Babinsa Koramil 03/Teluk Pucung Bantu Petani Rawat Kebun Sayur Urban Farming Guna Sukseskan Ketahanan Pangan
Pemkot Bekasi Lakukan Penambahan Jam Layanan untuk Perekaman KTP-EL bagi Pemula
Forum Diskusi Publik, Persatuan Bangsa dalam Menjaga Toleransi.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda Webinar Menjaga toleransi dan Persatuan Bangsa di Ruang Digital kegiatan tersebut dimulai dengan tari persembahan dan menyanyikan lagu Indonesia raya, dilanjutkan dengan doa dan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar.
Kegiatan Webinar tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 191 peserta.
Adapun pemateri yang mengisi Seminar tersebut adalah anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, LC. MA, Dr Ismail Cawidu, M.Si selaku Pegiat Literasi Digital, Ferry Fathurohman, S.H.,M.H,.Ph.D Dekan Fakultas Hukum UNTIRTA.
Dr. H. Jazuli Juwaini, LC. MA Toleransi seharusnya menjadi salah satu sikap yang dimiliki oleh warganet dalam ruang digital. Sikap menghargai perbedaan tidak hanya dilakukan di dunia nyata saja, tetapi juga di ruang digital.
mendefinisikan sikap toleransi sebagai sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ia menambahkan, dengan definisi sederhana tersebut, toleransi memiliki berbagai tingkatan, yakni toleransi aktif dan toleransi pasif.
Toleransi ini ada berbagai tingkatan sebenarnya. Ada yang kita sebut sebagai toleransi pasif dan toleransi aktif.
Dr Ismail Cawidu, M.Si selaku Pegiat Literasi Digital menjelaskan pentingnya memiliki sikap toleransi aktif sebagai masyarakat di negara dengan berbagai keberagaman. Sikap toleransi aktif dapat menjadi kekuatan yang dapat digunakan untuk menjaga keberagaman tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk menumbuhkan sikap toleransi aktif adalah dengan tidak membatasi diri dengan informasi tertentu dan terbuka dengan beragam informasi, serta mempraktekkannya dengan membahasakan pendapat di media sosial.
Sementara itu, Ferry Fathurohman, S.H.,M.H,.Ph.D, menjelaskan level sikap toleransi yang harus dimiliki masyarakat. Pertama, masyarakat harus memiliki kemampuan atau keinginan untuk memahami perbedaan.
Setelah memiliki hal tersebut, barulah masyarakat dapat memahami orang lain dengan cara pandang dan cara berpikir yang berbeda. Selanjutnya adalah kemampuan untuk melakukan musyawarah atau menjadi penengah ketika bersinggungan dengan perbedaan tersebut.
Berita yang di sebarkan terus menerus akan menjadi sebuah kebenaran, maka harus bijak dalam menggunakan Media Digital tutup nya dalam closingstatmen," Ferry(Tim-Red)
Dinilai Tunggak Pajak dan Kecelakan Kerja sering terjadi, GMMN geruduk PT.GNI dan PT. VDNI di Jakarta
SEKDA SAMBUT KEHADIRAN WAKIL JAKSA AGUNG RI DI MALUKU
Saat Apel, Pj. Wali Kota Bekasi Launching Aplikasi PAKUMIS
Pertemuan dengan BPKP dan BPK Perwakilan Kepri, Gubernur Ansar Apresiasi Kinerja Dukung Pemprov
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri yang telah membantu Pemprov dalam memberikan masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta terlibat dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar ketika menerima Tim Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri bertempat di Gedung daerah, Senin (29/01).
Selanjutnya, Gubernur Ansar juga menyampaikan bahwa sinergitas pemerintah daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri sangat luar biasa di Provinsi Kepulauan Riau ini, dimana Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau mengambil peran sebagai konsultan yang menjembatani dan ikut mendampingi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi pada masing-masing pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Riau, khususnya dalam hal keuangan daerah.
“Semoga dengan sinergitas ini,sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan bisa dibuat dengan lebih baik, karena setiap rupiah yang dikeluarkan rakyat bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat,” jelasnya
Demikian halnya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri, Gubernur Ansar juga berterimakasih atas segala masukan dan koreksi atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga memiliki kesesuaian dengan kewajaran berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
“Temuan dan masukan dari teman-teman BPK pada setiap pemeriksaan Laporan keuangan, secara cepat kami meresponnya untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang profesional dan akuntabel. Kami sangat berterimakasih karena berkat usulan perbaikan yang disarankan BPK, Pemerintah Kepri bisa meraih Opini WTP berturut-turut selama 13 kali,” ucapnya.
Kepada Tim Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri, Gubernur Ansar mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selalu terbuka untuk menerima berbagai saran perbaikan dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan.
“Kami sangat terbuka dan akan senang sekali jika teman-teman ikut andil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang profesional dan akuntabel,” tutupnya
Diakhir acara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Mardiyanto Arif Rakhmadi menyerahkan dokumen Ikhtisar hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Semester II kepada Gubernur Ansar.
Begitu juga Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri Emmy Mutiarini turut menyerahkan kepada Gubernur Ansar Surat Tugas Pejabat yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 yang sebelumnya akan diawali dengan entry meeting bersama.
Turut hadir di kesempatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, Inspektur Daerah Provinsi Kepri Irmendes, Sekretaris Inspektur Daerah Provinsi Kepri Nahari serta beberapa pejabat Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dan pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri. (Tim-Red)
Anggota Komisi I DPR-RI Kerjasama Kominfo dalam Diskusi Publik,”Imunitas Idiologi Bangsa di Ruang Digital
KABARMASA.COM, KAKARTA - Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda Webinar Imunitas Ideologi Bangsa di Ruang Digital kegiatan tersebut dimulai dengan tari persembahan dan menyanyikan lagu Indonesia raya, dilanjutkan dengan doa dan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar.
Kegiatan Webinar tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 183 peserta.
Adapun pemateri yang mengisi Seminar tersebut adalah anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, LC. MA, Dr Ismail Cawidu, M.Si selaku Pegiat Literasi Digital, Kolonel Arm Dr Ahmad G. Dohamid, S.Sos., M.A.P selaku Dosen Unhan RI
Memasuki era globalisasi, Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan dalam penerapan di keseharian masyarakat. Masuknya ideologi alternatif melalui internet ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat di Indonesia tak terbendung.
“Di era digital ini penerapan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan dengan munculnya budaya asing yang menggeser budaya leluhur,” kata Dr H Jazuli juwaini, Lc.MA Anggota Komisi 1 DPR RI dalam Webinar Literasi Digital bertema Imunitas Ideologi Bangsa di Ruang Digital, Senin (29/01/2024).
Sebagai warga negara Indonesia kita harus bangga dengan identitas Negara.
Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi identitas dan karakter bangsa, bahkan presiden pertama Indonesia Soekarno dalam pidatonya pada 30 September 1960 pernah mengguncang markas PBB bung Karno menjelaskan pancasila sebagai Ideologi negara Indonesia, Bungkarno menjelaskan nilai-nilai pancasila tidak hanya bersifat nasional tetapi universal. Ujar Dr Jazuli dalam Keynot Speechnya.
Menurut Dr Ismail Cawidu, sejatinya Pancasila merupakan ideologi terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup bangsa. Namun, diperlukan kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru.
“Maraknya penyebaran hoaks dan informasi yang memecah belah bangsa dan negara, dimana hal itu melanggar nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia,” imbuhnya memberi contoh.
Menurut Kolonel Ahmad Imunitas Ideologi bangsa merujuk pada kekuatan dan ketahanan bangsa terhadap ideologi asing yang dapat mengancam persatuan dan identitas nasional.
Ini termasuk keberanian untuk menerima ideologi baru dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan kebangsaan.
“Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dengan menekankan pada teori dan praktek. Implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktek berbangsa dan bernegara jika Pancasila menjadi rujukan,” katanya. (Tim-Red)