Diduga Staff Honor PUTR Labura Pinjam dan Curi Uang Sang Kekasih Sebesar Rp. 112.000.000

KABARMASA.COM, SUMATRA UTARA - Salah satu staf honorer di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labura, Sumatera Utara berinisial RN (21) tahun tega menipu uang sang kekasih idaman dengan modus menikahi sebesar Rp. 112.000.000 juta rupiah, Kamis 14/12/2023.


Kekasih idaman inisial K (24) tahun yang mengajar sebagai guru di sekolah Alwasliyah mendapatkan Iming-imingan dari RN akan melamar dan menikahi sang kekasih di Bulan Desember tahun 2023.


Akan tetapi, RN ternyata tidak tepati janji manisnya kepada sang kekasih untuk menikahi K setelah menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Yang mana, ternyata RN hanyalah menguras uang dan perhiasan K dengan modus Pinjaman.


K yang sudah mulai sadar akan kebusukan otak dari RN, Kemudian K mulai meminta uang yang telah di Pinjam oleh RN sebesar Rp. 112.000.000 juta rupiah. Namun, RN Kembali menjalankan otak bulus dengan kalimat “Cair Proyek di Kantor, Pasti ku Pulangkan”.


Dari pengakuan K Kepada tim media ketika di tagih kepada sang kekasih RN mengatakan,“Sayang aku pake dulu uangmu, Aku pasti tanggung jawab, nanti bulan 12 cair proyek di kantor, Pasti ku pulangkan dan apalagi orang tuaku akan melamarmu dan aku akan menikahimu, percayalah sayang”.


“Jangan lah bang, ini uang Bapak untuk berobat mamak, jangan lah terus di pinjam, saldo sudah tinggal sedikit”. Ujar K Sambil menangis


Saldo di rekening saya sudah tidak ada lagi, ternyata uang saya semua telah di Pindahkan oleh RN lewat transfer Brimo yang ada di Hp saya, Kemudian saya tegur dan dia mengatakan saya terlilit hutang karena judi online”. Cetusnya


“Saya juga telah di blokir oleh RN sehingga saya sangat sulit untuk berkomunikasi, Saya dan ayah saya mendatangi rumah RN untuk meminta uang yang di pakai nya itu kembali, Tetapi respon dari keluarga RN acuh tak acuh dan tidak ada etikad baik”. Jelas K kepada  tim media


Merasa ditipu dan dipermainkan oleh RN, K kemudian melaporkan RN ke Polsek Kualu Hulu pada tanggal 16 November 2023, dengan no :LP/B/379/XI/2023/SPKT/POLSEK KUALU HULU/POLRES LABUHAN BATU/POLDA SUMUT,tanggal 16 November 2023.


Hingga berita ini di Publikasikan, tim media belum meminta keterangan kepada Polsek Kuala Hulu dan Polres Labuhan Batu serta RN terkait laporan yang K Lakukan atas Dugaan penipuan dan Pencurian uang di saldo milik K. 


Penulis : Red

Edisi : Ke-1

Share:

Terimakasih Pak Kapolri: Kordum Aliansi Pemuda Melayu menyambut baik Kepulangan Jendral Melayu




 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Ucapan Terimakasih kepada Pak Kapolri, Jendral Sulistiyo sigit Prabowo atas kepulangan Jendral Asli Melayu Kepualau Riau menjadi Kapolda Kepulauan Riau, Yaitu Pak Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah. Senin (18/12/2023)

Mutasi Kapolda Kepri baru yang tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023.


Seperti yang kita tau pasca konfik sosial Masyarakat rempang-galang dan Pemerintah, Pak Kapolri Menugaskan Mantan Wakopolda Kepri, Brigjend pol Yan Fitri Halimansyah bersama Komjen pol Drs.Suntana. M.Si (Kabaintelkam Mabes Polri) ditugaskan membersamai masyarakat untuk menstabilkan kondusifitas konflik masyarakat rempang-galang, Allhamdulillah Masyarakat kembali kondusif.


Kredibiltas kerja Beliau dalam menjaga kondusifitas kepulauan riau sudah tak diragukan lagi pada saat beliau menjabat Wakapolda Kepulauan Riau 2017-2020, kepulauan riau cukup kondusif. sekarang Beliau sudah naik pangkat Menjadi Irjen Dan diamanahkan Kapolri menjadi Kapolda  Kepulauan Riau.


Aliansi pemuda melayu bersama masyarakat kepri mengucapkan Selamat datang dan selamat bertugas kembali Pak Irjen pol Yan Fitri Halimansyah, kami yakin, beliau dapat memberikan pengabdian serta dedikasinya secara totalitas dalam pelaksanaan tugas untuk bersama menjaga & membangun Provinsi Kepualauan Riau yang bermarwah, maju dan sejahtera, " ujar Kordum Aliansi Pemuda Melayu, Dian Arniandi.


Tak lupa, Kordum Aliansi Pemuda Melayu atau biasa disapa Bang Pian mengucapkan terimakasih dan selamat bertugas ditempat yang baru untuk Bapak Irjen pol Tabana Bangun, Semoga Bapak lebih sukses dalam amanah baru.Tutup kordum Aliansi Pemuda Melayu(Red)

Share:

PT NHM: Jamur Dan Sumber Masalah Bagi Masyarakat Lingkar Tambang

KABARMASA.COM, JAKARTA- Perusahan pertambangan di kabupaten Halmahera utara yakni PT NHM yang bergerak dibidang pertambangan emas hari ini luput dari perhatian dan kontrol masyarakat serta pemerintah daerah. Ketidak seriusan dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang selajutnya disebut PPM menjadi masalah pokok, terkhususnya masyarakat lingkar tambang. Seakan-akan perusahan melepas tangan dari tanggung jawab yang telah di amanatkan oleh undang-undang.

Perusahan yang sudah beroperasi sejak tahun 1999 melalui kontrak karya usaha gabungan newcrest dan antam dengan pemerintah Indonesia pada 28 april tahun 1997. Perusahan asal Australia ini menjadi jamur di tengah tengah masyarakat kurang lebih terhitung 24 tahun lamanya, “kata jamur menjadi diksi yang cocok di lebelkan pada PT NHM dengan melihat aktivitas eksplotasi yang merusak lingkungan dan pelayanan yang tidak humanis dirasakan oleh masyarakat lingkar tambang”. Ujar betran sulani

Awal tahun 2020, PT Halmahera bangkit mengambil alih saham mayoritas dari newcrest dengan pola manejemen baru bersama indotan. Sebelumnya masyarakat berpikir dengan adanya akuisisi saham mayoritas dan manejemen baru dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. namun nyatanya berbanding terbalik, delapan sektor yang menjadi program pemberdayaan masyarakat justru mandek dan tidak di jalankan sejak tahun 2022 hingga hari ini, salah satunya di sektor pendidikan. PT Nhm menjanjikan akan memberikan beasiswa terhadap masyarakat lingkar tambang sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban perusahan. Pemberian bantuan beasiswa setahun sekali, di kirimkan langsung kepada calon penerima yang sudah terdata oleh perusahan melalui via transfer antar bank. 

“Selain pendistribusian bantuan beasiswa yang mandek, menelisik kembali pada tahun sebelumnya Antara tahun 2020 dan 2021 pola pendistribusian bantuan yang tidak tepat guna” kata betran sulani. Dikatakan tidak tepat guna karna Pendistribusian yang tidak sesuai dengan waktu pembayaran semester, sehingga bantuan tersebut tidak sesuai target untuk meringankan beban kuliah dan tanggungan orang tua. “Maka dari itu selain mendesak perusahan untuk merealisasikan biaya bantuan pendidikan, perusahan juga segera mengevaluasi mekanisme pendistribusian bantuan beasiswa agar tepat guna”.

Perusahan harus tunduk terhadap aturan yang telah ada. Program pemberdayaan masyarakat adalah perintah perundang-undangan, sebagaimana telah diatur dalam peraturan menteri ESDM no. 41 tahun 2016 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Selain perintah untuk dijalankannya PPM oleh perusahan, pada pasal 25 permen ESDM no 41 tahun 2016 menjelaskan sanksi administrasi yakni teguran secara tertulis hingga pencabutan UIP atau IUPK.   

Maka atas dasar situasi inilah, “ pada tanggal 20 desember 2023, Front Aksi Mahasiswa Lingkar Tambang Halmahera Utara, akan melaksanakan aksi demonstrasi di depan kantor pusat PT NHM. Untuk mendesak pihak perusahan sesegera mungkin merealisasikan bantuan dana beasiswa terhadap masyarakat lingkar tambang yang saat ini sedang menempuh di daerah maupun di luarkota”. Tutup betran sulani  

  
Share:

Pendaftaran Tanah Tahun Depan Di Kolaka Timur Gratis

KABARMASA.COM, KOLAKA TIMUR- Pemda Koltim dibawah komando Bupati Abd Azis SH MH, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Koltim, menggratiskan seluruh baiaya pendaftaran tanah mulai tahun depan.
 
Hal ini diungkapkan Kepala BPN Koltim Ilmiawan saat menyampaikan laporan pada acara penyerahan Sertifikat Tanah Tahun 2023, dan deklarasi desa binaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), serta Gemapatas dan Gemapuldadis Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024, di Aula Rujab Bupati Koltim Desa Matabondu, Selasa (12/12/2023).
 
Hadir Bupati Koltim Abd Azis SH MH, Kepala BPN Koltim, Wakapolres Koltim Kompol Drs Tawakkal, Sekda Koltim Andi Muh Iqbal Tongasa SSTP MSi, Kajari Kolaka yang diwakili Asisten Intel, Dandim 1412 Kolaka yang diwakili Danramil Tirawuta, pimpinan OPD serta sejumlah penerima sertifikat.
 
Tahun depan kata Ilmiawan, Pemda Koltim melalui upaya bupati, dinilai sangat membantu program PTSL ini, dengan memberikan bantuan anggaran, sehingga masyarakat langsung mendaftarkan gratis tanahnya tanpa dipungut biaya lagi seperti tahun ini.
 
”Bahkan Pak Pj Gubernur Sultra, menghimbau kabupaten kota yang lain, untuk mencontoh Kolaka Timur ini, agar masyarakat terbantu dan tak ada lagi tanah yang tidak tersertifikat,” sebutnya.
Bupati Koltim dalam sambutannya, menyebut jika Pemda Koltim memutuskan untuk menggratiskan program PTSL ini tahun depan, agar masyarakat yang ingin menyertifikatkan tanahnya tidak terbebani lagi dengan biaya-biaya seperti yang berlaku saat ini.
 
Selain itu sebutnya, sejumlah aturan yang membuat Pemda Koltim melaksanakan ini pada tahun depan, yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2o18 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis di seluruh wilyah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Edaran Gubernur Sultra Nomor 590/532 Tentang Pelaksanaan Gerakan Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) dan Peringanan BPHTB.
 
”Aturannya kan sudah jelas bisa, ditambah lagi ada Aturan Bersama Tiga Menteri, soal APBD bisa menganggarkan penerbitan sertifikat, sehingga masyarakat tidak perlu bayar lagi. Karena Pemda Kolaka Timur akan membayar semua proses penerbitan sertifikat tahun depan, agar tidak ada lagi tanah masyarakat tidak tersertifikat pada Tahun 2025 mendatang,” sebutnya.
Sedang untuk sertifikat tanah yang dibagikan tahun ini sebut bupati, sebanyak 5.500 sertifikat yang tersebar disemua wilayah Koltim, dimana 3.500 berada di Kecamatan Tirawuta dan sekitarnya.
 
”Kami juga menghimbau masyarakat yang punya tanah untuk dipasangi tanda batas atau patok, supaya nanti bisa jelas dimana batas-batasnya ketika akan disertifikatkan,” himbaunya. (Diskominfo)
Share:

Polri Tegaskan Netral di Pemilu 2024, Ini Sanksi bagi Anggota yang Melanggar


KABARMASA.COM, JAKARTA - Polri menyiapkan sanksi kepada jajaran yang melakukan pelanggaran terkait netralitas di Pemilu 2024. Sanksi terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Sebelum masuk ke sana kita ada mekanisme gelar perkara, ini kategori ringan sedang atau berat, baru jadi berkas baru sidang nanti. Yang terberat ya ada pemberhentian tidak dengan hormat," kata Karo Wabprof Divisi Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto, kepada wartawan, Minggu (17/12/2023).

Agus menjelaskan tim Propam Polri bakal melakukan klarifikasi terlebih dahulu jika menemukan ada anggota yang diduga tidak netral di Pemilu 2024. Klarifikasi dilakukan kepada sejumlah pihak sehingga informasi yang didapat lebih komprehensif.

"Kemudian setelah klarifikasi itu kita misalnya ditemukan pelanggaran, dibikinkan LP di Propam, kemudian di buat LP dan dilakukan penindakan," ujar Agus.

Selain itu, Agus menjelaskan masa penanganan dugaan pelanggaran kode etik terkait netralitas polisi di Pemilu. Agus menegaskan komitmen Polri untuk mengusut laporan secara cepat.

"Bapak Kadiv Propam sudah memberikan tenggang waktu dan kita sudah diskusikan untuk pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai, untuk pelanggaran ASN 7 hari setelah LP sudah selesai, ini yang kita lakukan bahwa kita betul-betul serius penanganan netralitas ini," sambung dia.

Aturan Bermedsos
Untuk diketahui, Polri sudah mengeluarkan pedoman perilaku netralitas dalam tahapan Pemilu 2024. Anggota Polri diminta mempedomani aturan tersebut, termasuk soal konten di media sosial.

"Yang pertama kita harus tahu rambunya dulu, UU ada, Perpol ada dan memperjelas lagi kegiatan soal (larangan) politik praktis dengan surat telegram Kapolri, itu sudah buat kita telegram nomor 2407 bulan Oktober. Bagaimana yang dilarang oleh polisi di medsos," kata Agus. 

Agus menjelaskan salah satu yang diatur dalam pedoman tersebut yaitu larangan berfoto dengan pasangan calon yang berpotensi mengganggu netralitas Polri. Selain itu, anggota Polri juga dilarang untuk mengomentari foto pasangan calon di media sosial.

"Foto bersama paslon, dilarang foto selfie dengan pose yang berpotensi menuding keberpihakan Polri terhadap parpol. Mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar foto paslon via media massa, media online, media sosial, itu salah satunya," kata Agus.
"Termasuk juga pose-pose foto dengan jari-jari itu, yang dulu kalau ada angkatan, entah itu bintara, perwira, itu kan ada angkatannya, itu tidak boleh," sambung dia.

Selain itu, Agus juga menjelaskan mengenai aturan keluarga dari polisi yang berkontestasi di Pemilu 2024. Agus mengatakan polisi tetap tidak boleh terlibat kegiatan politik praktis meskipun ada keluarganya yang mencalonkan diri di Pemilu. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan fasilitas yang ada.

"Di situ ada aturan bahwa polisi tidak boleh terlibat kegiatan praktis, oleh karena itu ada rambu-rambu yang kita berikan kepada mereka. Di Aceh misalnya ada di Polsek, keluarga ini, dari Polres, dari Propamnya sana sudah mengawasi, sehingga polisi digunakan alat untuk itu, apalagi menggunakan fasilitas seorang komandan, Kapolsek misalnya memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti, mengawal," ujar Agus.

Share:

PERMAHI Menilai Oknum Penyidik Tidak Becus Dalam Penanganan Kasus Jesika

KABARMASA.COM, DEPOK- Kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali menjadi perbincangan publik usai dirilisnya film ‘Ice Cold’ di platform Netflix pada akhirSeptember lalu. Meski putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, ternyata masih terdapat sejumlah pandangan dari akademisi, praktisi hukum dan sejumlah profesi lainnya. Yakni, proses peradilan kasus tersebut yang menetapkan Jessica Wongso sebagai pelaku kematian sahabatnya Mirna Salihin pada Oktober 2016 lalu dinilai masih memiliki sejumlah persoalan, (17/12/2023).
"Permahi Cabang Jakarta Timur Kabid Penyuluhan dan Penerangan Hukum mengelar Seminar Nasional dengan tema Babak Baru Kopi Sianida, ‘’Apakah Jesika Pelakunya? Dengan ini maka kemudian menjadi bahan Analisa mahasiswa untuk melihat ketidak benaran yang terjadi dalam proses Penyidikan dan penyelidikan serta sampai pada proses persidangan yang begitu kontraversial" ujar Azhan J Refra selaku Kabid Penyuluhan dan Penerangan Hukum.

Dalam Seminar Diskusi Permahi menilai kasus tersebut perlu memperhatikan pola penanganan barang bukti yang terdapat banyak kejanggalan Barang bukti berupa rekaman Closed Circuit Televison (CCTV) di Kafe Olivier juga memunculkan kejanggalan.
Menjadi perdebatan antara Kuasa Hukum Jesika dengan Jaksa Penuntut Umum yang dimana  menurut Otto Asibuan dalam CCTV yang diputar dalam persidangan, Jessica tiba di Kafe Olivier pukul 16.14 WIB. Sedangkan dalam nota pesanan Jessica di Olivier, tercatat pukul 16.08 WIB.

Otto mempertanyakan perbedaan waktu tersebut. Menurut Otto, tak masuk akal apabila Jessica belum tiba di Olivier tapi sudah memesan menu terlebih dulu.

JPU menyebut, mungkin saja ada perbedaan waktu yang tercantum dalam CCTV. Dalam persidangan sebelumnya, resepsionis Olivier, Aprilia Cindy, menyatakan Jessica datang pukul 15.30 WIB hanya untuk memesan meja dan kembali lagi pukul 16.14 WIB.

Namun keterangan waktu sempat dikoreksi majelis hakim usai melihat rekaman CCTV. Jessica diketahui datang memesan tempat pukul 15.55 dan kembali pada pukul 16.14.

Tak hanya soal perbedaan waktu, isi rekaman CCTV dinilai janggal oleh ahli digital forensik yang dihadirkan kuasa hukum, Rismon Hasiholan Sianipar. Dalam persidangan September lalu, Rismon menduga ada video tampering atau modifikasi ilegal yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar M Nuh Al-Azhar.

Nuh merupakan ahli digital forensik Puslabfor Polri yang dihadirkan Jaksa dalam persidangan. Dia diminta penyidik untuk menganalisis hasil rekaman CCTV kafe Olivier.

Indikasi tampering ini, menurut Rismon, terlihat dari ukuran jari Jessica yang tidak proporsional saat menggaruk tangan usai Mirna tak sadarkan diri di Olivier. Rismon mencurigai, ada pengeditan manual karena tangan Jessica terlihat berubah warna dari terang, gelap, kemudian terang, dan kembali gelap.

Rismon juga menanyakan keaslian rekaman CCTV yang diperoleh Nuh. Menurutnya, analisis Nuh tak valid lantaran rekaman CCTV diperoleh dari hasil penggandaan.
Bukan hanya sampai disitu dalam seminar diskusi Narasumber menyampaikan, menilai banyak kejanggalan dari barang bukti tersebut.Mengutip  Otto, ada dua versi berbeda pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait penyimpanan kopi bersianida setelah disita pihak kepolisian.

Dalam BAP disebutkan, sampel kopi beracun dituangkan dari gelas ke botol saat di Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, 8 Januari lalu. Namun keterangan lain dalam BAP menyebutkan, barang bukti telah dikirim dari Polsek Tanah Abang ke Mabes Polri sehari sebelumnya yakni 7 Januari 2016.

Pada tujuh barang bukti kopi yang diuji di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) bahkan menunjukkan, hasilnya negatif sianida.

Dalam berkas dakwaan ada barang bukti yang kemudian disingkat BB I hingga VII. Hasilnya pada BB I, positif mengandung sianida sebanyak 7.400 miligram, BB II positif sianida sebanyak 7.900 miligram. Sementara pada BB lainnya dinyatakan negatif sianida.

Kejanggalan lain, keterangan bartender Kafe Olivier, Yohanes, yang mengaku menuang sisa kopi Mirna dalam botol air mineral yang terbuat dari kaca. Dia melakukan hal tersebut usai diminta manajer bar Kafe Olivier, Devi Siagian, untuk memindahkan kopi tersebut.

Yohanes memastikan, gelas itu kosong dan tak ada kopi beracun yang tersisa dalam gelas kopi tersebut. Sementara gelas bekas itu, seingat Yohanes, diletakkan begitu saja di meja pantry kafe.

“Ternyata dalam bukti yang dihadirkan bukan botol air mineral itu. Padahal sudah jelas kopi itu dituang semua ke botol. Sedangkan yang di laboratorium Puslabfor gelasnya masih isi kopi. Jadi kopinya yang mana?” ujar Otto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Juli lalu.

Kemudia Kuasa Hukum Jessika  meragukan keaslian kopi dalam botol yang menjadi barang butki. Dia mencurigai, kopi bukan berasal dari sisa kopi beracun yang diminum Mirna.

JPU sempat menunjukkan gelas bekas VIC dan botol berisi sisa kopi kepada majelis hakim dalam persidangan Juli lalu. JPU yang diwakili Ardito Muwardi membuka botol kaca berisi kopi beracun.

Terdengar suara letupan kecil saat botol itu dibuka. Tak ada bau khas dari kopi, warnanya juga telah berubah menjadi lebih keruh. Warna VIC mestinya coklat kehitaman. Namun dari keterangan sejumlah saksi di Olivier, kopi itu berwarna kekuningan seperti kunyit dengan bau tak enak.

Devi Siagian juga ditunjukkan botol kaca berisi kopi. Hakim Anggota Binsar Gultom menanyakan warna kopi dalam botol tersebut pada Devi.

“Warnanya seperti ini atau tidak?” tanya hakim Binsar sambil menunjukkan botol.

“Beda, Yang Mulia. Kopi yang diminum Mirna saat itu lebih pekat dan kekuning-kuningan,” jawab Devi.

Perubahan warna kopi dalam botol diduga karena lama penyimpanan sejak peristiwa kematian Mirna terjadi. Meski kopi dalam botol telah berubah warna, Devi meyakini bahwa botol kopi itulah yang dibawa polisi untuk diperiksa di Puslabfor Polri.

“Saya yakin itu yang diperiksa. Botolnya juga sama, karena saya yang meminta Yohanes memindahkan dari gelas ke botol,” ucapnya.

Jaksa Ardito menilai kuasa hukum Jessika tak paham soal barang bukti. Dia menjelaskan, dari keterangan Devi kopi beracun yang diminum Mirna langsung disita penyidik usai kejadian. Ardito membenarkan minuman itu sempat dituang Yohanes ke dalam botol.

“Sehingga diperkirakan dalam gelas masih ada, di botol juga masih ada,” katanya.

Penyidik lantas meminta VIC tanpa sianida di Kafe Olivier sebagai pembanding. Semula VIC pembanding disimpan dalam kantong plastik, namun polisi kemudian meminta dipindahkan ke botol karena khawatir akan tumpah. Sementara VIC yang bersianida juga telah disimpan dalam botol.

“Jadi yang dibawa ke Puslabfor itu dua botol dan satu gelas. Satu botol diduga isi sianida, gelas yang diduga isi sianida, dan satu botol VIC pembanding,” katanya.

Namun jaksa Ardito tak berani memastikan apakah botol VIC yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti berupa kopi bersianida atau kopi pembanding. Menurutnya, pembuktian ini hanya bisa dilakukan tim Puslabfor Polri.

Sayangnya, hingga jatah waktu menghadirkan saksi bagi JPU telah habis, keterangan soal barang bukti botol berisi kopi masih menjadi tanda tanya. Bagaimana barang bukti yang illegal menjadi legitimasi dalam proses persidangan? Perdebatan ini menjadi atensi Masyarakat dan Mahasiswa, terhadap indenpendensi (Institusi Lembaga Penegakan Hukum) dalam hal ini adalah Polri, JPU, dan Mahkama Agung dalam menjalankan proses yang diduga serampangan.

Belum lagi Penyalagunaan Wewenang dari pejabat yang mencoba mengintervensi, untuk memuluskan daripada proses penanganan perkara yang serampangan, sehingga berjalan dengan ketidak adilan pungkas Azhan J Refra selaku Kabid Penyuluhan dan Penerangan Hukum.

Permahi meminta kepada otoritas tertinngi Institusi Polri yaitu ‘’Bapak Sigit Prabowo agar mencoba melakukan Investigasi terkait dengan berita yang beredar di media masa tentang segelintir Oknum yang mencoba mengunakan Abous Of Power untuk mengintervensi dan mengintimidasi dalam penanganan perkara Jessika, sebab ini menjadi contoh yang tidak baik untuk masadepan Polri  dan masa depan seluruh Lembaga Penegakan Hukum" pungkasnya. 
Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Motivasi Anak Muda di Bulan Bakti Karang Taruna Kota Bekasi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Karang Taruna Kota Bekasi mengadakan giat Bulan Bakti yang dihadiri oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bertempat di Grand Kumala Lagoon, Bekasi Selatan. Minggu, (17/12/2023)

Dalam giat tersebut turut hadir, Kepala Dinas Sosial, Alexander Zulkarnaen, Camat Bekasi Selatan, Karya Sukma Jaya, Ketua Karang Taruna Kota Bekasi, H. Darkam beserta seluruh jajaran.

Acara ini melibatkan beragam kegiatan positif, termasuk bazar UMKM, pelayanan publik, santunan anak yatim, dan penyerahan donasi 1000 Al-Qur'an serta lainnya.

Bazar UMKM menjadi pusat perhatian dengan menampilkan produk-produk lokal yang mendukung ekonomi kerakyatan. Selain itu, pelayanan publik memberikan warga akses langsung kepada layanan penting yang memudahkan kehidupan sehari-hari.

"Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang sarat akan motivasi, kreatifitas dan inovasi sebagai Problem Solver di tengah masyarakat yang saat ini masih dalam kondisi menghadapi pandemi covid-19 khususnya di Kota Bekasi" ujar Gani

"Karang taruna juga harus mampu menunjukan perannya dan tegas memposisikan dirinya, dimana karang taruna harus tampil sebagai mediator dan fasilitator untuk membawa aspirasi pemuda sebagai entitas sosial kepada Pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan, terutama dalam bal pengentasan kesenjangan sosial masyarakat" tambahnya

Pada momen ini, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad juga memberikan santunan kepada anak yatim, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kelompok rentan di masyarakat. Lebih lanjut, penyerahan 1000 Al-Qur'an sebagai bagian dari program donasi menunjukkan komitmen untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan keberagaman di Kota Bekasi.

Terakhir, Gani berharap atas nama Pemerintah Kota Bekasi dengan kegiatan ini menjadi motivasi bagi semua anggota karang taruna untuk memiliki jiwa sosial, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar serta bekerja tanpa mengenal lelah dan mengabdi untuk Kota Bekasi tercinta.
Share:

MENJEMPUT REVOLUSI 5.0 PENGGERAK MILENIAL SRI PURNOMO SEGERA LAKUKAN DEKLARASI

KABARMASA.COM,YOGYAKARTA—Revolusi Industri merupakan perubahan besar-besaran di bidang industri yang berdampak luas pada kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri 5.0, berbagai teknologi yang menjadi tanda dimulainya revolusi industri 5.0 sudah mulai diterapkan di berbagai bidang.

Revolusi teknologi yang secara fundamental telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Dalam skala, ruang lingkup, dan kompleksitasnya, transformasi yang sedang terjadi berbeda dengan apa yang telah dialami manusia sebelumnya. Kita belum tahu persis apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi ada satu hal yang jelas: dunia harus merespon terhadap perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik dan swasta, sampai akademisi, dan tentunya masyarakat sipil biasa.

Sejarah Revolusi Industri
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah. Yakni ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Revolusi industri pertama yang dimulai sejak 1784 memperkaryakan air dan kekuatan uap untuk mekanisasi sistem produksi. Kemunculan mesin uap pada abad ke-18 ini dicatat oleh sejarah berhasil mengerek naik perekonomian secara dramatis. Di mana selama dua abad setelah Revolusi Industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan perkapita Negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat.

Berikutnya, pada revolusi industri generasi kedua yang dimulai tahun 1870. Ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (combustion chamber) untuk melangsungkan produksi masal. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Kemudian, revolusi industri generasi ketiga yang ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Dimulai tahun 1969 menggunakan kekuatan elektronik dan teknologi informasi untuk otomatisasi proses produksi.

Selanjutnya, pada revolusi industri generasi keempat telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi (disruptive technology) hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Revolusi Industri 5.0 ini juga ditandai dengan bersatunya beberapa teknologi. Sehingga kita melihat suatu area baru yang terdiri dari beberapa bidang ilmu independen: fisika, digital dan biologi.

Ciri-Ciri Revolusi Industri 5.0
Disebut juga sebagai era disrupsi karena pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri 4.0 telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil.

Berbagai teknologi yang menjadi tanda dimulainya revolusi industri 5.0, sudah mulai diterapkan di berbagai lini. Kemunculan komputer kuantum, teknologi berbasis internet, printer 3D, teknologi nano, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, bioteknologi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Selain itu, wajah ekonomi dunia saat ini telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi.

Di era ini, industri akan memasuki dunia virtual serta penggunaan mesin-mesin automasi yang terintegrasi dengan jaringan internet. Efek dari penerapan teknologi ini adalah meningkatnya efisiensi produksi dan terjadi peningkatan produktivitas serta daya saing.

Layaknya koin yang punya dua sisi berbeda, industri 5.0 tak hanya membawa keuntungan bagi sektor industri, tapi juga tantangan baru bagi para tenaga kerja. Adanya otomasi atau pemanfaatan robot dalam proses produksi manufaktur memungkinkan terjadinya pengurangan tenaga kerja.
Untuk menghadapi perubahan yang dibawa industri 5.0, apa yang harus kita siapkan?

Generasi Milenial Siap Hadapi Industri 5.0
Sebagai salah satu SDM Indonesia, generasi milenial pun tak luput dari perubahan yang dibawa revolusi industri 5.0. Generasi milenial atau juga dikenal sebagai Generasi Y adalah kelompok demografi setelah Generasi X (Gen-X). Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran.

Generasi yang lahir pada medio 1980-1999 ini harus bersiap dengan kondisi tersebut karena masa depan industri berada di tangan mereka. Tak hanya pintar dan menguasai teori, mereka harus memiliki kemampuan belajar (learning ability) yang tinggi untuk mengikuti perubahan yang berlangsung secara cepat
Share:

GIBRAN masuk Zona Merah

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Generasi Indonesia Berani (GIBRAN) menjadi bagian dari kegiatan road show TKN Fanta dan PemilihMuda.id menuju Jateng dan Jogja. Tujuan dari keikutsertaan GIBRAN dalam kegiatan ini sebagai relawan dari generasi muda yang serius mendukung program 22 juta suara anak muda memilih Prabowo-Gibran untuk menang satu putaran. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Nasional GIBRAN, Aziz Fauzul Adzim.

"Kegiatan kemarin hingga hari ini fokus di 2 lokasi. Kemarin kami menyambangi beberapa titik di Jateng mulai dari Tegal, Kendal, Semarang, dan terakhir Solo. Hari ini kami di Jogja sebagai rangkaian terakhir road show pertama ini. Tentunya dengan tujuan, 22 juta suara anak muda memilih Prabowo-Gibran menang satu putaran. Apalagi Jateng ini zona merah jadi kita harus kolaborasi dengan semua tim" terang Fauzul.

Sekjend Pelajar Islam Indonesia (PII) 2021-2023 ini juga menambahkan jika keikutsertaannya merupakan sebuah kesempatan berharga dan banyak sekali hal-hal seru yang didapat dan sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari rombongan TKN Fanta.

"Kegiatan seperti ini sangat berharga dan sayang sekali dilewatkan, apalagi GIBRAN satu-satunya relawan yang diajak. Di Tegal kami jumpa mahasiswa, dan para caleg U-40. Di Kendal diajak makan siang oleh Mas Bupati Dico. Di semarang konsolidasi TKD Fanta Jateng dan aksi sosial berbagi susu ke anak-anak di sekitaran Taman Srigunting. Di Solo kami ketemu aktivis-aktivis BEM dan ditutup dengan nonton konser Indonesia Maju di Lapangan Benteng Vastenberg. Kami sangat berterima kasih kepada Komandan TKN Fanta, bang Arif Rosyid atas kesempatan yang diberikan", kata Fauzul.

Fauzul berharap jika terus diikut sertakan dalam setiap road show dan relawan muda yang lain juga bisa berpartisipasi supaya semakin menambah pengetahuan bagi relawan-relawan muda yang baru terjun ke dunia politik.

"Semoga GIBRAN terus diikut sertakan dalam kegiatan road show ke lokasi-lokasi lain dan semakin banyak juga relawan muda yang berpartisipasi supaya semakin menambah pengetahuan dan pengalaman", tutup Fauzul.
Share:

HADIRI ACARA PUNCAK PERINGATAN HARI JUANG TNI AD, DANDIM 0507/BEKASI TERIMA PIAGAM PENGHARGAAN JUARA LOMBA KARYA BAKTI TAHUN 2023

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait B.S M.MDS., menghadiri upacara peringatan Hari Juang TNI AD ke-78 Tahun 2023 yang dipimpin langsung Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Inspektur Upacara yang dilaksanakan di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi (15/12/2023).

Kehadiran Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait B.S M.MDS, dalam upacara Hari Juang TNI AD ke -78 untuk menerima langsung piagam atas prestasi Kodim 0507/Bekasi yang meraih Juara Harapan 3 kategori lomba pembersihan pasar pada Lomba Karya Bakti tahun 2023.

Untuk puncak Hari Juang TNI AD ke – 78 dilaksanakan di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Upacara ini menjadi momentum dalam memperingati sejarah dan mengenang perjuangan pahlawan TNI AD dalam menjaga kedaulatan negara.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI AD Maruli Simanjuntak juga selaku inspektur upacara mengucapkan “Selamat Hari Juang TNI AD ke 78 Tahun 2023” kepada segenap prajurit dan Pegawai Negeri Sipil TNI AD.

Dalam arahannya, ia mengatakan TNI AD-rakyat merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai macam tantangan di era globalisasi.

“Untuk menghadapi berbagai macam tantangan tersebut TNI AD harus terus meningkatkan kemampuannya, baik dari segi personel, alutsista maupun doktrin.

 Peningkatan kemampuan diperlukan untuk menghadapi berbagai macam ancaman yang semakin kompleks,” ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta seluruh TNI-AD yang hadir untuk berperan aktif dalam pelestarian alam, pencegahan dan penanggulangan bencana alam sesuai dengan tema perayaan ‘TNI AD Bersama Rakyat Bersatu dengan Alam untuk NKRI’.

Upacara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi TNI AD, Forkopimda Provinsi dan Kota serta pejabat Pemkot Makassar.

Setelah upacara, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian acara.
 Diantaranya, penyerahan penghargaan lomba Karya Bakti, acara syukuran dengan pemotongan tumpeng, pertunjukan tarian kolosal, penyerahan bibit tanaman, pemberian sembako, penanaman pohon serentak, aksi donor darah, peninjauan UMKM serta berbagai hiburan musik.
Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Pimpin Apel Gabungan: Tingkatkan Pelayanan Jaga Marwah Sebagai Aparatur


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Mengawali kegiatan di hari Rabu pagi (13/12), Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyambangi lingkungan kantor Pemerintah Kota Bekasi di Jl. Ir. H. Juanda sekaligus memimpin apel pagi bagi seluruh aparatur yang terdiri dari  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Selain memimpin apel pagi, kedatangan Gani Muhamad juga bertujuan untuk memberikan beberapa arahan penting sekaligus menjalin sinergitas dengan seluruh aparatur di sana guna meningkatkan professionalitas kerja dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Di bawah kepemimpinan para Kepala Dinas masing-masing, mari bersama bersinergi bekerja dengan baik untuk membangun Kota Bekasi, dan bersama juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan jaga selalu marwah kita sebagai aparatur dan nama baik Kota Bekasi," ucap Gani Muhamad saat amanat apel pagi.

Setelah apel, Gani Muhamad menyempatkan untuk berkeliling ke masing-masing kantor kedinasan di sana untuk melihat langsung situasi dan kondisi proses pelayanan serta meninjau sarana prasarana penunjang di masing-masing gedung.

"Keempat Dinas di sini merupakan Kedinasan yang bertugas langsung melayani kebutuhan masyarakat, Disdukcapil melayani Administrasi Kependudukan, DPMPTSP melayani proses perizinan, Bapenda melayani pembayaran pajak, Dinsos melayani warga yang berkebutuhan khusus, sehingga saya perlu mengecek kelayakan tempat pelayanan, dan memang ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, seiring berjalannya waktu mari bersama bebenah, yang penting utamakan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan maksimal," tambah Gani Muhamad.

Gani Muhamad pun tidak lupa selalu menegaskan kepada seluruh Aparatur untuk tetap menjaga netralitas di jelang dan saat Pemilu 2024 mendatang. Ia berpesan, "junjung tinggi netralitas, memilih calon pasangan atas pilihan sendiri tentu diperbolehkan, namun jangan menunjukkan keberpihakannya apalahi memaksakannya kepada orang lain, ciptakan Pesta Demokrasi yang damai di Indonesia," tutupnya.

Share:

Menutup Akhir Tahun, RSUDCAM Launching Program SIPABOLANG


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Menutup akhir tahun, RSUD Chasbullah Abdul Madjid launching program Siap Antar Pasien Boleh Pulang (SIPABOLANG), yang diresmikan langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, Rabu (13/12).

Program tersebut menjawab persoalan yang kerap terjadi pada pasien yang secara medis sudah dapat tindakan dan sudah diperbolehkan pulang dari RSUDCAM, tetapi terhambat pulang akibat tidak ada sanak family yang jemput untuk pulang, maka SIPABOLANG hadir sebagai solusi untuk mengantar pasien pulang sampai ke kediaman secara gratis.

"kami melaunching program ini atas inisiasi bersama staff RSUDCAM lainnya berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan, sering diketemukan pasien yang secara medis sudah diperbolehkan untuk pulang akan tetapi tidak ada keluarga yang menjemputnya, maka kami fasilitasi pengantaran ke rumah mereka dengan sistim yang sudah terorganisir tanpa menyulitkan para pasien," ungkap dr. Kusnanto Dirut RSUDCAM.

Layanan tersebut dianggap sebagai dedikasi RSUDCAM untuk masyarakat Kota Bekasi, dan program tersebut sangat diapresiasi oleh Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhammad.

"Baru kemarin RSUDCAM mendapatkan penghargaan dari Kemendagri melalui program (Sistem Berobat Jalan Online) SIBROJOL, kali ini kembali menciptakan inovasi, yakni program SIPABOLANG dan saya sangat apresiasi sekali kinerja dan dedikasi rekan-rekan di RSUDCAM untuk melayani warga masyarakat dengan maksimal serta penyediaan pelayanan yang mudah, murah, cepat," tambah Pj. Wali Kota Bekasi.

Terakhir, adapun pesan Pj. Wali Kota Bekasi adalah, "jaga kepercayaan masyarakat dengan terus jaga kualitas pelayanan, saya pun mendukung terus terciptanya inovasi seperti ini dengan tentunya tetap berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sosialisasikan juga program baik ini kepada khalayak luas agar semakin banyak yang mengetahui manfaat adanya SIPABOLANG," tutupnya.
Share:

TINGKATKAN TUSI PENGAMANAN, KA.KPR HUMBANG HASUNDUTAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMUT LAKSANAKAN RAPAT INTERNAL PENGAMANAN


KABARMASA.COM, HUMBANG HASUNDUTAN -  Ka.KPR Humbang Hasundutan, atas perintah dari Karutan Humbang Hasundutan, laksanakan rapat dinas internal Pengamanan di Rutan Humbang Hasundutan pada Selasa,12 Desember 2023 dalam rangka peningkatan kewaspadaan menjelang Natal dan Tahun baru.

Bertempat di Aula Rutan, Kegiatan ini dilaksanakan guna peningkatan pelaksanaan kinerja pengamanan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan. 

Rapat Dinas Internal kali ini diikuti oleh seluruh jajaran pengamanan. Ka.KPR memberikan penguatan kepada satuan pengamanan sesuai dengan Instruksi Kepala Kantor Wilayah Sehubungan dengan peningkatan Keamanan dan Ketertiban Pada Lapas/Rutan. 

Adapun Rapat kali ini membahas mengenai peningkatan disiplin khususnya absensi dalam menjalankan tugas. Bagi Petugas P2U agar meningkatkan pengawasan dan penggeledahan terhadap orang/ barang yang melewati Pintu P2U. Petugas Pengamanan serta Staf KPR agar meningkatkan frekuensi penggeledahan baik rutin maupun insidentil di kamar/blok hunian Warga Binaan. Petugas Pengamanan tidak diperbolehkan mengeluarkan warga binaan pada malam hari untuk melakukan kegiatan apapun tanpa terkecuai. boleh meninggalkan tugas yang telah di tetapkan pada pos jaga masing-masing tersebut tanpa seizin pimpinannya/ pejabat yang dihunjuk. 

"Saya menhimbau kepada Petugas Pengamanan harus Meningkatkan kewaspadaan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan 3 Kunci Pemasyarakatan Maju + Back to Basic Pemasyarakatan. Selalu menerapkan waspada jangan-jangan terutama saat menyambung natal dan tahun baru" Ujar Ka.KPR.

Kegiatan Rapat Internal Pengamanan yang diikuti oleh jajaran pegawai berjalan dengan baik dan kondusif.
Share:

Tinjau Pembangunan di Bantargebang, Pj. Wali Kota Bekasi Pastikan Pembangunan Berjalan Dengan Lancar dan Tepat Guna


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Sambangi wilayah Kecamatan Bantargebang, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad meninjau langsung progress beberapa aspek pembangunan guna memastikan berjalan sebagaimana mestinya pada Senin, (11/12)

Adapun beberapa titik lokasi pembangunan yang ditinjau Pj. Wali Kota Bekasi Gani adalah, 1. Pembangunan SDN Ciketing Udik 2. Pembangunan Perlebaran Jalan di area Pangkalan 2 Cikiwul, dan 3. Pembangunan Workshop Perbengkelan Armada Angkutan sampah di TPSA Sumur Batu.

Dalam tinjauannya ke SDN Ciketing Udik 2, Gani Muhamad mendapati bahwa progress pembangunan sudah mencapai 80% dan akan terus berjalan sampai dengan 100% serta dipastikan pembangunannya berjalan aman dan Kegiatan Belajar Mengajar pun tetap berjalan. 

"Menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dengan fasilitas ruang kelas serta penunjang lainnya yang lengkap merupakan tugas Kami, Pemerintah Kota Bekasi, untuk itu hari ini saya bersama jajaran meninjau langsung progress pembangunan dan memastikan berjalan sesuai ketentuan dan tentunya untuk memastikan jalannya pembangunan aman untuk keberlangsungan Kegiatan Belajar Mengajar," ujar Gani.

Terkait proses pelebaran jalan di Pangkalan II Kelurahan Cikiwul, Gani Muhamad juga memastikan bahwa prosesnya dan segala hal terkait administrasi pendukungnya harus segera diselesaikan agar semua dapat merasakan manfaatnya tanpa adanya hambatan.

"Selain menyelesaikan proses pembangunannya, segera selesaikan juga urusan administrasi pendukungnya, sering-sering lakukan sosialisasi dan pendekatan kepada para warga agar tidak terjadi salah paham, sehingga tidak ada hambatan, karena pembangunan ini semata-mata dilakukan untuk memudahkan mobilisasi warga, dan asas manfaatnya pun besar bagi khalayak luas," imbuh Gani.

Gani Muhamad pun menambahkan, "agar juga perhatikan kabel-kabel optik di sepanjang pembangunan pelebaran jalan, harus tertata dengan baik, jangan sampai tidak beraturan, serta perhatikan gorong-gorong di pinggir jalan, harus tetap memperhatikan aliran air nantinya lancar tidak tersendat," tambahnya.

Tinjauan terakhir Gani Muhamad adalah di lokasi pembangunan Workshop Perbengkelan armada angkutan sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup berlokasi belakang Kelurahan Sumur Batu.

Hadirnya Workshop Perbengkelan armada angkutan Sampah diharapkan dapat mempermudah bagi para sopir untuk mendapatkan maintenance lebih baik dan cepat, mengingat lokasi perbengkelan sebelumnya sering mengalami banjir disaat curah hujan tinggi.

"Semoga pembangunan Workshop ini tepat guna, kebermanfaatannya dapat dinikmati oleh rekan-rekan DLH, mendapatkan penanganan yang lebih baik, mengingat perbengkelan sebelumnya sering terjadi banjir saat musim hujan tiba," Pungkasnya.

Share:

Biografi Ketua Umum PB HMI Terpilih 2023-2025, Bagas Kurniawan: Umur, Asal, Pendidikan hingga Perjalanan Karirnya


KABARMASA.COM, PONTIANAK - Berikut ini biografi lengkap Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terpilih periode 2023-2025 Bagas Kurniawan.
Simak Biografinya mulai dari umur, asal, pendidikan hingga perjalanan karirnya berikut ini yang berhasil dirangkum oleh Tim Pemuka Rakyat.

Biodata
Nama Lengkap: Bagas Kurniawan

Tempat, Tanggal Lahir: Kediri, Jawa Timur, 25 Februari 1994

Asal: Kediri Jawa Timur

Pendidikan
- SDN Panggung 6 Kota Tegal

- Pondok Pesantren Al- Mawaddah 3 Kabupaten Ponorogo

- SMAN 2 Pare 

- Pondok Pesantren Aveous Nepen, Kabupaten Kdiri

- S1: Fakultas Ekonomi Univeristas Indonesia

- S2: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Pengalaman Organisasi
- LK 1 HMI Cabang Depok 

- Ketua Umum HMI Komisariat FEB UI

- Ketua Umum Cabang Depok

- Wasekjen PB HMI Bidang Kewirausahaan, UMKM dan Ekonomi Kreatif

Pria 29 tahun itu berhasil meraih kemenangan sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke 32 di Pontianak, dan mengalahkan Ali Zakiyudin, Husnul Qari, M. Jusrianto, dan Rifqi Hamdani.

Bagas sosok Akademisi Universitas Indonesia ini menjadi sosok Pemimpin serta Nahkoda Baru Himpunan Mahasiswa Islam dengan Visi dan Misi HMI untuk Indonesia.

Itulah rangkuman dan ulasan biografi Ketum PB HMI terpilih periode 2023-2025 Bagas Kurniawan yang juga sebagai Kandidat Doktor Manajemen Keuangan IPB. 
Share:

Dirreskrimsus Polda Kepri Harus Lakukan Tindakan atas Dugaan KTV K-ONE Batam terindikasi penyulapan pajak

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Menindaklanjuti pemberitaan ke 4 terkait Dugaan Family KTV K-ONE Batam penyulapan atau di sebut bermain mafia Pajak Karaoke selama Bertahun- tahun lamanya kepada Pembeli (Konsumen), Minggu 10/12/2023.


Berdasarkan data yang di miliki oleh tim media jejaktoday.com bahwa Family KTV K-ONE Batam mengenakan Pajak Karaoke pada pembelian Rokok sangat besar. 


Padahal, Untuk harga Rokok penambahan terhadap pembelian sebuah rokok tidak diatur dalam Perda Kota Batam tentang Pajak, Jika selama ini diterapkan oleh pihak Karaoke, Pada setiap tahunnya Pajak rokok dapat menghasilkan PAD Pendapatan Asli Daerah Kota Batam hampir ratusan juta.


Terkait besarnya Pajak Karaoke di Family KTV K-ONE Batam, Diduga adanya permainan penyelubungan atau penggelapan dan melanggar peraturan tentang Pajak yang dilakukan pihak Management KTV K-ONE Batam.


Untuk itu, tim media meminta keterangan konfirmasi melalui pesan WhatsApp tanggal 07/12/2023 kepada bapak Sekretaris Bapenda Kota Batam tentang Pajak Karaoke di Family KTV K-ONE Batam.


"Maaf pak tim media coba dihitung 451rb pajaknya 157rb itu 35% sesuai tarif yg diatur perda" Ujarnya 


"Kalo rokok itu pajaknya ke pusat bukan ke daerah, Ya silahkan tanya ke pihak karoke nya, saya menyampaikan sesuai aturan". Katanya


Kemudian tim media kembali bertanya terkait tentang pembelian Rokok Yang dikenakan masuk dalam Pajak Karaoke di Family KTV K-ONE Batam.


"Silahkan, yg soal rokok itu tidak menjadi kewenangan daerah dalam memungutnya karna sesuai UU Pajak rokok atau Cukai rokok itu menjadi kewenangan pemerintah pusat". Cetusnya


Masih kata dia "Sedangkan pengenaan pajak atau tambahan harga untuk rokok itu tidak diatur dalam Perda Kota Batam tentang pajak".


Sementara itu, pihak management sampai dengan saat ini belum membalas konfirmasi tim media redaksi terkait Pajak Karaoke di Family KTV K-ONE Batam.


Dengan demikian, Diminta kepada Dirreskrimsus Polda Kepri untuk melakukan pemeriksaan dugaan penyelewengan Pajak Karaoke di Family KTV K-ONE Batam yang dapat merugikan keuangan daerah Kota Batam.

Share:

PW SEMMI Meminta Pengadilan Negri Batam, dapat Menetapkan Tersangka Kasus Renovasi Kantor BPJS tahun 2022 Mencapai 9,2 Milyar

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Kepulauan Riau (PW SEMMI Kepri) Sekertaris Umum Zuan Pratama saputra meminta Pengadilan Negri (PN) Batam segera tetap kan tersangka kasus renovasi kantor BPJS  kerena sangat merugikan Negara, pagu anggaran proyek renovasi gedung BPJS tahun 2022 itu mencapai Rp 9,2 Miliar. Sabtu, 09 Desember 2023.


Menurut sekertaris PW SEMMI Kepri Zuan Pratama Saputra, sangat menyayangkan terhambat kasus renovasi kantor BPJS, kerena dugaan kasus korupsi gedung  BPJS yang terdapat  di Sagulung.


Dampak dari keterlambatan renovasi kantor BPJS ini sangat merugikan masyarakat sekitar, sampai saat ini PW SEMMI Kepri sudah  berkordinasi ke Kasi Intel PN Batam, belum ada yang di tetapkan tersangka.


Masih Sekretaris PW SEMMI Kepri Zuan menyampaikan, “Meminta secara tegas agar PN Batam menindak secara hukum berlaku”. 


Meskipun kasus ini masih gantung di PN Batam dan kerena sedang proses  Penyidikan mengumpulkan alat bukti, dalam Peningkatan status kasus korupsi proyek gedung BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Ruko Villa Mukakuning, Sagulung, Kota Batam masuk ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Print-4821/L.10.11/Fd.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023.


Pekerjaan berdasarkan SPMB nomor SPMB (17/07/2022) tanggal SPMB 14 Juli 2022 dengan masa waktu pelaksanaan 180 hari kalender, namun dilakukan pengakhiran pekerjaan konstruksi pada saat progres kurang lebih 5 persen, dan sampai saat ini masih terbengkalai.


Saat Sekretaris Umum PW SEMMI Kepri Zuan Saputra Konfrimasi ke pihak Kasih Intel PN Batam, menyampaikan kasus ini dalam proses pendalaman penyelidikan dan hinga pemberitaan ini dipublikasikan.


Penulis: (Red)

Edisi Berita: Ke-1

Share:

BEM-NUS DKI Jakarta: Reformasi Dikorupsi "Dilemahkan, Dihancurkan, Berantakan"

KABARMASA.COM, JAKARTA- Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember menjadi momen penting untuk diperingati. Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) DKI Jakarta menyampaikan sikap tegasnya akan praktik korupsi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, (09/12/2023).

"Permasalahan korupsi merupakan suatu kedukaan besar bagi bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena presentase buruknya selalu bertambah setiap tahunnya. Misalnya seperti Indeks Persepsi Korupsi yang menurun ataupun terjeratnya Ketua KPK Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasil Limpo yang membuat hancur citra KPK dan pastinya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti dugaan pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan segala cara". 

"Disamping itu, keadaan yang demikian ini akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak
terhormat. Dalam cangkupan kedaerahan, DKI Jakarta sebagai wilayah penting bagi negara yakni ibukota atau wilayah pusat terpapar parah masalah korupsi. Pada semester I tahun 2023, KPK menerima 2.707 laporan masyarakat soal dugaan tindak pidana korupsi di berbagai instansi pemerintah (kementerian/lembaga/pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, kemudian BUMN dan BUMD), daerah dengan laporan terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 359 laporan. KPK menjadi tidak berdaya karena memiliki banyak hambatan seperti: hambatan struktural, hambatan kultural, hambatan instrumental hingga hambatan manajemen. Berbagai macam hambatan ini sangat berpengaruh pada efektivitas pemberantasan kasus korupsi di Indonesia, terutama jika tidak ada keinginan kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk menghapus budaya korupsi. Tak hanya itu, pemerintah harus terus melakukan perubahan dan perbaikan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi".  
Adapun menurut cermat BEM NUS DKI Jakarta, "Pembenahan ini bisa dimulai dengan perbaikan regulasi, peningkatan kualitas SDM yang bertugas dalam penanganan TIPIKOR, peningkatan kesejahteraan penegak hukum hingga penerapan hukuman yang efektif. Pemerintah harus bisa mengutamakan masuknya unsur keadilan pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberantas Korupsi di Indonesia. Semangat Reformasi harus tetap nyata diaplikasikan dalam regulasi dan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penguatan kewenangan dan independensi KPK harus dikembalikan dan dijamin kepastiannya didalam hukum. Tuntutan rakyat akan terciptanya tatanan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme harus segera diwujudkan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 yang berisi tentang Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)." 

BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta sepakat untuk menuntut dan menyuarakan : "Pengembalian independensi KPK dengan merevisi UU KPK, Optimalkan metode pencegahan terjadinya teransparasikan masalan koKupsi di DKI Jakarta dan kolaborasikan pengawasan serta pengawalannya bersama publik (Masyarakat dan Mahasiswa)."
Koordinator Daerah BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta Periode 2023-2024 Piere A.L Lailossa menyampaikan "Salah satu hal penting dalam menciptakan suatu kondisi yang lebih baik dalam penanganan TIPIKOR ialah melahirkan produk hukum yang lebih baik. Masalahnya, setelah UU KPK direvisi, produk terbaru bukannya menguatkan posisi KPK dalam memberantas TIPIKOR melainkan melahirkan jawaban yang sebaliknya. Misalnya : terbukanya intervensi lembaga negara lain terhadap KPK, masalah status kepegawaian KPK sebagai ASN hingga masalah status penyelidik dan penyidik di KPK. Pemberlakuan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sunggulah melahirkan suatu kemerosotan dalam penanganan TIPIKOR di tanah air. Setelah dikeluarkannya putusan MK No.70/PUU-XVII/2019 memang cukup membawa angin segar, namun hanya pada wilayah kewenangan penyadapan, penggeledahan, penyitaan serta penghentian penyidikan dan penuntutan." pungkasnya 
Share:

DPP Poros Muda Indonesia Deklarasi Pemilu Damai Untuk Indonesia Dan Pemilih Pemula Indonesia Secara Hybrid Diikuti Mahasiswa Pemuda Senasional


KABARMASA.COM, JAKARTA – Poros Muda Indonesia melaksanakan sosialisasi pemilu dan deklarasi pemilu damai, dan juga mensosialisasikan terkait dengan menjaga keutuhan nkri, dengan lebih cerdas dalam bermedia sosial agar tidak mudah terpengaruh dengan berita hoax, selain itu juga untuk meningkatkan pendidikan politik bagi para pemilih pemula. Hal itu untuk meminimalkan angka golput (tidak mencoblos) dalam pemilu 2024.
 
Dalam acara tersebut yang berlangsung hybrid offline dan online dikatakan oleh sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat Afad Usasra S.H dalam acara tersebut yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa, pemuda dan juga masyarakat, Jumat (8/12/2023). "Ini menjadi momen bagi pemilih pemula yang dimana kita sudah memasuki fenomena bonus demografi yang diartikan fenomena terjadinya pertumbuhan populasi yang didominasi oleh usia produktif. Sesuai namanya, kondisi ini adalah yang memberikan dampak positif bagi suatu bangsa, artinya kaum muda sudah harus mengambil peran penting dalam menentukan arah bangsa dan arah politik kedepan, " ujarnya.
 
Menurutnya, dalam pendidikan politik bagi anak muda dilakukan dengan sentuhan humanis, fleksibel dan mengikuti zaman karena. Selain perlu pendekatan rasional dan cerdas, dan menyentuh langsung head to head kepada pemilih pemula tersebut, sebab penting diketahui bahwa generasi muda adalah generasi emas yang akan menentukan cerminan suatu bangsa kelak, Sebuah kutipan pidato Bung Karno yang sangat terkenal , “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”
 
"Karena bagaimanapun bicara soal milenial atau pun gen z, bicara soal politik gagasan," ucapnya. Ia mengatakan, jika politik gagasan itu diterima anak muda, maka dari itu poros muda indonesia yang tergabung dari mahasiswa dan pemuda seluruh indonesia, harus konsisten mencerdaskan bangsa dengan banyak mengkaji terkait dengan cita – cita luhur bangsa.
 

Dalam hal ini mereka yang akan memilih dan mencoblos calon presiden atau calon anggota legislatif dalam pemilu 2024. "Artinya  harus benar-benar bisa meyakinkan para pemilih pemula ini, dari para kontestan untuk penetrasi terhadap politik gagasan dan ide ini," ujarnya. Selain itu, ia meminta partai politik tidak menerapkan politik identitas dalam kampanye pemilu 2024. Karena para pemilih pemula tidak menginginkan adanya polarisasi akibat politik identitas ini.
 
Poros muda Indonesia adalah wadah bagi mahasiswa dan pemuda dalam mengkaji bangsa agar lebih maju dan lebih baik, demi terciptanya masyarakat adil makmur yang dirindukan para founding father para pendiri bangsa, "aku lebih senang pemuda yang merokok & minum kopi sambil diskusi tentang bangsa ini, daripada pemuda kutu buku yang hanya memikirkan diri sendiri" berikut kutipan yang diambil dari kata – kata soekarno.
Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts