Gubernur Ansar Hadiri Pentas Seni Yayasan Clarissa Batam, 'Tunjukkan Bakat dan Aksimu'


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri acara Pentas Seni Yayasan Clarissa Batam di Aula HKI Batu Aji Batam, Sabtu (28/01). Pentas seni dengan tema "Tunjukkan Bakat dan Aksimu" tersebut diikuti siswa siswi TK-SD-SMP Yayasan Clarissa Batam. 

Gubernur Ansar mengaku sangat bahagia dapat hadir di acara yang menurutnya dapat dijadikan sarana pembinaan anak agar memiliki kreativitas seni yang harus digali sejak usia dini 

"Mungkin pentas seni ini sebagai usaha kita untuk memperkenalkan kepaada mereka, mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa kita, karena budaya adalah identitas suatu bangsa maka bangsa yang berbudaya bangsa yang tidak pernah melupakan budayanya apapun perkembangan teknologi namun budaya kita tidak akan pudar" ujar Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar menambahkan, dengan Visi dan Misi Kepri, akan menempatkan budaya sebagai benteng kekuatan untuk menuju kesejahteraan. 


"Maka visi Kepri 'Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya' adalah jembatan transformasi antar generasi, generasi boleh berganti tapi budaya tidak boleh pudar" pesan Gubernur. 

Menurut Gubernur Ansar, Acara seperti ini harus terus didorong dan dikembangkan. Ia pun mendukung sepenuhnya serta memberikan apresiasi kepada Yayasan Clarissa Batam yang menggelar acara ini. 

"Semoga ini berkelanjutan. Kita bersyukur Kepri dikenal sebagai provinsi yang kaya dengan seni dan budaya karena penduduknya heterogen, semua budaya dan seni ada di Kepri dan kita bisa menyatukannya menjadi kekayaan khazanah negeri tercinta" ungkap Gubernur. 

Gubernur Ansar pun berkesempatan berdialog dengan beberapa orang siswa dengan menggunakan bahasa inggris. Gubernur menanyakan cita-cita para siswa dalam bahasa Inggris dan dijawab pula dengan cukup lancar. 


"I believe you have a special dream for the future. Maybe you want to become engineer, doctor, or pilot, I believe your dream will become true" ujar Gubernur Ansar cukup fasih. 

Gubernur Ansar pun mengapresiasi para siswa yang sejak dini telah dilatih berbahasa asing. Menurutnya ini merupakan bekal di masa depan. 

"Karena ke depan negeri kita tanpa batas. Dan mereka bisa menjadi pemenang jika dapat menguasai komunikasi" tutup Gubernur Ansar. (ZS)

Share:

Sekda Pemprov Kepri Adi hadiri FGD Prosedur standar Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Transportasi Tertentu


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjunpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Adi Prihantara menghadiri Fokus Group Discussion (FGD) Prosedur standar Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Transportasi Tertentu di Grand Ballroom Hotel CK, Tanjungpinang, Jum'at (27/01/2023). 

Kegiatan yang mengangkat tema "Pemberian Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Kendaraan Tertentu untuk Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan) JBKP)” ini dihadiri juga oleh Para Komite BPH Migas, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijadi, Sales Area Manager Pertamina Kepri Dambha Herviyanto, Asisten Ekbang Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira, Perwakilan FKPD serta perwakilan Pemerintah Kabupaten/ Kota. 

Sekda Adi dalam sambutannya menyampaikan  bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini, dihuni oleh 2.118.239 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk yang besar dan akan terus bertambah di setiap tahunnya tentunya ketersediaan bahan bakar minyak menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pengoperasian transportasi baik darat maupun laut. 


“Kita akan memulai Focus Group Discussion terkait pemberian Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Kendaraan Tertentu untuk pengguna JBT (Jenis BBM Tertentu) dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan), dimana hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya pengendalian penyaluran BBM agar tepat sasaran,” terangnya. 

Pada tahun ini 2023 ini Sekda Adi mengungkapkan, kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Hal ini tentunya seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan yang membutuhkan bahan bakar minyak di Provinsi Kepulauan Riau. 

“Adapun penetapan kuota ini tercantum pada Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 124/P3JBT/BPHMigas/KOM/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2023 dan Nomor 131/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Per Provinsi/Kabupaten/Kota dan Per Titik Serah Secara Nasional Oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2023,” jelasnya. 



Adapun kuota JBT Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Riau yaitu 150.805 KL untuk Solar dan 11.614 KL untuk Minyak Tanah. Sedangkan kuota JBKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yaitu sebesar 432.222 KL. 

“Semoga dengan peningkatan kuota JBT dan JBKP untuk Provinsi Kepulauan Riau ini, dapat memperlancar kegiatan, khususnya pendistribusian kebutuhan pokok, bahan pangan dan kegiatan masyarakat lainnya yang bermuara pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya,” harapnya. 

Sebelumnya  Erika Retnowati kepala BPH Migas yang membuka secara resmi kegiatan ini berharap kepada semua stakeholder untuk mengikuti secara seksama Fokus Group Discussion (FGD) Prosedur standar Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Transportasi Tertentu sehingga  BPH Migas nanti akan mendapatkan masukan dan memberikan tanggapan terkait bagaima pemerintah daerah melaksanakan pemberian rekomenasi saat ini di daerah. 

“Kami BPH Migas terimakasih bapak/Ibu  yang telah membantu kami laksanakan tugas distribusi BBM Subsidi ke tempat sasaran ke konsumen dengan penerbitan surat rekomendasi. Meskipun belum sempurna, mari lahkita perbaikan bersama melalui FGD ini. Kami mohon masukan , agar aturan yang kita buat bisa diimplementasikan di lapangan,” harapnya. (ZS)

Share:

Baru Menjabat 1 Hari, Kapolres Karimun Ungkap Narkoba Sejenis Sabu 7,378 Kg

KABARMASA.COM, KEPULAUAM RIAU - Karimun - Satresnarkoba Polres Karimun menggelar konferensi pers terkait pengungkapan tindak pidana narkoba. Jum’at (27/01/2023)

Satnarkoba Polres Karimun menggelar Konferensi Pers terkait pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis narkotika. Kegiatan konferensi Pers ini dipimpin oleh Kapolres Karimun AKBP Ryky W. Muharam, S.H., S.I.K., bersama Kasat Narkoba AKP Arsyad Riyandi, S.IP, M.H, dan Kasubsipenmas Sihumas Iptu Jordan Manurung.

Dalam Konferensi Pers tersebut Kapolres Karimun AKBP Ryky W. Muharam, S.H., S.I.K., menyampaikan bermula dari adanya informasi dari masyarakat sehingga team personel Satnarkoba Polres Karimun melakukan penyelidikan dan benar telah berhasil diamankan 1 (satu) orang laki-laki inisial RJK di salah satu Hotel yang berada di  Kec. Karimun Kab. Karimun

Kapolres Karimun AKBP Ryky W. Muharam, S.H., S.I.K.

Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 tepat 1 hari nya Kapolres Karimun menjabat, sekira pukul 17.45 Wib berhasil mengamankan barang bukti satu 7 bungkus narkotika jenis sabu seberat 7.378 gram yang dibungkus plastik teh china merk Guanyinwang bewarna Gold yang disimpan dalam speaker aktif.

Barang haram tersebut dibawa dari Malaysia menuju Kabupaten Karimun dan akan dibawa keluar dari Kabupaten Karimun.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 7 bungkus narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik teh cina merk guanyinwang, 1 buah plastik berwarna hitam, 1 unit speaker aktif berwarna hitam dan 1 unit handphone.

"Dari keseluruhan barang bukti yang diamankan, Satresnarkoba Polres Karimun berhasil menyelamatkan sebanyak ± 29.512 jiwa manusia dengan asumsi 1 gramnya dikonsumsi oleh 3 sampai dengan 4 orang", Ungkap Kapolres Karimun AKBP Ryky W. Muharam, S.H., S.I.K.

"Tersangka dapat disangkakan Pasal 114 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Subsider 112 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati atau pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”. Ungkap Kapolres Karimun AKBP Ryky W. Muharam, S.H., S.I.K. (ZS)

Share:

Selamat Bertugas Bapak Kapolda Kepri, Ada judi Jekpot di samping BCA jodoh dan Pasar Induk Tidak ditindak jajarannya

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N 
kita hajar terus perjudian sampai ke akar-akarnya

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Judi adalah penyakit masyarakat bahkan sebagian orang sudah menganggap judi adalah sebagai Hobi, sehingga oknum pengusaha bekerja sama dengan oknum aparat membuka usaha judi di kota Batam provinsi Kepulauan Riau, tentu ini PR Bapak Kapolda Kepri yang baru saja dilantik.

“Sedangkan kita tahu Judi itu  dilarang negara kita, bahkan Bapak Kapolri dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk menumpas segala bentuk perjudian”.

Namun perintah Bapak Kapolri seperti tidak berlaku di kota Batam provinsi Kepulauan Riau karena judi jekpot yang tidak memiliki ijin beroperasi kembali seperti yang ada di samping BCA jodoh dan pasar induk dibiarkan tanpa tindakan dari pihak kepolisian, inilah judi pertama bagi Bapak Kapolda Kepri.

Sementara usaha yang memang memiliki ijin sampai saat ini belum beroperasi, namun yang ilegal tanpa ijin lancar beroperasi tanpa tersentuh oleh hukum.

Beberapa sumber yang di temui di lokasi mengatakan jekpot ilegal ini sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak termasuk Oknum aparat dan oknum wartawan yang di duga mendapatkan uang tutup mulut, agar usaha judi tersebut tidak diberitakan, jika pun ada berita media tutup sementara kemudian buka kembali, setelah kondisi aman.

Tokoh masyarakat jodoh nama minta dirahasiakan ketika di wawancara media terkait buka dan beroperasi jekpot ilegal mengatakan, jika pihak kepolisian tinggal diem tidak melakukan tindakan berarti ada oknum di sana yang membekingi,sebab saya mendapat info issue demikian dan pemilik jekpot ilegal tersebut polisi tahu sebenarnya tapi tidak menangkap ujarnya.

Media konfirmasi kepada Kapolresta Barelang dan Kapolresta Barelang mengatakan kita hajar terus perjudian sampai ke akar-akarnya.(Redaksi)

Share:

Islam dan Sosialisme yang dilakukan oleh Tjokro Aminoto, bukan sekedar memadukan dua istilah tetapi mempunyai konteks sejarah

Sosialisme Islam Oleh: Ahmad Marzuki Toeken


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Sosialisme Islam, bukanlah peristilahan baru yang dibuat oleh penulis. Penggabungan dua istilah tersebut telah dikenal oleh kaum cendiakawan Indonesia, bahkan pada saat penjajahan Pemerintahan Kolonial Belanda masih bercokol di bumi pertiwi. H. O. S. Tjokroaminoto yang telah memadukan dua istilah tersebut. Jumat (27/01/2023)


Mula-mulanya terbit dua artikel yang dimuat oleh surat kabar resmi Serikat Islam (SI), Oetoesan Hindia pada 1 Januari 1913 yang berjudul; Apakah Sosialisme itu dan  Sosialisme berdasar atas Islam. Hingga kemudian disusun menjadi buku yang diberi judul; Islam dan Sosalisme terbit pada November 1924. 


Pemaduan Islam dan Sosialisme yang dilakukan oleh Tjokro Aminoto, bukan sekedar memadukan  dua istilah tetapi mempunyai konteks sejarah yang seperti yang dituliskan oleh  Z. A Ahmad; 


Dia didorong menulis itu, berhubung dengan adanya aliran politik kuat yang berpendapat bahwa sosialismelah yang akan dapat melepaskan bagian umat manusia yang sengsara didunia ini dari penderitaannya. Lagi pula untuk membantah tuduhan-tuduhan terhadap islam, bahwa agama Islam hanya menghendaki keselamatan orang-orang yang memeluknya saja, dan bukan keselamatan lain-lain orang juga dalam masyarakat. Menuliskan. 


Tetapi sebelum terlalu jauh mengulasnya, terlebih dahulu perlu kita mengenal Islam dan Sosialisme itu sendiri. Seperti sebuah pepatah latin yang berbunyi, ad recte decendum opertet primum inquirere nomina, quia rerum cognition a nominibus rerum dependetYang berarti, agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui namanya agar mendapatkan pengetahuan yang benar. 


Kata pokok dari Sosialisme ialah “socius”, kata latin yang artinya “teman”. Sosialisme dapat diterjemahkan dengan “persaudaraan manusia. (H. Van der Mandere, 1949). Sedangkan secara bahasa, sosialisme berasal dari serapan bahasa Belanda: socialisme yang berarti serangkain sistem ekonomu dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen pekerja. 


Tetapi ada kesulitan menemukan siapa pertama kali yang menggunakan istilah ini. L. Rebaud  seorang penulis Prancis mengaanggap dirinya yang mendapatkan kata itu. Sedangkan Grunberg, kata itu telah dipakai oleh seorang pendeta italia, Giuliani. Menurutnya penggunaan kata Sosialisme dalam arti “Khatolicisme” sebagai lawan dari protestanisme (Lihat Z. A, Ahmad; Dasar-dasar ekonomi dalam Islam) 

Terlepas dari tentang siapa yang menemukan kata tersebut. Indonesia mengenal istilah Sosialisme sesuai dengan arti kaum Marxis yang pertama kali diperkenalkan oleh Hank Sneevliet seorang Komunis Belanda yang merintis pembangunan Partai Komunis Indonesia. Paham Marxisme diperkenalkan olehnya, melalui organisasi Indische Sociaal Democratische Vereenenging  (ISDV). Melalui organisasi inilah, kemudian pelan-pelan merekrut anggota Sarekat Islam, khususnya semarang yakni Soemaun.


Marxisme memahami sosialisme sebagai masyarakat tanpa kelas. Seorang pemikir ternama Mesir, Hassan Hanafi melanjutkan bahwa masyarakat tanpa kelas ialah kehidupan masyarakat yang menempatkan semua anggota warganya pada posisi yang setara, tidak ada orang kaya dan kuat, superior dan inferior, penindas dan tertindas. 


Sedangkan Istilah Islam, adalah kepercayaan dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yang menandaskan keyakinan pada Al-Quran sebagai teks yang dianggap oleh umat Islam sebagai kitab suci yang langsung dari Firman Allah. Selain dari pada memberikan pencerehan Akidah kepada umat manusia, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad mampu melahirkan masyarakat yang ideal pada masanya. Terdiri dari orang yang tidak mementingkan  diri sendiri, yang selama tiga puluh tahun berhasil bereksperimen dalam melaksanakan demokrasi sejati, berdasarkan persamaan, keadilan dan Moralitas (Karen Armstrong, 2002) 

Dari sini kita mampu membedakan secara mendasar antara Islam dan Sosialisme. Islam berasal dari Firman Tuhan sedangkan Sosialisme dari akal budi manusia. Tetapi disisi lain pada akhirnya kita juga mampu melihat kesamaan antara keduanya dalam keberpihakannya pada kemanusian dan cita-cita membangun masyarakat tanpa kelas. 


Menurut Fazkur Rahman, Konsep masyarakat tanpa kelas merupakan konsep yang tidak asing dalam doktrin Islam. Ia mengatakan:


Sejak semula, islam, melalui ajaran prinsip-prinsipn moral dan berlakunya hukum dalam kenyataan, pembaharuan masyarakat merupakan bagian dari inti ajaran Islam. Sungguh Islam dapat dilukiskan sebagai gerakan pembaharuan sosial ekonomi yang didukung oleh ide keagamaan dan etis tertentu yang sangat kuat berkenaan dengan Tuhan dan alam raya. Faktor paling fundamental dan dinamis dari etika sosial dalam Islam adalam egalitatrianisme; semua anggota keimanan itu, tidak peduli warna kulit, ras, dan status sosial atau ekonominya adalah partisipan yang sama dalam komunitas. 


Pendapat diatas telah berhasil mengurai kesamaan misi ke-Islaman dan Sosialisme. H.O.S. Tjokroaminoto dalam pembahasan tentang sosialisme Islam secara spesifik menyebut bahwa sosialisme yang dimaksudnya adalah sosialisme yang bersandar kepada agama (Islam) yang wajib dilakukan oleh umatnya sepanjang hal tersebut merupakan perintah agama Islam. Sosialisme sebagaimana dimaksud adalah sosialisme yang telah berkembang kurang lebih selama tiga belas abad serta telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah Muhammad S.A.W. dan bukanlah sosialisme yang lahir dari pengaruh bangsa Eropa (H.O.S. Tjokroaminoto 2010).


Dari uraun tersebut bahwa jelas perbedaan yang dimaksudkan oleh Tjokro Amninoto tentang Sosialisme Islam dan Sosialisme Eropa. Disana dapat dilihat antara titik berangkat dan akhir dari pada keduanya. Sosialisme ala Marxian, berakhir pada masyarakat tanpa kelas, sedangkan Sosialisme ala Islam pergerakan yang bukan saja mencapai kesempurnaan hidup di dunia tetapi juga akhirat. Dalam prakteknya, Tjokroamnoto membagi macam sosialisme yang di kenal oleh Islam, yaitu

1. Staats-sosialisme, baik yang bekerja dengan kekuatan satu pusat (gecentraliseerd) maupun yang bekerja dengan kekuatan gemeente-gemeente (gedecentraliseerd). 

2. Industri-sosialisme. Jika satu negeri bersifat sosialis, maka pekerjaan kerajinan (pabrikan, industri) harus diatur seluas-luasnya secara sosialis (gesocialiseerd) juga. Maka di dalam negeri yang demikian itu, keberadaan tanah menjadi pokok segala hasil dan pokok semua pekerjaan industri besar. Kalau hendak dijalankan seluas-luasnya land-socialisme dan staat-socialisme. Maka bentuk sosialisme inilah yang terutama sekali dijalankan oleh Islam. Sejak Nabi Muhammad SAW memegang kekuasaan negara, maka negara itu segera diaturnya secara sosialis, dan semua tanah dijadikannya sebagai milik negara.


Disini kita kembali menemukan kesamaan yang sangat mencolok antara Sosialisme Islam dan Sosialisme Eropa. Keduanya menginginkan bahwa alat produksi tidak boleh dimiliki secara pribadi. Pendeknya sama-sama menentang kapitalisme. Meskipun demikian Tjokroaminoto tidak menerima pandangan Kalr Marx. Menurutnya, Marx tidak mengakui keberadaan agama bahkan menyatakan bahwa agama itu adalah kebingungan otak, yang dibuat-buat oleh manusia untuk meringankan beban hidup yang sukar, sehingga agama merupakan candu bagi rakyat. Selain itu ajaran materialism historis menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari benda, oleh benda, dan kembali ke benda. Padahal, umat Islam meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Ajaran materialism historis dengan demikian tidak hanya memungkiri keberadaan Allah, namun juga mempertuhankan benda(H.O.S. Tjokroaminoto 2010).


“Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) ‎melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari ‎kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau ‎kepada orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-‎orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling ‎berpesan untuk berkasih sayang.” (Alqur,an Surah Al-Balad Ayat 12-17)


Baru berbagai macam pandangan yang telah dijelaskan dimuka yang pokoknya mempertautkan antara Islam dan Sosialisme. Kiranya dapat kita bedakan hal mendasar dari keduanya. Higga oleh H.O.S. Tjokroaminoto melahirkan istilah yang begitu brilian, yakni Sosialisme Islam. Namun patut untuk kita akui bahwa prinsip-prinsip dari pada keduanya mempunyai kesamaan khusunya mengenai prinsip keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan merupakan prinsip yang dipegang teguh baik oleh sosialisme Islam maupun sosialisme Barat. Selain itu, sosialisme Islam dan sosialisme Barat samasama bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. (ZS)


Share:

PTKP SEMMI JAKTIM; KEMENAG Pemanfaatan Krisis, Yaqut Cholil Sakit Jiwa, Kenaikan Biaya Haji Apakah Untuk Menutupi Dugaan Anggaran Yang Telah Di Korupsi?

KABARAMASA.COM, JAKARTA- Diketahui, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya haji 2023 sebesar Rp69,1 juta per jamaah atau naik sekitar Rp30 juta dibandingkan tahun lalu. Biaya haji pada 2022 sebesar Rp39,8 juta per jamaah pada Kamis (19/1/2023).

Bandi selaku PTKP SEMMI JAKTIM menyangkan sikap Menteri Agama dengan mengatakan bahwa " Menanggapi notifikasi yang beredar di jejaring media sosial, jelas menggerakkan simpatisan publik atas rencana kementrian agama RI upaya membuncitkan biaya haji sebesar 69,2 juta, justru kontroversi dengan pernyataan Arab Saudi yang menurunkan biaya haji sebesar 30%, lalu alasan apakah rencana kemenag tersebut ?. SERIKAT MAHASISWA MUSLIMIN INDONESIA CABANG JAKARTA TIMUR tak tinggal bisu, juga takan menutup mata", ujarnya.

" PTKP SEMMI JAKTIM menolak upaya dan perencanaan kenaikan biaya dana haji sebesar 69,2 juta. mengingat masyarakat Indonesia yang di dominan umat muslim bahkan salah satu muslim terbesar di dunia. tentunya ibadah haji adalah suatu kewajiban dalam menjalankan rukun Islam yang ke-5, bukan hanya itu, masyarakat juga berada dalam iklim traumatik krisis yang berkepanjangan, dari dampak wabah Covid19 yang tak kunjung usai. Hal tersebut jelas menyulitkan masyarakat muslim untuk dapat menjalankan kewajiban nya, apalagi kalau naiknya biaya haji, sama halnya kemenag memabatasi umat muslim Untuk menunaikan ibadah haji. bukannya pemerintahan yakni Kemenag, ialah menjadi wadah solutif bagi umat muslim, bahkan agama-agama yang lain, tapi kok malah menjadi pragnosis konflik di tengah maraknya aliran praktek-praktek KKN yang membudidaya".

Ia juga memandang sikap Yaud Cholil selaku Menteri Agama kurang tepat

"Mengingat Kepemimpinan yaqud Cholil dalam beberapa tahun ini yang menahkodai Kementrian Agama RI, juga selaku kader aktif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni sebagai figur publik, seharusnya menjadi cerminan utuh dimata masyarakat, bukan malah menjadi cerminan pecah yang menambah konflik dan mengundang badai. 
Berhubung dengan pernyataan dan catatan KPK tentang kemenag, ternyata kemenag sering tersandung kasus korupsi yang juga diduga melibatkan pucuk pimpinan Kemenag yakni yaqud Cholil maka berdasarkan UU No. 31 thn 1999 jo UU No 20 Thn 2001, jelas Yaqud Qolil sudah memenuhi Prosedur regulasi yang mana seharusnya sudah di panggil dan di periksa oleh KPK serta penegak hukum lainnya demi mendapatkan kepastian hukum. hal tersebut telah mengikis kepercayaan masyarakat secara sadar". 

"Tak lupa Praktek KKN dan gejolak Di tubuh kemenag ternyata memberikan arus koneksi yang kompeten kepada BPK untuk mengaudit dana haji yang tidak transparan dan akuntabel sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Jo UU No. 11 Tahun 2008 tentang keterbukaan ke publik, juga lembaga Yudikatif seperti KPK, POLRI DAN KEJAKSAAN seharusnya bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya selaku penegak hukum, karena cita-cita tertinggi dari hukum adalah memberikan keadilan serta kepastian hukum. Agar dapat menyulam kembali kepercayaan masyarakat yang pernah tercecer akibat dari badai yang melanda Kemenag". Jumat, (27/01/23).

Sehubungan Dengan Rencana Pemerintah Republik Indonesia Untuk Menaikan Biaya Haji Dari Rp 39,8 juta Sebesar Rp 69,2 Juta maka SEMMI JAKTIM PTKP Mengeluarkan Pernyataan : 

1. Meminta Presiden Jokowi Dodo Untuk Segera Mereshuffle Yaqud Cholil Dari Pimpinan Kemenag.

2. DPR RI Untuk Menguak Dan Mengaudit Anggaran Dana Haji Yang Tidak Transparan.

3. KPK Panggil & Periksa Yaqud Cholil Yang Diduga Banyak Tersandung Kasus Korpusi.

4. Tolak Kenaikan Biaya Haji 69,2 juta yg kontroversi dengan peryataan Arab Saudi Yang Menurunkan Biaya Haji Sebesar 30%.(Redaksi)
Share:

KAPOLDA KEPRI RESMI DIJABAT IRJEN POL DRS. TABANA BANGUN M.SI


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si pimpin upacara serah terima jabatan Kapolda Kepri bertempat di Rupatama Mabes Polri  Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (26/01/2023).


“Serah terima jabatan yang dilaksanakan pada hari ini berdasarkan surat telegram nomor ST/2775/XII/KEP./2022 tertanggal 23 Desember 2022”.

Kapolda Kepulauan Riau akan dijabat oleh Irjen Pol Drs. Tabana Bangun,M.Si menggantikan Irjen Pol Dr. Aris Budiman,M.Si. Sebelumnya Irjen Pol Drs. Tabana Bangun,M.Si  menjabat sebagai Wakapolda Riau. Adapun Irjen Pol Dr Aris Budiman,M.Si dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Binkar SSDM Polri.


“Lebih lanjut, alih tugas atau mutasi jabatan merupakan proses yang biasa terjadi dan pasti terjadi dilingkungan Polri sebagai bentuk penyegaran, promosi dan pembinaan karier. Untuk pelaksanaan Farewell and Welcome Parade direncanakan akan dilaksanakan Pada Hari Senin (30/01/2023).” - tutup Plh Kabid Humas Polda Kepri Akbp Surya Iswandar S.H.(ZS)

Share:

Kepri Termasuk dalam Perhitungan dalam Menangani Covid-19, Ansar Paparkan Strategi Penanganan Covid19 di Kepri Dihadapan Presiden dan Para Menteri


KABARMASA.COM, JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menjadi salah satu panelis yang memberikan paparan dalam Diskusi Panel Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung AA. Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/01/2023).


Gubernur Ansar ditampuk menjadi salah satu narasumber dalam Rakornas ini dan duduk diantara barisan para Menteri karena selama masa pandemi covid19, Pemprov Kepri tercatat sebagai yang terbaik dalam menangani Covid19, untuk diluar Jawa dan Bali.


Tampak Ansar yang juga mantan angora DPR RI tampa duduk santai menjadi panelis. Tampak bersamanya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjadi narasumber karena dinilai berhasil menangani covid19 se jawa dan Bali. Adapun acara ini dipandu oleh Menko Perekonomian yang juga Ketua KCP PEN Airlangga Hartanto.


Rakornas ini sendiri sebelumnya telah dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo. Saat itu Presiden mengatakan penanganan pandemi Covid-19 selama 3 tahun terakhir merupakan tantangan yang berat, dimana Republik Indonesia mengumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, yakni 2 warga Depok dinyatakan positif.

"Selama 3 tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita. Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat itu dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini," ungkap Presiden Jokowi 


Sementara itu, Gubernur Ansar dalam paparannya menjelaskan strategi-strategi dalam penanganan Covid-19 dan Recovery Ekonomi di Kepri. Dalam penanganan covid, Gubernur Ansar mengibaratkannya sebagai kompetisi para kepala daerah. Jadi ketika vaksinasi mulai dilaksanakan di Indonesia, Pemprov Kepri langsung tancap gas.


"Saat itu di kala masyarakat masih mempersoalkan halal dan haram, kita sudah minta 50 ribu dosis. Yang pertama kita suntik para PNS, para ustad dan kyai, serta para kepala suku. Alhamdulillah ketika Presiden menargetkan di September 2021 tiap daerah minimal harus mencapai 70 persen suntikan dosis pertama, bahkan di Bulan Mei Kepri sudah mencapai di atas 70 persen" paparnya.


Gubernur pun memaparkan sampai saat ini capaian vaksinasi di Kepri untuk dosis I telah mencapai 99 persen, dosis II 89 persen, booster I hampir 60 persen dan booster II 9,3 persen. Ini menjadikan Kepri sebagai Provinsi yang persentase vaksinasinya terbaik di luar Jawa dan Bali. 

Strategi lain yang menjadi kebijakan Gubernur Ansar adalah menjamin kehidupan para pekerja rentan dan keluarganya saat terkonfirmasi positif dan dikarantina. Sehingga memudahkan proses 3T (Testing, Tracing dan Treatment).


"Itu terbukti efektif. Saat pekerja rentan saat dikarantina khawatir keluarganya tidak ada yang menjamin makan keluarganya. Maka kita ambil kebijakan melalui APBD sebesar Rp 1 juta, Kabupaten Kota menjamin makan keluarganya. Bahkan jika ada yang meninggal karena covid kita beri santunan Rp 3 juta rupiah" kata Gubernur.


Sedangkan dalam upaya pemulihan ekonomi, Gubernur Ansar menjelaskan Pemprov Kepri menggunakan dual track strategy. Yang pertama melalui UMKM dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).


"Tapi Pemda juga menyediakan bantuan modal kredit Rp 20 juta untuk 2.000 UMKM di tahun 2021 tanpa bunga. Kita bekerja sama dengan bank daerah, bunganya pemda yang menanggung. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias memanfaatkan itu. Tahun 2022 kita menambah lagi 1.000 UMKM" ungkap Gubernur Ansar.


Strategi kedua yang disampaikan Gubernur Ansar adalah mendorong percepatan investasi, dengan berbagai diskresi Pemerintah Pusat seperti FTZ dan KEK. Namun, upaya dari Pemprov sendiri adalah mendorong bagaimana pelayanan birokrasi investasi itu lebih baik, cepat, efisien dan efektif.


"Bagi kami insentif itu tidak hanya dalam bentuk fiskal, tapi pelayanan birokrasi investasi yang baik juga menjadi prasyarat percepatan pemulihan ekonomi. Hasilnya berbarengan dengan dibukanya kembali kran pariwisata pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 sempat terkontraksi di angka -3,84 persen, 2021 secara agregat tumbuh 3,86 persen. Di tahun 2022, sampai triwulan III tumbuh 6,03 persen. Kita perkirakan nanti setelah BPS rilis, pertumbuhan ekonomi agregat di tahun 2022 mencapai 5,5 sampai 6 persen" tutupnya. (ZS)

Share:

Partai Nasdem di hebohkan dengan Penangkapan ADY di Duga mengunakan Narkoba sejenis Sabu


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kepulauan Riau (Kepri) dan Beberapa Kabupaten/Kota di landa Banjir di akibatkan curahan hujan berkepanjangan berdampak banjir seperti, Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.


Kabar menghebohkan di tengah-tengah musibah banjir akibat curah hujan, “Terjadi penagkapan seorang Anggota DPRD ADY sekaligus Kader Partai Nasdem ditangkap dengan perempuan NT diduga sedang asik-asik mengunakan barang terlarang yaitu Narkoba sejenis Sabu”. Kamis (26/01/2023)


Belum diketahui pasti kronologis penangkapan ADY bersama wanita NT. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber di lapangan, Anggota DPRD Kota Batam tersebut diamankan terkait kepemilikan narkoba sejenis sabu.


Dari awak media kabarkan saat Penangkapan terjadi, seorang pria ADY sedang bersama wanita NT di kamar VIP salah satu hotel di bilangan Jodoh itu. Petugas Satres Narkoba Polresta Barelang juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu siap pakai seberat 0,68 gram.


Kasat Narkoba Polresta Barelang Kompol Lulik Febyantara SIK, yang coba dikonfirmasi terkait penangkapan ADY dan NT, hingga berita ini diunggah belum menjawab konfirmasi dari media Online KABARMASA.COM (ZS)


Share:

Gelar Diskusi Akar Hukum Tolak Masa Perpanjangan Jabatan Kades 9 Tahun, Ciderai Demokrasi


KABARMASA.COM, JAKARTA-Akar Hukum mengadakan acara yang bertema "Demonstrasi Kepala Desa: Politik atau Aspirasi Rakyat dan Bedah Buku Politik Hukum UU Desa" via zoom pada pukul 19.30 hari Selasa, 24 Januari 2023. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 37 orang melalui link pendaftaran tanpa mengeluarkan biaya.(26/01/2023). 

Acara tersebut dipandu oleh moderator Muhammad Fachrul Hudallah serta narasumber M. Andrean Saefudin, S.H selaku ketua umum Sarekat Demokrasi Indonesia, Dr. Abd. R. Rorano, S.H., M.H yang merupakan akademisi HTN, dan Erlangga Kurniawan, S.H., M.H selaku Managing Partners Erco Law Firm. Sayangnya, Erlangga belum bisa menghadiri dan membersamai karena ada pekerjaan mendesak yang harus dikerjakan.

Diskusi Online Akar Hukum

Sebagai pengantar, Muhammad Fachrul Hudallah selaku moderator memaparkan secara ringkas tentang banyaknya Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) sebagai pengantar. "Teman-teman kita ketahui bersama apabila pengajuan perpanjangan masa jabatan ini disepakati, bisa 27 tahun karena hitungannya 9 dikali 3 periode," tuturnya sebagai pengantar.


"Total ada banyak kasus korupsi yang disandang Kepala Desa (Kades) di Indonesia, data KPK menunjukkan dari tahun 2012 sampai 2021 ada sekitar 601 kasus. Ini menunjukkan bahwa menduduki posisi Kades bila lama-lama bisa menimbulkan banyak kasus korupsi dan merugikan Negara," tutur Andrean dalam menyampaikan materi pertama.

Peserta diskusi online Akar Hukum

"Ada pepatah yang menyatakan bahwa ikan busuk dimulai dari kepala, jadi kalau Kepala Desa bernafsu untuk berkuasa, masyarakat kecil akan ditindas. Kita tau bahwa banyak Kepala Desa yang ikut serta dalam  politik praktis, ada pula yang ikut partai. Dimana independensinya?" lanjutnya.


Pernyataan tidak setuju disampaikan oleh Andrean dengan nada yang menggebu-gebu dan penuh semangat. Selain dia, Rorano juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap masa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa pada Materi kedua juga.


"Perpanjangan masa jabatan Kades, mungkin ada kaitannya dengan isu tentang masa perpanjangan presiden tiga periode. Kalau ini dikabulkan tentang perpanjangan masa jabatan Kades, akan terlihat jelas kemunduran demokrasi karena tidak selaras dengan UU Desa," ucap Rorano.


"Kades itu lingkup yang lumayan sempit. Bila alasannya hanya unsur politis untuk mengakomodir perangkat desa dengan waktu 6 tahun adalah sedikit, apakah 9 tahun efektif? Padahal jabatan Presiden, DPR RI, DPRD, dan beberapa elemen lain hanya 5 tahun. Kalau mau dibuat 9 tahun. Kemunduran di depan mata," Rorano melanjutkan.


Ketika ada salah satu peserta yang bertanya tentang latar belakang, mereka berdua kompak menjawab bahwa ini ada unsur politis untuk melanggengkan kekuasaan. Keduanya bersepakat untuk menolak masa perpanjangan jabatan Kepala Desa. Hal itu turut didukung oleh seluruh peserta di forum yang menyepakati sintesis pada forum malam itu.


"Apabila UU Desa No. 6 tahun 2014 direvisi dengan mencantumkan masa perpanjangan jabatan Kepala Desa Menjadi 9 tahun, saya dan kawan-kawan siap mengajukan Judicial Review demi Indonesia yang adil dan makmur. Saya atas nama Sarekat Demokrasi Indonesia dengan tegas menolak perpanjangan jabatan Kepala Desa," akhir kalimat yang dilontarkan Andrean Saefudin selaku ketua umum SDI.


Setelah itu, acar dilanjutkan dengan foto-foto, menampilkan buku Andrean yang berjudul "Politik Hukum: UU Desa" yang tidak diperjualbelikan, serta penyerahan sertifikat kepada kedua pemateri.(Redaksi)

Share:

Gubernur Ansar, Riski Faisal dan Jajaran Resmikan Fasilitas Gedung di SMAN 25 Batam


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau dalam lawatannya ke SMAN 25 Tanjung Buntung Bengkong Kota Batam, Rabu (25/01) meresmikan beberapa fasilitas gedung pendukung baru yang dibangun dengan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tahun 2022 lalu.


Adapun fasilitas gedung yang pada kesempatan itu diresmikan Gubernur Ansar antara lain Ruang Tata Usaha, Ruang UKS, Lab. Fisika, Lab. Biologi, Lab. Kimia, Toilet, Perpustakaan, dan Lab. Komputer. Seluruh fasilitas gedung itu dibangun lengkap dengan perabotnya.


Hujan deras yang mengguyur Batam sepanjang 3 hari ini, tak mengurangi suksesnya kegiatan. Tarian selamat datang tetap saja dibawakan anak-anak, meski dari atas panggung. 



Gubernur Ansar dalam sambutannya mengatakan, melihat infrastruktur yang masih terbatas, maka tahun 2024 nanti, telah direncanakan di SMAN 25 ini dibangun kembali 10 lokal ruang kelas baru.


"Dengan penambahan lokal baru lagi nantinya, akan melengkapi 6 lokal yang telah ada ditambah 3 ruang laboratorium. Sehingga proses belajar mengajar siswa siswi SMAN 25, bisa dilaksanakan di gedung permanen. Saya berharap, penambahan fasilitas gedung baru bisa meningkatkan semangat belajar adik - adik semua" ujar Gubernur Ansar.


Usai memberikan sambutan singkat, Gubernur Ansar selanjutnya melakukan penandatanganan prasasti dan juga pemotongan nasi tumpeng, sekaligus menandai peresmian gedung-gedung baru tersebut.


Sementara itu Kepala SMAN 25 Batam Muhammad Syurman Rizal menjelaskan, sejak berdiri pada tahun ajaran 2019, beberapa kegiatan pembelajaran masih menempati ruang sementara, yang digunakan oleh lebih dari 1100 siswa dengan model belajar dilakukan secara 2 shift pembelajaran, yang berupa ruangan beratap spandek yang tidak berdinding.


"Mudah- mudahan dengan peresmian gedung baru, perlahan proses belajar mengajar sudah menempati ruangan permanan, yang tentunya akan bisa memberikan rasa lebih nyaman lagi, " jelasnya. (ZS)

Share:

Gubernur Ansar Ahmad Kunjungi SMAN 8 Batam dalam Resmikan Bangunan Gedung DAK 2 Lantai


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mendapatkan sambutan luar biasa dari ribuan siswa-siswi SMAN 8 Bengkong Sadai Batam, begitu tiba di sekolah dengan siswa terbanyak di Kepri. 


Dibawah rintik hujan, seluruh siswa siswi dengan bersemangat, terus meneriakan yel- yel dan nyanyian selamat datang, kepada Ansar Ahmad dan rombongan.  


"Assalamualaikum adik - adik semua, " sapa Gubernur Ansar Ahmad sesaat tiba di sekolah, guna meresmikan Bangunan DAK  2 lantai dengan 6 ruang kelas baru SMAN 8 Bengkong Sadai Kota Batam, Rabu (25/01/2023).


Predikat siswa terbanyak se Kepri sendiri patut disematkan, karena SMAN 8 memiliki kurang lebih  2.124 orang murid. Mereka tergabung dalam 50 rombongan belajar, dengan 98  tenaga pendidik dan kependidikan. 


Dikatakan Gubernur Ansar, Provinsi Kepri melalui salah satu tugas mandatorinya yakni bidang pendidikan,  terus berupaya   membangun  berbagai infrastruktur pendidikan, agar makin memadai. 


Gedung sekolah untuk proses belajar mengajar, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya, terus dibangun. Untuk fasilitas yang masih kurang secara bertahap dilengkapi, begitu juga dengan yang mengalami  kerusakan akan diperbaiki. 

"Begitupun dengan permasalahan  kesejahteraan para guru,  terus kita dorong agar makin baik lagi kedepannya. Karena bagaimanapun, tenaga pendidik menjadi garda terdepan dalam proses mencerdaskan kehidupan berbangsa," kata Gubernur Ansar.  


Karena sambung Ansar, majunya pendidikan sangat dipengaruhi sekali, dengan cara guru mendidik anak - anak. Bila para guru tercukupi kesejahterannya, maka mereka akan bisa maksimal dalam mengajar dan transfer ilmunya. 


Bahkan Gubernur Ansar akan menambah  tunjangan kesejahteraan bagi para guru, termasuk tunjangan khusus buat kepala sekolah. Mengingat kepala sekokah dengan tanggung jawab yang tidak mudah, harus diapresiasi khusus.


"Maju tidaknya pendidikan disetiap sekolah bergantung sekali, dengan kepemimpinan kepala sekolah itu sendiri. Jika kepala sekolahnya cakap, maka majunya sekolah akan terlihat, " urainya.


Provinsi Kepri, kedepan juga akan terus memenuhi kekurangan sekolah dan ruang kelas baru. Caranya, asal masih tersedia lahan, dan disitu juga terdapat masyarakat anak usia sekolah yang belum tertampung, maka bisa dibangun sekolah.


Usai memberikan sambutan, Gubernur Ansar selanjutnya menandatangani prasasti peresmian Bangunan Gedung DAK SMAN 8 Batam, dan juga pengguntingan pita menandai pemakaiannya gedung sekolah. 


Sementara itu Kepala Sekolah SMAN 8 Elmi mengatakan, dengan diresmikannya bangunan baru gedung sekolah berasal dari Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022, menjadikan proses belajar mengajar menjadi efektif.


Karena dengan jumlah siswa siswi yang mencapai 2.124 orang murid, mereka tidak semuanya bisa belajar secara tatap muka. Karena keterbatasan ruang belajar mengajar itu sendiri.  


"Tapi dengan penambahan gedung baru 2 lantai dengan 6 ruang kelas  baru, saat ini proses belajar mengajar bisa dilakukan secara tatap muka semua. Dengan 50 rombongan  belajar, " jelas Kepala Sekolah SMAN 6 Batam Elmi.  


Selama kegiatan peresmian, seperti biasa Gubernur Ansar mendapat suguhan atraksi hiburan dan juga pentas seni dari para  siswa siswi SMAN 8 Batam. Termasuk juga pemberian kuis dan  doorprice bagi siswa siswi yang beruntung. (ZS)

Share:

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Instruksikan Jajarannya Bantu Program Pemerintah Turunkan Angka Stunting

KABARMASA.COM - Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk ikut membantu program Pemerintah dalam rangka menurunkan angka Stunting di seluruh Indonesia. 


Sigit menegaskan, jajarannya khususnya para Kapolres di seluruh Indonesia harus turun langsung ke lapangan guna mengecek apabila ada orang tua dan anak yang membutuhkan tambahan gizi. 


Apabila, di wilayahnya terdapat hal itu, “Sigit menyebut, seluruh jajaran kepolisian harus turun untuk membantu menyalurkan kebutuhan gizi bagi anak maupun ibu yang sedang mengandung atau hamil”Tujuannya, agar terpenuhinya gizi yang baik. 


"Sudah saya perintahkan kepada seluruh jajaran, seluruh Kapolres untuk mengecek betul di wilayah masing-masing. Sehingga kemudian, Polri bisa ikut membantu untuk menyalurkan kebutuhan bagi masyarakat, bagi ibu-ibu yang hamil yang memang membutuhkan tambahan untuk gizi kemudian anak-anak yang sedang masa pertumbuhan," kata Sigit di Kantor BKKBN, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.


Dalam hal ini, Sigit mencontohkan seperti kejadian yang viral di media sosial (medsos). Dimana ada seorang ibu memberikan bayinya kopi susu saset. 


"Kebetulan anggota kami melihat viral, ada anak bayi karena keinginan orang tua berikan susu kemudian memberikan susu tapi yang ada di dalam saset instan, kopi susu. Saya kira ini sudah kita tindaklanjuti," ujar Sigit. 


Jajarannya di wilayah pun sudah langsung turun ke lapangan untuk mengecek peristiwa tersebut. Tak hanya itu, kata Sigit, pihaknya telah memberikan bantuan kepada ibu dan bayinya. 


"Saya kira awalnya bingung karena didatangi polisi. Tapi, setelah itu, kita berikan bantuan untuk menambah gizi khususnya kebutuhan anak tersebut," ucap Sigit.


Lebih dalam soal menurunkan angka Stunting, Sigit menjelaskan, Polri di seluruh wilayah memiliki rumah sakit dengan dokter yang mumpuni. Menurutnya, fasilitas kesehatan itu sudah memiliki pengalaman membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19. 


Oleh karena itu, Sigit mengatakan, pengalaman penanganan pasien Covid-19 tersebut dapat kembali diimplementasikan dalam rangka membantu program pemerintah menurunkan angka Stunting di seluruh Indonesia. 

 

"Saya kira kami memiliki rumah sakit-rumah sakit dan dokternya di seluruh wilayah. Dan kita pernah punya pengalaman merawat pasien Covid-19 dengan fasilitas Halodoc ya waktu itu. Saya minta ini juga bisa diterapkan dalam membantu proses mengejar target menurunkan angka stunting. Saya kira ini bisa kita lakukan dengan metode yang sama. Mudah-mudaban bisa ikut membantu program pemerintah," tutup Sigit.(ZS)

Share:

Petugas Kemenkumham RI Sidak di Lapas Narkotika Cipinang

KABARMASA.COM, JAKARTA - Inspektur Jenderal Kemenkumham RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari. Dalam sidak tersebut, petugas melakukan pengecekan sarana dan prasarana Lapas terhadap narapidana.

Pengecekan awal dilakukan di bagian dapur masak untuk makan para narapidana di Lapas. Dari pemantauan tersebut, petugas gabungan Kemenkumham RI tidak menemukan adanya kejanggalan.

"Melihat dapur mereka, bersih. Melihat bengkel kerja warga binaan hasilnya cukup baik." kata Irjen Kemenkumham RI, Razilu kepada wartawan usai sidak di Lapas Narkotika Cipinang, Selasa, 24 Januari.

Razilu mengatakan, sejumlah narapidana yang menjalani masa tahanan di dalam Lapas langsung mengikuti berbagai macam kegiatan pembinaan. Mulai kerohanian, keterampilan dan lainnya.

"Setelah keluar di sini, diharapkan mereka diterima masyarakat dan memiliki keterampilan," katanya.

Selain diberikan keterampilan, para narapidana juga mengikuti kegiatan perkebunan dan peternakan.

"Kalau mereka memiliki lahan, kita juga menginginkan ada ketahanan pangan yang berasal dari Lapas. Itulah salah satu yang kita dorong mereka. Jadi mereka ada peternakan ayam, peternakan lele, bahkan ada penggemukan sapi di tempat lain," ujarnya.

Kemenkumham RI juga memastikan, pihaknya akan mencarikan solusi terkait keterampilan yang akan ditekuni para narapidana mulai dari mereka masuk ke Lapas hingga keluar atau bebas nanti.
Share:

KAPOLDA KEPRI PIMPIN SERTIJAB DIRRESKRIMSUS, DANSAT BRIMOB, KABID PROPAM DAN KABID KEU POLDA KEPRI

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kapolda Kepri Irjen Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si., memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Dirreskrimsus, Dansat Brimob, Kabid Propam dan Kabid Keu di Ruang Kerja Kapolda Kepri pada Selasa (24/1/2023) juga dihadiri oleh Irwasda Polda Kepri dan Pejabat Utama Polda Kepri.

Plh Kabid Humas Polda Kepri Akbp Surya Iswandar S.H mengatakan bahwa pada hari ini telah dilaksanakan upacara serah terima jabatan di lingkungan Polda Kepri:

1. Kombes Pol. Teguh Widodo, S.I.K., Dirreskrimsus Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirreskrimsus Polda Riau dan digantikan oleh Kombes Pol. Nasriadi, S.H., S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Sulut.



2. Kombes Pol. Mohamad Rendra Salipu, S.I.K., M.Si., Dansat Brimob Polda Kepri dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (dalam rangka Dik Sespimti Polri Dikreg Ke-32 T.A. 2023) dan digantikan oleh Kombes Pol. M. Faishal Aris, M.M., yang sebelumnya menjabat sebagai Wadansatjibom Pasgegana Korbrimob Polri.

3. Kombes Pol. Stefanus Michael Tamuntuan, S.I.K., M.Si., Kabid Propam Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirreskrimsus Polda Sulut dan digantikan oleh Kombes Pol. Ferry Irawan, S.I.K., M.M., yang sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Riau.

4. Kombes Pol. Wahyuni Mariyati, S.E., Kabidkeu Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabidkeu Polda Lampung dan digantikan oleh Kombes Pol. Dedy Agus Sulystijono, S.E., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kabidkeu Polda Jambi.



“Dalam serah terima jabatan tersebut Kapolda Kepri selaku pimpinan Polri diwilayah Provinsi Kepri langsung memimpin pengambilan Sumpah jabatan kepada pejabat yang melaksanakan Serah terima dan Pada saat Sertijab dilaksanakan juga penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara Sumpah jabatan serta penandatanganan Pakta Integritas, yang merupakan hal wajib dilakukan kepada pejabat yang dilantik,” tutup Plh Kabid Humas Polda Kepri Akbp Surya Iswandar S.H. (ZS)

Share:

Mahasiswa Demo Gubernur usut dugaan KKN di BUP Kepri


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Mahasiswa mendesak Gubernur Kepulauan Riau mengusut tuntas dugaan KKN di Badan Usaha Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau, pembengkakan biaya operasional di BUP, kerjasama yang menyalahi aturan, dan juga kerugian BUP yang tidak wajar dengan total anggaran 16 Miliar miliar rupiah bersumber dari APBD

Desakan tersebut disuarakan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pengawas Kebijakan pada unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kepualaun Riau. Selasa (24/01/2023)

Dalam unjuk rasa tersebut, massa mahasiswa mengusung poster dan membentangkan spanduk tuntutan. yang bertuliskan "BUP Bermasalah Rakyat Rugi, Copot Dirut BUP, Gubernur Gagal" Aksi mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat sejumlah personel Polresta Tanjungpinamg

Soni Jaya Saputra, Koordinator unjuk rasa, dalam menyatakan Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran Rp 15.956.528.797,35 pada laporan Neraca Kas dan Setara kas BUP di Bulan November 2022, dan didalam laporan Laba Rugi BUP bulan November 2022 Total Biaya yang dikeluarkan BUP sebesar Rp.769.462.225 dan total pendapatan BUP Hanya Rp.330.847.545 BUP mengalami kerugian Rp. 438.614.680. Untuk satu bulan nya saja (Sesuai Data)



Bicara hal vital saja BUP tidak mampu apalagi mau mengelola persoalan labu jangkar yang hari ini menjadi fokus kepri untuk meningkatkan PAD Daerah. 

Badan usaha pelabuhan kepri dari tahun ketahun terus mengalami kerugian direktur BUP tidak mampu mengelola BUP. Pak Gubenur Kepri wajib turun tangan membenahi kebobrokan BUP.

Belasan milyar yang dikeluarkan sudah tidak sesuai dengan nawacita berdirinya provinsi kepri memakmurkan negeri ketidak simbangan pengeluaran da pemasukkan terus terjadi tampa ada perbaikan secara 

Di balik ini banyak dampak negatif bagi masyarakat kepulauan riau salah satunya terkhusus di daerah pesisir sendiri dapat menyebabkan sulit nya masyarakat kalangan menengah kebawah untuk bisa mendapatkan akses pelayanan transportasi laut yang juga merupakan sarana kegiatan ekonomi masyarakat, sementara BUP sibuk menikmati uang rakyat. Berpesta pora dengan uang rakyat. tanpa memikirkan nasib rakyat. 

Kita akan terus bergerak, dan kita akan laporkan persoalan BUP ke kejaksaan tinggi dengan data yang kami punya, keadilan harus ditegakkan. Koruptor harus dipenjara, pak Gubernur harus bertanggung jawab persoalan ini.(ZS)

Share:

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Serahkan Bantuan Pertanian dan Hibah Rumah Ibadah Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan


 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Bintan - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Tambelan, Selasa (24/01/2023). Di Tambelan, Gubernur Ansar menyerahkan bantuan pertanian dan bantuan hibah rumah ibadah untuk sejumlah masjid dan surau. 

Pulau Tambelan masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bintan. Pulau Tambelan merupakan kecamatan terluar dan paling terpisah jauh dari pusat Kabupaten Bintan. Hal inilah yang membuat Gubernur Ansar kerap melakukan kunjungan ke Kecamatan Tambelan untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan infrastruktur di pulau Tambelan. 

"Jarak yang jauh tidak jadi penghalang kita untuk sering datang ke Tambelan, kita akan terus memperhatikan kebutuhan masyarakat disini meskipun jauh dari ibukota Provinsi dan Kabupaten Bintan," kata Gubernur Ansar di Balai Adat Tambelan. 

Bantuan Pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri yang diserahkan Gubernur Ansar untuk kelompok tani di Tambelan berupa 10 unit cultivator, 2 ton pupuk NPK, dan 2 ton pupuk organik.


"Bantuan pertanian ini agar digunakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan pangan di Tambelan, karena terkadang kalau cuaca buruk pasokan pangan dari luar susah masuk. Jadi ketahanan pangan di Tambelan harus kita upayakan," kata Gubernur Ansar. 

Sementara bantuan dana hibah dari Biro Kesejahteraan Masyarakat untuk rumah ibadah di Tambelan secara total berjumlah Rp 225 juta. Dengan rincian bantuan untuk Masjid Darussalam Dusun I Desa Pulau 

Pengikik senilai Rp 100 juta yang merupakan usulan aspirasi anggota DPRD Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari. Lalu Musholla Raudhatul Iman Jl. Makam Sultan Abdullah Muayatsyah Desa Batu Lepuk senilai Rp 45 juta, Surau Baitul Ubudiyah Desa Kampung Hilir  senilai Rp 40 juta, dan Surau Baitul Ubudiyah Desa Kampung Hilir senilai Rp 40 juta. 

Selain itu, Gubernur Ansar juga memaparkan pekerjaan infrastruktur yang dikerjakan Pemprov Kepri di Tambelan  Diantaranya pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan (PUPP) di tahun 2022 berupa Pembangunan Jalan Utama Tambelan dengan Pagu Anggaran Rp 3 miliar. Lalu di tahun 2023 berupa Lanjutan Pembangunan Jalan Utama Tambelan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 2 miliar. 


"Pengerjaan jalan untuk jadi jalan yang layak juga menjadi prioritas kita, secara bertahap kita akan perbaiki jalan-jalan yang ada di pulau terpencil dan terluar di Kepri," katanya. 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri juga mengerjakan beberapa proyek diantaranya tahun 2022 dengan Pagu Rp 144.491.445,-berupa Semenisasi Jalan Tengku Sendut yang merupakan usulan dan aspirasi anggota DPRD Provinsi Kepri Hanafi Ekra.

Lalu tahun 2023 Dinas Perkim Pemprov Kepri menggelontorkan anggaran dengan Pagu Rp 3.550.000.000 untuk Pembangunan Jalan Seminisasi Telok Abik Desa Batu Lepuk dengan Pagu Rp 420.000.000, Pembangunan Jalan Seminisasi Batu Penepat Desa Lepok dengan Pagu Rp 880.000.000, Pembangunan Jalan Seminisasi Batu Parang Desa Kampung Hilir dengan Pagu Rp 220.000.000, Pembangunan Jalan Seminisasi JL. Hasan  Ghazali Kelurahan Teluk Sekuni dengan Pagu Rp 580.000.000, Rehab Jalan Gang Wilayah RT 01 sampai  RT 04 Desa Kampung Melayu dengan Pagu Rp 420.000.000, Pembangunan Jalan Pejantan RT 03 RW 01 Desa Pulau Mentebung dengan Pagu Rp 850.000.000, dan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu) Penepat Desa Batu Lepuk dengan Pagu Rp 180.000.000 yang merupakan Usulan dan Aspirasi anggota DPRD Provinsi Kepri Drs. Khazalik.



Tidak hanya itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri juga mengalokasikan Bantuan 2 unit kapal 5 GT dengan Pagu Anggaran Rp. 390.000.000. Sementara Dinas Perhubungan juga mengerjakan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Bandara Tambelan dengan Pagu Anggaran sekitar  Rp 2.191.601.400 yang sampai saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

"Ponton HDPE itu akan memudahkan masyarakat untuk bersandar di pelabuhan Bandara Tambelan, jadi akses transportasi dari pelabuhan ke bandara bisa lebih mudah dan cepat," kata Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar juga menyerahkan Bantuan Transportasi Darat untuk siswa di SMAN 1 Tambelan senilai Rp 34.200.000. Di tahun 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah menyalurkan Bantuan Transportasi Darat untuk siswa di SMAN 1 Tambelan senilai Rp 17.100.000.

"Semoga anak-anak sekolah di Tambelan terus semangat untuk menuntut ilmu dan meraih cita-cita agar bisa membangun Tambelan menjadi lebih baik lagi," pungkasnya. (Redaksi)

Share:

Kapolri Disematkan Jadi Warga Kehormatan Marinir, Sinergitas TNI-Polri Makin Kokoh


KABARMASA.COM, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyematkan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan seluruh Kepala Staf TNI, sebagai warga kehormatan Korps Marinir. 

"Dalam rangka penyematan sebagai warga kehormatan Korps Marinir yang disematkan kepada Ketua MPR, Ketua DPR, Kapolri, KSAD, KSAL, KSAU yang siang hari ini pelaksanaannya dilaksanakan melalui serbuan amfibi sebagai tugas pokok Marinir di dalam pertempuran mulai dari pendaratan dilanjutkan gerakan serbuan di darat. Saya tekankan ini atas jasa-jasa sumbangsih atas kemajuan TNI khususnya TNI AL dan didalamnya ada Korps Marinir," kata Yudo di Pulau Damar Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. 

Setelah menerima penyematan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, menjadi warga kehormatan Korps Marinir menjadi kebanggaan baik diri sendiri maupun institusi Polri. Mengingat, kata Sigit, seorang prajurit Marinir memiliki tugas yang sangat berat dalam menjaga kedaulatan Bangsa Indonesia.


Disisi lain, Sigit kembali menekankan, sebagai Kapolri maupun personel Kepolisian, namun di dalam tubuhnya mengalir darah TNI. Mengingat, Sigit lahir dari keluarga yang berlatarbelakang TNI. 

"Saya selalu katakan, saya menjadi polisi dan saat ini saya menjadi Kapolri. Namun di darah saya mengalir darah TNI dan itu akan memperkuat soliditas dan sinergitas TNI-Polri ke depan akan semakin kokoh dan semakin baik," ujar Sigit di kesempatan yang sama. 

Menurut Sigit, dengan adanya pengangkatan warga kehormatan Korps Marinir ini semakin melengkapi baret yang disematkan kepadanya. Diantaranya, warga kehormatan Kostrad, brevet Hiu Kencana, dan disematkan Baret Merah serta Brevet Komando dari Kopassus. 

Sigit menekankan, dengan adanya penyematan tersebut hal itu bukan semata-mata hanya seremonial. Melainkan, wujud dan bukti semakin kokohnya sinergitas antara TNI-Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. 


"Ini tentunya semakin menunjukan sinergitas dan soliditas TNI-Polri semakin hari semakin kokoh dan mantap," ucap Sigit. 

Sinergitas dan soliditas TNI-Polri, dikatakan Sigit, merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI). Menurutnya hal itu akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

"Ini menjadi penting untuk menjaga NKRI, stabilitas kamtibmas akan semakin mantap manakala soliditas TNI-Polri semakin kokoh. Kedaulatan negara akan semakin mantap manakala soliditas dan sinergitas TNI-Polri semakin kokoh. Stabilitas kamtibmas dan politik diperlukan untuk menjaga NKRI semakin kuat dan baik," tutup Sigit. (ZS)
Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts