral dan menjadi pijakan awal kesuksesan mereka. Penerimaan positif dari para penggemar dan pujian dari Taylor Swift sendiri mengukuhkan mereka sebagai kekuatan baru dalam Dunia musik.

Namun perjalanan I Prevail belum selalu mulus karena Band ini menghadapi tantangan dalam menemukan anggota tambahan yang cocok dan menetap.

Setelah beberapa pergantian anggota, Dylan Bowman (gitar) dan Steve Menoian (gitar) akhirnya bergabung dengan I Prevail untuk melengkapi formasi yang solid.

Pada tahun 2016, Band I Prevail merilis EP debut mereka yang berjudul Heart vs. Mind.

EP ini menampilkan gaya musik yang kuat dan lirik yang emosional, menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh Band I Prevail.

Lagu Scars dari EP ini menjadi salah satu lagu yang sangat dikenal oleh penggemar dari Band I Prevail .

Tetapi benar-benar terobosan I Prevail datang pada tahun 2017 dengan rilis album Lifelines.

Album Lifelines menghasilkan singel hit seperti Stuck in Your Head dan Alone yang membantu Band I Prevail meraih perhatian lebih luas.

Kehadiran album Lifelines juga membawa Band I Prevail ke panggung-panggung besar dan tur Dunia, memperluas jangkauan pengaruh mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, I Prevail terus berkembang dan matang dalam kreativitas mereka.

Mereka telah merilis album studio kedua mereka yaitu Trauma, pada tahun 2019 yang menampilkan lagu-lagu yang lebih dalam dan beragam dalam tema serta musikalitas.

Seiring berjalannya waktu, I Prevail telah menunjukkan bahwa mereka bukanlah sekadar band dengan potensi tetapi sebuah kekuatan stabil dalam Dunia musik rock.

Dengan kemampuan vokal yang kuat, energi panggung yang memukau dan komitmen terhadap musik yang jujur serta emosional, Band I Prevail terus menjadi sorotan dalam industri musik modern

AHM Klarifikasi Soal Rangka eSAF Keropos, Enggak Ada Recall!

KABARMASA.COM, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) hari ini (23/8/2023) melakukan klarifikasi soal rangka eSAF yang keropos.

Dalam klarifikasi AHM soal rangka eSAF keropos, disebutkan kalau noda pada bagian las-an rangka eSAF bukan karat yang memicu rangka keropos.

Namun, diklaim sebagai sisa proses pengelasan yang memang tidak bisa tertutup oleh cat.

"Bercak kuning yang terdapat pada las-lasan di rangka eSAF merupakan silikat (Silicate). Lapisan Silikat itu bukan karat, lapisan itu justru melapisi frame supaya enggak terjadi oksidasi," ujar Subhan, Technical Service Manager AHM.

Dalam acara yang sama, Ahmad Muhibbuddin selaku GM Corporate Communication AHM juga menjelaskan soal rencana recall motor-motor yang menggunakan rangka eSAF.

Pihak AHM pada acara klarifikasi soal rangka eSAF keropos menyebut belum ada rencana lakukan recall pada motor yang pakai rangka eSAF.

"Kami belum memiliki rencana (melakukan) recall," ucap Muhib.

"Karena produk kami sudah kami produksi dengan melalui proses uji kualitas yang sudah teruji," tambahnya.

Meski tidak melakukan recall terhadap motor-motor yang gunakan rangka eSAF, pihak AHM menyebut akan proaktif menangkap segala keluhan konsumennya.

"Tentu kami akan berusaha proaktif, cepat dan sigap menangkap setiap keluhan konsumen yang disampaikan," ujar Muhib lagi.

"Jika ada konsumen yang mengalami kendala atau keluhan terhadap motornya, jangan ragu-ragu datang ke jaringan bengkel resmi kami. Karena kami akan proaktif membantu dan memeriksa keluhan yang disampaikan konsumen di motornya," tutupnya.

Nah, jadi sejauh ini tidak ada rencana dari AHM untuk melakukan recall untuk Honda Genio, BeAT terbaru, Scoopy terbaru dan Vario 160 yang gunakan rangka jenis eSAF.

Kantor Bupati Bekasi Dikepung Kaum Penganggur

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Merasa dianak tirikan oleh pemerintah, Kaum penganggur mengepung kantor Bupati Bekasi. Mereka marah dan menganggap pemerintah Kabupaten Bekasi gagal mengentaskan pengangguran yang setiap tahun semakin bertambah.

Ratusan Kaum pengaggur menggelar aksi gerakan melamar kerja serentak di kantor Bupati Bekasi Jawa Barat, Rabu (23/8/2023)

Aksi damai itu bentuk kemarahan para pencari kerja lokal yang sulit mendapatkan pekerjaan di daerah industri terbesar se Asia Tenggara.

Seorang yang bergabung aksi kaum penganggur Bekasi Dwi Haryanto mengatakan, kaum penganggur di Kabupaten Bekasi semakin tahun semakin bertambah, hal itu bukti nyata pemerintah dan legislatif sudah gagal melakukan pengentasan pengangguran di daerah industri terbesar se Asia tenggara.

"Kedatangan kami bersama kaum penganggur Bekasi membawa lamaran kerja ke Bupati Bekasi, sampai saat ini PJ.Bupati Bekasi masih belum mau menerima kami. Ini kan aneh, katanya PJ.Bupati Dani Ramdan mau mengentaskan pengangguran,"cetus Lepas sapaan akrabnya, saat aksi Rabu (23/08/23).

Program kerja Penjabat Bupati Bekasi kata Lepay, diantaranya ingin menekan angka pengangguran namun lanjut Ia, sangat ironis jika tidak mau menerima lamaran kerja kaum Penganggur.

"Jangan cuma pencitraan saja mau menekan angka pengangguran, faktanya pengangguran di Kabupaten Bekasi malah bertambah, sekarang kami bawa ratusan lamaran agar menjadi perhatian pemerintah,"ungkapnya.

Ia juga mengancam PJ.Bupati Bekasi Dani Ramdan jika masih ogah mendengarkan suara kaum penganggur bakal melakukan aksi berjilid.

Hal senada juga dikatakan Japud, penganggur asal Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya ikut membawa lamaran pekerjaan lantaran ingin mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Kita ikut aksi ini dari rumah kemari bawa harapan ingin bisa bekerja di industri yang ada di Kabupaten Bekasi, sebab, susah cari kerjaan bahkan yang bayar juga banyak juga yang tertipu,"ungkapnya.

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi mencapai 203.000 orang pada tahun 2022. Jumlah ini, meningkat dibanding 2021, yakni 197.000 orang.

Resmikan Dapur Ruci Sehati di Rutan Cipinang, Dirjenpas Minta Kanwil Kemenkumham Se-Indonesia Tingkatkan Standarisasi Makanan

KABARMASA.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham meresmikan Dapur Sehat di Rutan Kelas I Cipinang, Rabu, (23/8/2023).

Peresmian Dapur Ruci Sehati itu dimaksudkan untuk meningkatkan layanan pemenuhan makanan sehat bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di rutan tersebut.Dirjenpas Kemenkumham, Reinhard Silitonga menyatakan sangat mengapresiasi kehadiran Dapur Sehat di Rutan Kelas I Cipinang ini. Karena hal ini merupakan sebuah upaya jajarannya untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Petugas Pemasyarakatan yang berakhlak dan mendukung Indonesia maju.

“Dalam rangka perbaikan layanan terhadap pemenuhan makanan sehat bagi warga binaan, seluruh dapur di 527 UPT Pemasyarakatan telah memiliki Sertifikat Laik Higiene atau “Dapur Sehat” dari Dinas Kesehatan yang berarti secara administrasi dan teknis layanan, makanan di UPT Pemasyarakatan telah memenuhi standar kesehatan. Kepemilikan Sertifikat Laik Higiene harus diiringi dengan budaya kerja Laik Higiene,” tutur Dirjenpas dalam acara peresmian dapur baru Rutan Kelas I Cipinang, Rabu (23/8/ 2023).

Reinhard mengatakan selama ini para WBP maupun para napi sudah memperoleh makanan sesuai standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 12. Namun pihak Rutan Kelas I Cipinang telah meningkatkan standarisasi makanan sehat yang ada saja untuk jadi semakin baik.

“Sehingga dari hasil penilaian Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, saat ini standar sehat dapur Rutan Kelas I Cipinang sudah berada di angka 93,6% atau jauh melebihi target minimal sebesar 80% seperti aturan Kementerian Kesehatan. Saya sangat mengapresiasi Kepala Rutan Kelas I Cipinang dan jajarannya atas capaiannya ini. Semoga hal baik ini dapat memberi motivasi bagi Kepala UPT Pemasyarakatan penyelenggara makanan lainnya di seluruh Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Dirjenpas juga menghimbau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia agar segera meresmikan 1 (satu) dapur UPT Pemasyarakatan sebagai dapur percontohan layanan makanan sesuai standar kesehatan di wilayah masing-masing, sehingga memberi motivasi kepada UPT Pemasyarakatan lainnya dalam mengolah makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi bagi Tahanan, Anak, Anak Binaan dan Narapidana.Karutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menyatakan pembangunan Dapur Ruci Sehati ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan makanan sehat bargi warga binaan juga untuk mempermudah para petugas dalam kegiatan mengolah bahan makanan menjadi makanan siap saji yang lebih teratur dan terjaga dari kontaminasi silang yang diakibatkan tercampurnya bahan makanan.

“Dengan adanya dapur yang baru penempatan bahan makanan dapat lebih terpetakan sehingga pendistribusian makanan bisa lebih terjamin dan tepat waktu. Selain itu kualitas makanan juga akan lebih terjamin karena dengan adanya sirkulasi udara yang lebih lancar dan dapat meminimaisir kontaminasi dari juru masak seperti keringat yang menetes ke dalam makanan dan lain lain,” tutur Ali.

Dengan proses memasak yang lebih baik dan higienis, lanjutnya, maka tampilan makanan pun jadi lebih menarik untuk dimakan.

“Indikatornya limbah makanan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sisa lebih sedikit. Selain itu secara psikologis, pekerja dapur merasa lebih percaya diri dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari pengolahan bahan makanan, penyajian makanan sampai pendistribusian ke Warga Binaan Pemasyarakatan,” tuturnya

Pemerintah Kota Bekasi Raih Penghargaan Dalam Ajang Adminduk Juara Tahun 2023 Tingkat Jawa Barat

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan penilaian kinerja untuk Disdukcapil Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat, diselenggarakan di Hotel D'Papandayan, Gatot Subroto, Bandung pada hari ini.

Secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Engkus Sutisna yang mewakili Wakil Gubernur Jawa Barat, dengan dihadiri para peserta Kepala Dinas atau perwakilan dari masing masing Kota dan Kabupaten.

Dalam kesempatan tersebut, telah diumumkan langsung oleh Staf Ahli Gubernur, Engkus Sutisna dari hasil penilaian kategori Adminduk Juara Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, diantaranya :

- Peringkat Pertama, Disdukcapil Kota Bogor

- Peringkat kedua, Disdukcapil Kota Bekasi

- Peringkat ketiga, Disdukcapil Kota Depok.

Penghargaan tersebut langsung diterima oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat bersama para penerima dari Kota Bogor dan Kota Depok.

Ia mengungkapkan kepada seluruh jajaran aparatur Disdukcapil Kota Bekasi yang telah bekerja sama dalam meningkatkan kinerja pelayanan Adminduk di Kota Bekasi sehingga bisa meraih penghargaan ini.

Dirinya juga mengungkapkan terima kasih kepada Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang telah memberikan arahan dan support terhadap seluruh proses pelayanan adminduk yang berada di Kota Bekasi.

Selain itu, Taufiq mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk bersama sama mewujudkan layanan Adminduk yang bersih, inovatif, solutif dan akuntabel dengan selalu mengurus secara sendiri layanan Adminduk baik secara online atau dengan aplikasi E-Open, juga bisa langsung hadir pada titik pelayanan yang tersebar. Di 12 Kecamatan, 24 Kelurahan dan 3 Mall Pelayanan Publik.

Sumber : PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

Maksimalkan Ketersediaan Ruang Terbuka Publik, Wali Kota Bekasi Resmikan Dua Taman di Kecamatan Jatiasih

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Telah banyak pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi, baik itu pembangunan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana olahraga, pembangunan Polder Air, dan yang masih terus dilakukan dan dimaksimalkan adalah revitalisasi lahan terbuka menjadi taman.

Sesuai dengan yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto merencanakan pembangunan 100 taman di Kota Bekasi, maka pada Rabu (23/08) kembali dilakukan peresmian 2 taman di Kota Bekasi, yakni di wilayah Kecamatan Jatiasih, yang meliputi Taman Edukasi Pojok 3R di RW 09 Kelurahan Jatisari, dan Taman RW 02, Kelurahan Jatiluhur.

Menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, pembangunan taman adalah sebuah upaya pemanfaatan lahan terbuka yang dibuat sedemikan rupa, seindah dan senyaman mungkin, untuk ruang berkumpul dan juga bisa dimanfaatkan untuk segala kegiatan dan kebutuhan warga sekitar.

"Dari sedemikian banyaknya kegiatan warga di lingkungan masing-masing, musti difasilitasi ruang terbuka yang layak oleh Pemerintah, maka revitalisasi lahan terbuka untuk dijadikan taman, yang dilengkapi tempat bermain anak dan kursi-kursi taman yang nyaman, berdampak positif, para warga pun dapat menggunakannya untuk segala kegiatan positif berkenaan dengan pemberdayaan lingkungan sekitar," ucap Tri dalam sambutannya.

Terakhir, adapun harapan Tri setelah rampungnya taman tersebut adalah, "selain untuk tempat bermain anak-anak dan juga aktifitas-aktifitas lainnya, semoga dengan adanya taman ini, dapat menumbukan keguyuban antar warga, dan agar segala fasilitasnya dijaga dengan baik, jangan sampai terbengkalai dan malah terkesan kotor, maka RT RW juga harus aktif menggerakan warganya bersama menjaga lingkungan, agar kenyamanan senantiasa terjaga," pungkas Tri.

Diduga Proyek Sunny Bay Timbun Hutan Bakau: Meminta BP Batam Kaji Ulang Status Kawasan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -Kota Batam - Hancurnya hutan Bakau di Tanjung Piayu, Kota Batam diduga akibat dari adanya Aktivitas Pematangan lahan dan Penimbunan Bakau yang dilakukan oleh Sunny Bay, Rabu 23/08/2023.

Aktivitas Pematangan lahan Penimbunan Bakau yang dilakukan Sunny Bay masih berjalan kondusif hingga detik ini. Namun, diduga izin yang dimiliki Sunny Bay tidak sesuai ketentuan.

Dari ketidaksesuaian izin Pematangan lahan dan Penimbunan Bakau yang di lakukan oleh Sunny Bay bahwa lokasi kawasan Sunny Bay diduga masuk dalam kawasan Pariwisata dan tidak kawasan Komersil.

Tetapi, dalam dugaan Sungguh hebatnya pihak Sunny Bay melakukan Pematangan lahan dan Penimbunan Bakau tanpa mengetahui kawasan zona Pariwisata. Lantas, siapa pemberi izin alokasi tersebut.

Padahal, Sunny Bay merupakan property Perumahan untuk pembangunan yang akan di perjual belikan sebagai mana diduga disebut Komersil. Sedangkan, Lahan yang saat ini di kerjakan Pematangan lahan dan Penimbunan Bakau diduga ialah Lahan kawasan Pariwisata.

Berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh Sunny Bay, diduga telah melanggar peraturan

UU No. 27 tahun 2007 junto UU No. 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No. 5 Tahun 1999 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sementara itu, Terkait aktivitas Sunny Bay diduga juga tidak mentaati Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012, tentang izin lingkungan dan peraturan pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri No. 25/Permen-LHK/2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Kabarmasa.com telah melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Selaku Kuasa Hukum PT. Putra Piayu Perkasa pengembang Sunny Bay. Tetapi, dari hasil konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan informasi secara detail terkait Sunny Bay.

Untuk itu, Dimintai kepada BP Batam untuk mengkaji ulang terkait perizinan yang diberikan BP Batam kepada pihak Sunny Bay atas Reklamasi Pematangan lahan dan Penimbunan Bakau di Tanjung Piayu, Yang mana bahwa diduga kawasan tersebut masuk kawasan Pariwisata bukan Komersil.(Red)

Edisi ke-2

Seruan Aksi Perami Kembali Didepan Kedubes Vietnam Tolak Kosensi ZEE

KABARMASA.COM, JAKARTA - Peradaban Maritim Indonesia (Perami) lakukan aksi demontrasi yang kedua kalinya didepan kedutaan besar Vietnam menolak kosensi Zona Ekonomi Ekslisif (ZEE) Indonesia kepada Vietnam jakarta, kamis 23 agustus 2023.

Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan aksi dorong mendorong dengan aparat keamanan serta pembakaran ban dan poster penolakan terhadap tindakan agresif vietnam dilaut cina selatan.

Ketua Perami Ariantomi Yandra mengatakan, pihaknya menentang dengan keras praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Vietnam dilaut cina selatan seperti ilegal fishing bahkan reklamasi ilegal.

"Kami menilai bahwa pemberian kosensi ZEE kepada Vietnam ini merugikan Indonesia karena menyangkut kedaulatan laut, yang mana kedaulatan laut ini tidak bisa di tawar menawar", ujar tomi.

Ia juga menyampaikan pemberian kosesnsi tersubut juga berdampak terhadap terhadap nelayan lokal karna wilayah tangkap mereka terus terganggu oleh adanya kapal-kapal vietnam.

"Kosensi tersebut juga merugikan nelayan lokal dalam mencari pemghidupan, sementara di sisi lain Vietnam terus menerus dengan masif tanpa itikat baik melakukan residivis", ujarnya.

Dalam aksi demonstrasi tersebut Perami menyampaikan lima tuntutan yakni :

1. Mendesak Pemerintahan RI agar mengambil tindakan tegas atas operasi kapal vietnam IIIlegal fishing yang merusak ekosistem laut ZEE RI.

2. Menolak hasil perundingan ZEE RI dengan vietnam dan pemberian konsesi, karena vietnam diduga masih Destructive Fishing.

3. Meminta Pemerintahan RI untuk tegas mengawal aktivitas vietnam di Laut Cina Selatan (LCS) karena diduga membangun pangkalan militer dan melakukan reklamasi pulau besar-besaran secara ilegal.

4. Mendesak kepada KEDUTAAN BESAR VIETNAM untuk mengintruksikan pemerintahan vietnam Agar tidak melakukan tindakan Ilegal Fishing di perairan LCS, dan berdasarkan perundingan ZEE maka vietnam harus tunduk pada perjanjian Traktat yang sudah di tetapkan..

5. Menuntut DPR RI harus melakukan pengewasan terhadap hasil perundingan penentuan batas ZEE dan memenuhi kewajiban dan tugasnya untuk mendorong transparan proses pengesahan kesepakatan ZEE antara kedua negara.

Selain di tujukan kepada kedutaan besar Vietnam Perami juga menyampaikan tuntutan tersebut kepada DPR RI agar segera menjadi atensi pemerintah terkait persoalan kedaulatan laut Indonesia.(Red/ZS)

Seruan Aksi Hak Masyarakat dan Aliansi Pemuda Melayu Demo di Depan Kantor BP Batam Tolak Relokasi

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Seruan Aksi Hak Rakyat demo yang dilakukan oleh Masyarakat dan Aliansi Pemuda Melayu di depan Gedung BP Batam hari ini Rabu, 23/08/2023 pagi hari sangat mengecewakan bagi para pendemo.

Ketua Umum Koordinator Aksi Dian Arniandi saat keluar dari dalam Gedung BP Batam, masyarakat pendemo dari luar begitu antusias menunggu keputusan hasil rapat. Ternyata saat Ketum Dian membacarakan hasil rapat tersebut ternyata sangat mengecewakan bagi para pendemo.

Dian belum menanda tangan hasil keputusan dari BP Batam saat mediasi tanpa kesepakatan bersama oleh para massa unjuk rasa.

“Surat ini kita belum tanda tangani, karena kami tidak mengambil keputusan tanpa kesepakatan kita semua,” ucap Dian.

Dian pun membacakan poin-point atau berita acara tersebut. Poin-poin yang dibahas dalam BP Batam tersebut yaitu

1. BP Batam bersama perwakilan Warga Rempang akan melakukan pertemuan dengan Menteri Investasi BKM, Lingkungan hidup, Perhutanan dan Pariwisata guna menyampaikan aspirasi 16 titik pulau

2. Pengukuran Tata Batas guna pelepasan hutan produksi hutan yang dapat di kelolah oleh BP Batam tetap dilanjutkan dengan memberitahukan perangkat RT, RW dan melibatkan warga setempat.

Kedua berita acara tersebut yang dibacakan langsung oleh Ketum Kordinator Dian tidak di tandatangani karena warga tidak sepakat oleh semua warga. Oleh karenanya surat tersebut akan dikembalikan lagi kepada pihak BP Batam.

“Kalau tidak sepakat, kami tidak berani tanda tangani surat ini kawan-kawan, kami tidak mau dibilang pengkhianat kawan-kawan,” Dian mengakhiri.

Hingga berita ini diturunkan Aliansi Pemude Melayu rencananya akan terus menyuarakan aspira ke gedung perwakilan Rakyat Kita Batam.(Red)

5 TAMAN TELAH DIRESMIKAN WALI KOTA BEKASI PADA DUA KECAMATAN DI KOTA BEKASI

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Sebanyak 5 taman di Kota Bekasi yang berada di masing-masing kecamatan telah diresmikan oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, bersama unsur masyarakat, RT/RW, BKM, LPM telah sama sama menyaksikan persemian. Selasa,(22/8/23).

Taman yang diresmikan ini antara lain berada di dua kecamatan yakni :

1. Taman Irigasi Danita yang berada di Perum Irigasi Danita RW 14 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur.

2. Taman Pancasila yang berada di Jl. Jati Tengah V Blok B Perum Bumi Bekasi Baru IV RT03/RW. 09 Kelurahan Bojong Menteng Rawalumbu.

3. Taman Indah Sari Jl Bojong Sari RT01/RW12 Kelurahan Bojong Rawalumbu.

4. Taman Pandu yang berada di RW 06 Sepanjang Jaya Rawalumbu.

5. Taman Patriot Pengasinan Stadion Mini Rawalumbu RW 08 Pengasinan Rawalumbu.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sampaikan taman ini adalah taman bersama bagi masyarakat Kota Bekasi. Masing-masing kelurahan harus mempunyai tempat berkumpul masyarakat maupun keluarga bersama untuk menikmati indahnya taman dari Pemerintah Kota Bekasi.

“Allhamdulillah hari ini lima taman sudah resmi digunakan di dua kecamatan, buat warga saya berpesan untuk sama-sama menjaga taman ini agar tidak rusak maupun di corat coret, kita sama-sama dalam mewujudkan Kota Bekasi menjadi sejuk dengan adanya taman di setiap RW maupun RT.” Ucap Tri.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto secara resmi menandatangani prasasti di masing-masing lokasi taman di Bekasi Timur dan Rawalumbu dengan didampingi Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi Dinar Faisal, Camat, Lurah, Unsur Tokoh Masyarakat, Karangtaruna, LPM dan BKM.

Indag Ditreskrimsus Polda Metro Tangkap Tersangka Peredaran Obat Keras Tanpa Izin

KABARMASA.COM, JAKARTA - Subdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap 7 tersangka terkait peredaran obat keras atau obat G tanpa izin edar keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, periode Juni hingga Agustus 2023.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan peredaran obat keras secara ilegal yang diduga melibatkan tenaga kesehatan (Nakes), yakni asisten dokter dan asisten apoteker yang memalsukan resep dokter untuk para pembeli obat keras.

"Oknum tenaga kesehatan terdaftar yang membuat resep obat, namun tidak memiliki izin praktek dan tidak sesuai dengan kompetensinya. Modus oknum karyawan apotek, membuat resep obat namun tidak terdaftar sebagai tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin praktik," ujar Ade Safri di Polda Metro Jaya, Selasa (22/8/2023).

Ade Safri mengatakan mereka sudah beraksi sejak 3 sampai 5 tahun dengan motif mencari keuntungan. Para Nakes yang terlibat ialah APAH (42), S (27), RNI (20) dan ERS (49).

"Tapi yang pasti, motifnya keuntungan. Sudah beraksi sekitar 3 sampai 5 tahun," katanya.

Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Victor Inkiriwang menambahkan resep dokter tersebut dijual para nakes tersebut dengan harga bervariasi. Nilainya ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Bervariasi, jadi yang dihitung di sini yaitu resep dokternya kisaran sekitar ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Namun kemudian yang dihitung banyak sedikitnya obat yang dicantumkan dalam resep tersebut," papar Victor.

Victor mengatakan para tersangka nakes menyalahi aturan terkait resep tersebut. Sebab, dalam prakteknya mereka mengeluarkan resep obat keras tersebut tanpa adanya petunjuk dokter.

"Obat-obatan yang masuk dalam daftar G wajib hukumnya melalui resep dokter. Artinya ada diagnosa yang harus dilakukan oleh dokter yang berkompeten sebelum mengeluarkan resep yang dimaksud," terangnya.

Para tersangka sudah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Tersangka dijerat Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman penjara 10 tahun. Pasal 60 angka 10 jo angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bulan Bhakti Presisi hari Bhayangkara Ke-77, Kapolda Metro Jaya: Serahkan Kunci Bedah Rumah

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sebuah acara seremonial penting dalam rangka perayaan Bhakti Presisi Bhayangkara Ke-77 telah berlangsung dengan meriah di wilayah Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dirangkaikan dengan upacara penyerahan kunci rumah yang telah dibedah, menjadikannya lebih layak huni dan nyaman bagi pemiliknya.

Acara yang pimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto S,IK menyampaikan bahwa seremonial ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Bulan Bhakti Presisi Hari Bhayangkara Ke-77 tahun 2023.

"Kegiatan bedah rumah ini tidak hanya mengubah kondisi fisik rumah menjadi lebih baik, tetapi juga memberikan makna mendalam dalam perayaan Hari Bhayangkara yang ke-77. Kehadiran Polri dalam membantu masyarakat menjadi bukti nyata komitmen dan peran positif Polri dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan warga." ucap Irjen Pol. Karyoto kepada awak media Selasa, (22/08/2023).

Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi program dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, S.Ik, MH, dan Yayasan Keren yang dimiliki oleh Bapak Jusuf Hamka.

"Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar." jelasnya.

Moment puncak pada acara tersebut adalah ketika Kapolda Metro Jaya dan Bapak Jusuf Hamka secara simbolis menyerahkan kunci rumah yang telah dibedah kepada Ibu Maisun, pemilik rumah yang teramat bersyukur atas bantuan tersebut.

"Saya menekankan makna kolaborasi yang terjalin antara TNI, Polri, pemerintahan, dan pengusaha dalam rangkaian acara ini, dengan harapan bahwa rumah yang telah dibedah akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh berkah bagi Ibu Maisun dan keluarga." paparnya.

Dengan penuh harap, seremonial penyerahan kunci bedah rumah ini menjadi awal dari kisah baru bagi Ibu Maisun dan keluarganya.

"Kita berharap rumah yang baru ini akan memberikan kebahagiaan dan kesuksesan di masa mendatang." ungkapnya.

Perlu diketahui dalam acara tersebut turut hadir Bapak Jusuf Hamka, Ketua Yayasan Keren, Para Pejabat Utama Polda Metro Jaya, KBP. H. Ade Ary Syam Indradi S.H., S.IK., M.H, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kolonel Arh. Redinal Dewanto, Dandim Jakarta Selatan, Bapak Edi Sumantri, Wakil Walikota Jakarta Selatan, Dan banyak lagi tokoh penting dari TNI, Polri, pemerintahan, dan masyarakat setempat.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Ajak Aparatur Pemkot Bekasi Solid dan Total dalam Berikan Pelayanan kepada Masyarakat

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan apel gabungan pada hari ini di Plaza Pemerintah Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, yang baru saja dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, bertindak sebagai pembina apel. Tri menyampaikan akan terus mengembangkan visi misi Kota Bekasi hingga habis masa periode 2018-2023.

“Amanah yang saya terima ini harus dipertanggungjawabkan. Sebuah anugerah diberikan oleh Sang Pencipta kepada saya untuk memimpin dan menyelesaikan masa periode ini. Untuk itu, mari kita semua jadikan ini sebagai motivasi terbaik dalam menyelesaikan tugas. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas peraihan penghargaan Pemerintah Kota Bekasi,” ungkapnya.

Tri menyampaikan apresiasinya atas gelaran Pesona Nusantara Bekasi Keren Jilid II yang berlangsung dengan baik pada hari Minggu (20/08) yang lalu. Semua masyarakat menunjukkan kecintaan kepada Kota Bekasi dan organisasi perangkat daerah (OPD) serta elemen masyarakat menunjukkan kreativitas dalam gelaran tersebut.

"Alhamdulillah, Pesona Nusantara Bekasi Keren Jilid II mendapatkan apresiasi terbaik dari masyarakat yang hadir. Semoga kita semakin menunjukkan kesolidan untuk Kota Bekasi ini, karena Gubernur Jawa Barat pun sangat bangga dengan kebudayaan yang dimiliki oleh Kota Bekasi dalam paparan sambutannya," imbuh Tri.

Selanjutnya, ia menceritakan proses perjalanannya dari awal karir hingga sampai mendapat kepercayaan dan anugerah menjadi pemimpin Kota Bekasi. Ia menegaskan proses yang ditempuhnya menjadi sebuah motivasi dalam bekerja dan memberikan yang terbaik di setiap sektor.

"Siapapun pemimpinnya, kita harus memberikan loyalitas dan totalitas dalam memberikan pelayanan publik. Saling asah, saling asuh, dan saling asih, karena kita adalah keluarga besar di Pemerintah Kota Bekasi" kata Tri.

"Mari kita kerja yang terbaik dalam menghabiskan masa periode ini, saling kerja sama dalam pelayanan masyarakat untuk menciptakan Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan," tutup Tri.

Apel diakhiri dengan acara potong tumpeng oleh Wali Kota Bekasi dan Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi Buka Workshop Aplikasi Srikandi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bertempat di Balai Patriot Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi menggelar Kegiatan Workshop Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang langsung dibuka oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi, H. Ahmad Yani. Selasa, 22/08/2023

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Patriot dan diikuti oleh peserta dari Aparatur Pemerintah Kota Bekasi.

Aplikasi Srikandi ini merupakan bagian dari program nasional satu data Indonesia, dibangun untuk menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan berbasis Government to Goverment atau dapat dimanfaatkan antara pusat daerah.

Dijelaskan oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi, workshop ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan baik teori maupun praktik untuk mengimplementasikan aplikasi dan sangat diharapkan mampu mengoperasionalkan secara mandiri bagi para admin dalam menunjang kinerja aparatur agar lebih efektif.

Narasumber workshop aplikasi srikandi ini dari Ketua Tim Pembinaan Kearsipan dan Wilayah Barat II, Sri Wulandari dan Arsiparis Penyelia, Ulvina Haviza.

"Diharapkan para peserta dengan serius tapi santai dalam mengikuti workshop ini, dan bisa menerapkan di masing masing perangkat daerah nya, dan tetap mengajarkan kepada pegawai lainnya agar mengerti dalam menggunakan aplikasi ini dalam cara kerja yang lebih efektif." Kata Ahmad Yani.

Polda Kepri Gelar FGD Guna Menjaga Situasi Aman dan Kondusif dalam Pengembangan Pulau Rempang Galang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam – Polda Kepri gelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Akademisi dan Masyarakat dalam pengembangan Pulau Rempang sebagai Daerah Eco City Kota Batam” di Hotel PIH Kota Batam. Selasa (22/08/2023).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si., dan Akademisi Umrah Prof. Dr. M. Syuzairi, M.Si., selaku pembicara serta Perwakilan masyarakat pulau Rempang Galang, Perwakilan mahasiswa UNIBA, dan Perwakilan tokoh masyarakat Kota Batam.

Dalam kesempatan tersebut pembicara dari Akademisi Umrah Prof. Dr. M. Syuzairi, M.Si., menekankan bahwa investasi atau program Pengembangan Pulau Rempang sebagai daerah Eco City tersebut dapat mengakomodir masyarakat sebagai pekerja di lokasi tersebut serta pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya meliputi tempat tinggal, jaminan mengenai lapangan pekerjaan, dan pendidikan bagi anak-anak warga sekitar.

Kemudian Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si., menjelaskan bahwa Pengembangan Pulau Rempang sebagai daerah Eco City haruslah tercipta melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat sehingga tidak terjadi disinformasi yang dapat merugikan semua pihak. Kegiatan ini juga guna meluruskan informasi-informasi yang beredar ditengah masyarakat serta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang program pemerintah terkait pengembangan Rempang Galang sebagai daerah Eco City di Kota Batam. Sebagai Warga Negara yang baik, Tentunya harus dapat mendukung Program Pemerintah dalam Pembangunan Nasional, yang bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si., juga menerangkan bahwa program pengembangan Rempang Galang sebagai daerah Eco City di Kota Batam akan terus melibatkan seluruh para pemangku kepentingan atau stakeholder yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mencari win-win solution.

Lebih lanjut Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si., menjelaskan dihadapan para peserta FGD, bahwa kehadiran Polri adalah sebagai wujud nyata dari berbagai upaya dan komitmen Polri dalam menjalankan pedoman hidup Polri untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pemecah masalah sosial (problem solver). "Upaya penegakan hukum menjadi upaya terakhir atau ultimum remedium seiring dengan program Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yaitu Presisi ‘Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan’.

“Saya menghimbau kepada semua pihak untuk saling menahan diri, Sampaikan aspirasi secara damai dan sejuk serta tidak terprovokasi serta mengedepankan upaya musyawarah mufakat dalam menyikapi pengembangan kawasan Rempang Galang sebagai daerah Eco City di Kota Batam. Selain itu, harapan kami kepada masyarakat agar bersikap cerdas dengan selalu melakukan konfirmasi serta cek dan ricek sebelum mempercayai apalagi membagikan sebuah berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya dengan mengedepankan ‘Saring Sebelum Sharing’. Sebab sekali lagi, tidak semua informasi atau berita yang beredar di media sosial adalah informasi yang valid kebenarannya serta bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Marilah kita semua bersikap bijak dan cerdas dalam memperoleh informasi atau suatu pemberitaan, selalu waspada terhadap setiap informasi palsu (hoax) yang beredar dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” Tegas Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si.,

“Kami juga berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat berpotensi terjadinya pelanggaran yang berakibat terhadap hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain serta mari bersama-sama kita menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Setiap Tindakan yang mengarah kepada tindakan anarkis dan melanggar hukum, pasti akan ditindak dengan Tegas, dan diproses secara hukum yang berlaku, dan terhadap para pelaku akan tercatat di SKCK : Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dimana surat keterangan tersebut sangat diperlukan didalam melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan dan untuk kepentingan lainnya,” Tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si.

Terakhir salah satu perwakilan tokoh masyarakat pulau Rempang Galang yang mengikuti kegiatan FGD tersebut menyampaikan bahwa, kami menyambut baik atas terlaksananya kegiatan FGD yang digelar oleh Polda Kepri pada hari ini dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi bersama. Para peserta FGD berharap kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan pada hari ini saja namun dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. (Red)

HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara Jelaskan Urgensi Mencopot Rahmat Bagja Dari Jabatannya.

KABARMASA.COM, JAKARTA- Sekretaris Umum HMI Cabang Jakarta, Azzuhri Rauf, menyoroti isu-isu kontroversial dari Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu RI karena terindikasi dalam nepotisme, melakukan pelanggan etik, dan tidak membawa Bawaslu sebagai lembaga independen untuk mengawasi pemilu 2023.

"Kami menduga bahwa pengumuman Komisioner Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang sempat ditunda beririsan dari semangat oligarki yang terkandung korupsi, kolusi, dan nepotisme karena alasannya tidak rasional dan menunjukkan ketidaksiapan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu." Tegas Azzuhri Rauf, Selasa (22/08/2023).

Ia menambahkan bahwa alasan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, yang sempat menunda pengumuman hasil seleksi yang lebih dari 1.900 komisioner terpilih Bawaslu di 514 kabupaten/kota itu menunjukkan kelemahan Bawaslu dan ketidaksiapan Rahmat Bagja membawa Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

Pasalnya, Bagja mengeklaim ada laporan dari biro SDM bahwa sistem Bawaslu di hack sehingga uploading data terhambat. Terjadi tiga kali peretasan terhadap sistem rekrutmen Bawaslu yang berimbas pada kekosongan pimpinan Bawaslu di daerah.

Selain itu, Bagja mengungkapkan kalau pihaknya berupaya menjaga prinsip kehati-hatian dalam proses rekrutmen, memastikan agar para komisioner terpilih memiliki rekam jejak yang bersih dari kepentingan politik praktis.

Padahal urusan rekam jejak ini semestinya sudah beres di tahapan seleksi sebelumnya, baik lewat proses verifikasi melalui tim seleksi, maupun tindak lanjut laporan masyarakat. Jelas bahwa tidak ada urgensinya untuk menunda pengumuman tetapi justru tidak transparannya pengunduran ini menunjukan masalah akuntabilitas selama proses seleksi yang dicurigai bermuatan politik. Dan tentusl saja ini pelanggaran etik serta menunjukkan bahwa Bawaslu tidak menjadi lembaga independen dan profesional.

Sekretaris Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara juga menjelaskan permasalahan Rahmat Bagja lainnya yaitu mengusulkan terkait penundaan Pilkada pada 27 November 2024 yang sebenarnya bukan pada wilayah dominnya.

"Bawaslu RI sebenarnya tidak siap menjalankan perintah konstitusi untuk menyelenggarakan pilkada serentak 27 November 2023. Terbukti dari usulan Rahmat Bagja untuk menunda pilkada serentak dengan alasan rawan keamanan." Ungkap Azzuhri Rauf

Meskipun ada potensi kerawanan, namun ia mengatakan bahwa solusinya bulan menunda tapi harus lebih mempersiapkan agenda demokrasi 2024. Karena masih banyak yang harus dibenah termasuk Pengawasan digital dan sistem teknologi di Bawaslu yang cacat karena berhasil diretas.

Persoalan keamanan dan mobilisasi pasukan saat pilkada merupakan otoritas TNI-Polri. Jadi seolah-olah Bagja ingin mengadu domba TNI-Polri dengan DPR dan Pemerintah.

Karena itu Rahmat Bagja lagi-lagi telah melakukan pelanggaran etik penyelenggara pemilu karena ucapannya itu menabrak empat pasal dalam Peraturan DKPP.

Diakhir statement, Azzuhri Rauf menegaskan HMI cabang jakarta pusat-utara akan melakukan demonstrasi bersama kawan-kawan yang tergabung dalam PPMJ untuk mendesak DKPP mencopot Rahmat Bagja dari jabatannya.

"Pada jumad mendatang kami akan menyambangi kantor DKPP dan Bawaslu RI untuk menyampaikan aspirasi Ilmiah kami, serta mengirimkan legal opini kepada DKPP untuk segera mengevaluasi dan mencopot Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu RI karena tidak profesional dan terindikasi melakukan nepotisme maupun korupsi. Dan kami juga Mendukung Komisi II DPR RI untuk memanggil dan memberikan teguran keras kepada Rahmat Bagja terkait pernyataan soal penundaan Pilkada 2024." Tutup Azzuhri Rauf.(Red)

KID dan Bidang Kader DPD IMM DKI Jakarta selenggarakan Lokakarya Perkaderan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Bidang Kader Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta (DPD IMM DKI Jakarta) bersama Korps Instruktur Daerah (KID) DPD IMM DKI Jakarta menyelenggarakan forum Lokakarya Perkaderan di Aula Rusunawa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka pada Sabtu dan Minggu (19-20/8/2023). Sasaran kegiatan ini adalah Pimpinan Cabang IMM se-DKI Jakarta yang diwakilkan oleh Ketua Umum, Bidang Kader, dan Korps Instruktur Cabang (KIC).

Agenda Lokakarya Perkaderan ini selain dihadiri oleh Pengurus DPD IMM DKI Jakarta, turut serta juga Pimpinan Cabang bersama dengan Instruktur Cabang se-DKI Jakarta yang aktif dalam melangsungkan Lokakarya Perkaderan ini.

“Lokakarya Perkaderan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan ide serta gagasan yang berangkat dari fenomena perkaderan di DKI Jakarta dalam bentuk Sistem Operasional Perkaderan (SOP)”. Pengejewantahan nilai yang telah diuji secara praksis ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi IMM di segala tingkatan di DKI Jakarta untuk merawat semangat perkaderannya menuju inklusifitas gerakan. Dan dengan mengangkat tagline Perkaderan Menggembirakan, saya berharap perkaderan IMM DKI Jakarta memiliki spirit nafas perjuangan yg lillahi ta'ala, dikarenakan sudah semestinya perkaderan dijalanakan dengan ikhlas dan bergembira.”ujar Ketua Korps Instruktur Daerah DPD IMM DKI Jakarta Rasyid Ridlo melalui sambutannya, Sabtu (19/08/2023).

Adanya Lokakarya Perkaderan ini, diharapkan outputnya dapat menghadirkan serta menyamakan persepsi terkait dengan perkaderan-perkaderan di IMM DKI Jakarta, terutama dalam hal penguatan kualitas daripada kader-kader Ikatan itu sendiri yang mana hal ini sebagai salah satu bentuk penguatan pada profil kader Ikatan baik itu sebagai kader dasar, madya, maupun paripurna.

Peranan Instruktur sebagai ‘guru’ dalam IMM juga memiliki peranan yang tak kalah penting dalam merawat dan menjaga ghirah perkaderan di IMM, sebab turun ke lapangan secara langsung dalam perkaderan dan mengelolanya, tentu instruktur paham betul terkait dengan kondisi dari kader, serta dengan proses analisis dari lapangan inilah, ide serta gagasan inovasi dari fenomena yang di dapatkan dapat menjadi solusi bagi IMM DKI Jakarta dalam merawat perkaderan yang inklusif.

Sebelumnya, Bidang Kader bersama dengan Korps Instruktur Daerah DPD IMM DKI Jakarta sempat melakukan Lokakarya SOP Perkaderan pada 2022 lalu di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Program ini selain melakukan Lokakarya Perkaderan juga melaksanakan kegiatan Sarasehan dengan Instruktur IMM se-DKI Jakarta.

Kegiatan pembahasan semacam Lokakarya Perkaderan ini seyogyanya menjadi panggung menarik bagi kader-kader muda Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam ruang lingkup DKI Jakarta dan tak hanya bagi instruktur, sebab dalam forum-forum seperti inilah sebagai implementasi bentuk kepedulian kader-kader IMM kepada keberlangsungan ekosistem perkaderan. Perkaderan Menggembirakan tidak hanya sebatas tagline penyemangat, namun juga adanya kontribusi dari semua pihak dalam mewujudkannya.

Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Ditutup, 69 Orang Ikut Seleksi