APH Tumpul Korupsi Bansos Di Kab. Bone Subur

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Untuk mengatasi kesenjangan Ekonomi maka pemerintah membuat suatu kebijakan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) bagi penduduk Indonesia. Program Bansos untuk rakyat Indonesia terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Minggu (05/03/2023)

Pemerintah Melalui kementerian Keuangan Republik Indonesian mengucurkan Anggaran Ratusan Triliun untuk Program Bantuan Sosial. Akan tetapi sangat disayangkan masih ada oknum-oknum di setiap daerah yang meraup keuntungan dari program tersebut. 

Hasil Kajian Teman-teman dari Keluarga Mahasiswa Bone Cabang Dki. Jakarta (KMB SAMPARAJAE) membahas tentang Kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial di Kab. Bone Sulawesi Selatan 

"Kasus korupsi pada program Bansos marak terjadi di Indonesia, khususnya di kab. Bone. Hal tersebut dapat kami buktikan dari data hasil Investigasi dan monitoring yang kami lakukan di kab. Bone, Sulawesi Selatan. Dimana disinyalir ada kejahatan luar biasa / penyalahgunaan kewenangan dan korupsi pada program sembako bansos yang di duga di lakukan secara berjamaah dan terang terangan oleh Sekda, Eks Korda / TKSK dan Suplyer serta oknum Anggota Dewan Dari Partai Nasdem dan PDIP. Sejak Tahun 2019 hingga 2021 . Namun ironinya Aparat Penegak Hukum seakan di buat tidak berdaya atau di biarkan kejahatan luar biasa tersebut, tumbuh dan subur di tanah adatta bumi arungpalakka Kab. Bone.

Ucap Yusril Ihza Mahendra (Ketua KMB Cab. Dki Jakarta) 

Kami Mendesak Dir krimsus Polda Sul - Sel untuk segera bersikap tegas dan menetapkan pelaku penyalahgunaan kewenangan dan korupsi sembako bansos di kabupaten Bone yang di duga di lakukan oleh sekda, eks korda dan TKSK dan beberapa oknum anggota Dewan yang terlibat dalam merekomendasi / menjadi suplyer di program sembako bansos.  

Waktu di mintai keterangan melalui Chat WhatsApp, Yusril Ihza Mahendra (Ketua KMB Cab. Dki Jakarta) menegaskan bahwa mereka sudah mengakomodir Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus untuk melakukan aksi besar besaran di depan Istana Presiden, Mabes Polri dan mendesak pula Komisi VIII DPR. RI untuk Rapar Dengar Pendapat ( RDP ).(Red)

Share:

Read More

Koordinator Wilayah BEM SI ACEH Kecam Pelaksanaan Munas di Solo dan layangkan Mosi Tidak Percaya Kepada Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan

KABARMASA.COM, ACEH - Zawata Afnan selaku Koordinator Wilayah BEM SI ACEH Kecam Pelaksanaan Musyawarah Nasional di Solo dan layangkan Mosi Tidak Percaya Kepada Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan. 

Hal ini terjadi lantaran buntut dari pelaksanaan Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan yang tidak menemukan jawaban dari problematika yang terjadi di tataran pengurus inti aliansi. Minggu (05/03/2023)

Zawata Afnan menilai problematika yang terjadi hari ini tumbuh karena arogansi dan juga ketamakan Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kerakyatan yang ingin menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke-XVI di Solo. Zawata menilai terjadi beberapa problematika yang hadir dari gagasan untuk melaksanakan musyawarah nasional di Solo, mulai dari problematika kesiapan kepanitiaan, kesiapan teknis, sentral konsentrasi kekuatan rezim politik, hingga penjadwalan pelaksanaan musyawarah nasional yang bertepatan dengan hari buruh internasional.

Meskipun sudah merasionalisasikan argumentasinya didalam forum, akan tetapi itu semua tidak membuat hati dan pikiran koordinator pusat tergerak – Ujar Zawata. Koordinator Pusat justru melakukan pengambil-alihan forum dan menginstruksikan dalam waktu 7x24 jam agar masing – masing wilayah dapat konsolidasi terlebih dahulu, sehingga membuat forum menjadi tidak kondusif dan tidak menemui jalan keluar dari problematika yang ada. 

Mengutip dari Wiji Thukul, Zawata percaya bahwasannya Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan!. Sehingga Zawata selaku Koordinator Wilayah BEM SI ACEH mengambil sikap untuk walk out dari Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan yang diselenggarakan di Wisma PUTK Ciwidey Bandung, Jawa Barat dengan menyatakan sikap sikap untuk menolak pelaksanaan musyawarah nasional di Solo dan melayangkan Mosi Tidak Percaya kepada saudara Abdul Kholiq selaku Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan.

Sikap ini dengan tegas disampaikannya kepada seluruh presiden mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan bahwasannya Wilayah Aceh tidak akan lagi bisa diinstruksikan untuk mentoleransi penghianatan terhadap gerakan rakyat, dan Wilayah Aceh akan dengan tegas menolak keputusan Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kerakyatan pelaksanaan musyawarah nasional di Solo yang penuh dengan kepentingan rezim politik. 

Wilayah Aceh dengan tegas menolak menjadi bidak bagi para elit aliansi dan memilih untuk bersuara dengan lantang menyerukan berbagai wilayah sah yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakatan untuk mengadakan Musyawarah Nasional di tempat yang tidak penuh dengan kepentingan rezim politik yang menghianati Rakyat Indonesia.(Red)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Buka Lomba Sholawat Antar OPD Pemprov Kepri di Pulau Penyengat

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Penyengat - Dalam rangka memperingati Milad Badan Kontak Majelis Taklim (BMKT) Ke-42, BKMT Provinsi Kepri menggelar Lomba Shalawat Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepri di Pulau Penyengat. Kegiatan ini sekaligus digelar dalam rangka syukuran selesainya pekerjaan revitalisasi Pulau Penyengat yang dikerjakan Pemprov Kepri di tahun 2022. 

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad didampingi Ketua BKMT Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari membuka langsung kegiatan lomba shalawat antar OPD Pemprov Kepri di Balai Masyarakat tepat di depan Masjid Raya Sultan Riau, Penyengat, Minggu (05/03/2023). 

Sholawat Busyro senantiasa menjadi pengiring Gubernur Ansar dalam setiap kegiatannya turun ke masyarakat. Menurutnya, sholawat menjadi penghargaan yang bisa diberikan umat Islam untuk junjungan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

"Sholawat menjadi salah satu amalan yang bisa dikerjakan untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW membuahkan keteguhan rasa cinta dalam hati. Keteguhan cinta ini membuahkan perhatian besar kepada sosok beliau dan kepada sifat, akhlak serta keistimewaan beliau," kata Gubernur Ansar. 

Pulau Penyengat dikatakan Gubernur Ansar akan dijadikan sebagai tempat pemantik untuk Kepri ber-sholawat yang ia canangkan. Gubernur Ansar mengaku dirinya juga terinspirasi dari langkah Bupati Karimun Aunur Rafiq yang telah lebih dulu membumikan Sholawat Busyro dalam setiap acara. 

"Dengan digelarnya lomba sholawat antar OPD ini, mari kita lebih tergerak lagi untuk terus bersholawat utamanya dalam kegiatan sehari-hari," ujarnya. 

Sebanyak 42 OPD Pemprov Kepri berpartisipasi dalam lomba sholawat ini. Shalawat wajib yang dibawakan oleh peserta adalah  Shalawat Busyro versi Ai Khadijah, Shalawat Busyro Versi Faiza Rahma, Shalawat Busyro Versi Fathimathuz. Sementara sholawat pilihan yang bisa dipilih peserta adalah Huwan Nur, Muhammad lbni Abdillah

Zahro, Ya Ayyuhan Nabi, Antassalam, Man Ana, Li Khomsatun, Shalawat Nariyah, Shalawat Tibbil Qulub, Shalawat Asyghil. 

Lomba sholawat inipun menghadirkan dewan juri yang kredibel, yaitu Hj. Siti Munawaroh danHj. Rosmilawati yang merupakan Dewan Hakim MTQ Provinsi, dan Ramdan Cholili yang adalah Dewan Hakim Nasional LASQI. 

Sementara itu, Ketua BKMT Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari menyebutkan banyaknya peserta maupun pendukung masing-masing OPD yang datang ke Penyengat bisa meningkatkan pendapatan UMKM di Penyengat. 

"Harapan saya semua yang datang hari ini bisa berbelanja jajanan dan makanan di Penyengat, ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Penyengat," kata Hj. Dewi Kumalasari. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Pemko Tanjungpinang Muhammad Yatim, Asisten II Pemprov Kepri Luki Zaiman, Tim Percepatan Pembangunan Sarafudin Aluan, Ketua BKMT Kota Tanjungpinang Sulikah, Ketua BKMT Kabupaten Bintan Rasdiati, Ketua Masjid Raya Sultan Riau Raja Al Hafiz, dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri. (Red)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Buka Kampus Expo 2023: Rantai Informasi Tepat Memilih Kampus Pilihan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka secara resmi kegiatan Kampus Expo 2023, yang disejalankan dengan Launching Beasiswa dan Biaya Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Dalam Negeri, bertempat di Atrium One Mall Batam, Jum'at (03/03/2023).

Pembukaan Kampus Expo 2023 sendiri dimaksudkan sebagai rantai informasi kepada siswa siswi, yang hendak meneruskan perkuliahan ke perguruan tinggi. Agar mereka menerima informasi yang tepat, guna memilih kampus pilihan.

Menurut Gubernur Ansar, kampus expo juga memberikan banyak pilihan kepada siswa siswi untuk mengetahui sekaligus menerima informasi lengkap. Terutama terkait perguruan tinggi mana yang akan dituju, sebagai pilihan calon mahasiswa. 

"Apalagi sangat banyak perguruan tinggi yang ambil bagian dari pelaksanaan Kampus Expo 2023 kali ini, " jelas Gubernur Ansar.

Tidak itu saja, di kampus expo ini juga calon mahasiswa bisa mencari tahu sebanyak mungkin, informasi yang terkait dengan prasyarat pendaftaran,  biaya perkuliahan, ketersediaan program study hingga adanya bea siswa bagi yang kurang mampu atau berprestasi.

"Dengan kata lain, berbagai informasi lengkap yang diperlukan tersedia di Kampus Expo 2023 ini, " tambah Gubernur Ansar. 

Masih kata Gubernur Ansar, kegiatan seperti ini juga mesti dimanfaatkan betul oleh para siswa siswi, untuk mengembangkan potensi ketrampilan yang kalian miliki, dan akan terus dipertajam nantinya di bangku kuliah. Karenanya Gubernur Ansar menekankan para siswa SMA memilih kampus nanti yang memang semakin mendukung potensi yang dimiliki masing-masing anak. 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan launching bea siswa dan biaya pendidikan jenjang pendidikan dalam negeri,  yang  ditandai dengan penekanan  touchscreen oleh Gubernur Ansar Ahmad ditemani tamu undangan lainnya, sekaligus menandai resminya launching bea siswa dan biaya pendidikan untuk jenjang pendidikan S1. 

Untuk informasi lebih lanjut,  bisa dilihat melalui aplikasi yang bisa diakses  melalui alamat wabsite  di ///http.beasiswa.kepriprov.go.id

Ketua Panitia yang juga Ketua Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia  (Aspabri) Surya Wijaya mengatakan, kegiatan expo ini menjadi sebuah referensi bagi adik-adik yang duduk di kelas 12 baik SMA/SMK dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. 

"Selanjutnya, dari expo ini akan jadi referensi juga bagi yang tidak melanjutkan kuliah, karena kita menggandeng lembaga sertifikasi LSP International Barelang,  sebagai penyuport expo 2023, sekaligus lembaga sertifikasi asesor pariwisata pertama yang telah diakui di Kepri," kata Surya. 

Adapun tujuan lain dari expo kali ini juga dalam rangka menggenjot kunjungan pariwisata, melalui  keikutsertaan agent pariwisata gabungan Kepri Johor Singapura  (Kejora)  sebagai wadah untuk saling mengunjungi akan potensi pariwisata yang terdapat di sesama wilayah serumpun.

Pelaksanaan Kampus Expo 2023 juga dimeriahkan oleh stan expo yang diikuti dari perguruan tinggi dalam negeri dan juga luar negeri, dalam hal ini kampus dari Negeri Johor Malaysia yang sengaja hadir untuk mendukung penuh kegiatan expo 2023. (Red)

Share:

Read More

Kapolri Tekankan Optimalisasi Fungsi Logistik untuk Kawal Kebijakan Pemerintah Hingga Amankan Pemilu

KABARMASA.COM, YOGJAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) satuan kerja Slog Polri yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, (03/03/2023). 

Dalam penutupan itu, Sigit menekankan kepada unsur Slog Polri untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi utama bidang logistik dalam memberikan dukungan terhadap seluruh satuan kerja di bidang operasional. 

"Kegiatan ini merupakan kelanjutan untuk menjabarkan apa yang menjadi perintah Pak Presiden, saat Rapim TNI-Polri, dimana tugas dan fungsi bidang logistik adalah fungsi  utama pendukung untuk para anggota yang melaksanakan tugas. Utamanya satker yang melaksanakan tugas operasional," kata Sigit. 

Menurut Sigit, penguatan peran dan fungsi bidang logistik akan sangat dibutuhkan. Khususnya di tahun 2023 ini, Sigit mengungkapkan bahwa, Polri akan terlibat dalam berbagai macam agenda baik di tingkat nasional maupun internasional. 

"Dalam tahun 2023 ini kita menghadapi berbagai macam kegiatan mulai dari, kita melaksanakan pengamanan agenda nasional yang saat ini sudah tergelar, pengamanan agenda internasional mulai dari U-20 yang sebentar lagi kita laksanakan. Kemudian keketuaan ASEAN," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit juga mengingatkan bahwa, peran Polri juga akan sangat dibutuhkan dalam mengawal dan mengamankan seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, satuan logistik Polri harus betul-betul memastikan seluruh peralatan maupun alat pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional harus tersedia dengan baik. 

"Dan juga saat ini kita masuk ke tahapan Pemilu. Dimana dinamikanya juga harus terus kita ikuti. Tentunya logistik sebagai fungsi pendukung untuk mempersiapkan agar sarana prasarana yang dimiliki itu betul-betul siap. Sehingga pada saat anggota melaksanakan tugas di lapangan,  semuanya dalam kondisi optimal," ucap mantan Kabareskrim Polri itu. 

Tak hanya itu, Sigit menyatakan, penguatan atau optimalisasi Slog Polri dalam fungsi operasional, juga bertujuan untuk semakin memantapkan peran Polri dalam mengawal seluruh agenda kebijakan nasional yang dicanangkan Pemerintah Indonesia dapat berjalan aman dan lancar.

Selain itu, kata Sigit, penguatan Slog Polri juga untuk kepentingan masyarakat, khususnya ketika melakukan penanganan bencana alam di Indonesia. Polri, ditegaskan Sigit, harus bergerak cepat membantu warga sebagai representasi kehadiran negara. 

"Dan ini tentunya kita harus terus sesuaikan dan dihadapkan juga dengan tugas-tugas tambahan mengawal kebijakan Pemerintah, menghadapi situasi bencana alam, baik hujan maupun kebakaran. Dimana Polri harus selalu tampil sebagai representasi dari negara, yang langsung bisa melaksanakan langkah-langkah untuk membantu masyarakat yang terdampak. Hal-hal seperti itu yang saya tekankan dan kita minta semua dipersiapkan dengan baik," tutup eks Kapolda Banten tersebut.(Red) 

Share:

Read More

Bersama Wamendag RI Jerry Sambuaga, Gubernur Ansar Jadi Keynote Speaker di Seminar Nasional Uniba

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad membuka secara resmi sekaligus menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional dengan Tema "Peluang Investasi dan SDM Lokal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Free Trade Zone (FTZ) Pasca berlakunya UU Cipta Kerja" di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Jum'at (03/03/2023). 

Bersama Gubernur Ansar, seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Batam (Uniba) ini juga diisi oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga sebagai keynote speaker yang hadir secara daring. 

Uniba juga menghadirkan pembicara profesional dan ahli mengenai tema seminar nasional ini, antara lain Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah Andi Buchari dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepri Akhmad Ma'ruf Maulana. Acara dipandu Kepala BPSDM Kepri, Sardison sebagai moderator. 

Dalam paparannya, Gubernur Ansar menyampaikan materi tentang Optimalisasi Pemanfataan KEK dan FTZ untuk Investasi dan SDM Di Provinsi Kepri. Diawali dengan gambaran umum Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002  yang disahkan pada tanggal 24 September 2002 dan mulai operasional tanggal 1 Juli 2004. 

"Kemudian visi Pemprov Kepri yakni "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya". Lalu dari lima misi Pemprov Kepri yang berkaitan dengan seminar kali ini adalah "Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa" papar Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar juga menyampaikan indikator kinerja makro Pemprov Kepri yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, dan Ketimpangan Pendapatan atau GINI Ratio. 

"Dari indikator kinerja makro tersebut menunjukkan trend yang baik dan positif disebabkan pasca pandemi geliat ekonomi semakin tumbuh di Provinsi Kepri. Sejumlah indikator makro  Provinsi Kepri juga lebih baik dari capaian nasional" ungkapnya. 

Kemudian bicara mengenai investasi dan daya saing di Kepri, menurut Gubernur Ansar, terjadinya penurunan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) disebabkan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri, investor berinvestasi dengan nilai terbesarnya di tahun 2020 dan 2021. Lalu di tahun 2022 berorientasi pada perluasan investasi tersebut. 

"Dari segi daya saing daerah, skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kepri mencapai angka 3,36 di tahun 2022. Ini lebih baik dari Nasional (3,26). Dari 12 pilar komponen IDSD, di Provinsi Kepri hanya 4 pilar yang berada di bawah skor nasional. Mana-mana pikar yang berada di bawah tersebut akan kita perbaiki dan intervensi agar lebih baik ke depannya" ucap Gubernur Ansar. 

Terakhir, Gubernur Ansar membeberkan upaya-upaya optimalisasi KEK dan Free Trade Zone (FTZ) yang menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan daya saing daerah dan akan menyerap tenaga kerja yang besar dan mengurangi angka penganggguran. 

"Upaya optimalisasi FTZ dan KEK antara lain link and match antara pendidikan dan industri, pembangunan infrastruktur, industri perikanan dan kelautan, serta tourism linkages networking" tutupnya. (Red)

Share:

Read More

Laskar Muda NKRI Gelar aksi di depan PT PLN Pusat Terkait dengan nasib Megaproyek Pembangkit 35.000 MW, 29 PLTU yang bermasalah, PLN UID Jakarta Raya Dugaan tagihan sepihak

KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan orang berdemonstrasi depan Kantor Pusat Pln, berkaitan dengan permasalahan PT PLN, masa tersebut langsung membentangkan spanduk berisi macam - macam tuntutan dan berorasi pada  jumat (3/3/2023).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan baru separuh atau sekitar 47 persen Proyek Pembangkit 35.000 megawatt (MW) yang telah commercial operation date (COD) atau sudah beroperasi hingga akhir Desember 2022. Persisnya, baru 415 unit pembangkit yang rampung beroperasi dari 970 unit yang direncanakan dengan potensi daya terpasang 35,46 gigawatt (GW) tersebut.  Dari 415 unit pembangkit yang sudah COD tersebut, 189 unit di antaranya berasal dari Independent Power Producer (IPP), sisanya sebanyak 226 unit berasal dari PT PLN (Persero). Sedangkan, 572 unit pembangkit listrik sudah teken kontrak, menunggu pendanaan untuk pembangunan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 34 proyek pembangkit listrik yang terkendala atau mangkrak. Proyek mangkrak pun sempat menjadi sorotan KPK dan Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, berdasarkan data per Mei 2021, dari 34 proyek tersebut, sebanyak 7 proyek berhasil beroperasi, 15 proyek dilanjutkan, dan 12 proyek dihentikan atau terminasi. Ia mengungkapkan, 12 proyek pembangkit yang dihentikan itu sebagian besar merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikerjakan oleh PT PLN (Persero). Hanya Hanya 1 proyek pembangunan PLTU yang milik swasta (Independen Power Producer/IPP).

"Teriminasi artinya enggak jadi dibangun PLTU tersebut. Proyeknya dihentikan alasannya ya enggak jalan-jalan, mungkin kontraknya memble, terpaksa diterminasi karena kita enggak bisa nunggu lagi," ujarnya dalam konferensi pers virtual sektor ketenagalistrikan,  Adapun 12 proyek pembangkit yang dihentikan itu berkapasitas 117 megawatt (MW). Sebanyak 11 proyek PLTU milik PLN yang dihentikan tersebar di berbagai daerah mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Secara rinci yakni PLTU Kuala Tungkal 2x7 MW, PLTU Ipuh Seblat 2x3 MW, PLTU Bengkalis 2x10 MW, PLTU Tarakan 2x7 MW, PLTU Kuala Pambuang 2x3 MW, dan PLTU Buntok 2x7 MW. Kemudian PLTU Raha 2x3 MW, PLTU Bau-Bau 2x10 MW, Sementara satu proyek PLTU yang dihentikan milik IPP adalah PLTU Tembilahan 2x5,5 MW di Sumatera. Kendati pembangunannya disetop, kata Rida, proyek pembangkit itu akan digantikan dengan proyek lainnya, 

Tuntutan : 

1. Meminta Menteri BUMN untuk mendesak Dirut PLN untuk bersih - bersih dengan sederet permasalahan yang di temukan BPK menunjukan pengelolaan PT PLN yang tidak maksimal dan kerap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

2. Mendesak Dirut PLN untuk mengusut tuntas terkait 29 PLTU yang bermasalah dalam pemeriksaan BPK 

3. Meminta Presiden untuk mengusut tuntas audit mega proyek PT PLN 35.000 MW hasil audit di buka publik luas, usut tuntas terkait dugaan transmisi tower PT PLN.

4. Mendesak Dirut PLN memeriksa PLN UID Jakarta Raya Dugaan tagihan sepihak & susulan sepihak, dugaan adanya penetapan  atau denda tanpa sepengetahuan pelanggan tanpa barang bukti yang jelas adanya denda atau penetapan tagihan dengan bukti yang jelas tanpa persetujuan pelanggan.

Share:

Read More

Peringati HUT Polda Kepri Ke 18 Tahun 2023, Polres Bintan Kembali Berikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Dengan Jumat Berbagi

 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Bintan – Dalam rangka Memperingati hari jadi Polda Kepri ke 18 tahun 2023, Polres Bintan Kembali membagikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat, pada Jumat (03/03/2023).

 Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo, S.I.K., M.M mengatakan hari ini Polda Kepri genap berusia 18 tahun Kami jajaran Polda Kepri khususnya Polres Bintan melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dan Bantuan Sosial, Ujarnya.

Mulai dari kemarin Kamis 02/03/2023 kami telah melaksanakan kegiatan Bakti Sosial berupa Donor Darah, kemudian memberikan bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat Gunung Kijang, Untuk hari ini bantuan sosial kita berikan kepada Warga Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur yang terdampar banjir, tambahnya. 

Bakti sosial dan bantuan sosial tersebut merupakan program Polda Kepri Dalam Rangka HUT Ke-18 Tahun 2023 yang diprakarsai oleh Kapolda Kepri Irjenpol Drs.Tabana Bangun, M.Si  melalui Polres Bintan,  selain tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, Polri juga hadir untuk masyarakat memberikan bantuan dengan program Polri Peduli. 

Diharapkan dengan diberikannya bantuan sosial berupa paket sembako tersebut dapat sedikit meringankan beban masyarakat khususnya yang terdampak banjir hari ini.

Kapolres Bintan menghimbau agar masyarakat kabupaten Bintan tetap waspada dengan cuaca yang tidak menentu saat ini, apalagi kabupaten Bintan beberapa hari ini diguyur hujan yang tiada henti, selalu ikuti prakiraan dari BMKG, khususnya kepada nelayan dan pengusaha angkutan laut jangan memaksakan diri untuk berlayar, utamakan keselamatan diri dan keselamatan orang lain, tutup AKBP Riky.(Red)

Share:

Read More

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi Depan Kantor Kemenkeu, Minta 13.885 ASN Belum Lapor LHKPN Ditindak Tegas

KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan Anggota dari Laskar Muda NKRI lakukan aksi demontrasi di depan Kantor Kementrian Keuangan, Jumat (3/3/2023).

Pantau KABARMASA.COM di lokasi puluhan anggota Laskar Muda NKRI itu datang sekitar 14.30 WIB.

Setibanya di gerbang pintu masuk kantor Kementerian Keuangan, massa aksi langsung membentangkan banner tuntutan.

Tuntutan : 

1. Meminta Menteri Keuangan untuk mendesak dan memberikan sanksi tegas kepada 13.885 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sampai saat ini belum melaporkan harta kekayaannya kepada negara.

2. Mendesak Presiden bertindak tegas dalam pengusutan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki harta kekayaan berlimpah, dan mencopot para ASN  yang terbukti korupsi dengan penyelewengan jabatan

3. Terkait dengan Kewajiban LHKPN 19/2019, bagi Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menuntut kepala direktorat jendral pajak untuk mundur dari jabatannya dikarenakan tidak mampu mengawasi para anggotanya yang memiliki kekayaan melimpah dan terindikasi korupsi.

Adapun tuntutannya yakni meminta Menteri Keuangan untuk mendesak dan memberikan sanksi tegas kepada 13.885 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sampai saat ini belum melaporkan harta kekayaannya kepada negara.

Kemudian mendesak Presiden bertindak tegas dalam pengusutan para ASN yang memiliki harta kekayaan berlimpah, dan mencopot para ASN yang terbukti korupsi dengan penyelewengan jabatan.

Terakhir menuntut kepala direktorat jendral pajak untuk mundur dari jabatannya dikarenakan tidak mampu mengawasi para anggotanya yang memiliki kekayaan berlimpah dan terindikasi korupsi.

"Hari ini datang ke Kementerian Keuangan menyuarakan terkait dengan ASN yang belum melaporkan kekayaannya kepada LHKPN. Maka dari itu kami menuntut Menteri Keuangan berikan sanksi tegas kepada pejabat negara yang tidak bisa melaporkan harta kekayaannya tersebut," kata Korlap Laskar Muda NKRI Afad Usasra ditemui saat menyuarakan aksinya di depan Kantor Kementrian Keuangan, Jum'at (3/3/2023).

Diketahui Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenkeu menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan anak dari pengurus Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor Jonathan Latumahina.

Pelaku bernama Mario Dandy Satriyo yang merupakan anak dari pejabat eselon III yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.

Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu.

Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai total Rp56.104.350.289.

Jumlah ini empat kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo yang hanya sebesar Rp14 miliar.

Bahkan, harta Rp56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah Rp1,9 miliar dari harta Sri Mulyani yang mencapai Rp58.048.779.283.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sempat mengatakan bahwa Rafael terendus melakukan transaksi "yang agak aneh".

Bahkan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menduga Rafael menggunakan nominee atau orang lain untuk membuka rekening dan melakukan transaksi.

PPATK pun telah mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan Rafael ke KPK sejak 2012.

“Signifikan tidak sesuai profile yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nominee atau perantaranya,” kata Ivan.

Share:

Read More

KPMKB Tuntut Transparan CSR/PPM PT Berau Coal, Hingga Audit PT SBB, PT BJU, dan SBE

Unjuk rasa KPMKB di halaman Kantor Gubernur Kaltim

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) Samarinda, melakukan unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Kaltim terkait transparan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Pemberdayaan Masyarakat PT Berau Coal  hingga Audit Perusahaan Yang terindikasi Menjadi Penadah Tambang Liar di kabupaten Berau kamis (2/3/23).

Korlap aksi Rijal menerangkan, pihaknya ingin meminta perusahaan Berau Coal membuka acuan perhitungan CSR/PPM tahunan sesuai dengan aturan Keputusan Diretur Jendral Mineral dan Barubara Nomor:953.K/32/DJB/2015. Ia meragukan realisasi CSR/PPM perusahaan raksasa itu masih belum maksimal, itu ditandai dengan tidak adanya transparansi tahunan.

“Kami meragukan realisasi CSR/PPM Berau Coal, kalau memang sudah sesuai buka dong di publik hingga bagaimana mereka menghitung angka CSR/PPM tiap tahunnya,” ungkap Rijal dalam orasinya.

Selain itu KPMKB juga meminta pemerintah untuk melakukan audit sesuai Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup terhadap PT Berau Jaya Utama (BJU), PT Supra Bara Energi (SBE), dan PT Sungai Berlian Bakti (SBB) yang diduga menjadi penadah hasil Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kabupaten Berau.

“Audit itu perusahan resmi yang kami duga menjadi penadah ilegal mining, publis hasil auditnya, jika terindikasi melakukan pelanggaran serahkan dokumennya ke penegak hukum dan cabut izin pertambangannya jika terbukti bersalah,” tegas Rijal.

Penulis : ija

Share:

Read More

Dilantik Menko Polhukam Jadi Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Berikut Profil Brigjen Pol Andry Wibowo

KABARMASA.COM, YOGYAKARTA - Polisi Intelektual Brigjen Pol DR Andry Wibowo S.I.K., M.Si., dilantik menjadi Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI).

Rabu, 1 Maret 2023, Brigjen Pol. Andry Wibowo, resmi dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, sebelumnya menjabat Kepala Badan lntelijen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabinda DIY).

Karirnya didunia Kepolisian terbilang sukses, Penerima Cum Laude dan pencetus program penguatan masyarakat ‘Neighborhood And Community Security System’ (NCSS).

Ditahun 1999 Pernah menyelesaikan Konflik Perang Antar Suku Kaili Daa dan Bugis Makasar di Pasar Inpres Palu. Strategi Intelijennya banyak sengketa konflik SARA diselesaikannya.

Ide dan pemikiran Brigjen Pol. Andry Wibowo lulusan Akpol 1993 ini mulai terlihat ketika masih berpangkat Kompol, Setelah menyandang pendidikan strata ll. Kiprahnya di Ibu Kota memimpin wilayah Polsek Koja di Jakarta Utara.

Keberhasilan ini membawanya dipromosikan menjabat Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara. Disini pun, Brigjen Pol. Andry Wibowo yang memang mempunyai latar belakang profesional di bidang Reskrim berhasil mengungkap kejahatan yang mempunyai handicap tinggi karena melibatkan sosok pelaku seorang artis terkenal ibukota.

Dengan menggunakan metode ‘crime scientific investigation’, kasus yang terjadi di Pondok Putri Duyung, Ancol itu dapat terungkap.

Pimpinan Polda Metro Jaya yang mengapresiasi keberhasilan itu, kemudian mempromosikan Andry ke wilayah Polres Jakarta Barat sebagai Kasat Reskrim Terbaik, tantangan tugas di wilayah ini lebih kompleks karena berbagai kasus kejahatan jalanan dan ekonomi.

Selain itu, di Jakarta Barat terdapat pusat-pusat ekonomi nasional dan perputaran uangnya sangat tinggi. Tapi semua tantangan ini dapat dilalui Andry tanpa tantangan yang berarti.

Salah satu prestasinya di Jakarta Barat, saat memimpin penangkapan pentolan preman yang ditakuti Hercules Rosario bersama 120 anggotanya dalam kasus sengketa lahan di Cengkareng. Saat itu, dirinya diperintah langsung Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Edward Syah Pernong.

Setelah berpangkat AKBP, dia dipercaya menjabat Kabag Operasional Polres Jakarta Pusat. Saat itu menghadapi pengamanan obyek-obyek vital, seperti Istana Presiden, gedung DPR/MPR, Kawasan Olahraga Senayan, Monas dan banyaknya Kedubes Asing di wilayah Jakarta Pusat. Demo nyaris setiap saat terjadi apalagi jelang dan sesudah pileg dan pilpres.

Selesai mengikuti Sespimmen Polri, AKBP Andry Wibowo, kemudian dipromosi menjabat Kapolres Bengkalis, Polda Riau. Di wilayah yang berbatasan laut dengan Malaysia ini, Andry membuat sejumlah terobosan yang memberikan pencerahan bagi para perwira di jajarannya tentang metode-metode pengamanan dan penyelidikan dan penyidikan.

Salah satu kesuksesannya, Andry mengungkap kasus kejahatan lingkungan yang melibatkan oknum ASN termasuk oknum kepala desa di wilayah itu. Prestasi yang tidak kalah menarik Andry juga menyandang Kapolres Terbaik PAM Pemilu 2014.

Setelah kembali ke Mabes Polri, beberapa saat kemudian Andry dipromosi menjadi Direktur Kriminal di Polda Sulselbar. Dari sana Andry dipromosi menjabat Kapolres Jakarta Timur.

Saat di Jakarta Timur, Andry menerapkan program penguatan masyarakat NCSS menghadapi Pilkada yang riskan dengan gesekan antar golongan dan Operasi Waskita terkait pengamanan VVIP atas kedatangan Presiden Obama, hingga menekan tawuran antar pelajar.

Setelah ditempatkan di Biro Wasidik Polri Andry Wibowo, menyusun disertasi untuk promosi Doktor Ilmu Kepolisian dengan tema konflik antarsuporter Persib Bandung dengan Persija Jakarta.

Makalah dengan judul “Perpolisian Kerumunan pada Pertandingan Sepak Bola di Indonesia. Studi Kasus: Konflik Viking (Suporter Persib) dan Jakmania (Suporter Persija)“.

Dihadapan 10 tim penguji, Kombes Andry mendapatkan kelulusan Cum Laude, sehingga berhak menyandang predikat strata lll (doktor) llmu Kepolisian sejak 28 Juni 2018.

Memasuki tahun 2019, Andry mengikuti pendidikan Sespimti dan lulus akhir tahun 2019. Selulus Sespimti Andry ditempatkan di Bareskrim Polri dan kemudian dimutasi ke Lemdikpol. Setelah beberapa bulan berkecimpung di Lemdik kini Andry berkiprah di bidang intelijen.

7 April 2021 mengemban amanat sebagai Kepala BIN Daerah DIY. Saat menjabat Kepala Badan lntelijen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah situasi pandemi COVID-19, Brigjen Andry Wibowo, bertekad bersama semua stake holder dan Forkopimda DI Yogyakarta untuk bersama menekan penularan COVID-19 di wilayah tugasnya.

Tahun 2022 Kabinda Terbaik, salah satu inovasinya menggandeng Pramuka dan Karang Taruna menjadi garda terdepan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Beberapa Tanda Jasa yang pernah diterima:

– Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun

– Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun

– Satyalancana Bhayangkara Nararya

– Danish Armed Forces

– Satyalancana Darma Nusa

– Satyalancana Shanti Darma

– Satria Tamtama

– United Nations Service Medal

– Veteran PBB

Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andry Wibowo, S.I.K., M.H., M.Si., pria kelahiran Yogyakarta pada 12 Juni 1971 adalah Perwira Tinggi Polri yang meniti karir dari bawah melalui berbagai ‘test mission’ diberbagai wilayah dan ruang tugas yang berbeda-beda.

Share:

Read More

Organisasi Ikatan Mahasiswa Jargaria (IMAJAR) Mendesak KPK Segera Memanggil Dan Memeriksa Johan Gonga Selaku Bupati Kepulauan Aru, Maluku Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

KABARMASA.COM, JAKARTA- Organisasi Ikatan Mahasiswa Jargaria yang disingkat IMAJAR melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada pukul 9 pagi hingga 1 siang, Rabu, 1/03/23.

Aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja dari Bupati Kepulauan Aru yaitu Johan Gonga yang di duga telah melakukan serangkaian tindakan yang merugikan keuangan negara berupa praktik Korupsi sejumlah anggaran. 

"Indonesia adalah negara hukum sebagaimana adanya dugaan – dugaan kasus korupsi (KKN) sudah seharusnya KPK, Kejaksan Republik Indonesia, Kepolisian Dll. Sebagai penegak hukum yang harus sudah mengambil kebijakan yang tegas dalam hal ini dugan – dugaan korupsi di Indonesia Terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Aru, Melihat dari perkembangan kabupaten aru saat ini dari segi birokrasi pembangunan dan sebagainya masih tertinggal sangat jauh dari 11 sebelas kabupaten kota di maluku, pemerinta pusat maupun pemerintah provinsi maluku sudah memberikan Anggaran Permerinta Daerah (APD) yang mau dilihat cukup untuk pembangunan daerah namun saat ini meraknya terjadi korupsi – korupsi 

Ada beberapa proyek yang dilakukan oleh kontraktor – kontrakto namun tak kunjung selesai (mangrak) namun pertanggung jawaban atau LPJ yang dilakukan mereka seakan proyek jalan yang dibuat selesai 

atas dugaan kami".

"Kami melihat bahwa kelelaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan terhadap kebijakan kontraktor, beberapa hari yang lalu terjadi kasus dugaan korupsi uang jalan wokam – samang yang kami dapat informasi langsung dari masyarakat local bahwa batu-batu yang diminta kontraktor dengan iming – iming akan dibayar namun selesai masyarakat amabil dan dipakai oleh 

mereka untuk kerja tapi belum juga dibayar

Dan juga dilansir dari media online dan media cetak lainnya bahwa di kabupaten kepulauan aru ada dugaan korupsi dana Covid-19 senilai 60 M, yang direalisasikan 41 miliar untuk 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Aru sudah seharusnya Dr. Jhon Gonga ada keterbukaan informasi public terkait anggaran 41 Miliar terkhususnya OPD.  " ujar Marchel selaku Koordinator Lapangan.

"Dengan ini ada dugan korupsi proyek jalan lingkar marlasi tasinwaha dengan nilai mencapai Rp. 68 M proyek jalan lingkar desa marlasi tersebut sampai saat ini belum – belum juga selesai dan bahkan membuat sampah seperti bangunan mangkrak 1000 thn yang lalu, masyarakat khususya desa marlasi dan desa tasinwaha sampai saat ini masih bertanya bagaimana degan kelanjutan proyek ini. Bahkan ada juga jalan lingkar pulau wamar yang senilai Rp. 15 M. sampai saat ini belum juga selesai Ada pun beberapa proyek yang dibangun dengan Anggara Pemerinta Daerah (APD) seperti puskesmas desa jerwatu, yang dibangun di warialau adanya dugaan peyelewenag anggaran dan pembangunan yang tidak tepat sasaran dengan dugaan anggaran senilai Rp. 6.652.000.000 (6 M) Th 2019, tegasnya.

Selanjutnya Yefta selaku Ketua Umum Organisasi Ikatan Mahasiswa Jargaria (Imajar) membacakan poin tuntutan sebagai berikut pada saat berorasi;

1. Mendesak Dr. Johan Gonga selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru untuk

keterbukaan informasi terkait anggaran Covid-19 Th 2020 senilai Rp. 60 Miliar

miliar dan yang direalisasikan 41 miliar untuk 21 Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Kabupaten Kepulauan Aru

2. Mendesak KPK Mengusut Dugaan korupsi proyek jalan lingkar pulau wamar

Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp. 15 M

3. Dan Proyek terabangkalai jalan lingkar marlasi - tasinwaha dengan nilai kontrak

mencapai Rp. 68 M

4. Proyek jalan lintas Samang – Wokam yang senilai Rp. 9 M

5. Mendesak kejari untuk mengusut tuntas adanya dugaan penyelewenag anggaran

dan pembangunan yang tidak tepat sasaran dengan dugaan anggaran Rp.

6.625.000.000 Th 2019 untuk pembangunan puskesmas di desa jerwatu yang

dibangun di desa warialau

6. Mendesak bupati Dr. Johan Gongan ada keterbukaan informasi terkait Beasiswa

akhir semester di kemenakan selama masa jabatan dua (II) periode.

Setelah itu massa aksi disambut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk menyampaikan laporan nya sehingga secarik kertas tulisan yang berisi Tuntutan dan dugaan adanya Korupsi yang dilakukan oleh Johan Gonga Selaku Bupati Aru diterima dan akan diproses lebih lanjut.(Red)

Share:

Read More

Gubernur Kepri Temui Dirjen Imigrasi Minta Diskresi Untuk Permudah Masuknya Wisman

KABARMASA.COM, JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melanjutkan agendanya di Jakarta dengan beraudiensi bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI Silmy Karim di ruang rapat Dirjen Imigrasi Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (01/03/2023). 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar turut menggndeng pihak Bintan Cakrawala Resort dan Nongsa Point Marina Batam. Gubernur Ansar meminta arahan dari Dirjen Imigrasi terkait usulan pengurangan biaya Visa On Arrival (VOA) khusus pintu masuk wisatawan luar negeri di Kepulauan Riau. 

Gubernur Ansar beralasan rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara di Kepri hanya seminggu atau tiga hari. Dengan kebijakan biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (30 hari) yang sebesar Rp 500 ribu, tarif tersebut masih memberatkan wisman yang ingin berlibur ke Batam dan Bintan. 

"Kami mengusulkan pengurangan biaya Visa untuk kunjungan wisata yang hanya satu minggu atau tiga hari saja, karena dengan pengurangan tersebut kami yakin wisman lebih tertarik datang liburan ke Kepri," ujar Gubernur Ansar. 

Usulan tersebut bukan tanpa sebab, Provinsi Kepri pada tahun 2022 sudah kedatangan 758.154 orang wisman. Bahkan sebelum pandemi Covid-19 merebak, di tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Provinsi Kepri mencapai 2.864.795 jiwa. Yang membuat Kepri masuk daerah tiga besar secara nasional dengan kunjungan wisman terbanyak. 

Untuk tahun 2023,Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berambisi mendatangkan 1,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2023.

Gubernur Ansar Ahmad mengatakan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri tersebut bisa dicapai karena terjadi kenaikan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisman pada tahun 2022.

"Untuk mengejar target 1,2 juta kunjungan wisman itu tentunya sangat dibutuhkan diskresi dari pemerintah pusat, maka dari itu kami sangat mengharapkan Dirjen Imigrasi bisa mempertimbangkan usulan kami," kata Gubernur Ansar. 

Menanggapi usulan Gubernur Ansar, Dirjen Imigrasi Silmy karim merespon dan menyambut baik usulan yang disampaikan. Dirinya menjanjikan akan segera membahas hal tersebut untuk mendukung lonjakan kunjungan wisman ke Kepri.  

"Trimakasih banyak pak gubernur sudah silaturahmi hari ini bersama rombongan. Dirjen Imigrasi akan selalu mendukung, mempermudah, dan siap memfasilitasi segala hal agar urusan perizinan khusus nya visa arival kalau memang bisa kita realisasikan akan segera kita eksekusi," kata Silmy Karim.

Silmy Karim pun meminta Gubernur Ansar dan pelaku pariwisata di Kepri untuk mempersiapkan proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri di Tahun 2023. Hal itu sebagai dasar penguat pengambilan kebijakan pengurangan biaya Visa On Arrival di Kepri. 

Selain itu, Gubernur Ansar juga mengusulkan penetapan kembali status Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang menjadi bandara internasional. Status Bandara Internasional di Bandara Raja Haji Fisabilillah sangat dibutuhkan untuk menunjang pintu masuk wisatawan mancanegara di Kota Tanjungpinang dan pulau Bintan secara keseluruhan. 

"Kalau mau melonjakkan angka wisman ke Kepri mestinya jangan setengah-setengah, untuk mengandalkan pintu masuk pelabuhan saja di pulau Bintan tentunya berat, jadi Bandara Raja Haji Fisabilillah memang harus dikembalikan lagi jadi bandara internasional," kata Gubernur Ansar. 

 

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Ansar di dampingi Frans Gunara dari BRC Lagoi, Arie Gunadi dari Nongsa Point Marina Batam), Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan dan Kepala Biro Adpim Dody Sepka. (Red/ZS)

Share:

Read More

Sekum HMI Cab. Jakpustara Soroti Permasalahan LHKPN Pegawai Pajak, Buntut Tidak Becusnya Sri Mulyani Sebagai Menteri Keuangan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Sekertaris Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, Azzuhri Rauf, menyatakan statementnya bahwa Sri Mulyani tidak serius dalam menyikapi permasalahan LHKPN yang tidak menyeluruh terhadap para pegawai pajak.

Azzuhri Rauf menyoroti persoalan yang sedang viral diberbagai media lokal dan seluruh masyarakat di Indonesia mengenai kepemilikan harta kekayaan salah satu pejabat bagian umum Ditjen Pajak di Kanwil DJP Jakarta Selatan II, yang melebihi dari 50 miliyar.

Disamping itu, berdasarkan LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, terdapat 13 ribuan pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Persoalan ini terbongkar karena berawal dari anak RAT yang memamerkan harta kekayaan dan terlibat dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (anak pengurus GP Ansor), oleh Mario Dandy Satrio (anak dari Rafael Alun Trisambodo). Selain itu, mobil Rubicon RAT seharga 318 juta diketahui tidak bayar membayar pajak selama 5 tahun. Ditambah lagi, seorang kepala bea cukai Yogyakarta, Eko Darmanto pamer motor gede (moge) dan mobil antik.

Berbagai rentetan masalah seperti fenomena gunung es ini membuat masyarakat dan para netizen geram, dan justru menghasilkan mosi tidak percaya bayar pajak karena dianggap bahwa rakyat bayar pajak bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, bukan untuk subsidi rakyat miskin, tetapi justru rakyat bayar pajak untuk para pejabat berlaku Hedon dan mewah-mewahan. 

Menurut Azzuhri Rauf, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik dengan mengedepankan moral dan kepentingan umum, sehingga menghasilkan peradaban adil makmur.

Akan tetapi, fenomena yang muncul dari tubuh Kementrian Keuangan (pajak) ini justru menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani ternyata tidak memiliki power untuk mengawasi dan mengontrol tindak-tanduk para pegawai pajak yang merupakan bidang pertama dibawah organisasi kementrian keuangan. 

"Fenomena hari ini menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani tidak memiliki akses serta sistem intelegen yang memantau, mengetahui, dan mencegah kejahatan dari para pejabat-pejabatnya. Ibu Sri Mulyani juga nampaknya tidak serius dalam menyikapi permasalahan LHKPN yang tidak menyeluruh terhadap para pegawai pajak, dan hanya khawatir jika rakyat tidak bayar pajak karena mosi tidak percaya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain yang perlu diusulkan selain menuntut kepada Sri Mulyani untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak memiliki marwah sebagai seorang pemimpin dan keseriusan dalam menyikapi masalah LHKPN". Jakarta, (28/02/2023).

Sekertaris umum HMI cabang jakarta pusat-utara itu, kemudian menambahkan bahwa selama ini kementrian keuangan sibuk mendesain sistem serta tarif pajak yang tinggi dan ada dimana-mana, untuk dikenakan pada masyarakat Indonesia, tanpa memberikan dasar moral yang tinggi terlebih dahulu kepada para pejabatnya. Pada akhirnya standar etika publik pada Kemenkeu saat ini merosot bahkan keropos karena gaya hidup para pejabatnya yang hedon sehingga rakyat mudah curiga, sinis, dan enggan membayar pajak. Dan hal ini merupakan buntut ketidakseriusan Sri Mulyani dalam menangani permasalahan yang terjadi. 

"Ibu Sri Mulyani tidak seharusnya minta maaf kepada korban, dan mengimbau masyarakat untuk tetap bayar pajak, karena itu tidak akan mengembalikan integritas Kemenkeu. Justru Ibu Sri Mulyani harusnya minta maaf pada publik karena gagal menjaga integritas dan moralitas para pegawai pajak. Dan itu merupakan wujud ketidakmampuan dan keseriusannya. Artinya, ia gagal mengolah bagian paling strategis di negara ini yaitu pajak. Lalu kenapa tidak mau mundur? Apa harus menunggu semua pegawai pajak melakukan tindakan kriminal ataupun hedonis lagi? Mumpung belum disuru mundur dengan paksa oleh rakyat Indonesia, sebaiknya mundur sekarang." Tegas Azzuhri Rauf 

Diakhir statement pria yang akrab disapa zuhry itu, ia menyampaikan bahwa skandal moral dirjen pajak yang telah ramai dibicarakan publik ini seolah menjadi tontotan memalukan, dimana Kemenkeu sedang melakukan selebrasi kekuasaan yang gagal dengan berbagai fenomena pamer kekayaan para pegawai pajak. Kemenkeu kini telah menjadi institusi hedon. Bahkan sudah kaya, enggan membayar pajak.

Tentu fenomena tersebut membuat rakyat cukup muak dengan wujud ketidakseriusan ini. Seolah-olah mumpung masih menjabat maka para pejabat itu bisa merambok sebanyak-banyaknya dan bahkan ada kesan pembiaran oleh kementerian keuangan maupun direktur jenderal pajak Indonesia, Suryo Otomo.

Azzuhri Rauf menegaskan bahwa jika Ibu Sri Mulyani tidak serius dan tidak mampu menangani permasalahan ini, maka seharusnya ia segera mundur dari jabatan sebagai mentri keuangan. Ia kemudian menambahkan bawah dirinya bersama rekan-rekan aktivis yang lain akan siap mengawal persoalan ini dan juga akan menyoroti direktur jenderal pajak Indonesia, Suryo Otomo. Untuk kemudian meminta pertanggungjawabannya dalam rentetan fenomena skandal moral para pegawai pajak.

"Kami akan mengkonsolidasikan bersama seluruh kawan-kawan Cipayung plus dan juga para BEM Se-jabodetabek untuk turun ke jalan mengawal ibu Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya karena tidak serius dalam menangani permasalahan LHKPN yang tidak menyeluruh terhadap para pegawai pajak. Kami juga akan mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta pertanggungjawaban direktur jenderal pajak Indonesia atas persoalan yang terjadi" Tutupnya. (Red)

Share:

Read More

Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, ISMAHI Sulsel Desak Tuntaskan Kasus Korupsi Dinkes Kota Parepare

KABARMASA.COM, Makassar- 28 Februari 2023- Koordinator Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Sulawesi Selatan memberikan catatan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang baru saja melakukan serah terima jabatan dari Bapak Raden Febrytriyanto kepada Bapak Leonard Eben Ezer Simanjuntak sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada hari Selasa, 07 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 25 Januari 2023.

Catatan tersebut merupakan hasil kajian ISMAHI Sulsel dalam merespon upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah di Wilayah Sulawesi Selatan. ISMAHI Sulsel menilai selama ini masih banyak kepala daerah dan pejabat pemerintahan daerah yang belum tersentuh hukum atas dugaan praktik korupsi didaerah yang berdampak pada tingkat kualitas pelayanan publik di daerah.

Upaya penindakan pelaku tindak pidana korupsi saat ini juga menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo, dalam keterangan pers yang disampaikan di Istana Merdeka, pada Selasa, 07 Februari 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Pemerintah memberantas korupsi tidak pernah surut.

“ISMAHI Sulsel sebagai organisasi eksternal Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/ Senat Fakultas Hukum mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dan sekaligus kami memberikan catatan kepada pimpinan Kejati Sulsel yang baru untuk segera menuntaskan kasus-kasus korupsi yang diduga kuat dilakukan oleh oknum kepala daerah di Wilayah Sulawesi Selatan. Seperti kasus korupsi Dana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare yang merugikan keuangan Negara sebesar 6,3 Miliar. Kasus ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan, karena seolah-olah aparat penegak hukum tidak punya nyali untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menemukan siapa pelaku yang melatarbelakangi praktek korupsi tersebut. Catatan kami ini selain berdasarkan hasil kajian dan juga sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo bahwa komitmen pemerintah memberantas korupsi tidak pernah surut”, tegas Irvan Sabang, selaku Plt. Koorwil ISMAHI Sulawesi Selatan (28/02/2023).

ISMAHI menilai kasus tersebut sangat mungkin diungkap jika aparat penegak hukum mempunyai keberanian dan komitmen dalam menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Alasannya terdapat bukti kuat bagi penegak hukum jika ingin mengejar pelaku utama dalam kasus tersebut.

“kami menentang dan menanti keberanian Bapak Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam mengorganisasikan perangkatnya didaerah untuk mengejar pelaku utama kasus korusi dana kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, karena menurut kajian kami walaupun sudah ada pejabat daerah yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan, namun masih menyisahkan pertanyaan besar bagi publik, karena seperti yang kita ketahui bersama, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2299 K/PID.SUS/2021 yang pada pokoknya menolak Permohonan Kasasi JPU dan Terdakwa Muhammad Yamin, dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/PT MKS, terungkap fakta-fakta persidangan yang menerangkan keterlibatan beberapa pejabat pemerintahan Kota Parepare, salah satunya ialah Walikota Parepare, Bapak Taufan Pawe”, pungkas Irvan Sabang.

Menurut Irvan, pertimbangan dalam putusan a quo dapat dijadikan sebagai bukti permulaan beserta berkas-berkas perkara sebelumnya sudah cukup bagi aparat penegak hukum untuk kembali memeriksa pejabat Pemerintah Kota Parepare yang lain. Namun, langkah tersebut sangat tergantung semangat keberanian dan komitmen para penegak hukum. Selain soal kualitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, ISMAHI juga menyoal kualiatas demokrasi menjelang Pemilihan Umum Tahun 2023, yang terancam akan dicederai jika para pelaku tindak pidana korupsi masih memegang kendali pada organisasi pemerintahan maupuan organisasi politik.

“Putusan Pengadilan dapat dijadikan alat bukti jika penegak hukum berani dan komitmen terhadap pemberantasan tipikor, dan kami rasa sudah cukup alat bukti bagi APH untuk membongkar kasus korupsi dan menangkap pelaku utamanya. Hal ini menjadi perhatian kami sebagai generasi muda dan peran aktif kami membantu pemerintah mengawasi jalannya pembangunan dan pelayanan publik. Jika kami tidak bisa memperbaiki dari dalam, paling tidak kami berupaya agar para pelaku korupsi tidak masuk dalam pemerintah untuk merampok uang rakyat. Selain itu perlu kami ingatkan, bahwa sebentar lagi kita memasuki tahun politik pada Pemilu 2024, jangan ciderai kualitas demokrasi dengan membiarkan para koruptor terus berkeliaran baik pada organisasi pemerintahan maupun organisasi politik, karena mereka akan semakin leluasa bertindak demikian”, tutup Irvan.

Kasus Korupsi Dana Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun anggaran 2018 yang merugikan keuangan Negara mencapai 6,3 Miliar yang menjerat Muhammad Yamin, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare. Kasus ini merupakan temuan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, yang mana anggaran dari kas daerah yang seharusnya masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare, malah dibajak oleh kantong pribadi beberapa pejabat daerah dan tidak diserahkan kepada pengelolah kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare. (Red)

Share:

Read More

Keren… Narapidan Lapas Pematang Siantar Kanwil Kumham Sumut Sukseskan Ketahanan Pangan Nasional

KABARMASA.COM, PEMATANGSIANTAR - 

Tahun 2023 merupakan tahun krisis Pangan di Indonesia,  Lapas Kelas IIA Pematangsiantar kanwil Kemenkumham Sumut ikut ambil peran dalam program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh TNI -AD dalam hal ini Korem 022-Pantai Timur dan Kodim 0207-Simalungun.(27/02/2023)

Dalam kegiatan ini Lapas kelas IIA pematangsiantar membentuk Kelompok Tani yang terdiri dari 50 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sudah melalui proses Assesment, Sidang TPP dan sudah memenuhi syarat secara Administratif dan Subtantif yakni pidana Kriminal umum yang sedang dalam pengusulan program Asimilasi Rumah dan Integrasi (PB,CB dan CMB) yang dimana pihak keluarga juga turut menjamin WBP tersebut ,namun pada saat pembukaan kegiatan Lapas hanya menghadirkan 24 orang WBP.

Pada saat Apel keberangkatan Kalapas Kelas IIA Pematangsiantar M.Pithra Jaya Saragih yang didampingi Ka.KPLP Raymon Andika Girsang, Kasie Binadik Erwin Siregar serta Kasie Giatja H.Hutauruk memberikan  penguatan kepada petugas yang mengawal dan memberikan pengarahan kepada 24 orang WBP yang mengikuti program tersebut sebelum berangkat ke lokasi ketahanan Pangan yang berada di Nagori Sitahoan kec.Girsang sipangananbolon kabupaten Simalungun

Kalapas memberi arahan agar WBP tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta fokus dalam mempelajari teknik bertani yang nanti nya akan di sampaikan oleh kelompok tani lainnya dan menjadikan hal tersebut menjadi bekal ketika sudah bebas nantinya dapat di aplikasikan di lingkungan masyarakat dan mampu menambah pengetahuan dan kemandirian di bidang pertanian

Kegiatan pembukaan yang dimulai Senin 27 Pebruari 2023 Pukul 11.30 WIB  di lahan yang diperkirakan seluas 500 Ha turut hadir Pangdam I BB Bpk Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin , Danrem 022-PT Bpk.Kolonel Inf. Lukman Arief, Dandim 0207- Simalungun Letkol Inf Hadrianus Yossy dan Kapolres Simalungun Bpk AKBP Ronald F.C Sipayung dan wakil Bupati Simalungun H.Zonny Waldi beserta jajaran Pemerintah Daerah Simalungun (Forkopimda)  serta tokoh adat simalungun.

Pangdam I BB menyapa dan memberi semangat kepada 24 orang WBP yang Turut serta ambil bagian dalam kegiatan tersebut dan berharap agar kedepannya kegiatan ini bisa menjadikan para WBP menjadi manusia yang mandiri dan berpengetahuan dalam pertanian, yang lebih menarik lagi Pangdam juga menyampaikan "jika dalam waktu dekat saudara akan Bebas  dan saudara sekalian masih ingin ikut serta kami masih menerima saudara untuk tetap berperan dalam program ketahanan pangan ini"

Share:

Read More

Kamis, 02 Maret 2023, JB akan di lantik, Dihadiri Ketua Umum Bapera Fahd Arafiq

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Provinsi Kepri Perioderisasi 2023 - 2028 yang di nahkodai oleh Jhon A. Barus, S.E., M.Ak atau akrab di sapa (JB), akan menggelar pelantikan kepengurusan pada Kamis, 02 Maret 2023 bertempat di Baverly Hotel, Batam.

Pelantikan ini akan dihadiri langsung Ketua Umum Bapera, Fahd El Fouz Arafiq, S.E., M.M, atau biasa dikenal dengan Fahd Arafiq,. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Ketua Bapera Kepri, Jhon A. Barus, S.E., M.Ak, Senin (27/02/2023).

Dikatakan JB, Organizing Committee (OC) atau kepanitiaan yang mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ini, telah kita sepakati DR. Madsihit, ST, M.H, dan termasuk menyusun susunan struktur Bapera Kepri dan 7 Kabupaten/kota.

“Pelantikan nanti akan dihadiri langsung oleh ketua umum, untuk kepengurusan sudah lengkap, yang bergabung dari berbagai latar belakang dan profesi. Semoga kehadiran Bapera di Provinsi Kepri ini bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata JB

Dijelaskan JB, sesuai maksud dan tujuan secara nasional, DPD Bapera Kepri dibentuk untuk mewujudkan masyarakat yang profesional. Kemudian berilmu, beriman dan memiliki semangat kebangsaan demi tercapainya Indonesia yang berkeadilan sosial.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Bapera Kepri, Rizki Faisal, SE., MM, mengatakan “Semua element masyarakat dari berbagai latar belakang bisa bergabung di Bepera ini dan di harapkan mampu bersinergi serta mengawal perogram pemerintah kedepannya. Ia optimis, dengan semangat membangun soliditas dan solidaritas, Bapera dapat menjadi organisasi pemersatu bagi organisasi kepemudaan yang ada. 

Allhmdllah, (Ketua OC) DR. Madsihit, ST, M.H, untuk fungsionaris di 7 kabupaten kota se-kepri sudah rampung, kedepannya akan kita publish berikut susunan fungsionaris DPD Baperi Kepri.

“Bapera Kepri akan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen pemuda lainnya. Ini akan jadi wadah bersama dalam membangun kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter Pancasila dan menguatkan jati diri NKRI,” katanya 

Diketahui Barisan Pemuda Nusantara atau biasa dikenal dengan sebutan Bapera, merupakan salah satu organisasi masyarakat yang berorientasi pada perjuangan serta pengabdian kepada masyarakat.

Uniknya dalam kepengurusan Ormas Bapera dimana Ketua Dewan Pembinanya adalah Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Sekretaris Dewan Pembinanya  adalah Hasto Kristiyanto yang juga sebagai Sekjend PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Dewan Pembina Yaitu Sufmi Dasco Ahmad yang juga sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra.

Selain itu, sebagai organisasi masyarakat Bapera bersifat terbuka, Independen dan mandiri serta tidak terikat dengan partai politik manapun. Meski dapat dikatakan sebagai Ormas baru, Bapera telah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial serta politik yang tersebar luas di berbagai Daerah.

Dengan berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapera resmi berdiri sejak 19 Mei 2016 di Jakarta. 

Organisasi Masyarakat ini sendiri didirikan oleh Fahd El Fouz Arafiq (Fahd Arafiq) dengan harapan Bapera akan menjadi ormas yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.(Red)

Share:

Read More

Pengacara Afad Usasra menilai terkait 13 Ribu Pegawai Kemenkeu Belum Lapor Harta Kekayaan adalah Sebuah Pencideraan dalam Konstitusi

KABARAMASA.COM, JAKARTA – Salah seorang pengacara menyoroti terkait kinerja KPK yang dinilai kurang bisa mengawasi LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang mengakibatkan kerugian negara.

Dalam kasus ini pasalnya, telah dilaporkan bahwa ada 13.885 pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaan. (Sumber: cnnindonesia).

Padahal sejak diberlakukannya sistem pertukaran informasi global, wajib pajak dituntut untuk selalu jujur dalam pelaporan harta kekayaannya karena seluruh data terkait harta kekayaan kena pajak, yang mana termasuk di sektor perbankan baik di dalam negeri maupun luar negeri, sudah dapat diakses guna kepentingan perpajakan.

Berdasarkan hasil laporan tersebut, maka seharusnya seluruh pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaan seharusnya mereka dikenakan saksi tegas atau denda sebesar 30% untuk wajib pajak pribadi ditambah dengan sanksi 200% atau 2%/bulan selama maksimal 24 bulan. Sesuai aturan yang berlaku.

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

Seperti kita ketahui bahawa tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

“Kewajiban LHKPN diatur dalam UU 30/2002 Perubahan menjadi UU 19/2019, bagi Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

Selain itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan tingkat dan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran tersebut.

Tentu, persoalan yang telah viral ini harus menjadi evaluasi bagi KPK untuk untuk serius mengawasi LHKPN yang kini menjadi sorotan publik karena ada 13 ribuan pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaan. Ditambah dengan kepemilikan harta kekayaan salah satu pejabat eselon III Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang lebih dari 50 miliyar.

Sebagai pejabat eleson III, besaran harta Rafael Alun Trisambodo ini tidak wajar. Dan tentu menjadi momentum bagi KPK untuk mengusut laporan harta kekayaan pejabat tersebut karena ada ketidakwajaran.

“Harus adanya perubahan sitem yang lebih baik, merekrut anak2 muda agar bisa berkembang dengan mengikuti jaman, dan juga anak muda di nilai lebih kompeten juga KPK tidak boleh lalai dalam mengawasi LHKPN dan memperbaiki sistem kerjanya agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Bukan nunggu viral baru gerak. Rakyat sudah terlanjur curiga”.

Share:

Read More