Terpilih sebagai Presiden Mahasiswa BEM UMJ Periode 2023-2024, ini Harapan Sarlin Wagola



KABARMASA.COM, JAKARTA - Setelah proses panjang berkonsolidasi, berbicara ide dan gagasan. Menyapa kawan-kawan dengan narasi ide yang harapan nya bisa di realisasikan nantinya dengan tugas dan tanggung jawab bersama. Dinamika kontestasi demokrasi  telah kita jalani dengan baik sesuai dengan prinsip demokrasi,  namun kini yang terpenting adalah syukur atas berjalannya pesta  demokrasi kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah membuahkan hasil yang baik, setelah proses panjang tampuk kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta mengalami vakum of democratic. Dimana pemilihan umum raya sebagai roh demokrasi kampus perlu kita hidupkan dan jaga bersama.

Sebagai orang yang terpilih menjadi Presiden Mahasiswa UMJ, saya pikir sudah saatnya kita memahami dengan baik dan bijak terkait peran mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan khususnya BEM UMJ.

Roda kepemimpinan akan selalu berputar dan kita bukanlah budak dari organisasi, sehingga paradigma yang mesti kita bangun adalah organisasi sebagai ruang dimana kita membangun nilai-nilai yang dapat merangsang spirit mamasiswa untuk berperan sebagai kaum intelektual yang dapat bermanfaat. Dimana juga organisasi sebagai lab dalan menguji konsep atau gagasan ide yang mampu nantinya memberikan perubahan yang kita impikan bersama, tentu dengan  konsep kolaborasi dan  integrasi kegiatan-kegiatan  yang bermanfaat baik mahasiswa ataupun masyarakat.

Dalam satu priode kepemimpin saya nantinya, harapannya BEM UMJ dapat mampu melakukan trobosan yang spektakuler dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang dapat memberi manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Harapanya juga bahwa BEM UMJ mampu menjadi wadah pengembangan sumber daya mahasiswa yang lewat kerja-kerja nyata bersama universitas, fakultas dan beberapa kelembagaan di UMJ terkait dengan program atau kegiatan yang bisa di selaraskan.

Serta BEM UMJ juga harus diharapkan menjadi mitra untuk kerja kolaborasi bersama pimpinan UNIVERSITAS serta membantu dan mengontrol hal-hal yang menjadi kebijakan kampus yang berdampak baik  bagai mahasiswa dan lingkungan kampus.

Oleh : Wahid Hasyim
#Salam  Kolaborasi kebermanfaatan.
#Menuju BEM UMJ Perkasa.
Share:

Gubernur Ansar Jadi Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan HUT Satpol PP, Satlinmas serta Damkar Tingkat Provinsi Kepri


 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bertindak selaku Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan HUT Ke-73 Satpol PP dan HUT Ke - 61 Satlinmas serta HUT Ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jum'at (10/03/2023).

Adapun yang bertindak selaku Perwira Upacara Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Agustiawarman, Pemimpin Upacara Kasatpol PP Kabupaten Lingga Dodi Suhendra, serta Korsik dari Gita Ksatria Praja Satpol PP Kota Tanjungpinang.

Upacara diikuti 4 kompi yakni 1 pleton TNI dan Polri, 1 Pleton Pol PP Provinsi Kepri dan Kabupaten Kota, 1 Pleton Damkar Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, PPNS, BPBD dan Satlinmas, serta 1 pleton Dinas Perhubungan, KSOP dan Basarnas.

Peringatan Hari Ulang Tahun KE-73 SATPOL PP DAN KE-61 SATLINMAS kali ini mengambil tema “Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi Melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Profesional”. Sedangkan tema Peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun ini yaitu “Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangguh, Rakyat Tumbuh, Indonesia Maju”. 


Dalam amanatnya, Gubernur Ansar membacakan arahan Menteri dalam Negeri Tito Karnavian. Pada kesempatan itu ia berharap seluruh pihak baik pemerintah Kabupaten dan Kota untuk dapat melibatkan Satpol PP dan SATLINMAS dalam implementasi kebijakan kemudahan investasi di daerah. 

"Perkuat profesionalitas dan integritas dengan mempertahankan sikap humanis agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan para pelaku usaha untuk beraktivitas. Karena keputusan pelaku usaha untuk berinvestasi tidak hanya didasarkan pada nilai keekonomian akan tetapi atas dasar kenyamanan dan juga kemudahan berusaha" harapnya.

Gubernur Ansar melanjutkan, peringatan HUT Ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun ini, membawa pesan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk tetap menggalang solidaritas, jiwa patriot serta memperkuat pengabdian aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di seluruh Indonesia.

"Sehingga mampu melahirkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang tangguh. Selanjutnya, dengan semangat dan ketangguhan itu lah yang kemudian akan mendorong masyarakat untuk terus tumbuh demi mewujudkan Indonesia maju" ucap Gubernur Ansar.


Terakhir, Gubernur Ansar atas nama Pemprov Kepri mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-73 SATPOL PP DAN KE-61 SATLINMAS serta HUT KE-104 pemadam kebakaran dan penyelamatan. 

"Saya haturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Satpol PP, Satlinmas serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, atas pengabdiannya dalam mengemban tugas dan memberikan perlindungan serta pelayanan yang tulus demi mewujudkan rasa tertib, tenteram dan aman kepada masyarakat" tutupnya. (Red)

Share:

Rijal : Oknum DPRD Berau Harus Pro Rakyat

( Sumber Istimewah : Rijal menggunakan topi jerami ) 

KABARMASA.COM, BERAU - Sesali oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau diduga menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadinya, tidak pro terhadap rakyat. Hadirnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) perusahaan Brau Agro Asia (BAA) sebagai Pabrik mandiri kini telah memberikan dampak positif bagi petani Sawit di Kecamatan Segah (10/3/23).

Mulai dari harga Tandan Buah Segar (TBS) hingga hari ini PT BAA melampai harga yang di tetapkan Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kaltim. Berdasar rilis Disbun Kaltim harga TBS periode awal Februari Rp. 2.332,68 per kg untuk umur tanaman 10 tahun ke atas.

Sementara itu harga di petani ketika mengantar hasil panen ke PT BAA jauh lebih tingga bertahan di angka Rp. 2.500,- per kg ini menjadi saksi kehadiran PKS mandiri bagi petani sawit di kecamatan Segah.

“Hari ini harga yang di tetapkan Disbun justru lebih rendah daripada PT BAA, padahal ada juga perusahaan perkebunan raksasa di Segah hanya membeli hasil panen petani Rp. 2.200,- ini justru lebih parah,” tegas Rijal 

Polemik PT BAA yang selalu di goreng oknum anggota DPRD Berau justru tidak mencerminkan perwakilan rakyat, mestinya perwakilan rakyat hadir memberikan solusi hingga mendukung kepentingan masyarakat petani sawit.

Sebagai tokoh pemuda Segah, Rijal menyayangkan sikap oknum anggota dewan yang selalu mempermasalahkan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat petani sawit. ia menduga wewenang oknum anggota dewan itu justru hanya kepentingan peribadinya.

“Ini kok oknum anggota dewan malah mempermasalahkan perusahaan yang sudah berdampak baik ke masyarakat terutama harga, mestinya mereka bicara wewenang memberikan solusi yang jauh lebih baik lagi,” pungkasnya

Pewarta : JA
Share:

Ketum PW SEMMI Kepri Apresiasi Kapolda Kepri Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., bersama Gubernur Kepri dan Danrem Wira Tama Menyapa Korban Longsor di Kabupaten Natuna

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Pengurus Wilaya (PW) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kepulauan Riau (Kepri) Ketua Umum Zainul Sofian Apresiasi Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Danrem Wira Tama telah menjenguk korban longsor yang di rawat di RSUD Kabupaten Natuna. 


Ketua Umum PW SEMMI Kepri Zainul Sofian menyampaikan bahwa turut duka sedalamnya atas musibah masyarakat yang terdampak longsor di kabupaten Natuna, “Kami apresiasi atas bantuan dari jajaran Kepolisian dan pihak terkait lainnya”. Kamis (09/03/2023).


Kepedulian secara Kemanusian Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si. Turun langsung serya menjeguk korban bencana longsor di RSUD Kabupaten Natuna telah memberikan semangat dan mendoakan agar korban segerah sembuh dan sehat kembali


Kapolda Kepri juga memberikan tali asih dengan harapan dapat mengurangi sedikit beban yang di alami korban bencana tanah longsor yang terjadi Serasan Kabupaten Natuna.


Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., menambahkan korban longsor dipastikan mendapatkan bantuan makanan, dapur umum, air bersih, posko pengungsian dan fasilitas kesehatan. Polda Kepri bersama dengan pihak terkait terus bergerak memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk masyarakat terdampak bencana alam tersebut.


Bencana alam tanah longsor terjadi pada hari Minggu, 5 Maret 2023 dan longsor susulan terjadi pada Senin, 6 Maret 2023. Longsor tersebut telah menyebabkan 21 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka serta 1.216 orang mengungsi akibat musibah tersebut.


“Harapannya kita semua jajaran Pemimpin Kepri bisa semaksimal mungkin melakukan apa yang bisa di lakukan, untuk membantu masyarakat yang terkena musibah”. 


Dan tentunya ini menjadi duka cita dan belasungkawa bagi kita semua." Ketua PW SEMMI Kepri Apresiasi kepada Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si. dan jajaran yang telah memberikan perhatian terhadap korban bencana longsor, semoga dapat meringankan terhadap musibah ini. Ujar Ketua Umum PW SEMMI Zainul Sofian (Red)

Share:

Kabid Lingkungan DPN PERMAHI Apresiasi Aksi KPMKB


KABARMASA.COM, SAMARINDA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) melaluai Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dedi Dores apresiasi mahasiswa daerah asal Kabupaten Berau terkait ilegal mining dan transparan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Perusahaan Pertambangan Batubara (9/3/23).

Persoalan PPM yang disuarakan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) Samarinda di Kantor Gubernur merupakan catatan kita bersama, Dimana Pemilik konsesi memiliki kewajiban untuk memberikan PPM pada Masyarakat. Namun yang menjadi tanda tanya besar yaitu transparan dan bagaimana perusahaan pemilik konsesi menghitung PPM perusahaan.

“ini kan aneh kalau perusahaan semacam Berau Coal saja tidak ada acuan terkait perhitungan PPM, maka mereka bisa sesukanya mengatur nilai tahunan” tegas dedi yang di hubungi KABARMASA.COM

Selain daripada itu terkait perktik ilegal mining kemungkinan besar dugaan itu terjadi di perusahaan resmi, bahwa ada dugaan besar terkait pemberian legalitas batu itu keluar dari perusahaan yang memiliki izin resmi.

“Bisa jadi perusahaan resmi itu membeli batu hasil ilegal mau dijual kemana kalau yang beli bukan perusahan yang resmi”

Dedi turut apresiasi bahwa apa yang menjadi kegelisahan KPMKB itu merupakan langkah tepat, berupaya membongkar perhitungan PPM Pertambangan dan juga praktik ilegal mining di Berau.

Kabid LH DPN PERMAHI akan melakukan koordinasi ke Pengurus Pusat untuk mengkaji terkait hal ini, ia akan melakukan konsolidasi bersama KPMKB. Jika ini menjadi perhatian khusus pihaknya akan melakukan upaya yang terukur.

“kaltim yang menjadi penghasil terbesar batubara di Indonesia mestinya kita awasi bersama,” pungkas Dedi

Pewarta : ja
Share:

Desak Kementrian ESDM Audit PT BJU, PT SBB, PT SBE Dugaan Penadah Ilegal Mining Hingga Transparan CSR/PPM Berau Coal.

(Unjuk Rasa KPMKB di halaman Kantor Gubernur Kaltim)

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Buntut aksi sebelumnya Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) Samarina kembali unjuk rasa desak transparan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Berau Coal dan meminta pemerintah untuk berkordinasi kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait untuk menindak dugaan perusaahan tambang di Berau yang menjadi Penadah Ilegal Mining (9/3/23).

Korlap aksi Rijal menerangkan, bahwa KPMKB kembali melakukan unjuk rasa dengan tuntutan yang sama, namun ada point yang menjadi catatan khusus untuk diteruskan kepada Pemerintah Gubernur.

“Kami membawa tuntutan yang sama dari aksi sebelumnya namun ada 3 hal yang menjadi catatan penting,” terang Rijal 

Melaluai rilis KPMKB mencantumkan 3 poin sehingga dapat menjadi perhatian khusus diantaranya:

1.Mendesak Gubernur Kaltim mengeluarkan rekomendasi kepada penagak hukum dalam hal ini Polda Kaltim menghentikan aktifitas tambang ilegal di Kabupaten Berau.

2.Mendesak Gubernur Kaltim untuk segera melakukan koordinasi kepada kementrian ESDM mencabut ijin produksi Perusahaan pertambangan dalam hal ini PT. Supra bara Energi, PT. Sungai Berlian Bhakti dan PT. Bara Jaya Utama yang di duga menjadi penadah tambang ilegal 

3.Mendesak Gebernur kaltim segera meminta kepada PT. Berau Coal agar menyampaikan implementasi pelaksanaan CSR/PPM secara detail ke pemerintah Berau dan masyarakat kampung terkait besaran nilai masing-masing kampung di wilayah operasi perusahaan yang meliputi ring 1,  2, dan 3 secara tertulis.

(Perwakilan KPMKB diterima masuk ke kantor Gubernur Kaltim)

Setelah diterima perwakilan pemerintah melalui Kepala Bagian Pemerintahan Provinsi Kaltim turut hadir perwakilan ESDM Kaltim yang telah melayangkan surat Nomor:500.10.27.3/534/III-Minerba yang ditujukan ke Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementrian ESDM untuk menindak tuntutan KPMKB Pada aksi 2 Maret lalu.

Dalam surat itu menerangkan untuk segera memberikan tanggapan tuntutan permintaan KPMKB dan memberikan rekomendasi untuk melakukan upay-upaya lain sehingga bisa merealisasikan tuntutan para mahasiswa Berau KPMKB.

KPMKB akan kembali aksi pada minggu depan untuk mendengar langsung tanggapan Gubernur Kaltim sebagaimana surat yang diterima dalam audeinsi di penghujung acara ihwal permohonan Hearing.

“Kami akan Kembali Minggu depan untuk mendengar langsung tanggapan Gubernur Kaltim,” tutup Rijal

Pewarta : ja
Share:

Geruduk kantor Kejagung RI, AP3J Minta kadis BPBD dan Kesbangpol Bungo dipanggil dan diperiksa

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA- Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pengawasan Pembangunan Jambi (AP3J) Melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Mabes Polri dan Kejagung RI, mereka menyuarakan terkait persoalan pembangunan turap beton paket 1 yang berlokasi di Batu Kerbau yang dikerjakan oleh Sayna Arisya Persada dengan nilai kontrak Rp. 3.095.525.723,88 tahun anggaran 2021.

 "Panggil dan periksa Kepala Dinas BPBD dan Kesabangpol Kabupaten Bungo," ujar pendemo saat menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Agung, dikawasan Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Kamis (09/03/2023).

Korlap aksi, Ismail mengatakan, ada kejanggalan dalam pembangunan turap beton paket 1 di Kabupaten Bungo.

"Menurut kami ada kejanggalan dalam pembangunan turap beton itu, masak baru satu tahun sudah rubuh. Kami menduga pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi," ujar Ismail, kepada media ini usai menggelar aksi.

Lanjut Ismail, tak hanya itu proses tender pembangunan turap beton itu juga dilakukan secara berulang-ulang.

"Proses tendernya juga dilakukan secara berulang-ulang. Yakni, selama 3 kali tender. Seolah-olah pemenangnya sudah diatur," ungkap Ismail.

Maka dari itu, dengan kami menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Agung ini, kami meminta kepada Pihak Kejagung untuk memanggil dan memeriksa Kepala BPBD dan Kesbangpol Bungo, Bendahara, PPK, PPTK, Kontraktor Pelaksana, Tim PHO dan pihak yang terlibat lainnya, harap Ismail.

Dikatakan Ismail, pada hari Selasa kami akan mendatangi Kantor BNPB Pusat, mendesak mereka untuk menyetop anggaran tanggap bencana tahun 2023 untuk Kabupaten Bungo, sebelum pihak rekanan bertanggung jawab secara hukum dan administrasi atas ambruknya turap beton batu kerbau, terangnya.
Share:

Advokat Afad Usasra Meminta Jangan Lukai Perasaan Masyarakat, Pemberian Rp10 Juta, Namun Tidak Boleh Menggugat Bagi Korban Plumpang


KABARMASA.COM, JAKARTA - Terkait dengan ledakan yang terjadi pelumpang yang dimana ledakan tersebut berasal dari Depo Pertamina Plumpan, pada Jumat (3/3/2023) malam, Tampak dalam video yang beredar di media sosial, api dan asap membubung tinggi dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Terlebih, lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dikelilingi permukiman penduduk. Peristiwa ini pun menyebabkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan orang terluka.

Lantas, seperti apa kronologi kebakaran Depo Pertamina Plumpang?

Kronologi kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Diberitakan Kompas.com (3/3/2023), informasi kebakaran diterima pertama kali oleh Command Center Badan Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) pada pukul 20.11 WIB.

Awalnya sebanyak dua unit dan 10 personel Gulkarmat dikerahkan untuk memadamkan api. Tim unit kebakaran datang pada pukul 20.20 WIB dan mulai pemadaman pada pukul 20.22 WIB.

Selang beberapa menit, Pertamina melalui Marketing Operation Region (MOR) III membenarkan kebakaran yang terjadi di pipa penerimaan BBM di Depo Plumpang, Jakarta Utara.

"Terjadi insiden terbakarnya pipa penerimaan BBM di Integrated Terminal BBM Jakarta, Plumpang," ujar unit Manager Communication Relations dan CSR Pertamina MOR III Eko Kristiawan, Jumat.

Saat itu, Eko menegaskan bahwa Pertamina masih fokus pada penanganan kebakaran, termasuk mengevakuasi pekerja dan warga sekitar.

Hingga dua jam setelah laporan pertama, sekitar pukul 22.10 WIB, kobaran api masih belum berhasil dipadamkan.

Gulkarmat DKI Jakarta pun kemudian mengerahkan 52 unit mobil pemadam kebakaran dengan 260 personel.

Api baru berhasil dipadamkan sekitar enam jam setelah kejadian, yakni pada Sabtu (4/3/2023) dini hari.

Dugaan penyebab sementara tersambar petir VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, belum dapat diketahui penyebab pasti.

Perlu kita ketahui bahwa depo tersebut adalah milik pemerintah, yang apabila terjadi kerusakan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut, namun yang terjadi adalah pemberian santtunan namun dengan permintaan penanda tanganan yang beritanya tesebar di media, terkait dengan "korban di berikan 10 juta dan di larang mengunggat".

Sederhana bagi saya jangan lukai hati masyarakat, banyak korban baik materil dan non materil, hartanya terbakar, pencaharian nya hilang akibat lendakan depo pertamina plumpang, harusnya masyarakat bisa mendapatkan keadilan, yang sesuai karna semua berbeda - beda, jangan seolah - olah menutup mata, dengan memberikan 10 juta, dan tidak menghiraukan kerugian yang sudah di alami masyarakat tutur Advokat Afad Usasra.
Share:

Desak Mabes polri, KPPT Buru "Segera tangkap dan adili pemilik Tong dan Bek Tong yang beroperasi di wilayah Desa Dava

KABARMASA.COM, KABUPATEN BURU - Kajian pemuda peduli tambang (KPPT) Kabupaten Buru Kembali melakukan investigasi terkait dugaan ilegal minning yang dilakukan Bos Besar Haji Markus.

 Pemilik tong yang melakukan aktivitas pertambangan di desa dava kecamatan waelata kabupaten buru itu Diduga kuat tidak memiliki izin Apapun.

Ketua Kajian Pemuda Peduli Tambang Wan Waemese Dalam ungkapannya mengatakan, Haji Markus telah lama melakukan aktivitas pertambangan Tanpa memiliki izin berupa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta izin usaha pakai (IUP) dan diduga kuat tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dimana kita ketahui ketiga dokumen itu merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh perusahaan pertambangan.

Pemilik tong ini sudah lama melakukan aktivitas pertambangan akan tetapi belum ada tindakan dari penegak hukum, Apalagi dalam kajian kami Haji Markus ini di duga kuat tidak memiliki IPPKH IUP dan juga RKAB, untuk itu harapan kami agar mabes polri untuk kemudian meminta dan mendesak mabes polri untuk segera menangkap dan mengadili pimpinan pimpinan tong dan bek tong yang diduga tidak meliki izin Tutur Wan Waemese, Rabu, 3 November 2022

Dia juga menyampaikan Pemilik Tong ini telah memasuki kawasan Hutan produksi terbatas (HPT) dan menggarap disana. Yang Diketahui bahwa kawasan Hutan Produksi Terbatas berfungsi untuk memproduksi hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat bukan kepentingan perseorangan atau badan usaha pribadi.

Padahal tegas dalam pasal 134 ayat 2 UU no. 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara (UU minerba) menerangkan bahwa kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang Untuk melakukan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


"Untuk itu demi terciptanya supremasi hukum yang adil dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kami meminta kepada pihak mabes polri untuk segera mengambil langkah tegas terkait persoalan ini" tutupnya.
Share:

Mahasiswa meminta Iwan Setiawan dicopot sebagai Plt. Bupati Bogor

KABARMASA.COM, BOGOR - Aliansi Mahasiswa Bogor Raya (AM-BR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri sebagai tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan, Rabu (8/3/2023).

Berdasarkan hasil kajian dan diskusi AM-BR, Plt. Bupati Bogor diduga telah menistakan agama dengan pernyataan yang kontroversial.

"Plt. Bupati Bogor membuat pernyataan sumpah injak Al-Quran di depan umum, Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman hidup dengan adanya perbuatan tersebut telah melukai hati kami dan berpotensi dijerat pidana tentang penistaan agama," ujar Jenderal Lapangan, Muhammad Senanatha

Pihaknya menduga, pernyataan Plt. Bupati Bogor harus ditindaklanjuti oleh Aparatur Penegak Hukum.

"Kedatangan kami ke Mabes Polri untuk mengadukan Plt. Bupati Bogor karena diduga telah menistakan agama dan juga tidak sepatutnya seorang Plt. Bupati berbicara didepan umum seenaknya sehingga timbul narasi atau pernyataan yang kami duga telah menistakan agama," kata Sena.

Muhammad Senanatha menegaskan akan melaporkan Plt. Bupati Bogor dalam aksi berikutnya ke Mendagri karena diduga telah melanggar kode etik dan meminta Mendagri untuk mencopot Iwan Setiawan sebagai Plt. Bupati Bogor.

"Untuk selanjutnya kami akan mengkonsolidasikan kepada teman-teman mahasiswa rantau lainnya di Jakarta berasal dari Kabupaten Bogor untuk melaporkan Plt. Bupati Bogor ke Mendagri karena diduga telah melanggar kode etik dan kami meminta Mendagri untuk mencopot Iwan Setiawan sebagai Plt. Bupati Bogor," pungkasnya.
Share:

Bersama Kepala BNPB RI, Kapolda dan Danrem, Gubernur Ansar Terbang ke Serasan Menggunakan Helikopter BNPB: Gubernur Serahkan Bantuan Rp1 Miliar Kepada Pemkab Natuna


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Natuna - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB RI Mayjen TNI Fajar Setyawan, Danrem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Yudi Yulistyanto dan Kapolda Kepri Irjen Pol.Drs. Tabana Bangun terbang ke Pulau Serasan menggunakan helikopter dari Bandara Raden Sadjat, Kecamatan Ranai. Rabu (08/03/2023)

Helikopter yang hanya berkapasitas 4 seat ini diperkirakan akan terbang dengan memakan waktu sekitar 45 menit higgga 1 jam. 


Sebelum terbang terlebih dahulu dilakukan breafing di ruang VIP bandara Raden Sadjat sebagai bentuk persiapan dan kesiapan masing-masing penumpang dalam menghadapi berbagai cuaca dan kendala. 

Keberangkatan Gubernur Ansar bersama Kepala BNPB RI serta FFKPD ini selain untuk meninjau lokasi longsor, dan lokasi pengungsian. Juga menyerahkan bantuan Pemprov Kepri sebesar Rp1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Natuna. 

"Kita hadir disana untuk memberi semangat saudara-saudara kita di pengungsian. Mereka butuh kita hadir bersama mereka. Kita juga berdoa agar pencarian korban hilang dilanjutkan dan segera diketemukan. Bersama ini Pemerintah Provinsi Kepri memberi bantuan sebesar Rp1 miliar kepada Pemkab Natuna," kata Ansar. 

Gubernur Ansar dan rombongan terbang dari Ranai ke Kepulauan Serasan sekitar jam 11.00 WIB. (Red/ZS)

Share:

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Bersama Kepala BNPB RI Sampai di Ranai, Natuna Langsung Gelar Rapat Gabungan


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Natuna - Bencana tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat. Kepala Badan Penangggulan Bencana Nasional (BNPB) RI Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. ikut serta bersama Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad meninjau langsung lokasi tanah longsor. 

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. tiba di Bandara Raden Sadjat, Ranai, Kabupaten Natuna, Selasa (07/03/2023) menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU. 

Setibanya di Bandara Raden Sadjat, Ranai, Natuna, Kepala BNPB RI langsung menggelar rapat untuk memberikan arahan kepada Gubernur, Danrem, Kapolda serta seluruh Forkopimda atau perangkat daerah lainnya yang terlibat langsung dalam proses evakuasi para korban tanah longsor di Serasan, Kabupaten Natuna. 

Letjen TNI Suharyanto dalam arahannya meminta agar lokasi kejadian tidak menjadi kendala. Evakuasi harus dilakukan dan tim evakuasi harus maksimal dalam mencari korban yang masih dinyatakan hilang untuk sementara. Tidak menjadikan lokasi yang terpencil dan kondisi cuaca yang tidak stabil mempengaruhi proses pencarian. 


"Setelah ini kita tetapkan sebagai darurat bencana, maka kita harus bahu-membahu secara maksimal melakukan pertolongan. Sebanyak 47 orang yang dinyatakan hilang itu relatif banyak. Makanya kita harus cari dengan maksimal, sampai betul-betul tidak mungkin ditemukan lagi," kata Suharyanto. 

Untuk masyarakat yang saat ini berada di pengungsian, Suharyanto juga meminta agar kebutuhan sehari-harinya terjamin, baik berupa sandang, papan dan pangannya. 

"Jangan sampai masyarakat yang sudah kena musibah itu dibebani lagi dengan susah mendapat bantuan makanan, pakaian dan sebagainya. Kita harus perhatikan betul-betul sampai status darurat bencana selesai,"ujarnya. 

Ditegaskannya lagi, meskipun lokasi kejadian cenderung sulit diakses karena jauh dan harus berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu di laut Natuna, namun Suharyanto meminta agar standar perlakuan penanganan bencana dilakukan secara seksama. 


"Justru harus lebih maksimal lagi karena kondisi geografis dan cuaca mengharuskan kita demikian," tegasnya. 

Turut serta dalam rombongan dari Jakarta yaitu Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan, Kapusdatin BNPB Dr. Abdul Muhari, personil Basarnas, dan sejumlah jurnalis media nasional. 

Setibanya di Ranai, rencananya Gubernur Ansar bersama Letjen TNI Suharyanto akan langsung menuju pulau Serasan menggunakan kapal laut. Namun karena kondisi cuaca dan jarak tempuh yang jauh akhirnya dalam rapat diputuskan ditunda untuk menuju Serasan, yakni menjadi subuh (dini hari). 

Jarak pulau Serasan dari ibukota Kabupaten Natuna di Ranai berkisar 330 mil dengan waktu tempuh 12 jam. 

Sebelumnya Gubernur Ansar juga telah memerintahkan KMP Bahtera Nusantara 1 untuk membawa personel dan peralatan evakuasi ke pulau Serasan. KMP Bahtera Nusantara 1 dengan kapasitas 295 orang dan 36 unit kendaraan mengangkut beberapa personil Kemensos, TNI, Polri, KSOP, BPTD, dan Pemda. 

"Kita harus cepat untuk membawa personil dan peralatan ke pulau Serasan karena kondisinya darurat, semua armada yang memungkinkan untuk turun akan kita kirim kesana," kata Gubernur Ansar. 

Sebelumnya, longsor terjadi di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan Timur, Senin (6/3) pukul 11.15 WIB. Longsor disebut menyapu 27 rumah warga di Desa Pangkalan. 

Rilis Tim Gabungan Tanggap Bencana Serasan & Serasan Timur pada (07/03) pukul 07:00 WIB mencatat data korban meninggal teridentfikasi sebanyak 6 Orang, data meninggal belum terindentifikasi sebanyak 4 Orang. 

Sementara yang dinyatakan hilang sejumlah 47 Orang. Adapun korban luka berat ada 4 Orang, dan korban kritis sejumlah 4 Orang (3 orang dikirim ke Pontianak via Bukit Raya dan 1 orang dikirim ke Ranai via Indra Perkasa). 

Saat ini jumlah orang yang mengungsi di pengungsian PLBN sebanyak 219 Orang, pengungsian Puskesmas : 215 Orang, pengungsian Pelimpak dan Mesjid Alfurqon sebanyak 500  orang, dan pengungsian SMA 1 Serasan ada 282 orang. Total Pengungsi berjumlah 1.216 Orang. 

Gubernur Ansar juga sudah bergerak cepat dengan mengirimkan  bantuan logistik sebanyak 200 paket. Setiap paketnya berisikan mie instan 2 dus, sarden 5 kaleng, minyak goreng 5 kilogram, gula 2 kilogram, teh 2 kotak, Susu bubuk 2 kotak, peralatan mandi 1 paket, peralatan makan 1 paket, dan peralatan masak 1 paket. 

Dalam rombongan yang berangkat dari Jakarta, Basarnas juga mengirimkan enam personel unit K9 yang akan membantu mencari warga yang masih tertimbun longsor. (Red)

Share:

Pasca Longsor Serasa, Pemulihan Jaringan Listrik dan Telekomunikasi Jadi Salah Satu Atensi Utama Pemprov Kepri


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Pasca bencana longsor yang menimpa Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Senin (06/03) lalu, kondisi jaringan kelistrikan serta telekomunikasi di daerah tersebut masih terhambat. Namun terhambatnya kedua prasarana tersebut menjadi salah satu atensi utama Pemprov Kepulauan Riau untuk segera di atasi. 

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melalui Kepala Dinas Kominfo Hasan, Selasa (07/03) mengatakan, pihaknya bersama Pemkab Natuna sampai saat ini masih terus berkoordinasi dengan PLN dan pihak  Telkom sebagai penyedia layanan kelistrikan dan jaringan telekomunikasi di daerah yang berjarak cukup jauh dari Ibukota Natuna, Ranai tersebut. Rabu (07/03/2023)

Hasan menyebutkan, dari informasi yang diterima, saat ini telekomunikasi di Serasan sudah aktif namun belum maksimal. Sebab dari 5 BTS yang ada di Serasan, baru 2 BTS yang dapat dioperasionalkan, yakni BTS milik BAKTI Kominfo. 

"Sedangkan 3 BTS milik provuder swasta belum dapat beroperasi, tapi hari ini akan diusahakan dapat mengaktifkan 1 tower provider karena jalan menuju ke tower tersebut harus melalui Siantan Timur" ujar Hasan. 


Mengenai jaringan provider milik swasta yang ada, GM Network Service Assurance Regional Sumbagteng Telkomsel, Artha Abimanyu melalui holding statementnya menyampaikan untuk kondisi jaringan broadband Telkomsel di wilayah Serasan mengalami penurunan kualitas. 

"Hal tersebut sebagai dampak adanya pemadam pasokan listrik di sejumlah BTS serta terhalangnya akses ke beberapa titik BTS akibat Bencana Longsor. Sedangkan untuk layanan SMS dan panggilan suara (voice) masih berfungsi dengan normal" ujarnya. 

Dalam pernyataannya, Artha mengaku saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan berupaya melakukan percepatan pemulihan jaringan broadband dengan mengupayakan pembukaan akses ke beberapa titik BTS yang terdampak. 

Sementara itu Tim PLN dari Ranai, Ari Widjayadi mengungkapkan penanganan sistem kelistrikan pasca longsor, tim PLN dari Ranai dan Serasan sudah siaga di lokasi namun belum diperbolehkan turun ke spot longsor karena kondisi sedang hujan lebat dan dikhawatirkan terjadi longsor susulan. 

"Sistem kelistrikan aktif dari Tanjung Setelung sampai Air Raya, dari Genting sampai ke Serasan Timur masih off" ucapnya.(Red)

Share:

BEM Universitas Krisnadwipayana Mengadakan Seminar Nasional Yang Di Hadiri Langsung Oleh PANGDAM JAYAKARTA Mayjen TNI Untung Budiharto Dengan TEMA WAWASAN KEBANGSAAN

KABARMASA.COM, JAKARTA- Seminar Nasional FORMASI UK (Forum Mahasiswa-mahasiswi Universitas Krisnadwipayana) dengan judul "Strategi Pertahanan Dan Keamanan Nasional Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Republik Indonesia, yang diselenggarakan di gedung pendopo Universitas Krisnadwipayana pada pukul 9 pagi hingga selesai, Jatiwaringin,Pondok Gede, Bekasi, Senin (06/07/23).

Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan dihadiri oleh narasumber yang berasal dari KODAM Jaya/Jayakarta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Juga Akademisi. Diantaranya yaitu Mayjen TNI Untung Budiharto selaku Panglima Daerah Militer Jayakarta, Kolonel Salahuddin Nasution M.Si selaku Kasubdit Kontra Propaganda, Diah Turis Kaemirawati S.H.,M.H, dan Dr.Drs. RH. Muchtar HP, B.Ac. SH. MH selaku Dosen Fakultas Hukum dengan di moderatori oleh Hasan Renyaan selaku mahasiswa S1 Universitas Krisnadwipayana.
Diketahui ratusan orang hadir didalam forum tersebut yang berasal dari civitas akademik Universitas Krisnadwipayana ada Mahasiswa, Dosen, hingga pimpinan perguruan tinggi yaitu bapak Dr Ir Ayub Muktiono M.SIP, CiQar selaku Rektor berserta jajarannya dan juga Dekan-dekan fakultas. Serta beberapa masyarakat luar kampus yang ikut hadir dan meramaikan kegiatan yang bertemakan Wawasan Kebangsaan.

Dilansir dari Instagram @kodam_jayakarta Mayjen TNI Untung Budiharto memberikan semangat dan dukungan moril kepada mahasiswa dengan menyampaikan "Untuk itu saya minta mahasiswa UNKRIS harus melakukan segala sesuatu secara benar. Bagaimana kita sebagai warga negara mencintai, berkontribusi, dan bermanfaat untuk negara". harap Pangdam
Hasan Renyaan selaku Menteri Kajian Aksi dan Strategi BEM UNKRIS menyampaikan bahwa "Alhamdulillah kegiatan ini merupakan suatu program kerja kami di Kementerian Kajian Aksi dan Strategi BEM UNKRIS untuk merevitalisasikan budaya akademik dilingkungan universitas dan juga mendorong semangat nasionalisme dan patriotisme kepada mahasiswa-mahasiswa untuk tetap berpegang pada nilai-nilai ke-indonesiaan oleh karena itu kami sangat berterimakasih kepada pihak Perguruan Tinggi, Kodam Jaya, BNPT, dan juga Dosen serta seluruh mahasiswa Universitas Krisnadwipayana yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ini" ujarnya.

Ia juga berharap untuk hal-hal positif selalu mendapat apresiasi dan dukungan dari semua pihak "Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan menunjang proses akademik kita baik dalam aspek afektif, kognitif maupun psikomotorik. Dan menjadi langkah awal kita semua menuju Era Perubahan" pungkasnya. (Red)


Share:

Penolakan Pelaksanaan Musyawarah Nasional BEM SI Ke-XVI di Solo


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) setiap tahunnya menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk menetapkan posisi struktural setahun aliansi satu tahun ke depan. 

Memasuki tahun 2023 menandakan bahwasannya tahun ini perlu diselenggarakan kegiatan Musyawarah Nasional BEM SI yang ke-XVI, namun dalam wacana penyelenggaraan Musyawarah Nasional BEM SI yang ke-XVI timbul berbagai penolakan terhadap rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional BEM SI KeXVI yang rencananya akan dilaksanakan di Kota Solo. Senin (06/03/2023)


Berbagai penolakan ini dihadirkan oleh 7 Wilayah Sah yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (Wilayah BSJB, SUMBAGUT, SUMBAGSEL, ACEH, PAPUA, SULAWESI, BALI) dimana 7 Wilayah ini menyatakan menolak pelaksaaan Musyawarah Nasional ke-XVI di Solo.

Hal tersebut terjadi lantaran terjadinya deadlock pada Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan yang diselenggarakan pada Rabu, 23 Februari 2023, di Wisma PUTK Ciwidey Bandung, Jawa Barat. 

Terdapat 4 dari 12 Wilayah Anggota BEM SI Kerakyatan menyatakan untuk Walk Out dari forum lantaran terjadinya arogansi dari Koordinator Pusat dan beberapa wilayah yang bersikeras melaksanakan musyawarah nasional di Solo.

Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan ini diselenggarakan dalam rangka sebagai bentuk penguatan dan evaluasi BEM SI Kerakyatan periode 2022 menuju musyawarah nasional ke-XVI, dalam pelaksanaan forum banyak terjadi proses evaluasi mulai dari evaluasi tehadap Koordiator Pusat, penyikapan Isu yang dilakukan oleh Koordinator Isu, hingga pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-XVI.

Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan mulai memanas ketika membahas mengenai pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-XVI, dimana terjadi berbagai polemik terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional yang akan dilaksanakan di Solo. Mulai dari problematika kesiapan kepanitiaan, kesiapan teknis, sentral konsentrasi kekuatan rezim politik, hingga penjadwalan pelaksanaan munas yang bertepatan dengan hari buruh internasional.

Menyikapi problematika tersebut, karena tidak ditemukannya jawaban maupun solusi dari permasalahan yang ada mengenai urgensi untuk melaksanakan Musyawarah Nasional ke-XVI di Solo, membuat Koordinator Pusat mengambil keputusan untuk mengambil alih forum dan menginstruksikan dalam waktu 7x24 jam agar masing – masing wilayah dapat konsolidasi terlebih dahulu.

Menanggapi instruksi dari Koordinator Pusat yang normatif dan tidak menyelesaikan masalah menimbulkan tanggapan kritis dari berbagai wilayah sah yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan. 

Dimana berbagai wilayah menyatakan bahwasannya setiap Koordinator Wilayah yang hadir ke forum merupakan representasi sah dari wilayah yang sudah mengetahui tujuan dari agenda Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan dan tentunya sudah melaksanakan forum di tingkat wilayah untuk ditindaklanjuti dalam forum tingkat nasional yang pada kesempatan kali ini dilaksanakan di Wisma PUTK Ciwidey Bandung, Jawa Barat.

Sehingga dinilai menyatakan untuk kembali melaksanakan forum konsolidasi ditingkat wilayah merupakan upaya-upaya untuk membuat forum ditingkat nasional deadlock dan sangat tidak sesuai dengan prinsip aliansi, hal ini membuat 4 Wilayah Sah yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (Wilayah BSJB, SUMBAGUT, SUMBAGSEL, ACEH) untuk melakukan Walk Out dari forum. 

Dan membuka ruang seluas-luasnya secara demokratis kepada kampus yang ingin bergabung dan berjuang bersama Aliansi BEM Seluruh Indonesia yang memiliki kepentingan bersama untuk terus Konsisten berjuang atas kepentingan bersama dan mengawal isu kerakyatan bersama gerakan rakyat lainnya. 

Untuk ikut serta dalam melaksanakan Musyawarah Nasional ke-XVI di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Kepulauan Riau, Indonesia. (Red/ZS)

Share:

APH Tumpul Korupsi Bansos Di Kab. Bone Subur

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Untuk mengatasi kesenjangan Ekonomi maka pemerintah membuat suatu kebijakan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) bagi penduduk Indonesia. Program Bansos untuk rakyat Indonesia terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Minggu (05/03/2023)

Pemerintah Melalui kementerian Keuangan Republik Indonesian mengucurkan Anggaran Ratusan Triliun untuk Program Bantuan Sosial. Akan tetapi sangat disayangkan masih ada oknum-oknum di setiap daerah yang meraup keuntungan dari program tersebut. 

Hasil Kajian Teman-teman dari Keluarga Mahasiswa Bone Cabang Dki. Jakarta (KMB SAMPARAJAE) membahas tentang Kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial di Kab. Bone Sulawesi Selatan 

"Kasus korupsi pada program Bansos marak terjadi di Indonesia, khususnya di kab. Bone. Hal tersebut dapat kami buktikan dari data hasil Investigasi dan monitoring yang kami lakukan di kab. Bone, Sulawesi Selatan. Dimana disinyalir ada kejahatan luar biasa / penyalahgunaan kewenangan dan korupsi pada program sembako bansos yang di duga di lakukan secara berjamaah dan terang terangan oleh Sekda, Eks Korda / TKSK dan Suplyer serta oknum Anggota Dewan Dari Partai Nasdem dan PDIP. Sejak Tahun 2019 hingga 2021 . Namun ironinya Aparat Penegak Hukum seakan di buat tidak berdaya atau di biarkan kejahatan luar biasa tersebut, tumbuh dan subur di tanah adatta bumi arungpalakka Kab. Bone.
Ucap Yusril Ihza Mahendra (Ketua KMB Cab. Dki Jakarta) 

Kami Mendesak Dir krimsus Polda Sul - Sel untuk segera bersikap tegas dan menetapkan pelaku penyalahgunaan kewenangan dan korupsi sembako bansos di kabupaten Bone yang di duga di lakukan oleh sekda, eks korda dan TKSK dan beberapa oknum anggota Dewan yang terlibat dalam merekomendasi / menjadi suplyer di program sembako bansos.  

Waktu di mintai keterangan melalui Chat WhatsApp, Yusril Ihza Mahendra (Ketua KMB Cab. Dki Jakarta) menegaskan bahwa mereka sudah mengakomodir Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus untuk melakukan aksi besar besaran di depan Istana Presiden, Mabes Polri dan mendesak pula Komisi VIII DPR. RI untuk Rapar Dengar Pendapat ( RDP ).(Red)
Share:

Koordinator Wilayah BEM SI ACEH Kecam Pelaksanaan Munas di Solo dan layangkan Mosi Tidak Percaya Kepada Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan

KABARMASA.COM, ACEH - Zawata Afnan selaku Koordinator Wilayah BEM SI ACEH Kecam Pelaksanaan Musyawarah Nasional di Solo dan layangkan Mosi Tidak Percaya Kepada Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan. 

Hal ini terjadi lantaran buntut dari pelaksanaan Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan yang tidak menemukan jawaban dari problematika yang terjadi di tataran pengurus inti aliansi. Minggu (05/03/2023)

Zawata Afnan menilai problematika yang terjadi hari ini tumbuh karena arogansi dan juga ketamakan Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kerakyatan yang ingin menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke-XVI di Solo. Zawata menilai terjadi beberapa problematika yang hadir dari gagasan untuk melaksanakan musyawarah nasional di Solo, mulai dari problematika kesiapan kepanitiaan, kesiapan teknis, sentral konsentrasi kekuatan rezim politik, hingga penjadwalan pelaksanaan musyawarah nasional yang bertepatan dengan hari buruh internasional.

Meskipun sudah merasionalisasikan argumentasinya didalam forum, akan tetapi itu semua tidak membuat hati dan pikiran koordinator pusat tergerak – Ujar Zawata. Koordinator Pusat justru melakukan pengambil-alihan forum dan menginstruksikan dalam waktu 7x24 jam agar masing – masing wilayah dapat konsolidasi terlebih dahulu, sehingga membuat forum menjadi tidak kondusif dan tidak menemui jalan keluar dari problematika yang ada. 

Mengutip dari Wiji Thukul, Zawata percaya bahwasannya Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan!. Sehingga Zawata selaku Koordinator Wilayah BEM SI ACEH mengambil sikap untuk walk out dari Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan yang diselenggarakan di Wisma PUTK Ciwidey Bandung, Jawa Barat dengan menyatakan sikap sikap untuk menolak pelaksanaan musyawarah nasional di Solo dan melayangkan Mosi Tidak Percaya kepada saudara Abdul Kholiq selaku Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan.

Sikap ini dengan tegas disampaikannya kepada seluruh presiden mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan bahwasannya Wilayah Aceh tidak akan lagi bisa diinstruksikan untuk mentoleransi penghianatan terhadap gerakan rakyat, dan Wilayah Aceh akan dengan tegas menolak keputusan Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kerakyatan pelaksanaan musyawarah nasional di Solo yang penuh dengan kepentingan rezim politik. 

Wilayah Aceh dengan tegas menolak menjadi bidak bagi para elit aliansi dan memilih untuk bersuara dengan lantang menyerukan berbagai wilayah sah yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakatan untuk mengadakan Musyawarah Nasional di tempat yang tidak penuh dengan kepentingan rezim politik yang menghianati Rakyat Indonesia.(Red)

Share:

Gubernur Ansar Buka Lomba Sholawat Antar OPD Pemprov Kepri di Pulau Penyengat


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Penyengat - Dalam rangka memperingati Milad Badan Kontak Majelis Taklim (BMKT) Ke-42, BKMT Provinsi Kepri menggelar Lomba Shalawat Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepri di Pulau Penyengat. Kegiatan ini sekaligus digelar dalam rangka syukuran selesainya pekerjaan revitalisasi Pulau Penyengat yang dikerjakan Pemprov Kepri di tahun 2022. 

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad didampingi Ketua BKMT Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari membuka langsung kegiatan lomba shalawat antar OPD Pemprov Kepri di Balai Masyarakat tepat di depan Masjid Raya Sultan Riau, Penyengat, Minggu (05/03/2023). 

Sholawat Busyro senantiasa menjadi pengiring Gubernur Ansar dalam setiap kegiatannya turun ke masyarakat. Menurutnya, sholawat menjadi penghargaan yang bisa diberikan umat Islam untuk junjungan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

"Sholawat menjadi salah satu amalan yang bisa dikerjakan untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW membuahkan keteguhan rasa cinta dalam hati. Keteguhan cinta ini membuahkan perhatian besar kepada sosok beliau dan kepada sifat, akhlak serta keistimewaan beliau," kata Gubernur Ansar. 

Pulau Penyengat dikatakan Gubernur Ansar akan dijadikan sebagai tempat pemantik untuk Kepri ber-sholawat yang ia canangkan. Gubernur Ansar mengaku dirinya juga terinspirasi dari langkah Bupati Karimun Aunur Rafiq yang telah lebih dulu membumikan Sholawat Busyro dalam setiap acara. 

"Dengan digelarnya lomba sholawat antar OPD ini, mari kita lebih tergerak lagi untuk terus bersholawat utamanya dalam kegiatan sehari-hari," ujarnya. 

Sebanyak 42 OPD Pemprov Kepri berpartisipasi dalam lomba sholawat ini. Shalawat wajib yang dibawakan oleh peserta adalah  Shalawat Busyro versi Ai Khadijah, Shalawat Busyro Versi Faiza Rahma, Shalawat Busyro Versi Fathimathuz. Sementara sholawat pilihan yang bisa dipilih peserta adalah Huwan Nur, Muhammad lbni Abdillah


Zahro, Ya Ayyuhan Nabi, Antassalam, Man Ana, Li Khomsatun, Shalawat Nariyah, Shalawat Tibbil Qulub, Shalawat Asyghil. 

Lomba sholawat inipun menghadirkan dewan juri yang kredibel, yaitu Hj. Siti Munawaroh danHj. Rosmilawati yang merupakan Dewan Hakim MTQ Provinsi, dan Ramdan Cholili yang adalah Dewan Hakim Nasional LASQI. 

Sementara itu, Ketua BKMT Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari menyebutkan banyaknya peserta maupun pendukung masing-masing OPD yang datang ke Penyengat bisa meningkatkan pendapatan UMKM di Penyengat. 

"Harapan saya semua yang datang hari ini bisa berbelanja jajanan dan makanan di Penyengat, ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Penyengat," kata Hj. Dewi Kumalasari. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Pemko Tanjungpinang Muhammad Yatim, Asisten II Pemprov Kepri Luki Zaiman, Tim Percepatan Pembangunan Sarafudin Aluan, Ketua BKMT Kota Tanjungpinang Sulikah, Ketua BKMT Kabupaten Bintan Rasdiati, Ketua Masjid Raya Sultan Riau Raja Al Hafiz, dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri. (Red)

Share:

Gubernur Ansar Buka Kampus Expo 2023: Rantai Informasi Tepat Memilih Kampus Pilihan


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka secara resmi kegiatan Kampus Expo 2023, yang disejalankan dengan Launching Beasiswa dan Biaya Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Dalam Negeri, bertempat di Atrium One Mall Batam, Jum'at (03/03/2023).


Pembukaan Kampus Expo 2023 sendiri dimaksudkan sebagai rantai informasi kepada siswa siswi, yang hendak meneruskan perkuliahan ke perguruan tinggi. Agar mereka menerima informasi yang tepat, guna memilih kampus pilihan.


Menurut Gubernur Ansar, kampus expo juga memberikan banyak pilihan kepada siswa siswi untuk mengetahui sekaligus menerima informasi lengkap. Terutama terkait perguruan tinggi mana yang akan dituju, sebagai pilihan calon mahasiswa. 


"Apalagi sangat banyak perguruan tinggi yang ambil bagian dari pelaksanaan Kampus Expo 2023 kali ini, " jelas Gubernur Ansar.

Tidak itu saja, di kampus expo ini juga calon mahasiswa bisa mencari tahu sebanyak mungkin, informasi yang terkait dengan prasyarat pendaftaran,  biaya perkuliahan, ketersediaan program study hingga adanya bea siswa bagi yang kurang mampu atau berprestasi.


"Dengan kata lain, berbagai informasi lengkap yang diperlukan tersedia di Kampus Expo 2023 ini, " tambah Gubernur Ansar. 


Masih kata Gubernur Ansar, kegiatan seperti ini juga mesti dimanfaatkan betul oleh para siswa siswi, untuk mengembangkan potensi ketrampilan yang kalian miliki, dan akan terus dipertajam nantinya di bangku kuliah. Karenanya Gubernur Ansar menekankan para siswa SMA memilih kampus nanti yang memang semakin mendukung potensi yang dimiliki masing-masing anak. 


Pada kesempatan tersebut juga dilakukan launching bea siswa dan biaya pendidikan jenjang pendidikan dalam negeri,  yang  ditandai dengan penekanan  touchscreen oleh Gubernur Ansar Ahmad ditemani tamu undangan lainnya, sekaligus menandai resminya launching bea siswa dan biaya pendidikan untuk jenjang pendidikan S1. 

Untuk informasi lebih lanjut,  bisa dilihat melalui aplikasi yang bisa diakses  melalui alamat wabsite  di ///http.beasiswa.kepriprov.go.id


Ketua Panitia yang juga Ketua Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia  (Aspabri) Surya Wijaya mengatakan, kegiatan expo ini menjadi sebuah referensi bagi adik-adik yang duduk di kelas 12 baik SMA/SMK dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. 


"Selanjutnya, dari expo ini akan jadi referensi juga bagi yang tidak melanjutkan kuliah, karena kita menggandeng lembaga sertifikasi LSP International Barelang,  sebagai penyuport expo 2023, sekaligus lembaga sertifikasi asesor pariwisata pertama yang telah diakui di Kepri," kata Surya. 


Adapun tujuan lain dari expo kali ini juga dalam rangka menggenjot kunjungan pariwisata, melalui  keikutsertaan agent pariwisata gabungan Kepri Johor Singapura  (Kejora)  sebagai wadah untuk saling mengunjungi akan potensi pariwisata yang terdapat di sesama wilayah serumpun.


Pelaksanaan Kampus Expo 2023 juga dimeriahkan oleh stan expo yang diikuti dari perguruan tinggi dalam negeri dan juga luar negeri, dalam hal ini kampus dari Negeri Johor Malaysia yang sengaja hadir untuk mendukung penuh kegiatan expo 2023. (Red)

Share:

Kapolri Tekankan Optimalisasi Fungsi Logistik untuk Kawal Kebijakan Pemerintah Hingga Amankan Pemilu

KABARMASA.COM, YOGJAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) satuan kerja Slog Polri yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, (03/03/2023). 


Dalam penutupan itu, Sigit menekankan kepada unsur Slog Polri untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi utama bidang logistik dalam memberikan dukungan terhadap seluruh satuan kerja di bidang operasional. 


"Kegiatan ini merupakan kelanjutan untuk menjabarkan apa yang menjadi perintah Pak Presiden, saat Rapim TNI-Polri, dimana tugas dan fungsi bidang logistik adalah fungsi  utama pendukung untuk para anggota yang melaksanakan tugas. Utamanya satker yang melaksanakan tugas operasional," kata Sigit. 


Menurut Sigit, penguatan peran dan fungsi bidang logistik akan sangat dibutuhkan. Khususnya di tahun 2023 ini, Sigit mengungkapkan bahwa, Polri akan terlibat dalam berbagai macam agenda baik di tingkat nasional maupun internasional. 

"Dalam tahun 2023 ini kita menghadapi berbagai macam kegiatan mulai dari, kita melaksanakan pengamanan agenda nasional yang saat ini sudah tergelar, pengamanan agenda internasional mulai dari U-20 yang sebentar lagi kita laksanakan. Kemudian keketuaan ASEAN," ujar Sigit. 


Lebih dalam, Sigit juga mengingatkan bahwa, peran Polri juga akan sangat dibutuhkan dalam mengawal dan mengamankan seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.


Oleh karenanya, Sigit menegaskan, satuan logistik Polri harus betul-betul memastikan seluruh peralatan maupun alat pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional harus tersedia dengan baik. 


"Dan juga saat ini kita masuk ke tahapan Pemilu. Dimana dinamikanya juga harus terus kita ikuti. Tentunya logistik sebagai fungsi pendukung untuk mempersiapkan agar sarana prasarana yang dimiliki itu betul-betul siap. Sehingga pada saat anggota melaksanakan tugas di lapangan,  semuanya dalam kondisi optimal," ucap mantan Kabareskrim Polri itu. 

Tak hanya itu, Sigit menyatakan, penguatan atau optimalisasi Slog Polri dalam fungsi operasional, juga bertujuan untuk semakin memantapkan peran Polri dalam mengawal seluruh agenda kebijakan nasional yang dicanangkan Pemerintah Indonesia dapat berjalan aman dan lancar.


Selain itu, kata Sigit, penguatan Slog Polri juga untuk kepentingan masyarakat, khususnya ketika melakukan penanganan bencana alam di Indonesia. Polri, ditegaskan Sigit, harus bergerak cepat membantu warga sebagai representasi kehadiran negara. 


"Dan ini tentunya kita harus terus sesuaikan dan dihadapkan juga dengan tugas-tugas tambahan mengawal kebijakan Pemerintah, menghadapi situasi bencana alam, baik hujan maupun kebakaran. Dimana Polri harus selalu tampil sebagai representasi dari negara, yang langsung bisa melaksanakan langkah-langkah untuk membantu masyarakat yang terdampak. Hal-hal seperti itu yang saya tekankan dan kita minta semua dipersiapkan dengan baik," tutup eks Kapolda Banten tersebut.(Red) 

Share:

Bersama Wamendag RI Jerry Sambuaga, Gubernur Ansar Jadi Keynote Speaker di Seminar Nasional Uniba


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad membuka secara resmi sekaligus menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional dengan Tema "Peluang Investasi dan SDM Lokal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Free Trade Zone (FTZ) Pasca berlakunya UU Cipta Kerja" di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Jum'at (03/03/2023). 


Bersama Gubernur Ansar, seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Batam (Uniba) ini juga diisi oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga sebagai keynote speaker yang hadir secara daring. 


Uniba juga menghadirkan pembicara profesional dan ahli mengenai tema seminar nasional ini, antara lain Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah Andi Buchari dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepri Akhmad Ma'ruf Maulana. Acara dipandu Kepala BPSDM Kepri, Sardison sebagai moderator. 


Dalam paparannya, Gubernur Ansar menyampaikan materi tentang Optimalisasi Pemanfataan KEK dan FTZ untuk Investasi dan SDM Di Provinsi Kepri. Diawali dengan gambaran umum Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002  yang disahkan pada tanggal 24 September 2002 dan mulai operasional tanggal 1 Juli 2004. 


"Kemudian visi Pemprov Kepri yakni "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya". Lalu dari lima misi Pemprov Kepri yang berkaitan dengan seminar kali ini adalah "Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa" papar Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar juga menyampaikan indikator kinerja makro Pemprov Kepri yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, dan Ketimpangan Pendapatan atau GINI Ratio. 


"Dari indikator kinerja makro tersebut menunjukkan trend yang baik dan positif disebabkan pasca pandemi geliat ekonomi semakin tumbuh di Provinsi Kepri. Sejumlah indikator makro  Provinsi Kepri juga lebih baik dari capaian nasional" ungkapnya. 


Kemudian bicara mengenai investasi dan daya saing di Kepri, menurut Gubernur Ansar, terjadinya penurunan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) disebabkan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri, investor berinvestasi dengan nilai terbesarnya di tahun 2020 dan 2021. Lalu di tahun 2022 berorientasi pada perluasan investasi tersebut. 

"Dari segi daya saing daerah, skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kepri mencapai angka 3,36 di tahun 2022. Ini lebih baik dari Nasional (3,26). Dari 12 pilar komponen IDSD, di Provinsi Kepri hanya 4 pilar yang berada di bawah skor nasional. Mana-mana pikar yang berada di bawah tersebut akan kita perbaiki dan intervensi agar lebih baik ke depannya" ucap Gubernur Ansar. 


Terakhir, Gubernur Ansar membeberkan upaya-upaya optimalisasi KEK dan Free Trade Zone (FTZ) yang menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan daya saing daerah dan akan menyerap tenaga kerja yang besar dan mengurangi angka penganggguran. 


"Upaya optimalisasi FTZ dan KEK antara lain link and match antara pendidikan dan industri, pembangunan infrastruktur, industri perikanan dan kelautan, serta tourism linkages networking" tutupnya. (Red)

Share:

Laskar Muda NKRI Gelar aksi di depan PT PLN Pusat Terkait dengan nasib Megaproyek Pembangkit 35.000 MW, 29 PLTU yang bermasalah, PLN UID Jakarta Raya Dugaan tagihan sepihak


KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan orang berdemonstrasi depan Kantor Pusat Pln, berkaitan dengan permasalahan PT PLN, masa tersebut langsung membentangkan spanduk berisi macam - macam tuntutan dan berorasi pada  jumat (3/3/2023).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan baru separuh atau sekitar 47 persen Proyek Pembangkit 35.000 megawatt (MW) yang telah commercial operation date (COD) atau sudah beroperasi hingga akhir Desember 2022. Persisnya, baru 415 unit pembangkit yang rampung beroperasi dari 970 unit yang direncanakan dengan potensi daya terpasang 35,46 gigawatt (GW) tersebut.  Dari 415 unit pembangkit yang sudah COD tersebut, 189 unit di antaranya berasal dari Independent Power Producer (IPP), sisanya sebanyak 226 unit berasal dari PT PLN (Persero). Sedangkan, 572 unit pembangkit listrik sudah teken kontrak, menunggu pendanaan untuk pembangunan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 34 proyek pembangkit listrik yang terkendala atau mangkrak. Proyek mangkrak pun sempat menjadi sorotan KPK dan Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, berdasarkan data per Mei 2021, dari 34 proyek tersebut, sebanyak 7 proyek berhasil beroperasi, 15 proyek dilanjutkan, dan 12 proyek dihentikan atau terminasi. Ia mengungkapkan, 12 proyek pembangkit yang dihentikan itu sebagian besar merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikerjakan oleh PT PLN (Persero). Hanya Hanya 1 proyek pembangunan PLTU yang milik swasta (Independen Power Producer/IPP).

"Teriminasi artinya enggak jadi dibangun PLTU tersebut. Proyeknya dihentikan alasannya ya enggak jalan-jalan, mungkin kontraknya memble, terpaksa diterminasi karena kita enggak bisa nunggu lagi," ujarnya dalam konferensi pers virtual sektor ketenagalistrikan,  Adapun 12 proyek pembangkit yang dihentikan itu berkapasitas 117 megawatt (MW). Sebanyak 11 proyek PLTU milik PLN yang dihentikan tersebar di berbagai daerah mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Secara rinci yakni PLTU Kuala Tungkal 2x7 MW, PLTU Ipuh Seblat 2x3 MW, PLTU Bengkalis 2x10 MW, PLTU Tarakan 2x7 MW, PLTU Kuala Pambuang 2x3 MW, dan PLTU Buntok 2x7 MW. Kemudian PLTU Raha 2x3 MW, PLTU Bau-Bau 2x10 MW, Sementara satu proyek PLTU yang dihentikan milik IPP adalah PLTU Tembilahan 2x5,5 MW di Sumatera. Kendati pembangunannya disetop, kata Rida, proyek pembangkit itu akan digantikan dengan proyek lainnya, 



Tuntutan : 
1. Meminta Menteri BUMN untuk mendesak Dirut PLN untuk bersih - bersih dengan sederet permasalahan yang di temukan BPK menunjukan pengelolaan PT PLN yang tidak maksimal dan kerap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. Mendesak Dirut PLN untuk mengusut tuntas terkait 29 PLTU yang bermasalah dalam pemeriksaan BPK 
3. Meminta Presiden untuk mengusut tuntas audit mega proyek PT PLN 35.000 MW hasil audit di buka publik luas, usut tuntas terkait dugaan transmisi tower PT PLN.
4. Mendesak Dirut PLN memeriksa PLN UID Jakarta Raya Dugaan tagihan sepihak & susulan sepihak, dugaan adanya penetapan  atau denda tanpa sepengetahuan pelanggan tanpa barang bukti yang jelas adanya denda atau penetapan tagihan dengan bukti yang jelas tanpa persetujuan pelanggan.
Share:

Peringati HUT Polda Kepri Ke 18 Tahun 2023, Polres Bintan Kembali Berikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Dengan Jumat Berbagi


 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Bintan – Dalam rangka Memperingati hari jadi Polda Kepri ke 18 tahun 2023, Polres Bintan Kembali membagikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat, pada Jumat (03/03/2023).


 Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo, S.I.K., M.M mengatakan hari ini Polda Kepri genap berusia 18 tahun Kami jajaran Polda Kepri khususnya Polres Bintan melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dan Bantuan Sosial, Ujarnya.


Mulai dari kemarin Kamis 02/03/2023 kami telah melaksanakan kegiatan Bakti Sosial berupa Donor Darah, kemudian memberikan bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat Gunung Kijang, Untuk hari ini bantuan sosial kita berikan kepada Warga Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur yang terdampar banjir, tambahnya. 

Bakti sosial dan bantuan sosial tersebut merupakan program Polda Kepri Dalam Rangka HUT Ke-18 Tahun 2023 yang diprakarsai oleh Kapolda Kepri Irjenpol Drs.Tabana Bangun, M.Si  melalui Polres Bintan,  selain tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, Polri juga hadir untuk masyarakat memberikan bantuan dengan program Polri Peduli. 


Diharapkan dengan diberikannya bantuan sosial berupa paket sembako tersebut dapat sedikit meringankan beban masyarakat khususnya yang terdampak banjir hari ini.

Kapolres Bintan menghimbau agar masyarakat kabupaten Bintan tetap waspada dengan cuaca yang tidak menentu saat ini, apalagi kabupaten Bintan beberapa hari ini diguyur hujan yang tiada henti, selalu ikuti prakiraan dari BMKG, khususnya kepada nelayan dan pengusaha angkutan laut jangan memaksakan diri untuk berlayar, utamakan keselamatan diri dan keselamatan orang lain, tutup AKBP Riky.(Red)

Share:

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi Depan Kantor Kemenkeu, Minta 13.885 ASN Belum Lapor LHKPN Ditindak Tegas



KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan Anggota dari Laskar Muda NKRI lakukan aksi demontrasi di depan Kantor Kementrian Keuangan, Jumat (3/3/2023).

Pantau KABARMASA.COM di lokasi puluhan anggota Laskar Muda NKRI itu datang sekitar 14.30 WIB.
Setibanya di gerbang pintu masuk kantor Kementerian Keuangan, massa aksi langsung membentangkan banner tuntutan.
Tuntutan : 
1. Meminta Menteri Keuangan untuk mendesak dan memberikan sanksi tegas kepada 13.885 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sampai saat ini belum melaporkan harta kekayaannya kepada negara.

2. Mendesak Presiden bertindak tegas dalam pengusutan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki harta kekayaan berlimpah, dan mencopot para ASN  yang terbukti korupsi dengan penyelewengan jabatan

3. Terkait dengan Kewajiban LHKPN 19/2019, bagi Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menuntut kepala direktorat jendral pajak untuk mundur dari jabatannya dikarenakan tidak mampu mengawasi para anggotanya yang memiliki kekayaan melimpah dan terindikasi korupsi.

Adapun tuntutannya yakni meminta Menteri Keuangan untuk mendesak dan memberikan sanksi tegas kepada 13.885 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sampai saat ini belum melaporkan harta kekayaannya kepada negara.

Kemudian mendesak Presiden bertindak tegas dalam pengusutan para ASN yang memiliki harta kekayaan berlimpah, dan mencopot para ASN yang terbukti korupsi dengan penyelewengan jabatan.
Terakhir menuntut kepala direktorat jendral pajak untuk mundur dari jabatannya dikarenakan tidak mampu mengawasi para anggotanya yang memiliki kekayaan berlimpah dan terindikasi korupsi.

"Hari ini datang ke Kementerian Keuangan menyuarakan terkait dengan ASN yang belum melaporkan kekayaannya kepada LHKPN. Maka dari itu kami menuntut Menteri Keuangan berikan sanksi tegas kepada pejabat negara yang tidak bisa melaporkan harta kekayaannya tersebut," kata Korlap Laskar Muda NKRI Afad Usasra ditemui saat menyuarakan aksinya di depan Kantor Kementrian Keuangan, Jum'at (3/3/2023).
Diketahui Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenkeu menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan anak dari pengurus Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor Jonathan Latumahina.

Pelaku bernama Mario Dandy Satriyo yang merupakan anak dari pejabat eselon III yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.

Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu.

Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai total Rp56.104.350.289.

Jumlah ini empat kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo yang hanya sebesar Rp14 miliar.

Bahkan, harta Rp56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah Rp1,9 miliar dari harta Sri Mulyani yang mencapai Rp58.048.779.283.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sempat mengatakan bahwa Rafael terendus melakukan transaksi "yang agak aneh".

Bahkan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menduga Rafael menggunakan nominee atau orang lain untuk membuka rekening dan melakukan transaksi.

PPATK pun telah mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan Rafael ke KPK sejak 2012.

“Signifikan tidak sesuai profile yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nominee atau perantaranya,” kata Ivan.

Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts