Antisipasi Nataru, Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Rakor Forkompimda Plus

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjelang Natal dan tahun baru. Salah satu arahannya meminta kepala daerah melarang penggunaan petasan.

Hal itu ditekankan Tito melalui Surat Edaran (SE) Nomor 400.10/8922/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah (Pemda) pada saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. SE itu diterbitkan 20 Desember 2022.

"Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal dan Tahun Baru 2023 diperlukan kebijakan untuk peningkatan pelayanan, keselamatan, keamanan, kelancaran, dan pergerakan arus lalu lintas dengan tetap menjaga protokol Corona," demikian isi SE Tito, seperti dilihat, Rabu (21/12/2022).

Adapun rakor tersebut dibutuhkan untuk memperkuat koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan memonitor persiapan pelaksanaan libur Nataru. Tito meminta Pemda memetakan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah, khususnya pada perayaan ibadah Natal.

Tito juga meminta Pemda mengoordinasikan Forkopimda untuk pengamanan sebagai upaya menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib. Termasuk pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan pengawasan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok serta bahan bakar.

"Antisipasi lonjakan permintaan konsumen dan potensi kelangkaan dengan memastikan ketersediaan jumlah dan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG/Elpiji)," tulis SE tersebut.

Selain itu, Pemda diminta memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang/barang dan simpul transportasi, seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan di wilayahnya. Tito turut meminta Pemda berkoordinasi dengan kepolisian mencegah macet selama libur Nataru.

Instruksi lainnya adalah mewaspadai potensi kerawanan dan gangguan keamanan dan ketenteraman pada saat perayaan tahun baru di tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan. Pemda diminta berkoordinasi intensif dengan aparat keamanan dalam melakukan deteksi dini situasi serta kondisi keamanan yang berpotensi menjadi gangguan.

Gangguan yang dimaksud antara lain aksi terorisme, pencurian, penodongan, sweeping oleh organisasi masyarakat, serta jenis kejahatan lainnya.

"Mengoordinasikan peningkatan keamanan di lingkungan terkecil (RT/RW) untuk mencegah terjadinya pencurian pada rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya pada saat libur," tulis SE Tito.

Dalam SE, Tito juga meminta Pemda memetakan potensi terjadinya bencana alam serta kebakaran. Pemda juga perlu mengidentifikasi hingga mengatur masyarakat dalam bentuk kerumunan pada perayaan malam tahun baru yang rawan berdesakan dan dapat menimbulkan korban.

"Pemda perlu melarang penggunaan petasan dalam perayaan yang dapat berpotensi terjadinya ledakan maupun kebakaran terlebih yang menimbulkan korban manusia ataupun barang," tulis SE Tito.

Di sisi lain, Pemda diminta mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum. Pemda juga diminta tetap memperhatikan arahan Presiden Jokowi terkait kasus Corona di Jawa dan luar Jawa.

Share:

Read More

Gubernur Ansar Menyerahkan Bantuan Hibah Berupa Kapal Patroli Imigrasi Kepada Kemenkumham RI Diterima Langsung Oeh Menkumham Yasonna H Laoly di Lagoi Bintan

KABARMASA.COM, Kepulauan Riau - Bintan - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan hibah kapal patroli imigrasi untuk Kementerian Hukum dan HAM RI.  Penyerahan kapal cepat (speed boat) tersebut dilakukan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan diterima langsung oleh Menkumham RI Yasonna H Laoly dalam acara Serah Terima Kapal Patroli Imigrasi Pura Wira Ksatria dan Launching Second Home Visa di Lagoi Bintan Kepulauan Riau pada Rabu (21/12/2022). 

"Dengan adanya dukungan kapal patroli ini menjadi bukti bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi siap bersinergi dan berkolaborasi dengan institusi penegak hukum lainnya khususnya wilayah perairan Indonesia untuk bersama-sama bekerja keras menjaga kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan," ujar Yasonna. 

Yasonna mengungkapkan bahwa kapal patroli tersebut akan digunakan untuk mendukung tugas pengamanan perbatasan laut seperti di Wilayah Kepri dan sekitarnya. Hal ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang posisinya berada di tengah-tengah jalur lalu lintas yang sibuk. Posisi ini cukup strategis yaitu berada di posisi silang antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sekaligus antara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia. 

"Dari sisi keamanan perbatasan, Indonesia memiliki perbatasan 4 laut dengan negara- negara ASEAN dan Australia. Pengamanan perbatasan harus diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, dengan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah perbatasan seperti daerah lainnya," ungkapnya. 

Kementerian Hukum dan HAM, jelas Yasonna, melalui tugas fungsi Keimigrasian ikut memberikan kontribusi dalam menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik darat, laut maupun udara. Fokus pengawasan yang dilakukan Imigrasi adalah terhadap lalu lintas orang antar negara yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia, melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. 

"Pengawasan Keimigrasian ini dititik beratkan pada pengawasan secara menyeluruh baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang menggunakan dokumen Keimigrasian untuk melakukan perjalanan antar negara," katanya. 

Pada kesempatan tersebut, Yasonna juga berterima kasih kepada Gubernur Kepri dan jajaran karena dukungan berupa hibah kapal tersebut. Dia berharap kerja sama dan kolaborasi dengan Pemprov Kepri akan terus dilakukan di kemudian hari. 

Gubernur Ansar mengatakan pemberian hibah kapal patroli imigrasi ini merupakan komitmen dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk penjagaan kedaulatan NKRI. Ia menjelaskan dengan posisi Kepri yang dekat dengan perbatasan negara, maka penambahan armada patroli dapat mendukung penguatan penjagaan kawasan. 

"Semoga kapal patroli yang kami berikan bisa membantu tugas keimigrasian dari Kemenkumham, kami akan terus mendukung untuk penjagaan NKRI di Kepulauan Riau," ujar Gubernur Ansar. 

Setelah diserahterimakan dari Gubernur Kepri kepada Menkumham RI, kapal patroli dengan panjang keseluruhan 16 meter dan lebar 3,5 meter tersebut akan langsung disiagakan untuk patrol di sekitar perairan Kepri. (ZS)

Share:

Read More

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi Ke 9 Depan Graha BNI Usut Tuntas Dugaan Kredit Tanpa Agunan 85 Triliun di Bank BNI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Laskar Muda NKRI Kembali malakukan aksi yang ke 9 Kali di depan Bank BNI Demi menuntaskan dugaan Kredit Sebesar 89 Triliun yang diduga tanpa memakai agunan yang di berikan ke PT Bomba Grup Selasa 20 Desember 2022.

Sebelum beredar info bahwa Perbankan di Indonesia sedang ramai-ramai masih memberikan pendanaan untuk industri batu bara, jumlahnya mencapai Rp 89 triliun, Bahkan muncul dugaan ada pendanaan sebuah grup perusahaan batu bara PT Bomba Grup di Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI tanpa menggunakan agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman.

Jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.

"Pertama, pinjaman macet dan kemudian pengusahanya tidak berupaya melunasi utangnya. Kedua. banknya harus Bank BUMN, jika bank swasta maka bukan korupsi,"

Terkait isu uang pinjaman bank tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk operasional produksi batu bara, Laskar Muda NKRI mengatakan bahwa hal tersebut jelas dilarang untuk dipakai hal lain.

"Tidak boleh. Tapi kuncinya bisa diproses korupsi jika utang macet," lanjutnya.

Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika dalam pinjam meminjam masuk ranah perbankan dan aturan tanpa atau dengan jaminan seharusnya diatur rigid dalam aturan internal bank.

"Sehingga jawabannya ada di Bank BUMN. Jika dalam jumlah besar seharusnya ada jaminan yang memadai. Jaminan pun diikat hak tanggungan dan ada appraisal untuk menilai jaminan lebih tinggi dari utang.

Begitu juga jika terdapat potensi kredit macet, harus ada jaminan yang memadai. Karena menurutnya, sudah banyak sekali kredit macet BUMN yang dijerat korupsi. 

"Unsur utamanya adalah apakah dalam pemberian kredit menyalahgunakan wewenang. Jika iya maka masuk Pasal 3 UU Korupsi," kata dia. 

Kemudian menurutnya, jika peminjaman tersebut udah melawan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka bisa disebut penyalahgunaan kewenangan.

"Jika sudah melewati POJK maka ini bagian dari penyalahgunaan wewenang,".

Kordinator Aksi Afad 

0812 8226 8657

Share:

Read More

Tangkap Kamaruddin Dimana Saja Dpo Polisi Sedunia Karena Menghina Polisi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sejumlah masa aksi yang berdemonstrasi di depan Mabes Polri menyatakan dukungan terhadap polri untuk menyikapi terkait dengan ucapan Kamarudin yang berstatement bahwa Polri lebih sering mengabdi terhadap mafia di banding negara, para demonstran berstatement, Kami Poros Muda Indonesia ikut merespons pernyataan Kamaruddin Simanjuntak soal polisi lebih sering mengabdi kepada mafia ketimbang negara.

Menurut kami, pernyataan yang dilontarkan pengacara keluarga Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J itu sangat tendensius sehingga dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang harus ditanggungnya. "Tentunya, ada konsekuensi hukum terhadap yang bersangkutan dengan ucapan yang disebarkan melalui media dan dipublik.

Selain itu, Kamaruddin Simanjuntak pernyataannya itu sangat tidak menunjukkan sikap seorang yang akademisi. "Itu pernyataan menggambarkan yang bersangkutan mulut dan pikirannya sangat tidak akademis dan sangat tidak etis. Menurut kami Kamaruddin Simanjuntak soal polisi hanya mengabdi kepada negara satu minggu dan tiga minggunya mengabdi ke mafia itu sangat aneh. 

Dalam hal ini kami sudah melihat kinerja kepolisian yang begitu jelas yang dimana seorang jendral polisi langsung di copot dari jabatan nya di karenakan melakukan pelanggaran, sudah benar kami pikir namun jangan sampai ada pihak – pihak yang mencoba membuat isu – isu memberikan statement kepolisan itu tebang pelih sudah terbukti buktinya ada, kita harus memperkuat persatuan nkri di tengah rundungan isu terkait dengan kepolisian, ingat lagi bahwa jika tidak ada polisi satu hari saja negara ini bisa kacau kejahatan bisa ada dimana – mana.

Kami poros muda indonesia mendukung komarudin sebagai pengacara pengacara keluarga Nofriansyah Yosua Hutabarat mendukung penuh sistem hukum harus di tegakan, namun tidak dengan cara menghina institusi negara ketika ada sebuah kesalahan yang di lakukan bukan berati semua dalam institusi tersebut salah semua.

Masih banyak polisi yang benar – benar mengabdi dan jujur dalam menjalankan tugas, polri sudah menunjukan kinerja nya terkait dengan pencopotan Ferdy Sambo, maka dari itu lakukan kan prosedur hukum bukan dengan cara yang memancing provokasi ingat negara ini adalah negara yang harus di jaga keutuhan nya, jangan ada isu yang membuat negara ini menjadi perpecahan. #savepolri #periksakamarudin

Tuntutan : 

1. Mendukung Polri mendesak Kamarudin Simanjuntak untuk memeriksa hinaan terhadap institusi Kepolisian di karenakan telah menyebutkan Polisi mengabdi kepada mafia.

2. Pernyataan komaruddin yang sangat tidak akademisi dan tidak etis mencemarkan nama baik institusi Kepolisian harus di pertanggung jawabkan.

3. Mendukung Polri untuk bertindak tegas kepada siapapun yang mencoba merusak dan memecah belah NKRI.

4. Mendesak Kamarudin Simanjuntak untuk meminta maaf terhadap Polri dan seluruh masyarakat indonesia atas ucapan nya menyebutkan “Polisi mengabdi kepada mafia”.    

        

5.Membuat petisi dukungan mendukung polri untuk memeriksa kamaruddin terkait statement yang yang mencemarkan instansi dikarenakan masih banyak polisi yang jujur.

Kordinator Lapangan : Ade Aritonang

Share:

Read More

Ansar Ahmad & Soerya Respationo Nonton Bareng Final Piala Dunia 2022 Bersama Masyarakat Batam, Argentina Kalahkan Prancis Melalui Drama Adu Pinalti

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dan mantan Wakil Gubernur Kepri H. Soera Respationo nonton bareng (nobar) masyarakat Batam ajang laga final Piala Dunia 2022 antara Argentina melawan Prancis, Minggu (18/12) di Bintang Kopi samping Mustafa Plaza, atau tepatnya dibawah kampus Universitas Batam (UNIBA), kota Batam. Senin (19/12/2022)

Tampak hadir dalam kesempatan ini tim Percepatan Pembangunan Kepri Said Erwansyah, sejumlah kepala OPD, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wartawan dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Gubernur Ansar dalam kesempatan ini memakai kemeja putih sedangkan Soerya memakai batik. Keduanya tampak bebas  melepaskan sukaria saat tim yang di dukung berhasil mencetak gol. Adapun di laga final ini Gubernur Ansar  mendukung tim Prancis, begitu juga Soerya Respationo. 

Meskipun tim dukungannya, kesebelasan Prancis akhirnya kalah melalui drama adu pinalti, Gubernur Ansar  tampak legowo dan mengatakan bahwa dalam pertandingan selalu ada yang menang dan ada yang kalah. 

“Kita lihat sendiri tadi, keduanya bermain sangat bagus. Di babak awal Argentina menguasai pertandingan dan berhasil unggul duluan 2-0 . Namun di babak kedua justru Prancis berbalik yang menguasai pertandingan. Dan terbukti keduanya bermain imbang hingga akhir pertandingan dan harus melalui drama adu pinalty,” kata Ansar. 

Menurtut Ansar kalahnya Tim Prancis melalui  drama adu pinalty melawan Argentina merupakan kekalahan yang menurutnya bisa diterima dengan legowo. “Adu pinalty ini sudah masalah mental, baik mental eksekutor maupun mental penjaga gawangnya,” katanya sambil  tertawa. 

Ansar juga tampak senang karena masyarakat yang ikut nonton bareng dalam kesempatan ini cukup ramai. Meskipun terbagi antara kubu pendukung Argentina dan pendukung Prancis, namun kedua kubu tetap saling menjaga ketertiban dan keamanan. 

Masyarakat yang memadati kedai kopi semuanya tampak terlibat dalam uporia. Ketika tim dukungannya berhasil membuat gol masyarakat tampak senang dan bersuka ria sambil lonkt-loncat kegirangan. Sementara bagi yang timnya kebobolan tampak berdiri sambil memperlihatkan wajah kecewa. 

“Begitulah pertandingan. Yang penting semuanya senang dan kita baru Saja menyaksikan sejarah piala Dunia 2022. Selamat untuk Argentina yang sudah berhasil menjadi juara dan Tim Prancis juga selamat karena sudah bermain bagus di laga final ini,” tutup Ansar.(redaksi) 

Share:

Read More

Aliansi Mahasiswa Hukum Sulawesi Jakarta menilai pengadaan mobil dinas Bupati Barru tidak tepat

KABARMASA.COM, - DKI JAKARTA Kendaraan Dinas Bupati Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan pemerintahan daerah yang baik diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja PEMDA kearah yang lebih baik, agar mencapai tujuan mensejahterahkan dan meningkatkan

kualitas hidup masyarakatnya.

Pengadaan kendaraan dinas adalah suatu hal yang wajar apabila memenuhi ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, Bagaimana jadinya jika pengadaan kendaraan Dinas melewati batas ketentuan yang ada ? 

Pengadaan barang dan jasa diprogramkan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan daerah yang lebih baik dan lebih maju. Namun, saat ini telah selesai penyelenggaraan tender/lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati Barru (Toyota Landcruiser VXR) dengan nilai pagu paket senilai 2,6 Miliar yang menggunakan anggaran APDP 2022 Kabupaten Barru.

Dalam Permendagri No.7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwasanya kendaraan perorangan dinas dengan jabatan Bupati untuk kendaraan jenis jeep maksimal kapasitas 3.200 cc. Sedangkan, Mobil (Toyota Landcruiser VXR) yang ditenderkan oleh PEMDA Kab. Barru memiliki kapasitas 3.346 cc. 

Dalam hal ini kami menduga PEMDA Barru telah melakukan Tindakan inkonstitusional dan berharap agar permasalahan ini dapat di evaluasi dan diusut dengan tuntas. 

Dengan ini kami dari Aliansi Mahasiswa Hukum Sulawesi (AMHS) Menuntut :

1. Meminta kepada Kemendagri agar memperhatikan permasalahan ini.

2. Meminta kepada KPK agar menindaklanjuti dugaan korupsi yang telah/akan terjadi.

3. Meminta kepada Kemendagri untuk Mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kab. Barru dalam hal pengawasan pengadaan.(Redaksi)

Share:

Read More

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Dampingi Mendag RI Zulkifli Hasan Tinjau Pasar Jelang Nataru di Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan bersama Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan Walikota Batam M. Rudi kunjungi Pasar Rakyat Toss 3000 yang merupakan pasar rakyar terbesar di Kepri, Sabtu (17/12/2022). 

Mendag RI Zulkifli Hasan dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad terlihat sempat terlibat obrolan dengan beberapa pedagang pasar guna menanyai perkembangan harga-harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Batu.

Adapun kunjungan Mendag RI ke pasar rakyar Toss 3000 bersama Gubernur dan rombongan kali ini memang untuk mengecek sekaligus mengontrol stok kebutuhab dan kesetabilan harga kebutuhan pokok di pasa tersebut. 

"Hari ini, saya kesini bersama Gubernur dan Walikota untuk memonitor kebutuhan pokok masyarakat menjelang Nataru. Alhamdulillah seperti yang sama-sama kita saksikan baru saja, disini barang tersedia banyak dan harga juga cenderung stabil. Ada yg turun, ada yang tetap dan ada yang stabil," kata Zulkifli Hasan disela doorstop bersama wartawan. 

Bersama Gubernur, Mendag bahkan sempat mengecek beberapa harga-harga sembako seperti beras, daging, ayam, beras, capai, tempe, sayuran, minyak, telur dan beberapa kpmoditas lainnya. 

"Harga tempe juga harganya tetap, tidak mengalami kenaikan. Hanya saja sizenya lebih kecil. Hal ini dikarenakan memang harga barang baku kedelainya mengalami kenaikan," kata Mendag lagi. 

Sedangkan harga ayam, lanjut Zulkifli, terdapat dua jenis harga. Untuk ayam beku atau ayam es di harga Rp30 ribu per kologram, sedangkan harga ayam potong segar di harga Rp40 ribu per kilogram. 

"Satu persatu kita cek, harga beras premium dengan harga yang bervariasi tentunya. Sedangkan harga beras bilog kita jamin stok selalu ada berapapun yang dibutuhkan masyarakat dengan harga Rp9.450, harga minyak 13 ribu cenderung murah, karena di beberapa daerah ada yang menjual dengan harga Rp14 ribu," jelasnya. 

Sementara itu, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam kesempatan ini mengatakan bahwa di seluruh Kepri sejauh ini harga-harga kebutuhan pokok dan stok yang dibutuhkan oleh masyarakat cenderung stabil dan tersedia. 

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri, Gubernur Ansar juga telah menginstruksikan agar intens berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten dan kota agar secara rutin untuk mengontrol kondisi pasar, termasuk kestabilan harga-harga selama menjelang Nataru ini. 

"Hari ini pak Menteri Perdagangan hadir langsung ditengah-tengah masyarakat Kepri, terutama di pasar rakyat Toss 3000 Batam. Ini menjadi sebuah bukti bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Kepri luar biasa sejauh ini. Menjelang Nataru ini, alhamdulillah semua kebutuhan pokok juga di Kepri cenderung stabil harganya dan stoknya  mencukupi," ujar Gubernur singkat.(ZS)

Share:

Read More

Pemprov Kepri Bantu Rp300 Juta dan Logistik Untuk Korban Banjir di Natuna, guna untuk Korban Banjir di Tambelan

Photo istimewa Pak Gubernur Ansar Ahmad Kepulauan Riau

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Natuna - Akibat curah hujan yang tinggi dalam sehari dua daerah di Kepri mengalami banjir, yakni di Natuna dan Tambelan, Kamis (15/12). Gunermur Kepri pun gerak cepat. Tidak hanya menginstruksikan BPBD untuk segera  menanggulangi bencana banjir di kedua daerah tersebut, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad juga menyerahkan bantuan dana sebesar Rp300 juta bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka Penanganan Dampak Bencana Alam Banjir di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Jumat (16/12/2022). 

Dana tersebut diserahkan untuk membantu para korban terdampak banjir, terutama untuk membeli makanan dan keperluan mendesak lainnya. 

Selain uang Rp300 juta untuk korban banjir di Natuna, Pemprov Kepri juga mengirimkan sejumlah bantuan logistik melalui BPBD Kepri. Bantuan Logistik juga dilirimkan oleh BPBD Kepri ke Tambelan untuk membantu para korbam banjir disana. 

Adapun bantuan logistik Pemprov Kepri ke Natuna melalui BPBD  diantaranya 1  unit rubberboat, 40 buah life jaket, 200 lembar selimut, 200 matras dan 120 kasur. Semuanya akan dikirim, Jimat (16/12) menggumakan pesawat Nam Air dengan total bobot mencapi 450 kg. 

Adapun rencana logistik yang akan di kirim  ke Tambelan  diantaranya  kasur busa 16 unit, seprey 16 lembar, selimut 48 helai, kit Kebersihan 16 buah, perlengkapan bayi 10 paket, family kit 5 paket dan perlengkapan dapur 2 set. 

Gubernur Ansar berpesan agar warga yang rumahmya terdampak tetap sabar, dan saling memberi siport satu sama lainnya. 

"Kita komunikasi terus secara intens. Kita juga sudah meminta kepada kepala BPBD agat monitor terus, kita jaga jangan sampai terganggu kesehatan masyarakat," kata Ansar Ahmad. 

Seperti diberitakan sebelumnha, beberapa daerah yang terkena Banjir di Natuna diantaranya di Kelurahan Ranai Darat dan Bunguran Timur. Hingga saat ini tidak ditemukan adanya korban jiwa. 

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari  berbagai sumber yang valid, 

setidaknya ada 880 rumah terendak banjir di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, Natuna.  

Sebelumnya saat sedang rapat di  kememterian PUPR Gubernur baru mendapatkan  informasi ini, kemudian Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad langsung menghubungi Kepala BPBD Provinsi Kepri, agar segera mengidentivikasi dampak dari banjir yang melanda Natuna tersebut. 

Gubernur Ansar meminta agar pihak BPBD Kepri berkoordinasi dengan Pemkab Natuna, lalu segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan yang sifatnya mendesak untuk masyarakat yang menjadi korban. 

Pemkab Natuna sendiri, terang Gubernur, sesuai informasi yang dia terima, sudah menyediakan berbagai tempat pengungsian. Meskipun sebagian masyarakat ada yang memilih mengungsi ke rumah keluarga dan tetangga terdekat yang tidak terdampak banjir 

"Kita bersyukur juga Pemkab Natuna gerak cepat menangani ini. Kita doakan saja semua akan baik-baik saja, tidak ada korban jiwa. Dan kepada para korban terdampak agar bersabar," ujar Ansar. 

Akibat banjir di dua kecamatan, yakni di Pulau Ranai, Natuna itu, setidaknya kurang lebih seribu jiwa terdampak. Di kecamatan Bunguran Timur terdapat  207 KK yang terdampak dengan jumlah 996 jiwa dengan sebaran Kelurahan Ranai 320 jiwa, dan di  Kelurahan Ranai Darat 221 jiwa, Kelurahan Bandarsyah 55 jiwa dan Kelurahan Batu Hitam 400 jiwa. (Redaksi) 

Share:

Read More

SK Presiden Tentang Pemberhentian Abdul Hayat Gani Sebagai Sekda Provinsi Sulsel Akan Digugat Ke PTUN

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Pemberhentian Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel menuai kontroversi. Surat Keputusan Pemberhentian yang diteken oleh Presiden RI Ir Joko Widodo, tertanggal 30 November 2022 itu dinilai cacat administrasi/prosedural.

Abdul Hayat Gani melalui kuasa hukumnya, Dr Yusuf Gunco SH MH, mengatakan, pihaknya akan menggugat SK tersebut ke PTUN.

"Gugatan akan kami sampaikan ke PTUN, besok hari Kamis," ujar Yusuf Gunco, kepada media ini, Rabu (14/12/2022).

Abdul Hayat Gani telah menerima petikan SK Presiden No: 142/TPA Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Madya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa (13/12/22).

Petikan SK Presiden itu ditandatangani oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, Farid Utomo SH MH.

Namun, SK Presiden yang asli, yang ditandatangani Presiden Ir Joko Widodo, hingga kini belum diterima oleh Abdul Hayat Gani.

Ini agak aneh. Mengapa hanya berupa petikan SK yang diterima Abdul Hayat, bukan SK Presiden yang asli? Selain itu, yang juga agak janggal, dalam petikan SK Presiden tersebut, tidak disertai pula lampiran alasan yang melatari pemberhentian tersebut.

Abdul Hayat Gani sendiri menilai proses pemecatannya tidak sesuai prosedur.

Menurutnya, prosedur yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengada-ada.

Ia tidak menemukan bukti kuat dalam prosedur yang dilakukan atasannya itu

"Pokoknya direkayasa semua ini barang," kata Abdul Hayat Gani kepada wartawan.

Abdul Hayat Gani menyebutkan surat pemberhentiannya diusulkan oleh Pemprov Sulsel pada 12 September 2022.

Namun, menurut Abdul Hayat, ketika dirinya surat keluar pada hari itu, ternyata tidak ada data surat keluar.

"Itu surat pengusulan ke Mendagri tidak ada di bukunya Pemprov mengeluarkan surat tanggal 12 September. Nah ada tersebar. Kan lucu juga ini," katanya.

"Saya sudah mencari di kantor, tidak ada juga nomor surat itu," sambungnya.

Menurut alumnus UNM itu, untuk mengeluarkan surat seperti itu, seharusnya terlebih dulu didaftar di Biro Umum.

"Di Biro Umum dimintakan nomor di situ. Tapi ini tidak ada," katanya.

Sebelumnya Abdul Hayat mengaku pernah dievaluasi pada Agustus lalu.

Namun saat itu, kata dia, izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bukan untuk pemberhentian.

Izin tersebut hanya untuk evaluasi kinerja.

Sementara ity Plt Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi menyampaikan bahwa surat pemberhentian tersebut baru saja diterima Pemprov Sulsel.

“Iya, berdasarkan hasil evaluasi dari Kemendagri dan KemenPAN-RB. Suratnya ditandatangani bapak Presiden,” katanya, Selasa (13/12/2022).

Untuk mengisi kekosongan Sekprov Sulsel, sementara jabatan Sekda Sulsel diisi oleh Asisten Pemerintahan Sulsel, Andi Aslam Patonangi sebagai Pelaksana Harian (Plh).

Menurut Pemerintah Provinsi Sulsel, pemberhentian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi ke Pemerintah Pusat yang meliputi evaluasi kinerja, didasari atas rekomendasi persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan penugasan pejabat dari Kemendagri dan KemenPAN-RB selaku tim evaluasi.

Surat itu dikeluarkan tertanggal 30 November 2022. Namun baru diberikan kepada Abdul Hayat pada Selasa, kemarin.

Sebelumnya, diketahui berita pemberhentian Abdul Hayat sebagai Sekda Provinsi Sulsel menuai pro dan kontra. Bahkan sejumlah pihak melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur dan meminta pemberhentian tersebut tidak dilakukan.

Share:

Read More

Kelompok Milenial Siap _Back-up_ Upaya Erick Thohir Bersih-bersih BUMN

KABARMASA.COM, JAKARTA- Salah satu unggahan di media Instagram Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapat sorotan dari Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga, Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Taufik. Unggahan Erick itu menampilkan seekor tikus yang menyelinap masuk pada acara rapat untuk memakan roti bolu yang berada di atas meja rapat tersebut.

Taufik menilai bahwa unggahan Erick itu memiliki pesan moral yang sangat penting, yaitu sindiran agar para pejabat, khususnya jajaran BUMN, tidak berperilaku tercela bak tikus yang termuat dalam unggahannya.

“Pesan moral dari video yang diunggah Pak Erick sangat jelas dan terarah, yaitu larangan kepada pejabat di negera ini serta seluruh jajaran direksi di BUMN agar tidak melakukan perilaku tercela seperti tikus,” jelas Taufik saat memberikan keterangan pada Selasa, 13 Desember 2022.

Bagi Taufik, tindakan tercela seperti tikus yang dimaksud oleh Erick itu adalah metafora atas segala perilaku atau perbuatan para pejabat yang mengarah pada tindak korupsi. 

“Dalam video itu, hal yang dimaksud oleh Pak Erick ialah tindakan tercela berupa korupsi. Jadi tikus itu hanya metafora atau gambar dari tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh para koruptor,” tambahnya. 

Selain menyindir, Taufik juga mencatat bahwa postingan Erick itu konsisten dengan program-program yang ia gagas dan sedang dijalankan di BUMN untuk menyehatkan Kementerian itu dari tindakan korupsi.

“Pesannya jelas bukan sekedar sindiran. Pak Erick juga hendak menegaskan bahwa program-program yang selama ini ia jalankan di BUMN konsisten dengan upaya untuk memerangi terjadinya praktik korupsi,” paparnya.

Bukti konkret dari program Erick itu, oleh Taufik ditunjukkan oleh terbongkarnya skandal korupsi Asabri dan Asuransi Jiwasraya yang telah membuat kerugian besar bagi negara.

“Kalau mau lihat validitasnya dapat dilacak pada skandal korupsi Asabri dan Asuransi Jiwasraya. Negara harus menelan kerugian hingga Rp39,59 triliun. Program Pak Erick jelas sangat membantu, bisa dibayangkan berapa kerugian negara jika Pak Erick tidak secara tegas menangani kasus itu,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Taufik beserta seluruh pihaknya berkomitmen untuk membantu Erick Thohir dalam upaya untuk memberantas, memerangi, dan menghentikan praktik korupsi yang merajalela di negara ini.

“Kami dari PMI jelas akan membantu Pak Erick untuk menyelesaikan kasus akut yang selalu menjadi masalah di negara ini, yaitu tindakan korupsi yang mewabah seperti air bah,” pungkasnya.

Share:

Read More

Wakapolri: 87% Masyarakat Indonesia Tahu Kasus Ferdy Sambo

KABARMASA.COM, JAKARTA - Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengungkap banyaknya masyarakat Indonesia yang mengetahui kasus Ferdy Sambo. Berdasarkan sebuah penelitian, Gatot menyebut hampir 87 persen warga Indonesia tahu kasus Sambo.

"Saya baca dalam suatu penelitian peristiwa Sambo itu hampir 87 persen masyarakat Indonesia tahu peristiwa itu," kata Gatot dalam sambutannya di Apel Kasatwil 2022, Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Adapun kasus Sambo kini sedang bergulir di persidangan. Gatot mengatakan perjalanan sidang kasus tersebut tentunya makin melekat di ingatan masyarakat Indonesia.

"Sehingga kalau sekali lagi dilakukan penelitian apalagi hari-hari ada sidang terus masyarakat akan ingat, ingatan masyarakat itu tidak hilang," katanya.

Dengan begitu, dia berharap persidangan tersebut cepat selesai. Hal ini demi meningkatkan angka kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

"Makanya saya berharap mudah-mudahan sidang ini cepat selesai, nanti surveinya lebih bagus mungkin sekarang bulan Desember, nanti bulan Maret itu sudah nggak ada sidang lagi, surveinya nanti tinggi lagi, harapan kita," ujarnya.

Sidang Ferdy Sambo

Dalam sidang ini, Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf.

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/10).

Ferdy Sambo diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ferdy Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdy Sambo didakwa dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

Share:

Read More

Tendangan Pertama Wakapolres Maluku tengah Tanda Pembukaan Turnamen Futsal Holistik Presisi baterek Cup II 2022

KABARMASA.COM, MALUKU TENGAH- Wakapolres Maluku tengah Kompol. Bambang Surya Wiharga resmi buka Turnamen Futsal Holistik Presisi Baterek Cup II tingkat Kabupaten Kabupaten Maluku tengah di Lapangan Futsal Diamond Sport Center Masohi, Selasa (13/12/2022) sore.  (14/12/2022). 

Turnamen ini merupakan turnamen pertama yang diselenggarakan di tahun 2022 dengan diikuti sebanyak 32 tim futsal yang berasal dari sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku tengah (Masohi) yang akan berlangsung dari tanggal 13 Desember 2022 hingga selesai.

Wakapolres dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini. "Dengan tema Desember persaudaraan hal ini merupakan upaya  untuk menyambut natal dan tahun baru. Sekaligus mencari bibit pemain berbakat agar kita bisa promosikan untuk menguatkan tim-tim futsal besar di negeri ini. Lanjut Wakapolres malteng menyampaikan kepada seluruh peserta turnamen bahwa sportivitas ialah kunci sukses nya suatu pertandingan. salah satunya seperti kegiatan yang kita buka pada sore hari ini," katanya.

Kemudian disela-sela acara Pembukaan tersebut hadir di tengah-tengah peserta futsal Presiden Holistik Bansa Hadi Sella, SH dalam sambutanya iya menyampaikan "Turnamen ini sebenarnya ajang untuk silaturahmi sesama anak muda sekaligus momentum ini untuk kita saling menjaga sportivitas, dan meningkatkan profesionalisme agar kita menghidupkan kembali ajang-ajang seperti ini untuk mencari bakat anak muda yang bisa kita orbitkan di kanca nasional" Tutupnya. 

RAR

Share:

Read More

Sembako Bansos Bone Di Sinyalir Redup Di Tangan Satuan Penyidik Dirkrimsus Polda Sul - Sel

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia ( AMPRI ) mempertanyakan Integritas Aparat Penegak Hukum satuan penyidik Polda Sul - Sel. Khususnya Unit Satu Dirkrimsus hal itu di ungkapkan oleh Muh. Ahlus Ketua Umum AMPRI kepada awak media ini melalui pesan whatsap. 

Dimana dirinya saat ini sudah tidak percaya lagi dengan polisi, hal itu di sebabkan atas laporannya terkait dugaan korupsi dan gratifikasi sembako bansos bone yang di laporkannya pada bulan lalu dengan melampirkan lebih dari dua alat bukti. 

Namun satuan penyidik dirkrimsus seakan - akan memburamkan kasus tersebut dengan argumentasi full baket, padahal bukti rekaman suara, chat whatsap, rekaman video dan dokumen pendukung yg di tanda tangani oleh sekda bone yang memberikan perintah ke tim evaluasi agen ikut di lampirkan dalam bundel laporan.

Lanjut Muh. Ahlus menambahkan bahwa dirinya meragukan ada RAMBO di kubu institusi Polri yang menggurita di Polda Sul - Sel. Yang membeck up dugaan korupsi dan gratifikasi sembako bansos bone. Selain itu ada banyak kasus dugaan korupsi lainnya di Kab. Bone yang sampai hari ini tidak tersentuh hukum diantaranya mega proyek islamic center dan dana reses fiktif 45 anggota dewan yang juga redup di tangan kajati sul - sel. Maka dari itu kami mengajak teman - teman aktivis pergerakan agar satukan gerakan kita lawan mafia hukum yang membeck up semua dugaan korupsi di bumi adatta arung palakka itu. Ungkapnya.

Share:

Read More

Mendapat Pembinaan Dan di Perlakukan Baik Dari Aparat Keamanan, Satu Persatu Mantan Napiter berbalik Paham

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Saudara Benhard Onasis Patras alias Papa Isa alias Abi Akbar yang lebih dikenal dengan panggilan Abi Akbar seorang mantan Napiter karena kasus ikut membantu Kelompok MIT Poso pada saat pimpinan Santoso alias Abu Wardah masih hidup. 

Setelah menjalani hukuman penjara di Nusakambangan, kini Abi Akbar sibuk dengan pekerjaannya yakni memasang instalasi listrik pada sebuah bangunan milik BLK di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.

Abi Akbar mengatakan dulu dirinya sosok yang tertutup, namun kini dirinya membuka diri bagi siapa saja untuk saling bertukar pikiran dan bermuamalah. Dirinya mengakui kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalunya dimana dirinya ikut terlibat dalam aksi kelompok MIT Poso.

Abi Akbar,mendapat pencerahan pada saat dalam Lapas Nusakambangan yang menurutnya ternyata selama ini keliru memahami tentang Jihad dalam pandangan Islam,dan dirinya mengatakan melalui media ini bersedia untuk membantu dalam memanimimalisir penyebaran pemahaman radikal di wilayah Kabupaten Sigi khususnya.

Share:

Read More

Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Sembako Covid 2019 - 2020 Di Nilai Dirkrimsus Tebang Pilih Plus Titipan Politik.

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Problem Pelaksanaan dan Penyaluran Sembako Covid ( BPNT ) ibarat benang kusut, hal itu di sebabkan oleh banyak hal diantaranya yang paling menonjol adalah kepentingan bisnis dan kepentingan politik para elit senayan dan kantong - kantong birahi para tuan. Kemudian memaksa para tenaga kontrak di lapangan menyalahi juknis / pedum dalam pelaksanaan dan penyaluran bantuan tersebut. 

Hal Itu pun di bongkar secara terang oleh Aktivis Dirfan Susanto yang selama ini di ketahui getol dalam mengkritik sistem / kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial dan juga pelaksanaan penyaluran di setiap daerah kabupaten / kota. Menurut dirinya hasil audit BPK harusnya di bongkar oleh Dirkrimsus Polda Sul - Sel. Khususnya Kompol Fadli. Dimana letak kerugian negaranya yang mencapai kurang lebih 20 Milyar itu. Misalnya sebut bongkar saja seperti : 

1. Hasil penjualan beras, telur, ikan kaleng merk apa dan berapa kerugian negaranya.

2. Dana Pungli si A. Berapa jumlahnya perbulan dan kemana saja dana tersebut, mengalir dan berapa jumlahnya. 

3. Berapa jumlah biaya gesek agen per KPM. 

4. Pejabat Kabupaten dan APH berapa setorannya si A. Perbulannya. Misalnya mulai dari Kepala Bidang, Kadis Sosial dan Juga Sekda serta Waka Polres dan Kapolres, Pendamping Dll. 

5. Berapa Jumlahnya Ke Pejabat Kemensos, Politisi Partai PDIP, PAN dan Nasdem , Baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Seperti Inisial SN, IR, ARW dan MS Lainnya. 

Lanjut Dirfan Red, mempertanyakan bagaimana dengan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi sembako bansos Kab. Bone, Jeneponto, Palopo, Makassar Dll.? Kemudian Bagaimana dengan pengalihan anggaran dari non tunai ( HIMBARA ) menjadi tunai ( PT. Pos Indonesia ) atas perintah Tri Rismaharini ( Menteri Sosial ) itu kok di biarkan saja oleh APH.? 

Dirfan Susanto, juga menduga adanya titipan - titipan dari orang istimewa dalam penetapan tersangka dugaan korupsi si A. 

Kemudian titipan titapan itu sangat jelas dalam pemberitaan dan atau pun demo yang di lakukan teman - teman mahasiswa. Karena hanya menyebut satu nama yaitu sekrov, padahal kita ketahui bahwa di dalam sistem program sembako bansos semua ikut bermain dari pusat hingga kabupaten dan bahkan ada perwira kepolisian yang terima ampao kok tiap bulannya. Maka dari itu saya meminta kepada Presiden agar menghapuskan saja kementerian sosial khususnya program PKH dan Sembako. Sebab dengan regulasi yang tidak jelas seperti ini akan menjadi jebakan hukum di pemerintah daerah. Apa lagi jika ada oknum - oknum oligargi yang menungganginya secara politik. Ungkapnya.

Share:

Read More

Memperingatin Hari HAM Sedunia Ke-74, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad Terima Penghargaan Sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM 2022

 

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima penghargaan sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Pada Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-74 di Golden Ballroom, Hotel Sultan & Residence Jakarta Pusat, Senin (12/12).

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Gubernur Ansar bersama Gubernur Banten, Gubernur Bali, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur D.I. Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Lampung, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Gubernur Sulawesi Barat.

Ada empat penghargaan yang diberikan pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini, diantaranya Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM tingkat Pemda, Penghargaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, dan Penghargaan Unit Pusat yang Berkontribusi pada Kemajuan HAM.

Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin menekankan pemerintah telah mendorong upaya pemulihan pascapandemi COVID-19 secara bertanggung jawab dan mengedepankan hak asasi manusia (HAM).

“Pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia,” kata Wapres Ma'ruf Amin

Wapres menambahkan, pemulihan dan pembangunan yang ingin direalisasikan pemerintah bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim.

“Kita ingin melindungi hak-hak wong cilik di pelosok Tanah Air, para petani, buruh tani, nelayan, dan warga miskin dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan peringatan hari Hak Asasi Manusia Se Dunia jatuh setiap tanggal 10 Desember sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak asasi manusia dan penegakan HAM yang telah ditetapkan oleh PBB. Hal ini juga sesuai amanat UUD 45.

"Indonesia telah melakukan perubahan besar terhadap rencana aksi Hak Asasi Manusia secara nasional, seperti penegakan HAM, hak-hak disabilitas, hak perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat yang secara keseluruhan untuk mendukung persamaan hak. ujar Menteri Yasonna.

Untuk Kabupaten/Kota peduli HAM, 5 Kabupaten/Kota di Kepri menerima penghargaan tersebut yakni Tanjungpinang, Bintan, Natuna, Karimun, dan Anambas.(Redaksi)

Share:

Read More

Poros Muda Indonesia Kunjungi Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kalapas: Kegiatan WBP Disini Sangat Produktif

KABARMASA.COM, JAKARTA - Organisasi Poros Muda Indonesia mengunjungi Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kedatangan tim dari PMI untuk melihat secara langsung program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Tim dari Poros Muda Indonesia disambut secara langsung oleh Kalapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Fonika Affandi.

Tim Poros Muda Indonesia secara langsung melihat program kemandirian yang ada di Balai Latihan Kerja seperti handy craft, pembuatan sablon dan akrilik, pembuatan roti dan kue serta kegiatan perkayuan yang semuanya dilakukan oleh WBP.

Fonika menyampaikan bahwa produk-produk yang dihasilkan WBP sangat bernilai jual tinggi.

“WBP disini sangat produktif, selain itu produk hasil karya WBP Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta memiliki nilai jual yang sangat tinggi,” buka Fonika.

Fonika menjelaskan banyak produk-produk WBP Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang menjadi unggulan.

“Produk kami banyak yang menjadi unggulan antara lain roti dan kue, selain itu handy craft serta sablon dan pembuatan produk dari akrilik yang sangat bagus hasilnya,” lanjut Fonika.

Kegiatan dilanjutkan dengan melihat galeri Kayna yang berisi hasil karya WBP Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Share:

Read More

DIY Rawan Politik Identitas, Begini Analisa BIN, Pakar & Tokoh Agama

KABARMASA.COM, JOGJA - DIY menjadi salah satu wilayah yang rawan terjadi praktik politik identitas jelang Pemilu 2024. Badan Intelijen Negara (BIN) menilai politik identitas sangat rawan apalagi jika menyasar kelompok masyarakat dengan tingkat pengetahuan rendah atau minim literasi. Akademisi sebagai pihak memiliki basis intelektual di Jogja memiliki peran penting untuk mengedukasi masyarakat menuju 2024.

Isu ini dibahas dalam diskusi Refleksi Akhir 2022; Menuju Pemilu 2022 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Sabtu (10/12/2022). Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Kepala BIN DIY Brigjen Pol Andry Wibowo, Koordinator Aspidum Kejati DIY Budi Purwanto, Ketua PMII UIN Sunan Kalijaga Ahmad Jazuly serta Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Profesor Sahiron Syamsudin dan sejumlah pakar sert tokoh agama.

“Politik identitas ini sangat laku [jadi bahan menuju 2024] di mana pun, termasuk Jogja, karena murah, biayanya murah, maka kami mengajak bergandengan dengan akademisi [untuk bersama-sama mengedukasi] supaya tidak dalam perspektif kami [tokoh agama] saja,” kata kata Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Gesikan Bantul KH Beni Susanto di sela-sela diskusi tersebut.

Menurut Beny yang seharusnya dijual atau ditawarkan ke masyarakat oleh para elite politik adalah program yang memperkuat ke-Indonesiaan bukan politik identitas. Karena politik identitas sudah terbukti akan menimbulkan konflik.

“Termasuk proses pembangunan yang sudah ada dan akan seperti apa menyongsong Indonesia ke depan, itu yang dijual itu harusnya, bukan yang dijual yang dapat merusak tatanan kebangsaan,” ujarnya.

Pakar Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogja Sri Wahyuni mengatakan salah satu upaya untuk mencegah politik identitas adalah memberikan edukasi ke masyarakat. Karena sasaran politik ini bisa terjadi pada beragam kelompok masyarakat. Melakukan diskusi menurutnya menjadi salah satu cara akademisi untuk mengikis potensi politik identitas. Sehingga masyarakat lebih objektif dalam menilai calon yang akan dipilih.

Doktor lulusan Hukum UII ini menilai kalangan akademisi sebagai intelektual tentu akan menggunakan data berbasis riset dalam menilai seorang calon. Soal baik dan buruk suatu calon sudah ada standar ukuran akademiknya, sehingga politik identitas tak dipertimbangkan jika pemilik menggunakan pola pikir data berbasis riset. “Jadi bukan saya siapa, memilih siapa dan sebagainya, tetapi bagaimana bisa memiliki kecerdasan tersendiri dalam memilih,” ujarnya.

Kepala BIN DIY Brigjen Pol Andry Wibowo tidak menampik bahwa DIY termasuk rawan politik identitas karena hal itu bisa terjadi di mana saja. Oleh karena itu pencegahan harus dilakukan dengan mengedukasi masyarakat yang dapat dilakukan kalangan intelektual, elite politik dan pihak yang duduk di struktur pemerintahan.

“Kalau pengalaman kami politik identitas sangat rawan, apalagi pada masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah, kemampuan baca buku yang rendah, ini repot,” katanya.

Pencerahan harus diberikan ke masyarakat bahwa politik merupakan kebutuhan dalam membangun negara. Serta menyadarkan apa yang harus dilakukan adalah melaksanakan demokrasi dan Pemilu agar dapat menjabarkan amanat konstitusi dan prinsip pancasila dalam kehidupan. Sekaligus mampu menjawab tantangan kemajuan negara dan bangsa secara keseluruhan dalam menghadapi perkembangan global yang pesat.

“Sebagai bangsa suatu saat menjadi pemain inti dari tata kelola global secara keseluruhan ini yang harus kita pikir bersama untuk menjadikan bangsa lebih baik,” ujarnya.

Share:

Read More

Kapolri: Usut Tuntas Bom Bunuh Diri Polsek Astana Anyar!

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus serangan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dalam serangan ini, seorang polisi gugur serta sejumlah polisi mengalami luka berat ataupun ringan.

"Tentunya ini semua akan didalami sehingga kita minta kepada seluruh rekan-rekan untuk bisa membantu kami dan tim agar bisa menuntaskan kejadian secara maksimal. Seluruh tim dan satgas sudah diperintahkan untuk bergerak," kata Sigit saat meninjau situasi di Mapolsek Astana Anyar, Rabu (7/12/2022).

Sigit menyebut ada 11 orang menjadi korban dalam peristiwa bom bunuh diri. Selain satu polisi yang gugur, ada 9 polisi lainnya dan 1 warga sekitar yang terluka. Korban yang gugur adalah Aipda Sofyan Didu, personel Polsek Astana Anyar.

"Saat ini kita terus melakukan pendalaman. Terkait proses olah TKP sedang berlangsung tentunya dari olah TKP kita akan melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP," ujar Sigit.

Sigit lalu menerangkan, penyidik langsung melakukan pemeriksaan sidik jari dan face recognition pelaku untuk membongkar identitasnya. Hasilnya, pelaku teridentifikasi bernama Agus Sujatno alias Agus Muslim.

"Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum empat tahun, di bulan September atau Oktober 2021 lalu yang bersangkutan bebas," ucap Sigit.

Sigit kemudian menyatakan Agus Sujatno terafiliasi dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bandung, Jawa Barat. "Saat ini tim terus bekerja menuntaskan peristiwa yang terjadi," ucap mantan Kabareskrim Polri ini.

Terakhir, Sigit menjelaskan, barang bukti yang diamankan sementara dari tempat kejadian perkara (TKP) antara lain surat berisi penolakan terhadap pengesahan KUHP baru.

"Kemudian Di TKP kita temukan ada belasan lembar kertas yang bertuliskan protes atau penolakan terhadap rancangan KUHP yang baru saja disahkan di mana di dalamnya membahas masalah zina dan sebagainya," pungkas mantan Kapolda Banten ini.

Share:

Read More

Sampah Pasar Agro Desa Sumillan Menggunung, Gerakan Ativis Pemerhati Lingkungan Hidup (GA-PLH) DKI Jakarta Beri Resfon Serius

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Lautan sampah pasar agro desa sumillan menyambut di gerbang masuk pasar agro, warna warni plastik bungkusan sampah, seolah menjadi hiasan di pinggiran pasar sayur terbesar di kabupaten enrekang tersebut, Namun seolah luput dari perhatian pemerintah bahwa ada keluhan-keluhan masyarakat di sana yang harus di dengar, Seharusnya menjadi prioritas, disana, ada masyarakat yang secara tidak langsung menjadi korban dari sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai disana, mereka di kerumuni wabah penyakit, ada masyarakat rumah kontrakan yang berjarak tidak lebih dari 7 meteran peris didepan TPS ilegal tersebut (Jurnalis Suara Utama)

Ini hal seirus, harus benar-benar di berikan solusi, selain menggangu keasrian Enrekang sebagai wilayah pegunungan dengan pepohonan yang indah juga sangat mengganggu kesahatan, baik pengunjung, pedagang dan warga yang tinggal di sana,

Tentunya peran dari instansi terkait sangat dipertanyakan, baik dari pemerintah setempat dalam hal ini DLH/K Pemerintah Desa Sumillan atau mungkin pengelola pasar atau Asosiasi pasar agro

Hal ini harus di evaluasi, jika memang diperlukan dan sudah tidak lagi hadir sebagai solusi, pengelolah dan asosiasi pasar agro harus melakukan pembenahan (pergantian kepengurusan). Tidak ada pelimpahan tanggung jawab, tapi hadir sebagai struktur kerja di sana, ya sudah sepantasnya juga hadir sebagai solusi, bukan hanya dari struktur organisasi, tapi juga sebagai fungsi pengawas independen

Jika tidak ada peran di tatanan kepengurusan baik dari pengelola ataupun asosiasi,sudah sepantasnya untuk di ganti to tidak ada fungsi dan tugas yang jelas, Tetapi akan tetap kami kawal, dekat ini saya akan ada agenda di DPR RI, Iin Sya ALLAH persoalan ini akan saya angkat sampai di kementrian, saya melihat tidak ada usaha serius di tatanan kepengurusan untuk berbenah diri, persoalan sampah di pasar agro kabupaten enrekang Sul-Sel ini sudah kami soroti 2 tahun silam, jika tidak ada etikat baik untuk pengelolaan sampah yang serius, maka dengan sangat menyesal kami akan meminta ke pihak berwenang untuk penutupan sementara pasar agro sumillan enrekang sulawesi selatan hingga ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh pihak terkait untuk pengelolaan sampah yang ada di sana

Wiranto Embong Bulan (Ketua Umum Gerakan Aktivis Pemerhati Lingkungan Hidup DKI Jakarta)

Sementara itu terkonfirmasi via Whatsap Oleh Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersiahan Kabupaten Enrekang, 

Tps 3r itu ada pengelolahnya dan mereka dibiayai dari iuran masyarakat pelanggannya Muhar nama ketuanya,

Di pasar rondo sendiri ada pengelolahnya dibawah koordinasi dinas pertanian termasuk petugas kebersihan yang dibiayai oleh warga pasar,

Kalau sampah secara umum belum masuk jangkauan operasional kami, Terang beliau

Seharusnya proses pengomposan bisa dilakukan oleh pengelolah pasar tapi blum dikerjakan karena sebagian besar sampahnya adalah organik

 Namun kiita akan berupaya untuk menyelesaikan masalah ini kita duduk bersama dengan pihak terkait termasuk pengelolah pasar' Tutupnya

Share:

Read More

Jelang Natal 2022 dan Tahun' Baru 2023 SINODE GKST Dukung POLRI Jaga KAMTIBMAS di Sulawesi Tengah

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Menjelang peringatan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Ketua Umum Sinode GKST Pendeta Djadaramo Tasiabe.M.Th. meminta kepada masyarakat untuk selalu mendukung tugas Polri dalam menjaga Kamtibmas di Kabupaten Poso dan tetap menjaga hubungan antarumat beragama, Perkuat Silaturahmi jangan ada Perbedaan, hendaknya tidak menyebabkan masyarakat tercerai berai, namun harus saling mendukung dan menyatukan antara yang satu dengan lainnya. "Terangnya.

Terkait pengamanan pada saat ibadah Natal dan Tahun Baru pihak Sinode sudah berkoordinasi dengan Pihak Polres Poso dan seluruh Polsek untuk meminta pengamanan pada saat perayaan ibadah Natal berlangsung.

Adapun rangkaian Program Sinode GKST Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru yang sudah di agendakan di antaranya adalah, Sinode GKST akan mengadakan ibadah pada Tanggal 24 malam dan Tanggal 31 malam. 

Khusus Perayaan Natal pihak sinode GKST menyerahkan sepenuhnya kepada klasis-klasis yg ada di bawah naungan Sinode GKST untuk merencanakan serta menyusun sendiri program Ibadah maupun program klasis-klasis untuk menyambut Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023

"Saat ini kami sampaikan bahwa Rangkaian perayaan Natal yg telah terlaksana di jemaat-Jemaat yg berada di naungan Sinode GKST yaitu Pawai Natai dan Lomba menghias Pohon Natal" Lanjutnya

Oleh karena nya sebagai ketua Umum GKST selalu berpesan agar terwujudnya dan lancarnya program tersebut, tak henti-hentinya meminta untuk selalu secara terus menerus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, dan mendukung sepenuhnya tugas Polri dalam menjaga Kamtibmas sehingga Keamanan dan ketentraman kita tetap terjaga serta hubungan antara umat beragama yang satu dan lainnya tetap terjaga dan harmonis. Dengan demikian, kita harapkan kedepan seluruh wilayah di Kabupaten Poso dan Sulawesi Tengah pada Umumnya selalu aman dan damai," juga tak kalah lebih penting harapan kami adalah Menjelang tahun Politik Pemilu 2024 Sinode GKST tidak memperbolehkan gereja-gereja yg berada di bawah naungan Sinode GKST untuk ikut terlibat Politik praktis di lingkungan gereja."tutupnya.

Share:

Read More

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana Mengecam Atas Adanya EKS Tim Mawar di KEMENHAN Dan Mendesak Kepolisian Untuk Menuntaskan Tragedi Kanjuruhan

KABARMASA.COM, JAKARTA- Aksi demonstrasi dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Krisnadwipayana di dua titik yaitu depan Kementerian Pertahanan Nasional (KEMENHAN RI)  dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) pada hari kamis, (8/12/22).

Pier Lailossa selaku Presiden Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana mengecam atas adanya Eks Tim Mawar di Internal Kementerian Pertahanan Nasional. Adapun argumennya berasal dari hasil kajian Kemenkastrat BEM UNKRIS.

"Perilaku Tim Mawar dalam kemungkinan penculikan para aktivis sangatlah tidak humanis dan menciderai persoalan hak-hak asasi manusia. Mengetahui adanya anggota eks Tim Mawar dalam kementrian pertahanan menjadi satu pertanyaan besar mengapa Mentri pertahanan yaitu Prabowo Subianto merekomendasi Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus ke Kementerian Pertahanan melalui dua surat kepada Presiden bernomor SR/479/M/VII/2020 pada 28 Juli 2020 dan SR/568/M/IX/2020 tanggal 7 September 2020. Menyadari eksistensi kementrian negara yang sangat strategis pada persoalan pertahanan negara guna menopang stabilitas negara dari ancaman nasional maupun internasional yang kemudian mempunyai tugas yang diemban sebagaimana terjawantahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 94 Tahun 2022 Tentang Kementrian Pertahanan pada pasal 4 menjelaskan “ Kementrian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. 

"Oleh karena kedudukan dari pada kementrian pertahanan berada dibawa tanggungjawab presiden sehingga pada peranan eksekutif perlu memperhatikan  Asas-asas yang melandasi roda pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 5 penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, AUPB. Yang dimaksud AUPB dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 “Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi  Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Terdapat beberapa asas yang termuat dalam AUPB dijelaskan pada pasal 10 sebagai berikut; Asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, kepentingan umum dan pelanyanan yang baik". 

Oleh karena itu bersandar pada asas-asas yang semestinya menjadi parameter sebuah kebijakan dikeluarkan. Kami memandang bahwa para Eks Tim Mawar tidak sepatutnya berada dalam lingkungan Kementrian Pertahanan karna hal ini sama saja telah mencoreng semangat penegakan Hak Asasi Manusia yang haruslah dikedepankan dan dijunjung tinggi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asas manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Sehingga persetujuan yang dikeluarkan oleh presiden terkait Promosi Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/9/2020). Mestinya dicabut atau dipertimbangkan kembali karna kurang mencerminkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Maka kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana menuntut beberapa hal sebagai berikut:

1. Meminta Presiden RI untuk mencabut KEPRES Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang didalamnya terdapat anggota EKS Tim Mawar

2. Menolak adanya EKS Tim Mawar dalam Internal Kementerian Pertahanan karna mencoreng semangat penagakan HAM

3. Meminta Presiden RI untuk mengevaluasi Kepengurusan Kementerian Pertahanan dengan memperhatikan Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) 

4. Meminta Presiden RI mengevaluasi kedudukan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Nasional karena membuka ruang kepada Anggota Eks Tim Mawar mengisi struktural di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia" pungkasnya. 

Selain itu kecaman atas kepolisian kembali disampaikan pada saat aksi lanjutan di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI).

Rafa C Gunatama selaku Wakil  PRESMA Universitas Krisnadwipayana menyatakan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana diatas mobil komando 

"Berdasarkan laporan dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan pasca pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan.

"Tentu hal ini sangatlah disayangkan Padahal sudah sepatutnya sebagai aparatur negara haruslah menjamin keselamatan warganya sebagaimana terjawantahkan dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”. tegasnya

"Selain tragedi Kanjuruhan menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Hal ini tentu menjadi sebuah degradasi dalam persoalan hak-hak asasi manusia. Sebuah Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian semakin menurun Padahal, tingkat kepercayaan publik kepada Polisi Republik Indonesia (Polri) pernah mencapai 87,8% pada 2018. Namun, setelah Pilpres 2019 kepercayaan terhadap polisi menurun pada angka 72,1% dan kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan pada polisi kembali menurun ke angka 59,1% saat ini. Oleh karena itu maka kami memandang bahwa instansi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum patut untuk dipertanyakan kredibilitas nya dalam menegakan hukum sebagai panglima untuk melindungi masyarakat. 

Oleh karna situasi tersebut maka kami memberikan sebuah nomenklatur yaitu Ham Dikorupsi yakni  gambaran atas adanya  degradasi pada nilai nilai  luhur  yang diamanatkan konstitusi tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Maka kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana menyatakan secara tegas poin tuntutan kami yaitu: 

1. Meminta  Presiden Jokowidodo Mengavaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Kepolisian

2. Meminta Pemerintah Segera Aktualisasi  Rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF)

3. Meminta Pemerintah Bersikap Tegas Dalam Menangkap Dan Mengadili Para Pihak Yang Telah Mengakibatkan Korban Jiwa Pade Tragedi Kanjuruhan, pungkasnya

Share:

Read More

Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sejajaran Unismuh Makassar Kembali Melakukan Aksi Unras. Cabut RUU KUHP yang Dianggap Kontroversial

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Di depan kampus unismuh Aspirasi utama dari unjuk rasa itu adalah menolak dan mengecam keras untuk mencabut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai bermasalah “menurut jendral lapangan “Muh. Ahlus ( Kabid PTKP HMI Kom Bintang Arasy Unismuh )

Sejumlah pasal RKUHP yang diprotes ini pertama pasal soal korupsi yang memuat hukuman yang lebih rendah daripada UU Tipikor.

Kemudian pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden yang mengancam pelaku dengan penjara maksimal 3,5 tahun.

Lalu pasal tentang makar yang bisa diancam hukuman mati, seumur hidup atau bui 20 tahun.

Kemudian pasal soal penghinaan bendera, pasal soal alat kontrasepsi, pasal aborsi, pasal pemidanaan gelandangan, dan pasal tentang Zina dan Kohabitasi (kumpul kebo).

Selain itu ada juga pasal soal pencabulan, pasal pembiaran unggas dan hewan ternak yang memasuki pekarangan, pasal tentang tindak pidana Narkoba, pasal tentang penghinaan terhadap badan peradilan atau contempt of court.

Dan ada beberapa pasal lainnya

Sehingga massa aksi HMI komisariat sejajaran Unismuh Makassar berharap agar RKUHP ini dapat di cabut dan di pertimbangkan sebaik sebaiknya guna tetap menjaga ketertiban masyarakat.

Dan tetap menjaga asas keadilan bermasyarakat serta toleransi sesama warga negara baik dari pihak pemerintah, pihak kepolisian dan rakyat dapat terjalin dengan baik sebab dari rkuhp ini dianggap krisis toleransi dalam ruang lingkup NKRI.

Sehingga massa juga menyampaikan akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar lagi jika tuntutam dan aspirasi mereka belum di tanggapi dari pihak pemerintah.

Share:

Read More

Eks. Napiter Kota Palu Mengecam Segala Bentuk Aksi Terorisme Dan Paham Radikalisme Di Kota Palu

KABARMASA.COM,  SULAWESI TENGAH - Sejumlah eks Napiter Kota Palu mengecam aksi terorisme dengan cara melakukan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Kota Bandung Rabu (7/12), yang menyebabkan belasan korban luka-luka.

Akbar salah satu Eks Napiter Kota Palu yang juga Ketua yayasan sahabat pelita umat Kota Palu mengutuk keras aksi terorisme yang terjadi di Polsek Astana Anyar Kota Bandung Rabu Pagi.

“Kami mengecam keras tindakan tersebut, dan meminta aparat keamanan mengusut aksi ini sampai ke akar-akarnya,” kata Akbar kepada media ini, Kamis (8/12).

"Mari bersama-sama kita perangi aksi terorisme dan radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan," Ungkap Akbar.

Akbar juga mengatakan usai divonis bebas bersyarat terkait kasus terorisme, ia bersama sejumlah rekannya yang juga mantan Napiter mendirikan satu yayasan yakni Yayasan Sahabat Pelita Umat Palu, dimana dirinya dipercaya menjabat sebagai Ketua dari yayasan tersebut.

Yayasan Sahabat Pelita Umat ini merupakan suatu wadah untuk pembinaan mantan napiter, yang berfokus pada program deradikalisasi kepada masyarakat serta pengembangan kemandirian eks Napiter di Sulteng dan semoga mendapat dukungan dari warga Kota Palu.

"Saya bersama rekan rekan eks napiter di Kota Palu memiliki keinginan besar untuk mencegah menyebarnya pemahaman radikal di wilayah Kota Palu khususnya di kalangan para pemuda. Dengan Yayasan yang telah kami bentuk semoga dapt memberikan kontribusi baik terdapat Pemprov maupun kepolisian melalui kegiatan-kegiatan positif yang dapat mendukung terciptanya situasi Kamtibmas di Kota Palu.

Olehnya didalam setiap kesempatan dirinya selalu memberikan himbauan yang tegas kepada kalangan remaja untuk mewaspadai dan menjauhi paham radikal maupun intoleran.

Harapannya dari kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta generasi mudah terhadap Republik Indonesia (NKRI) dan mengetahui bahaya laten paham radikal serta intoleran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sebagai bukti penyesalan kami serta ingin memperbaiki diri, kami bersama 19 eks narapidana terorisme (napiter) di Prov. Sulteng juga telah menyatakan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada upacara HUT Republik Indonesia ke-77 di Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu dan merupakan salah satu bukti kembalinya kami untuk setia kepada NKRI.

Share:

Read More