Sekretaris Carateker PD XVIII GM FKPPI Kaltim Pastikan Musda di Samarinda
Pionir Penegakan Hukum Maritim dan Optimalisasi PNBP: Gubernur dan Kajati Kepri Resmikan Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan
Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur Ansar dan Kajati Kepri Rudi Margono. Selain ruang Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan juga diresmikan Pendopo Justicia yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan ini adalah inisiasi dari Kajati Kepri Rudi Margono dan merupakan kolaborasi antara Kejati Kepri dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan berbagai instansi vertikal sektor kelautan dalam upaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sinergitas penegakan hukum di sektor kelautan.
Gubernur Ansar mengapresiasi Kajati Kepri beserta jajarannya yang telah berjibaku dalam berinovasi untuk menghasilkan suatu produk pelayanan yang menjadi pionir dalam sinegritas penegakan hukum sektor kelautan dan sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, beserta seluruh Instansi Vertikal dan Badan Terkait di wilayah Provinsi Kepri.
"Inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Tinggi Kepri sangat dibutuhkan, menandakan pentingnya kerja sama lintas sektoral khususnya urgensi dalam menjaga kelestarian laut dan mendukung pengawasan kelautan," jelas Ansar
Melalui kesempatan ini, Gubernur Ansar juga mengajak dan menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait, dan khususnya jajaran Pemerintah baik yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, hingga Kabupaten/Kota, untuk menjadikan Command Center Adhyaksa Marine ini sebagai wadah yang dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan.
"Kami yakin dan percaya bahwa apa yang dihadirkan Kejati Kepri dalam penyelenggaraannya, sangat membantu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal urgensi isu-isu yang terkait dengan wilayah perairan mencakup berbagai peraturan terkait pelayaran, lingkungan laut, dan perdagangan internasional. Serta sangat membantu dalam hal upaya pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan dan peningkatan layanan kepada masyarakat," ucapnya.
Sementara itu Kajati Kepri Rudi Margono mengharapkan Command Center ini dapat menjadi model untuk penegakan hukum maritim dan optimalisasi PNBP di seluruh Indonesia, mengingat posisi strategis Provinsi Kepri sebagai provinsi kelautan terbesar di negara ini.
“Command Center ini akan dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan. Sistem ini akan melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi seperti Kanwil Bea Cukai Kepri, KSOP Tanjungpinang dan Batam, Pelindo Tanjungpinang, dan lainnya. Oleh karena itu sangat penting sinergi dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan untuk optimalisasi PNBP dan peningkatan layanan kepada masyarakat,” terangnya.
Turut hadir Wakajati Kepri Rini Hartatie, Para Asisten pada kejati Kepri, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Bintan, Pj. Walikota Tanjungpinang Hasan, Tim Percepatan Pembangunan, Kepala Instansi Vertikal Kepri serta beberapa kepala OPD Kepri. (Tim-Red)
Di Kabarkan Erwan Bachrani Berpasangan M Nizar di Pilkada Lingga 2024
Lanjut, Erwan Bachrani mengaku bahwa dia siap bertarung di Pilkada tahun 2024 yang akan datang, apa bila mendapatkan mandat dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk mendampingi Nizar. Senin (25/03/2024)
“Saya siap, jika saya di amanahkan dari Partai Nasdem berpasangan dengan M Nizar”. ucapnya
Pada pemilihan DPRD Provinsi Kepri pada pemilu 2024, Erwan juga mencalonkan sebagai Calek DPRD Kepri dengan perolehan suara lebih banyak kedua setelah calon Khazalik di Dapil Bintan-Lingga.
Secara politik Erwan Bachrani menyampaikan, bahwa Khazalik yang saat ini berhasil meraup suara di DPRD Kepri Dapil Bintan-Lingga maju di Pilkada Bintan, Erwan yang akan menggantikan posisi Khazalik di DPRD Kepri.
Erwan mengaku, dia merupakan satu-satunya kader Partai Nasdem yang direkomendasikan M Nizar untuk maju di DPRD Kepri.
Lebih Lanjut, Cawabup Lingga nantinya tergantung dari survei internal Partai Nasdem. Jika bagus sesuai harapan partai, kemungkinan saja saya diusung sebagai Cawabup Lingga yang di rekom,” Pungkasnya
Erwan bachrani tambahkan untuk menang di Pilkada Lingga pasangan kandidat yang sangat cocok, minimal berasal dari Pulau Daik dan Pulau Singkep. karen dari dua daerah itu jumlah pemilihan terbanyak.
“Jika saya dari Dabo dan M Nizar dari Daik Lingga. Selama Pilkada Lingga, kandidat calon selalu di dua daerah itu”. Erwan akui, bahwa dia dibesarkan oleh partai Golkar hingga pada tahun 2021, kini dia berlabuh di partai Nasdem hingga sampai sekarang. tutupnya (Tim-Red)
Musywil Ke-3 Hima Persis Kepri : Rostami Nakhodai PW Hima Persis Kepri 2024-2026
Dalam Muswil III PW Hima PERSIS Kepri, Rostami terpilih dan di tetapkan sebagai Ketua PW Hima PERSIS Kepri periode 2024-2026. Rostami menggantikan Ariantomi Yandra S.T pada periode sebelumnya.
Tami sapaan akrabnya, menyampaikan kedepannya Hima Persis Kepri harus lebih aktif dalam pergerakan kemahasiswaan di Kepulauan Riau.
“Semoga Hima Persis Kepri ke depannya bisa menjadi Organisasi yang aktif serta inovatif dalam pergerakan kemahasiswaan".
Tami mencanangkan gerak Hima Persis Kepri ke depan dapat mengawal isu-isu pembangunan daerah, terlebih pada pembangunan SDM.
“Hima Persis Kepri kedepan akan selalu memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan daerah,” jelasnya.
Tami juga menyampaikan agar kader Hima Persis Kepri terus dapat berkembang sehingga bisa dapat bersaing di daerah maupun luar daerah.
“Targetnya kader Hima Persis Kepri bisa dapat bersaing secara pemikiran dan pergerakan, baik di daerah maupun luar daerah,” pungkasnya.(Tim-Red)
Pengurus Pusat lakukan Konsolidasi Organisasi Jelang Musda X PD XVIII GM FKPPI Kaltim
BEM FP UNISMA Gelar Bakti Sosial Di Bulan Ramadhan
KABARMASA.COM, MALANG - Pada Minggu, 24 Maret 2024, semangat kepedulian terhadap sesama dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang (UNISMA). Dalam upaya untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat yang membutuhkan, BEM FP UNISMA melaksanakan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada Yayasan Panti Asuhan Akhlaq Karim yang terletak di Jalan Joyo Agung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Kegiatan bakti sosial tersebut berupa pembagian sembako dan santunan kepada pihak Panti Asuhan oleh seluruh anggota BEM FP UNISMA. Ketua Panitia, Gunawan, menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat, terutama mengingat kondisi ekonomi yang mengalami tekanan akibat melonjaknya harga bahan pokok di pasaran.
"Dengan kegiatan bakti sosial ini, kami berharap dapat memberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat," ujar Gunawan dengan penuh semangat. Ia juga menambahkan bahwa bantuan sembako yang disalurkan terdiri dari beras, minyak goreng, dan gula, yang merupakan barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan.
Lebih lanjut, Gunawan menyampaikan harapannya bahwa kegiatan ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung kepada penerima bantuan, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk terlibat aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. "Kami berharap bahwa melalui kegiatan ini, kami dapat menginspirasi generasi muda untuk turut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas," ucapnya penuh harap.
Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, BEM FP UNISMA berhasil melaksanakan bakti sosial ini dengan sukses, membuktikan bahwa kepedulian dan aksi nyata merupakan kunci dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan menjadi contoh bagi organisasi dan individu lainnya untuk turut berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Berikan Kenyamanan Jelang Mudik Lebaran, Pemkot Bekasi Benahi Jalur Mudik
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Jelang arus mudik Lebaran 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, mulai membenahi jalur mudik di sejumlah titik, terutama yang butuh perbaikan.
Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Idi Sutanto mengatakan pihaknya telah menjadwalkan perbaikan jalur mudik yang mengalami kerusakan.
"Kita sudah bikin jadwal, jalur-jalur arteri nanti kita sudah mulai aspal," kata Idi kepada awak media, Kamis, 21 Maret 2024.
Pekan ini DBMSDA masih melakukan pemetaan jalan-jalan rusak dan berlubang di sepanjang jalur mudik. Sedangkan untuk pengerjaan kemungkinan dilaksanakan pekan depan.
Idi berujar, pengerjaan perbaikan jalur mudik ditargetkan rampung hingga H-7 Lebaran 2024 atau mendekati arus mudik. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik selama perjalanan.
"Setiap tahun kita sudah siap untuk menghadapi arus mudik, kemantapan jalan sudah di atas 95 persen jadi tinggal overlay dikit-dikit," ujarnya.
Adapun jalur mudik di Kota Bekasi yang disiapkan meliputi Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Cut Meutia, dan Jalan Ir Juanda.
Sedangkan jalur mudik lintas Kalimalang meliputi Jalan KH Noer Alie, Jalan M. Hasibuan, Jalan Chairil Anwar dan Jalan Inspeksi Kalimalang (mms)
Gerakan Earth Hour 2024, Pemkot Bekasi Imbau Matikan Lampu Selama 1 Jam
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Dalam rangka memperingati Earth Hour 2024, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengadakan gerakan mematikan lampu dan alat elektronik selama 1 jam.
Earth Hour diperingati setiap hari Sabtu minggu terakhir bulan Maret untuk mengimbau individu, komunitas, pebisnis, dan pemerintah di seluruh dunia sebagai bentuk kontribusi dalam penanganan perubahan iklim.
Pada tahun 2024, Earth Hour diselenggarakan dengan tema "Biggest Hour for Earth". Penggunaan listrik merupakan salah satu sumber emisi karbon terbesar di dunia, dimana peningkatan emisi gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.
"Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk berpartisipasi dalam Gerakan Earth Hour pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.30 s.d. 21.30. Matikan lampu dan alat elektronik selama satu jam sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi dalam menjaga bumi," ujar Yudianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi (mms)
BEM-Nusantara DKI Jakarta Menggelar Unjuk Rasa Tentang Evaluasi Kepempimpinan Heru Budi Hartono Selaku Pj Gubernur DKI Jakarta
PERMAHI NILAI PJ BUPATI MALRA GAGAL DAN HARUS DI COPOT
Buka Orientasi PPPK, Pj. Wali Kota Bekasi Beri Pesan: "Berikan Layanan yang Optimal, Prima, dan Berkualitas Demi Kepuasaan Masyarakat
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, membuka dan memulai Orientasi untuk para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi secara online melalui Zoomeeting pada Rabu (20/03) yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Adapun jumlah total PPPK yang mengikuti orientasi adalah 1.813 peserta dengan rincian Tenaga Pendidik sebanyak 1.298 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 283 orang, Tenaga Pemadam Kebakaran sebanyak 230 orang, Tenaga Penyuluh Pertanian sebanyak 2 orang.
Pembukaan orientasi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari yang sekaligus memberikan beberapa pesan kepada para peserta Orientasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
"ASN dalam hal ini PPPK, harus bisa menghasilkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, mau terus belajar dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi, memiliki perilaku sesuai dengan budaya organisasi serta memiliki motivasi, kreativitas, dedikasi, dan juga komitmen yang tinggi untuk bekerja melayani masyarakat," ujar Kepala BPSDM Prov Jabar.
Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyambut baik kehadiran PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Menurutnya, PPPK berperan besar dalam memberi pelayanan kepada masyarakat agar berjalan lebih maksimal dengan berpegang teguh kepada asas _core values_ ASN BerAKHLAK.
"Sesuai arahan Kemenpan RB, semua Pegawai Pemerintah, tidak terkecuali PPPK, musti bisa menerapkan _Core Values_ BerAKHLAK dalam bekerja, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sehingga mampu membentuk Pegawai yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi serta mampu memberikan layanan yang optimal, prima, dan berkualitas demi kepuasan masyarakat, dengan terus bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan," ucap Gani Muhamad dalam sambutannya.
Terakhir seraya memberikan selamat, Gani Muhamad pun berpesan, "selamat atas terpilihnya Bapak/Ibu sebagai PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Bapak/Ibu harus bisa terus berinovasi dan mengembangkan kemampuan diri guna meningkatkan kinerja, sehingga semakin mampu membentuk diri sebagai pegawai yang terdepan, serta mampu untuk berperan serta dalam membangun Kota Bekasi terutama dalam mengembangkan pelaksanaan pelayanan publik yang prima," tutup Gani.
Ketua Umum PW SEMMI KEPRI Meminta POLRES BINTAN Tegas Usut Dugaan Korupsi Mega Proyek 63 Milyar
Lanjut Ketua Umum PW SEMMI Kepri Zainul Sofian menyampaikan, sebagaimana diatur Tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1
- Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Saat awak media berusaha menkonfirmasi bos kontraktor pelaksana PT Rudi Jaya atas nama Acai terkesan bungkam seribu bahasa tanpa memberikan keterangan.memperkuat Dugaan kuat Korupsi dalam pengerjaan proyek.
Saat di wawancara masyarakat yang berada dekat dengan proyek tersebut terkesan heran,kami terus terang heran pak, masak proyek 63 miliar pekerjaan seperti itu. tidak sesuailah pak. ditambah lagi jalan kami juga rusak akibat pengerjaan ini, merusak fasilitas umum.
Kami berharap itu bisa diusut tuntas sampai keakar-akarnya, kami meminta penegak hukum bisa bertindak tegas tutupnya. (Tim-Red)
BEM-Nusantara Berbagi Takjil Dibulan Suci Ramadhan
Ambil Keberkahan, Babinsa Koramil 02/Pondok Gede Bersama Bhabinkamtibmas Bagikan 100 Bungkus Takjil Jelang Buka Puasa
Pj. Wali Kota Bekasi bersama Jajaran Pejabat Pemkot Bekasi Giat Tarling Di Bekasi Barat
SEKDA BUKA FORUM OPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU
Mafia Migas Marak di Bantaeng, KAMRI Geruduk PERTAMINA REGIONAL VII
Puluhan Relawan Ganjar Bersatu Kosolidasi Persiapan Deklarasi Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran
KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan Relawan Ganjar tersebut bersatu untuk menstabilitasi politik sekarang yang sudah terjadi harus bisa di terima, jangan sampai pemaksaan kehendak yang membutakan semua nya untuk bisa menimbulkan kegaduhan dan mengkubu – kubukan lagi, hanya berhenti di pemilu saja jangan ada tambahan lagi sudah cukup kita beda pilihan dalam pemilu, selain itu kita harus tetap satu dalam menjaga stabilitas Negara untuk menjadikan cita – cita Indonesia emas, Indonesia yang maju dan sejahtrah.
Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 telah usai sejak seluruh rakyat Indonesia memberikan suaranya di bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan total ada 204.807.222 pemilih dalam dan luar negeri yang tercatat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mengikuti Pemilu 2024.
Saat ini, masyarakat pun sedang menanti hasil penghitungan resmi dari KPU yang rencananya akan diumumkan pada 20 Maret 2024, usai pengitungan berjenjang yang saat ini sedang berlangsung.
Kami selaku relawan ganjar pun akan berkonsolidasi memberikan dukungan kepada pemerintahan prabowo Gibran, untuk bisa melanjutkan kerja – kerja sebelumnya dari presiden terdahulu, menurut kami semua relawan harus ikut serta dan bersatu dalam membangun negeri untuk bisa menjadikan Indonesia yang lebih baik tanpa adanya pecah belah, untuk itu kami bersatu mendukung pemerintahan prabowo Gibran.
Adapun berkaitan wacana penggunaan hak angket DPR RI mencuat ke publik setelah berbagai dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres 2024). Usulan hak angket ini disampaikan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ganjar menyatakan bahwa hak angket DPR diperlukan untuk menuntut pertanggungjawaban dari KPU dan Bawaslu atas dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang diyakininya bersifat terstruktur, sistematis, dan meluas. “Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulis.
Dalam diskusi tersebut kami menilai bahwa wacana penggunaan hak angket DPR untuk menghadapi kecurangan pemilu bukanlah hal yang tepat. Pasalnya, kecurangan pemilu masuk ke dalam ranah hukum. Dia menjelaskan, hak angket merupakan soal politis, sementara dugaan kecurangan dalam pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah masalah hukum. Pihak yang bersangkutan menurut dia, dapat menempuh jalur hukum dengan melapor ke Bawaslu, Gakumdu, maupun DKPP. "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKP. Terkait polemik hak angket DPR yang sedang hangat diperbincangkan.
Refra Sosok Politisi Berfikir Besar Bicara Besar Dan Bertindak Besar Lenggang Menuju Balai Karpan Maluku
PEMPROV MALUKU GELAR FGD PENYUSUNAN IDI TAHUN 2023
KABARMASA.COM, AMBON – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 di Provinsi Maluku.
Kegiatan FGD ini bertempat di Ruang Rapat Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Senin (18/03/2024).
Hadir pada kesempatan itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, Pimpinan Partai Politik, Unsur Kepolisian, Tokoh Agama, dan stakeholder terkait.
Atas Nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Sekda menyambut baik serta mendukung kegiatan FGD ini, karena merupakan wujud nyata dari semangat partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi di Provinsi Maluku.
“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur terhadap kondisi demokrasi politik di Indonesia, termasuk di Maluku untuk menilai aspek kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan 3 dimensi yakni sosial, ekonomi dan politik, untuk itu pada hari ini kami berharap, para peserta FGD dapat memberikan kontribusi pikir yang konstruktif dalam menyusun IDI Provinsi Maluku yang lebih baik dan berkualitas.” Harap sekda.
Sekda mengatakan, Nilai IDI Provinsi Maluku di tahun 2022 masih dalam kategori sedang dengan angka 75,26%, sehingga diperlukan komitmen dan sinergitas para pihak, pemangku kepentingan, sebagai upaya meningkatkan IDI di Provinsi Maluku untuk Tahun 2023 dan tahun-tahun kedepan. (Diskominfo Maluku)
100 Nasi Bungkus Gratis Dibagikan Oleh Babinsa Jatiraden Kepada Warga Yang Tidur Dijalanan
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Babinsa merupakan ujung tombak TNI AD yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan kewilayahan, pembinaan penduduk, kondisi sosial budaya dan keamanan. Sesuai tugas tersebut, Babinsa ikut serta berperan dalam kegiatan kemanusiaan dengan lebih peduli terhadap kondisi masyarakat.
Berbagai upaya terus dilakukan oleh para Babinsa di jajaran Kodim 0507/Bekasi untuk meringankan beban warganya, seperti yang kali ini dilakukan oleh Serda Lilik Irawan Babinsa Jatiraden Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi membagikan makanan untuk sahur kepada warga yang tidur dijalanan sepanjang Jalan Raya Transyogi RT.01/02, Kelurahan Jatikarya. Jumat (15/3/2024) malam.
Kegiatan bagi – bagi makan sahur yang dilakukan oleh anggota Babinsa Koramil 02/Pondok Gede dengan menyajikan makan sahur sebanyak 100 paket Nasi bungkus Gratis.
Komandan Koramil 02/Pondok Gede Mayor Inf Akhmad berharap dengan kegiatan seperti ini bisa membantu masyarakat kurang mampu yang akan melaksanakan makan sahur. Sasaran utamanya masyarakat pekerja informal, tukang becak, pengamen jalanan, asongan, ojol dan pemulung.
“Banyak warga di wilayahnya yang masih belum stabil dan mapan ekonominya. Oleh sebab itu pendistribusian paket nasi untuk makan sahur digalakkan. Paket nasi bungkus/kotak saat ramadhan bisa sedikit membantu meringankan warga,” ujar Danramil.
Warga yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak TNI dari Koramil 02/Pondok Gede yang telah membagikan makanan untuk sahur.
Dirinya mendoakan semoga kegiatan untuk membagikan makanan sahur kepada masyarakat menjadi berkah dan ladang pahala bagi bapak – bapak TNI.
PERMAHI MINTA MENDAGRI SEGERA COPOT PJ BUPATI MALRA DARI JABATAN-NYA
Pemerintah Kota Bekasi Berikan Himbauan dan Lakukan Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Selama Bulan Suci Ramadhan
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi Bersama TNI dan Polri lakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha selama bulan Suci Ramadhan. Hal ini dilakukan Untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menindaklanjuti Maklumat Bersama PJ Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota dan Dandim 0507/Bekasi Nomor 400.8/1979-SETDA.Kessos, Nomor H/03/III/2024/RESTRO BEKASI KOTA, Nomor B/262/III/2024.
Satpol PP dan Camat melakukan pengawasan dengan menyampaikan Maklumat Ramadhan kepada para pelaku usaha di wilayah agar para pelaku usaha mentaati dan menjalankan Maklumat tersebut.
Kegiatan Pengawasan Kecamatan Bekasi Selatan yang dilaksanakan Sabtu 16 Maret 2024 diikuti 65 orang personel yang diawali dengan Apel di Halaman Polsek Bekasi Selatan dan dilanjutkan dengan patroli keliling ke tempat-tempat Hiburan malam.
"Pada Jum'at lalu (15/03/23) kami melakukan pengawasan ke beberapa tempat, sebagaimana arahan Pj. Wali Kota Bekasi agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadhan, dan semalam kami bersama Satpol PP, Koramil dan Polsek Bekasi Selatan kembali lakukan pengawasan di seluruh wilayah Bekasi Selatan agar lebih maksimal lagi" ucap Karya Sukma Camat Bekasi Selatan.
Sementara itu Kasatpol PP Karto mengatakan akan terus sinergi dengan tiga pilar dalam melakukan pengawasan di Kota Bekasi.
"Selama bulan Ramadhan ini kami bersama TNI dan Polri akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha agar mentaati Maklumat Ramadhan dan turut memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan" ujar Karto.
Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan pengawasan menyeluruh untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelaku usaha dan masyarakat serta menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan kepada Aparat yang berwenang apabila ada hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan.
Pj. Wali Kota Bekasi Tekan Angka Stunting di Kota Bekasi
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad secara langsung memberikan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahap I untuk Bantuan Pangan dalam rangka penanganan stunting di Aula Kantor Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.
Giat yang dihadiri oleh Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar, Mohamad Arifin Soedjayana, Ketua Tim Penurunan Stunting Jabar, Camat Jatisampurna beserta jajaran berlangsung dengan tertib dan lancar.
Gambaran progres capaian stunting di Kota Bekasi berdasarkan tren prevalensi stunting terus menerus mengalami penurunan baik dari data riset kesehatan dasar, studi status gizi balita di Indonesia maupun bulan penimbangan balita.
"Pada hari ini kami laksanakan penyaluran cadangan pemerintah (CPP) berupa daging unggas dan telur unggas untuk bantuan pangan dalam rangka penanganan stunting yang diberikan kepada keluarga beresiko stunting (KRS) berdasarkan data BKKBN yang mana bantuan tersebut merupakan program penurunan prevalensi stunting yang selama ini sudah menjadi tugas dan visi misi khusus pemerintah pusat dan daerah yang didapat sebanyak 469 keluarga beresiko stunting terbagi pada lima kelurahan empat kecamatan di Kota Bekasi" ujar Gani
"Semoga pemberian pangan yang diberikan kepada keluarga beresiko stunting hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memastikan generasi penerus Kota Bekasi sebagai generasi yang berkualitas, sehat lahir batin dan guna di masa produktifnya kelak" tutup Gani
Polemik Gaji PTT Anambas. Gen Malaya angkat bicara : Jangan lagi diberikan Janji Manis kepada Masyarakat
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa waktu ini masyarakat anambas kembali lagi menghadapi masalah klasik yang setiap tahunnya biasa terjadi di anambas, yaitu keterlambatan pembayaran gaji para tenaga non ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan anambas.
"Saya pribadi sudah sangat lama menyoroti problem ini, karena posisinya pemerintah kabupaten kepulauan anambas sudah keliru dari awal dalam hal menyerap tenaga kerja di anambas, sebagaimana yang kita ketahui, sejak PP. No 49 tahun 2018 di undangkan, seluruh daerah sudah di larang untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer atau PTT, tapi aturan tersebut semacam tidak di indahkan di anambas", ungkap eko pratama Co Founder Gen Malaya yang juga pemuda asal anambas.
Ini adalah masalah serius, kita bicara tentang perintah undang-undang, tidak bisa kemudian pemkab anambas berdalih membantu masyarakat tetapi mengesampingkan aturan. Karena nantinya yang akan di rugikan adalah masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti sekarang, terjadi keterlambatan pembayaran gaji. hal ini terjadi di duga karena mata anggaran yang akan di pergunakan tidak sesuai peruntukkannya, dan harus memangkas mata anggaran lainnya. "Yang harusnya mata anggaran di gunakan untuk belanja barang di alihkan untuk membayar gaji tenaga non ASN. Jika cara seperti ini di lakukan terus menerus tentu akan menjadi temuan pelanggaran hukum. Tidak akan ada kepastian bagi masyarakat yang sekarang menjadi tenaga PTT tersebut. Tegas eko
Sekali lagi saya tegaskan kepada pemkab anambas, jangan membenturkan kesalahan yang dari awal di buat oleh pemkab dengan aturan yang kini berlaku, akui saja jika memang kesalahan itu terjadi karena keterbatasan pemkab dalam menyerap tenaga kerja di anambas sehingga harus mengakali aturan dan segera tunaikan kewajiban pembayaran gaji tenaga non ASN yang belum dibayarkan tersebut. Tandas eko.
Terakhir kami mendorong agar forkopimda segera melakukan musyawarah dengan perwakilan Tenaga non ASN dan para tokoh masyarakat untuk menemukan solusi terbaik terkait permasalahan ini. Mengingat berdasarkan pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara bahwa pegawai non ASN wajib di selesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. hal ini harus menjadi perhatian kita semua, jangan sampai masyarakat di berikan lagi janji manis oleh pemkab seolah-olah permasalahan ini adalah hal yang lazim. Mereka butuh kepastian nasib mereka. Tutup eko pratama.(Tim-Red)