Ribuan Masa Ojol Gelar Aksi Demo Depan Kantor Gubernur Dki Jalan Di Tutup

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sejumlah ojek online yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi atau Predator menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023). Demonstrasi ini berimbas pada lalu lintas sekitar lokasi.

Pantauan, Jalan Medan Merdeka Selatan arah patung kuda Arjuna Wijaya ditutup sementara karena aksi tersebut. Petugas kepolisian memasangi pagar di ujung jalan.

Terlihat sejumlah petugas kepolisian berjaga di sekitar lokasi aksi. Pintu masuk Balai Kota DKI juga sementara ini ditutup karena di depan gerbang kantor Gubernur DKI itu dipadati oleh massa.

Massa aksi mengenakan pakaian dari berbagai aplikasi Ojol. Mereka juga membawa atribut bendera komunitas Ojol dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta daerah lain.

Informasi unjuk rasa ini sudah tersebar kemarin melalui akun instagram @updateinfojakarta. Melalui video yang diunggah, Predator menyatakan akan melakukan aksi.

"Kami dari Predator akan turun dengan kekuatan penuh pada hari Rabu 8 Februari 2023. Di depan balai kota kantor Plt (Pj) Gubernur DKI Jakarta," demikian kata salah satu orang dalam video.

Selain mendesak pembatalan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), Predator meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar memecat Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo.

"Predator akan terus berjuang sampai ERP ini dibatalkan untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya ojol semata. Ojol Indonesia tidak egois," ucapnya.

Menurut Predator, ERP hanya merugikan semua pengguna jalan dari setiap lapisan masyarakat lantaran harus membayar hanya demi melintasi jalan. Ia pun meminta semua kalangan agar ikut bergabung bersama mengikuti aksi ini.

Para driver ojek online yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi atau Predator menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023). Mereka menolak penerapan Electronic Road Pricing (ERP). [Suara.com/Fakhri]

Suara.com - Sejumlah ojek online yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi atau Predator menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023). Demonstrasi ini berimbas pada lalu lintas sekitar lokasi.

Pantauan Suara.com, Jalan Medan Merdeka Selatan arah patung kuda Arjuna Wijaya ditutup sementara karena aksi tersebut. Petugas kepolisian memasangi pagar di ujung jalan.

Terlihat sejumlah petugas kepolisian berjaga di sekitar lokasi aksi. Pintu masuk Balai Kota DKI juga sementara ini ditutup karena di depan gerbang kantor Gubernur DKI itu dipadati oleh massa.

Massa aksi mengenakan pakaian dari berbagai aplikasi Ojol. Mereka juga membawa atribut bendera komunitas Ojol dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta daerah lain.

Baca Juga: Pengeroyok yang Bacok Ojek Online Pakai Samurai di Taman Sari Akhirnya Ditangkap

Informasi unjuk rasa ini sudah tersebar kemarin melalui akun instagram @updateinfojakarta. Melalui video yang diunggah, Predator menyatakan akan melakukan aksi.

"Kami dari Predator akan turun dengan kekuatan penuh pada hari Rabu 8 Februari 2023. Di depan balai kota kantor Plt (Pj) Gubernur DKI Jakarta," demikian kata salah satu orang dalam video.

Selain mendesak pembatalan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), Predator meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar memecat Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo.

"Predator akan terus berjuang sampai ERP ini dibatalkan untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya ojol semata. Ojol Indonesia tidak egois," ucapnya.

Menurut Predator, ERP hanya merugikan semua pengguna jalan dari setiap lapisan masyarakat lantaran harus membayar hanya demi melintasi jalan. Ia pun meminta semua kalangan agar ikut bergabung bersama mengikuti aksi ini.

Baca Juga: Ramaikan Pasar Transportasi Online, Aplikasi Tetanggaku Resmi Dirilis

"Kami predator mengajak semua komunitas-komunitas ojol, organisasi ojol, wadah-wadah ojol maupun ojol single fighter untuk turut serta dalam aksi ini. Ini untuk kepentingan bersama, mari kita ikut aksi ini," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan memperkirakan penerapan ERP tak bisa dilakukan tahun ini. Sebab pembahasan regulasi untuk program tersebut bakal makan waktu lama.

Berdasarkan perkiraan Pantas, artinya target Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang ingin menerapkan aturan tersebut tahun 2023 ini tak jadi terwujud.

Pantas mengatakan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang mengatur ERP masih perlu dibahas secara komprehensif. Apalagi sudah banyak pihak yang menentang penerapan ERP.

"Bisa saja aspirasi ojol akhirnya bisa jadi memaksa kita untuk lebih memperdalam lagi pembahasan terhadap konten-konten daripada materi raperda ini. Penyelesaiannya bisa lebih lama, bisa bergeser juga waktunya," ujar Pantas kepada wartawan, Selasa (7/2/2023).

Tahapannya bakal lebih panjang lagi karena DPRD masih harus menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ) yang menjadi regulasi dasar mengenai sistem transportasi Jakarta.

Untuk membahas Rencana Induk Transportasi (RIT) DPRD DKI disebutnya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus). Nantinya Pansus bakal mendalami permasalahan sistem transportasi di Ibu Kota untuk selanjutnya memberikan rekomendasi muatan regulasi kepada Bapemperda DPRD DKI terhadap penyelesaian Raperda RITJ.

Share:

Read More

Gubernur Ansar, Riski Faisal Wakil Ketua DPRD Prov. dan Bupati Karimun Resmikan Jalan Pantai Indah Untuk Percepat Investasi di Karimun

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Karimun - Kabupaten Karimun sebagai salah satu daerah Free Trade Zone (FTZ) di Provinsi Kepulauan Riau tentunya membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung percepatan investasi di Bumi Berazam tersebut. 

Demi mendukung percepatan investasi di Karimun, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad meresmikan Jalan Pantai Indah di Tanjung Melolo, Karimun, Selasa (07/02). Jalan sepanjang 1.050 meter dengan lebar 8 meter ini dibangun oleh Badan Pengusahaan Karimun dengan anggaran sebesar Rp 12 miliar. 

Gubernur Ansar mengatakan dengan adanya jalan Pantai Indah ini maka akan menarik mata investor untuk melirik Karimun sebagai sasaran investasi. 

"Untuk mengundang investor datang ke Karimun itu harus diperkuat beberapa hal seperti infrastruktur, kemudahan perizinan, dan peningkatan mutu SDM," katanya. 

Jalan Pantai Indah juga diyakini Gubernur Ansar akan mempercepat perputaran ekonomi di Karimun. Terlebih letak jalan Pantai Indah yang berdekatan dengan PT Saipem dan  PT Multi Ocean Shipyard. 

Selain itu, Gubernur Ansar juga tengah menggesa perluasan dan perpanjangan landasan bandara Raja Haji Abdullah di Karimun. Hal ini agar pesawat berbadan lebar bisa mendarat di Karimun, sehingga investor bisa langsung datang ke Karimun tanpa harus transit di Batam terlebih dahulu. 

"Tidak bisa kita pungkiri untuk mempercepat investasi di Karimun maka bandara adalah objek yang sangat vital. Pak Menhub kemarin bilang sudah menganggarkan 80 miliar, jadi kita akan gesa terus itu," katanya. 

Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya beragam aktivitas ekonomi.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata, dapat tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal itu pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai Provinsi Kepri yang maju. (Red/ZS)

Share:

Read More

Kadar AIR Bersih SPAM Batam Berubah Warna Kuning Kecoklatan: Menko Prekonomian Harus Ambil ahli Kendali PT Moya

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Kota Batam - kawasan area kuliner Tiban Center para pedagang penjual makanan yang menyewa kios mengeluhkan kondisi suplai air yang mati sejak pagi. Kondisi tersebut tentu saja menyulitkan bagi mereka para pedagang yang sangat membutuhkan suplai air bersih. Rabu (08/02/2023)

" Dari pagi sudah mati air, gimana mau jualan kalau kondisi seperti ini? Kita jualan ini hanya sekedar untuk menyambung hidup, bukan untuk menjadi kaya raya. " Keluh salah satu pemilik warung sambil menyajikan pesanan pengunjung yang datang untuk sarapan.

Keluhan tersebut bukan tidak berdasar, sudah hampir satu bulan lamanya persoalan tentang suplai air bersih ini menjadi perhatian dan pembicaraan di ruang publik di Kota Batam, sejak Kepala BP Batam M Rudi menyampaikan wacana tentang kenaikan tarif air bersih.

Belum lagi dengan kondisi kualitas dari suplai air bersih, namanya suplai air bersih namun kondisi air berwarna kuning kecokelatan serta beberapa orang di masyarakat menyampaikan keluhan tentang dampak pada tubuh ataupun kulit mereka, dimulai dari muncul bintik - bintik disertai rasa gatal.

Dengan berbagai keluhan masyarakat atas kondisi kualitas suplai air bersih ini maka kami konfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.

" Kami belum dapat infonya " jawab Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, melalui pesan singkat Media Sosial WhatsApp.

Setelah tim mengirimkan foto dan video kondisi air di kawasan Tiban - Sekupang, dijawab kembali " Kita coba cari tahu ".

Sudah berlangsung lebih dari satu minggu lamanya kondisi kualitas air bersih berubah warna kuning kecokelatan, hal yang dirasa cukup janggal jika seorang Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam belum mengetahui kondisi kualitas suplai air bersih.

Apakah lingkungan kerja Dinas Kesehatan Kota Batam yang berada dikawasan Kecamatan Sekupang tidak ada terdampak persoalan tersebut ? Apakah tidak ada satupun dalam lingkungan kepegawaian Dinas Kesehatan terdampak kondisi kualitas suplai air yang menjadi keluhan di masyarakat ? Merupakan pertanyaan - pertanyaan umum dan sederhana yang kemudian muncul.

Kemudian dapat berkembang menjadi hal yang kritis terhadap berjalannya roda pemerintahan daerah terkait tanggungjawab Pemerintah terhadap kondisi kesehatan di masyarakat.

Sudah seharusnya PT SPAM Batam di evaluasi kinerjanya sebagai pelayanan Air Bersih di Kota Batam jika tidak bisa juga maka Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Airlangga Hartanto Harus berani ambil ahli Perusahan tersebut guna kebutuhan kemaslahatan Masyarakat Kota Batam.

(Red/ZS)

Share:

Read More

PROGRAM REHABILITASI MEDIS RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT RESMI DIBUKA

KABARMASA.COM, JAKARTA - 07 Februari 2023 - Dalam memenuhi target kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 tentang Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasyarakatan, Rutan Kelas I Jakarta Pusat resmi membuka Program Rehabilitasi Medis bagi para warga binaan. Pembukaan Program Rehabilitasi Medis dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (Marselina Budiningsih), Koordinator Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi DKI Jakarta (dr.Wahyu Wulandari,M.Si), Kepala Seksi Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (dr.Astia), Kepala UPT Pemasyarakatan Kanwil DKI Jakarta dan perwakilan Warga Binaan yang menjadi peserta Rehabilitasi Medis. Acara ini berlangsung di Aula Gedung III Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

“Rehabilitasi medis merupakan bentuk pelayanan terkait Rehabilitasi Narkoba bagi para Tahanan dan Narapidana di UPT Pemasyarakatan khususnya Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” terang Kepala Rutan, Fauzi Harahap.

Dalam sambutannya Kepala Rutan juga menegaskan peserta rehabilitasi medis akan diikuti oleh 220 peserta. Beliau juga mengatakan bahwa rehabilitasi medis akan berlangsung selama enam bulan terhitung Bulan Januari-Juni 2023. Target dari program rehabilitasi medis yakni seluruh peserta sembuh atau putus obat.

“Kami berharap agar setelah keluar para WBP ini menjadi pribadi yang utuh, membaur dengan masyarakat serta menjadi pribadi yang mandiri,” ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marselina Budiningsih.

Acara pembukaan Rehabilitasi Medis ditutup dengan pemberian peralatan mandi dan seragam rehab oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat bagi perwakilan peserta Rehabilitasi Medis secara simbolis. Pemberian peralatan mandi dan seragam rehab secara simbolis menjadi tanda Program Rehabilitasi Medis dibuka.

Share:

Read More

Polres Karimun Laksanakan Apel Gelar Pasukan Ops Keselamatan Seligi Tahun 2023

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Karimun - Polres Karimun melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Seligi Tahun 2023 di lapangan apel Polres Karimun. Selasa (07/02/2023)

Kapolres Karimun AKBP Ryky W. Muharam, S.H., S.I.K.,  pimpin apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Seligi tahun 2023 yang diwakili oleh Wakapolres Karimun Kompol Petra C.K. Tumengkol, S.I.K. di lapangan apel Sarja Arya Racana Polres Karimun.

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa instansi yaitu dari Kodim 0317 Tbk, Pom AD Karimun, Lanal Tbk, Pom AL Karimun, Dishub Karimun dan personel Polres Karimun.

Apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Seligi 2023 yang dilaksanakan secera serentak di seluruh polda dan jajaran dengan mengusung tema “Keselamatan Berlalu Lintas Yang Pertama Dan Utama”.

Dalam amanat Kapolda Kepri, Wakapolres Karimun menyampaikan, bahwa Operasi Keselamatan Seligi tahun 2023 ini akan berlansung selama 14  hari, terhitung mulai tanggal 7 Februari sampai dengan 20 Februari 2023 dengan target : masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan lokasi rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dengan sasaran prioritas : melaksanakan penegakan hukum dengan etle dan teguran pada 7(tujuh) prioritas pelanggaran yaitu menggunakan handphone saat mengemudi, melawan arus, berboncengan lebih dari 1(satu) orang, pengemudi dibawah umur, tidak menggunakan helm SNI dan pengendara yang dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol serta mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan. 

“Diharapkan kepada setiap personel yang terlibat dalam operasi ini dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab, serta lakukan secara profesional, tegas dan humanis” tutup Wakapolres Karimun.(Red)

Share:

Read More

Setelah SIAP Kepri, Giliran SIMANJA Buatan Diskominfo Kepri yang Diadopsi Diskominfo Tanjungpinang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Tanjungpinang - Setelah Aplikasi Sistem Informasi Aktivitas Presensi (SIAP) Kepri buatan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Diskominfo Tanjungpinang yang dipimpin Teguh Susanto selaku Kepala Dinas kembali mengunjungi Diskominfo Kepri yang kali ini bertujuan untuk mengadopsi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMANJA).

Kunjungan Teguh Susanto beserta rombongan disambut langsung oleh Kadiskominfo Provinsi Kepri Hasan di Collaboration Room Diskominfo Kepri, Gedung B2, Lt.3, Kantor Gubernur, Dompak, Senin (06/02). Kunjungan disejalankan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak tentang berbagi pakai aplikasi yang mengakomodir kinerja pegawai mulai dari harian, bulanan, hingga tahunan tersebut. Selasa (07/02/2023)

Sebagai informasi, SIMANJA merupakan sistem informasi manajemen kinerja berbasis aplikasi yang digunakan untuk penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bentuk laporan atas evidence kegiatan yang dilakukan pegawai sehari-hari.

Kadis Kominfo Kepri Hasan menyebutkan bahwa, SIMANJA merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kepri dalam meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja pegawai Pemprov Kepri.

"Setelah aplikasi SIAP Kepri yang kita gunakan untuk memantau dan memastikan kehadiran pegawai, kali ini aplikasi SIMANJA yang dipergunakan untuk melihat apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pegawai di setiap harinya, ini adalah upaya dalam meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja pegawai di lingkungan Pemprov Kepri," ujar Hasan.

Hasan pun menegaskan bahwa Diskominfo Kepri siap untuk membantu dan berkerja sama dalam teknis pengembangan dan implementasi aplikasi SIMANJA di lingkup Pemko Tanjungpinang.

"Tentunya kami akan selalu siap membantu seluruh pihak yang ingin berkerja sama dengan Diskominfo Kepri dalam mewujudkan Kepri lebih baik lagi ke depannya, sehingga sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kepri semakin sistematis dan terorganisir," tanggap Hasan.

Sementara itu, Kadis Kominfo Kota Tanjungpinang Tegus Susanto menyampaikan bahwa Pemko Tanjungpinang ingin kembali mengadopsi aplikasi buatan Diskominfo Kepri tersebut. Hal ini juga sesuai dengan instruksi langsung Walikota Tanjungpinang Rahma yang menginginkan pegawai Pemko memiliki evidence nyata dalam kinerjanya.

"Kami sangat mengharapkan SIMANJA dapat implementasikan di Pemko Tanjungpinang, dengan pemaparan Kadiskominfo Kepri tadi tentunya kami semakin bersemangat untuk bersinergi. Instruksi Walikota Rahma kepada saya agar segera dapat menerapkan SIMANJA kepada seluruh pegawai Pemko Tanjungpinang sebagai bentuk bukti nyata terhadap kinerja pegawai," papar Teguh.(Red/ZS)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Terima Komisioner Bawaslu Kepri Berharap Pesta Demokrasi Berjalan Lancar

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad menerima rombongan Komisioner  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau, bertempat di Kantor Perwakilan Gubernur Kepri Lt 7 Graha Kepri Kota Batam, Senin (06/02/2023)

Rombongan Komisioner Bawaslu Kepri yang hadir masing-masing Said Abdullah Dahlawi, Indrawan Susilo Prabowoadi, Rosnawati, Zulhadril Putra dan Mariyamah. Adapun Gubernur Ansar didampingi Widyaiswara Ahli Utama Lamidi, Tim Percepatan Syarifah, Kabid Kesbang Provinsi Kepri Yunus dan Ka Diskominfo Provinsi Kepri Hasan.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Ansar mengatakan, akan mendukung semua kegiatan Bawaslu, dalam rangka bisa menyelenggaran kegiatan pesta demokrasi tanpa adanya pelanggaran berarti. 

Karena kata Gubernur Ansar, sesuai dengan tugasnya Bawaslu berwenang melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang akan kita laksanakan nanti.

Bawaslu, pinta Gubernur Ansar, harus  melakukan berbagai upaya terkait pelanggaran proses pemilu yang berpotensi terjadi di wilayah Kepri. Salah satunya yang mesti diantisipasi adalah praktek money politic, yang kemungkinan akan terjadi. 

"Itu semua mesti diantisipasi agar tidak mencederai proses pesta demokrasi kita ini," pintanya. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepri,Said Abdullah Dahlawi, mengatakan kehadirannya bertemu dan menghadap Gubernur Kepri Ansar Ahmad, yang pertama tentu untuk bersilaturahmi sekaligus bertemu langsung dengan kepala daerah itu sendiri.

Dikatakan Said Abdullah Badawi, kehadiran dirinya bersama komisioner Bawaslu, untuk menyampaikan kebijakan terbaru terkait Surat Edaran Kemendagri terkait pendanaan pelaksanaan pilkada pada 2024. Baik itu pilkada Gubernur Wakil Gubernur atau Pilkada Bupati Wakil Bupati dan juga Walikota Wakil Waliktlota. 

Selain itu tambah Said, kehadiranya bersama komisioner Bawaslu lainnya, juga untuk menyampaikan program Bawaslu Kepri, terkait program magang mahasiswa yang sengaja direkrut untuk membantu sosialiasasi pileg dan pilpres pada generasi Z.

Dalam hal ini, pemilih pemula dari anak anak milenial, untuk bisa mengerti terlibat dan aktif dalam proses demokrasi yang akan dilaksanakan 2024 nanti. Dimana mereka bisa memanfaatkan penggunaan teknologi seperti gadget untuk menyampaikan berbagai informasi terkait pesta demokrasi.

"Nantinya anak anak magang ini akan kita tempatkan ke kecamatan-kecamatan untuk membantu sosialisasi, " jelas Said. 

Adapun tujuan terakhir dari Bawaslu bertemu Gubernur Ansar, untuk memperkenalkan anggota baru Bawaslu periode 2023 - 2028. Dalam hal ini, Rosnawati, Mariyamah dan Zulhadril Putra. Mengingat kepengurusan lama dari Bawaslu ini, akan selesai pada bulan Juni 2023 mendatang. (ZS)

Share:

Read More

ISMAHI SUMUT: Minta Usut Tuntas Dugaan Oknum Penyidik Polda Metro Peras Sesama Polisi

KABARMASA.COM, JAKARTA TIMUR-Sekretaris Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Sumatera Utara (ISMAHI SUMUT), M.Fakhrurrozi Nasution meminta kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus oknum polisi sebagai penyidik Polda Metro Jaya yang peras sesama polisi, yaitu Bripka Madih anggota Provost yang bertugas di Polsek Jatinegara Jakarta Timur sebagai pelapor, yang melaporkan terkait penyerobotan tanah milik orang tuanya ke Polda Metro Jaya.

"Bripka Madih bukan dapat pelayanan yang baik oleh penyidik Polda Metro Jaya, malah sebaliknya mendapatkan pemerasan dari oknum polisi tersebut yang meminta uang pelicin berjumlah Rp.100 Juta dan hadiah tanah seluas 1000 Meter,"Ungkap Sekwil Ismahi Sumut pasca ditemui awak media pada Senin,(06/02/23).

Secara pribadi dan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum yang saat ini sedang menjabat sebagai Sekretaris Wilayah ISMAHI SUMUT yang akrab disapa Rozi, sangat menyayangkan sikap oknum polisi sebagai penyidik Polda Metro Jaya yang melanggar hukum dan menyalahgunakan profesinya sebagai aparat penegak hukum,Tambah Rozi.

"Polisi tidak seharusnya melakukan pungutan liar, karena polisi bekerja untuk mengayomi dan melindungi maysarakat. Maka tidak semestinya oknum polisi sebagai Penyidik Polda Metro Jaya tersebut melakukan perbuatan pemerasan terhadap Bripka Madih, ini sangat bertentangan dengan hukum"

Rozi mengatakan, Bagaimana negara ini mau maju dan rakyatnya taat dengan hukum, sedangkan penegak hukumnya sendiri melanggar hukum atau melanggar aturan-aturan yang dibuat didalam Undang-Undang yang tidak semestinya untuk dilanggar.

"Ini seharusnya tidak di izinkan untuk berlanjut tanpa solusi hukum. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditangani dan mengesampingkan status sosial, walaupun orang yang melakukannya adalah aparat hukum itu sendiri"Tegas Rozi.

Kita tau bahwasanya Belum diaturnya secara jelas tindak pidana pungutan liar dalam KUHP, akan tetapi pungli dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana yang hampir sejenis atau penggabungan dari tiga tindak pidana yang dijelaskan maupun yang diatur di dalam KUHP yaitu sebagai berikut:

1.Tindak pidana pemerasaan 

Dalam kejahatan pemerasan, di mana ada unsur tindakan yang ingin memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain secara tidak sah diikuti serangkaian ancaman, sehingga orang lain dapat memberikan barang atau sesuatu kepadanya. Di dalam tindak pidana pemerasan, dimana terdapat unsur-unsur perbuatan yang ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian ancaman agar orang lain dapat menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

2.Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pemerasan adalah tindakan kriminal di mana ada unsur-unsur yang sama dan saling terkait, antara lain, untuk memberi untung bagi diri sendiri atau orang lain secara tidak sah dengan serangkaian kebohongan untuk atau bagi orang lain untuk menyerahkan barang kepada mereka.

3.Tindak pidana kejahatan jabatan

"Kejahatan jabatan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana sangat berkaitan karena menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya, atau memaksa orang lain demi keuntungannya pribadi"

Sebagai mahasiswa Hukum harapannya bahwa, Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan sanksi yang tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk Oknum polisi penyidik Polda Metro Jaya tersebut, dan tak hanya sanksi etik akan tetapi harus dikenakan sanksi pidana juga jika semuanya sudah konkret,Tutup Sekwil Ismahi Sumut Farurrozi.(Red)

Share:

Read More

Ketua Bidang Advokasi DPN Permahi Angkat Bicara Terkait CSR/PPM Pertambangan di Kaltim

Dedi Dores Ketua Bidang Advokasi dan Lingkungan Hidup DPN Permahi

KABARMASA.COM, KALTIM - Ketua Bidang Advokasi dan Lingkungan Hidup Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) Dedi Dores menilai harus ada transparan nominal Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).(6/2/23)

CSR/PPM merupakan hak para masyarakat yang ditimbulkan akibat pertambangan di areal tertentu. Terkhusus Kaltim yang menjadi penyumbang hasil pertambangan batubara di indonesia. Di Kaltim ada banyak perusahaan pertambangan batubara, Ada juga perusahaan raksasa seperti Kaltim Prima Coal dan juga Berau coal masing-masing memiliki produksi hingga 60 dan 30 juta ton setiap tahunnya.

Dedi menyayangkan tidak adanya perhitungan yang muncul ketika CSR/PPM ini menjadi syarat salah satu dalam penyusunan dokumen di kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kemudian di susun dan dipaparkan dari tingkat Desa.

“Padahal jelas yang  menerima CSR/PPM adalah masyarakat yang wilayah desanya terdampak langsung dengan pertambangan batubara”. Tegas Dedi

Pemuda jebolan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini juga menerangkan bahwa dalam perhitungan nilai CSR/PPM pertambangan Batubara tertuang dalam surat keputusan Dirjen Minerba Nomor:466.K/32/DJB/2015 dan perubahan Keputusan Dirjen Nomor:953.K/DJB/2015, jika perhitungan angka ini tidak dipublikasi rentan terjadi penggunaan dana CSR/PPM tidak tepat sasaran.

Mengacu pada Kepmen No 1824 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan Masyarakar jelas untuk menyusun dokumen Rencana Induk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) dimulai dari tingkat desa atau kampung dan kemudian disesuaikan dengan aturan lainnya.

Ketua bidang Advokasi dan Lingkungan Hidup DPN Permahi akan menjadikan ini catatan serius untuk juga turut dalam pengawasan CSR/PPM. Dalam Waktu dekat akan berkordinasi dengan pegiat aktivis CSR/PPM di Kaltim untuk mengkaji persoalan ini sehingga masyarakat desa dan khalayak dapat mengetahui perhitungan nilai CSR/PPM.

“Jika menyusun program tidak mengikut sertakan nominal pembiayaan, lalu bagaimana tolak ukur untuk mencapai realisasi dalam pelaksanaan CSR/PPM di perusahaan”,tutup Dedi.

Pewarta _Ija

Share:

Read More

Ketua Umum Pengurus Cabang SEMMI Jakarta Pusat Mengutuk Aksi Dugaan Pungli Oknum POLRI

KABARMASA.COM, JAKARTA – Ketua umum pengurus cabang SEMMI Jakarta pusat  sangat mengapresiasi langkah kepolisian dalam penegakan hukum dalam setiap kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan di berbagai instansi pemerintah, Minggu (05/02/2023).

Namun beberapa hari ini melihat dengan isu-isu yang beredar disosial media yang sedang viral salah satunya penyidik kepolisian yang diduga melakukan pemerasan kepada salah satu provos polsek jatinegara yang dinilai angkan menjatukan citra baik kepolisian republik Indonesia.

“Apabila dugaan polisi peras polisi tersebut benar, maka akan menjadi sejarah buruk yang pernah terjadi di institusi kepolisian republik Indonesia,dan menjadi salah satu penilaian terhadap masyarakat”, ujar Fahmi kepada media.

Lanjut Fahmi yang saat ini tercatat menjadi mahasiswa Universitas Ibnu Choldun Jakarta ini bahwa institusi kepolisian republik Indonesia,tidak mampu memberikan contoh yang baik, kepada masyarakat Indonesia dan menjukan kelemahanya institusi kepolisian republik dalam memberikan perlindungan dan keadilan terhadap masyarakat Indonesia.

kami berharap kepada jendral sigit Prabowo dan fadil Imran agar segerah melakukan investigasi dalam institusi kepolisian dan mengusut tuntas anggota-anggota yang sengaja melakukan tindakan yang merusak citra baik kepolisian republik Indonesia.

” jikalau terdapat anggota-anggota yang melakukan tindakan yang merusak citra baik kepolisian dalam masyarakat atau mengambil keuntungan dari masyarakat Indonesia,maka kami berharap sigit Prabowo dan fadil imran memberikan sangsi tegas,yakni mencopot jabatannya dan memecat anggotanya secara tidak terhormat, demi menjaga citra baik institusi kepolisian yang bersih dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap institusi kepolisian, Ungkap Nyong Fam putra kelahiran maluku tersebut.

Terakhir Pengurus cabang SEMMI Jakarta pusat mendukung sigit Prabowo dan fadil imran untuk menggambil sikap dan memberikan kepastian hukum dalam kasus dugaan penyidik yang sengaja melakukan pemerasan terhadap salah satu anggota provos polsek Jatinegara yakni Bripka madih yang menjadi sorotan di media sosial hari-hari ini.

Share:

Read More

Harga Beras Kian Mahal, Pedagang: Emak-emak Komplain, Pada Kabur!

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pedagang beras mengeluhkan kenaikan harga itu yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Pedagang pun sampai disemprot emak-emak karena hal ini.

Pedagang beras bernama Yanto mengatakan kenaikan harga beras membuat penjualannya menurun. Pelanggan disebut jadi mengurangi pembelian karena adanya kenaikan harga.

"(Penghasilannya turun) lumayan. Pembeli datang biasa cuma pembeliannya agak kurang. Misalnya dulu belinya 6 liter, sekarang 4 liter," kata Yanto saat berbincang dengan detikcom di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (5/2/2023).

Di agen beras Yanto, saat ini beras paling murah dijual dengan harga Rp 9.000/liter untuk jenis Ramos Cianjur Wangi dan Rojo Lele sedang. Sementara beras Cianjur dijual dengan harga Rp 9.500/liter, Ramos Medan Rp 10.000/liter dan Koki Rp 10.500/liter. 

"Beras polos yang 8.000 udah nggak jual. Dulu ada yang Rp 8.000/liter sekarang sudah nggak jual karena mahal, kualitasnya jelek berasnya kuning," jelasnya.

Anto menyebut beberapa jenis beras tersebut tidak dinaikkan harganya karena biasa dibeli oleh kalangan menengah bawah. Jika harganya dinaikkan, katanya, emak-emak pada komplain dan kabur ke toko sebelah.

"Kalau itu dinaikkan, emak-emak komplain, pada kabur karena yang beli kebanyakan orang miskin," tuturnya.

Harga beras yang naik seperti jenis IR 42/Pera Super dan Pandan Wangi Cianjur menjadi Rp 13.000/liter, Pandan Wangi Cilamaya Rp 12.000/liter, Petruk Super Rp 11.000/liter, dan Pandan Wangi Spesial Rp 15.000/liter.

Kenaikan harga beras juga dikeluhkan para pedagang di pasar Jombang, Tangerang Selatan. Pedagang beras bernama Lukman mengaku penjualannya menurun karena adanya kenaikan harga.

"Karena beras bahan pokok utama jadi walaupun naik juga pada beli, tapi belinya itu memang jadi berkurang pelanggan-pelanggan saya," bebernya.

Share:

Read More

Hoax 'Polisi Jemput Ratusan Tentara China' Diduga Diviralkan agar Warga Resah

KABARMASA.COM, JAKARTA - Video hoax dengan narasi 'polisi menjemput tentara China' banyak beredar di media sosial (medsos). Video dan narasi tersebut diduga diviralkan agar masyarakat resah.

"Telah beredar sebuah video di media sosial "Ada apa Polisi kita dgn tentara china". Berita tersebut sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan keresahan di masyarakat," demikian pernyataan Korps Brimob Polri lewat akun Instagram, @humaskorpsbrimob, Sabtu (4/2/2023).

Mereka menegaskan video yang disertai narasi datangnya ratusan tentara China tersebut sebagai kabar yang tidak benar (hoaks). Mereka menjelaskan pasukan berseragam cokelat tersebut merupakan personel Brimob yang baru selesai bertugas di Papua. 

"Humas Korps Brimob Polri memastikan video tersebut adalah TIDAK BENAR atau HOAKS. Faktanya, video tersebut adalah pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas di Satgas Damai Cartenz, Papua," tegasnya.

Dalam video yang beredar, tampak ada sejumlah pasukan mengenakan seragam yang disebut tentara China di area bandara. Polri juga menyatakan narasi dalam video tersebut tidak benar (hoaks).

"Divisi Humas Polri memastikan video tersebut adalah hoaks," demikian pernyataan Polri melalui akun Instagram @divisihumaspolri.

Sejumlah akun juga membuat narasi bahwa tentara China tersebut dijemput menggunakan truk polisi. Lalu dibuat juga narasi berupa pertanyaan yang mengaitkan polisi Indonesia dengan tentara China.

Dalam video tersebut, terlihat ada truk bertulisan 'Polisi Korps Brimob'. Namun truk itu dinarasikan untuk menjemput tentara China.

Sejumlah akun medsos yang mengunggah video tersebut membuat narasi sejenis. Ada yang menyebutkan tentara China tersebut mendarat tengah malam dan berjumlah ratusan.

Video hoaks soal kedatangan tentara China tersebut disebarkan di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, hingga TikTok. Beberapa akun yang memposting video tersebut adalah akun akun TikTok @99bima_satria dan akun Twitter Mencaricinta99.

Polri menjelaskan pasukan berseragam yang berada di area bandara tersebut merupakan pasukan Brimob. Keberadaan pasukan Brimob di area bandara tersebut karena baru selesai melaksanakan tugas operasi di Papua.

"Beredar sebuah unggahan video di postingan akun TikTok @99bima_satria dengan tambahan narasi 'ada apa Polisi kita dgn tentara china' dengan cuplikan puluhan Tentara yang tengah berada di suatu bandara," tulis Divisi Humas Polri.

"Faktanya, konten tersebut merupakan video pasukan Brimob Polri yang baru selesai melaksanakan tugas dalam Operasi Satgas Damai Cartenz di Papua," tambahnya.

Share:

Read More

DIT RESKRIMUM POLDA KEPRI BERHASIL AMANKAN SINDIKAT PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Tersangka berinisial M Als M dan FP Als R yang merupakan salah satu sindikat pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara Ilegal berhasil diamankan oleh Tim Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri, dan 4 korban pekerja imigran ilegal yang berhasil diselamatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Dir Reskrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronal Parulian Siagian, S.IK., M.H., didampingi oleh Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Achmad Suherlan, S.I.K., dan Kasubagrenmin Bidhumas Polda Kepri Kompol Andi Sutrisno, SH., M.H., saat Konferensi Pers di Lobby Ditreskrimum Polda Kepri. Sabtu (4/2/2023).

Dir Reskrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronal Parulian Siagian, S.I.K., M.H., mengatakan "Pada hari ini kita melaksanakan Konferensi pers yang mana pada hari Jumat kemarin tanggal 3 Februari 2023 bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Harbourbay Tim Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri berhasil mengungkapkan Tindak Pidana Pekerja Imigran Illegal. Berawal dari informasi yang diterima bahwa ada 4 orang calon Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan untuk bekerja di negara Malaysia. Kemudian anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan di sekitar Pelabuhan International Harbourbay, dan berhasil mengamankan 4 orang calon Pekerja Migran Indonesia Illegal serta 1 orang yang diduga sebagai pengurus atas nama  inisial M Als M. 

“Dari hasil penyelidikan diketahui para korban dijanjikan untuk bekerja sebagai petani kelapa sawit di Malaysia dengan kisaran gaji mulai dari Rm 1500 - Rm 3000. Selanjutnya anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri juga berhasil mengamankan barang bukti berupa paspor, tiket kapal dan handphone. terhadap calon PMI dan pengurus tersebut dibawa ke Ditreskrimum Polda Kepri untuk dilakukan  Ppmeriksaan lebih lanjut”. Jelas Dir Reskrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronal Parulian Siagian, S.I.K., M.H.

“Kemudian Tim Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pengembangan dan kembali berhasil mengamankan 1 orang pengurus atas nama inisial FP Als R di sekitar Pelabuhan Internasional Harbourbay. Selanjutnya terhadap pengurus tersebut dibawa ke Ditreskrimum Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut”. Ucap Dir Reskrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronal Parulian Siagian, S.I.K., M.H.

“Atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan Pasal 81 Jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00”. Tutup Dir Reskrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronal Parulian Siagian, S.I.K., M.H.(ZS)

Share:

Read More

Poros Muda Indonesia Tanggapi Kasus Mahasiswa yang Tewas Malah Jadi Tersangka

KABARMASA.COM, JAKARTA - Frans Freddy S.H selaku Ketum organisasi Poros Muda Indonesia ( PMI) ingin menanggapi tentang Kasus mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Muhammad Hasya Attalah Saputra (18), yang tewas kecelakaan malah jadi tersangka kini memasuki babak baru. Pihak keluarga Hasya melaporkan AKBP (Purn) Eko Setio Budi Wahono terkait adanya dugaan pembiaran terhadap Hasya korban kecelakaan. Hasya meninggal dunia usai kecelakaan yang melibatkan mobil Pajero yang dikendarai Eko di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Oktober 2022.

Frans Freddy S.H selaku Ketum Poros Muda Indonesia (PMI), pertama ingin mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga korban yang sedalam dalamnya, kami juga berharap tidak akan ada terjadi lagi kasus yang seperti ini terulang lagi, akan tetapi dengan banyaknya beredar opini-opni yang berada di masyarakat, yang sangat janggal karena mahasiswa yang jadi korban meninggal dunia dijadikan tersangka oleh pihak kepolisisan, disini kita sebagai masyarakat jangan terpancing hanya isu-isu yang segelintir itu, kita sebagai masyarakat harus dengan cermat mengamati dan mengetahui kenapa pihak kepolisian menetapkan sebagai tersangka sudah sesuai dengang prosedur, mungkin banyak dinegara kita ini kasus kecelakaan lalu lintas lalu meniggal dunia, tapi kita sebagai masyarakat harus lebih efektik, untuk menilai kasus seperti itu.

Frans Freddy S.H selaku Ketum Poros Muda Indonesia (PMI) mengapresiasi kontribusi yang dilakukan oleh  Polda Metro Jaya dalam kasus ini sudah sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku dengan secara responsive, kapolda Metro jaya sudah menunjukkan keterbukaan informasi  di public. Tim gabungan polda metro telah melaksanakan reka ulang terkait kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Muhammad Hasya Attalah Saputra, yang melibatkan AKBP (Purn) Eko Setio Budi Wahono. Hasil reka ulang tersebut kini tengah dianalisis oleh tim traffic accident analysis (TAA) Korlantas Polri. Pertama tentu terkait status hukum tersangka, kedua yaitu terkait mekanisme hukum yang berlaku tentunya. Jadi rekonstruksi ini tujuannya adalah memberikan suatu jawaban dari apa yang menjadi harapan dari ibunda dan ayahanda dari almarhum Hasya. Ini sudah menjadi komitmen pak Kapolda untuk kemudian kita menginginkan adanya kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan terhadap statusnya dan tentunya ada mekanisme hukum yang akan diberlakukan, kita melihat fakta-fakta apa yang nanti ini merupakan hasil tindak lanjut dulu, tindak lanjut ini kan belum selesai. Polda Metro Jaya masih bekerja dan tentunya akan disampaikan pada perkembangan.

Meski tertabrak dan meninggal dunia pada 6 Oktober 2022 silam, polisi menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus ini. Frans Freddy S.H selaku Ketum Poros Muda Indonesia (PMI) sudah sangat setuju atas tindakan polda Metro Jaya untuk membuka kasus ini, 

Dalam perkara ini Frans Freddy S.H selaku Ketum Poros Muda Indonesia (PMI) sudah meneliti kasus ini dengan cermat, atas kinerja Kepolisian dalam menangani perkara ini, bahwa pihak Kepolisian suda menggelar kasus ini dengan baik dan profesional, disini tidak ada kaitanya anatara purnawirwan atau hal sebagainya, pihak kepolisian sudah memeriksa beberapa saksi dan ahli hukum pidana, berdasarkan keterangan saks-saksi, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan sepeda motor Kawasaki Pulsar No.Pol B4560-KBH dengan mobil Mitsubishi Pajero No.Pol B-2447-RFS yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada pengendara spd motor Kawasaki Pulsar. Pengendara sepeda motor Kawasaki Pulsar saat melintas jalan Srengseng Sawah dengan kondisi gerimis, cuaca mendung selesai hujan, kondisi jalan beraspal basah melaju dengan kencang dengan tidak memakai helm dikepala, diduga pengendara tidak hati-hati dan tidak konsentrasi saat berkendara saat didepanya ada kendaraan sepeda motor yang hendak belok kekanan, pengendara sepeda motor Kawasaki Pulsar mengerem mendadak dan mengakibatkan ban belakang selip, kendaraan goyang dan kemudian jatuh kekanan kearah jalur berlawanan dan disaat bersamaan melintas mobil Mitsubishi Pajero No.Pol B-2447-RFS yang jaraknya sudah dekat dan tidak memungkinkan pengemudi mobil Mitsubishi Pajero menghindar kekiri karena ruang jaraknya yang sudah dekat dengan kendaraan sepeda motor Kawasaki Pulsar yang jatuh kekanan kearahnya dan terjadi kecelakaan lalu lintas. 

Berdasarkan analisa yang kami lakukan, (PMI) dan keterangan saksi yang ditemukan tersebut diatas, terdapat petunjuk adanya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor Kawsaki Pulsar No.Pol B-4560-KBH saudara MUHAMMAD HASYA ATHALLAH SAPUTRA, Jakarta, 17-09-2004, laki-laki, Pelajar, alamat : Bekasi Blok D-III/38 Rt 004/014 Kel Cimuning Kab Bekasi, patut diduga melanggar Pasal 310 ayat (3), dan ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi unsur- unsurnya sebagai berikut : Dijelaskan dalam Pasal 106 ayat 1 UU RI No. 22 Tahun 2009 : “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi “ Yang dimaksud “Penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh kesadaran dan perhatian. Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4), menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terpenuhi dengan ditemukanya luka-luka pada korban saudara MUHAMMAD HASYA ATHALLAH SAPUTRA. Selain itu, dapat pula untuk menghentikan penyidikan perkara ini dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP, yaitu dikarenakan karena MUHAMMAD HASYA ATHALLAH SAPUTRA telah meninggal dunia, kalua memang kecelakaan dimaksud benar dapat dibuktikan diakibatkan karena tindakan MUHAMMAD HASYA ATHALLAH SAPUTRA yang lalai mengemudikan Sepeda motor Kawasaki Pulsar No.Pol B-4560-KBH dengan kelalaian, tidak berhati-hati (recklessness) ataupun secara sembrono (gross negligence). 

Kesimpulan Frans Freddy S.H selaku Ketum Poros Muda Indonesia (PMI) mengatakan, Bahwa berdasarkan keterangan saki-saksi, barang bukti dan Hasil Gelar Perkara Kecelakaan Lalu lintas berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 585 / X / 2022 / SPKT.SATLANTAS POLRES METRO JAKARTA SELATAN / POLDA METRO JAYA, Tanggal 7 Oktober 2022, peserta gelar sepakat pengendara sepeda motor Kawasaki Pulsar No.Pol B4560-KBH yang bernama Sdr. MUHAMMAD HASYA ATHALLAH SAPUTRA diduga sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Tersangka patut diduga melanggar Pasal 310 ayat (3), ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, namun mengingat Pasal 77 KUHP hak menuntut hukuman gugur karena tersangka meninggal dunia, demi kepastian hukum kasus ini dihentikan Penyidikanya.

Share:

Read More

Masyarakat Kepri Terpukau : Soegi Bornean Sukses Pukau Masyarakat Kepri di Acara Puncak Millennial Carnival 2023

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Penampilan Soegi Bornean sukses menutup Millennial Carnival 2023 dengan sempurna. Festival yang diikuti ribuan anak muda Tanjungpinang ini digelar untuk memeriahkan peresmian flyover Simpang Ramayana Tanjungpinang pada Jum'at, (03/02/2023)

Soegi Bornean, grup musik asal Semarang yang beranggotakan Fanny Soegiarto (vokal), Aditya Ilyas (gitar), dan Bagas Prasetyo (gitar). Mereka membawakan lagu-lagu andalan ciptaan sendiri, sebut saja Raksa, Semenjana, dan Haribaan. Tak ketinggalan Soegi Bornean juga membawakan lagu yang sangat terkenal saat ini yaitu 'Asmalibrasi' yang berhasil membius masyarakat yang memadati panggung utama.

"Kami gak menyangka masyarakat Tanjungpinang yang nonton akan seramai ini, terima kasih pak Gubernur Kepri yang mengundang kami," ujar Fanny, sang vokalis. 

Milenial Carnival 2023 merupakan festival yang digagas Karang Taruna Kepri untuk menyambut sukacita selesainya pembangunan flyover pertama di Tanjungpinang. Sedari pagi, beragam acara digelar untuk memeriahkan Milenial Carnival 2023 seperti senam sehat, lomba Tiktok, lomba modern dance, adu pantun, sampai kompetisi selfie di flyover Simpang Ramayana. 

Ketua Karang Taruna Kepri, Fahrul Z Ahmad, menyebutkan adanya ide untuk membuat Millennial Carnival ini selain sukacita atas berdirinya flyover, juga untuk wadah kreatifitas anak-anak muda yang punya banyak bakat. 

"Kita ingin sukacita ini dikemas dalam bentuk yang Millennial dan mendukung kreatifitas anak-anak muda, ini juga berkat dukungan penuh dari bapak Ansar Ahmad," ujar Fahrul Z Ahmad. 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima penyematan Satyalencana Dharma Aditya Karya Mahatva Yodha oleh Majelis Pertimbangan Katar Kepri, Said Muhammad Idris didampingi Ketua Katar, Fahrul Z. Ahmad

Penghargaan Satya Lancana Dharma Aditya Karya Mahatva Yodha merupakan penghargaan tertinggi di bidang kepemudaan atas keberhasilannya membina dan mendukung pengembangan Karang Taruna.

Gubernur Ansar kepada masyarakat Tanjungpinang yang hadir mengungkapkan jika pembangunan flyover adalah usaha untuk memperbanyak aksesoris ibukota untuk mempertegas Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepri. 

"Kita ingin Tanjungpinang ini semakin indah sebagai ibukota Provinsi Kepri, maka dari itu kita banyak melakukan perubahan di Tanjungpinang mulai dari penataan kota lama, revitalisasi Pulau Penyengat, penataan media jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah, juga penataan Akau Potong Lembu," ujar Ansar Ahmad. 

Dirinya pun memohon dukungan masyarakat untuk terus membangun Provinsi Kepri. Menurutnya, Provinsi Kepri sesungguhnya punya banyak potensi untuk maju asal didukung seluruh elemen masyarakat. (Red/ZS)

Share:

Read More

Gubernur Kepri Ansar Terima Silaturahmi Kapolda Kepri Yang Baru

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun beserta jajaran Polda Kepri dalam rangka Silaturahmi di Ruang Kerja Gubernur, Gedung A, Lantai IV,  Dompak, Tanjungpinang,  Jum'at (02/03). Kapolda Kepri dikesempatan ini didampingi oleh Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Mochammad Rodjak Suleli,  Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Nasriadi, Dir Polairud Polda Kepri Kombes Pol Ferry Irawan, Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol Humbertus Ompusunggu. Sabtu (04/02/2023)

Dalam obrolan santai penuh keakraban ini, Gubernur secara umum menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah lautnya 96 persen dan wilayah darat hanya 4 persen. Wilayah kepulauan yang paling banyak pulaunya dengan jumlah 2.408 pulau, dengan 397 pulau berpenghuni sampai ke Natuna dan Anambas serta berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Singapura dan Malaysia. 

Saat ini jumlah penduduk di Kepri tercatat sekitar  2.067.000 jiwa dengan fluktuasi perubahan data penduduk yang sangat cepat karena merupakan Kawasan Investasi. Dengan jumlah sebaran penduduk  terbesar berada di Kota Batam dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan etnis namun tetap rukun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tahun 2022 lalu moderasi beragama di Kepri terbaik se Sumatera dan berada di posisi ke-9 se Indonesia. Ini sebuah prestasi dan kita harus bangga karena kehidupan antar agama di Kepri sangat rukun sejauh ini. Saya rasa ini hal yang harus terus kita pertahankann dan tingkatkan lagi,” tegas Ansar

Pada tahun 2020, jelas Gubernur Ansar ekonomi Kepri karena pandemic covid-19 sempat anjlok sampai -3,8 persen, tapi pada 2021 karena Pemerintah mampu mengendalikan pandemic covid-19 dan melakukan recovery ekonomi bersama maka pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 meningkat menjadi 3,4 persen. Dan tahun 2022, triwulan kedua ini pertumbuhan ekonomi Kepri melompat lagi 5,01 persen.

“Pada tahun ini dan tahun mendatang banyak kerja bersama yang perlu kita lakukan antar semua Forkompinda dan tidak terkecuali Jajaran Polda Kepri. Sinergitas dan kerjasama yang baik dan telah dilakukan sebelumnya semoga dapat kita pertahankan agar ekonomi Kepri bisa bangkit lebih cepat tentunya dengan dukungan kamtibmas dari Kepolisian Daerah,” harapnya.

Semenetara itu Kapolda Kepri yang Baru menjabat Irjen Pol Tabana Bangun menggantikan menggantikan Kapolda Kepri sebelumnya Irjen Aris Budiman, mengatakan silaturahmi yang dilakukannya pada hari ini dalam rangka mengenalkan diri dan membangun komunikasi yang baik dengan berbgai perangkat pemerintah daerah guna mendukung kesuksesan pembangunan.

“Hari ini selain berjumpa pak Gubernur, sebelumnya kami juga sudah bersilturahmi dengan Kajati Kepri dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama. Semoga dengan pertemuan ini semakin meningkatkan kekompakan sesama pemangku kepentingan daerah dalam rangka menjaga satabilitas keamanan di daerah,” ucapnya. (ZS)

Share:

Read More

Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo, S.I.K., M.M. Lantik Kompol A.G Rambe Mendapat Kenaikan Pangkat Pengabdian

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Bintan – Mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian merupakan kebanggaan bagi personil Polri menjelang masa pensiun (Purna), itulah yang diterima oleh Kompol A.G Rambe yang mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian dari AKP menjadi Kompol, Peresmian pemakaian pangkat Kompol tersebut dilaksanakan upacara yang dipimpin oleh Kapolres Bintan di aula Sarja Arya Racana Polres Bintan pada Sabtu (4/2/2023).

Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo, S.I.K., M.M dalam amanatnya antara lain menyampaikan bahwa kenaikan pangkat penghargaan yang diberikan organisasi atas pengabdian, prestasi kinerja yang telah ditunjukan selama ini. Ujarnya.

“Kenaikan pangkat merupakan komulatif dari penilaian beberapa aspek seperti dedikasi, loyalitas, disiplin, tanggungjawab serta sikap perilaku yang tercela”, sambung Kapolres Bintan.

Masih kata AKBP Riky Iswoyo, S.I.K., M.M. kenaikan pangkat pengabdian bukanlah semata-mata suatu hak saja, akan tetapi juga sebagai penghargaan dari institusi Polri bagi yang memenuhi syarat kepada personil yang akan mengakhiri masa dinanya, oleh karena itu tempatkanlah diri dan hargai diri sendiri sebagai anggota Polri sesuai dengan jenjang kepangkatan yang ada dipundk karena itu merupakan sebagai sebuah cermin kualitas diri, dengan berkaca kepada kinerja yang ditunjukan Kompol A.G.Rambe diharapkan anggota Polres Bintan baik Perwira, Bintara dan PNS Polri dapat meneladani apa yang telah dilakukan dengan meminimalisir pelanggaran.

Diakhir amanatnya Kapolres Bintan menyampaikan kepada personil Polres Bintan laksanakan tugas Kepolisian yang telah diatur dalam Undang-Undang, dengan melaksanakan tugas dengan Ikhlas karena Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat, sebelum mengakhiri amanatnya Kapolres Bintan mengampaikan atas nama pribadi dan kesatuan mengucapkan selamat kepada Kompol A.G Rambe dengan telah diresmikannya pemakaian pangkat Kompol.(Red)

Share:

Read More

Gelar Wayang Kulit, Kapolri: Perkuat Sinergitas TNI-Polri dan Semakin Dekat dengan Masyarakat

KABARMASA.COM, Jakarta - Polri menggelar pagelaran budaya wayang kulit dengan Lakon Wahyu Makutharama, yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan seluruh Kepala Staf TNI, di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Februari 2023, malam. Sabtu (04/02/2023)

Sigit mengungkapkan, pagelaran wayang kulit ini merupakan bentuk kesepakatannya bersama dengan Panglima TNI dalam rangka menjaga serta melestarikan budaya asli Indonesia. 

Kapolri dan Panglima TNI serta seluruh Kepala Staf sebelumnya ikut main dalam kegiatan wayang orang bertema "Pandawa Boyong" di TIM pada tanggal 15 Januari 2023 lalu. 

"Jadi hari ini sesuai dengan kesepakatan Pak Panglima bahwa kita sepakat untuk terus Nguri-uri budoyo menjaga dan mengembangkan budaya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan pagelaran wayang orang bersama TNI-Polri di taman Ismail Marzuki," kata Sigit di Lapangan Bhayangkara Polri. 

Selain merawat budaya asli Indonesia, Sigit menekankan, kegiatan ini diselenggarakan untuk semakin memantapkan sinergisitas dan soliditas antara TNI dan Polri. 

"Kegiatan hari ini utamanya adalah melanjutkan kegiatan dalam rangka memperkuat soliditas TNI-Polri yang selama ini sudah terjalin dengan baik yang selama ini sudah kompak," ujar eks Kabareskrim Polri itu. 

Lebih dalam, Sigit menyebut, kegiatan ini juga sekaligus kesempatan untuk lebih mendekatkan diri antara TNI-Polri dengan seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia. 

"Dan harapan kita tentunya soliditas TNI-Polri ini tentunya akan sangat bermanfaat dan juga kita harapkan dengan soliditas TNI-Polri hari ini kegiatan yang dihadiri oleh komunitas wayang, teman-teman dari Ormas, OKP dan pecinta budaya yang lain kita harapkan mendekatkan TNI-Polri dengan masyarakat," ucap Sigit. 

Menurut Sigit, pagelaran budaya wayang kulit dengan Lakon Wahyu Makutharama, ini banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh masyarakat karena didalamnya mengandung ajaran Hastabrata, yakni soal mengajarkan tentang jiwa kepemimpinan. 

"Masyarakat bersama pemimpinnya memiliki hubungan yang saling mendukung. Pemimpin bisa mengayomi rakyatnya. Demikian juga rakyat juga memahami apa yang menjadi tugas pemimpinnya," tutur Sigit. 

Dengan lakon ini, Sigit berharap, dapat terbentuk karakter kepemimpinan yang terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Tentunya akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat khususnya menghadapi tahun politik. Dimana kita selalu ingatkan setiap saat dengan Pak Panglima bahwa perbedaan pendapat boleh ada namun yang namanya persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga," papar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menuturkan, dengan semakin kokohnya sinergitas TNI-Polri dan masyarakat, maka rasa persatuan dan kesatuan itu tidak akan goyah dengan segala bentuk tantangan dan rintangan yang ada. 

"Dan tentunya harapan kita ini semuanya akan semakin meningkatkan soliditas dan semakin meningkatkan hubungan dan kedekatan antara TNI-Polri dan masyarakat, dan harapan kita ini semua akan membawa stabilitas kamtibmas stabilitas politik yang lebih baik," papar Sigit. 

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengapresiasi Kapolri yang telah merawat dan melanjutkan komitmen bersama dalam rangka merawat budaya asli Indonesia. 

"Dan ini adalah wujud kelanjutan dari sinergitas TNI-Polri. Sinergitas tidak hanya menjaga kedaulatan dan keamanan negara saja. Juga menjaga kedaulatan budaya, wayang kulit adalah budaya asli Indonesia yang harus kita lestarikan," kata Yudo di kesempatan yang sama.(Red)

Share:

Read More

Kasus SIMRS BP Batam 2020 Surat permintaan klarifikasi Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri Belum di jawab Kejari Batam.

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Kota Batam - Surat permintaan klarifikasi tentang dugaan Korupsi SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 Tertangkap 12 Januari 2023 yang di kirim Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri tidak di respon kejaksaan negeri Batam.

Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, kepada beberapa media mengatakan, kita sudah berkirim surat kepada kejaksaan negeri Batam meminta klarifikasi hasil penyelidikan dan penyidikan kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020, dimana Kasus tersebut dari tahun 2021 di Lidik kejaksaan negeri Batam bersamaan dengan kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018. Sabtu (04/02/2023)

Mengingat Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 sudah ada tersangka dan sudah di tahan, sementara Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 tidak ada perkembangan, sebagai masyarakat dan kontrol sosial kita pertanyakan kepada kejaksaan negeri Batam.

Surat dengan nomor : 061/ LSM - Ormas/ Kepri / 1 / 2023 tertanggal 12 Januari 2023 telah di terima oleh kejaksaan negeri Batam.

Adapun surat tersebut kita tembuskan kepada kejaksaan tinggi kepri, kejaksaan agung muda pidana khusus, kejaksaan agung muda pengawasan dan Kepala Kejaksaan agung.

Kita masih menunggu jawaban dari kejaksaan negeri Batam, jika tidak ada jawaban maka kasus tersebut akan kita laporkan kepada kejaksaan agung, karena kita telah melampirkan data pendukung ujar Ismail.

Sebagai mana kita ketahui Kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2018 sudah 2 orang ditahan sebagai tersangka, sedangkan kasus SIMRS Bp Batam Anggaran tahun 2020 yang awalnya di lidik bersama - sama sampai saat ini tidak ada perkembangannya sedang kan kasus tersebut sangat jelas pelanggarannya  anggaran sebesar Rp 1.260.000.000 tidak ditenderkan, namun dilakukan penunjukan langsung ( PL ), tentu melanggar Peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 perubahan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang dugaan Barang / jasa pemerintah.(Red)

Share:

Read More

Aliansi masyarakat terdampak industri akan gelar aksi unjuk rasa terhadap PT. LCI, ini Tuntutannya

Surat pemberitahuan aksi dari Aliansi masyarakat terdampak industri

KABARMASA.COM, CILEGON, BANTEN- Unjuk rasa yang akan di gelar pada tanggal 7, 8, dan 9 Februari 2023 oleh kelompok organisasi masyarakat atau LSM masalah tanggungjawab sosial lingkungan masyarakat terhadap PT. Lotte Chemical Indonesia. Berdasarkan surat pemberitahuan kepada Kapolres Cilegon Cq. Kasat Intelkam tertanggal 26 Januari 2023. (04/02/2023). 

Aliansi ini terdiri dari beberapa Ormas dan LSM antara lain Badan Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (LSM-BMPP) Ketua Deni Juweni, Laskar Pendekar Cilegon (LAPECI) Ketua Sanders P., Koalisi Ormas Peduli Industri (KOPI) Ketua Presidium Biyan Assaifie, Persatuan Masyarakat Asli Gusuran PMAG) Ketua Ust. Sunardi, Forum Banten Jaya (FORBAJA) Ketua Ulung HB., Pengawas Tenaga Kerja Asing (Petaka) Ketua Ahmad Yusdi, Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) Ketua TB Mulyadi Sanusi, dan Paguyuban Pedagang Ragemsari (Rawaarum, Gerem, Warnasari) Koordinator Thoyibah. Tembusan Komite Lotte Project, seluruh Ormas Aliansi masyarakat terdampak industri. 

Para pimpinan Aliansi masyarakat terdampak industri

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan keluhan dari masyarakat serta temuan temuan dari Aliansi masyarakat terdampak industri, mereka menuntut sebagai berikut;

1. Pecat dan berhentikan Mr. Park Jae Hyun sebagai Humas, karena sering menimbulkan provokasi dan kegaduhan di masyarakat. 

2. PT. LCI sebagai owner dari Line Project untuk membentuk program konsultan sosial bagi Maincontractor, dan Subcontractor, yang dimana program tersebut menggunakan SDM Lokal yang mampu melakukan pemetaan sosial, politik dan bisnis. 

3. Membuka kesempatan seluas-luasnya dalam perekrutan tenaga kerja untuk SDM Lokal Cilegon baik itu untuk PT. LCI, Maincontractor dan seluruh Subcontractor. 

4. Menginstruksikan kepada Maincontractor, seluruh Subcontractor, seluruh Supplier yang terlibat dalam line project untuk melakukan tanggungjawab sosial bagi lingkungan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditandatangani oleh Komite 3 Kelurahan. 

5. Program UMKM ibu ibu pedagang sekitar project selama ini hanya janji janji saja tanpa realisasi. 

Demikian tuntun dari Aliansi masyarakat terdampak industri, dimana mereka akan menggelar aksi unjuk rasa selama 3 hari berturut-turut, dari  hari selasa, rabu, kamis, pada tanggal 07, 08, dan 09 Februari 2023 pukul 07.00 - 17.00 Wib di Gate Inoes dan Gate Osaka dengan jumlah masa 5.000 Orang.(Red)

Share:

Read More

Ketua Cabang SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia) Bursela

KABARMASA.COM, BURSELA - Ketua Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Bursela Randi latuconsina Mengapresiasi sekaligus mendukung Program Bupati Bursel dalam mempertahankan PTT (Pegawai Tidak Tetap /Honorer di buru selatan) Pekerjaan honorer atau PTT Merukan salah satu diantara pekerjaan mulia yang di tekuni oleh sebahagian masyarakat buru selatan.

Di andaranya dapat mengurangi angka pengagguran serta menciptakan stabilotas perekonomian di bursel, apalagi pegawai honorer bukan saja anak daerah namum banyak multi kultur yang mengadu nasip nya di buru selatan lewat menjadi pagawai PTT.

Seiring dengan inisiatif baik bupati buru selatan terkait mengipayakan untuk mempertahankan pegawai honorer dan juga memperjuangkan dampai menjadi Pegawai ASN (PNS & PT3K) hal ini harus diapresiasi dan di dukung.

“Selaku kaum muda dan kelompok Intelektual Organisasi SEMMI Cabang bursel lewat ketua umumnya randi latuconsina Mendukung penuh inisiatif baik bupati buru selatan tersebut”.

 

Pengahapusan pegawai homorer oleh mentri PAN RB di nilai terburu buru, Hal ini di karenakan Pemerimtah belum siap dalam meyediakan lapangan pekerjaan pengaganti untuk pegawai PTT yang sudah di pecat

Selanjutnya pemerintah harus memiliki kajian matang terkait nasip ribuan pegawai honorer yang sudah mengantungkan penghidupan pada pekerjaan, Ungkap Ketua Umum Randi.

Bahkan ada yang mereka suada puluhan tahun mengabdi namun belum juga di angkat menjadi pns atau P3K. Hal ini seiring dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) "bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Oleh nya lewat inisiatif baik bupati buru selatan ini Kami selaku kelompok intelektual yang tergabung dalam organisasi SEMMI Cabang Bursel mendukung sepehnuhya progaram Bupati Bursel dalam memperjuagkan nasip PTT di buru selatan (Red)

Share:

Read More

Siap Jalankan Tugas: Tim Satgas Stunting Provinsi Kepri Resmi Dikukuhkan pada Kegiatan, Pra-Rakerda Bangga Kencana BKKBN Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Tanjungpinang - Tim Satgas Stunting Provinsi Kepulaun Riau resmi di kukuhakan. Adapun pengukuhan Tim Satgas Stunting di adakan di Hotel CK Tanjungpinang pada Rabu, (02/02/23).

Kepala Satgas Stunting Provinsi Kepulauan Riau (KSPK) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) di kukuhkan langsung oleh Bapak Nopian Andusti, Deputi Bidang KSPK BKKBN RI.

Nopian Andusti juga turut mengucapkan selamat kepada Tim Satgas Stunting Provinsi Kepri yang baru saja di kukuhkan. “Selamat ya teman-teman semua, semoga bisa bekerja dengan penuh semangat," ucap Nopian Andusti.

Selain itu, Nopian Andusti juga berharap setelah di kukuhkan Satgas Stunting agar bisa menurunkan angka stunting yang ada di Prov Kepri.

"Semoga dengan hadirnya teman-teman bisa membantu menurunkan angka stunting di kepri" ujar Nopian Andusti. Perlu di ketahui, Satgas Stunting Prov Kepri yang terbentuk telah tersebar di 7 kab/kota.

Hal ini guna agar bisa membantu setiap masing-masing daerah untuk penurunan angka Stunting  di masing-masing kab/kota.

Aditya Wira Pratomo selaku Koordinator Program Manager Satgas Stunting Provinsi Kepri berharap, dengan telah dikukuhkannya Tim Satgas Stunting 2023 diharapkan terbentuk komitmen dan koordinasi yang lebih efektif dalam menurunkan angka stunting di Kepri. (Red) 

Share:

Read More