Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Pemberhentian Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel menuai kontroversi. Surat Keputusan Pemberhentian yang diteken oleh Presiden RI Ir Joko Widodo, tertanggal 30 November 2022 itu dinilai cacat administrasi/prosedural.

Abdul Hayat Gani melalui kuasa hukumnya, Dr Yusuf Gunco SH MH, mengatakan, pihaknya akan menggugat SK tersebut ke PTUN.

"Gugatan akan kami sampaikan ke PTUN, besok hari Kamis," ujar Yusuf Gunco, kepada media ini, Rabu (14/12/2022).

Abdul Hayat Gani telah menerima petikan SK Presiden No: 142/TPA Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Madya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa (13/12/22).

Petikan SK Presiden itu ditandatangani oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, Farid Utomo SH MH.

Namun, SK Presiden yang asli, yang ditandatangani Presiden Ir Joko Widodo, hingga kini belum diterima oleh Abdul Hayat Gani.

Ini agak aneh. Mengapa hanya berupa petikan SK yang diterima Abdul Hayat, bukan SK Presiden yang asli? Selain itu, yang juga agak janggal, dalam petikan SK Presiden tersebut, tidak disertai pula lampiran alasan yang melatari pemberhentian tersebut.

Abdul Hayat Gani sendiri menilai proses pemecatannya tidak sesuai prosedur.

Menurutnya, prosedur yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengada-ada.

Ia tidak menemukan bukti kuat dalam prosedur yang dilakukan atasannya itu

"Pokoknya direkayasa semua ini barang," kata Abdul Hayat Gani kepada wartawan.

Abdul Hayat Gani menyebutkan surat pemberhentiannya diusulkan oleh Pemprov Sulsel pada 12 September 2022.

Namun, menurut Abdul Hayat, ketika dirinya surat keluar pada hari itu, ternyata tidak ada data surat keluar.

"Itu surat pengusulan ke Mendagri tidak ada di bukunya Pemprov mengeluarkan surat tanggal 12 September. Nah ada tersebar. Kan lucu juga ini," katanya.

"Saya sudah mencari di kantor, tidak ada juga nomor surat itu," sambungnya.

Menurut alumnus UNM itu, untuk mengeluarkan surat seperti itu, seharusnya terlebih dulu didaftar di Biro Umum.

"Di Biro Umum dimintakan nomor di situ. Tapi ini tidak ada," katanya.

Sebelumnya Abdul Hayat mengaku pernah dievaluasi pada Agustus lalu.

Namun saat itu, kata dia, izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bukan untuk pemberhentian.

Izin tersebut hanya untuk evaluasi kinerja.

Sementara ity Plt Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi menyampaikan bahwa surat pemberhentian tersebut baru saja diterima Pemprov Sulsel.

“Iya, berdasarkan hasil evaluasi dari Kemendagri dan KemenPAN-RB. Suratnya ditandatangani bapak Presiden,” katanya, Selasa (13/12/2022).

Untuk mengisi kekosongan Sekprov Sulsel, sementara jabatan Sekda Sulsel diisi oleh Asisten Pemerintahan Sulsel, Andi Aslam Patonangi sebagai Pelaksana Harian (Plh).

Menurut Pemerintah Provinsi Sulsel, pemberhentian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi ke Pemerintah Pusat yang meliputi evaluasi kinerja, didasari atas rekomendasi persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan penugasan pejabat dari Kemendagri dan KemenPAN-RB selaku tim evaluasi.

Surat itu dikeluarkan tertanggal 30 November 2022. Namun baru diberikan kepada Abdul Hayat pada Selasa, kemarin.

Sebelumnya, diketahui berita pemberhentian Abdul Hayat sebagai Sekda Provinsi Sulsel menuai pro dan kontra. Bahkan sejumlah pihak melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur dan meminta pemberhentian tersebut tidak dilakukan.

Kelompok Milenial Siap _Back-up_ Upaya Erick Thohir Bersih-bersih BUMN

KABARMASA.COM, JAKARTA- Salah satu unggahan di media Instagram Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapat sorotan dari Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga, Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Taufik. Unggahan Erick itu menampilkan seekor tikus yang menyelinap masuk pada acara rapat untuk memakan roti bolu yang berada di atas meja rapat tersebut.

Taufik menilai bahwa unggahan Erick itu memiliki pesan moral yang sangat penting, yaitu sindiran agar para pejabat, khususnya jajaran BUMN, tidak berperilaku tercela bak tikus yang termuat dalam unggahannya.

“Pesan moral dari video yang diunggah Pak Erick sangat jelas dan terarah, yaitu larangan kepada pejabat di negera ini serta seluruh jajaran direksi di BUMN agar tidak melakukan perilaku tercela seperti tikus,” jelas Taufik saat memberikan keterangan pada Selasa, 13 Desember 2022.

Bagi Taufik, tindakan tercela seperti tikus yang dimaksud oleh Erick itu adalah metafora atas segala perilaku atau perbuatan para pejabat yang mengarah pada tindak korupsi.

“Dalam video itu, hal yang dimaksud oleh Pak Erick ialah tindakan tercela berupa korupsi. Jadi tikus itu hanya metafora atau gambar dari tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh para koruptor,” tambahnya.

Selain menyindir, Taufik juga mencatat bahwa postingan Erick itu konsisten dengan program-program yang ia gagas dan sedang dijalankan di BUMN untuk menyehatkan Kementerian itu dari tindakan korupsi.

“Pesannya jelas bukan sekedar sindiran. Pak Erick juga hendak menegaskan bahwa program-program yang selama ini ia jalankan di BUMN konsisten dengan upaya untuk memerangi terjadinya praktik korupsi,” paparnya.

Bukti konkret dari program Erick itu, oleh Taufik ditunjukkan oleh terbongkarnya skandal korupsi Asabri dan Asuransi Jiwasraya yang telah membuat kerugian besar bagi negara.

“Kalau mau lihat validitasnya dapat dilacak pada skandal korupsi Asabri dan Asuransi Jiwasraya. Negara harus menelan kerugian hingga Rp39,59 triliun. Program Pak Erick jelas sangat membantu, bisa dibayangkan berapa kerugian negara jika Pak Erick tidak secara tegas menangani kasus itu,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Taufik beserta seluruh pihaknya berkomitmen untuk membantu Erick Thohir dalam upaya untuk memberantas, memerangi, dan menghentikan praktik korupsi yang merajalela di negara ini.

“Kami dari PMI jelas akan membantu Pak Erick untuk menyelesaikan kasus akut yang selalu menjadi masalah di negara ini, yaitu tindakan korupsi yang mewabah seperti air bah,” pungkasnya.

Wakapolri: 87% Masyarakat Indonesia Tahu Kasus Ferdy Sambo

KABARMASA.COM, JAKARTA - Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengungkap banyaknya masyarakat Indonesia yang mengetahui kasus Ferdy Sambo. Berdasarkan sebuah penelitian, Gatot menyebut hampir 87 persen warga Indonesia tahu kasus Sambo.

"Saya baca dalam suatu penelitian peristiwa Sambo itu hampir 87 persen masyarakat Indonesia tahu peristiwa itu," kata Gatot dalam sambutannya di Apel Kasatwil 2022, Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Adapun kasus Sambo kini sedang bergulir di persidangan. Gatot mengatakan perjalanan sidang kasus tersebut tentunya makin melekat di ingatan masyarakat Indonesia.

"Sehingga kalau sekali lagi dilakukan penelitian apalagi hari-hari ada sidang terus masyarakat akan ingat, ingatan masyarakat itu tidak hilang," katanya.

Dengan begitu, dia berharap persidangan tersebut cepat selesai. Hal ini demi meningkatkan angka kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

"Makanya saya berharap mudah-mudahan sidang ini cepat selesai, nanti surveinya lebih bagus mungkin sekarang bulan Desember, nanti bulan Maret itu sudah nggak ada sidang lagi, surveinya nanti tinggi lagi, harapan kita," ujarnya.

Sidang Ferdy Sambo

Dalam sidang ini, Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf.

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/10).

Ferdy Sambo diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ferdy Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdy Sambo didakwa dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

Tendangan Pertama Wakapolres Maluku tengah Tanda Pembukaan Turnamen Futsal Holistik Presisi baterek Cup II 2022

KABARMASA.COM, MALUKU TENGAH- Wakapolres Maluku tengah Kompol. Bambang Surya Wiharga resmi buka Turnamen Futsal Holistik Presisi Baterek Cup II tingkat Kabupaten Kabupaten Maluku tengah di Lapangan Futsal Diamond Sport Center Masohi, Selasa (13/12/2022) sore. (14/12/2022).

Turnamen ini merupakan turnamen pertama yang diselenggarakan di tahun 2022 dengan diikuti sebanyak 32 tim futsal yang berasal dari sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku tengah (Masohi) yang akan berlangsung dari tanggal 13 Desember 2022 hingga selesai.

Wakapolres dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini. "Dengan tema Desember persaudaraan hal ini merupakan upaya untuk menyambut natal dan tahun baru. Sekaligus mencari bibit pemain berbakat agar kita bisa promosikan untuk menguatkan tim-tim futsal besar di negeri ini. Lanjut Wakapolres malteng menyampaikan kepada seluruh peserta turnamen bahwa sportivitas ialah kunci sukses nya suatu pertandingan. salah satunya seperti kegiatan yang kita buka pada sore hari ini," katanya.

Kemudian disela-sela acara Pembukaan tersebut hadir di tengah-tengah peserta futsal Presiden Holistik Bansa Hadi Sella, SH dalam sambutanya iya menyampaikan "Turnamen ini sebenarnya ajang untuk silaturahmi sesama anak muda sekaligus momentum ini untuk kita saling menjaga sportivitas, dan meningkatkan profesionalisme agar kita menghidupkan kembali ajang-ajang seperti ini untuk mencari bakat anak muda yang bisa kita orbitkan di kanca nasional" Tutupnya.

RAR

Sembako Bansos Bone Di Sinyalir Redup Di Tangan Satuan Penyidik Dirkrimsus Polda Sul - Sel

RedaksiDecember 13, 2022 No comments

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia ( AMPRI ) mempertanyakan Integritas Aparat Penegak Hukum satuan penyidik Polda Sul - Sel. Khususnya Unit Satu Dirkrimsus hal itu di ungkapkan oleh Muh. Ahlus Ketua Umum AMPRI kepada awak media ini melalui pesan whatsap.

Dimana dirinya saat ini sudah tidak percaya lagi dengan polisi, hal itu di sebabkan atas laporannya terkait dugaan korupsi dan gratifikasi sembako bansos bone yang di laporkannya pada bulan lalu dengan melampirkan lebih dari dua alat bukti.

Namun satuan penyidik dirkrimsus seakan - akan memburamkan kasus tersebut dengan argumentasi full baket, padahal bukti rekaman suara, chat whatsap, rekaman video dan dokumen pendukung yg di tanda tangani oleh sekda bone yang memberikan perintah ke tim evaluasi agen ikut di lampirkan dalam bundel laporan.

Lanjut Muh. Ahlus menambahkan bahwa dirinya meragukan ada RAMBO di kubu institusi Polri yang menggurita di Polda Sul - Sel. Yang membeck up dugaan korupsi dan gratifikasi sembako bansos bone. Selain itu ada banyak kasus dugaan korupsi lainnya di Kab. Bone yang sampai hari ini tidak tersentuh hukum diantaranya mega proyek islamic center dan dana reses fiktif 45 anggota dewan yang juga redup di tangan kajati sul - sel. Maka dari itu kami mengajak teman - teman aktivis pergerakan agar satukan gerakan kita lawan mafia hukum yang membeck up semua dugaan korupsi di bumi adatta arung palakka itu. Ungkapnya.

Mendapat Pembinaan Dan di Perlakukan Baik Dari Aparat Keamanan, Satu Persatu Mantan Napiter berbalik Paham

RedaksiDecember 13, 2022 No comments

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Saudara Benhard Onasis Patras alias Papa Isa alias Abi Akbar yang lebih dikenal dengan panggilan Abi Akbar seorang mantan Napiter karena kasus ikut membantu Kelompok MIT Poso pada saat pimpinan Santoso alias Abu Wardah masih hidup.

Setelah menjalani hukuman penjara di Nusakambangan, kini Abi Akbar sibuk dengan pekerjaannya yakni memasang instalasi listrik pada sebuah bangunan milik BLK di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.

Abi Akbar mengatakan dulu dirinya sosok yang tertutup, namun kini dirinya membuka diri bagi siapa saja untuk saling bertukar pikiran dan bermuamalah. Dirinya mengakui kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalunya dimana dirinya ikut terlibat dalam aksi kelompok MIT Poso.

Abi Akbar,mendapat pencerahan pada saat dalam Lapas Nusakambangan yang menurutnya ternyata selama ini keliru memahami tentang Jihad dalam pandangan Islam,dan dirinya mengatakan melalui media ini bersedia untuk membantu dalam memanimimalisir penyebaran pemahaman radikal di wilayah Kabupaten Sigi khususnya.

Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Sembako Covid 2019 - 2020 Di Nilai Dirkrimsus Tebang Pilih Plus Titipan Politik.

RedaksiDecember 12, 2022 No comments

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Problem Pelaksanaan dan Penyaluran Sembako Covid ( BPNT ) ibarat benang kusut, hal itu di sebabkan oleh banyak hal diantaranya yang paling menonjol adalah kepentingan bisnis dan kepentingan politik para elit senayan dan kantong - kantong birahi para tuan. Kemudian memaksa para tenaga kontrak di lapangan menyalahi juknis / pedum dalam pelaksanaan dan penyaluran bantuan tersebut.

Hal Itu pun di bongkar secara terang oleh Aktivis Dirfan Susanto yang selama ini di ketahui getol dalam mengkritik sistem / kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial dan juga pelaksanaan penyaluran di setiap daerah kabupaten / kota. Menurut dirinya hasil audit BPK harusnya di bongkar oleh Dirkrimsus Polda Sul - Sel. Khususnya Kompol Fadli. Dimana letak kerugian negaranya yang mencapai kurang lebih 20 Milyar itu. Misalnya sebut bongkar saja seperti :

1. Hasil penjualan beras, telur, ikan kaleng merk apa dan berapa kerugian negaranya.

2. Dana Pungli si A. Berapa jumlahnya perbulan dan kemana saja dana tersebut, mengalir dan berapa jumlahnya.

3. Berapa jumlah biaya gesek agen per KPM.

4. Pejabat Kabupaten dan APH berapa setorannya si A. Perbulannya. Misalnya mulai dari Kepala Bidang, Kadis Sosial dan Juga Sekda serta Waka Polres dan Kapolres, Pendamping Dll.

5. Berapa Jumlahnya Ke Pejabat Kemensos, Politisi Partai PDIP, PAN dan Nasdem , Baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Seperti Inisial SN, IR, ARW dan MS Lainnya.

Lanjut Dirfan Red, mempertanyakan bagaimana dengan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi sembako bansos Kab. Bone, Jeneponto, Palopo, Makassar Dll.? Kemudian Bagaimana dengan pengalihan anggaran dari non tunai ( HIMBARA ) menjadi tunai ( PT. Pos Indonesia ) atas perintah Tri Rismaharini ( Menteri Sosial ) itu kok di biarkan saja oleh APH.?

Dirfan Susanto, juga menduga adanya titipan - titipan dari orang istimewa dalam penetapan tersangka dugaan korupsi si A.

Kemudian titipan titapan itu sangat jelas dalam pemberitaan dan atau pun demo yang di lakukan teman - teman mahasiswa. Karena hanya menyebut satu nama yaitu sekrov, padahal kita ketahui bahwa di dalam sistem program sembako bansos semua ikut bermain dari pusat hingga kabupaten dan bahkan ada perwira kepolisian yang terima ampao kok tiap bulannya. Maka dari itu saya meminta kepada Presiden agar menghapuskan saja kementerian sosial khususnya program PKH dan Sembako. Sebab dengan regulasi yang tidak jelas seperti ini akan menjadi jebakan hukum di pemerintah daerah. Apa lagi jika ada oknum - oknum oligargi yang menungganginya secara politik. Ungkapnya.

Memperingatin Hari HAM Sedunia Ke-74, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad Terima Penghargaan Sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM 2022

RedaksiDecember 12, 2022 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima penghargaan sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Pada Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-74 di Golden Ballroom, Hotel Sultan & Residence Jakarta Pusat, Senin (12/12).

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Gubernur Ansar bersama Gubernur Banten, Gubernur Bali, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur D.I. Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Lampung, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Gubernur Sulawesi Barat.

Ada empat penghargaan yang diberikan pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini, diantaranya Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM tingkat Pemda, Penghargaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, dan Penghargaan Unit Pusat yang Berkontribusi pada Kemajuan HAM.

Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin menekankan pemerintah telah mendorong upaya pemulihan pascapandemi COVID-19 secara bertanggung jawab dan mengedepankan hak asasi manusia (HAM).

“Pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia,” kata Wapres Ma'ruf Amin

Wapres menambahkan, pemulihan dan pembangunan yang ingin direalisasikan pemerintah bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim.

“Kita ingin melindungi hak-hak wong cilik di pelosok Tanah Air, para petani, buruh tani, nelayan, dan warga miskin dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan peringatan hari Hak Asasi Manusia Se Dunia jatuh setiap tanggal 10 Desember sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak asasi manusia dan penegakan HAM yang telah ditetapkan oleh PBB. Hal ini juga sesuai amanat UUD 45.

"Indonesia telah melakukan perubahan besar terhadap rencana aksi Hak Asasi Manusia secara nasional, seperti penegakan HAM, hak-hak disabilitas, hak perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat yang secara keseluruhan untuk mendukung persamaan hak. ujar Menteri Yasonna.

Untuk Kabupaten/Kota peduli HAM, 5 Kabupaten/Kota di Kepri menerima penghargaan tersebut yakni Tanjungpinang, Bintan, Natuna, Karimun, dan Anambas.(Redaksi)

Poros Muda Indonesia Kunjungi Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kalapas: Kegiatan WBP Disini Sangat Produktif

RedaksiDecember 12, 2022 No comments

KABARMASA.COM, JAKARTA - Organisasi Poros Muda Indonesia mengunjungi Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kedatangan tim dari PMI untuk melihat secara langsung program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Tim dari Poros Muda Indonesia disambut secara langsung oleh Kalapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Fonika Affandi.

Tim Poros Muda Indonesia secara langsung melihat program kemandirian yang ada di Balai Latihan Kerja seperti handy craft, pembuatan sablon dan akrilik, pembuatan roti dan kue serta kegiatan perkayuan yang semuanya dilakukan oleh WBP.

Fonika menyampaikan bahwa produk-produk yang dihasilkan WBP sangat bernilai jual tinggi.

“WBP disini sangat produktif, selain itu produk hasil karya WBP Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta memiliki nilai jual yang sangat tinggi,” buka Fonika.

Fonika menjelaskan banyak produk-produk WBP Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang menjadi unggulan.

“Produk kami banyak yang menjadi unggulan antara lain roti dan kue, selain itu handy craft serta sablon dan pembuatan produk dari akrilik yang sangat bagus hasilnya,” lanjut Fonika.

Kegiatan dilanjutkan dengan melihat galeri Kayna yang berisi hasil karya WBP Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

DIY Rawan Politik Identitas, Begini Analisa BIN, Pakar & Tokoh Agama

RedaksiDecember 11, 2022 No comments

KABARMASA.COM, JOGJA - DIY menjadi salah satu wilayah yang rawan terjadi praktik politik identitas jelang Pemilu 2024. Badan Intelijen Negara (BIN) menilai politik identitas sangat rawan apalagi jika menyasar kelompok masyarakat dengan tingkat pengetahuan rendah atau minim literasi. Akademisi sebagai pihak memiliki basis intelektual di Jogja memiliki peran penting untuk mengedukasi masyarakat menuju 2024.

Isu ini dibahas dalam diskusi Refleksi Akhir 2022; Menuju Pemilu 2022 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Sabtu (10/12/2022). Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Kepala BIN DIY Brigjen Pol Andry Wibowo, Koordinator Aspidum Kejati DIY Budi Purwanto, Ketua PMII UIN Sunan Kalijaga Ahmad Jazuly serta Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Profesor Sahiron Syamsudin dan sejumlah pakar sert tokoh agama.

“Politik identitas ini sangat laku [jadi bahan menuju 2024] di mana pun, termasuk Jogja, karena murah, biayanya murah, maka kami mengajak bergandengan dengan akademisi [untuk bersama-sama mengedukasi] supaya tidak dalam perspektif kami [tokoh agama] saja,” kata kata Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Gesikan Bantul KH Beni Susanto di sela-sela diskusi tersebut.

Menurut Beny yang seharusnya dijual atau ditawarkan ke masyarakat oleh para elite politik adalah program yang memperkuat ke-Indonesiaan bukan politik identitas. Karena politik identitas sudah terbukti akan menimbulkan konflik.

“Termasuk proses pembangunan yang sudah ada dan akan seperti apa menyongsong Indonesia ke depan, itu yang dijual itu harusnya, bukan yang dijual yang dapat merusak tatanan kebangsaan,” ujarnya.

Pakar Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogja Sri Wahyuni mengatakan salah satu upaya untuk mencegah politik identitas adalah memberikan edukasi ke masyarakat. Karena sasaran politik ini bisa terjadi pada beragam kelompok masyarakat. Melakukan diskusi menurutnya menjadi salah satu cara akademisi untuk mengikis potensi politik identitas. Sehingga masyarakat lebih objektif dalam menilai calon yang akan dipilih.

Doktor lulusan Hukum UII ini menilai kalangan akademisi sebagai intelektual tentu akan menggunakan data berbasis riset dalam menilai seorang calon. Soal baik dan buruk suatu calon sudah ada standar ukuran akademiknya, sehingga politik identitas tak dipertimbangkan jika pemilik menggunakan pola pikir data berbasis riset. “Jadi bukan saya siapa, memilih siapa dan sebagainya, tetapi bagaimana bisa memiliki kecerdasan tersendiri dalam memilih,” ujarnya.

Kepala BIN DIY Brigjen Pol Andry Wibowo tidak menampik bahwa DIY termasuk rawan politik identitas karena hal itu bisa terjadi di mana saja. Oleh karena itu pencegahan harus dilakukan dengan mengedukasi masyarakat yang dapat dilakukan kalangan intelektual, elite politik dan pihak yang duduk di struktur pemerintahan.

“Kalau pengalaman kami politik identitas sangat rawan, apalagi pada masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah, kemampuan baca buku yang rendah, ini repot,” katanya.

Pencerahan harus diberikan ke masyarakat bahwa politik merupakan kebutuhan dalam membangun negara. Serta menyadarkan apa yang harus dilakukan adalah melaksanakan demokrasi dan Pemilu agar dapat menjabarkan amanat konstitusi dan prinsip pancasila dalam kehidupan. Sekaligus mampu menjawab tantangan kemajuan negara dan bangsa secara keseluruhan dalam menghadapi perkembangan global yang pesat.

“Sebagai bangsa suatu saat menjadi pemain inti dari tata kelola global secara keseluruhan ini yang harus kita pikir bersama untuk menjadikan bangsa lebih baik,” ujarnya.

Kapolri: Usut Tuntas Bom Bunuh Diri Polsek Astana Anyar!

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus serangan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dalam serangan ini, seorang polisi gugur serta sejumlah polisi mengalami luka berat ataupun ringan.

"Tentunya ini semua akan didalami sehingga kita minta kepada seluruh rekan-rekan untuk bisa membantu kami dan tim agar bisa menuntaskan kejadian secara maksimal. Seluruh tim dan satgas sudah diperintahkan untuk bergerak," kata Sigit saat meninjau situasi di Mapolsek Astana Anyar, Rabu (7/12/2022).

Sigit menyebut ada 11 orang menjadi korban dalam peristiwa bom bunuh diri. Selain satu polisi yang gugur, ada 9 polisi lainnya dan 1 warga sekitar yang terluka. Korban yang gugur adalah Aipda Sofyan Didu, personel Polsek Astana Anyar.

"Saat ini kita terus melakukan pendalaman. Terkait proses olah TKP sedang berlangsung tentunya dari olah TKP kita akan melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP," ujar Sigit.

Sigit lalu menerangkan, penyidik langsung melakukan pemeriksaan sidik jari dan face recognition pelaku untuk membongkar identitasnya. Hasilnya, pelaku teridentifikasi bernama Agus Sujatno alias Agus Muslim.

"Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum empat tahun, di bulan September atau Oktober 2021 lalu yang bersangkutan bebas," ucap Sigit.

Sigit kemudian menyatakan Agus Sujatno terafiliasi dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bandung, Jawa Barat. "Saat ini tim terus bekerja menuntaskan peristiwa yang terjadi," ucap mantan Kabareskrim Polri ini.

Terakhir, Sigit menjelaskan, barang bukti yang diamankan sementara dari tempat kejadian perkara (TKP) antara lain surat berisi penolakan terhadap pengesahan KUHP baru.

"Kemudian Di TKP kita temukan ada belasan lembar kertas yang bertuliskan protes atau penolakan terhadap rancangan KUHP yang baru saja disahkan di mana di dalamnya membahas masalah zina dan sebagainya," pungkas mantan Kapolda Banten ini.

Sampah Pasar Agro Desa Sumillan Menggunung, Gerakan Ativis Pemerhati Lingkungan Hidup (GA-PLH) DKI Jakarta Beri Resfon Serius

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Lautan sampah pasar agro desa sumillan menyambut di gerbang masuk pasar agro, warna warni plastik bungkusan sampah, seolah menjadi hiasan di pinggiran pasar sayur terbesar di kabupaten enrekang tersebut, Namun seolah luput dari perhatian pemerintah bahwa ada keluhan-keluhan masyarakat di sana yang harus di dengar, Seharusnya menjadi prioritas, disana, ada masyarakat yang secara tidak langsung menjadi korban dari sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai disana, mereka di kerumuni wabah penyakit, ada masyarakat rumah kontrakan yang berjarak tidak lebih dari 7 meteran peris didepan TPS ilegal tersebut (Jurnalis Suara Utama)

Ini hal seirus, harus benar-benar di berikan solusi, selain menggangu keasrian Enrekang sebagai wilayah pegunungan dengan pepohonan yang indah juga sangat mengganggu kesahatan, baik pengunjung, pedagang dan warga yang tinggal di sana,

Tentunya peran dari instansi terkait sangat dipertanyakan, baik dari pemerintah setempat dalam hal ini DLH/K Pemerintah Desa Sumillan atau mungkin pengelola pasar atau Asosiasi pasar agro

Hal ini harus di evaluasi, jika memang diperlukan dan sudah tidak lagi hadir sebagai solusi, pengelolah dan asosiasi pasar agro harus melakukan pembenahan (pergantian kepengurusan). Tidak ada pelimpahan tanggung jawab, tapi hadir sebagai struktur kerja di sana, ya sudah sepantasnya juga hadir sebagai solusi, bukan hanya dari struktur organisasi, tapi juga sebagai fungsi pengawas independen

Jika tidak ada peran di tatanan kepengurusan baik dari pengelola ataupun asosiasi,sudah sepantasnya untuk di ganti to tidak ada fungsi dan tugas yang jelas, Tetapi akan tetap kami kawal, dekat ini saya akan ada agenda di DPR RI, Iin Sya ALLAH persoalan ini akan saya angkat sampai di kementrian, saya melihat tidak ada usaha serius di tatanan kepengurusan untuk berbenah diri, persoalan sampah di pasar agro kabupaten enrekang Sul-Sel ini sudah kami soroti 2 tahun silam, jika tidak ada etikat baik untuk pengelolaan sampah yang serius, maka dengan sangat menyesal kami akan meminta ke pihak berwenang untuk penutupan sementara pasar agro sumillan enrekang sulawesi selatan hingga ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh pihak terkait untuk pengelolaan sampah yang ada di sana

Wiranto Embong Bulan (Ketua Umum Gerakan Aktivis Pemerhati Lingkungan Hidup DKI Jakarta)

Sementara itu terkonfirmasi via Whatsap Oleh Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersiahan Kabupaten Enrekang,

Tps 3r itu ada pengelolahnya dan mereka dibiayai dari iuran masyarakat pelanggannya Muhar nama ketuanya,

Di pasar rondo sendiri ada pengelolahnya dibawah koordinasi dinas pertanian termasuk petugas kebersihan yang dibiayai oleh warga pasar,

Kalau sampah secara umum belum masuk jangkauan operasional kami, Terang beliau

Seharusnya proses pengomposan bisa dilakukan oleh pengelolah pasar tapi blum dikerjakan karena sebagian besar sampahnya adalah organik

Namun kiita akan berupaya untuk menyelesaikan masalah ini kita duduk bersama dengan pihak terkait termasuk pengelolah pasar' Tutupnya

Jelang Natal 2022 dan Tahun' Baru 2023 SINODE GKST Dukung POLRI Jaga KAMTIBMAS di Sulawesi Tengah

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Menjelang peringatan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Ketua Umum Sinode GKST Pendeta Djadaramo Tasiabe.M.Th. meminta kepada masyarakat untuk selalu mendukung tugas Polri dalam menjaga Kamtibmas di Kabupaten Poso dan tetap menjaga hubungan antarumat beragama, Perkuat Silaturahmi jangan ada Perbedaan, hendaknya tidak menyebabkan masyarakat tercerai berai, namun harus saling mendukung dan menyatukan antara yang satu dengan lainnya. "Terangnya.

Terkait pengamanan pada saat ibadah Natal dan Tahun Baru pihak Sinode sudah berkoordinasi dengan Pihak Polres Poso dan seluruh Polsek untuk meminta pengamanan pada saat perayaan ibadah Natal berlangsung.

Adapun rangkaian Program Sinode GKST Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru yang sudah di agendakan di antaranya adalah, Sinode GKST akan mengadakan ibadah pada Tanggal 24 malam dan Tanggal 31 malam.

Khusus Perayaan Natal pihak sinode GKST menyerahkan sepenuhnya kepada klasis-klasis yg ada di bawah naungan Sinode GKST untuk merencanakan serta menyusun sendiri program Ibadah maupun program klasis-klasis untuk menyambut Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023

"Saat ini kami sampaikan bahwa Rangkaian perayaan Natal yg telah terlaksana di jemaat-Jemaat yg berada di naungan Sinode GKST yaitu Pawai Natai dan Lomba menghias Pohon Natal" Lanjutnya

Oleh karena nya sebagai ketua Umum GKST selalu berpesan agar terwujudnya dan lancarnya program tersebut, tak henti-hentinya meminta untuk selalu secara terus menerus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, dan mendukung sepenuhnya tugas Polri dalam menjaga Kamtibmas sehingga Keamanan dan ketentraman kita tetap terjaga serta hubungan antara umat beragama yang satu dan lainnya tetap terjaga dan harmonis. Dengan demikian, kita harapkan kedepan seluruh wilayah di Kabupaten Poso dan Sulawesi Tengah pada Umumnya selalu aman dan damai," juga tak kalah lebih penting harapan kami adalah Menjelang tahun Politik Pemilu 2024 Sinode GKST tidak memperbolehkan gereja-gereja yg berada di bawah naungan Sinode GKST untuk ikut terlibat Politik praktis di lingkungan gereja."tutupnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana Mengecam Atas Adanya EKS Tim Mawar di KEMENHAN Dan Mendesak Kepolisian Untuk Menuntaskan Tragedi Kanjuruhan

KABARMASA.COM, JAKARTA- Aksi demonstrasi dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Krisnadwipayana di dua titik yaitu depan Kementerian Pertahanan Nasional (KEMENHAN RI) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) pada hari kamis, (8/12/22).

Pier Lailossa selaku Presiden Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana mengecam atas adanya Eks Tim Mawar di Internal Kementerian Pertahanan Nasional. Adapun argumennya berasal dari hasil kajian Kemenkastrat BEM UNKRIS.

"Perilaku Tim Mawar dalam kemungkinan penculikan para aktivis sangatlah tidak humanis dan menciderai persoalan hak-hak asasi manusia. Mengetahui adanya anggota eks Tim Mawar dalam kementrian pertahanan menjadi satu pertanyaan besar mengapa Mentri pertahanan yaitu Prabowo Subianto merekomendasi Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus ke Kementerian Pertahanan melalui dua surat kepada Presiden bernomor SR/479/M/VII/2020 pada 28 Juli 2020 dan SR/568/M/IX/2020 tanggal 7 September 2020. Menyadari eksistensi kementrian negara yang sangat strategis pada persoalan pertahanan negara guna menopang stabilitas negara dari ancaman nasional maupun internasional yang kemudian mempunyai tugas yang diemban sebagaimana terjawantahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 94 Tahun 2022 Tentang Kementrian Pertahanan pada pasal 4 menjelaskan “ Kementrian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

"Oleh karena kedudukan dari pada kementrian pertahanan berada dibawa tanggungjawab presiden sehingga pada peranan eksekutif perlu memperhatikan Asas-asas yang melandasi roda pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 5 penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, AUPB. Yang dimaksud AUPB dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 “Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Terdapat beberapa asas yang termuat dalam AUPB dijelaskan pada pasal 10 sebagai berikut; Asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, kepentingan umum dan pelanyanan yang baik".

Oleh karena itu bersandar pada asas-asas yang semestinya menjadi parameter sebuah kebijakan dikeluarkan. Kami memandang bahwa para Eks Tim Mawar tidak sepatutnya berada dalam lingkungan Kementrian Pertahanan karna hal ini sama saja telah mencoreng semangat penegakan Hak Asasi Manusia yang haruslah dikedepankan dan dijunjung tinggi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asas manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Sehingga persetujuan yang dikeluarkan oleh presiden terkait Promosi Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/9/2020). Mestinya dicabut atau dipertimbangkan kembali karna kurang mencerminkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Maka kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana menuntut beberapa hal sebagai berikut:

1. Meminta Presiden RI untuk mencabut KEPRES Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang didalamnya terdapat anggota EKS Tim Mawar

2. Menolak adanya EKS Tim Mawar dalam Internal Kementerian Pertahanan karna mencoreng semangat penagakan HAM

3. Meminta Presiden RI untuk mengevaluasi Kepengurusan Kementerian Pertahanan dengan memperhatikan Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

4. Meminta Presiden RI mengevaluasi kedudukan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Nasional karena membuka ruang kepada Anggota Eks Tim Mawar mengisi struktural di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia" pungkasnya.

Selain itu kecaman atas kepolisian kembali disampaikan pada saat aksi lanjutan di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI).

Rafa C Gunatama selaku Wakil PRESMA Universitas Krisnadwipayana menyatakan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana diatas mobil komando

"Berdasarkan laporan dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan pasca pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan.

"Tentu hal ini sangatlah disayangkan Padahal sudah sepatutnya sebagai aparatur negara haruslah menjamin keselamatan warganya sebagaimana terjawantahkan dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”. tegasnya

"Selain tragedi Kanjuruhan menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Hal ini tentu menjadi sebuah degradasi dalam persoalan hak-hak asasi manusia. Sebuah Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian semakin menurun Padahal, tingkat kepercayaan publik kepada Polisi Republik Indonesia (Polri) pernah mencapai 87,8% pada 2018. Namun, setelah Pilpres 2019 kepercayaan terhadap polisi menurun pada angka 72,1% dan kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan pada polisi kembali menurun ke angka 59,1% saat ini. Oleh karena itu maka kami memandang bahwa instansi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum patut untuk dipertanyakan kredibilitas nya dalam menegakan hukum sebagai panglima untuk melindungi masyarakat.

Oleh karna situasi tersebut maka kami memberikan sebuah nomenklatur yaitu Ham Dikorupsi yakni gambaran atas adanya degradasi pada nilai nilai luhur yang diamanatkan konstitusi tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Maka kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana menyatakan secara tegas poin tuntutan kami yaitu:

1. Meminta Presiden Jokowidodo Mengavaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Kepolisian

2. Meminta Pemerintah Segera Aktualisasi Rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF)

3. Meminta Pemerintah Bersikap Tegas Dalam Menangkap Dan Mengadili Para Pihak Yang Telah Mengakibatkan Korban Jiwa Pade Tragedi Kanjuruhan, pungkasnya

Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sejajaran Unismuh Makassar Kembali Melakukan Aksi Unras. Cabut RUU KUHP yang Dianggap Kontroversial

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Di depan kampus unismuh Aspirasi utama dari unjuk rasa itu adalah menolak dan mengecam keras untuk mencabut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai bermasalah “menurut jendral lapangan “Muh. Ahlus ( Kabid PTKP HMI Kom Bintang Arasy Unismuh )

Sejumlah pasal RKUHP yang diprotes ini pertama pasal soal korupsi yang memuat hukuman yang lebih rendah daripada UU Tipikor.

Kemudian pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden yang mengancam pelaku dengan penjara maksimal 3,5 tahun.

Lalu pasal tentang makar yang bisa diancam hukuman mati, seumur hidup atau bui 20 tahun.

Kemudian pasal soal penghinaan bendera, pasal soal alat kontrasepsi, pasal aborsi, pasal pemidanaan gelandangan, dan pasal tentang Zina dan Kohabitasi (kumpul kebo).

Selain itu ada juga pasal soal pencabulan, pasal pembiaran unggas dan hewan ternak yang memasuki pekarangan, pasal tentang tindak pidana Narkoba, pasal tentang penghinaan terhadap badan peradilan atau contempt of court.

Dan ada beberapa pasal lainnya

Sehingga massa aksi HMI komisariat sejajaran Unismuh Makassar berharap agar RKUHP ini dapat di cabut dan di pertimbangkan sebaik sebaiknya guna tetap menjaga ketertiban masyarakat.

Dan tetap menjaga asas keadilan bermasyarakat serta toleransi sesama warga negara baik dari pihak pemerintah, pihak kepolisian dan rakyat dapat terjalin dengan baik sebab dari rkuhp ini dianggap krisis toleransi dalam ruang lingkup NKRI.

Sehingga massa juga menyampaikan akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar lagi jika tuntutam dan aspirasi mereka belum di tanggapi dari pihak pemerintah.

Eks. Napiter Kota Palu Mengecam Segala Bentuk Aksi Terorisme Dan Paham Radikalisme Di Kota Palu

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Sejumlah eks Napiter Kota Palu mengecam aksi terorisme dengan cara melakukan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Kota Bandung Rabu (7/12), yang menyebabkan belasan korban luka-luka.

Akbar salah satu Eks Napiter Kota Palu yang juga Ketua yayasan sahabat pelita umat Kota Palu mengutuk keras aksi terorisme yang terjadi di Polsek Astana Anyar Kota Bandung Rabu Pagi.

“Kami mengecam keras tindakan tersebut, dan meminta aparat keamanan mengusut aksi ini sampai ke akar-akarnya,” kata Akbar kepada media ini, Kamis (8/12).

"Mari bersama-sama kita perangi aksi terorisme dan radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan," Ungkap Akbar.

Akbar juga mengatakan usai divonis bebas bersyarat terkait kasus terorisme, ia bersama sejumlah rekannya yang juga mantan Napiter mendirikan satu yayasan yakni Yayasan Sahabat Pelita Umat Palu, dimana dirinya dipercaya menjabat sebagai Ketua dari yayasan tersebut.

Yayasan Sahabat Pelita Umat ini merupakan suatu wadah untuk pembinaan mantan napiter, yang berfokus pada program deradikalisasi kepada masyarakat serta pengembangan kemandirian eks Napiter di Sulteng dan semoga mendapat dukungan dari warga Kota Palu.

"Saya bersama rekan rekan eks napiter di Kota Palu memiliki keinginan besar untuk mencegah menyebarnya pemahaman radikal di wilayah Kota Palu khususnya di kalangan para pemuda. Dengan Yayasan yang telah kami bentuk semoga dapt memberikan kontribusi baik terdapat Pemprov maupun kepolisian melalui kegiatan-kegiatan positif yang dapat mendukung terciptanya situasi Kamtibmas di Kota Palu.

Olehnya didalam setiap kesempatan dirinya selalu memberikan himbauan yang tegas kepada kalangan remaja untuk mewaspadai dan menjauhi paham radikal maupun intoleran.

Harapannya dari kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta generasi mudah terhadap Republik Indonesia (NKRI) dan mengetahui bahaya laten paham radikal serta intoleran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai bukti penyesalan kami serta ingin memperbaiki diri, kami bersama 19 eks narapidana terorisme (napiter) di Prov. Sulteng juga telah menyatakan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada upacara HUT Republik Indonesia ke-77 di Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu dan merupakan salah satu bukti kembalinya kami untuk setia kepada NKRI.

Mahasiswa Bantaeng : Mau sampai kapan kita hanya menjadi penonton di Jakarta?, Kita butuh ruang untuk berproses

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Ditengah gempuran percepatan sistem pendidikan yang terjadi, Pelajar/Mahasiswa Bantaeng yang sedang menempuh studi di Jakarta tidak hanya diam. "Mau sampai kapan kita hanya menjadi penonton di Ibu Kota?" tutur salah seorang Mahasiswa Bantaeng, berdasarkan keresahan itulah yang membuat kita untuk berinisiasi agar Pelajar/Mahasiswa Bantaeng memiliki wadah/ruang untuk berproses di JABODETABEK. 08/12/22

Tepat pada perayaan HUT Kab. Bantaeng ke-768, sekumpulan Pelajar/Mahasiswa Bantaeng melakukan musyawarah di Wisma Bonthain Kota Jakarta Pusat, maksud dari musyawarah ini ialah bagaimana kita dapat menentukan arah pendidikan Pelajar/Mahasiswa Bantaeng yang lebih baik lagi pada wilayah JABODETABEK guna mejandikan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul, inovatif, dan kreatif.

Semoga dengan adanya momentum ini kami berharap dapat terbentuknya Himpunan Pelajar/Mahasiswa Bantaeng wilayah JABODETABEK untuk generasi pelajar Bantaeng dalam berjuang bersama meningkatkan kualitas ilmu untuk Butta Toa lebih baik.

Kami selaku Pelajar/Mahasiswa Bantaeng siap membentuk ruang baru untuk menampung semua potensi SDM Kab. Bantaeng guna menciptakan pendidikan yang lebih baik. Maka dari itu kami memohon kepada seluruh elemen masyarakat Kab. Bantaeng, terkhusus instansi pemerintah agar dapat mendukung dan mendampingi kami.

Selamat HUT Kab. Bantaeng ke-768

Bersama Kita Baik

Innalillahi, Lord Rangga eks Petinggi Sunda Empire Meninggal Dunia

RedaksiDecember 06, 2022 No comments

KABARMASA.COM, BREBES - Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Tanah Air. Mantan petinggi Sunda Empire, Lord Rangga meninggal dunia hari ini, Rabu (7/12/2022).

Kabar Lord Rangga meninggal dunia hadir dari salah satu keluarganya. Ia mengabarkan lelaki bernama asli Ki Ageng Rangga Sasana ini meninggal dunia di RS Mutiara Bunda, Brebes.

"Innalillahi wa Inna ilaihi Raji'un telah meninggal dunia Ki Ageng Rangga Sasana pukul 05.30 WIB," kata pihak keluarga dalam pesan yang tersebar di awak media.

Pihak keluarga meminta doa kepada masyarakat untuk almarhum Lord Rangga yang baru saja meninggal dunia.

"Mohon doa, semoga beliau Husnul khatimah. Amin ya robbal Alamin," kata pihak keluarga.

Sejumlah warganet juga sudah membanjiri postingan Lord Rangga dengan ucapan doa.

"Selamat jalan lord, semoga diterima di sisinya," imbuh @febyalamsyah30__.

Sebagai informasi, nama Lord Rangga mulai terkenal usai menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) sebagai petinggi Sunda Empire.

Terdengar Ledakan di Polsek Astanaanyar Kota Bandung

RedaksiDecember 06, 2022 No comments

KABARMASA.COM, BANDUNG - Suara ledakan terdengar dari arah Kantor Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, Rabu (7/12/2022). Belum diketahui secara pasti sumber dan penyebab suara tersebut.

Berdasarkan rekaman video yang diterima terlihat sejumlah orang terlihat panik. Dalam video terdengar suara seorang pria yang menyebut terdengar suara ledakan dari arah kantor polisi tersebut.

"Informasi Polsek Astanaanyar nggak tau apa, ada suara yang meledak kayak bom," ucap seorang pria dalam video.

Belum diketahui kepastian sumber dan penyebab ledakan tersebut.

HOLISTIK INSTITUTE: Langkah Kongkrit Ditreskrimsus Polda Kaltim dalam membongkar Mafia Tambang

RedaksiDecember 06, 2022 No comments

KABARMASA.COM, KALIMANTAN TIMUR-Beredar barita baru-baru ini sekitar bulan September 2022, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim berhasil membongkar praktek tambang batu bara ilegal . Dari belasan orang yang diamankan, 2 diantaranya kini resmi berstatus tersangka. (06/12/2022).

Direktur Reskrimsus Polda Kaltim, Kombes Pol Indra Lutrianto Amstono mengatakan, ada tantangan tersendiri dalam mengungkap praktik tambang ilegal di Kaltim. Para pelaku bermain kucing-kucingan dengan petugas, baik dari Polda Kaltim maupun Gakkum KLHK.

Dalam wawancaranya dirkrimsus mengatakan “Ketika kita patroli, hilang semua. Tapi giliran kita sudah tidak patroli, mereka main (menggali) lagi. Nah, kita dapat info langsung kita balik lakukan penangkapan,” ujar Kombes Pol Indra, Selasa (3/12/2022).

Adapun 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena mereka tak bisa mengelak. Pasalnya barang bukti yang dikumpulkan jelas-jelas ada, sehingga kuat untuk menjerat mereka sebagai tersangka.

Dalam hal ini menurut Ceo Holistik Institute " M. Nur Latuconsina. SH. MH. sangat mengapreasi atas kerja-kerja Polda Kalimantan timur yang telah di lakukan terkhusus kepada dirkrimsus polda kaltim karen telah berhasil mengungkap beberapa kasus tambang ilegal yang ada di Kalimantan Timur yang notabenenya sebagai salah satu tempat yang akan di jadikan ibu kota baru Indonesia.

Mengenai lokasi tambang batu bara ilegal, Indra menyebut tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini di jelaskan langsung oleh dirkrimsus polda kaltim.

Hadirnya pengungkapan ini Holistik Institute, menegaskan bahwa polri saat ini telah menunjukan ketegasannya untuk tidak main-main dalam kerja-kerja ke masyarakat sebagai cita-cita dari polri yaitu menciptakan polri yang PRESISI.

Pria yang biasa disapa Rheno tersebut juga mengatakan hadirnya penangkapan ini yang di lakukan oleh dirkrimsus polda kaltim mampu memberikan nilai positif untuk polda-polda yang lain di seluruh indonesia agar tetap menjadikan polri sebagai garda terdepan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat dari semua aspek terkhusus aspek tindak pidana kriminal.

SEMMI KALTIM: Apresiasi Ditreskrimsus Polda Kaltim dalam membongkar kasus tambang ilegal selama sebulan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Beredar barita baru-baru ini sekitar bulan September 2022, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim berhasil membongkar praktek tambang batu bara ilegal . Dari belasan orang yang diamankan, 2 diantaranya kini resmi berstatus tersangka.

Adapun 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena mereka tak bisa mengelak. Pasalnya barang bukti yang dikumpulkan jelas-jelas ada, sehingga kuat untuk menjerat mereka sebagai tersangka.

Dari penemuan kasus ini " KETUA UMUM SEMMI KALTIM" AFRY ADIT GEOFANI sangat mengapreasi atas kerja-kerja Polda Kalimantan timur yang telah di lakukan terkusus kepada dirkrimsus polda kaltim karen telah berhasil mengungkap beberapa kasus tambang ilegal yang ada di Kalimantan Timur yang notabenenya sebagai salah satu tempat yang akan di jadikan ibu kota baru Indonesia.

Mengenai lokasi tambang batu bara ilegal, Indra menyebut tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).hal ini di jelaskan langsung oleh dirkurmsus polda kaltim.

Hadirnya penangkapan ini SEMMI KALTIM,dalam hal ini Afry, menegaskan bahwa polri saat ini telah menunjukan ketegasannya untuk tidak main-main dalam kerja-kerja kemasyarakat sebagai cita-cita dari polri yaitu menciptakan polri yang PRESISI.

Pria yang biasa disapa Afry tersebut juga mengatakan hadirnya penangkapan ini yang di lakukan oleh dirkrimsus polda kaltim mampu memberikan nilai positif untuk polda-polda yang lain di seluruh indonesia agar tetap menjadikan polri sebagaia garda terdepan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat dari semua aspek terkusus aspek tindak pidana kriminal.(Redaksi)

Gubernur Ansar Buka Rakor Pendidikan & Perencanaan Berbasis Data di Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka Rapat Koordinasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Tahun 2022 bertempat di Ballroom Hotel Golden View Bengkong Kota Batam, Senin (05/12/2022). Dikatakan Gubernur Ansar, perencanaan berbasis data (PBD) adalah kegiatan yang sangat positif, dan ini harus dimanfaatkan para peserta, untuk mengembangkan satu model perencanaan sistem pendidikan berbasis data yang baik. Selasa (06/12/2022)

Karena kata Gubernur Ansar, sudah saatnya di era digital seperti sekarang ini, setiap sekolah telah menyusun dan memiliki platform rapor pendidikan, yang bertujuan untuk perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

Selain itu tambah Ansar, kegiatan PBD juga akan memberikan perbaikan pada pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan pada sekolah dan satuan pendidikan, yang efektif, akuntabel dan juga konkret, jelasnya.

Photo Istimewa

"Pesan saya, manafatkan betul kegiatan ini, agar lahir kualitas pendidikan yang makin baik lagi di Provinsi Kepri, " pinta Gubernur Ansar yang hadir bersama Ibu Dewi Kumalasari, yang pada kasempatan tersebut, mendapatkan ucapan selamat ulang tahun ke-58 dari seluruh peserta yang hadir.

Usai membuka secara resmi yang ditandai dengan pemukulan gong, Gubernur Ansar di daulat untuk menyumbangkan suara emasnya. Lagu bejudul gerimis mengundang dipersembahkan mantan Bupati Bintan 2 periode tersebut.

Sementara itu Kadis Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan, tujuan kegiatan perencanaan berbasis data sendiri, guna memberikan perbaikan sistem pendidikan sekaligus perbaikan pembelajaan anggaran.

Dimana ini sambung Andi Agung, juga akan memberikan kesempatan lebih luas kepada Pemerintah Daerah dan juga satuan pendidikan, guna ikut mengawasi capaian pendidikan, yang muaranya adalah untuk perbaikan mutu pendidikan itu sendiri.

Dalam pelaksanaanya nanti, PBD juga akan membuat sistem pendidikan yang akuntabel, efektif dan konkrit. Karena dalam PDB itu sendiri, menerapkan tiga langlah sederhana, yakni identifikasi, refleksi dan benahi (IRB), jelas Kadis Pendikan.

Kegiatan PBD kali ini, diikuti kurang lebih 800 peserta se-Kepri, yang terdiri dari kepala sekolah, tenaga pengajar dan para bendahara pengeluaran sekolah. Juga, ada penyerahan bantuan kepada sekolah, siswa berprestasi dan juga bantuan tranportasi darat. Termasuk paparan dari Nongsa Digital Park. (Redaksi)

Anggota DPRA IR ALAIDIN ABU ABBAS diduga meminta fee proyek pembangunan Masjid di dua Kabupaten.

KABARMASA.COM, ACEH - Salah satu anggota DPRA Fraksi partai Demokrat Alaidin Abu Abbas meminta fee proyek pembangunan sarana ibadah di dua kabupaten. 06/12/22

Anggota Dewan perwakilan Rakyat Provinsi Aceh itu menyalurkan dana pokirnya untuk pembangunan sarana ibadah di dua kabupaten . Namun sangat di sayangkan anggota ini meminta imbalan dari pembangunan tersebut . Ir Alaidin Abu Abbas meminta kepada panitia pembangunan untuk memberikan fee 10-15% dari pagu anggaran yang telah diluncurkan masing masing tempat sarana ibadah tersebut

Ketua Aliansi mahasiswa Gayo sumut Reza sangat geram mendengar hal ini, ini harus di perjelas dan harus dilaporkan apabila benar faktanya terjadi imbuh reza.

Menurut data lapangan terbagi dua tim dalam upaya pengumpulan dana fee ini, wilayah aceh tengah di kumpulkan tim pemenalang alaidin inisial R sedangkan untuk kabupaten bener meriah berinisial S, S diduga memiliki hubungan erat dengan anggota dewan kabupaten bener meriah wilyah pemilihan 2

Pembagunan sarana ibadah dibangun pada anggaran tahun 2019-2021. Dana yang diberikan nominalnya bervariasi , oleh sebab itu kami tidak dapat sebutkan berapa jumlah fee yang terkumpul , namun data lapangan yang kami tempuh dengan beberapa saksi benar ada nya pemungutan fee pembangunan dari pokir Alaidin Abu Abbas tersebut.

APMI Mendesak Kapolda Sulsel untuk mencopot kasat Reskrim polres Takalar

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Sejumlah Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aspirasi Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (APMI) menggelar aksi unjuk rasa di Bawah Flyover dan Batas Kota Gowa - Makassar siang tadi. (Senin, 5 Desember 2022)

Beberapa massa aksi membentangkan spanduk di tengah jalan yang bertuliskan beberapa tuntutan sembari melakukan orasi ilmiah secara bergantian.

Maslin, selaku jendral lapangan dalam aksi terbuat saat di mantai keterangan oleh awak media menjelaskan bahwa aksi tersebut adalah bentuk protes mereka terhadap bobroknya kinerja kepolisian resor Takalar, terkhusus satuan reserse kriminal (satreskrim) polres Takalar dalam menangani beberapa kasus yang terjadi di kabupaten Takalar.

“Aksi ini adalah respon kami terhadap kinerja kerja sat Reskrim polres Takalar yang kami anggap tidak becus dalam menangani beberapa isu-isu sensitif yang ada di kabupaten Takalar”, Ujar Maslim.

Menurut Maslim, ada beberapa isu sensitif yang sedang di tangani sat Reskrim polres Takalar yang sampai hari ini belum juga mendapatkan kejelasan hukum. Diantaranya adalah terkait dengan kasus penimbunan BBM jenis solar pada 5 SPBU di kabupaten takalar tahun 2022, kasus Sengketa lahan yang ada di Bontoloe kab Takalar, kasus dugaan Tipidkor perda RT/RW kabupaten Takalar tahun 2022, kasus dugaan Tipidkor ADD/DD desa Bonto Marannu kab Takalar serta persoalan adanya pembiaran pengoperasian beberapa tambang-tambang liar yang masih beroperasi di wilayah hukum polres Takalar.

Adapun isi tuntutan para pengunjuk rasa tersebut adalah mendesak Kapolda Sulsel untuk segera mencopot sat Reskrim polres Takalar serta meminta agar melakukan supervisi terhadap seluruh kasus yang tengah di tangani unit Reskrim polres Takalar, serta meminta kepada agar Kapolda Sulsel tidak tebang pilih terhadap penuturan tambang galian C ilegal yang ada di kabupaten Takalar.

Koordinator lapangan, Ainun, mengatakan bahwa pihaknya akan terus komitmen dalam mengawal persoalan kasus yang mereka sikapi tersebut sampai selesai. Ia juga menegaskan bahwa akan kembali melakukan rekonsiliasi untuk melakukan aksi jilid 2 jika apa yang menjadi tuntutan mereka tidak di atensi oleh Kapolda Sulsel.

“Kami akan kembali melakukan konsolidasi lanjutan dan mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda dan mahasiswa untuk turut serta dalam aliansi kami. Kami akan segera melakukan aksi jilid 2 dengan jumlah massa yang lebih besar jika apa yang menjadi tuntutan kami itu tidak di gubris oleh Kapolda Sulsel” tegasnya.

AMPU Geruduk dan Orasi di atas pagar Kementerian Keuangan