Sekretaris Carateker PD XVIII GM FKPPI Kaltim Pastikan Musda di Samarinda

(Bintor, sekretaris carateker PD XVIII GM FKPPI Kaltim) 

KABARMASA.COM, SAMARINDA – Sekretaris carateker Pengurus Daerah (PD) XVIII Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) Kaltim pastikan Musyawarah Daerah (Musda) dilakukan di Samarinda pada Mei mendatang, (26/3).

Bintoro yang juga kesaharian di pengurus PP FKPPI merupakan Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) organisasi dan keanggotaan yang ditunjuk sebagai sekretaris carateker Musda PD XVIII GM FKPPI Kaltim, dan melakukan pemataan untuk persiapan Musda.

“Saya kesaharian di pengurus pusat sebagai wakil sekretaris jendral organisasi dan keanggotaan ditunjuk sebagai sekretaris karateker dan melakukan pemetaan untuk melakukan musda”, ungkap Bintoro pada awak media.

Kedatangan pengurus pusat yang juga ditunjuk sebagai carateker ini sepakat telah memilih perangkat musyawarah diantaranya; penanggung jawab musyawarah, ketua panitia pengarah atau Steering Committee (SC) dan panitia pelaksana atau Organizing committee. 

Penanggung jawab ketua carateker PD XVIII GM FKPPI Kaltim merupakan Yami, ketua SC Soeharno dan OC dari ketua Cabang Berau Bastian.

Dari hasil rapat pleno sesua pemetaan tim carateker nantinya akan melaporkan dan berkonsultasi ke Korem 091/ Aji Nata Surya Kusuma, sebagaimana pembina yang juga memiliki hak suara dalam Musda mendatang.

“Dan ini semua akan kami laporkan dan konsultasikan pada pembina di korem” tegas Bintoro.

Dari hasil itu para pengurus carateker akan menerima petunjuk yang akan melakukan rapat finalisasi yang akan memastikan waktu dan tempat secara pasti.

“Dan nantinya akan ada petunjuk yang menjadi dasar kami rapat kedua yang merupakan finalisasi yang akan memastikan tempatnya dimana, harinya apa, tanggal berapa nah muncul disitu panitia pelaksana yang akan menyusun RAB”, tutupnya. (kb/Ija)

Share:

Read More

Pionir Penegakan Hukum Maritim dan Optimalisasi PNBP: Gubernur dan Kajati Kepri Resmikan Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri acara Peresmian Ruang Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Senggarang, Kota Tanjungpinang, Senin (25/03/2024)

Peresmian ditandai dengan  pemotongan pita oleh Gubernur Ansar dan Kajati Kepri Rudi Margono. Selain ruang Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan juga diresmikan Pendopo Justicia yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan ini adalah inisiasi dari Kajati Kepri Rudi Margono dan merupakan kolaborasi antara Kejati Kepri dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan berbagai instansi vertikal sektor kelautan dalam upaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sinergitas penegakan hukum di sektor kelautan.

Gubernur Ansar mengapresiasi Kajati Kepri beserta jajarannya yang telah berjibaku dalam berinovasi untuk menghasilkan suatu produk pelayanan yang menjadi pionir dalam sinegritas penegakan hukum sektor kelautan dan sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, beserta seluruh Instansi Vertikal dan Badan Terkait di wilayah Provinsi Kepri.

"Inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Tinggi Kepri sangat dibutuhkan, menandakan pentingnya kerja sama lintas sektoral khususnya urgensi dalam menjaga kelestarian laut dan mendukung pengawasan kelautan," jelas Ansar

Melalui kesempatan ini,  Gubernur Ansar juga mengajak dan menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait, dan khususnya jajaran Pemerintah baik yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, hingga Kabupaten/Kota, untuk menjadikan Command Center Adhyaksa Marine ini sebagai wadah yang dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan. 

"Kami yakin dan percaya bahwa apa yang dihadirkan Kejati Kepri dalam penyelenggaraannya, sangat membantu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal urgensi isu-isu yang terkait dengan wilayah perairan mencakup berbagai peraturan terkait pelayaran, lingkungan laut, dan perdagangan internasional. Serta sangat membantu dalam hal upaya pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan dan peningkatan layanan kepada masyarakat," ucapnya.

Sementara itu Kajati Kepri Rudi Margono mengharapkan Command Center ini dapat menjadi model untuk penegakan hukum maritim dan optimalisasi PNBP di seluruh Indonesia, mengingat posisi strategis Provinsi Kepri sebagai provinsi kelautan terbesar di negara ini.

“Command Center ini akan dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan. Sistem ini akan melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi seperti Kanwil Bea Cukai Kepri, KSOP Tanjungpinang dan Batam, Pelindo Tanjungpinang, dan lainnya. Oleh karena itu sangat penting sinergi dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan untuk optimalisasi PNBP dan peningkatan layanan kepada masyarakat,” terangnya.

Turut hadir Wakajati Kepri Rini Hartatie, Para Asisten pada kejati Kepri, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Bintan, Pj. Walikota Tanjungpinang Hasan, Tim Percepatan Pembangunan, Kepala Instansi Vertikal Kepri serta beberapa kepala OPD Kepri. (Tim-Red)

Share:

Read More

Di Kabarkan Erwan Bachrani Berpasangan M Nizar di Pilkada Lingga 2024

Jejaktoday.com, Kepulauan Riau - Kabupaten Lingga - Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja DPW Partai Nasdem, Erwan Bachrani asal dabo, Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga kini di pasangkan dengan M Nizar menuju Pilkada Kabupaten Lingga tahun 2024.

Lanjut, Erwan Bachrani mengaku bahwa dia siap bertarung di Pilkada tahun 2024 yang akan datang, apa bila mendapatkan mandat dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk mendampingi Nizar. Senin (25/03/2024)

“Saya siap, jika saya di amanahkan dari Partai Nasdem berpasangan dengan M Nizar”. ucapnya

Pada pemilihan DPRD Provinsi Kepri pada pemilu 2024, Erwan juga mencalonkan sebagai Calek DPRD Kepri dengan perolehan suara lebih banyak kedua setelah calon Khazalik di Dapil Bintan-Lingga.

Secara politik Erwan Bachrani menyampaikan, bahwa Khazalik yang saat ini berhasil meraup suara di DPRD Kepri Dapil Bintan-Lingga maju di Pilkada Bintan, Erwan yang akan menggantikan posisi Khazalik di DPRD Kepri.

Erwan mengaku, dia merupakan satu-satunya kader Partai Nasdem yang direkomendasikan M Nizar untuk maju di DPRD Kepri.

Lebih Lanjut, Cawabup Lingga nantinya tergantung dari survei internal Partai Nasdem. Jika bagus sesuai harapan partai, kemungkinan saja saya diusung sebagai Cawabup Lingga yang di rekom,” Pungkasnya

Erwan bachrani tambahkan untuk menang di Pilkada Lingga pasangan kandidat yang sangat cocok, minimal berasal dari Pulau Daik dan Pulau Singkep. karen dari dua daerah itu jumlah pemilihan terbanyak.

“Jika saya dari Dabo dan M Nizar dari Daik Lingga. Selama Pilkada Lingga, kandidat calon selalu di dua daerah itu”. Erwan akui, bahwa dia dibesarkan oleh partai Golkar hingga pada tahun 2021, kini dia berlabuh di partai Nasdem hingga sampai sekarang. tutupnya (Tim-Red)

Share:

Read More

Musywil Ke-3 Hima Persis Kepri : Rostami Nakhodai PW Hima Persis Kepri 2024-2026

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Musyawarah Wilayah III (Musywil) Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Kepulauan Riau (Hima PERSIS KEPRI) yang diadakan tanggal 23 Maret 2023 di Asrama Haji Kota Tanjungpinang berjalan lancar. Senin (25/03/2024)

Dalam Muswil III PW Hima PERSIS Kepri, Rostami terpilih dan di tetapkan sebagai Ketua PW Hima PERSIS Kepri periode 2024-2026. Rostami menggantikan Ariantomi Yandra S.T pada periode sebelumnya.

Tami sapaan akrabnya, menyampaikan kedepannya Hima Persis Kepri harus lebih aktif dalam pergerakan kemahasiswaan di Kepulauan Riau. 

“Semoga Hima Persis Kepri ke depannya bisa menjadi Organisasi yang aktif serta inovatif dalam pergerakan kemahasiswaan".

Tami mencanangkan gerak Hima Persis Kepri ke depan dapat mengawal isu-isu pembangunan daerah, terlebih pada pembangunan SDM.

“Hima Persis Kepri kedepan akan selalu memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan daerah,” jelasnya.

Tami juga menyampaikan agar kader Hima Persis Kepri terus dapat berkembang sehingga bisa dapat bersaing di daerah maupun luar daerah.

“Targetnya kader Hima Persis Kepri bisa dapat bersaing secara pemikiran dan pergerakan, baik di daerah maupun luar daerah,” pungkasnya.(Tim-Red)

Share:

Read More

Pengurus Pusat lakukan Konsolidasi Organisasi Jelang Musda X PD XVIII GM FKPPI Kaltim

(Foto: Iwan Setiawan Ketua Divisi Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Pusat GM FKPPI) 

KABARMASA.COM, SAMARINDA – Pengurus Daerah (PD) XVIII Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) akan melakukan Musyawarah Daerah (Musda) ke X yang akan diagendakan pada bulan 5 mendatang (25/3).

Kehadiran Iwan Setiawan sebagai ketua divisi organisasi dan keanggotaan Pengurus Pusat (PP) GM FKPPI di Samarinda tak lain untuk melakukan konsolidasi keorganisasian dalam persiapan Musda ke X GM FKPPI Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan sebagai upaya persiapan pergantian dan pemilihan ketua baru, sekaligus kehadiran pengurus pusat ini juga mempersiapkan berbagai hal ditingkat cabang.

“Tujuan kami ke Kalimantan Timur melakukan konsolidasi keorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah daerah sebagai mekanisme transisi pergantian kepemimpinan dan juga mempersiapkan berbagai hal di tingkat cabang” Ucap Iwan Setiawan saat di konfirmasi awak media di Hotel Diamond.

PP GM FKPPI memastikan kegiatan Musda akan dilakukan di Samarinda dalam waktu dekat dipastikan usai lebaran pada bulan Mei mendatang.

Untuk tempat Musda ke X GM FKPPI Kaltim akan dilakukan di tempat institusi TNI Polri yang merupakan sebagai pembina yang ada di Samarinda, Iwan pun selaku perwakilan pengurus pusat akan menjadwalkan audiensi kepada pembina GM FKPPI baik dari TNI maupun Polri.

“Untuk musda sendiri memang dari pusat kami memerintahkan melaksanakan ditempat lembaga yang dimiliki orang tua kita,” ungkap Iwan.

 

Secara pasti untuk jadwal depenitif akan diputuskan dalam rapat carateker PD XVIII GM FKPPI Kaltim.

“Jadi untuk jadwal pastinya nanti akan diputuskan dalam rapat carateker pengurus daerah XVIII kalimantan timur,” Tutupnya. (kb/Ija)

Share:

Read More

BEM FP UNISMA Gelar Bakti Sosial Di Bulan Ramadhan

KABARMASA.COM, MALANG - Pada Minggu, 24 Maret 2024, semangat kepedulian terhadap sesama  dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang (UNISMA). Dalam upaya untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat yang membutuhkan, BEM FP UNISMA melaksanakan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada Yayasan Panti Asuhan Akhlaq Karim yang terletak di Jalan Joyo Agung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Kegiatan bakti sosial tersebut berupa pembagian sembako dan santunan kepada pihak Panti Asuhan oleh seluruh anggota BEM FP UNISMA. Ketua Panitia, Gunawan, menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat, terutama mengingat kondisi ekonomi yang mengalami tekanan akibat melonjaknya harga bahan pokok di pasaran.

"Dengan kegiatan bakti sosial ini, kami berharap dapat memberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat," ujar Gunawan dengan penuh semangat. Ia juga menambahkan bahwa bantuan sembako yang disalurkan terdiri dari beras, minyak goreng, dan gula, yang merupakan barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut, Gunawan menyampaikan harapannya bahwa kegiatan ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung kepada penerima bantuan, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk terlibat aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. "Kami berharap bahwa melalui kegiatan ini, kami dapat menginspirasi generasi muda untuk turut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas," ucapnya penuh harap.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, BEM FP UNISMA berhasil melaksanakan bakti sosial ini dengan sukses, membuktikan bahwa kepedulian dan aksi nyata merupakan kunci dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan menjadi contoh bagi organisasi dan individu lainnya untuk turut berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Share:

Read More

Berikan Kenyamanan Jelang Mudik Lebaran, Pemkot Bekasi Benahi Jalur Mudik

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Jelang arus mudik Lebaran 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, mulai membenahi jalur mudik di sejumlah titik, terutama yang butuh perbaikan.

Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Idi Sutanto mengatakan pihaknya telah menjadwalkan perbaikan jalur mudik yang mengalami kerusakan.

"Kita sudah bikin jadwal, jalur-jalur arteri nanti kita sudah mulai aspal," kata Idi kepada awak media, Kamis, 21 Maret 2024.

Pekan ini DBMSDA masih melakukan pemetaan jalan-jalan rusak dan berlubang di sepanjang jalur mudik. Sedangkan untuk pengerjaan kemungkinan dilaksanakan pekan depan.

Idi berujar, pengerjaan perbaikan jalur mudik ditargetkan rampung hingga H-7 Lebaran 2024 atau mendekati arus mudik. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik selama perjalanan.

"Setiap tahun kita sudah siap untuk menghadapi arus mudik, kemantapan jalan sudah di atas 95 persen jadi tinggal overlay dikit-dikit," ujarnya.

Adapun jalur mudik di Kota Bekasi yang disiapkan meliputi Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Cut Meutia, dan Jalan Ir Juanda.

Sedangkan jalur mudik lintas Kalimalang meliputi Jalan KH Noer Alie, Jalan M. Hasibuan, Jalan Chairil Anwar dan Jalan Inspeksi Kalimalang (mms)

Share:

Read More

Gerakan Earth Hour 2024, Pemkot Bekasi Imbau Matikan Lampu Selama 1 Jam

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Dalam rangka memperingati Earth Hour 2024, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengadakan gerakan mematikan lampu dan alat elektronik selama 1 jam.

Earth Hour diperingati setiap hari Sabtu minggu terakhir bulan Maret untuk mengimbau individu, komunitas, pebisnis, dan pemerintah di seluruh dunia sebagai bentuk kontribusi dalam penanganan perubahan iklim.

Pada tahun 2024, Earth Hour diselenggarakan dengan tema "Biggest Hour for Earth". Penggunaan listrik merupakan salah satu sumber emisi karbon terbesar di dunia, dimana peningkatan emisi gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. 

"Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk berpartisipasi dalam Gerakan Earth Hour pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.30 s.d. 21.30. Matikan lampu dan alat elektronik selama satu jam sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi dalam menjaga bumi," ujar Yudianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi (mms)

Share:

Read More

BEM-Nusantara DKI Jakarta Menggelar Unjuk Rasa Tentang Evaluasi Kepempimpinan Heru Budi Hartono Selaku Pj Gubernur DKI Jakarta

KABRMASA.COM, JAKARTA- BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada kamis, 21/03/ 2024. 

Dalam aksi unjuk rasa tersebut BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta bergerak mengangkat permasalahan kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selama kepemimpinannya. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Piere Lailossa selaku Koordinator Daerah BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta dengan melibatkan beberapa Presiden Mahasiswa dan perwakilan dari berbagai kampus yang terafiliasi didalam BEM Nusantara.

Piere Lailossa menyampaikan "Perpanjangan masa jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta menurut pandangan kami penuh dengan banyak tanda tanya dikarenakan masih banyak masalah yang belum terselesaikan ketika dia menjabat setahun sebelumnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar bahwa apa sebenarnya yang perlu dipertahankan dari kinerja beliau yang demikian. Masyarakat pun dibatasi akses informasi terkait hasil evaluasi Pj Gubernur DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia".

Para orator yakni para Presiden Mahasiswa dan beberapa perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus yang hadir turut menyoroti juga permasalahan kenaikan pajak daerah (pajak hiburan naik 15%) di wilayah DKI Jakarta. Menurut cermat mereka, kenaikan pajak ini justru akan berdampak pada banyak pelaku usaha dibidang yang dinaikan pajaknya serta tidak menutup kemungkinan terjadinya banyak PHK akibat dampak tersebut. Selain itu, permasalahan banjir, macet, polusi, stabilisasi harga pangan hingga penuntutan terkait masalah yang dihadapi warga masyarakat kampung bayam yang terdampak pembangunan stadion JIS serta permasalahan penyelenggaraan PILKADA yang ramah lingkungan pun turut disoroti oleh BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta.

Piere Lailossa menyampaikan "Kendati bahwasannya, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan melakukan evaluasi selama triwulan (tiga bulan) sekali. Namun kami skeptis atas kinerja beliau dalam analisa kami BEM-Nusantara DKI Jakarta terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan di Wilayah DKI Jakarta yaitu:

1. Masalah banjir, kemacetan dan polusi

2. Kenaikan pajak daerah (pajak hiburan naik 15 %)

3. Masalah kenaikan harga pangan

4. Masalah hunian yang layak bagi warga kampung bayam

5. Hingga permasalahan lingkungan DKI Jakarta sebelum dan pasca PILKADA 2024," Pungkasnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Wilayah DKI Jakarta menyampaikan 6 poin tuntutan mereka diantaranya :

1. MENDESAK MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TITO KARNAVIAN MENGEVALUASI PJ GUBERNUR BUDI HARTONO SECARA TRANSPARAN

2. MENDESAK PJ GUBERNUR DKI JAKARTA SEGERA MENYELESAIKAN MASALAH TATA KELOLA DKI JAKARTA (BANJR, KEMACETAN DAN POLUSI)

3. MENCABUT PERDA DKI JAKARTA NOMOR 1/2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PASAL 53 PAJAK HIBURAN)

4. STABILKAN HARGA PANGAN DI WILAYAH DKI JAKARTA

5. MENDESAK PJ GUBERNUR DKI JAKARTA SEGERA MEMBERIKAN HUNIAN YANG LAYAK BAGI WARGA KAMPUNG BAYAM

6. MENDESAK PJ GUBERNUR DKI JAKARTA MEMBAHAS PILKADA 2024 YANG RAMAH LINGKUNGAN BERSAMA KPUD JAKARTA

Share:

Read More

PERMAHI NILAI PJ BUPATI MALRA GAGAL DAN HARUS DI COPOT

KABARMASA.COM, TUAL - Sorotan terhadap kinerja PJ Bupati Malra, Drs Jasmono, terus mengalir dari berbagai kalangan masyarakat, menurut Ketua DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Tual-Malra, Amsir Renoat, sebaiknya PJ Bupati Malra segera di evaluasi dari jabatannya, bahkan bila perlu di copot.

"Saya meminta Mendagri (Menteri Dalam Negeri) untuk segera mencopot Pj Bupati Malra, alasannya, dia telah menjadi sorotan publik karena sering menghindar dari beberapa persoalan yang sedang terjadi di Maluku Tenggara"

Setelah di lantik menjadi PJ Bupati Malra, saya selalu mengikuti perkembangan di Malra, ada berbagai macam konflik yang tidak bisa di selesaikan, bahkan beliau (PJ Bupati Malra) terkesan menghindar dan tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, beberapa bulan belakangan bisa kita lihat dan rasakan atsmosfernya kepemimpinannya sudah tidak bagus.

Seharusnya PJ Bupati Malra juga dapat memhami atau melakukan kebijakan-kebijakan khusus sebagai langkah preventif dan solutif untuk bersinergi dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat guna mendorong kemajuan di Maluku Tenggara.

Lanjut Amsir , sudah seharusnya, posisi PJ Bupati Malra di kembalikan saja kepada orang asli Maluku Tenggara yang lebih paham tentang karakteristik masyarakat serta paham soal geo politik dan geostrategis agar dapat bertanggungjawab dalam membuka akses pekerjaan yang cukup, menciptakan tertib sosial yang harmonis bagi semua orang, serta dapat berkonribusi dalam meningkatan sumber daya manusia.

Share:

Read More

Buka Orientasi PPPK, Pj. Wali Kota Bekasi Beri Pesan: "Berikan Layanan yang Optimal, Prima, dan Berkualitas Demi Kepuasaan Masyarakat

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, membuka dan memulai Orientasi untuk para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi secara online melalui Zoomeeting pada Rabu (20/03) yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Adapun jumlah total PPPK yang mengikuti orientasi adalah 1.813 peserta dengan rincian Tenaga Pendidik sebanyak 1.298 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 283 orang, Tenaga Pemadam Kebakaran sebanyak 230 orang, Tenaga Penyuluh Pertanian sebanyak 2 orang.

Pembukaan orientasi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari yang sekaligus memberikan beberapa pesan kepada para peserta Orientasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

"ASN dalam hal ini PPPK, harus bisa menghasilkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, mau terus belajar dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi, memiliki perilaku sesuai dengan budaya organisasi serta memiliki motivasi, kreativitas, dedikasi, dan juga komitmen yang tinggi untuk bekerja melayani masyarakat," ujar Kepala BPSDM Prov Jabar.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyambut baik kehadiran PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Menurutnya, PPPK berperan besar dalam memberi pelayanan kepada masyarakat agar berjalan lebih maksimal dengan berpegang teguh kepada asas _core values_ ASN BerAKHLAK.

"Sesuai arahan Kemenpan RB, semua Pegawai Pemerintah, tidak terkecuali PPPK, musti bisa menerapkan _Core Values_ BerAKHLAK dalam bekerja, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sehingga mampu membentuk Pegawai yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi serta mampu memberikan layanan yang optimal, prima, dan berkualitas demi kepuasan masyarakat, dengan terus bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan," ucap Gani Muhamad dalam sambutannya.

Terakhir seraya memberikan selamat, Gani Muhamad pun berpesan, "selamat atas terpilihnya Bapak/Ibu sebagai PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Bapak/Ibu harus bisa terus berinovasi dan mengembangkan kemampuan diri guna meningkatkan kinerja, sehingga semakin mampu membentuk diri sebagai pegawai yang terdepan, serta mampu untuk berperan serta dalam membangun Kota Bekasi terutama dalam mengembangkan pelaksanaan pelayanan publik yang prima," tutup Gani.

Share:

Read More

Ketua Umum PW SEMMI KEPRI Meminta POLRES BINTAN Tegas Usut Dugaan Korupsi Mega Proyek 63 Milyar

KABARMASA.COM, Kepulauan Riau -Kabupaten Bintan - Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Kepulauan Riau (PW SEMMI Kepri) Zainul Sofian Menduga Mega proyek pembangunan pengamanan pantai pulau berakit ,pulau Malang berdaun pulau sentut (pulau terluar) senilai 63,372.184.318 diduga kuat dikorupsi. Informasi yang didapat dari lapangan diduga kuat diselewengkan untuk kepentingan kelompok dan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Rabu (20/03/2024)

Lanjut Ketua Umum PW SEMMI Kepri Zainul Sofian menyampaikan, sebagaimana diatur Tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saat awak media berusaha menkonfirmasi bos kontraktor pelaksana PT Rudi Jaya atas nama Acai terkesan bungkam seribu bahasa tanpa memberikan keterangan.memperkuat Dugaan kuat Korupsi dalam pengerjaan proyek.

Saat di wawancara masyarakat yang berada dekat dengan proyek tersebut terkesan heran,kami terus terang heran pak, masak proyek 63 miliar pekerjaan seperti itu. tidak sesuailah pak. ditambah lagi jalan kami juga rusak akibat pengerjaan ini, merusak fasilitas umum. 

Kami berharap itu bisa diusut tuntas sampai keakar-akarnya, kami meminta  penegak hukum bisa bertindak tegas tutupnya. (Tim-Red)

Share:

Read More

BEM-Nusantara Berbagi Takjil Dibulan Suci Ramadhan

KABARMASA.COM, BEKASI- BEM Nusantara melaksanakan kegiatan bakti sosialnya dengan tema Berbagi Takjil BEM NUSANTARA Di Bulan Suci Ramadhan pada hari rabu pukul 4 sore di wilayah Pondokgede, (20/03/2024).

Pada kesempatan berbagi takjil yang dikoordinir langsung oleh Koordinator Pusat BEM NUSANTARA yakni Muksin Mahu menyampaikan bahwa di bulan suci Ramadhan ini baiknya kita semua memperkuat amal ibadah dengan menebar kasih untuk Indonesia yang damai. "Dan mari kita berbagi dan membuka jalan untuk Indonesia Damai, Indonesia Tentram, Dan Indonesia Tanpa Provokasi Di Bulan Suci Ramadhan yang penuh Berkah, sehingga amal ibadah dan segala perbuatan baik kita dirahmati oleh Allah SWT", ujarnya.

Muksin Mahu juga melanjutkan "Kegiatan bakti sosial ini merupakan langkah konsisten yang kesekian kalinya kami lakukan sebagai wujud pengabdian kami sebagai mahasiswa kepada bangsa dan negara". 

Kegiatan berbagi takjil ini sekaligus sebagai pengingat bahwa ditengah momentum pemilu ini, jangan sampai kita terpecah belah tetap menjaga persatuan. Perlu diingat siapapun yg terpilih nantinya wajib kita dukung, karena merupakan representasi dari pilihan masyarakat Indonesia terhadap pemimpin  yang nantinya akan melanjutkan pemerintahan, demikian Muksin menambahkan

Kegiatan Berbagi Takjil yang diselenggarakan oleh BEM NUSANTARA di Jalan Pondok Gede Raya (Jatiwaringin) ini, dihadiri oleh beberapa pimpinan pusat pengurus BEM NUSANTARA dan beberapa Presiden Mahasiswa di berbagai kampus di Jakarta dan Bekasi yang terafiliasi dalam Aliansi BEM NUSANTARA Wilayah DKI JAKARTA.

Share:

Read More

Ambil Keberkahan, Babinsa Koramil 02/Pondok Gede Bersama Bhabinkamtibmas Bagikan 100 Bungkus Takjil Jelang Buka Puasa

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Guna berbagi kebahagian terhadap sesama, Serda Lilik Irawan Babinsa Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi bersama Bhabinkamtibmas Aiptu Suparno membagikan Takjil untuk buka puasa kepada pengguna jalan Rawa Dolar Rt 02 Rw 05 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Selasa (19/3)

 

Kegiatan ini dilaksanakan menjelang buka Puasa di Bulan Ramadhan dengan sasaran warga pengguna jalan yang melintas, serta para pekerja yang tidak sempat berbuka puasa dengan keluarga dikarenakan harus mencari nafkah.

 

Seperti halnya dengan Bapak Agung yang kesehariannya menjadi tukang ojek online yang penghasilannya tidak menentu, dengan adanya pembagian takjil ini tentunya sangat terbantu karena masih ada yang memperhatikannya.

 

“Di bulan suci Ramadhan di tengah pandemi seperti ini saling memberi merupakan hal yang sangat dibutuhkan terutama bagi warga yang berpenghasilan kecil. Memberikan sebagian Rezeki yang kita punya kepada masyarakat tidak mampu yang harus kita tolong pastinya sangat bermanfaat,” tutur Serda Lilik.

 

“Semoga di bulan Ramadhan kali ini kita melewatinya dengan penuh amal kebaikan dan tidak henti-hentinya untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain.”pungkas nya.

Menurut Bhabinkamtibmas Aiptu Suparno mengatakan bahwa kegiatan berbagj takjil yang dilakukan Bhabinkamtibmas dan Babinsa tersebut sebagai bentuk sinergitas TNI - Polri untuk pembinaan wilayah. 

"Dengan kegiatan tersebut dalam Ramadhan berkah, TNI - Polri selalu aktif melakukan pembinaan untuk menciptakan kamtibmas aman dan kondusif,"ucap Aiptu Suparno.

Di tempat lain Danramil 02/Pondok Gede Mayor Inf Akhmad menyampaikan kepada media pendim bahwa kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan peran aktif Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagi wujud kepedulian mereka kepada warga diwilayah binaannya.

"Semoga kegiatan baik ini dapat menjadi motivasi untuk warga lainnya untuk selalu berbuat baik, meskipun satu hari satu kebaikan,"ucap Mayor Inf Akhmad.

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi bersama Jajaran Pejabat Pemkot Bekasi Giat Tarling Di Bekasi Barat

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Malam Ramadhan ke-9 pada Selasa (19/03), Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad Bersama Jajaran menyambangi Masjid Nurani di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat guna melanjutkan program Tarawih Keliling (Tarling) di wilayah.

Dalam Tarling tersebut, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad kembali menyerahkan bantuan kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) berupa dana hibah dari BAZNAS dan sarana ibadah untuk keperluan operasional Masjid serta keperluan penyediaan alat Ibadah untuk masyarakat sekitar.

Tampak hadir dalam kegitan tarawih keliling tersebut, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi, Asda 2 H. Innayatullah, Kasatpol PP Kota Bekasi Karto, Sekdis Satpol PP. Camat Bekasi Barat dan Lurah se-Bekasi Barat.

Saat menyampaikan sambutannya, Gani Muhamad menuturkan kebahagiaannya dapat menyempatkan melaksanakan tarawih di sini sebagai momen silaturahmi bersama masyarakat.

"Di bulan Ramadhan yang penuh berkah dan pahala dilipatgandakan ini, Alhamdulillah saya dapat hadir tarawih bersama dengan warga di sekitar sini, terima kasih atas penerimaan kedatangan saya bersama jajaran ke sini, semoga dari kesempatan ini, keberkahan melimpah ruah bagi Bapak/Ibu sekalian para jamaah Masjid Nurani," ujar Gani Muhamad saat sambutannya.

Gani Muhamad pun mengucapkan terimakasih atas kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kondusifitas saat Pemilu kemarin.

"Dalam kesempatan ini saya menghaturkan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya atas  peran serta warga masyarakat dalam menjaga kondusifitas saat pemilu Capres-Cawapres dan Dewan Legislatif kemarin," Ungkap Gani

Gani pun berharap kondusifitas tersebut dapat tetap terjaga selalu dengan baik di masyarakat, ditambah jelang Pemilukada mendatang.

"Saya juga berharap ketentraman ini dapat terus terjaga, karena masih ada Pesta Demokrasi berikutnya, yaitu pemilihan Kepala Daerah Wali Kota, Bupati dan Gubernur di Pemilukada berikutnya, jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang hendak ingin memecah belah tali persaudaraan," pungkas Gani.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan dari BAZNAS Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi untuk kesejahteraan Masjid Nurani Kranji Bekasi Barat.

Share:

Read More

SEKDA BUKA FORUM OPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU

KABARMASA.COM, AMBON - Di bawah sorotan Tema : “Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kehutanan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Untuk Maluku Maju Dan Berkelanjutan”, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menggelar Forum OPD, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali Ie., M.Si., I.P.U., ditandai dengan pemukulan tifa, bertempat di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang berlangsung selama 2 hari, yakni 20-21 Maret 2024. 

Hadir pada kegiatan ini, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku,  Korwil UPT LHK dan PLT Kadis Kehutanan, Biro Perencanaan Sekjen Kementerian LHK (Virtual), Kepala Dinas DLH, Kepala Dinas ESDM, Perwakilan OPD Kehutanan Kabupaten/Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD Kabupaten/Kota UPT KLHK, juga sebagai narasumber pada kegiatan ini Biro Perencanaan Sekjen Kementerian LHK, (Virtual), Bappeda, UPT KLHK, dan UPT DKPH.

Mengawali sambutannya Sadali atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama, dalam upaya mensinergikan penyelenggaraan pembengunan kehutanan dari pusat, daerah, sampai ke tingkat tapak di Provinsi Maluku.

“Kegiatan forum OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tahun 2024 dalam rangka singkronisasi program dan kegiatan kehutanan di Daerah, baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sampai di Tingkat tapak. Karna ini yang harus kita lakukan supaya tidak tumpang tindih dalam perencanaan, terutama dalam penggunaan anggaran.” Jelasnya.

Sadali mengatakan, ada beberapa isu yang menjadi perhatian bersama, seperti perubahan iklim sesuai tema kegiatan ini, tingginya angka kemiskinan bagi Masyarakat yang bermukim di dekat laut dan dekat hutan, masih adanya klaim Masyarakat adat, dikarenakan memiliki landasan yang cukup kuat dengan lahirnya UU 4199 tentang kehutanan, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi 35 tahun 2012, lahirnya UU 11 2020 yang dijabarkan dengan 49 aturan pelaksana 5 dalam bentuk Peraturan Presiden 44, dalam bentuk peraturan pemerintah, Dimana sekarang sudah diterbitkan Peraturan Menteri yang harus dicermati Bersama, dalam rangka menjaga keberadaan hutan kita demi kemaslahatan Masyarakat banyak yang bermuara pada kesejahteraan, terutama Masyarakat yang bermukim dekat dan dalam poros Hutan. 

“Rapat ini adalah bentuk sinergitas, berarti tidak ada lagi dikotomi di antara kita, balai Kementerian yang ada di sini adalah bagian daripada unsur pemerintah yang bekerja untuk membangun Provinsi Maluku ini, itu berarti seluruh energi, kita dayagunakan untuk kemajuan Maluku yang merupakan bagian yang integral daripada pemerintah Republik Indonesia.” Terang Sadali.

Sadali juga mengatakan, Masih adanya lahan kritis yang belum rehabilitasi, belum optimalnya pemanfatan hasil hutan, dan masih adanya penebangan liar.

“Saya berharap forum ini membentuk tim kecil, sehingga Ketika ada kebakaran, itu bagian daripada sinergitas yang dibangun, ingat Hutan kita setiap saat berseru, minta agar perhatian kita untuk membela.” Ujarnya. 

Share:

Read More

Mafia Migas Marak di Bantaeng, KAMRI Geruduk PERTAMINA REGIONAL VII

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan PT. Pertamina Regional 7 Sulawesi Selatan Jl. Garuda I No.90125, Kunjung Mae, Mariso, Makassar dan Polda Sulawesi Selatan Jl. Perintis Kemerdekaan, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Selasa, (19/3/2024).

Indonesia adalah negara hukum, sudah jelas segala aktivitas yang dilakukan oleh segenap elemen mulai dari masyarakat sampai pemerintah haruslah memiliki landasan hukum yang jelas, agar terwujud masyarakat yang tertib dan sejahtera. pemerintah Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan UUD 1945 mensejahterakan masyarakat dalam perihal BBM juga tentu memberikan subsidi kepada masyarakat yang layak mendapatkan nya, tentunya peran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi proses pembagian BBM bersubsidi kepada masyarakat sangatlah diperlukan, karena terkadang banyak penyelewengan yang terjadi di tataran masyarakat yang berusaha menabrak hukum untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Tentunya kami sebagai Mahasiswa yang memiliki fungsi controlling terhadap masyarakat akan setiap waktu memperhatikan segala bentuk ketimpangan dan juga pelaksanaan hukum yang tegak harus dijalankan. Namun mirisnya sebagaimana laporan masyarakat mengungkap praktik yang mengkhawatirkan, di mana PT. Wisan Petro Energi diduga menjual BBM bersubsidi kepada pengusaha industri. Perbuatan ini kami nilai telah melanggar hukum, mengingat BBM yang disubsidi seharusnya diperuntukkan bagi konsumen yang membutuhkan, apatahlagi masyarakat kabupaten Bantaeng itu mayoritas petani dan nelayan yang menjerit, merasakan dampak negatif dari kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar. Hampir di semua SPBU yang ada di kabupaten Bantaeng itu melakukan praktik penjualan BBM secara ilegal, tepatnya SPBU Parasula, SPBU Lambocca (74.924.04), SPBU Lamalaka (74.924.01), SPBU Marina (73.924.03).

Informasi langsung dari lokasi kejadian mengungkapkan bahwa setiap hari, mobil tangki warna biru bertuliskan PT. Wisan Petro Energy aktif membawa BBM dengan rute Bantaeng-Makassar.

Sedangkan di SPBU Marina, Lambocca, dan Lamalaka kami mendapati Foto pengisian BBM Subsidi jenis solar menggunakan Cergen.

H. Ade, selaku pemilik SPBU Parasula, tidak berhubungan langsung dengan Santo, yang memiliki akses pengisian bahan bakar di hampir seluruh kapal Pelni dan jasa angkut muat kapal tangker. Namun, ia terlibat langsung dalam penjualan dan pemberian uang dengan Pak Diki, yang tinggal di komplek Aspol Panaikang dan satu atap dengan Helmy Kuarta Dirkrimsus. Adakah Keterlibatan Helmy Kuarta Dirkrimsus dalam rantai konspirasi ini??, ini masih menjadi pertanyaan.

Aktivitas ilegal tersebut telah berlangsung selama dua tahun. Modus operandi yang dilakukan Santo semakin rapi karena memanfaatkan jasa angkut muat kapal tangker dan membayar setengahnya secara otomatis santo mengongkosi sementara waktu setelah kapal sandar di Juragan Kapal Indonesia (JKI), baru kemudian tangki mengisi dan diantar ke tujuan. Tagihan atas transaksi tersebut ditagihkan ke PT. pelayaran tersebut, termasuk kapal PT. Pelni dan kapal swasta. Kebutuhan akan solar subsidi sangatlah besar dalam aktivitas ini.

Jendlap muslimin menyampaikan dalam orasinya, “Bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini  Polres Bantaeng yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang kami duga kuat sebagai Mafia Migas BBM Subsidi Jenis Solar dan Pemilik SPBU, Manager SPBU yang mereka masing-masing bermain itu kemudian APH harus mengambil sikap tegas untuk memberantasnya. Namun yang kami lihat, seolah-olah APH tutup mata, memberikan pembiaran terhadap Mafia BBM subsidi (SOLAR) yang tentunya telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.”

Lanjut, muslimin menyampaikan,”kami tidak akan mundur untuk memperjuangkan hak dan kemaslahatan masyarakat banyak, walaupun di intervensi dan dibenturkan dengan Sekelompok Oknum Premanisme seperti yang terjadi dalam aksi kami hari ini di depan PT. Pertamina Regional VII Sulsel. Yakin dan percaya kami dari Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) akan terus mengawal dan mendesak APH dalam hal ini Kapolda Sulsel untuk segera memeriksa dan menangkap Mafia Solar di kabupaten Bantaeng.”Tegasnya.

Berdasarkan hal tersebut Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) menyatakan sikap;

1. Mendesak Kapolda Sulsel untuk mencopot Ditreskrimsus, Kapolres Bantaeng, Kasat Reskrim dan Kanit Tipidter Polres Bantaeng karena tidak becus dalam menangani maraknya Mafia Migas, Penimbunan Solar, Pengangkutan BBM ilegal jenis solar.

2. Mendesak Ditreskrimsus untuk segera memanggil dan memeriksa Sdr. H. Ade (Pemilik SPBU Parasula), Sdr. Diki, Sdr. H. Rahmat (Pemilik SPBU), Sdr. H. Hamsah (Pemilik SPBU), Sdr. Wahab (Manager SPBU) karena diduga terlibat melakukan penjualan BBM subsidi (Solar) secara ilegal dan bermain dengan Pengusaha dari Bone (Mafia solar) di kabupaten Bantaeng.

3. Meminta Direktur PT. Pertamina Regional VII Sulsel untuk melakukan pengawasan yang serius dalam penyaluran BBM subsidi jenis solar di semua SPBU yang ada di Bantaeng.

4. Stop Aktivitas Ilegal SPBU Parasula, Lambocca, Lamalaka dan Marina.

5. Tangkap dan adili seluruh pelaku penjualan BBM subsidi secara ilegal dan penimbun Solar (Mafia Solar).

Share:

Read More

Puluhan Relawan Ganjar Bersatu Kosolidasi Persiapan Deklarasi Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan Relawan Ganjar tersebut bersatu untuk menstabilitasi politik sekarang yang sudah terjadi harus bisa di terima, jangan sampai pemaksaan kehendak yang membutakan semua nya untuk bisa menimbulkan kegaduhan dan mengkubu – kubukan lagi, hanya berhenti di pemilu saja jangan ada tambahan lagi sudah cukup kita beda pilihan dalam pemilu, selain itu kita harus tetap satu dalam menjaga stabilitas Negara untuk menjadikan cita – cita Indonesia emas, Indonesia yang maju dan sejahtrah.

Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 telah usai sejak seluruh rakyat Indonesia memberikan suaranya di bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan total ada 204.807.222 pemilih dalam dan luar negeri yang tercatat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mengikuti Pemilu 2024.

Saat ini, masyarakat pun sedang menanti hasil penghitungan resmi dari KPU yang rencananya akan diumumkan pada 20 Maret 2024, usai pengitungan berjenjang yang saat ini sedang berlangsung. 

Kami selaku relawan ganjar pun akan berkonsolidasi memberikan dukungan kepada pemerintahan prabowo Gibran, untuk bisa melanjutkan kerja – kerja sebelumnya dari presiden terdahulu, menurut kami semua relawan harus ikut serta dan bersatu dalam membangun negeri untuk bisa menjadikan Indonesia yang lebih baik tanpa adanya pecah belah, untuk itu kami bersatu mendukung pemerintahan prabowo Gibran.

Adapun berkaitan wacana penggunaan hak angket DPR RI mencuat ke publik setelah berbagai dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres 2024). Usulan hak angket ini disampaikan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ganjar menyatakan bahwa hak angket DPR diperlukan untuk menuntut pertanggungjawaban dari KPU dan Bawaslu atas dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang diyakininya bersifat terstruktur, sistematis, dan meluas. “Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulis.

Dalam diskusi tersebut kami menilai bahwa wacana penggunaan hak angket DPR untuk menghadapi kecurangan pemilu bukanlah hal yang tepat. Pasalnya, kecurangan pemilu masuk ke dalam ranah hukum. Dia menjelaskan, hak angket merupakan soal politis, sementara dugaan kecurangan dalam pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah masalah hukum. Pihak yang bersangkutan menurut dia, dapat menempuh jalur hukum dengan melapor ke Bawaslu, Gakumdu, maupun DKPP. "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKP. Terkait polemik hak angket DPR yang sedang hangat diperbincangkan.

Share:

Read More

Refra Sosok Politisi Berfikir Besar Bicara Besar Dan Bertindak Besar Lenggang Menuju Balai Karpan Maluku

KABARMASA.COM, MALUKU- Mumin refra atau yang di sapa dengan kefra (ketua fraksi pembangunan bangsah) anggota DPRD Provinsi maluku periode 2019-2024 dari Parti Kebangkiktan Bangsah. Mumin Refra atau kefra mencalonkan diri dan lenggang terpilih lagi menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku dengan perolehan suara pribadi 4.576 dan mengantongi suara perolehan partai yang cukup di bilang signifikan yakni  16.091. Mumin Refra atau anggota DPRD incumbent terpilih dari dapil IV khususnya untuk di tps desa tual sebaran suara yang sangat memukau sebagai pemenang pertama mengalahkan seluruh kandidat caleg yang lain.

Beberapa informasi yang beredar sosok Mumin Refra adalah seroang putra daerah terbaik yang di akui sebagai anak ohoi tua atau di akui juga sebagai anak rat tuvle atau memeliki darah biruh dari genologi ayahnya Hj Akib Refra dan kakek dari ayahnya Taherudin Tamher. Ia percaya diri  dan buktikan sebagai anak ohoi tua keluar dengan pemenang pertama dari sebaran seluruh suara dari tps desa tual. Mumin Refra bernjanji  akan memaksimalkan kerja nyata untuk mewujudkan aspriasi masyarkat maluku secara luas dan khusus kerja prioritas untuk daerah pemeilihanya untuk masa bakti periode 2024-2029. 

Mumin Refra saat menjabat anggota DPRD Aktif periode 2019-2024 banyak melakukan kerja nyata dan selalu mengawal APBD Provinsi dan membuka lintas komonikasi  bersama pemerintah daerah tingakt I dan II beserta dengan mitra komisi. Hal ini di lakukan, di antara lain juga untuk menurun grafis volume kemiskian dan memberi kesempatan lapangan pekerja  serta membantu dan menghidupi ekonomi kerakaykatan. Kerja kerja nyata yang telah  di perbuat oleh kader partai ahlul sunnah waljamah, seabgai anggota DPRD Maluku masa bakti periode 2019-2024  yang di amanahkan fungsi dan kewenangan dalam Undang-undang akan saya maksimalkan dengan baik untuk kepentingan masyarkat maluku untuk periode tahun 2024-2029 

Menghadapi daerah dengan situsasi inflasi daya beli masyarkat yang menurun, salah satu dari sekian fakotor penyebabnya inflasi karena terjadi pertingkian konfilik horizontal antar masyarakat sipil berakibat mengganggu stabilitas ekonomi rakyat. Sisi lain Kondisi lapangan pekerja yang minim dan pengangguran yang tidak bisa di bendungi oleh pemertinah daerah sangat prihatin, kendati perlu upaya ekstra koloborasi DPRD Prov Maluku bersama pemerintah daerah tingkat I dan II, kondisi yang semua sangat menyangyangkan, perlu dimaksimalkan ektra kerja demi kepentingan masyarakat maluku untuk periode 2024-2029, strategi dan keterbukaan ruang partisipasi komonikasi antar linatas tokoh  masyarkat, birokrat antar pimpinan pimpinan daerah penting di garap untuk kepentingan masyarkat maluku ujar Mumin Refra.

Share:

Read More

PEMPROV MALUKU GELAR FGD PENYUSUNAN IDI TAHUN 2023

KABARMASA.COM, AMBON – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Penyusunan  Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 di Provinsi Maluku.

Kegiatan FGD ini bertempat di Ruang Rapat Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Senin (18/03/2024).

Hadir pada kesempatan itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, Pimpinan Partai Politik, Unsur Kepolisian, Tokoh Agama, dan stakeholder terkait.

Atas Nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Sekda menyambut baik serta mendukung kegiatan FGD ini, karena merupakan wujud nyata dari semangat partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi di Provinsi Maluku.

“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur terhadap kondisi demokrasi politik di Indonesia, termasuk di Maluku untuk menilai aspek kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan 3 dimensi yakni sosial, ekonomi dan politik, untuk itu pada hari ini kami berharap, para peserta FGD dapat memberikan kontribusi pikir yang konstruktif dalam menyusun IDI Provinsi Maluku yang lebih baik dan berkualitas.” Harap sekda.

Sekda mengatakan, Nilai IDI Provinsi Maluku di tahun 2022 masih dalam kategori sedang dengan angka 75,26%, sehingga diperlukan komitmen dan sinergitas para pihak, pemangku kepentingan, sebagai upaya meningkatkan IDI di Provinsi Maluku untuk Tahun 2023 dan tahun-tahun kedepan. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

100 Nasi Bungkus Gratis Dibagikan Oleh Babinsa Jatiraden Kepada Warga Yang Tidur Dijalanan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Babinsa merupakan ujung tombak TNI AD yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan kewilayahan, pembinaan penduduk, kondisi sosial budaya dan keamanan. Sesuai tugas tersebut, Babinsa ikut serta berperan dalam kegiatan kemanusiaan dengan lebih peduli terhadap kondisi masyarakat. 

Berbagai upaya terus dilakukan oleh para Babinsa di jajaran Kodim 0507/Bekasi untuk meringankan beban warganya, seperti yang kali ini dilakukan oleh Serda Lilik Irawan Babinsa Jatiraden Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi membagikan makanan untuk sahur kepada warga yang tidur dijalanan sepanjang Jalan Raya Transyogi RT.01/02, Kelurahan Jatikarya. Jumat (15/3/2024) malam. 

Kegiatan bagi – bagi makan sahur yang dilakukan oleh anggota Babinsa Koramil 02/Pondok Gede dengan menyajikan makan sahur sebanyak 100 paket Nasi bungkus Gratis.

Komandan Koramil 02/Pondok Gede Mayor Inf Akhmad berharap dengan kegiatan seperti ini bisa membantu masyarakat kurang mampu yang akan melaksanakan makan sahur. Sasaran utamanya masyarakat pekerja informal, tukang becak, pengamen jalanan, asongan, ojol dan pemulung.

“Banyak warga di wilayahnya yang masih belum stabil dan mapan ekonominya. Oleh sebab itu pendistribusian paket nasi untuk makan sahur digalakkan. Paket nasi bungkus/kotak saat ramadhan bisa sedikit membantu meringankan warga,” ujar Danramil.

Warga yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak TNI dari Koramil 02/Pondok Gede yang telah membagikan makanan untuk sahur.

Dirinya mendoakan semoga kegiatan untuk membagikan makanan sahur kepada masyarakat menjadi berkah dan ladang pahala bagi bapak – bapak TNI. 

Share:

Read More

PERMAHI MINTA MENDAGRI SEGERA COPOT PJ BUPATI MALRA DARI JABATAN-NYA

Amsir Renoat : Ketua PERMAHI Cabang Tual-Malra (Aktivis GmnI)

KABARMASA.COM, AMBON - Sungguh sangat di sayangkan, kondisi Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada beberapa minggu belakangan pasca terselenggranya hajatan pemilihan legislatif (pileg).

Banyak terjadi gerakan masa dimana-mana yang berujuang pada terganggunya keamanan kamtibmas, gerakan Sasi fasilitas dimana-mana hingga pada fasilitas vital negara, bahkan berujung pada konflik komunal di beberapa titik.

Namaun sangat berbeda, karakter dua pejabat tersebut, PJ Walikota Tual justeru sangat cepat dan tanggap dalam merespon serta menyelesaikan berbagai macam Kekacauan yang terjadi di Kota Tual, bahkan tak jarang terjun secara langsung di tengan-tengah masyarakat.

Sementara disisi lain, PJ Bupati Kabupaten Maluku Tenggara seakan tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa justeru semakin membuat kami bosan karena dan geram dengan ketidakbecusan PJ Bupati Malra yang gagal menangani daerah ini.

Sungguh sangat ironis, dimana posisi PJ Bupati Maluku Tenggara dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat ?

PJ Bupati Maluku Tenggara sangat jarang terlihat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang terjadi di Masyarakat, PJ Bupati Malra sangat lambat dalam merespon berbagai macam persoalan yang sedang terjadi.

Dalam keadaan yang tidak bisa teratasi seperti ini, kehadiran PJ Bupati justeru dapat menjadi peredam berbagai persoalan yang sedang terjadi, jika dibiarkan terus menerus, bisa saja melahirkan dampak lebih serius lagi.

Saling balas blokade jalan dimana-dimana, saling balas sasi dimana-mana seyoginya telah mencedarai sakralitas Keber-Adat-an daerah ini, Sasi yang merupakan suatu perangkat adat sedari dulu, justeru telah menjadi bahan olok-olokan kepentingan politik oknum-oknum tertentu.

Olehnya itu, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia cabang Tual-Maluku Tenggara, meminta dengan penuh harap, agar kedua pemimpin di Kabupaten Malra dan Kota Tual dapat berakselerasi dalam kerja-kerja nyata untuk menunstaskan problem yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Karena tindakan blokade beberapa jalan juga sangat tidak baik bagi keberlamgsungan ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dari tindakan tersebut, apalagi sekarang kita sedang di perhadapkan dengan bulan suci ramadhan, semoga kesadaran dari semua pihak dapat menyelesaikan persoalan yang ada agar masyarkat dapat hidup dengan aman dan harmonis.

Kalau tidak bisa menyelesaikan berbagai persoalan masyarkat, lebih eloknya Kementrian dalam Negeri segera copot jabatan PJ Bupati Malra. Tutup Amsir.

Share:

Read More

Pemerintah Kota Bekasi Berikan Himbauan dan Lakukan Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Selama Bulan Suci Ramadhan

 

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi Bersama TNI dan Polri lakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha selama bulan Suci Ramadhan. Hal ini dilakukan Untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menindaklanjuti Maklumat Bersama PJ Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota dan Dandim 0507/Bekasi Nomor 400.8/1979-SETDA.Kessos, Nomor H/03/III/2024/RESTRO BEKASI KOTA, Nomor B/262/III/2024.

Satpol PP dan Camat melakukan pengawasan dengan menyampaikan Maklumat Ramadhan kepada para pelaku usaha di wilayah  agar para pelaku usaha mentaati dan menjalankan Maklumat tersebut.

Kegiatan Pengawasan Kecamatan Bekasi Selatan yang dilaksanakan Sabtu 16 Maret 2024 diikuti 65 orang personel yang diawali dengan Apel di Halaman Polsek Bekasi Selatan dan dilanjutkan dengan  patroli keliling ke tempat-tempat Hiburan malam.

"Pada Jum'at lalu (15/03/23) kami  melakukan  pengawasan ke beberapa tempat,  sebagaimana arahan Pj. Wali Kota Bekasi agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadhan, dan  semalam  kami bersama Satpol PP,  Koramil dan Polsek Bekasi Selatan kembali lakukan pengawasan di seluruh wilayah Bekasi Selatan agar lebih maksimal lagi" ucap Karya Sukma Camat Bekasi Selatan.

Sementara itu Kasatpol PP Karto mengatakan akan terus sinergi dengan tiga pilar dalam melakukan pengawasan di Kota Bekasi.

"Selama bulan Ramadhan ini kami bersama TNI dan Polri akan terus melakukan pengawasan dan  pembinaan kepada pelaku usaha agar mentaati Maklumat Ramadhan dan turut memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan" ujar Karto.

Pemerintah Kota Bekasi terus   melakukan pengawasan menyeluruh untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelaku usaha dan masyarakat serta menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan kepada Aparat yang berwenang apabila ada hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan.

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi Tekan Angka Stunting di Kota Bekasi

 

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad secara langsung memberikan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahap I untuk Bantuan Pangan dalam rangka penanganan stunting di Aula Kantor Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Giat yang dihadiri oleh Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar, Mohamad Arifin Soedjayana, Ketua Tim Penurunan Stunting Jabar, Camat Jatisampurna beserta jajaran berlangsung dengan tertib dan lancar.

Gambaran progres capaian stunting di Kota Bekasi berdasarkan tren prevalensi stunting terus menerus mengalami penurunan baik dari data riset kesehatan dasar, studi status gizi balita di Indonesia maupun bulan penimbangan balita.

"Pada hari ini kami laksanakan penyaluran cadangan pemerintah (CPP) berupa daging unggas dan telur unggas untuk bantuan pangan dalam rangka penanganan stunting yang diberikan kepada keluarga beresiko stunting (KRS) berdasarkan data BKKBN yang mana bantuan tersebut merupakan program penurunan prevalensi stunting yang selama ini sudah menjadi tugas dan visi misi khusus pemerintah pusat dan daerah yang didapat sebanyak 469 keluarga beresiko stunting terbagi pada lima kelurahan empat kecamatan di Kota Bekasi" ujar Gani

"Semoga pemberian pangan yang diberikan kepada keluarga beresiko stunting hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memastikan generasi penerus Kota Bekasi sebagai generasi yang berkualitas, sehat lahir batin dan guna di masa produktifnya kelak" tutup Gani

Share:

Read More

Polemik Gaji PTT Anambas. Gen Malaya angkat bicara : Jangan lagi diberikan Janji Manis kepada Masyarakat

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Anambas, 16 maret 2024, co founder Gen Malaya turut menanggapi polemik keterlambatan pembayaran gaji pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan kabupaten kepulauan anambas, provinsi kepulauan riau.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa waktu ini masyarakat anambas kembali lagi menghadapi masalah klasik yang setiap tahunnya biasa terjadi di anambas, yaitu keterlambatan pembayaran gaji para tenaga non ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan anambas.

"Saya pribadi sudah sangat lama menyoroti problem ini, karena posisinya pemerintah kabupaten kepulauan anambas sudah keliru dari awal dalam hal menyerap tenaga kerja di anambas, sebagaimana yang kita ketahui, sejak PP. No 49 tahun 2018 di undangkan, seluruh daerah sudah di larang untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer atau PTT, tapi aturan tersebut semacam tidak di indahkan di anambas", ungkap eko pratama Co Founder Gen Malaya yang juga pemuda asal anambas.

Ini adalah masalah serius, kita bicara tentang perintah undang-undang, tidak bisa kemudian pemkab anambas berdalih membantu masyarakat tetapi mengesampingkan aturan. Karena nantinya yang akan di rugikan adalah masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti sekarang, terjadi keterlambatan pembayaran gaji. hal ini terjadi di duga karena mata anggaran yang akan di pergunakan tidak sesuai peruntukkannya, dan harus memangkas mata anggaran lainnya. "Yang harusnya mata anggaran di gunakan untuk belanja barang di alihkan untuk membayar gaji tenaga non ASN. Jika cara seperti ini di lakukan terus menerus tentu akan menjadi temuan pelanggaran hukum. Tidak akan ada kepastian bagi masyarakat yang sekarang menjadi tenaga PTT tersebut. Tegas eko

Sekali lagi saya tegaskan kepada pemkab anambas, jangan membenturkan kesalahan yang dari awal di buat oleh pemkab dengan aturan yang kini berlaku, akui saja jika memang kesalahan itu terjadi karena keterbatasan pemkab dalam menyerap tenaga kerja di anambas sehingga harus mengakali aturan dan segera tunaikan kewajiban pembayaran gaji tenaga non ASN yang belum dibayarkan tersebut. Tandas eko.

Terakhir kami mendorong agar forkopimda segera melakukan musyawarah dengan perwakilan Tenaga non ASN dan para tokoh masyarakat untuk menemukan solusi terbaik terkait permasalahan ini. Mengingat berdasarkan pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara bahwa pegawai non ASN wajib di selesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. hal ini harus menjadi perhatian kita semua, jangan sampai masyarakat di berikan lagi janji manis oleh pemkab seolah-olah permasalahan ini adalah hal yang lazim. Mereka butuh kepastian nasib mereka. Tutup eko pratama.(Tim-Red)

Share:

Read More