Kronologi & Sebab Kecelakaan KA Brantas vs Truk di Semarang


KABARMASA.COM, SEMARANG - Kecelakaan terjadi di Semarang, Selasa malam (18/7/2023). Ini melibatkan Kereta Api (KA) 121 Brantas tujuan Pasar Senen-Blitar pukul 19.32 WIB.

Kereta menabrak truk tronton di JPL 6 Km 1+523, petak jalan Jerakah-Semarang Poncol. Akibat kejadian tersebut, Lokomotif KA Brantas mengalami kebakaran hebat.

kereta sudah keburu mendekat sehingga terjadi kecelakaan itu," tambahnya.

Meski demikian, Irwan menyebutkan, tak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Tapi satu penumpang diketahui terluka.

"Untuk korban jiwa tidak ada, namun ada satu penumpang kereta api yang terluka karena melompat dari kereta," kata Irwan menambah penyelidikan lanjutan masih dilakukan.

Mengutip keterangan resmi PT KAI disebutkan, KA 112 Brantas membawa empat kereta kelas eksekutif, enam kereta kelas ekonomi dan satu kereta pembangkit. Sama seperti pihak kepolisian, KAI mengatakan tidak ada korban jiwa.

"Untuk kondisi masinis dan asisten masinis dalam kondisi selamat, serta para penumpang tidak ada yang terluka," kata Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Ixfan Hendri Wintoko, Selasa.

Sementara itu, VP Public Relations PT KAI Joni Martinus mengimbau pengguna jalan raya mematuhi ketentuan berlaku. Menurutnya aturan melintas di perlintasan kereta adalah berhenti di rambu tanda STOP.

"Kami ingatkan kembali, bahwa aturan melintas di perlintasan sebidang adalah berhenti di rambu tanda STOP, tengok kiri- kanan, apabila telah yakin aman, baru bisa melintas. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, agar masyarakat aman dan selamat ketika melintas di perlintasan sebidang," kata Joni dalam keterangan resmi.

Akibat peristiwa itu, PT KAI menyebutkan, ada enam perjalanan KA penumpang yang mengalami keterlambatan semalam. Yaitu KA 112 Brantas, KA 178 Kamandaka, KA 199F Kaligung, KA 111 Brantas, KA 129 Gumarang, KA 220 Kertajaya.

 

Share:

Syahnaz Sadiqah Tulis Surat Cinta Terbuka untuk Jeje Govinda: Terima Kasih Pika Selalu Minta Aku Temenin Kamu Makan Walaupun Lagi Kesal

KABARMASA.COM, - JAKARTA - Syahnaz Sadiqah tampaknya ogah memikirkan persepsi sebagian masyarakat yang masih memandang miring tentang dirinya setelah mencuatnya isu perselingkuhan dengan suami Lady Nayoan, Rendy Kjaernett. Syahnaz Sadiqah pun memilih untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan sang suami, Jeje Govinda,

Setelah mengunggah video klarifikasi dengan sang suami, Syahnaz Sadiqah terlihat lebih sering memamerkan kegiatan bahagia bersama keluarga kecilnya di media sosial. Sementara di sisi lain, Lady Nayoan telah menggugat cerai Rendy Kjaernett yang kini sedang dalam proses.

Di tengah gonjang-ganjing rumah tangga Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan, Syahnaz Sadiqah memilih untuk menyampaikan pesan cinta kepada Jeje Govinda. Hal itu terlihat dalam unggahan terbarunya di Instagram @syahnazs pada Selasa (18/7/2023) kemarin.

Surat cinta terbuka ditulis oleh Syahnaz Sadiqah kepada Jeje Govinda bersama foto sang suami saat sedang pemilik nama Ritchie Ismail berdiri di tepi jalan sekitar Westminster, London, Inggris. Tampak Syahnaz Sadiqah mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap sang suami selama dirinya dilanda isu miring.

Di awal pesan cinta tersebut, Syahnaz Sadiqah mengucapkan rasa terima kasih kepada Jeje Govinda yang ia sebut dengan panggilan sayang "Pika". Syahnaz juga membeberkan sikap seperti apa yang ditunjukkan Jeje Govinda kepadanya, bahkan selama isu miring mencuat.

"Terima kasih Pika 🤍 Terima kasih sudah berjuang bersama sejauh ini, terimakasih selalu pelukkin aku apapun kondisinya, terimakasih kamu ga pernah bosen ngajarin aku buat selalu jadi orang yang bersyukur," tulis Syahnaz Sadiqah dalam keterangan foto yang menyorot Jeje Govinda tersebut.

Selanjutnya, Syahnaz Sadiqah mengungkapkan bahwa Jeje Govinda selama ini kerap memintanya menemani waktu makan meskipun diakui Syahnaz, sang suami kala itu sedang berhati kesal.

"Daaaan terimakasih juga tetep selalu minta aku temenin kamu makan di meja makan walaupun kamu lagi kesel sama aku 🥹🤗 Love You Pika xx. Semoga Allah selalu kasih kamu banyak bahagia 🤍," sambung Syahnaz Sadiqah sembari menutup surat cinta terbukanya.

Warganet Mencerca Syahnaz Sadiqah di Akun Medsos Lain


Meskipun media sosialnya didominasi oleh tanggapan positif lantaran komentarnya dibatasi, hal itu tak berlaku di media sosial lain. Setelah akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall mengunggah tangkapan layar surat cinta Syahnaz tersebut, deretan komentar negatif bernada cercaan masih bermunculan.

"Kasian suaminya nggak dikasih emot kayak gini 😘🥰😍🌹❤️🧡💛💙💕💞💋," sindir seorang netizen, mengisyaratkan dugaan chat dengan Rendy Kjaernett yang sempat dibongkar Lady Nayoan.

"Secara tidak lgsg dia mengakui chat yg tersebar selama ini benar adanya.. meliht dari karakter tulisan dan bahasanyaa... hmmmm," kata yang lainnya merujuk chat yang sama.

"Keliatan blm dewasanya ni mbak nenas... Takut kalah sama netizeeeennn😁😁😁... "hai netizens aq menang nih" begini kali ya suara hatinya mbak nenas 😁😁😁," seorang netizen beropini.

"Biasanya orang kalo abis ketauan selingkuh si langsung nunjukin dirinya bucin," kata yang lain lagi.

 

Share:

Di Hebohkan Kapolda Kepri Tebang Pilih Diduga telah merazia Lokalisasi Bola Pimpong

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Hembusan pemberitaan tembang pilih, mengakibatkan Bola Memanas terkait pengrebekan lokalisasi yang di lakukan Kapolda Kepri di Kota Batam

Hasil Investigasi tim media kabarmasa.com, “ada beberapa lokalisasi Bola Pimpong atau Bola angin di razia oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) kepolisian secara individual diduga Polda Kepri tebang pilih”


Polda Kepri mempunyai hak untuk merazia lokalisasi tempat Bola Pimpong atau bola angin di kepulauan riau (kepri) dan kenapa  tidak merazia lokalisasi secara menyeluruh?


Ada apa pihak Kapolda Kepri?


Di lansir pemberitaan yang hari ini viral di mana-mana, “lokalisasi bola pimpong dan bola angin”. 


Penyegelan terjadi hanya beberapa tempat, J&J Club, Grand Dragon Pub dan Bommbastic KTV Room padahal sama-sama permainan bola pimpong atau bola angin bukan bola kasti (Red/ZS)


Edisi ke-2

Share:

Ada Apa? Ketua DPD PJI-D kepri Dukung Polda Kepri: Tindak Judi Bola Pimpong tanpa tebang Pilih

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Kepulauan Riau (Kepri) Terkait penertiban Arena perjudian Bola Pimpong atau bola angin oleh Jantras Polda Kepri, Ismail Ratusimbangan Ketua DPD PJI-D Kepri angkat bicara. Selasa (18/07/2023)

Jika jajaran Polda Kepri menindak tegas Judi Bola Pimpong kita tentu mendukung, tetapi jangan sampai tebang pilih, seperti apa yang di lakukan oleh Jajaran Polda Kepri.


Lanjutnya, jika tebang pilih masyarakat akan berprasangka buruk, jangan sampai Polda Kepri di anggap berpihak untuk kepentingan orang lain atau pengusaha tertentu tidak baik ujar Ismail.


Informasi diproleh tim media, kedatangan tim opsnal jatanras Polda Kepri dan adapun lokasi penyegelan bola pimpong atau bola angin seperti J&J Club dan KTV Batam, Grand Dragon Pub & KTV Batam dan Boombastic KTV Room, Kenapa lokasi ini saja di segel?


Ada beberapa lokasi bola pimpong yang hari ini buka di kepri terkhususnya di kota batam, tetapi tidak di oprasi secara menyeluruh,”ada apa kapolda keri?


Sebab Judi Bola Pimpong atau Bola Angin permainan mengandung unsur judi dan tidak ada ijinnya, oleh karena itu pasti masyarakat Batam akan mendukung pihak kepolisian dalam hal ini Polda Kepri.


Tutupnya, kami juga sebagai Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, sangat mendukung karena memang perintah Bapak Kapolri segala bentuk judi harus ditumpas, sesuai telegram bapak kapolri  ST/2122/X/RES/1.24/2021 terkait 303 dan jika tidak saya akan berkirim surat kepada Bapak Kapolri tegasnya. Ismail Ratusimbangan (Red/ZS)

Share:

SOMASI Desak Panglima TNI Periksa Oknum TNI Terlibat Pemasok Sianida


KABARMASA.COM, JAKARTA - Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) mendesak Panglima TNI Yudo Margono segera periksa Oknum Perwira TNI terlibat Jaringan Pemasok Sianida dan Uang Kontrak ke Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Koordinator SOMASI, Irwan Abdul Hamid, S.H., kepada awak media mengatakan " selama ini yang menjadi penghambat program Jokowi dua periode adalah oknum-oknum aparat keamanan".

Menurut Irwan, ada perbedaan penanganan pidana khusus pertambangan tanpa izin dan secara nyata menciderai rasa keadilan.  Pasalnya, selama ini hanya masyarakat kita yang menjadi korban pemidanaan di tambang rakyat. Contohnya sumber berita Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan tersangka pelaku penambangan ilegal yang saat ini menjadi buah bibir publik.

Tak main-main, jumlah pelaku tambang ilegal yang telah ditetapkan sebagai tersangka mencapai 3.100 orang.

Pipit menyebutkan, jumlah tersangka tersebut lebih banyak dibandingkan laporan yang diterima kepolisian. Adapun jumlah laporan terkait tambang ilegal yang diterima pihaknya mencapai 2.700.
Sementara berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menurutnya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal ini berada di 2.741 titik lokasi.

"Di Mabes Polri kita lakukan pendataan, bahwa dilakukan penegakan hukum terhadap illegal mining. Laporan polisinya saja sudah 2.700, kita sudah ada tersangka 3.100. Jadi, di antara laporan dan tersangkanya, banyakan tersangkanya," ungkapnya pada acara Seminar Sektor Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Jawa Timur, Kamis (1/12/2022).

Padahal aktor intelektual mafia pertambangan mereka ini tidak tersentuh hukum. Bahkan mereka bebas memasok bahan kimia B3 jenis Sianida ke Pulau Buru, Provinsi Maluku. Sabtu, 01 Juli 2023.

Bagi Irwan, Program Presiden Jokowi agar pertambangan rakyat dari PETI Menuju Pertambangan sepertinya gagal alias tidak terjawab Nawacita khusus dibidang pertambangan rakyat. Oleh Karena ada dalang atau aktor intelektua yang menjadi hantu penghambat program tersebut.

Kasus Pemilik Tong di Desa Wabloi sebelumnya perna di police line Polres Pulau Buru. Namun, sampai saat ini tidak ada yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dari pengelola sampai pemilik tong atas nama Haji Komar yang diketahui adalah Oknum Perwira TNI aktif. Selain memiliki tong pengolah lumpur mengandung emas dari sisa glundungan/tromol yang diolah menggunakan mercuri, kemudian di proses kembali memakai sianida dan karbon yang dimasukan kedalam lumpur selama tiga hari, sambungnya.

Bagi irwan, prakter kejahatan para oknum aparat ini, tentunya perlu disikapi secara serius oleh Pemerintah Pusat. Kasus jatuhnya kontainer ke laut yang menyebabkan matinya ikan ratusan ekor dan mencemari sepanjang teluk namlea membuat warga kota namlea dan sekitarnya takut mengkomsumsi ikan di pasar  serta larangan melaut diareal jatunya kontainer.

Selain itu, kasus penyelundupan Kimia B3 oleh pengusaha illegal bekerjasama dengan Koperasi Soar Pito Soar Pa pada tanggal 03 Juni 2023 turut menambah daftar hitam jaringan mafia B3 di Pulau Buru.

Dirinya, berharap Panglima TNI segera merespon tuntutan SOMASI untuk proses dan pecat Oknum Perwira yang terlibat jaringan mafia Penyelundupan Kimia B3 dan sekaligus praktik illegal berupa Uang Kontrak kepada pengusaha untuk membeli emas dan mendukung kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah gunung botak dan gogorea.

Bahwa tidak ada tempat untuk mafia pertambangan illegal, karena kehadiran mereka menciptakan kondisi negara yang tidak stabil dalam proses menuju Cita-cita pertambagan legal, aman dan ramah lingkungan serta merugikan negara dari pendapatan pajak secara legal melalui kegiatan tambang rakyat. tutupnya.

Share:

Terbukti Terima Aliran Dana Korupsi Bank Banten, Massa Desak Kejagung Tangkap Ketua Golkar Sumut


KABARMASA.COM, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Banten mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI segera menangkap Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah yang terbukti menerima aliran dana korupsi Bank Banten. Musa telah diperiksa Kejagung tetapi belum ditahan. Desakan itu disampaikan Aliansi Mahasiswa Banten (AMB) Jakarta, di depan Kantor Kejagung RI pada hari Senin 17 Juli 2023.

"Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah terbukti telah menerima aliran dana dari hasil korupsi Bank Banten. Dalam persidangan terdakwa Rasyid Samsudin, terungkap Wakil Gubernur Sumut itu menerima aliran dana korupsi Bank Banten melalui Bank Mandiri senilai Rp 675 juta," kata Koordinator Aksi AMB Jakarta, Baihaq.

Baihaq menyampaikan bahwa Kejagung seharusnya tetap melanjutkan lagi pemeriksaan terhadap Musa Rajeckshah yang terbukti menerima aliran dana korupsi Bank Banten dari Rasyid Samsudin yang kini sedang menjalani hukuman penjara. Selasa (18/07/2023)

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah, lanjut Baihaq, terbukti menerima aliran dana dari hasil korupsi Bank Banten senilai Rp 675 juta melalui rekening Bank Mandiri nomor: 7000862465 tertanggal 20 Juni 2017. 


Selain Musa Rajeckshah, juga ada Yunardi Zahari yang memerima aliran dana korupsi Bank Banten sebesar Rp 500 juta melalui rekening BCA nomor: 3191931422, dan Lisa sebesar Rp 436.500.000 melalui rekening BCA nomor: 0291417026.

"Jika Musa Rajeckshah sudah diperiksa dan telah mengembalikan uang hasil korupsi Bank Banten, bukan berarti proses hukumnya berhenti. Begitu juga dengan Yunardi Zahari, dan Lisa yang ikut menerima. Kejagung harus bersikap tegas pada mereka yang menerima aliran dana korupsi Bank Banten," ucap Baihaq.

Baihaq pun memastikan akan terus aksi jika Kejagung tidak melanjutkan proses hukum korupsi Bank Banten yang melibatkan banyak pihak di antaranya Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

"Jika Kejagung tidak melanjutkan proses hukum korupsi Bank Banten, ini kami menduga Bapak Kajagung ST. Burhanuddin dan penyidik sudah ada deal dengan pihak penerima aliran dana korupsi Bank Banten. Kami dari Aliansi Mahasiswa Banten tidak bisa menerima begitu saja korupsi yang merugikan Bank Banten. Kami akan terus lanjutkan aksi ini sampai Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah dan lainnya ditangkap," tegasnya.

Aksi massa AMB Jakarta akhirnya diterima Kasubid Antar Lembaga Kejagung RI Henry Yulianto yang berjanji akan menyampaikan aspirasi Mahasiswa Banten untuk melanjutkan proses hukum korupsi Bank Banten.

"Saya terima ini berkasnya ya, boleh kalian poto sekarang kami. Ini kita lanjuntkan ya ke pimpinan. Sudah saya terima ini, baik baik dan aman kita semuanya," ucap Henry kepada massa AMB Jakarta yang kemudian membubarkan diri.(Red/ZS)

Share:

Pembangunan Jembatan Batam-Bintan: Kementrian PUPR dan AIIB segera ke Kepri


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Mimpi besar masyarakat Kepulauan Riau untuk melihat berdirinya jembatan Batam-Bintan (Babin) semakin terlihat terang. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebagai salah satu investor jembatan Babin bersama Kementerian PUPR akan meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan tersebut di Bintan dan Batam pada awal Agustus 2023 mendatang. Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Hasan, S.Sos, di Tanjungpinang, Selasa (18/07/2023)

Rencananya, kata Hasan, pihak AIIB  akan berkunjung ke Indonesia untuk melihat secara langsung lokasi tapak awal jembatan akan di bangun mulai  31 Juli hingga 4 Agustus 2023 di Kepri. 

"Berdasarkan surat yang kita terima, mereka akan datang kesini untuk melihat langsung lokasi pembangunan jembatan. Sebelum turun ke Kepri, mereka akan menggelar rapat internal terlebih dahulu di Jakarta bersama Kementerian terkait," kata Hasan. 

Tim dari AIIB yang meninjau langsung lokasi jembatan Batam-Bintan rencananya akan dipimpin langsung oleh Andres Pizarro selaku Kepala Sektor Investasi Transportasi Regional 1 AIIB dan didampingi para konsultan, pakar lingkungan, analis, dan ahli manajemen keuangan AIIB. 

Di Jakarta, AIIB akan menggelar rapat pendahuluan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF) antara Pemerintah Indonesia dan AIIB. 

"Artinya, secara perlahan tapi pasti, rencana besar masyarakat Kepri untuk membangun jembatan Batam-Bintan ini telah menjadi atensi khusus AIIB sejak awal. Segala bentuk usaha sudah dilakukan oleh Pemprov Kepri dan Gubernur turun langsung untuk ini, baik menemui Presiden, para menteri terkait dan sebagainya. Selanjutnya mari kita doakan semoga apa yang menjadi mimpi besar masyarakat Kepri ini dimudahkan dan dilancarkan prosesnya untuk menjadi kenyataan," kata Hasan. 

Selain itu, juga akan dilakukan pembahasan terkait hasil soil investigation jembatan Batam-Bintan dan presentasi Detailed Engineering Design (DED) jembatan Batam-Bintan yang akan jadi jembatan terpanjang di Indonesia. 

Selanjutnya AIIB langsung terbang ke Tanjungpinang untuk melihat lokasi pembangunan jembatan Batam-Bintan bersama Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad. Kunjungan AIIB sekaligus akan bertemu dengan masyarakat setempat untuk menjelaskan tentang proyek pembangunan jembatan Batam-Bintan.

Hasan menyebutkan kedatangan AIIB ke Kepri untuk melihat lokasi Jembatan Batam-Bintan menunjukkan keseriusan dari AIIB untuk turut membantu pembangunan jembatan sepanjang 14,753 Km tersebut. Sebelumnya, Gubernur Ansar telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PUPR RI, AIIB, dan Pemprov Kepri pada 9 Januari 2023 lalu untuk rencana pembangunan spesifik pada sisi Kabil-Tanjung Sauh di Pulau Batam. 

"Kunjungan ini patut kita apresiasi dan sudah kita nantikan, karena artinya mereka memang serius dan sangat tertarik untuk berinvestasi di jembatan Batam-Bintan, kita harap kunjungan nanti berjalan lancar," kata Hasan. 

Rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan, khususnya ruas Batam-Tanjung Sauh, mengusulkan tiga komponen proyek dengan perkiraan biaya sebesar US$300 juta yang akan didanai melalui pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). 

Komponen pertama adalah Pekerjaan Konstruksi dengan estimasi biaya sebesar US$236,88 juta atau sekitar Rp3,695 triliun. Komponen ini mencakup pekerjaan persiapan jembatan dan jalan pendekat. Selanjutnya, komponen Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi memiliki nilai perkiraan sebesar US$11,84 juta atau sekitar Rp184 miliar untuk membiayai konsultan pengawasan konstruksi. 

Terakhir, terdapat komponen Project Management Consultancy Service dengan nilai sebesar US$1,38 juta atau sekitar Rp21,52 miliar untuk membiayai konsultan manajemen proyek.(Red/ZS)

Share:

Menparekraf RI Serahkan Langsung Penghargaan Kepada Gubernur Kepri: Pemprov Kepri Sabet 3 Penghargaan Sekaligus Dalam Ajang Malam Puncak APPI 2023


KABARMASA.COM, JAKARTA - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhasil meraih 3 penghargaan dalam Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) 2023. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga S. Uno, kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad pada Malam Puncak APPI 2023 yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta pada Selasa (18/07/2023)

Dinas Pariwisata Provinsi Kepri berhasil memperoleh apresiasi dalam tiga kategori lomba sekaligus, yaitu peringkat 2 pada tema Event Daerah, peringkat 3 pada tema Destinasi Wisata, dan peringkat 2 pada tema Event Seni dan Budaya. Selain itu, Provinsi Kepri juga berpartisipasi dalam lomba video kreatif "Bangga Berwisata di Indonesia". 

Menparekraf Sandiaga S. Uno memberikan apresiasinya kepada para kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota atas kerja keras mereka dalam memberikan prioritas pada sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia mengungkapkan pentingnya memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat untuk berkreativitas. 


"Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berperan dalam meningkatkan peluang kerja dan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat," kata Sandiaga Uno. 

Gubernur Ansar Ahmad mengucapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diberikan oleh Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Ia juga mengapresiasi kinerja Dinas Pariwisata Kepri dalam mengikuti lomba video kreatif "Bangga Berwisata di Indonesia". 

"Potensi pariwisata di Provinsi Kepri begitu  kaya akan destinasi wisata ditambah lagi memiliki  budaya yang khas dan wisata kuliner, menjadi modal untuk daya tarik para wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke provinsi Kepri," kata Gubernur Ansar. 

APPI merupakan kompetisi lomba video kreatif "Bangga Berwisata di Indonesia" antar Dinas Pariwisata di seluruh Indonesia. Lomba ini dilaksanakan dalam rangka mencapai target pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,2 hingga 1,4 miliar perjalanan pada tahun 2023. Lomba tersebut diikuti oleh 38 Dinas Pariwisata Provinsi dan 514 Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia selama 4 bulan dari bulan Maret hingga Juni. (Red/ZS)

Share:

Tuntut Pesangon, Puluhan Eks Karyawan Perusahaan Buah Mengadu Ke Mahfud MD

KABARMASA.COM, JAKARTA- Sebanyak 64 orang mantan karyawan perusahaan pemasok buah, PT Mulia Raya Prima melayangkan surat aduan ke Menko Polhukam Mahfud MD. Isinya menuntut pemenuhan pesangon yang belum diselesaikan hingga saat ini.

"Hingga saat ini, kami belum mendapatkan hak berupa pesangon atas pemutusan hubungan kerja dari PT Mulia Raya Prima," kata Koordinator Forum Komunikasi Mantan Karyawan PT Mulia Raya, Siti Suraeni melalui keterangannya dikutip Senin (17/7/2023).

Selain tuntut pesangon, surat aduan tersebut juga memuat keberatan atas sikap kurator pailit bernama Dito Sitompul. Hal itu terkait keluarnya daftar piutang tetap tanpa memuat nama serta nilai tagihan dari karyawan.

Kurator pun disinyalir membagi harta pailit dalam jumlah besar kepada Lie Po Fung, bos PT Mulia Raya Prima. Lie Po Fung merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan importir dan pemasok buah yang sedang pailit tersebut. Padahal, hak karyawan semestinya menjadi lini prioritas dari harta pailit.

"Harta PT Mulia Raya Prima tidak ada lagi akibat dibagi oleh kurator kepada Lie Po Fung dengan pembagian tidak seharusnya," tutur Suraeni.

Diberitakan sebelumnya, Lie Po Fung diduga memalsukan tagihan perusahaan dalam pailit. Akibatnya, muncul kerugian berupa kenaikan tagihan utang sehingga ada upaya memanipulasi kewajiban perusahaan kepada karyawan. Termasuk perihal soal pemenuhan pesangon 64 orang karyawan.

Terkait itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Hady Saputra Siagian menuturkan, pihaknya sedang menyelidiki kasus Lie Po Fung.

"Betul dan saat ini masih dilakukan penyelidikan," ujar dia dalam keterangannya.

Lebih lanjut, eks karyawan PT Mulia Raya Prima mengaku belum menerima pesangon serta gaji selama hampir satu tahun pada 2021 lalu.

"Waktu itu, PT Mulia Raya Prima tidak memenuhi kewajiban kepada karyawan hampir selama satu tahun," tandas Suraeni.

Ia meminta kepada kepolisian bergerak cepat mengusut kasus tersebut. "Supaya hak-hak kami dapat terbayarkan," jelasnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT Mulia Raya Prima pailit yang ditangani kurator Dito Sitompul. Lie Po Fung diduga melakukan sejumlah pelanggaran hukum dalam sidang pailit.

Hal itu berdasarkan laporan polisi Nomor LP/BL/275/II/2023/SPKT Polres Metropolitan Jakarta Pusat. Di antaranya melakukan pemalsuan akta otentik, memberikan keterangan palsu, dan mengajukan tagihan palsu.(Red)
Share:

Lima Juta Ton Nikel Di Expor Ilegal, PB FOR MALUT: Desak Presiden Copot Mentri ESDM

KABARMASA.COM, JAKARTA- Aksi unjuk rasa dilakukan oleh Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara JABODETABEK di depan Kementerian ESDM, pada siang pukul 15.07 WIB, (17/07/2023).

"Indonesia adalah Negara yang memiliki segala sumber daya alam yang berlimpah, dari berbagai sektor, Indonesia disasar sebagai inceran bagi kepentingan global, sejauh perkembangan yang berlangsung, dunia internasional berbondong-bondong dalam upaya menciptakan pola ketergantungan mengepung pada sektor yang kita kenal dengan "potensi pertambangan".

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memberlakukan pelarangan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 melalui satu Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2019, aka tetapi dapat dilihat dalam kanca global, melalui Uni Eropa yang bersi keras memaksa kehedak agar Indonesia mengikuti keinginannya agar proses tentang ekspor bijih nikel ke Uni Eropa dapat berlangsung, hal itu bisa diliha ketika masifnya pemberitaan atas gugatan "World Trade Organization" (WTO) sebagai organisasi internasional perdagangan dunia yang pada oktober 2022 Indonesia memang berada pada kekalahan dalam gugatan WTO, meskipun demikian Indonesia tetap menunjukan sikap tegasnya akan melakukan banding, hal ini bisa dilihat dalam konteks global bahwasanya upaya dalam membangun suatu prinsip berdikari yang itu menjadi ajaran bung karno hari ini tentu di lakukan secara maksimal oleh Pemeritahan Jokowi, Ma'ruf".

"Hilirisasi untuk mengintegrasikan komoditas-komoditas yang kita miliki tentu berdampak baik, apalagi kita memiliki bunyi Konstitusi UUD 1945 didalam pasal 33 ayat 3 yang menjadi pedoman dalam Berbangsa dan berNegara, penegasan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam konteks ini peran Negara melalui Abdi Negara yang di tugaskan, tentunya agar cita-cita kemakmuran dapat di implementasi oleh pemegang kebijakan yang di mandatkan melalui rakyat".

Akan tetapi akhir-akhir ini, muncul berbagai issue terkait penyeludupan Ore Nikel 5,3ton ilegal, yang mana memunculkan satu tanda tanya besar kenapa bisa terjadi dan siapa dalangnya?.
Ramainya pemberitaan di media masa melaui penemuan awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang masif didalam pemberitaan adanya selisih nilai ekspor yang di keluarkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan data bea cukai Cina, bahwa Dari periode 2020 hingga Juni 2022 secara totalitas selisih nilai ekspor tersebut mencapai 14,5 Triliun, "kami minta KPK harus tegas menyelidiki, mengungkap secara transparan tanpa harus membuat teka-teki misterius, hal yang sama juga melalui pemberitaan bahwa direktorat jendral bea cukai membeberkan, kami wajib bertanya, sebab kami adalah putra Maluku Utara yang tidak ingin hasil bumi kami, biji nikel turut di rampok.

5,3 juta ton ekspor nikel ilegal ke negeri tirai bambu Cina, pada dasaranya adalah menampar pelarangan pemerintah jokowi, 

Menurut hemat kami ekspor bijik nikel ilegal tersebut adalah kejahatan terstruktur, yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum mafia tambang Nasional dan lokal yang bersekongkol menyeludupkan ekspor bijik nikel ilegal ke cina, karna sangatlah mustahil hal ini tidak dapat di identifikasi melalui bea cukai.

Pemerintah melalui bea dan cukai serta kementerian keuangan konon juga suda mengantongi 85 Bill of Lading (B/L) dari kegiatan ekspor bijik nikel ilegal ke cina, padahal untuk membongkar cukup mengecek data asal barang, akan tetapi relitas yang terjadi seakan-akan diduga ada yang ditutupi, "kami menantang KPK dan sekaligus bea cukai membuka secarang menderang, sebab jika tidak kami menganggap pada lingkup bea cukai juga bisa diduga sebagai aktor yang terlibat

Sebagai Mahasiswa Maluku Utara, kami perlu menyampaiakan bahwa negeri Kie Raha adalah termasuk salasatuh wilaya yang dalam kategori memiliki SDA nikel terbesar di Indonesia, Yang mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pernah menyebutkan, kisaran 30 persen dari bijik nikel yang ditambang di Indonesia berasal dari Maluku Utara", yang artinya sumbangsi atau kontribusi juga besar dari Maluku Utara, bumi Maluku Utara yang di eksploitasi dan di eksplorasi yang perlu di lihat begitu berdampak pada lingkungan, di saat yang sama langgengnya penyeludupan ekspor nikel ilegal ke cina memberi dampak buruk merugikan keuangan Negara dari sisi royalti dan bea keluar mencapai 575 Miliar, yang bagi kami diugaan praktek korupsi yang terstruktur dan tersistematis ini pasti melibatkan banyak pengusaha tambang Nasional dan lokal, serta sejumlah elit politik Nasional dan lokal di Maluku Utara

Untuk itu KPK sebagai lembaga super bodi extra ordinary crime, harusnya secepat mungkin menyelidiki siapa dalang di balik ekspor bijik nikel ilegal 5,3 juta ton.

Kementrian ESDM juga kami minta tegas agar secepat mungkin panggil dan Evaluasi seluruh Perusahaan tambang nikel karna menurut hemat kami, perusahaan tambang nikel yang berani melakukan ekspor bijik nikel ilegal ke cina patut diduga adalah, perusahaan tambang nikel.

Provinsi Maluku ada empat perusahaan yang mimiliki smelter yaitu, PT. IWIP Halmahera Tengah, PT. HARITA GROUP Halmahera Selatan, PT. ANTAM Halmahera Timur dan PT. WANATIARA PERSADA Halmahera Selatan, selain dari itu di sektor tambang nikel tidak ada smelter.

" Pada lingkungan pemerintahan Provinsi Maluku Utara serta kelembagaan legislatif yang berada di Maluku Utara, kami yang berada di jakarta juga berharap tidak menutup mata, sebab perlu di ingat meskipun Presiden RI pernah mengatakan laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 27% hanya ada di Maluku Utara, akan tetapi persoalan kemiskinan masih menjadi realitas sosial, adanya penyeludupan bijik nikel ilegal 5,3 juta ton, telah mengkonfirmasi kejahatan di sektor pertambangan menjadi polemik sampai hari ini. 
Olehnya itu kami yang tergabung dalam PENGURUS BESAR FORUM MAHASISWA MALUKU UTARA JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGGERANG, BEKASI (PB-FORMMALUT JABODETABEK) memiliki tuntutan :

1.Mendesak kementrian ESDM, BKPM segera panggil & evaluasi seluruh perusahaan nikel yang tidak memiliki smelter di provinsi maluku utara & cabut iup nya, termasuk perusahaan yang memiliki smelter yang diduga sebagai actor penyeludupan ekspor bijik nikel 5,3 juta ilegal.

2. Mendesak Mabes Polri bersinergi bersama kpk usut tuntas mafia tambang di provinsi maluku utara yg mengekspor biji nikel ilegal sejak 2021-2022 ke cina, yg mana merugikan keuangan negara dari sisi royalti dan bea keluar 575 Miliar.

3.Mendesak Dirjen Bea Cukai mengecek data asal barang Bill of Lading 85 terkait ekspor 5,3 juta ton ilegal ke cina.

4. Tangkap mafia tambang baik yang berpusat secara nasional ataupun regional beserta oknum-oknum lainya yang diduga terlibat.

5. Mendesak Presiden RI untuk segera mengevaluasi kementrian ESDM dan copot bila, tidak secepat mungkin memanggil dan mengevaluasi seluruh perusahaan tambang nikel di Maluku Utara secepatnya dalam koteks penyeludupan ekspor bijik nikel ilegal 5,3 juta ton, sekaligus panggil Dirjen Bea Cukai apabila tidak mampu membuka 85 data asal barang dan Bill of Lading.

6. Mendukung Program Pemerintahan Presiden RI dalam konteks Hirilisasi Sektor Pertambangan nikel di Indonesia. (Red)

Koorlap : Ubay Daga
Mengetahui:
Ketum. M. Reza . Syadik
Share:

Bachri terpilih menjadi Ketua PC PMII Karimun Periode 2023 - 2024


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Karimun - Konferensi Cabang (Konfercab) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Karimun ke VII resmi dibuka. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Serbaguna Poros (16/07/2023).

Tampak hadir dalam kegiatan itu Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMII Provinsi Kepulauan Riau sahabat Jasming Agus & Bendahara PKC PMII Kepri Ucok Harahap. dalam sambutan Ketua PKC PMII Kepri Mengatakan Turut mengapresiasi kepada  PC PMII Karimun Yang selalu melakukan  Tingkat Kaderisasi dan intelektualitas kader, sehingga menciptakan kader yang militan dan sukses dan juga  jenjang karir. saya berharap ke depannya , terutama senior yang sudah mendukung PC PMII Karimun selama ini saya berharap tetap di bimbing untuk kemajuan Karimun.

Bachri Jamal, S.Mn. Ketua Terpilih 2023-2024 PC PMII Karimun mengatakan ucapan terimakasih kepada Ketua PKC PMII Provinsi Kepri telah turut hadir dalam Konfercab PC PMII Karimun Ke VII, pada kegiatan Konfercab PMII Karimun ini saya terpilih sebagai Ketua PC PMII Karimun yang ke VII- & Dinda Asriyanti terpilih sebagai Ketua Korps PMII Putri (Kopri) periode 2023-2024

Ketua PC PMII Karimun mengatakan mohon dukungan seluruh keluarga besar PMII Karimun agar selalu membimbing selama kepengurusan kami nanti dan berjanji akan terus meningkatkan kualitas kader-kader PMII diera digital ini serta menjemput yang tertinggal, kutip yang tercecer dan menyatukan kembali seluruh kader PMII agar semakin solid. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh senior dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Karimun yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Mabincab PC PMII Karimun periode 2021-2023 Aal Aulia mengucapkan selamat kepada ketua terpilih PC PMII Karimun, ini merupakan momentum peralihan dari generasi ke generasi. Meski periode kepengurusan PC PMII  hanya satu tahun, namun dengan membuat program kerja berjangka maka kepengurusan dapat memaksimalkan kerja organisasi.Dengan membuat program jangka menengah yang secara estafet akan dilimpahkan dari satu periode ke periode selanjutnya harus ada program yang wajib untuk dilakukan. Misalnya, kita punya proyeksi kaderisasi selama 3 tahun. Tetapi spirit yang senantiasa beragam, spirit Nilai Dasar Pergerakan (NDP) yang bertumpu pada paradigma Islam ahlussunah wal jamaah, saya sampaikan bahwa sahabat-sahabat semua mewakili zamannya sendiri. Oleh karena itu, penting menanamkan NDP ini pada setiap generasi. (Red/ZS)

Share:

Dugaan 337 Juta Data Dukcapil Kemendagri Bocor, Ini Penjelasan Pakar Keamanan Siber

KABARMASA.COM, JAKARTA - 337 juta data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diduga bocor di forum hacker, menambah satu lagi daftar kasus kebocoran data marak terjadi dalam beberapa tahun belakangan.

Terkait hal ini, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya mengatakan, dari sampel sebanyak 1 juta data yang bisa diakses hal ini cukup memprihatinkan.

"Data ini lebih banyak daripada data penduduk Indonesia. Data penduduk Indonesia sekitar 270 jutaan, namun diduga karena ini memuat data penduduk yang sudah meninggal," kata Alfons.

Melalui video yang diberikan ke media, Minggu (16/7/2023), Alfons menjelaskan, dari 337 juta baris, mengandung 69 kolom. Sehingga, terlihat yang berhasil diakses adalah server database-nya disalin mentah-mentah.

"Dan kalau lihat dari isi kolomnya, memang cukup kuat ini diduga berasal dari Dukcapil. Jadi harap pihak berwenang melihat kolom-kolom data yang diberikan secara gratis ini, lalu diinvestigasi dari mana sumber kebocorannya," kata Alfons.

Meski dari 69 field database tersebut cukup banyak yang kosong, namun ada 28 field penting dan mengandung informasi-informasi pribadi.

Tak cuma data umum seperti NIK, ada data-data pribadi memprihatinkan dan baru seperti nomor akta nikah dan cerai, tanggal nikah dan cerai, kelainan fisik, penyandang cacat, pendidikan akhir, jenis pekerjaan, hingga NIK dan nama orangtua.

"Seakan tidak lengkap membocorkan informasi orang dekat ini, lalu ada yang nama ketua RT dan ketua RW," kata Alfons.

Adapun, alasan mengapa patut diduga data-data ini berasal dari Dukcapil adalah karena adanya nama petugas registrasi, NIK petugas registrasi, petugas entry dan NIK petugas entry.

"Jadi kalau menyangkal lagi saya juga bingung, lalu itu data apa," kata Alfons terkait dugaan data Dukcapil Kemendagri bocor ini.

Adapun, kasus kebocoran data terbaru ini diungkap lewat postingan Twitter Daily Dark Web (@DailyDarkWeb), dan diunggah ulang oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto.

"Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," tulis Teguh di akun Twitter-nya, Minggu (16/7/2023).

Dia juga menyebutkan, 337 juta data Dukcapil yang dibocorkan oleh pelaku kejahatan di situs Breach Forums, termasuk nama, NIK, No KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, No akta lahir/nikah dll.

Dari tangkapan layar yang dibagikan Daily Dark Web dan Teguh, pelaku kejahatan siber itu menggunakan nama akun RRR di situs Breach Forums.

Diketahui, pelaku mulai posting kebocoran data tersebut pada 14 Juli 2023 dan baru "terendus" oleh pegiat keamanan siber pada baru-baru ini.

Terkait hal ini, tim Liputan6.com sudah berusaha untuk menghubungi Kemkominfo dan BSSN untuk mengetahui kebocoran data Dukcapil Kemendagri ini. Hingga berita ini ditulis, kedua pihak belum memberikan informasi lebih lanjut.

Belum lama ini juga, hacker yang dikenal dengan nama Bjorka kembali membuat heboh dunia maya dengan aksi peretasannya. Kali ini, ia diduga berhasil membobol dan menjual 34 juta data paspor orang Indonesia di dark web.

Adapun data paspor yang dibocorkan oleh Bjorka itu meliputi nama, nomor paspor, tanggal berlaku paspor, jenis kelamni, hingga tanggal berapa pasport tersebut diterbitkan.

34 juta data tersebut dijual di dark web dengan harga murah, yaitu hanya 10.000 dollar AS atau sekitar 150 juta.

Informasi ini pertama kali dibagikan oleh pengamat keamanan siber, Teguh Aprianto, sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia, melalui akun Twitter-nya @secgron pada Rabu (5/7/2023).

Dalam unggahan tangkapan layar dari situs dark web itu, hacker dengan nama akun Bjorka menawarkan seluruh 34 juta data paspor orang Indonesia tersebut seharga Rp 150 juta.

“34 juta data paspor Indonesia bocor dan dijual di dark web. Harga cuma $10k. Data termasuk nomor paspor, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, foto wajah dan tanda tangan,” tulis Teguh.

Tak lupa pula, Teguh juga ikut me-mention akun Twitter Kemkominfo dan BSSN RI. "Ini @kemkominfo sama @BSSN_RI selama ini ngapain aja?" tulis Teguh.

 

Share:

BEM KM UMRAH Desak Rektorat untuk Bertindak tegas dan keras terhadap kasus pelecehan seksual dikampus


 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) mendesak Rektorat untuk segera mengambil langkah cepat dengan tindakan keras dan tegas dalam menangani kasus pelecehan seksual dikampus UMRAH.

Terhitung, ini bukan kejadian pertama kalinya untuk itu mesti harus ada tindakan tegas dan keras dari rektorat UMRAH untuk menyikapi persoalan ini. 

"ini bukan kali pertama kasus dikampus untuk itu harus ada atensi yang lebih tegas dan keras dari pihak rektorat untuk mengambil langkah kongkrit"

Diduga pelaku adalah oknum Dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). 

Pelaku sudah mencoreng nama baik kampus dan sudah seharusnya dilakukan tindakan keras dan tegas. 

Kalau bila perlu dipecat. Karena sejatinya manusia tidak ada orang-orang seperti ini di dunia pendidikan. 

Kita akan terus mengawal kasus ini dan akan mencari keadilan untuk kawan-kawan kita Mahasiswa yang menjadi korban. 

Oknum Dosen yang melecehkan itu tidak ada tempat di UMRAH, dan Dosen seperti itu harusnya masuk keranjang sampah. Tutupnya (Red/ZS)


Tertanda,

Alfi Riyan Syafutra

Presiden Mahasiswa BEM KM UMRAH

Share:

Ketua Kopdar Kepri Indonesia: Mengajak Masyarakat Kepri untuk Donor Darah di Kota Tanjungpinang Prov. Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Koordinator Pendonor Darah (Kopdar) Kepulauan Riau (Kepri) yang di ketuai oleh Suryani akan melakukan kerjasam, bersama Paguyuban Sosial Maga Tionghoa Indonesia (PSMTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tanjungpinang Melakukan Donor Darah Akbar ke-6 (Enam) di Kota Tanjungpinang. Minggu (16/07/2023)


Hari Pertama Kopdar di Kota Tanjungpinang, “sebagaimana yang telah di sepakati oleh seluruh Pengurus kopdar kepri. Bahwasanya kegiatan donor darah akbar ini merupakan kegiatan Rutin kami,”ungkap ketua Suryani

Kegiatan donor darah per 3 (tiga) bulan

“Kopdar kepri melakukan per 3 (tiga) bulan sekali melakukan kegiatan donor darah akbar”. Yang akan di laksanakan pada tanggal 17 juli 2023, bertempat PMI Tanjungpinang, Pukul 08:00 sampai dengan selesai. Ucapnya


Lanjut, dimana kopdar kepri indonesia selalu mengajak dan menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam kegiatan ini, di jalan rumah sakit ruko no. 32-33 dan setiap pendonor darah akan mendapatkan beras 5 (lima) Kilo gram (Kg), Pungkasnya


Masyarakat provinsi kepri harus peduli dengan Kegiatan Donor Darah ini. Guna Membantu Pasien yang membutuhkan kantong darah di kepri dan dapat menghubungi panitia kopdar (081278354224)


Masyarakat yang mendonorkan darah

Kopdar kepri indonesia yang berdiri pada tanggal 25 Februari 2021 ini, akan selalu peduli dengan kebutuhan darah yg selalu dibutuhkan oleh pihak petugas PMI untuk di berikan Kepada Pasien yg Membutuhkan Darah


Dengan itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat prov. Kepri, mari ikut serta dalam mensukseskan kegiatan sosial kemanusiaan.


Setetes darah kita sangat berarti untuk mereka. Pasien yang membutuhkan darah, Tutup ketua Kopdar Suryani (Red/ZS)

Share:

Gubernur Kepri Ansar dan Ketua IMI Kepri Rizki Faisal Serta Ketum Bamsoet Buka Puncak Kenduri Otomotif Kepri 2023


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, bersama Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Susatyo, membuka Puncak Kenduri Otomotif Kepri Tahun 2023 di Sirkuit Non Permanen Stadion Temenggung Abdul Jamal Muka Kuning Kota Batam pada Ahad (16/07/2023). 

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menggabungkan olahraga dan kegiatan ekonomi serta diramaikan dengan pentas seni, bazar UMKM, dan festival musik yang menampilkan grup band /Rif dan Roy Jeconiah, eks vokalis grup Boomerang.

Dalam pembukaan acara, Bambang Susatyo mengungkapkan rasa syukur atas perkembangan olahraga otomotif di Indonesia yang semakin meningkat, terutama dalam pembangunan sirkuit dan penyelenggaraan acara berstandar internasional. Ia menyebut beberapa contoh seperti Sirkuit Mandalaika di Lombok Tengah, Formula E di Jakarta, Sirkuit Formula One di Lagoi Bintan, dan KFC Danau Toba Rally di Sumatera Utara. Bambang juga mengapresiasi kegiatan Kenduri Otomotif Kepri 2023 yang berhasil menggabungkan olahraga dengan kegiatan seni budaya dan bazar UMKM.


Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan kebanggaannya kepada IMI Kepri atas suksesnya pelaksanaan Kenduri Otomotif Kepri 2023. Yang di ketua IMI Kepri Rizki Faisal dan Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti ini perlu terus diperluas dikembangkan, tidak hanya secara lokal dan nasional, tetapi juga regional dan bahkan internasional. Ia mengungkapkan bahwa sektor otomotif dapat mendukung pengembangan pariwisata di Kepulauan Riau. 

"Kita harus memaksimalkan potensi pariwisata dengan mengemas setiap kegiatan olahraga secara atraktif dan mengundang minat wisatawan," kata Gubernur Ansar. 

Kepri telah menjadi tuan rumah sejumlah acara berskala nasional dan internasional, seperti Apindo Golf Kepri, Archery Club, Tour de Bintan, Tour de Kepri, Basket Piala Gubernur Kepri, International Triathlon, Bintan Traveling and Durian Party, dan masih banyak lagi. 

"Kegiatan-kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif dalam memajukan pariwisata dan mengenalkan potensi Kepulauan Riau kepada masyarakat luas," ujar Gubernur Ansar. 


Puncak Kenduri Otomotif Kepri 2023 akan mempertandingkan berbagai kategori drag race dan drag bike, di antaranya Kelas 7 Bracket 13 detik, Kelas 6 Bracket 12 detik, Kelas 5 Bracket 11 detik, Kelas 4 Bracket 10 detik, Kelas 2 Bracket 8 detik, serta kelas 16 SP 12, FU standar 150CC lokal Kepri, kelas 17 SP 13, matic STD 131CC sunmori lokal Kepri non juara, kelas 18 SP 14, dan Rx King STD 140CC Sunmori Lokal Kepri Non Juara. Kenduri Otomotif Kepri 2023 juga menampilkan beberapa kategori lainnya.

Pembukaan Kenduri Otomotif Kepri 2023 dilakukan dengan seremoni khusus yang dihadiri oleh Ketua Umum IMI Bambang Susatyo, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, dan para tamu undangan lainnya. Acara tersebut dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata kepada para pihak yang berkontribusi dalam kesuksesan acara.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi X DPR RI Robert J Kardinal, Anggota DPD RI Yorries Raweyai, Staf Ahli Ketua MPR RI Junaidi Elvis, Dirut Black Stone Kargo Sony Harsono, Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun, Waka 1 DPRD Provinsi Kepri Rizky Faisal, FKPD Provinsi Kepri, OPD Provinsi Kepri, serta tamu undangan lainnya. (Red/ZS)

Share:

Sikapi Permasalahan PPDB, Kadisdik: Pemprov Kepri Ingin Calon Pelajar Tidak Menumpuk di Salah Satu Sekolah Saja


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Persoalan masih banyaknya calon anak didik tingkat SLTA yang belum tertampung dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023, masih terus dicarikan jalan keluar oleh Pemerintah Provinsi Kepri. 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung menjelaskan bahwa dari sebelum dibukanya PPDB tahun 2023, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad telah memerintahkannya untuk memperhatikan betul persoalan tersebut sehingga PPDB 2023 bisa berjalan dengan baik dan semua calon anak didik baru bisa tertampung di semua sekolah. 

Tidak dipungkiri, ujar Andi, semua orang tua murid ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit dan berkualitas. Akibatnya, banyak terjadi penumpukan calon anak didik baru di satu sekolah, sementara di sekolah lainnya justru kekurangan anak didik. 

“Ini yang menjadi atensi Gubernur sejak awal. Beliau sudah perintahkan agar persoalan PPDB 2023 ini diperhatikan secara serius. Gubernur minta agar dalam PPDB 2023 tidak terjadi penumpukkan calon anak didik baru di satu sekolah saja,” jelas Andi Agung, Minggu (16/07/2023).

Penggunaan sistem online, terang Andi, merupakan kebijakan yang sebenarnya cukup efektif dalam penerimaan murid baru. Karena dalam sistem online tersebut dari persoalan nilai dan zonasi bisa diketahui, calon anak didik baru harus sekolah dimana. 

Andi menegaskan bahwa semua sekolah adalah sama kualitasnya, sehingga tidak perlu para calon peserta didik dan para orangtua yang menganggap anaknya pintar sehingga memaksanakan kehendak untuk masuk di sekolah yang dianggap lebih berkualitas dan favorit yang isinya anak-anak pintar. 

"Dengan pendaftaran sekolah sistem zonasi yang diatur secara online ini tujuannya agar murid bisa menyebar ke semua sekolah dan tidak menumpuk disatu sekolah saja. Kita harus menyamakan persepsi dulu, bahwa semua sekolah itu bagus. Dan ini adalah bagian dari upaya kita Pemprov Kepri menyamaratakan kualitas pendidikan di Kepri," katanya. 

Saat ini, Pemprov Kepri sedang terus melakukan peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang dianggap masih belum memenuhi standart yang diinginkan oleh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas secara merata di semua sekolah, pemenuhan infrastruktur dan pra sarana sekolah yang dibutuhkan serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik secara berkelanjutan. 

Dengan program ini diharapkan nantinya semua sekolah SLTA mempunyai kualitas yang sama sehingga tidak terjadi lagi penumpukan anak didik baru di satu sekolah saja. 

Kebijakan Pemprov Kepri menyangkut sekolah SLTA sudah sangat banyak dan  massiv. Mulai dari pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, subsidi SPP bagi siswa kurang mampu sebanyak 5.220 siswa di 93 sekolah dengan total anggaran Rp 3.132.000.000, pemberian biaya transportasi bagi 11.552 siswa yang berada di kawasan hinterland  di 104 sekolah dengan total anggaran Rp 9 miliar, pemberian bantuan biaya bagi 1000 anak didik baru yang tidak mampu di 93 sekolah dengan total anggaran Rp 3 miliar dan program lainnya merupakan bukti tentang betapa besarnya perhatian Gubernur Kepulauan Riau terhadap dunia pendidikan.(Red//ZS)

Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts