Gibran unggul di debat cawapres, Prabowo Muda : kami tak salah titipkan masa depan Bangsa ini kepada beliau

KABARMASA.COM, JAKARTA - 25 Desembar 2023, relawan muda militan prabowo-gibran prabowo muda turut mengapresiasi penampilan gibran rakabuming raka dalam debat cawapres yang di adakan di JCC senayan jakarta pusat jumat 22 Desember 2023 kemarin.

Selama ini banyak pihak yang meragukan kapasitas gibran sebagai seorang pemimpin, anggapan masih terlalu muda, karbitan, tidak memahami persoalan dan masih banyak lagi anggapan negatif yang center di alamatkan kepada gibran. Tetapi dengan pembuktian gibran pada debat resmi yang di selenggarakan oleh KPU di JCC senayan jakarta pusat kemarin segala macam anggapan negatif tersebut terjawab tuntas, gibran tampil memukau menjawab keraguan publik dan berhasil membuktikan kepada bangsa indonesia bahwa muda adalah kekuatan. Kata eko pratama koordinator Nasional Relawan prabowo Muda.


Eko mengatakan bahwa dalam debat cawapres kemarin, gibran lah yang paling mengerti persoalan, menyampaikan visi misi dengan lugas dan tidak bertele-tele serta mampu berakselerasi dengan penguasaan panggung yang luar biasa. "Apa yang di sampaikan mas gibran kemarin dalam debat, itu lah realitas hidup kita berbangsa dan bernegara saat ini, itu lah masalah kita, dan itu juga solusi yang harus kita jalankan".  Keberlanjutan, percepatan dan penyempurnaan. Tandas eko

"Realistis saja, hari ini di tengah gempuran resesi global,perang dagang dan konflik geopolitik, indonesia masih mampu stabil, jadi apa lagi yang mau di rubah ? Pondasinya sudah ada. Kita hanya butuh melanjutkan, mempercepat serta menyempurkan apa-apa yang di butuhkan untuk kita ( indonesia ) menjadi negara yang maju negara yang berpenghasilan tinggi sehingga kesejahteraan rakyat semakin dekat untuk kita capai. Dan kami kira seluruh anak muda indonesia menginkan kondisi bangsa yang demikian. Tegas eko


Ini adalah momentum yang baik bagi kita seluruh pendukung prabowo gibran untuk terus membakar semangat anak muda dan tidak lagi underestimate dengan usia. Gibran sudah membuktikan bahwa muda bukan soalan tapi kekuatan. Kekuatan untuk terus maju, bergandengan tangan, memperluas kolaborasi agar masa depan bangsa indonesia dalam perjalanannya menuju indonesia emas 2045 ini menjadi semakin dekat. " pemimpin 2024, 2029, 2034 mendatang harus faham betul bahwa momentum bonus demografi sebuah bangsa tidak bisa di ulang, saya kira kolaborasi lintas generasi yang tercermin dalam pasangan prabowo-gibran dapat membawa bangsa indonesia menuju puncak kejayaannya bersama anak-anak muda indonesia yang cerdas dan produktif. Tutup eko pratama koordinator Nasional relawan Prabowo Muda. (Red)

Share:

Wujudkan Keamanan Dan Kondusifitas Wilayah, Koramil 04/Jatiasih Bersama Tiga Pilar Kecamatan Jatiasih Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Nataru


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Demi terwujudnya kondusifitas wilayah serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga, Koramil 04/Jatiasih Kodim 0407/Bekasi Tiga Pilar Kecamatan Jatiasih melakukan apel kesiapan pengamanan Natal 2023 dan tahun baru 2024. Kegiatan Apel persiapan PAM tersebut di gelar di lapangan Kecamatan Jatiasih, Jl Swatantra IV No 2 RT 01/01 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Jumat (22/12/2023).

Pada pelaksanaannya, kegiatan apel gabungan di pimpin oleh Kapolsek Jatiasih Kompol Suroto SH., yang turut di dampingi oleh Danramil 04 Jatiasih Mayor Inf Sanusi Desky F dan Camat Jatiasih Ashari ST. MM.

Dalam Apel tersebut turut di ikuti oleh personil gabungan sejumlah 151 orang, dari Koramil 04/JA, Polsek JA, Dishub Kec.Jatiasih, Satpol PP Kec.Jatiasih, Aparatur Kelurahan & Kec.Jatiasih, Linmas, Mitra Jaya, Pokdar Kamtibmas, Karang Taruna Dan Aliansi Ormas SE Kec.Jatiasih.

Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, B.S., M.MDS., melalui Danramil 04 Jatiasih Mayor Inf Sanusi Desky F   menjelaskan, bahwa Koramil 04/Jatiasih siap mendukung kegiatan tersebut demi terwujudnya kondusifitas wilayah serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga yang akan melaksanakan Hari Raya Natal Tahun 2023 dan penyambutan Tahun Baru 2024.

“Personil Koramil siap membantu pihak kepolisian dalam pengamanan wilayah untuk menciptakan Kamtibmas menjelang dan sesudah tahun baru,” ujarnya.

Menurutnya, Sinergitas bersama tiga pilar terus dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat semua. tutup Danramil.

Usai pelaksanaan apel, kegiatan di lanjutkan dengan foto bersama dan melakukan yel yel untuk menambah semangat dan kebersamaan. 
Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad Sampaikan Capaian 10 Aspek Program Prioritas Presiden RI di Kota Bekasi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka memaparkan hasil kinerja pemenuhan kewajiban tugas pokok sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi di Triwulan I, Gani Muhamad melaporkan capaian 10 Aspek Program Prioritas Presiden RI yang sudah dijalankan kepada Staff Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga pada Jum'at (22/12) bertempat di Aula Rapat Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pemaparannya Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad didampingi oleh Asisten Pemerintahan, Lintong Dianto, Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian, Dwi Andyarini, Kepala Inspektorat Daerah, Wisnuwati, Kepala Disdukcapil, Taufik Rachmat, Kepala DBMSDA, Solikhin, Kepala Dinas Kesehatan, Tanti Rohilawati, Kepala Bapelitbangda Dinar Faisal Badar, Kepala Disdagperin Robert, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Lia Erliani.

Adapun 10 Aspek Program Prioritas yang dipaparkan oleh Pj. Wali Kota Bekasi diantaranya;
1. Program Layanan Kesehatan
2. Penanggulangan Stunting
3. Optimalisasi Pelayanan Publik dan Penanganan Sampah
4. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
5. Penanggulangan dan Pencegahan Inflasi
6. Penerapan dan Pengawasan Kinerja BUMD
7. Penyerapan Anggaran
8. Proses Pelayanan Perizinan di Kota Bekasi
9. Kegiatan Unggulan
10. Penanggulangan Angka Pengangguran

Atas hasil paparan yang disampaikan Pj. Wali Kota Bekasi, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga menyampaikan beberapa hal sebagai bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bekasi sehingga dalam implementasinya dapat berjalan lebih optimal.

"Kami apresiasi atas kinerja Pak Pj beserta jajaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus dan agar segera ditindaklanjuti, pertama terkait pendapatan fiskal di BUMD Kota Bekasi, terlihat belum mencapai target dan hal tersebut perlu dievaluasi secara detail dan menyeluruh untuk segera mengejar target pendapatan. Lalu terkait persoalan sampah, mohon agar dibuatkan alur mekanisme penanganan dari mulai rumah-rumah warga sampai dengan di TPSA serta bagaimana pengolahan lanjutan setelah itu guna meminimalisir penumpukan sampah," ujarnya.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyambut baik masukan-masukan yang diberikan dan mengaku akan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk semua implementasi program tersebut dan segera ditindaklanjuti.

"Terima kasih atas segala saran dan ide baiknya bagi kami, Pemerintah Kota Bekasi, dan tentunya catatan-catatan tersebut akan menjadi dasar evaluasi bagi kami untuk memaksimalkan jalannya program prioritas Presiden serta program-program pendukung lainnya agar pelayanan semakin prima dan lebih bermanfaat untuk masyarakat," tutup Gani Muhamad.
Share:

Gubernur Ansar Koordinasikan Pengamanan, Transportasi, dan Sembako dalam Persiapan Natura 2023 di Kepri



KABARMASA.COM, KEPUALAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Rapat Koordinasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad berlangsung di Tanjungpinang, Jumat (22/12). Rapat yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Kepri serta Bupati Walikota se-Kepri ini berfokus fokus pada persiapan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

Rapat ini membahas empat isu utama, termasuk persiapan perayaan Natal dan Tahun Baru, ketersediaan sembilan bahan pokok penting, kesiapan sistem transportasi, serta langkah-langkah pencegahan terhadap potensi munculnya kembali pandemi COVID-19.

"Jelang akhir tahun dan perayaan Natal kita tidak boleh lengah sedikitpun, berbagai potensi masalah harus bisa kita sisir dan antisipasi untuk dicari solusinya," kata Gubernur Ansar. 

Dalam hal pengamanan, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad melaporkan langkah-langkah pengamanan intensif selama perayaan Nataru. Operasi Lilin Seligi 2023 akan berlangsung selama 12 hari, dengan penempatan 1339 personel untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. 

Berkaitan dengan transportasi, Dinas Perhubungan Kepri juga telah menyiapkan transportasi dan infrastruktur untuk mendukung periode Nataru. Survei kesiapan sarana transportasi dan menyiapkan armada kapal yang mencukupi telah dilakukan untuk menjamin kelancaran pergerakan masyarakat.

Selanjutnya Disperindag Kepri juga memastikan stok cukup dan harga stabil untuk bahan kebutuhan pokok. Strategi efisiensi jalur distribusi dan ketersediaan bahan pokok dari sumber pasokan telah disiapkan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Rudi Margono, memberikan arahan khusus terkait pengelolaan tata kelola pelabuhan. "Kami menekankan pentingnya mengelola antrian dan kapasitas penumpang di pelabuhan. Kami juga mengusulkan solusi untuk penanganan tiket, penyediaan masker gratis, dan air minum, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang," ucap Kajati Rudi Margono.

Kajati Kepri juga menginstruksikan pejabat terkait untuk mengambil kebijakan diskresi yang diperlukan untuk kelancaran penyeberangan. "Dengan kerjasama dan kolaborasi antar lembaga, saya yakin persiapan Nataru akan berjalan dengan baik," tutup Kajati Rudi Margono.

Rapat ini ditutup dengan arahan  Gubernur Ansar Ahmad untuk terus menggelar diskusi produktif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada demi kemajuan bersama. "Kita harus bersama-sama menyiapkan diri untuk menyambut Nataru dengan aman dan nyaman, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kepulauan Riau," pungkas Gubernur Ansar Ahmad.

Turut hadir dalam rapat tersebut Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Kepala Binda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau H.M. Sutomo, Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel Pnb Andi Nur Abadi, PJ. Walikota Tanjungpinang Hasan, Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith, dan perwakilan Forkopimda Kepri lainnya. (Red)

Share:

Nobar di Rumah TKD Prabowo-Gibran yang di laksanakan di rumah pemenangan TKD Prabowo-Gibran di perum ruko Indosat Lubuk Baja - Kota Batam Prov Kepulauan Riau.

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Nobar di Rumah TKD Prabowo-Gibran yang di laksanakan di rumah pemenangan TKD Prabowo-Gibran di perum ruko Indosat Lubuk Baja - Kota Batam Prov Kepulauan Riau.

Hadir di acara nobar tersebut ketua DPD partai Gerindra bapak iman Setiawan, ketua DPC Gerindra kota Batam bapak nyanyang Haris pratamura dan Amri Bachtiar putra berserta tim gabungsn partai pendukung pemenangan Prabowo-gibran. Batam, 22 Desember 2023

Dukungan meriah dari pendukung Prabowo-Gibran, pasangan nomor urut 2, tercermin dalam berdirinya posko kemenangan perum ruko Indosat  lampu merah simpang Baloi. Sambil menikmati cemilan gratis, pendukung yang bersemangat mendengarkan debat tersebut.


Awak media berkesempatan mewawancarai bapak  Amri Abdi Bachtia Putra, yang dikenal sebagai Amri Piliang, salah satu caleg DPRD Provinsi Kepri dapil Batam 5, Amri telah mengumumkan pencalonannya sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Selain berperan aktif di dunia politik, Amri juga terkenal sebagai pengusaha dan aktivis di Batam-Kepri serta di tingkat nasional.

"Amri mengatakanzl ke awak media, Saya ingin menjadi the next history maker seperti pemimpin saya sekarang Pak Prabowo, yang telah mengubah sejarah di Kota Batam Kepri," ungkap Amri pada wawancara media pada Jumat, 22 Desember 2023.

Amri menekankan komitmennya terhadap dunia politik dan pentingnya kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. "Saya komitmen terhadap politik ini. Kebijakan adalah kunci utama karena mengarah pada kesejahteraan masyarakat," tambahnya.


Dalam persiapannya, Amri dan timnya tak hanya fokus pada aktivitas pemilu, tetapi juga memohon doa restu dari pemilih di dapilnya hingga keluarga dekat dan jauh.

"Konstituen saya mayoritas saudara dan teman-teman. Saya intens berkomunikasi dengan mereka. Doa adalah senjata utama saya, dan sisanya adalah upaya maksimal dari diri saya sendiri," papar Amri.

Meskipun menyadari tantangan di dunia politik, Amri yakin semangatnya sebagai kader muda Gerindra, bersama dengan kerja keras, kejujuran, dan integritas, akan membawanya maju. Ia percaya perjuangannya dapat membawa perubahan positif untuk Kota Batam, khususnya Kepri.

"Saya merasa punya kekuatan dan kelebihan, kapasitas yang sama dengan caleg lain," tegas Amri.

Amri juga mengajak anak muda melalui media sosial untuk melek politik dan menyadari dampaknya dalam kehidupan generasi milenial. "Sebagai anak muda, kita harus melek politik dan menyuarakan suara kita untuk membuat perubahan di Kota Batam. Lewat sosial media, saya ingin mengajak mereka mengetahui seberapa penting politik dan dampaknya bagi kaum pemuda dan pemudi Indonesia," tandasnya.


Di tempat yang sama ketua DPC Partai Gerindra bapak nyanyang Haris pratamura menegas kan, bawa kita malam ini sebagai pengurus partai Gerindra dan partai gabungan melaksanakan nobar di seluruh Indonesia termasuk di kota Batam, dan di kesempatan ini saya sebagai ketua DPC partai Gerindra kota optimis dgn kemenangan' bapak prabowo-gibran menang dalam pemilihan presiden di 14 Febuari mendatang., jelas nya.

"Masih pak nyanyang, saya berharap kpd masyarakat Batam khusus nya Kepri dan umum nya Indonesia jangan lupa pada 14 Febuari pilih no urut 2 utk presiden dan jangan lupa jga pilih saya utk caleg DPRD provinsi Kepri dapil Batam 4 dgn no urut 1 ucap nya sambil tertawa dan menutup pembicaraannya.(Red)

Share:

Pemira UNISMA Sudah Selesai

KABARMASA.COM, MALANG - Belakangan ini mahasiswa Universitas Islam Malang melakukan pesta demokrasi yang begitu meriah dan mewah. Akan tetapi mengahsilkan suatu momok yang begitu mengherankan dikarekan beredar penyebaran berita hoax berita yang tidak berintregitas melainkan hanya menghasilkan kecacatan berpikir dalam penulisan opini dari beberapa teman teman mahasiswa. Hal ini menjadikan rasa malu menjadi kaum akademis karena tak mampu berpikir dengan ladasan logika yang benar melainkan menjadikan logika fallacy. Ketua KPU yang hanya menjalakan ketetapan tugas setelah mendapatkan serah jabatan dari ketua KPU Yang pertama Yaitu Agnes Indriani Hasanah menghilang tampa jejak dan hal tersebut merupakan pelangaran berat yang didalam Ad Hoc sebagai legitimasi Pemira juga sudah disebutkan  pelangaran tersebut oleh sebab itu di gantikan oleh seketaris KPU P yaitu Putri candya Amalia. Meskipun hal ini berawal dari konflik debat kandidat yang sempat diberhentikan oleh teman teman mahasiswa dikarenakan ada salah satu paslon tidak memenuhi verifikasi berkas sesuai dalam Ad Hoc Bab VIII Pasal 46 harus di diskuliafikasi namun bisa di selesaikan dengan cara bermusyawarah.

Konflik ini masih berlanjut sampai fase setelah pemungutan suara setelah berita acara pemungutan suara di keluarkan pasangan paslon No. 2 tidak menerima putusan berita acara sampai menghalalkan segala cara salah satunya intimidasi, penyeberan berita hoax sampai membawa permasalah kepada rektorat. Ketika kita melihat landasan hukum pemira  yaitu Ad hoc perselisihan suara sudah di atur dalam bab XIII pasal 65 ayat 1 gugutan di ajukan di majelis banding pemira (MBP). Masa gugatan juga sudah di atur dalam ad hoc bab XII Pasal 13 oleh sebab itu pekara harus diselesaikan dari oleh mahasiswa dan pihak dosen rektorat sebenar tidak boleh terlalu ikut campur. Konflik menjadikan betapa sedihnya demokrasi mahasiswa yang sebegitu rumitnya dikarenakan pihak yang merasa dirugikan tidak mengetahui hukum dan legalitas untuk pemira apakah masih pantas menjadi presiden mahasiswa?

Dari konflik pemira ini ketua KPU P Berdasarkan nomor surat 038/ KPU-P/ UIM/XII/2023 pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 09.00 WIB mengumpulkan seluruh ketua DPM F UNISMA dan Ketua KPU F seluruh UNISMA dan tak lupa dua paslon yang mencalonkan juga hadir untuk bermusyarawah terkait konflik yang ada begitu demokrasi sekali ketua KPU P melaksanakan tugasnya kebijakan yang arif dan bijaksana dalam forum tersebut. Tidak lupa mengucakan terimakasih Kepada bapak WR 3 UNISMA berserta jajaranya yang menengahi jalanan forum tersebut dan singkatnya forum tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yaitu pengeluaran berita ketetapan 048/ KPU P/UIM/XII/2023 yang dimana paslon Ahmad Hasbi A dan Muhammad Husnul M menjadi Presiden  dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Islam Malang. Beberapa hari berlalu pada hari Jum’at 22 Desember 2023 Tim sukses paslon No. 2 memberikan gugatan kepada DPM U berserta tembusan WR 3 Beserta penyebaran berita hoax dan intimidasi kepada Ketua KPU P untuk memrubah ketetapan berita ketetapan BEM U hal inilah sebuah perbuatan yang amat sangat disayangkan sebuah mahasiswa yang terbelenggu akan tidak tahuannya atas legitimasi dan peraturan pemira merupakan sebuah hal yang memalukan untuk mahasiswa itu sendiri oleh sebab itu kami Aliansi Mahasiswa UNISMA Menuntut pihak pihak yang merugikan dan menyebarkan berita hoax dan penyebaran nama baik Ketua KPU P untuk ditidak lanjuti Oleh Pihak Rektorat.

Berpandanglah kedepan karena masih banyak hal hal yang harus kita bela wahai mahasiswa, berpikirlah dengan nalar yang waras jangan mencoret nama baik kampusmu yang sudah harum oleh penyebaran berita hoax-mu tersebut dan Bacalah lah aturan pemira bukan hanya penyebaran berita hoax. Wahai sang penyebar HOAX perlu dipahami sesuai asas hukum  yaitu actori incumbit probatio, (barang siapa yang mendalilkan maka dia yang wajib membuktikan) padahal dalam negara Indonesia Menganut asas praduga tak bersalah bukan asas praduga bersalah namun beberpa media yang mereka sudah sebarkan justru menjadikan pandangan suatu turunya intelektual mahasiswa tersebut fasilitas tempat gugatan sudah diwadahi dan sudah diberikan namun tidak ada gugatan akan tetapi masih terus mulut mulut menuai kontrofersial memnyebabkan metal aktivis serasa seperti mental yang bukan menunjukkan kebenaran. STOP berita hoax karena itu dapat menjadikan turunnya intregitas dan kapabilitas nama baik mahasiswa berserta instansi kita. Harapanya BEM UNISMA mampu melanjutkan ruang ruang gerak yang lebih elegan kedepannya mampu memperjuangkan kaum kaum tertindas dan membebaskan mahasiswa UNISMA dari cengkraman kebodohan!!!

Penulisa artur mahasiswa UNISMA anggota DPM U UNISMA

Share:

Kasubsi Adper Blusukan Ke Blok Hunian Warga Binaan


KABARMASA.COM, JAKARTA – Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Cipinang, I Gusti Bagus Widya Putra bersama stafnya mendatangi langsung ke Blok Hunian warga binaan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi warga binaan, salah satunya yaitu pelayanan informasi hak integrasi dan remisi untuk warga binaan,” Jumat (22/12).

Sosialisasi ini dilaksanakan langsung oleh Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan, I Gusti Bagus dengan menjelaskan secara detail terkait syarat dan tata cara pemberian Remisi, pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti M menjelang Bebas (CMB). Namun poin utama untuk mendapatkan hak ini adalah tetap mematuhi tata tertib, mengikuti semua program pelatihan yang diberikan, serta selalu menjaga kerukunan dan toleransi dalam kehidupan di Rutan Cipinang.

“Kami selalu berkomitmen memberikan pelayanan dan menyediakan hak warga binaan dengan baik, yaitu melakukan jemput bola dengan mendatangi warga binaan yang berada di dalam blok perumahan untuk memberikan informasi yang akurat dan mendengarkan keluhan serta pertanyaan-pertanyaan yang ada dibenak warga binaan,” ucapnya.

Dalam sosialisasi tersebut, para warga binaan sangat antusias mendengarkan dan melontarkan beberapa pertanyaan terkait hak-hak apa saja yang mereka dapatkan dan kewajiban apa saja yang harus mereka jalankan.

Lebih lanjut, Kasubsi Adper menegaskan kepada seluruh warga binaan untuk tidak melakukan praktik suap dan gratifikasi kepada petugas. “Semua pelayanan yang ada di Rutan Cipinang terutama pemberian Hak Integrasi dan Remisi diberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya sepeserpun,” tegasnya. 
Share:

Viral..!!! Penolakan Pj. Bupati Kolaka Meluas, Spanduk Berseliweran Sekitaran Kantor Kemendagri

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA- Gelombang penolakan pejabat  Pj Bupati Kolaka kian meluas dan tersiar di publik dari berbagai kalangan masyarakat itu dilakukan dengan cara memasang spanduk, dibeberapa titik wilayah Jakarta, salah satunya di area Perkantoran Kementrian Dalam Negeri. Meski begitu, belum diketahui siapa pemasang spanduk tersebut. 

Hal itu bagian dari kecintaan masyarakat terhadap daerah sekaligus harapan bahwa pemimpin ke depan bisa lebih baik.

Diketahui, DPRD Kabupaten Kolaka telah melayangkan usulan tiga nama Pj Bupati pengganti Plt. Bupati Kolaka Muh. Jayadin, SE.,ME kepada Kemendagri.

Tiga nama tersebut yakni Parinringi Kedis Penanaman Modal dan PTSP Sultra, La Haruna Kepala Perkebunan Provinsi Sultra, Dodo dan Rektor USN Kolaka Dr. Nur Ikhsan. 

"Ketiga nama ini yang di usulkan DPRD Kolaka ke Kemendagri, 1 (satu) di antaranya publik menilai tidak memenuhi syarat menjadi Pj. Bupati" jelasnya.

Gelombang penolakan Pj Bupati Kolaka mengemuka usai kabar tersiar luas setalah Aksi Unjuk Rasa di Kantor Kemendagri Jln. Medan Merdeka utara Jakarta Pusat oleh Konsorsium Pemerhati Kebijakan Daerah Kolaka Sultra (KPKD Sultra) 

Saat dikonfirmasi Ketua KPKD Sultra Mardin Fahrun tidak mengetahui siapa yang telah memasang spanduk yang bertuliskan MENOLAK PJ. USULAN  DPRD KOLAKA di sekitaran Kantor Mendagri. 

"Kami juga baru tau jika ada yang memasang spanduk bertuliskan Penolakan Pj. Usulan DPRD Kolaka. Tapi kemudian Penolakan itu wajar terjadi Sebagai bentuk kecintaan sekaligus harapan pemimpin yang mengerti nasib rakyat. Saya pun setuju dengan hal itu" Bebernya kepada media ini. 

Lanjut dia, Kami jelas menolak Pj. Bupati yang di usulkan DPRD Kolaka yang tidak sesuai regulasi dan ketentuan yang di syaratkan. Apalagi terkesan dipaksakan oleh oknum - oknum dengan tujuan untuk memuluskan nafsu politiknya di 2024 mendatang. Cetus Tokoh Pemuda Kolaka. 

Terakhir, Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan Aksi Unjuk sekaligus Berkemah di Kantor Kementrian Dalam Negeri untuk mengawal PJ. Bupati Kolaka, agar kemudin Pj. Bupati yang di amanhkan melalui Kemendagri memang orang yang paham dengan kondisi Kolaka saat ini. Tutup Mardin.
Share:

JMHI Desak Presiden Untuk Memberikan Teguran Keras Ke Gubernur Jambi

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Beberapa bulan yang lalu Presiden Joko Widodo mengintruksikan kepada Gubernur Jambi agar segera menyelesaikan jalur khusus transportasi pengangkut batu bara di daerahnya. pasalnya, sampai hari ini Perintah Presiden tersebut belum direalisasikan oleh Gubernur Jambi.

Melihat Persoalan tersebut sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) Menggelar aksi protes di Istana Negara dan KPK RI

"Perintah Presiden aja tidak dipenuhi, bagaimana mau mengabdi kepada masyarakat! Olehnya itu kami mendesak Presiden RI Bapak Jokowidodo untuk memberikan teguran keras kepada Gubernur Jambi atas lambannya Realisasi jalan Khusus pengangkut batu bara di Jambi" Tegas Fajrin L, Koorlap di Patung kuda (Istana Negara)

Setelah mereka menyampaikan Orasi secara bergiliran di Istana Negara, mereka melanjutkan aksinya di KPK RI

"Kami menduga bahwa ada oknum-oknum tertentu dibalik persoalan ini, kami berharap secara tegas agar KPK RI Memanggil dan memeriksa oknum inisial DF (Oknum Ah) dan AY (Oknum Pengusaha) karna kami menduga adanya penyalahgunaan wewenang dalam carut marutnya tata kelola penggunaan jalan yang dilalu transportasi batu bara, Tonase, TUKS dan lain lain". Lantang Syahril (Orator) di depan KPK RI

Saat ditanya, apa langkah selanjutnya jika tuntutan kalian tidak diindahkan 

"Tentu kami akan terus menghantui Istana Negara dan KPK RI dan akan datang dengan jumlah masa yang  lebih banyak jika persoalan ini tidak segera ditindak lanjuti".
Tutup Koorlap
Share:

Polisi Bongkar Aborsi Ilegal di Apartemen Kelapa Gading


KABARMASA.COM, JAKARTA - Polisi menemukan janin bayi dibuang ke septic tank saat mengungkap praktik aborsi ilegal di Apartemen Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/12/2023). Total ada tiga janin yang berhasil diungkap polisi dari penyelidikan kasus ini.

Kapolsek Kelapa Gading Maulana Mukarom mengungkapkan, selain janin di septic tank, ditemukan juga satu lainnya di dalam apartemen yang disewa kedua tersangka. "Terus untuk perempuan yang melakukan aborsi kita bawa ke RS Polri Kramat Jati itu satu," ujar Maulana, saat ditemui di lokasi. 

Janin tersebut ditemukan ketika polisi menyisir area apartemen seiring penangkapan dua tersangka abrosi ilegal, Darningsih (49) dan Ova (42). "Kita koordinasi dengan pihak manajemen (apartemen), ditemukan lagi satu janin di pembuangan tower apartemen," kata Maulana. 

Sementara, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan, tersangka Darningsih dan Ova merupakan dua dari lima orang yang diamankan terkait praktik aborsi ilegal ini. Sementara tiga orang lainnya yang sebelumnya juga diamankan terdiri dari dua orang pasien aborsi dan seorang lainnya orangtua dari pasien masih didalami.

"Dua di antaranya kita lakukan penahanan, atas nama D dan OIS dua-duanya perempuan," kata Kapolres. Unit hunian yang digerebek ini disewa oleh kedua tersangka sejak beberapa waktu lalu. 

Di dalam unit apartemen ini, kedua tersangka memanfaatkan salah satu kamarnya untuk menjalankan bisnis ilegal tersebut. Mereka juga menggunakan alat-alat tertentu dan obat-obatan keras untuk melancarkan proses aborsi ilegal terhadap para pasiennya. 

"D berperan yang melakukan aborsi, untuk OIS ini yang berperan mencari pasien dan membantu D melakukan praktik aborsi," ucapnya. Kedua tersangka kini sudah ditahan dan dijerat pasal-pasal terkait undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesehatan, dan KUHP. Dengan ancaman hukumannya 10 tahun penjara. 

Share:

Pertamina Temukan Sumur Minyak di Tambun Bekasi, Netizen: Semoga Rumah Gua Kena Gusur


KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI - Pertamina Hulu Energi (PHE) mengumumkan telah menemukan cadangan minyak baru di Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 6 Desember 2023. Sumur minyak tersebut diberinama East Pondok Aren (EPN-001).
 
Sumur itu berada di Kecamatan Tambun dan telah dilakukan pengamatan sejak Agustus 2023. Minyak itu berada di lahan mature milik Pertamina EP. 
 
Adapun cadangan minyak dari sumur minyak di Tambun, Bekasi ini mencapai 92,79 juta barel setara minyak atau Million Barrels of Oil Equivalent (MMBOE). Penemuan sumur minyak di Tambun ini pun tak luput dari komentar sejumlah netizen, salah satunya sebagaimana ramai dibicarakan di media sosial X.
 
Berdasarkan pantauan, salah satu akun X berharap, penemuan sumur minyak di Tambun ini bisa membawa manfaat positif bagi Kabupaten Bekasi.
 
"Semoga warga Tambelang bisa kecipratan kue ekonomi dari hasil eksploitasi nanti," cuit akun X @kofietubrok, dikutip Selasa (19/12).
 
Bahkan tak sedikit, netizen yang justru melempar guyon atau candaan, bahwa setelah ditemukannya cadangan minyak ini, maka orang-orang Bekasi akan menjadi raja minyak hingga berharap rumahnya bisa digusur karena bisa meraup untung.
 
"Semoga rumah gua kena gusur wkwk," cuit Akun X @luthfanar.
 
"Wiii bakal kaya nih bekasi. Kalo memang bisa diambil sih minyaknya," ujar akun X @cIoudchoco.
 
Untuk diketahui, kepastian adanya minyak didapat setelah pihak Pertamina melakukan pengeboran. Dari material awal yang keluar dari perut bumi itu, Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng dan tim langsung melakukan pengujian dengan cara dibakar.
 
"Begitu ada api, itu (berarti) bukan air. Tapi minyak. Api jadi kabar gembira bagi kita," katanya akhir pekan lalu.
 
Ke depan, pihaknya memohon doa agar discovery terhadap Drill Stem Test (DST) bisa terlaksana dengan baik.
 
"Alhamdulillah discovery dari DST dua saat ini masih progres untuk DST yang ketiga secara hitungan cepat ini tersaji di sini bahwa DST dua ini kita punya cadangan di tempat tesnya itu sekitar 92,27 juta barel. Secara recovery itu sekitar 22,78 juta barel oil pump," jelasnya.
 
"Mohon doanya karena masih ada satu DST lagi, DST tiga nanti. Harapan saya, ini sama dengan DST dua sehingga ini menjadi ruang kita untuk memperpanjang usia industri kita terutama di Jawa Barat," tandasnya.
Share:

Bimbingan Teknis Pelatihan Pemtibum. Pj Wali Kota Bekasi: Bersama Jaga Keamanan dan Ketertiban Jelang Pemilu


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menghadiri pembekalan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja bidang Pemerintahan dan Penertiban Umum (Pemtibum) di masing-masing Kelurahan yang dilaksanakan di D’Zahra Villas Jl. Kp. Sawo, Gunung Gede Pangrango Sukabumi pada Jum’at,(15/12/23).

Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menghadiri Pembekalan tersebut bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Karto, Camat se-Kota Bekasi, beserta Kepala Seksi Pemtibum di tingkat Kelurahan se- Kota Bekasi.

Gani Muhamad menyampaikan bahwa personil Pemtibum Satpol PP merupakan ujung tombak keamananan dan ketertiban di Kota Bekasi jelang Pemilu dan Gani pun berharap agar masing-masing personil di wilayah untuk bisa memaksimalkan perannya dalam menjaga ketertiban di wilayahnya.

"Personil Satpol PP memliki peran penting dalam menjaga kondusifitas baik pada saat jelang Pemilu maupun saat Pemilu nanti. Semua harus siap siaga menghadapi segala situasi apapun dan harus mampu mengatasinya. Jangan lengah dan tingkatkan sinergitas bersama unsur pengamanan lainnya, yakni TNI/Polri di wilayah masing-masing," pesan Gani saat sambutan pembukaannya.

Tidak lupa, Gani Muhamad pun berpesan bahwa, "tetap jaga sikap Humanis serta tetap jaga nama baik dan wibawa Pemerintah Kota Bekasi, bantu kami untuk ciptakan suasana Pesta Demokrasi yang harmonis tanpa ada perpecahan atau konflik, dan jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa," tutupnya.
Share:

DPC PERMAHI Jakarta Timur Mendesak Kapolri Lityo Sigit Prabowo Melakukan Investigasi Kinerja Para Pihak Kepolisian Yang Terlibat Dalam Kasus Jesica Mirna

KABARMASA.COM, JAKARTA- DPC PERMAHI JAKTIM menggelar konferensi pers atas kasus Jesica Mirna yang sangat kontroversial dikalangan masyarakat di kampus Universitas Krisnadwipayana pada hari Rabu, (20/12/2023).

"Kasus Jesica mirna yang telah dipersidangkan dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali, berdasarkan sejumlah fakta persidangan telah mengungkap terdapat banyak kejangalan pada proses penyeledikan hingga penyidikan seperti yang disampaikan Penasehat Hukum Otto Hasibuan bahwa” adanya Barang bukti yang disita oleh Polsek Tanah Abang dari TKP berupa 1 (satu) gelas sisa VIC, 1 (satu) botol sisa VIC dan 1 (satu) gelas VIC Pemohon Kasasi; sedangkan, barang bukti yang diperiksa di Puslabfor Mabes Polri adalah 1 (satu) gelas sisa VIC, 1 (satu) botol sisa VIC dan 1 (satu) botol VIC Pemohon Kasasi. Jadi, yang disita 2 (dua) gelas 1 (satu) botol, tetapi yang diperiksa di Puslabfor: (dua) botol, 1 (satu) gelas. Jadi berarti barang buktinya sudah berbeda, sehingga tentu hasilnya pun pasti berbeda (lihat Berita Acara Penyitaan dan Hasil Puslabfor POLRI). Dari uraian di atas maka terlihat perbedaan barang bukti yang disita dari TKP oleh Polsek Tanah Abang, yaitu 2 (dua) gelas dan 1 (satu) botol dengan barang bukti yang diperiksa di Puslabfor, yaitu 1 (satu) gelas dan 2 (dua) botol. Dengan adanya perbedaan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut di ragukan keasliannya. Berdasarkan keterangan dari Saksi Devi Christnawati Siagian, barang bukti 1 (satu) gelas VIC Pemohon Kasasi tersebut telah dituangkan ke dalam botol di Polsek Tanah Abang, akan tetapi Berita Acara Penuangan Barang Bukti tersebut tidak ada di dalam Berkas Perkara Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum. Berita Acara Penuangan justru hanya ditemukan di dalam Berkas Perkara milik Majelis Hakim, setelah Berita Acara Penuangan tersebut diperlihatkan kepada Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata Berita Acara Penuangan Barang Bukti tersebut tertanggal 8 Januari 2016, padahal pada tanggal 7 Januari 2016 barang bukti tersebut sudah dikirim ke Puslabfor Mabes Polri untuk di periksa. Dengan demikian, hal ini sangat tidak masuk akal karena barang bukti tersebut pada tanggal 7 Januari 2016 telah berada di Puslabfor Mabes Polri untuk di periksa, sehingga bagaimana mungkin bisa terjadi barang bukti sudah ada di Puslabfor pada tanggal 7 Januari 2016, sedangkan Berita Acara Penuangan Barang Bukti dari Gelas ke Botol di Polsek Tanah Abang dibuat tanggal 8 Januari 2016”;

“Dengan demikian maka kami memandang bahwa proses penyelidikan dan penyidikan pada kasus jesica tidak berjalan dengan baik dan transparan sehingga bapak Lityo Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan evaluasi dan investigasi terhadap oknum-oknum penyidik yang tidak mengedepankan profesionalitas dalam penanganan perkara kasus Jesica Mirna”Ujar Kabid Biro Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Permahi Jaktim (19/12/2023).

“Kasus ini sangat penting untuk dituntaskan karena banyak pertanyaan-pertanyaan ditengah masyarakat yang mempertanyakan netralitas dan profesionalitas penegakan hukum seperti judex facti yang menurut anggapan kami tidak melihat bukti-bukti yang ada secara cermat dengan tidak mengindahkan proses pembuktian yang terungkap dipersidangan”. tegasnya

Adapun DPC PERMAHI Jakarta Timur dalam konferensi pers membaca poin tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo Untuk Melakukan Investigasi Terhadap Oknum Kepolisian Yang Diduga Melakukan Unprosedural Dalam Menangani Kasus Jesica Mirna.
2. Mendesak Kapolri Untuk Segera Mengusut Tuntas Pejabat Yang Mengintervensi Dalam Penanganan Kasus Jesica Mirna Yang Beredar Di Media Sosial. 




Share:

TANTANGAN DEMOKRASI INDONESIA PADA MASA KINI HINGGA MASA YANG AKAN DATANG

Saldi Matdoan : Magister Nonformal educations, Yogyakarta Stante University

KABARMASA,COM.—Sebagai salah satu negara kepulauan yang besar dan multikultur, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara masyarakatnya. 

Apa itu demokrasi ? 

Secara etimologis, dalam bahasa Yunani demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuatan), yang secara harfiah apabila digabungkan memiliki makna kekuatan rakyat. Dalam konteks demokrasi, Franklin D. Roosevelt menegaskan bahwa masyarakat memiliki kekuasaan penuh atas negara, sedangkan filsuf Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa demokrasi terjadi ketika masyarakat miskin memegang kekuasaan. Definisi demokrasi lainnya yang paling sering kita dengar adalah oleh Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  

  

Konsep demokrasi muncul sekitar tahun 508-507 SM di era Yunani Kuno. Setelah itu Republik Romawi pertama kali mengadopsi konsep demokrasi dari Yunani Kuno dan menggunakan sistem pemerintahan republik di peradaban Barat, yang kemudian diikuti oleh negara-negara modern lainnya. Sebagai sebuah sistem bernegara, demokrasi menempatkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin melalui mekanisme pemilihan yang terbuka, adil, dan jujur. Namun, apabila prinsip demokrasi tidak diimbangi oleh literasi politik dan pengetahuan yang baik, kebebasan berpendapat bisa disalahgunakan sehingga berpotensi memicu konflik sosial-politik di kalangan masyarakat. 

Demokrasi Pancasila sebagai pilihan 

Di Indonesia sistem demokrasi mulai semarak kembali sejak era Orde Baru (1966) karena di masa pemerintahan Soeharto masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui Pemilihan Umum yang bersifat Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR baik di pusat maupun daerah, MPR, dan lain-lainnya juga mulai menjalankan fungsinya untuk menampung suara rakyat. Meskipun demikian, praktik demokrasi juga tidak bisa dikatakan maksimal di era ini karena sistem pemerintahan Soeharto yang opresif dan militeristik, khususnya terhadap kelompok minoritas dan kelompok agama. Namun, sejauh ini prinsip atau sistem demokrasi merupakan pilihan tepat untuk negara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengingat masyarakatnya yang sangat pluralis. Oleh karena itu, sejauh ini Demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep Demokrasi Liberal, Demokrasi Kapitalis, dan Demokrasi Terpimpin yang dalam catatan sejarah perjalanan bangsa pernah gagal diterapkan di Indonesia. 

Demokrasi Pancasila merupakan representasi dari realitas masyarakat Indonesia yang memiliki ciri beragam atau multikultural, namun tetap menempatkan budaya gotong royong dan persatuan di atas segala perbedaan. Penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang selama ini kita kenal di masyarakat juga merupakan bukti bahwa Demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. 

Tantangan demokrasi di Indonesia 

Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid menandakan bahwa prinsip Demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas.

Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat Demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. 

Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap Rancangan berbagai Undang-Undang seperti Revisi UU KPK, RKUHP, keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM, beberapa penerbitan Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif dan masih banyak lagi. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. 

Selain itu, jika kita melihat situasi politik belakangan ini, banyak politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka demi mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, beberapa contoh di atas berpotensi mencederai Demokrasi Pancasila dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita seakan lupa bahwa negeri ini menjadi kuat karena dibangun dari perbedaan. 

Bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal? 

Lalu, bagaimana kita menjaga Demokrasi Pancasila agar tetap lestari sebagai prinsip bernegara dan bermasyarakat? Sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat (khususnya kaum minoritas) karena dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. 

Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh asprirasi rakyat, atau kata kuncinya adalah legitimasi. Dengan kata lain, legitimasi merupakan salah satu tolok ukur apakah prinsip demokrasi dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak karena legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin.

 Musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama demokrasi juga harus dilakukan secara bertanggung-jawab karena dengan cara inilah rakyat dapat menentukan harapan bersama dengan tetap menjaga harmoni dan stabilitas sosial-politik. Selain itu, di lingkup sosial, literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi juga harus disuarakan. 

Media massa dan negara melalui sektor pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik supaya kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggungjawab.
Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan karena secara filosofis prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.
Share:

Diduga Staff Honor PUTR Labura Pinjam dan Curi Uang Sang Kekasih Sebesar Rp. 112.000.000

KABARMASA.COM, SUMATRA UTARA - Salah satu staf honorer di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labura, Sumatera Utara berinisial RN (21) tahun tega menipu uang sang kekasih idaman dengan modus menikahi sebesar Rp. 112.000.000 juta rupiah, Kamis 14/12/2023.


Kekasih idaman inisial K (24) tahun yang mengajar sebagai guru di sekolah Alwasliyah mendapatkan Iming-imingan dari RN akan melamar dan menikahi sang kekasih di Bulan Desember tahun 2023.


Akan tetapi, RN ternyata tidak tepati janji manisnya kepada sang kekasih untuk menikahi K setelah menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Yang mana, ternyata RN hanyalah menguras uang dan perhiasan K dengan modus Pinjaman.


K yang sudah mulai sadar akan kebusukan otak dari RN, Kemudian K mulai meminta uang yang telah di Pinjam oleh RN sebesar Rp. 112.000.000 juta rupiah. Namun, RN Kembali menjalankan otak bulus dengan kalimat “Cair Proyek di Kantor, Pasti ku Pulangkan”.


Dari pengakuan K Kepada tim media ketika di tagih kepada sang kekasih RN mengatakan,“Sayang aku pake dulu uangmu, Aku pasti tanggung jawab, nanti bulan 12 cair proyek di kantor, Pasti ku pulangkan dan apalagi orang tuaku akan melamarmu dan aku akan menikahimu, percayalah sayang”.


“Jangan lah bang, ini uang Bapak untuk berobat mamak, jangan lah terus di pinjam, saldo sudah tinggal sedikit”. Ujar K Sambil menangis


Saldo di rekening saya sudah tidak ada lagi, ternyata uang saya semua telah di Pindahkan oleh RN lewat transfer Brimo yang ada di Hp saya, Kemudian saya tegur dan dia mengatakan saya terlilit hutang karena judi online”. Cetusnya


“Saya juga telah di blokir oleh RN sehingga saya sangat sulit untuk berkomunikasi, Saya dan ayah saya mendatangi rumah RN untuk meminta uang yang di pakai nya itu kembali, Tetapi respon dari keluarga RN acuh tak acuh dan tidak ada etikad baik”. Jelas K kepada  tim media


Merasa ditipu dan dipermainkan oleh RN, K kemudian melaporkan RN ke Polsek Kualu Hulu pada tanggal 16 November 2023, dengan no :LP/B/379/XI/2023/SPKT/POLSEK KUALU HULU/POLRES LABUHAN BATU/POLDA SUMUT,tanggal 16 November 2023.


Hingga berita ini di Publikasikan, tim media belum meminta keterangan kepada Polsek Kuala Hulu dan Polres Labuhan Batu serta RN terkait laporan yang K Lakukan atas Dugaan penipuan dan Pencurian uang di saldo milik K. 


Penulis : Red

Edisi : Ke-1

Share:

Terimakasih Pak Kapolri: Kordum Aliansi Pemuda Melayu menyambut baik Kepulangan Jendral Melayu




 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Ucapan Terimakasih kepada Pak Kapolri, Jendral Sulistiyo sigit Prabowo atas kepulangan Jendral Asli Melayu Kepualau Riau menjadi Kapolda Kepulauan Riau, Yaitu Pak Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah. Senin (18/12/2023)

Mutasi Kapolda Kepri baru yang tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023.


Seperti yang kita tau pasca konfik sosial Masyarakat rempang-galang dan Pemerintah, Pak Kapolri Menugaskan Mantan Wakopolda Kepri, Brigjend pol Yan Fitri Halimansyah bersama Komjen pol Drs.Suntana. M.Si (Kabaintelkam Mabes Polri) ditugaskan membersamai masyarakat untuk menstabilkan kondusifitas konflik masyarakat rempang-galang, Allhamdulillah Masyarakat kembali kondusif.


Kredibiltas kerja Beliau dalam menjaga kondusifitas kepulauan riau sudah tak diragukan lagi pada saat beliau menjabat Wakapolda Kepulauan Riau 2017-2020, kepulauan riau cukup kondusif. sekarang Beliau sudah naik pangkat Menjadi Irjen Dan diamanahkan Kapolri menjadi Kapolda  Kepulauan Riau.


Aliansi pemuda melayu bersama masyarakat kepri mengucapkan Selamat datang dan selamat bertugas kembali Pak Irjen pol Yan Fitri Halimansyah, kami yakin, beliau dapat memberikan pengabdian serta dedikasinya secara totalitas dalam pelaksanaan tugas untuk bersama menjaga & membangun Provinsi Kepualauan Riau yang bermarwah, maju dan sejahtera, " ujar Kordum Aliansi Pemuda Melayu, Dian Arniandi.


Tak lupa, Kordum Aliansi Pemuda Melayu atau biasa disapa Bang Pian mengucapkan terimakasih dan selamat bertugas ditempat yang baru untuk Bapak Irjen pol Tabana Bangun, Semoga Bapak lebih sukses dalam amanah baru.Tutup kordum Aliansi Pemuda Melayu(Red)

Share:

PT NHM: Jamur Dan Sumber Masalah Bagi Masyarakat Lingkar Tambang

KABARMASA.COM, JAKARTA- Perusahan pertambangan di kabupaten Halmahera utara yakni PT NHM yang bergerak dibidang pertambangan emas hari ini luput dari perhatian dan kontrol masyarakat serta pemerintah daerah. Ketidak seriusan dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang selajutnya disebut PPM menjadi masalah pokok, terkhususnya masyarakat lingkar tambang. Seakan-akan perusahan melepas tangan dari tanggung jawab yang telah di amanatkan oleh undang-undang.

Perusahan yang sudah beroperasi sejak tahun 1999 melalui kontrak karya usaha gabungan newcrest dan antam dengan pemerintah Indonesia pada 28 april tahun 1997. Perusahan asal Australia ini menjadi jamur di tengah tengah masyarakat kurang lebih terhitung 24 tahun lamanya, “kata jamur menjadi diksi yang cocok di lebelkan pada PT NHM dengan melihat aktivitas eksplotasi yang merusak lingkungan dan pelayanan yang tidak humanis dirasakan oleh masyarakat lingkar tambang”. Ujar betran sulani

Awal tahun 2020, PT Halmahera bangkit mengambil alih saham mayoritas dari newcrest dengan pola manejemen baru bersama indotan. Sebelumnya masyarakat berpikir dengan adanya akuisisi saham mayoritas dan manejemen baru dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. namun nyatanya berbanding terbalik, delapan sektor yang menjadi program pemberdayaan masyarakat justru mandek dan tidak di jalankan sejak tahun 2022 hingga hari ini, salah satunya di sektor pendidikan. PT Nhm menjanjikan akan memberikan beasiswa terhadap masyarakat lingkar tambang sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban perusahan. Pemberian bantuan beasiswa setahun sekali, di kirimkan langsung kepada calon penerima yang sudah terdata oleh perusahan melalui via transfer antar bank. 

“Selain pendistribusian bantuan beasiswa yang mandek, menelisik kembali pada tahun sebelumnya Antara tahun 2020 dan 2021 pola pendistribusian bantuan yang tidak tepat guna” kata betran sulani. Dikatakan tidak tepat guna karna Pendistribusian yang tidak sesuai dengan waktu pembayaran semester, sehingga bantuan tersebut tidak sesuai target untuk meringankan beban kuliah dan tanggungan orang tua. “Maka dari itu selain mendesak perusahan untuk merealisasikan biaya bantuan pendidikan, perusahan juga segera mengevaluasi mekanisme pendistribusian bantuan beasiswa agar tepat guna”.

Perusahan harus tunduk terhadap aturan yang telah ada. Program pemberdayaan masyarakat adalah perintah perundang-undangan, sebagaimana telah diatur dalam peraturan menteri ESDM no. 41 tahun 2016 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Selain perintah untuk dijalankannya PPM oleh perusahan, pada pasal 25 permen ESDM no 41 tahun 2016 menjelaskan sanksi administrasi yakni teguran secara tertulis hingga pencabutan UIP atau IUPK.   

Maka atas dasar situasi inilah, “ pada tanggal 20 desember 2023, Front Aksi Mahasiswa Lingkar Tambang Halmahera Utara, akan melaksanakan aksi demonstrasi di depan kantor pusat PT NHM. Untuk mendesak pihak perusahan sesegera mungkin merealisasikan bantuan dana beasiswa terhadap masyarakat lingkar tambang yang saat ini sedang menempuh di daerah maupun di luarkota”. Tutup betran sulani  

  
Share:

Pendaftaran Tanah Tahun Depan Di Kolaka Timur Gratis

KABARMASA.COM, KOLAKA TIMUR- Pemda Koltim dibawah komando Bupati Abd Azis SH MH, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Koltim, menggratiskan seluruh baiaya pendaftaran tanah mulai tahun depan.
 
Hal ini diungkapkan Kepala BPN Koltim Ilmiawan saat menyampaikan laporan pada acara penyerahan Sertifikat Tanah Tahun 2023, dan deklarasi desa binaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), serta Gemapatas dan Gemapuldadis Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024, di Aula Rujab Bupati Koltim Desa Matabondu, Selasa (12/12/2023).
 
Hadir Bupati Koltim Abd Azis SH MH, Kepala BPN Koltim, Wakapolres Koltim Kompol Drs Tawakkal, Sekda Koltim Andi Muh Iqbal Tongasa SSTP MSi, Kajari Kolaka yang diwakili Asisten Intel, Dandim 1412 Kolaka yang diwakili Danramil Tirawuta, pimpinan OPD serta sejumlah penerima sertifikat.
 
Tahun depan kata Ilmiawan, Pemda Koltim melalui upaya bupati, dinilai sangat membantu program PTSL ini, dengan memberikan bantuan anggaran, sehingga masyarakat langsung mendaftarkan gratis tanahnya tanpa dipungut biaya lagi seperti tahun ini.
 
”Bahkan Pak Pj Gubernur Sultra, menghimbau kabupaten kota yang lain, untuk mencontoh Kolaka Timur ini, agar masyarakat terbantu dan tak ada lagi tanah yang tidak tersertifikat,” sebutnya.
Bupati Koltim dalam sambutannya, menyebut jika Pemda Koltim memutuskan untuk menggratiskan program PTSL ini tahun depan, agar masyarakat yang ingin menyertifikatkan tanahnya tidak terbebani lagi dengan biaya-biaya seperti yang berlaku saat ini.
 
Selain itu sebutnya, sejumlah aturan yang membuat Pemda Koltim melaksanakan ini pada tahun depan, yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2o18 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis di seluruh wilyah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Edaran Gubernur Sultra Nomor 590/532 Tentang Pelaksanaan Gerakan Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) dan Peringanan BPHTB.
 
”Aturannya kan sudah jelas bisa, ditambah lagi ada Aturan Bersama Tiga Menteri, soal APBD bisa menganggarkan penerbitan sertifikat, sehingga masyarakat tidak perlu bayar lagi. Karena Pemda Kolaka Timur akan membayar semua proses penerbitan sertifikat tahun depan, agar tidak ada lagi tanah masyarakat tidak tersertifikat pada Tahun 2025 mendatang,” sebutnya.
Sedang untuk sertifikat tanah yang dibagikan tahun ini sebut bupati, sebanyak 5.500 sertifikat yang tersebar disemua wilayah Koltim, dimana 3.500 berada di Kecamatan Tirawuta dan sekitarnya.
 
”Kami juga menghimbau masyarakat yang punya tanah untuk dipasangi tanda batas atau patok, supaya nanti bisa jelas dimana batas-batasnya ketika akan disertifikatkan,” himbaunya. (Diskominfo)
Share:

Polri Tegaskan Netral di Pemilu 2024, Ini Sanksi bagi Anggota yang Melanggar


KABARMASA.COM, JAKARTA - Polri menyiapkan sanksi kepada jajaran yang melakukan pelanggaran terkait netralitas di Pemilu 2024. Sanksi terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Sebelum masuk ke sana kita ada mekanisme gelar perkara, ini kategori ringan sedang atau berat, baru jadi berkas baru sidang nanti. Yang terberat ya ada pemberhentian tidak dengan hormat," kata Karo Wabprof Divisi Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto, kepada wartawan, Minggu (17/12/2023).

Agus menjelaskan tim Propam Polri bakal melakukan klarifikasi terlebih dahulu jika menemukan ada anggota yang diduga tidak netral di Pemilu 2024. Klarifikasi dilakukan kepada sejumlah pihak sehingga informasi yang didapat lebih komprehensif.

"Kemudian setelah klarifikasi itu kita misalnya ditemukan pelanggaran, dibikinkan LP di Propam, kemudian di buat LP dan dilakukan penindakan," ujar Agus.

Selain itu, Agus menjelaskan masa penanganan dugaan pelanggaran kode etik terkait netralitas polisi di Pemilu. Agus menegaskan komitmen Polri untuk mengusut laporan secara cepat.

"Bapak Kadiv Propam sudah memberikan tenggang waktu dan kita sudah diskusikan untuk pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai, untuk pelanggaran ASN 7 hari setelah LP sudah selesai, ini yang kita lakukan bahwa kita betul-betul serius penanganan netralitas ini," sambung dia.

Aturan Bermedsos
Untuk diketahui, Polri sudah mengeluarkan pedoman perilaku netralitas dalam tahapan Pemilu 2024. Anggota Polri diminta mempedomani aturan tersebut, termasuk soal konten di media sosial.

"Yang pertama kita harus tahu rambunya dulu, UU ada, Perpol ada dan memperjelas lagi kegiatan soal (larangan) politik praktis dengan surat telegram Kapolri, itu sudah buat kita telegram nomor 2407 bulan Oktober. Bagaimana yang dilarang oleh polisi di medsos," kata Agus. 

Agus menjelaskan salah satu yang diatur dalam pedoman tersebut yaitu larangan berfoto dengan pasangan calon yang berpotensi mengganggu netralitas Polri. Selain itu, anggota Polri juga dilarang untuk mengomentari foto pasangan calon di media sosial.

"Foto bersama paslon, dilarang foto selfie dengan pose yang berpotensi menuding keberpihakan Polri terhadap parpol. Mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar foto paslon via media massa, media online, media sosial, itu salah satunya," kata Agus.
"Termasuk juga pose-pose foto dengan jari-jari itu, yang dulu kalau ada angkatan, entah itu bintara, perwira, itu kan ada angkatannya, itu tidak boleh," sambung dia.

Selain itu, Agus juga menjelaskan mengenai aturan keluarga dari polisi yang berkontestasi di Pemilu 2024. Agus mengatakan polisi tetap tidak boleh terlibat kegiatan politik praktis meskipun ada keluarganya yang mencalonkan diri di Pemilu. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan fasilitas yang ada.

"Di situ ada aturan bahwa polisi tidak boleh terlibat kegiatan praktis, oleh karena itu ada rambu-rambu yang kita berikan kepada mereka. Di Aceh misalnya ada di Polsek, keluarga ini, dari Polres, dari Propamnya sana sudah mengawasi, sehingga polisi digunakan alat untuk itu, apalagi menggunakan fasilitas seorang komandan, Kapolsek misalnya memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti, mengawal," ujar Agus.

Share:

PERMAHI Menilai Oknum Penyidik Tidak Becus Dalam Penanganan Kasus Jesika

KABARMASA.COM, DEPOK- Kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali menjadi perbincangan publik usai dirilisnya film ‘Ice Cold’ di platform Netflix pada akhirSeptember lalu. Meski putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, ternyata masih terdapat sejumlah pandangan dari akademisi, praktisi hukum dan sejumlah profesi lainnya. Yakni, proses peradilan kasus tersebut yang menetapkan Jessica Wongso sebagai pelaku kematian sahabatnya Mirna Salihin pada Oktober 2016 lalu dinilai masih memiliki sejumlah persoalan, (17/12/2023).
"Permahi Cabang Jakarta Timur Kabid Penyuluhan dan Penerangan Hukum mengelar Seminar Nasional dengan tema Babak Baru Kopi Sianida, ‘’Apakah Jesika Pelakunya? Dengan ini maka kemudian menjadi bahan Analisa mahasiswa untuk melihat ketidak benaran yang terjadi dalam proses Penyidikan dan penyelidikan serta sampai pada proses persidangan yang begitu kontraversial" ujar Azhan J Refra selaku Kabid Penyuluhan dan Penerangan Hukum.

Dalam Seminar Diskusi Permahi menilai kasus tersebut perlu memperhatikan pola penanganan barang bukti yang terdapat banyak kejanggalan Barang bukti berupa rekaman Closed Circuit Televison (CCTV) di Kafe Olivier juga memunculkan kejanggalan.
Menjadi perdebatan antara Kuasa Hukum Jesika dengan Jaksa Penuntut Umum yang dimana  menurut Otto Asibuan dalam CCTV yang diputar dalam persidangan, Jessica tiba di Kafe Olivier pukul 16.14 WIB. Sedangkan dalam nota pesanan Jessica di Olivier, tercatat pukul 16.08 WIB.

Otto mempertanyakan perbedaan waktu tersebut. Menurut Otto, tak masuk akal apabila Jessica belum tiba di Olivier tapi sudah memesan menu terlebih dulu.

JPU menyebut, mungkin saja ada perbedaan waktu yang tercantum dalam CCTV. Dalam persidangan sebelumnya, resepsionis Olivier, Aprilia Cindy, menyatakan Jessica datang pukul 15.30 WIB hanya untuk memesan meja dan kembali lagi pukul 16.14 WIB.

Namun keterangan waktu sempat dikoreksi majelis hakim usai melihat rekaman CCTV. Jessica diketahui datang memesan tempat pukul 15.55 dan kembali pada pukul 16.14.

Tak hanya soal perbedaan waktu, isi rekaman CCTV dinilai janggal oleh ahli digital forensik yang dihadirkan kuasa hukum, Rismon Hasiholan Sianipar. Dalam persidangan September lalu, Rismon menduga ada video tampering atau modifikasi ilegal yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar M Nuh Al-Azhar.

Nuh merupakan ahli digital forensik Puslabfor Polri yang dihadirkan Jaksa dalam persidangan. Dia diminta penyidik untuk menganalisis hasil rekaman CCTV kafe Olivier.

Indikasi tampering ini, menurut Rismon, terlihat dari ukuran jari Jessica yang tidak proporsional saat menggaruk tangan usai Mirna tak sadarkan diri di Olivier. Rismon mencurigai, ada pengeditan manual karena tangan Jessica terlihat berubah warna dari terang, gelap, kemudian terang, dan kembali gelap.

Rismon juga menanyakan keaslian rekaman CCTV yang diperoleh Nuh. Menurutnya, analisis Nuh tak valid lantaran rekaman CCTV diperoleh dari hasil penggandaan.
Bukan hanya sampai disitu dalam seminar diskusi Narasumber menyampaikan, menilai banyak kejanggalan dari barang bukti tersebut.Mengutip  Otto, ada dua versi berbeda pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait penyimpanan kopi bersianida setelah disita pihak kepolisian.

Dalam BAP disebutkan, sampel kopi beracun dituangkan dari gelas ke botol saat di Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, 8 Januari lalu. Namun keterangan lain dalam BAP menyebutkan, barang bukti telah dikirim dari Polsek Tanah Abang ke Mabes Polri sehari sebelumnya yakni 7 Januari 2016.

Pada tujuh barang bukti kopi yang diuji di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) bahkan menunjukkan, hasilnya negatif sianida.

Dalam berkas dakwaan ada barang bukti yang kemudian disingkat BB I hingga VII. Hasilnya pada BB I, positif mengandung sianida sebanyak 7.400 miligram, BB II positif sianida sebanyak 7.900 miligram. Sementara pada BB lainnya dinyatakan negatif sianida.

Kejanggalan lain, keterangan bartender Kafe Olivier, Yohanes, yang mengaku menuang sisa kopi Mirna dalam botol air mineral yang terbuat dari kaca. Dia melakukan hal tersebut usai diminta manajer bar Kafe Olivier, Devi Siagian, untuk memindahkan kopi tersebut.

Yohanes memastikan, gelas itu kosong dan tak ada kopi beracun yang tersisa dalam gelas kopi tersebut. Sementara gelas bekas itu, seingat Yohanes, diletakkan begitu saja di meja pantry kafe.

“Ternyata dalam bukti yang dihadirkan bukan botol air mineral itu. Padahal sudah jelas kopi itu dituang semua ke botol. Sedangkan yang di laboratorium Puslabfor gelasnya masih isi kopi. Jadi kopinya yang mana?” ujar Otto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Juli lalu.

Kemudia Kuasa Hukum Jessika  meragukan keaslian kopi dalam botol yang menjadi barang butki. Dia mencurigai, kopi bukan berasal dari sisa kopi beracun yang diminum Mirna.

JPU sempat menunjukkan gelas bekas VIC dan botol berisi sisa kopi kepada majelis hakim dalam persidangan Juli lalu. JPU yang diwakili Ardito Muwardi membuka botol kaca berisi kopi beracun.

Terdengar suara letupan kecil saat botol itu dibuka. Tak ada bau khas dari kopi, warnanya juga telah berubah menjadi lebih keruh. Warna VIC mestinya coklat kehitaman. Namun dari keterangan sejumlah saksi di Olivier, kopi itu berwarna kekuningan seperti kunyit dengan bau tak enak.

Devi Siagian juga ditunjukkan botol kaca berisi kopi. Hakim Anggota Binsar Gultom menanyakan warna kopi dalam botol tersebut pada Devi.

“Warnanya seperti ini atau tidak?” tanya hakim Binsar sambil menunjukkan botol.

“Beda, Yang Mulia. Kopi yang diminum Mirna saat itu lebih pekat dan kekuning-kuningan,” jawab Devi.

Perubahan warna kopi dalam botol diduga karena lama penyimpanan sejak peristiwa kematian Mirna terjadi. Meski kopi dalam botol telah berubah warna, Devi meyakini bahwa botol kopi itulah yang dibawa polisi untuk diperiksa di Puslabfor Polri.

“Saya yakin itu yang diperiksa. Botolnya juga sama, karena saya yang meminta Yohanes memindahkan dari gelas ke botol,” ucapnya.

Jaksa Ardito menilai kuasa hukum Jessika tak paham soal barang bukti. Dia menjelaskan, dari keterangan Devi kopi beracun yang diminum Mirna langsung disita penyidik usai kejadian. Ardito membenarkan minuman itu sempat dituang Yohanes ke dalam botol.

“Sehingga diperkirakan dalam gelas masih ada, di botol juga masih ada,” katanya.

Penyidik lantas meminta VIC tanpa sianida di Kafe Olivier sebagai pembanding. Semula VIC pembanding disimpan dalam kantong plastik, namun polisi kemudian meminta dipindahkan ke botol karena khawatir akan tumpah. Sementara VIC yang bersianida juga telah disimpan dalam botol.

“Jadi yang dibawa ke Puslabfor itu dua botol dan satu gelas. Satu botol diduga isi sianida, gelas yang diduga isi sianida, dan satu botol VIC pembanding,” katanya.

Namun jaksa Ardito tak berani memastikan apakah botol VIC yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti berupa kopi bersianida atau kopi pembanding. Menurutnya, pembuktian ini hanya bisa dilakukan tim Puslabfor Polri.

Sayangnya, hingga jatah waktu menghadirkan saksi bagi JPU telah habis, keterangan soal barang bukti botol berisi kopi masih menjadi tanda tanya. Bagaimana barang bukti yang illegal menjadi legitimasi dalam proses persidangan? Perdebatan ini menjadi atensi Masyarakat dan Mahasiswa, terhadap indenpendensi (Institusi Lembaga Penegakan Hukum) dalam hal ini adalah Polri, JPU, dan Mahkama Agung dalam menjalankan proses yang diduga serampangan.

Belum lagi Penyalagunaan Wewenang dari pejabat yang mencoba mengintervensi, untuk memuluskan daripada proses penanganan perkara yang serampangan, sehingga berjalan dengan ketidak adilan pungkas Azhan J Refra selaku Kabid Penyuluhan dan Penerangan Hukum.

Permahi meminta kepada otoritas tertinngi Institusi Polri yaitu ‘’Bapak Sigit Prabowo agar mencoba melakukan Investigasi terkait dengan berita yang beredar di media masa tentang segelintir Oknum yang mencoba mengunakan Abous Of Power untuk mengintervensi dan mengintimidasi dalam penanganan perkara Jessika, sebab ini menjadi contoh yang tidak baik untuk masadepan Polri  dan masa depan seluruh Lembaga Penegakan Hukum" pungkasnya. 
Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts