Ternyata Ini Penyebab Toyota Calya dan Sigra Jadi Boros Bensin

KABARMASA.COM, JAKARTA - Fajar Nugrogo ini dari Fajar Autoteknik, Ciputat Tangerang Selatan.


Oktan BBM

Research Oktan Number atau RON BBM juga menjadi salah satu faktor mesin LCGC tidak optimal.

Mesin LCGC akan optimal jika menggunakan BBM beroktan 92.

Selain lebih boros BBM, mobil jadi sering menggelitik akibat residu dari bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi.

Ini juga merupakan saran dari pabrikan mobil LCGC sekaligus peraturan dari menteri perindustrian tentang penggunaan jenis BBM.


Oli Mesin

Penggunaan oli yang tidak sesuai dengan spesifikasi mobil LCGC bisa bikin lebih boros.

"Ya memang ada pemilik Calya dan Sigra konsumsi BBM-nya terasa boros, itu karena oli yang tidak sesuai dengan spesifikasi LCGC-nya," Kata Fajar.

Ia menyarankan untuk memakai oli full synthetic dengan viksonitas atau SAE 0W-20 seperti yang dianjurkan pabrikan mobil tersebut.

"Calya lama dan Sigra lama masih boleh pakai 5W-30, tapi itu sudah paling maksimal ya," katanya.

Selain itu, perawatan rutin mengganti oli mesin dan filter oli di setiap 10.000 kilometer juga penting untuk menjaga performa mesin.




 

Share:

Kasus Pengadaan Fiktif, KPK Periksa Eks Dirut Telkom (TLKM)


KABARMASA.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penelusuran kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif di PT Telkom (Persero). Penyidik KPK pun berencana memanggil dan memeriksa tujuh nama sebagai saksi hari ini.

Salah satunya adalah Direktur Utama PT Telkom Indonesia pada periode 2016-2019, Alex J Sinaga. Selain itu, penyidik juga memanggil Direktur EBIS PT Telkom Indonesia pada 2016-2017, Muhammad Awaludin.

“Pemeriksaan saksi dugaan TPK [tindak pidana korupsi] terkait pengadaan barang dan jasa fiktif di PT Telkom dan PT TOP [Telering Onyx Pratama],” tulis juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui pesan singkat, Jumat (21/6/2024).

Penyidik KPK juga memasukkan Direktur Utama PT Trikomsel Oke, Sugiono Wiyono Sugialam sebagai saksi yang harus menjalani pemeriksaan hari ini. Termasuk; petinggi OSM Collection and Debt Amjad Agoes, dan pihak swasta, Dewi Hidayat.

Selain itu, KPK juga terus melakukan pemeriksaan terhadap para petinggi PT Asiatel Globalindo dan PT TOP. Penyidik kembali memeriksa untuk ketiga kalinya Komisaris Asiatel Globalindo sekaligus pemilik TOP, Tan Heng Lok. Satu petinggi lainnya adalah pengurus PT Asiatel Globalindo dan TOP, Meyce Gani.

Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan terhadap 10 lokasi yang diduga terdapat sejumlah barang bukti dalam kasus tersebut. Jubir KPK kala itu, Ali Fikri, menyampaikan rincian lokasi yang dilakukan penggeledahan tersebut, diantaranya 6 rumah atau kediaman pribadi dan 4 kantor yang dua diantaranya adalah Gedung Telkom Landmark Tower dan Menara MT Haryono, Jakarta Selatan.

Penyidik berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik. Barang tersebut diduga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus ini, KPK mengusut dugaan korupsi PT Telkom dalam proyek fiktif pengadaan sejumlah perangkat keras alat elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp250 miliar. PT TOP sendiri tercatat sebagai penyedia alat elektronik tersebut.

Hingga saat ini, KPK enggan membeberkan identitas para tersangka dalam kasus pengadaan alat elektronik di PT Telkom. Meski demikian, lembaga antirasuah ini telah mengirimkan surat ke Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah enam nama ke luar negeri.

Mereka adalah mantan EVP DES PT Telkom, Siti Choirina; dan mantan Direktur Utama PT Infrastruktur Telkom atau Telkom Infra, Paruhum Natigor Sitorus; Selain itu, Pemilik PT TOP, Tan Heng Lok; Direktur PT Asiatel Globalindo, Victor Antonio Kohar; Direktur Utama PT Mitra Buana Komputindo, Natalia Gozali; dan Direktur PT Erakomp Infonusa, Fery Tan.

 

Share:

Soal Pembatalan PLTSa, Mas Tri Bilang Begini ke Gani Muhamad


 KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Menurut Mas Tri sapaan akrabnya, Pj. Walikota Raden Gani Muhamad harus cari solusi terkait pembatalan ini, karena itu kan prosesnya masih panjang.

“Harus ada solusi dari Pj. Walikota Bekasi, kan itu prosesnya masih panjang,” ucapnya seusai mengikuti acara jalan sehat bersama Kader PDI Perjuangan, Minggu (23/06/24).

Dirinya menyebut, bahwa saat menjabat Walikota Bekasi, dirinya hanya melanjutkan saja terkait proses lelang PLTSa dari pimpinan daerah sebelumnya.

“Saya kemarin itu hanya melanjutkan program yang sudah berjalan dari walikota sebelumnya,” ucap Mas Tri.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Bekasi membatalkan pemenangan lelang PLTSa yang berasal dari negeri Tiongkok

Ada empat perusahaan yang menjadi satu konsorsium perusahaan yang memenangkan tender PLTSa yakni dari EEI, MHE, HDI dan XHE.

Mantan Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bilang Nauli Harahap mengatakan bahwa semenjak kepemimpinan Pj. Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad, kita disuruh melakukan review.

Padahal pada tanggal 9 Juni 2023, kita sudah mengumumkan pemenang lelang melalui koran dan Website Bekasikota.go.id.

“Kita umumkan pemenang PLTSa yakni dari EEI, MHE, HDI dan XHE melalui website dan koran, itu sudah sesuai prosedur,” ucap Bilang.

Namun pada saat ditetapkan pemenangnya, Pj. Walikota Bekasi menyuruh OPD terkait untuk melakukan judicial review terkait proses lelang dan dampak lingkungan warga.

“Dari situ kita langsung melakukan audiensi ke instansi terkait, seperti Mendagri, KPK dan Manifest untuk melakukan review terkait proyek PLTsa,”

Dari situlah, ada aturan yang bertentangan dari aturan Kemendagri, yakni aturan Walikota soal proses lelang PLTSa yang dianggap menabrak aturan pusat.

“Peraturan Walikota soal proses lelang PLTSa dianggap bertentangan dengan peraturan Kemendagri tentang administrasi pemerintahan yang bisa menimbulkan potensi korupsi, maka dari itu Pj. Walikota Bekasi menyuruh untuk dibatalkan dan dilakukan pemilihan ulang,” tegas Bilang yang sekarang menjabat sebagai Sekdis Disdamkarmat Kota Bekasi.

 

Share:

MTQ XXX TINGKAT PROMAL RESMI DIBUKA PENJABAT GUBERNUR MALUKU


KABARMASA.COM, AMBON - Musabaqah Tilawatil Quran XXX Tingkat Provinsi Maluku yang diselenggarakan di Kota Ambon, resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, pada Sabtu (22/6/2024) malam, di Lapangan Merdeka.


Berdasarkan Laporan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Maluku Ir. Ismail Usemahu, MT, dapat diketahui bahwa  Pelaksanaan MTQ kali ini diikuti oleh peserta dari 11 Kabupaten Kota se-Maluku, dengan rincian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 20 orang, Kabupaten Maluku Barat Daya 12 orang, Kabupaten Buru 32 orang, Kabupaten Buru Selatan 19 orang, Kabupaten Kepulauan Aru 24 orang, Kabupaten Maluku Tenggara 38 orang, Kabupaten Seram Bagian Barat 40 orang, Kabupaten Seram Bagian Timur 32 orang, Kabupaten Maluku Tengah 46 orang, Kota Tual 46 orang, dan Kota Ambon 41 orang.


Dimana, semua peserta MTQ ini mengikuti 7 cabang / golongan mata lomba antara lain, Tilawah Al'Quran, Hifzil Qur'an,  Qiraat, Fahmil Qur'an, Syarhil Quran, Penulisan Karya Ilmiah Al-Quran dan Khat Al-Quran.


Sementara itu di tempat yang sama Sadali Ie, dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan even-even keagamaan sepertu ini, mempunyai posisi yang sangat vital dan strategis dalam rangka pembangunan mental spiritual bangsa, karena masalah moral atau mental spiritual, akan sangat menentukan masa depan peradaban bangsa ini.


"Sebagaimana bunyi syair Arab : Suatu bangsa akan tetap eksis atau terkenal, karena budi pekertinya, tetapi kalau budi pekertinya hancur, maka bangsa itu akan hancur bersama hancurnya budi pekerti itu," ujar Sadali.


Maka dari itu, Sadali mengatakan pelaksanaan acara-acara keagamaan seperti ini tidak membuat kita terjebak pada acara-acara seremonial saja, tetapi seharusnya kita dapat menangkap makna dan intisarinya, serta berimplikasi secara signifikan terhadap pembangunan akhlak dan peradaban bangsa ini.


"Dalam konteks ini, pelaksanaan MTQ sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban, yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir, kebiasaan, karakter dan pola hidup, yaitu dari pemikiran yang sempit kepada pemikiran yang terbuka dan transformatif, dari pola hidup yang konfliktual kepada kehidupan yang rukun dan damai," terangnya.


Pada intinya, Sadali menyatakan Qur'an sebagai Hudan Linnas atau Petunjuk untuk umat manusia selain dilombakan melalui MTQ ini, dengan berbagai cabang mata lomba, sejatinya nilai-nilai Al-Qur'an harus dihidupkan di dalam kehidupan sehari-hari.


"Inilah ciri masyarakat madani atau Bertamaddun yaitu masyarakat berkeadaban tinggi yang akan memancarkan nilai-nilai kasih sayang, kemanusiaan, kedamaian, persaudaraan, kebersamaan, keadilan, kejujuran, kemajuan, kemakmuran, serta ketulusan atau keikhlasan di dalam menyangga peradaban masyarakat ini," tukasnya.


Dalam konteks inilah, Sadali mengajak semua pihak untuk menjadikan Maluku sebagai Darussalam atau Daerah yang aman, damai, sejahtera dan bermanfaat, dengan demikian Maluku yang aman, nyaman, damai dan sejahtera harus menjadi habitus dan karakter bagi semua warga masyarakat, berbasis pada nilai-nilai universal agama.


"Semoga pada MTQ ini, dapat melahirkan Generasi Qur'ani, yaitu generasi yang punya kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual, sebagai modal sosial untuk membangun Maluku yang lebih maju dan sejahtera," harapnya.


Untuk diketahui hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Anggota DPR RI Dapil Maluku, Bupati/Walikota se Maluku, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, PLH Sekda Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, para Staf Ahli, Asisten Sekda dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku  dan Kabupaten Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota,  Pimpinan Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Ketua LPTQ se-Maluku, Dewan Hakim dan Panitera, Pimpinan Kafilah dan Oficial MTQ, serta berbagai pihak terkait lainnya. (Diskominfo Maluku)

Share:

Diduga Terlibat Dalam Kasus Amoral Dan Korupsi, Forum Aktivis Anti-korupsi (Fanatik) Akan Lakukan UNRAS Di Depan Kemenag RI

KABARMASA.COM, JAKARTA- Telah diketahui bahwa ada dugaan Amoral dan Korupsi yang dilakukan oleh Kakanwil Agama Maluku, MY, di Ambon, Kamis, (06/06/2024). Dengan demikian maka Forum Aktivis Anti-korupsi (Fanatik) pandang perlu untuk merespon dan mengawal proses penegakan hukum dalam persoalan tersebut sehingga apabila Kakanwil Agama Maluku tersebut melakukan dugaan kasus yang telah viral tersebut maka FANATIK mendesak agar oknum tersebut harus segera dicopot, sebab telah melukai hati umat.

Rizky Kabalmay selaku Koordinator Aksi menyatakan bahwa sebagai bagian dari masyarakat Maluku yang ada di Ibu Kota, maka proses penegakan hukum harus dikawal tanpa pandang bulu sehingga hal serupa tidak terjadi dikemudian hari.

"Kami akan melakukan Aksi Unjuk Rasa pada Rabu mendatang untuk memastikan bahwa Kakanwil Agama Maluku, H Yamin, S.Ag, M.Pd, dicopot dari jabatannya karena tidak mencerminkan nilai-nilai Keagamaan." Tegas Rizky Kabalmay. Sabtu, 22 Juni 2024.

Adapun issue terkait kasus tersebut yang pertama, kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi Proyek Pembangunan/Revitalisasi Asrama Haji Waeheru senilai Rp. 27 miliar. Hal tersebut diketahui dari pengakuan kontraktor berikan Rp 350 juta kepada MY. Pengakuan ini bisa jadi bukti permulaan yang kuat, untuk dilakukan pengusutan. Apalagi MY selaku Kanwil Agama telah dilaporkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta dan sudah dilakukan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Hanya saja, kasusnya tidak tuntas.

Oleh sebab itu maka kasus ini perlu diusut tuntas dengan mendapatkan atensi serius dari KPK. Tentu KPK sebagai lembaga anti rasuah menjadi penting sehingga pelaku-pelaku korup bisa jerah dan tidak lagi merusak Lembaga Kementrian Agama

Yang kedua, terkait kasus Amoral yang dilakukan oleh MY, dimana ada dugaan perselingkuhan dirinya dengan seorang pengawainya. Maka menyikapi persoalan ini tentu Kementrian Agama RI, harus mengambil sikap tegas. Ironisnya, sejauh ini isu tersebut terkesan dibiarkan bergulir tanpa ada klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut. 

Forum Aktivis Anti-korupsi (Fanatik) akan melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu mendatang, tepatnya Rabu, 26 Juni 2024, dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak kepada Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, untuk segera memecat Kakanwil Agama Maluku, H Yamin, S.Ag, M.Pd, karena telah diduga kuat melakukan korupsi penerimaan gratifikasi Proyek Pembangunan/Revitalisasi Asrama Haji Waeheru senilai Rp. 27 miliar, dan juga telah melakukan tindakan amoral yang merusak nilai keagamaan dan menyakiti hati umat.
2. Mendesak kepada Kementerian Agama untuk melakukan Investasi dan menindaklanjuti kasus korupsi dan amoral yang terjadi di Kanwil Agama Maluku, Ambon, yang dilakukan oleh MY.
3. Mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil dan memeriksa Kakanwil Agama Maluku, H Yamin, S.Ag, M.Pd atas dugaan kasus korupsi senilai Rp. 27 Miliar.
4. Mendesak kepada Kakanwil Agama Maluku, H Yamin, S.Ag, M.Pd, untuk segera mundur dari jabatannya dan mengklarifikasi kepada publik serta meminta maaf atas tindakan yang telah menciderai nama lembaga keagamaan demi menjaga nama baik lembaga dari kesan dan prasangka negatif atas isu korupsi dan amoral yang telah dilakukannya.
Share:

Ketidaktahuan Ketua KNPI Maluku Faisal Hayoto Dengan Kata "Darurat Korupsi"

KABARMASA.COM, JAKARTA- Publik dikejutkan dengan pernyataan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Faisal Hayoto, melalui Media Online mengenai arti kata "darurat korupsi". Pernyataan ini tidak hanya mengundang tawa, tetapi juga kekhawatiran mendalam tentang pemahaman dan kesadaran pejabat publik terhadap isu krusial yang menghantui negeri ini.

Husein Marasabessy selaku Koordinator Mahasiswa Maluku Utara menerangkan bahwa "Korupsi adalah penyakit kronis yang merusak sendi-sendi pemerintahan dan menghambat pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengadilan tindak pidana korupsi, hingga kampanye anti-korupsi di berbagai sektor. Namun, fakta bahwa seorang pemimpin pemuda—yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perubahan sosial—tidak memahami urgensi dan definisi dari "darurat korupsi" adalah cermin nyata dari minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya korupsi di kalangan pemuda".

Lebih lanjut dalam keterangan nya bahwa Darurat korupsi bukanlah sekadar istilah. Ini adalah refleksi dari keadaan genting di mana korupsi telah merajalela dan menuntut tindakan segera dan terstruktur untuk diatasi. Dalam konteks Maluku, di mana isu-isu sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar, korupsi hanya akan memperburuk keadaan. Dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, malah diselewengkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab". ujar Husein

Ia juga menyangkan Kepemimpinan Ketua KNPI Maluku "Ketidaktahuan Faisal Hayoto ini seharusnya menjadi momen refleksi, baik bagi dirinya maupun bagi seluruh pemuda Indonesia. Sebagai pemimpin, ia memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami isu-isu fundamental seperti korupsi, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam memerangi korupsi di berbagai lini. Sikap abai atau tidak tahu terhadap isu krusial seperti ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam hal pendidikan dan pemberdayaan pemuda". tegasnya (22/06/2024).

Husein lantas memberikan saran atau masukan bahwa Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkrit. Pertama, edukasi anti-korupsi harus diperkuat di semua jenjang pendidikan. Kedua, sosialisasi mengenai bahaya dan dampak korupsi harus terus digalakkan, tidak hanya di kalangan pejabat dan aparatur negara, tetapi juga di komunitas pemuda. Ketiga, pemimpin organisasi pemuda seperti KNPI harus diberi pembekalan khusus mengenai isu-isu krusial, termasuk korupsi, agar mereka dapat menjadi role model dan penggerak perubahan di masyarakat.

Akhirnya, ketidaktahuan Ketua KNPI Maluku ini bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga cerminan dari kurangnya perhatian terhadap edukasi dan sosialisasi anti-korupsi di kalangan pemuda. Sudah saatnya kita serius dalam membekali generasi muda dengan pengetahuan dan kesadaran yang cukup untuk memerangi korupsi, demi masa depan Indonesia yang lebih baik, pungkasnya.
Share:

RS ANNA Pekayon Diduga Salah Diagnosa, Husen: Akan Kami Laporkan ke Direksi


KABARMASA.COM, BEKASI - Rumah Sakit ANNA Medika Pekayon kembali dikecam pasiennya. Kali ini pasien berinisial IK (65) yang mengaku kecewa dengan rumah sakit swasta tersebut saat mendiiagnosa penyakit yang dideritanya.

Pria yang sudah sepuh tersebut menceritakan awalnya saat berobat tanggal 15 Juli 2023 ke Klinik Cemara Medika dan dites urin yang hasilnya disinyalir ada masalah.

Kemudian oleh Kelink Cemara Medika dirujuk ke RS ANNA Medika Pekayon dan ditangani oleh  salah satu dokter berinisial dr.TS spesialis penyakit dalam.

"Saya memberi tahu hasil lab dari Kelinik Cemara bpjs ke dr.TS. Kemudian dr.TS bilang masih aman ko pak ini hanya penyakit tua, kemudian diperiksa bagian perut, lalu bilang ini kembung. Lalu pasien diberi obat lambung berbentuk sirup dan racikan,"ucap IK. Kamis (13/6/2024).

"Saya berobat ke RS ANNA kurang lebih 1 tahun hanya diberi obat racikan dan obat lambung. Pas di tahun 2024 saya merasa sakitnya tidak kunjung membaik malah  semakin parah,"sambung IK lagi.

Dirinya mengalami nyeri yang sangat dahsyat usai menunaikan sholat Subuh. Kemudian keluarga langsung membawa IK ke RS Kartika Husada Jatiasih dan ditangani oleh dokter yang jaga di ruang IGD, dan juga melakukan USG terhadapnya.

Saat di USG terlihat ada pembengkakkan di bagian empedu setelah itu dokter tersebut langsung menganjurkan agar segara dioperasi.

"Karena ada batu empedu. Setelah 3 hari  saya langsung dioperasi pengakatan natu empedunya. Kemudian setelah itu berangsur-angsur membaik dalam pemerikasaan tidak ada masalah lambung bahkan lambungnya baik-baik saja,"kata IK.

Terpisah, saat dikonfirmasi Legal RS ANNA Medika Pekayon Husen Kerbala, SH mengatakan, pihaknya akan membicarakan hal tersebut dengan jajaran direksi.

"Aduan ini akan saya akan segera lapor ke direksi, setelah saya lapor ke direksi maka direksi akan melihat dokumen untuk tahap berikutnya akan dibawa ke komite medik untuk segera diperiksa dan di konfirmasi terhadap data atau informasi dari keluarga pasien,"ujarnya. Kamis (13/6/2024).

Kemudian, lanjut dia, baru dipanggil pihak keluarga pasien dipertemukan dengan komite medik.

"Yang pasti tidak mungkin didiemin. Kita bahkan segara follow up (tindak lanjuti) untuk mencari tahu penyebab dan dugaan seperti yang pihak pasien sebut," ucapnya.

Husen juga menyampakan, bila pemeriksaan dari komite medik sudah terjadi lalu ada hasil lalu akan dilakukan rembut terhadap kasusnya.

"Nanti kami akan rembukan terhadap kasus posisinya dari pihak Rumah sakit, dari pihak dokter posisinya seperti apa. Bener atau tidak terjadi dugaan salah diagnosis pemeriksaan,"tandasnya.

 

Share:

Kapolrestro Tangerang Kota Beri Pesan Kamtibmas Saat Jum'at Keliling, Jelang HUT Bhayangkara Ke-78


KABARMASA.COM, TANGGERANG - Jum'at Keliling, Kapolres Metro Tangerang Kota Beri Pesan Kamtibmas dan Meminta Dukungan Jelang Hari Bhayangkara ke-78


Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho melaksanakan program Jumat Keliling untuk mencegah maraknya gangguan keamanan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Sekaligus meminta dukungan jelang Hari Bhayangkara ke-78 pada 1 Juli 2024 mendatang.


Salat Jum'at (21/6/2024) ini dilaksanakan Kapolres bersama para PJU di Masjid  Al-Muhajirin, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.


"Tingkatkan peran serta warga terhadap Kamtibmas di lingkungan masing-masing, baik dengan menggalakkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) atau menggunakan tenaga keamanan (sekuriti), ditambah dengan memasang CCTV," jelas Zain saat berkesempatan memberikan sambutan usai pelaksanaan salat Jum'at.


Kapolres menerangkan, kegiatan Jum'at Keliling sekaligus Jum'at Curhat bersama Polisi dilakukan secara rutin oleh jajaran di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya. 


"Tiap Jumat seluruh pejabat Polres dan perwira Polres beragama Islam melaksanakan Jumat Keliling bersama masyarakat, kami mendengar, mencatat dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat," Ujarnya.


Zain juga memberikan edukasi agar masyarakat dapat memberikan informasi melalui pesan WhatsApp (WA) di nomor 082211110110 dan Call Center 110 yang terhubung langsung di Command Center Polres Metro Tangerang Kota, bila terjadi gangguan Kamtibmas di wilayah.


"Pencegahan tindak kejahatan harus dilakukan secara bersama stakeholder terkait, bersama masyarakat setempat," Ungkapnya.


"Pencegahan kejahatan agar dilakukan secara bersama-sama RT, RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa, aparat desa dan tokoh masyarakat serta warga," Tambahnya.


Zain juga mengingatkan perihal kerawanan aksi tawuran yang saat ini kerap terjadi. Menurutnya tawuran bukan kenakalan remaja lagi tetapi sudah mengarah pada tindakan kriminalitas. 


"Pada saat ini sudah viral dan dilengkapi dengan membawa senjata tajam. Jadi diharapkan pengawasan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. 


Perkembangan medsos sangat pesat dan kebanyakan pelaku tawuran saling mengajak lewat medsos," Terangnya.


Ditambahkan Kapolres, terkait kasus yang menonjol adalah kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) diharapkan agar warga masyarakat lebih hati-hati dan diharapkan menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan.


Selanjutnya, jelang HUT Bhayangkara Ke 78, tentunya Polri akan melaksanakan berbagai kegiatan seperti Bakti Sosial, bantuan sosial, Bakti kesehatan, Bedah rumah dan masih banyak kegiatan lainnya.


"Sejumlah kegiatan yang diagendakan dalam rangka HUT Bhayangkara Ke 78 sudah mulai dilaksanakan. Kami dari Kepolisian mohon maaf bila pelayanan dari Polres dan polsek jajaran masih banyak kekurangan,


 Insyaallah akan kami perbaiki, kami juga siap menerima saran, masukan dan kritik menuju perbaikan pelayanan Polri menjadi lebih baik," Tutupnya.


Kegiatan Jum'at keliling tersebut diakhiri silaturahmi bersama pengurus DKM masjid dan pemberian Al-quran diserahkan kepada ketua DKM. Dilanjutkan dengan bakti sosial (Baksos) berupa pembagian paket sembako kepada warga masyarakat yang kurang mampu sebanyak 60 paket,

Share:

Peluncuran Aplikasi SIMODALINDAG, Pj. Wali Kota Bekasi: "Semoga Dapat Mempermudah Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan"

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Bertempat di Aula Nonon Sonthanie, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, meresmikan pelincuran Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Perindustrian dan Pergadangan (SIMODALINDAG) yang digagas oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi pada Jum'at (21/06)


SIMODALINDAG merupakan portal informasi yang mengintegrasikan berbagai data terkait monitoring dan pengendalian industri serta perdagangan. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan pelayanan perizinan dan memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh Disdagperin Kota Bekasi.


Menurut Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, Peluncuran SIMODALINDAG menjadi langkah strategis dalam transformasi digital Kota Bekasi sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan teknologi terkini.


"Tentunya saya mendukung penuh hadirnya SIMODALINDAG. Bukan hanya sekadar aplikasi, melainkan kehadiran SIMODALINDAG merupakan sebuah komitmen nyata untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta untuk mempermudah proses pengendalian industri dan perdagangan di Kota Bekasi untuk semakin berkembang maju," ujar Gani Muhamad dalam sambutannya.


Gani Muhamad juga menyoroti pentingnya tahap uji coba, evaluasi, serta pengembangan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan implementasi aplikasi tersebut.


"Kami tidak hanya melahirkan aplikasi, tetapi juga berkomitmen untuk menjalankannya dengan baik demi memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat, maka dari itu penting untuk dilakukan uji coba dan evaluasi dalam penerapannya agar berjalan baik serta lancar serta terus dikembangkan sistim aplikasinya," imbuh Gani Muhamad.


Sebagai penggagas progam aplikasi SIMODALINDAG, Kepala Disdagperin, Robet Siagian menuturkan, "bersama Diskominfostandi dan DPMPTSP aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dan secara keseluruhan, SIMODALINDAG diharapkan tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga mampu meraih kepercayaan masyarakat sehingga dapat menarik banyak investor untuk berinvestasi di Kota Bekasi," tutupnya.

Share:

Pj. Wali Kota Hadiri Acara Pisah Sambut di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menghadiri acara Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi dari Laksmi Indriyah R, S.H, LL.M berganti ke Imran Yusuf, S.H, M.H yang digelar pada Jum'at (21/06).


Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad mengucapkan terima kasih atas segala jasa Ibu Laksmi Indriyah saat bertugas sebagai Kajari dan agar semakin sukses dalam mengemban amanah barunya.


"Terima kasih Ibu Laksmi atas kerjasama baiknya yang selama ini telah terjalin dengan Pemkot Bekasi terutama saat saya mulai menjabat di sini. Banyak hal yang telah Kejari bantu dalam mendukung pembangunan di Kota Bekasi dan jalannya proses pemerintahan. Semoga Ibu sukses selalu dalam menjalankan tugasnya," ujar Gani Muhamad.


Teruntuk Bapak Imran Yusuf, Gani Muhamad tentunya akan mendukung penuh segala program yang digagas Kejari Kota Bekasi dan turut serta mengajak untuk mempererat sinergitas begitu pun dengan unsur Forkopimda yang lain.


"Selamat datang di Kota Bekasi kepada Bapak Imran Yusuf. Mari bekerja bersama-sama, Pak, karena kami, Pemkot Bekasi akan memberikan full support kepada Bapak dan jajaran dalam menjalankan program-program kerjanya demi Kota Bekasi yang lebih maju dan berkembang, serta mari jaga dan terus eratkan sinergitas dengan jajaran Forkopimda lainnya," imbuh Gani Muhamad.


Atas ucapan selamat datang dan dukungannya kepada Kejari Kota Bekasi, Imran Yusuf menyampaikan apresiasinya kepada Gani Muhamad. Beliau menuturkan, "terima kasih Pak Pj. Wali Kota atas sambutan hangatnya dan terima kasih atas dukungannya kepada kinerja kami di Kejari selama ini. Saya dan jajaran siap bekerja dan menguatkan sinergitas yang selama ini sudah terjalin untuk terus bersama memajukan Kota Bekasi," tutupnya.

 

Share:

JELANG MTQ XXX PROMAL, SADALI LANTIK DEWAN HAKIM DAN PANITERA


KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU pada Sabtu (22/6/2024) secara resmi melantik Dewan Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Qur’an ke XXX Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024, berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.


Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Gubernur Maluku Nomor 875 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas, Dewan Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Quran XXX Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024 di Kota Ambon.


Sadali pada kesempatan itu mengucapkan selamat atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saudara-saudara sebagai Dewan Hakim dan Panitera dalam MTQ Tingkat Provinsi ini.


“Kita semua mengenal dan meyakini bahwa para Dewan Hakim dan Panitera ini adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi serta memiliki kompetensi atau tingkat kepakaran di bidangnya masing-masing sehingga tidak bisa kita ragukan lagi, baik di bidang tilawah, tafsir, khat, M2IQ, Syarhil Qur’an dan Fahmil Qur’an,” ungkapnya.


Ia mengatakan Ikrar yang disampaikan oleh para Dewan Hakim dan Panitera, bukan hanya disaksikan oleh manusia, tetapi juga disaksikan oleh Allah Rabbul‘Alamin.


“Manusia boleh tidak mengetahui apa yang kita kerjakan, tetapi Allah Maha mengetahui segalanya, dan semua itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.


Karena itu, Sadali mengatakan tugas mulia ini, yang diemban oleh Dewan Hakim, harus dijalankan secara profesional, apalagi yang di Musabaqahkan adalah Kalamullah yang suci atau tidak boleh ada kebohongan dan kepalsuan di dalam menilai.


“Pada sisi yang sama, penilaian yang jujur, objektif dan kredibel akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas peserta MTQ, sebaliknya penilaian yang tidak jujur, tidak objektif, dan tidak kredibel akan merusak kualitas peserta MTQ, bahkan dapat menimbulkan perpecahan atau fitnah di antara sesama kafilah,” terangnya.


Ia mengatakan, keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat, karena itu konsekuensi logisnya Dewan Hakim dan panitera harus cermat, jujur, adil, dan objektif dalam menilai, independen dan bebas dari segala macam pengaruh, kepentingan dan godaan untuk berpihak dan tidak berlaku tidak jujur kepada siapapun.


“Saya mohon saudara-saudara harus konsisten berpegang kepada pedoman perhakiman, dan mengesampingkan segala faktor yang dapat mempengaruhi kemurnian dan obyektivitas penilaian,” harap Sadali.


Dalam konteks ini, Sadali menjelaskan kode etik Dewan Hakim dan Panitera MTQ tidak membenarkan untuk menerima sesuatu pemberian atau apa pun sebagai ungkapan terima kasih sepanjang hal itu berkaitan atau patut diduga berkaitan dengan kepersetaan atau kejuaraan dalam MTQ tingkat Provinsi.


“Jika kita amati bersama, kualitas pelaksanaan MTQ dari Tahun ke Tahun semakin berkembang dan kompetitif di semua aspeknya, untuk itu saya Ingin meminta perhatian kita bersama, terutama LPTQ Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota sebagai Lembaga yang berkompeten dalam pengembangan kegiatan Tilawatil Qur’an, untuk terus melakukan terobosan peningkatan kapasitas seluruh komponen, mulai dari peserta, pelatih, Dewan Hakim, serta sistem penilaian,” tukasnya.


Dirinya yakin dengan upaya-upaya tersebut, prestasi dapat diraih secara lebih baik di tingkat Nasional maupun Internasional.


“Semua Kafilah MTQ dari seluruh Kabupaten Kota se-Maluku telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, lebih-lebih karena dorongan semangat ingin mempersembahkan predikat yang terbaik bagi daerahnya,” terangnya.


Namun, Ia mengingatkan lagi bahwa prestasi dan kejuaraan bukanlah segalanya, apalagi jika sampai menempuh cara-cara yang tidak elegan hanya untuk sebuah nama dan kebanggaan juara.


“Mari berlomba secara sportif, raih prestasi yang terbaik dalam rangka pembangunan generasi Qur’anik sebagai modal sosial,” tutupnya.


Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati Walikota se-Maluku, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, PLH. Sekda Provinsi Maluku dan Sekda Kabupaten/Kota, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Staf Ahli, Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Ketua dan Pengurus LPTQ Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Dewan Hakim dan Paniteram serta para Pimpinan Kafilah dan Official MTQ

Share:

Kandidat Kuat Bupati Bekasi BN Holik, Poros Bekasi Satu Siap Mensukseskan Untuk Menang


KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI - Mendekati pesta pemilu kepala daerah di bulan november, warga kabupaten bekasi harus bisa memilih kandidat yang benar - benar kapabel dan juga humanis, yang selalu bisa mendengarkan aspirasi masyarakat bukan saat hanya sebelum pilkada, namun juga saat sudah menjabat untuk menjalankan amanahnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah. (21/06/2024)

Adapun yang kami lihat dari segi pengamatan masyarakat ada seorang tokoh pemuda daerah yang sangat potensi yang sangat besar, perlu diketahui calon Bupati Kab Bekasi BN Holik, sangatlah ideal untuk mengemban jabatan bupati yang sudah terlihat jelas kinerjanya, masyarakat Kabupaten Bekasi bisa dapat melihat langsung kinerjanya.

Dalam pilkada mungkin ada yang beranggapan akan menjadi biasa - biasa saja, tidak akan merubah kehidupan masyarakat, siapapun pemimpin nya hidup akan tetap berjalan seperti biasa, namun harapan dan juga cita - cita terkait dengan masyarakat adil makmur yang harus diemban harus tetap menjadi martir untuk maju, agar tetap menjadi daerah yang maju.


Menurut saya kandidat yang cocok adalah BN Holik, di karenakan sudah di lihat kinerjanya dan juga sosok putra daerah yang mempunyai ambisi untuk memajukan daerah kabupaten bekasi, kita harus berikan ruang kepada putra daerah yang ingin maju, ujar Afad Koordinator Pusat Poros Bekasi Satu.
Share:

Mendagri Dorong Kepala Daerah untuk Ajak Masyarakat Nonton Film Lafran

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian melakukan nonton bareng film “Lafran” bersama sejumlah tokoh di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Ia pun mengaku akan membantu keluarga besar Korps Alumni HMI (KAHMI) agar film itu tersosialisasi di masyarakat secara luas.

"Saya mendapat informasi bahwa tokoh bernama Lafran Pane ini adalah tokoh sejarah yang sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden RI, itu adalah legitimasi yang sangat kuat sekali," ujarnya.

Tito juga mengatakan, Kemendagri akan menyosialisasikan film itu, termasuk melalui media sosial. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri dalam mengangkat nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, termasuk menghargai jasa pahlawan.

"Oleh karena itu, prinsipnya kami akan menyosialisasikan dengan teman-teman dan akan membuat potongan-potongan film ke Tiktok, cuplikan pendeknya film ini, trailer-nyalah dan ita akan sosialisasikan ke daerah," katanya.

"Karena saya sudah membaca sosok Lafran melalui Google, berikut resensi filmnya, jadi dengan nonton langsung, sehingga kami bisa membuat suatu narasi yang bisa mendorong masyarakat betul-betul menonton dan kepala-kepala daerah nanti membantu untuk mengajak nobar-nobar," jelas Tito.

Sosialisasi ke Kepala Daerah

Tito menjelaskan, rencana sosialisasi kepada kepala daerah nantinya untuk mengajak masyarakat menonton film Lafran bukan karena melihat oganisasi HMI-nya. Ia pun menyebut, bukan pula melihat dirinya sebagai Mendagri atau Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI.

"Tapi karena tokoh figur sejarahnya ini adalah Lafran Pane yang merupakan tokoh yang membawa inspirasi dan memang harus kita hargai sebagai pahlawan nasional, serta banyak perjuangan yang harus kita teruskan," jelasnya.

"Nah, malam ini saya ingin melihat inspirasinya supaya dalam membuat narasi surat edaran ke kepala daerah untuk sosialisasi film itu pas," imbuh Tito.

Sementara itu, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Ahmad Doli Kurnia yang turut mengikuti nobar mengatakan, film “Lafran” merupakan film perdana produksi keluarga besar Majelis Nasional KAHMI yang bekerja sama dengan Reborn Initiative dan Radepa Studio dan proses produksi memakan waktu tujuh tahun.

"Proses pembuatannya selama tujuh tahun itu diinisiasi oleh Bang Akbar Tandjung dan Bang Akbar Tandjung memerintahkan kita untuk membuat buku tentang biografi dan berkembang menjadi film," ujarnya.

"Film “Lafran” menceritakan tentang sosok pemuda Islam yang memperjuangkan cita-cita dan gagasan yang menyatukan keindonesiaan dan keislaman," jelas Doli.

Tentang Film Lafran Pane

Film "Lafran" merupakan produksi Majelis Nasional (MN) KAHMI, Reborn Initiative, dan Radepa Studio. Diproduksi sejak 2019, prosesnya sempat tertunda oleh pandemi dan akhirnya bisa dirilis pada 2024. Film ini berkisah tentang pahlawan nasional Lafran Pane, pendiri organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Perjuangan Lafran mendirikan HMI diwarnai oleh perdebatan tentang keislaman dan nasionalisme pasca-kemerdekaan Indonesia. Lafran Pane memandang mahasiswa sebagai kelompok non-partisan dan independen yang bisa menjadi gerakan untuk memperjuangkan semangat keindonesiaan, menjadi wadah perjuangan bagi bangsa dan umat.

Film "Lafran" disutradarai oleh Faozan Rizal dan diperankan oleh Dimas Anggara, Lala Karmela, Mathias Muchus, Tanta Ginting, Ariyo Wahab, Ratna Riantiarno, dan Farandika. Lokasi produksi diambil di Sipirok (tanah kelahiran Lafran Pane), Padang Sidempuan, Yogyakarta, dan Jakarta.

Sebagai film yang 'benar-benar lain', film "Lafran" diharapkan bisa memantik kerinduan penonton film Indonesia untuk memenuhi bioskop pada 24 Juni 2024.

 

 

 

 

Share:

Pengurus KNPI SULTRA Mengutuk Keras Tindakan PT. Tiran Mineral Yang Telah Memprovokasi Mahasiswa Sultra Jakarta, dengan Salah Satu Ormas Tolaki,.

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGGARA - Widodo, SH salah satu Pengurus KNPI Sulawesi Tenggara Menjelaskan Bahwa akhir Akhir ini Pihak PT Tiran mineral Yang Telah Beroperasi Di Konawe Utara, Sudah Sekian Lama Melakukan Proses Penambangan di Konawe utara, akan Tetapi Sampai saat ini Belum Ada pembangunan smelter, Sehingga Menimbulkan Reaksi pro dan kontra Dari Mahasiswa Sulawesi Tenggara Yang Berada Di Jakarta Dan Salah Satu Ormas Tolaki,

Salah satu tokoh pemuda Widodo, SH. Mengatakan, tidak Satupun Warga negara, lembaga Maupun perorangan yang Boleh Melarang sesorang warga Negara Indonesia Untuk Menyampaikan Pendapat Di muka Umum, sebab Indonesia Adalah Negara Hukum Dan Kedaulatan Tertinggi ada Di Tangan Rakyat 

Seperti  yang Di jelaskan Dalam Undang undanÄ£ Dasar Tahun 1945  pasal 1 Ayat ( 2 dan 3 )  dengan undang undang No 9 Tahun 1998  tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka Umum

Lanjut Kata Widodo, SH. siapapun Berhak Menyampaikan Selama Dia Warga Indonesia dia juga Berhak untuk menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, apa lagi Nama Yang Di sebut sebut Saudara Arnol, dia adalah Putra Tolaki, dan Asli Sulawesi Tenggara,

“Ormas Tolaki Tidak Boleh Terlibat Mendukung Investor Yang tidak Pro terhadap Kepentingan Daerah dan Pribumi, sebab Langkah Langkah Yang di Tempu adik Adik mahasiswa Tolaki Yang Berada di Kota Jakrta Itu Suda Benar, sebab Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat ( 3 ) menjelaskan bahwa Kèkayaan Alam  Di kelolah Oleh Negara dan Untuk Kemakmuran Rakyat” Jelasnya

Sementara Berdirinya Smelter Di Konawe Utara, akan Banyak Memberikan Peluang Pekerjaan Terhadap Masyaŕakat pribumi dan Masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga itu harus terus di pertanyakan

Selain itu Kata Widodo Yang Di Hubungi melalui Via Whatsap, Pihak PT. Tiran tidak Boleh mengadu Dombà antara Sesama Putra Daera Sulawesi Tenggara Maupun Indonesia Pada Umumnya,, sebab Tugas dan Tanggungjawab Investor adalah Memakmurkan rakyat, bukan Mengadu, sehingga terkesan Seperti Penjajah, yang melakukan politik Pecah belah, terhadap sesama Anak Bangsa apa lagi putra putri Sulawesi Tenggara (Sultra)

Mantan Ketua HMI komisariat Unsultra itu juga Menjelaskan Dan Menantang Pihak PT Tiran mineral, agar Secepatnya Melakukan Pembangunan Smelter,dan  jangan Hanya Menjanji Sembari Mengeruk Nikel di Konawe Utara sulawesi tenggara. Tutup Widodo
Share:

Pemerintah Kota Bekasi Resmi Membatalkan Proyek PLTSa Bantargebang


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi telah resmi membatalkan Proyek PLTSa Bantargebang Kota Bekasi dengan perusahaan konsorsium asal negeri tiongkok menyoal proses lelang pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Kota Bekasi dengan nilai 1,6 Triiun, Jum’at (21/6/24).


Pembatalan proyek ini telah resmi disampaikan pada Konferensi Pers yang dilaksanakan di Pendopo Wali Kota Bekasi Jl. Jend A. Yani No. 1 yang dihadiri bersama Penjabat Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, Sekretaris Disdamkarmat Kota Bekasi Bilang, Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi Kustantinah, Inpektorat Kota Bekasi Wisnu, Asisten Daerah II Kota Bekasi Inayatullah, Kepala Bagian Pengadaan Barang , Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Seno, Sekdis DLH Kiswati dan kabag barjas Setda Kota Bekasi Edison.


Diketahui bersama, empat Perusahaan yang menjadi satu konsorsium perusahaan pemenang tender PLTSa yaitu, EEI, MHE, HDI, dan HXE.


Bilang Nauli Sekretaris Disdamkarmat Kota Bekasi menyampaikan, pada waktu tahun lalu (09/06/2023)  Pemerintah Kota Bekasi melakukan pengumuman di beberapa media soal Pemerintah Kota Bekasi melakukan pengumuman kerjasama sampah menjadi energi listrik. 


Lanjutnya, dilakukannya pelelangan pada umumnya. pada tanggal  (19/09/2023) telah dilakukan penguman hasil evaluasi prasyarat teknis terhadap perusahaan yang memenuhi persyaratan yaitu konsorsium EEI, MHE, HDI, dan HXE .


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad meminta inspektorat agar mengkaji dulu terkait proyek ini sebelum penetapan pememang tender, dikarenakan Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad baru saja menjabat sebagai Pj Wali Kota Bekasi.

dan selanjutnya Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad melakukan koordinasi dan konsultasi kepda Kementerian dan Lembaga terkait.


“Saya bersama-sama melakukan audiensi ke instansi terkait, seperti ke Kementerian dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menkomarves untuk melakukan review lebih dalam terkait proyek ini.” Ucap Gani.


Pemkot Bekasi mengajukan judicial review ke beberapa pihak terkait. Kemendagri menyebut bahwa berdasarkan asas hukum, terjadi kesalahan aturan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2022 Tentang pemilihan mitra kerjasama pengolahan sampah yang menjadi dasar panitia untuk melaksanakan tender itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga .


"Maka ada potensi pelanggaran tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang komponen pemberantasan tindak pidana korupsi," ungkapnya. 


Maka, pengumuman hasil evaluasi prasyarat teknis pemilihan mitra kerjasama pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan dibatalkan.


"Dengan tidak melakukan penetapan, jadi dibatalkan. Pak Pj Wali Kota sebagai Kepala Daerah tidak melakukan penetapan pemenang. Nanti selanjutnya akan dilakukan revisi terhadap regulasi yang ada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan persiapan pelaksanaan pemilihan ulang," paparnya. 

Share:

Aliansi Mahasiswa Gelar Demo Di Depan KPK Desak Periksa PJ Gubernur Maluku Dan PJ Malteng

KABARMASA.COM, JAKARTA- 21 Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat Sore. Mereka mendesak KPK untuk segera memeriksa Pejabat (Pj.) Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie, terkait dugaan korupsi dana Covid-19 serta dana reboisasi. Selain itu, mereka juga menuntut pemeriksaan terhadap Pj. Bupati Maluku Tengah (Malteng), Dr. Rakib Sahubawa, terkait dugaan penyelewengan dana tunjangan sertifikasi.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar KPK segera mengambil tindakan tegas terhadap pejabat-pejabat tersebut. Koordinator aksi, Husen Marasabessy, menyatakan bahwa mereka memiliki bukti-bukti kuat yang mengindikasikan adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh kedua pejabat itu.

“Kami datang ke sini untuk menyuarakan keresahan masyarakat Maluku terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Maluku dan Pj. Bupati Malteng. Dana Covid-19 dan reboisasi seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Begitu pula dengan dana tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima oleh para tenaga pendidik,” tegas Husen dalam orasinya (21/06/2024).

Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa juga menyerahkan berkas-berkas yang berisi bukti dugaan korupsi kepada pihak KPK. Berkas tersebut diterima langsung oleh salah satu penyidik KPK di lokasi demonstrasi. Mahasiswa berharap KPK segera menindaklanjuti laporan ini dan melakukan pemeriksaan secara transparan dan akuntabel.

“Kami percaya KPK akan bertindak profesional dan tidak pandang bulu dalam menangani kasus ini. Kami juga akan terus mengawal proses ini hingga tuntas,” ujar Husen.

Demonstrasi yang berlangsung damai ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Mahasiswa menyampaikan bahwa mereka akan terus melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh KPK.

Aksi demonstrasi ini menjadi salah satu upaya dari mahasiswa untuk mengawasi dan memastikan agar dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat tidak diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mahasiswa berharap agar tindakan mereka ini dapat membuka mata publik dan mendorong adanya perubahan yang lebih baik di Maluku.
Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Resmi Luncurkan Aplikasi E-Open 2.0


 KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Guna memaksimalkan dan memperbaharui pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat secara online yang bisa diakses darimana saja, kini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menerbitkan Aplikasi E-Open 2.0 yang merupakan upgrade dari sistim sebelumnya. 


Aplikasi E-Open 2.0 resmi diluncurkan oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad pada Kamis (20/06) dan masyarakat sudah bisa mengaksesnya. 


Mengedepankan website based application, kehadiran E-Open 2.0 semakin memudahkan masyarakat. Tanpa perlu mengunduh aplikasi, cukup mengakses laman www.e-open.id , masyarakat sudah bisa menikmati berbagai layanan yang tersedia.


Menurut Kepala Disdukcapil, Taufiq Hidayat, "dengan berbasis website, masyarakat tidak perlu lagi mengunduh aplikasi yang tidak semua platform atau jenis smartphone bisa mengunduhnya, namun dengan mengakses website, siapapun dan berbagai device bisa dengan mudah serta cepat mendapatkan berbagai layanan adminduk yang tersedia," ucapnya.


Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad tentunya mendukung penuh hadirnya E-Open 2.0.  Gani Muhamad menekankan bahwa, "semakin ke sini, semakin majunya perkembangan teknologi, kebutuhan layanan untuk masyarakat musti harus terus dikembangkan, apalagi terkait adminduk yang merupakan kebutuhan utama sebagai Warga Negara Indonesia, harus tersedia bentuk layanan yang aksesnya mudah, tidak merepotkan, cepat, dan tidak sulit tahapannya, sehingga masyarakat pun merasa nyaman akan pelayanan yang kita berikan," tegas Gani Muhamad.


Inovasi pelayanan adminduk E-Open sebelumya telah berhasil meraih berbagai penghargaan sampai dengan tingkat Nasional. Disdukcapil juga menghadirkan program-program layanan adminduk lainnya, namun Gani Muhamad tetap berpesan untuk tidak berhenti ciptakan inovasi-inovasi pelayanan lainnya.


"Saya sangat mengapresiasi atas segala raihan prestasi yang telah ditorehkan atas inovasi-inovasi program layanan yang dihadirkan Disdukcapi, dan saya pun mendorong Kadisdukcapil dan segenap jajarannya untuk tidak berhenti berinovasi menciptakan program-program terbaik lainnya untuk kemajuan pelayanan publik di Kota Bekasi ke depannya," tutup Gani 

Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Dukung Kelurahan Cimuning Jadi Juara di Lomdeskel Tingkat Provinsi Tahun 2024


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Guna melanjutkan penilaian ke tahapan selanjutnya, hari ini, Kamis (20/06) bertempat di Kantor Kelurahan Cimuning, dilaksanakan Klarifikasi Lapangan langsung oleh tim Penilai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.


Setelah melalui berbagai tahapan penilaian, Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya, berhasil menduduki peringkat 3 (tiga) Besar dalam ajang Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.


Pelaksanaan Lomdeskel merupakan agenda Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang bertujuan untuk mendorong daya saing yang positif dan sportif serta meningkatkan motivasi bagi Kelurahan untuk menerapkan dan mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.


Tahun lalu, Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat berhasil meraih Juara 1 Lomdeskel Tingkat Provinisi Jawa Barat dan kemudian menjadi perwakilan untuk maju ke Tingkat Nasional dan membuahkan predikat Juara 2. Saat ini, giliran Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya untuk berjuang meraih hasil yang terbaik bagi Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat.


Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menuturkan bahwa, "Kota Bekasi terus berupaya bersaing dalam peningkatan pada level Kelurahan dalam memberikan kualitas pelayanan, baik secara adminstrasi maupun inovasi-inovasi yang kota ciptakan sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam memajukan Kota Bekasi," ujarnya.


Gani Muhamad tentunya mendukung Kelurahan Cimuning untuk memberikan persembahan terbaiknya guna meraih juara dan mampu kembali mengharumkan nama Kota Bekasi.


"Saya ucapkan selamat kepada Kelurahan Cimuning atas segala perkembangan dan program-program terbaik yang dijalankannya. Semangat untuk berjuang di Tingkat Provinsi dan insya Allah mampu memberikan hasil yang terbaik dan membanggakan untuk seluruh warga Kota Bekasi, khususnya untuk kemajuan di wilayah Cimuning," tutup Gani Muhamad

Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Shalat Idul Adha Sekaligus Serahkan Hewan Qurban


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI  - Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad bersama Unsur Forkopimda dan jajaran pejabat Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan Shalat Sunah Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Agung Al-Barkah pada Senin (17/06)


Selepas Shalat Ied, Gani Muhamad memberikan sambutan. Ia menyampaikan jadikan Idul Adha sebagai bentuk refleksi pembelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS dalam pengorbanan dan keikhlasannya dalam beribadah serta menjalankan segala kewajiban-Nya.


"Mari bersama memahami makna dari sebuah kejadian besar kisah Nabiyulllah Ibrahim Alahissalam dan Nabiyullah Ismail Alaihisalam bahwasannya kita sebagai Hamba Allah tidak boleh memiliki rasa memiliki atas semua karunia yang Allah berikan, tiada penghambaan yang hakiki tanpa ada ketaqwaan pengorbanan dan keikhlasan dalam beribadah," ujar Gani Muhamad.


Selepas memberikan sambutan, Gani Munamad menyerahkan satu ekor sapi kepada pihak Pengurus Masjid Al-Barkah untuk dikurbankan. Menurutnya, "hal ini merupakan salah satu bentuk ibadah dan pengorbanan semata-mata untuk Allah SWT dan insya Allah dapat membawa keberkahan bagi umat Islam serta kemakmuran untuk Kota Bekasi," tutupnya.


Sebagai Informasi tambahan, Masjid Agung Al Barkah melakukan melakukan penyembelihan hewan sebanyak 12 ekor, terdiri dari 4 ekor sapi dan 8 ekor kambing, yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat warga sekitar Margajaya Bekasi Selatan.


Share:

Kick Off Gernas BBI BBWI 2024 "Maluku Mendunia", Sadali : Tingkatkan Kemampuan Produksi UMKM

 

KABARMASA.COM, AMBON – Mendorong kembali keunggulan rempah-rempah dan mengangkat produk tuna sirip kuning yang telah mendunia sebagai salah satu produk kebanggaan Provinsi Maluku, maka pada Jumat (21/6/2024) berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, diselenggarakan Kick Off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia.


Hadir secara langsung pada kesempatan tersebut Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU didampingi istri Nita Sadali Ie, Staf Ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Penjabat Bupati, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta para asisten Sekda dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Keuangan, Perbankan, Instansi Vertikal, Organisasi Profesi, dan unsur terkait, serta mengikuti secara virtual Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menkomarves, Kepala Lembaga Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah RI, dan Dirjen PSDPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Sadali pada kesempatan itu menyambut gembira pelaksanaan Kick-Off ini, karena merupakan langkah awal yang strategis dalam rangka memperkuat kerjasama dan sinergi antar stakeholder untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.


“Ini adalah momentum yang baik untuk kita semua, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompetitif,” Ungkapnya.


Ia menerangkan, sebelumnya Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020, meresmikan Gernas BBI, sebagai wujud dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di tanah air, dengan tujuan untuk memajukan ekonomi kreatif dan pariwisata dengan mengedepankan Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi (UMKK) sebagai pelaku utama, serta mendorong masyarakat termasuk Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian daerah.


“Sebagai Provinsi pencetus berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Maluku memiliki banyak kekuatan, karya-karya hebat, dan berbagai produk berkualitas dari anak bangsa yang bertalenta,” terangnya.


Ia mengatakan, situasi pandemi memang membawa dampak bagi bangsa Indonesia  tetapi tidak menghentikan langkah anak bangsa untuk terus berkreasi, keterbatasan justru mendorong inovasi serta transformasi, menggali potensi diri, dan menciptakan berbagai peluang. 


“Gerakan Nasional BBI dan BBWI dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan produksi UMKM, memberikan penguatan terhadap akses pasar digitalisasi, baik dalam negeri maupun luar negeri bagi produk-produk lokal Maluku, membuka fitur-fitur e-katalog bagi UMKM lokal serta meningkatkan minat antusias masyarakat untuk berwisata di Maluku,” jelas Sadali.


Selain Mendorong Kembali Keunggulan Rempah-Rempah, Sadali menjelaskan pada kesempatan kampanye Bangga Buatan Indonesia kali ini, kami mengangkat produk Tuna Sirip Kuning yang telah mendunia sebagai salah satu produk yang dibanggakan, karena telah mampu memenuhi persyaratan pasar global akan produk perikanan berkelanjutan.


“Hal ini juga dimaksudkan untuk menunjukan dan menyadarkan konsumen domestik tentang pentingnya mengkonsumsi produk perikanan berkelanjutan, yang juga dimaksudkan untuk menunjukkan dan menyadarkan konsumen domestik tentang pentingnya mengkonsumsi produk perikanan agar generasi kita lebih sehat dan terhindar dari gejala stunting dan lain-lain,” papar Sadali.


Sadali juga mengatakan, gerakan ini juga harus memberikan kontribusi bagi peningkatan PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja serta  Sumber Daya Manusia Industri di Maluku, melalui edukasi terhadap masyarakat untuk bangga terhadap produk Indonesia (Lokal Maluku) dan produk yang di produksi di Indonesia melalui kampanye Gernas ini.


“Pola kemitraan dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan harus terus dilakukan dalam upaya menjawab berbagai kebutuhan para pelaku industri, salah satunya adalah bagaimana mencintai dan bangga produk dalam negeri,” tukasnya.


Ia mengatakan, intervensi dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan melalui berbagai kegiatan produktif dalam meningkatkan pola pikir bagi para pelaku UMKM di Maluku.


“Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya manusia industri yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaku UMKM di Maluku,” Ujarnya.


Menutup sambutannya, Sadali mengharapkan agar para Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Maluku dapat melakukan sosialisasi secara langsung kepada stakeholder, masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung keberlangsungan program Gernas dan mencantumkan logo BBI dan BBWI di berbagai kegiatan pemeritah daerah.


Kegiatan dilanjutkan dengan Kick Off Peluncuran Logo dan Tema BBI dan BBWI Tahun 2024 di Provinsi Maluku dengan Tagline “Maluku Mendunia”, dan Simulasi Belanja pada e-catalog oleh Dinas Perindag dan Dinas Kelautan dan Pribanan Provinsi Maluku.

Share:

Korwil Fokal IMM Kepri Mendorong Bakal Calon dari Kader Muhammadiyah DR. Suyono. S.Ag. M.Ag. Ikut Serta Pilkada Kota Batam 2024

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, 20 Juni 2024. Ketua Umum Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal-IMM) Privinsi Kepulauan Riau, Juanda. S.Mn., M.M. mengatakan kepada awak media di Batu Aji, bahwa selaku Ketum Korwil Fokal IMM dan selaku tokoh Kec. Batu Aji, mendorong internal pengurus Fokal IMM Kepri yakni DR. Suyono. S.Ag., M.Ag untuk ikur dalam konstalasi PILKADA Kota Batam 2024.

Tak diragukan lagi kiprah Suyono di Kepri, di Muhammadiyah dia pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Prov. Kepri periode 2010, sedangkan sekarang sebagai Sekertaris Pimpinan Wilayah Muhammayah Kepri 2023 - 2028, jabatan di Korwil Fokal IMM Kepri sebagai pengurus dewan pakar.

“Pengalaman Mas Yono/ wong ndeso di Komisi Penyiaran Daerah Prov. Kepri selama 2 periode juga menjadi nilai tambah dalam mengelola penyiaran di Kepri”.

Sebagai Ketua Umum Persatuan Mubalig Batam (PMB) Periode 2022 - 2025 mempunyai jaringan yang luas di tingkat Kecamatan maupun tingkat kelurahan.

Saya selaku ketum korwil fokal imm merestui dan mendukung penuh mas Yono maju di konstalasi pilkada Kota Batam baik sebagai Walikota maupun Wakil Wslikota, dan berpasangan dengan  Marlin maupun dengan Amsakar Ahmad atau dengan yang lain nya. Mas Yono siap sebagai alternatif pilihan yang berpotensial mendulang suara calon Walikota.

Dalam waktu dekat, kami akan melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan Partai/Calon Walikota, mendaftarkan mas Yono di Partai, sambil menunggu Mas Yono pulang dari Haji. 

(Tim-Red)

Share:

Pj Wali Kota Bekasi Sambut Ketua Komisi VIII DPR RI Dalam Rangka Kunker di Kota Bekasi


KABARMASA.COM, JAKARTA - kunjungan kerja DPR RI Komisi VIII dalam rangka kunjungan kerja spesifik yang di laksanakan di Gedung Pangudi Luhur (STTPL) di Jl. HM Joyo Martono No.19 Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi. Rabu,(19/6/24).


Sambutan selamat datang kepada Ketua Komisi VIII DPR RI beserta Sekretaris dan Anggota di Kota Bekasi merupakan kunjungan kerja yang sangat hangat.


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyampaikan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial berupaya melaksanakan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial, Kota Bekasi dalam menanggulangi PPKS secara bertahap melalui program perlindungan dan jaminan sosial dan program rehabilitas sosial.


Penanganan PPKS khususnya penanganan orang terlantar di Kota Bekasi melalui Dinas Sosial yang telah memiliki rumah singgah, dimana rumah singgah merupakan shelyer sementara yang memberikan pelayanan pemberian bimbingan fisik, mental dan spiritual.


“Pelayanan kesejahteran sosial ini kita selalu perhatikan dan kita berikan pelayanan yang terbaik melalui Dinas Sosial, oleh karna itu kerja sama antara semua potensi sumber kesejahteraan sosial terus kita kembangkan dan di tingkatkan.” Jelasnya.


Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2023 telah melakukan rujukan PPKS ke sentra terpadu pangudi luhur sebanyak 134 rujukan, yang terdiri dari 67 lanjut usia terlantar, 7 anak terlantar dan 60 PPKS lainnya.


“Adanya Sentra Terpadu Pangudi Luhur ini sangatlah membantu Kota Bekasi dalam penanganan PPKS, di iringinya dengan rumah singgah dan STPL ini penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi akan terselesaikan tentunya.” Terang Gani.


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berharap kerjasama yang telah terjalin dapat terus di tingkatkan agar PPKS dapat di tangani dengan baik dan manusiawi.


Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts