KABARMASA.COM, JAKARTA - Buntut
kasus Rafael Alun Trisambodo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami
sosok artis inisial
R yan diduga turut terlibat dalam kasus yang menjerat mantan
pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) atas
tindak pidana pencucian uang.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, mengatakn pihaknya juga masih
menduga-duga apakah inisial R tersebut merupakan huruf depan atau tengah bahkan
atau diujung nama.
Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus pun menyebutkan ciri-ciri dari
artis R tersebut. Ciri-cirinya yakni merupakan sosok selebritis terkenal dan
tinggal di Jakarta.
"Bisa dibilang orang kaya baru sesungguhnya. Kalau kami lihat pajak
pribadinya saja tidak cenderung bisa disebut kaya kok apalagi pajak badan
usahanya," kata Iskandar.
Menariknya, secara terpisah justru Rafael Alun sendiri mengaku tidak kenal
dan tahu mengenai sosok inisial R yang dikaitkan dengan dirinya.
Bahkan Rafael tidak memiliki kedekatan dengan artis mana pun, termasuk
sosok R.
"Saya tidak punya lingkungan pergaulan artis, setiap hari saya dari
pagi ke kantor, hari-hari saya habiskan di kantor. Saya enggak punya temen
artis atau temen wanita lain," kata Rafael Alun saat
wawancara khusus, Kamis (30/3/2023).
KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan
(Zulhas) bersama Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendatangi
Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka berdialog dengan pedagang soal perkara
pakaian impor ilegal.
Dialog digelar tertutup di Blok III Pasar Senen
pada Kamis (30/3/2023). Dialog perwakilan pemerintah dan pedagang itu dipandu
anggota DPR RI Adian Napitupulu.
Selepas itu, Zulhas dan Teten membeberkan hasil
pertemuan mereka dengan perwakilan pedagang kepada ratusan pedagang pakaian
impor bekas (thrifting). Zulhas menjelaskan perdagangan harus mematuhi aturan
yang ada di Indonesia.
"Kita bekerja ada undang-undang. Begitu juga
perdagangan, ekspor, impor diatur undang-undang," ujar Zulhas di hadapan
para pedagang.
Zulhas menjelaskan, berdasarkan UU, impor pakaian
bekas tak diperbolehkan. Apalagi yang masuk ke Indonesia secara ilegal dengan
diselundupkan.
"Memang ada juga pasalnya bagi yang menjual, mengedarkan
bahkan memakai ada juga pasalnya. Tapi tadi kita berdiskusi khusus pakaian
bekas ini yang dikejar itu penyelundupnya," ujar Zulhas.
Kepada para pedagang, Zulhas menegaskan pemerintah
kini berfokus memberantas para oknum penyelundup. Sedangkan untuk para
pedagang, lanjutnya, pemerintah masih memberikan kelonggaran waktu untuk
berjualan.
"Pedagang walaupun aturannya nggak boleh, saya, Pak
Teten, Pak Adian jamin tetap boleh dagang, silakan," ujarnya
Kendati begitu, Zulhas meminta pedagang tak
khawatir. Sebab, dia mengatakan pemerintah mengizinkan pedagang untuk
menghabiskan stok yang ada.
"Jadi silakan dagang sampai habis, oleh
karena itu kami meminta karena ini sedang dalam pembicaraan dengan penegak
hukum di mana pun berada kita kejar pelaku penyelundupannya, itu dulu yang
pertama," ucapnya.
"Sampai teman-teman stok di tokonya itu
dijual dulu sampai habis. Nanti kita akan diskusi lanjutan jalan keluarnya agar
dagangannya tambah bagus," tambahnya.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito
Karnavian melantik tiga Penjabat (Pj.) Gubernur Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Pelantikan dilakukan di Plaza Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).
Pelantikan dilaksanakan dalamangkaian acara dari
peresmian tiga DOB Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah,
dan Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung secara bersamaan.
Ketiga Pj. yang dilantik tersebut berasal dari kalangan
sipil yang merupakan putra-putri asli Papua. Ketiganya dilantik setelah lolos
seleksi oleh Tim Penilai Akhir (TPA). Mereka dilantik berdasarkan Keputusan
Presiden (Kepres) RI Nomor 115/P Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 tentang
Pengangkatan Penjabat Gubernur.
"Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa, Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan taufiknya, pada hari
Jumat, tanggal 11 November 2022, saya Menteri Dalam Negeri resmi melantik
Saudara Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Saudari Ribka
Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, Saudara Nikolaus Kondomo sebagai
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan," kata Tito mengucapkan kata-kata
pelantikannya dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (11/11/2022).
Diketahui, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo merupakan
Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan yang lahir di Agats, 24 April 1975.
Kemudian, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo merupakan Staf Ahli
Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional Kejagung, yang lahir
di Merauke pada 13 Maret 1964. Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka
Haluk merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik yang
lahir di Piramid pada 10 Januari 1971.
"Saya percaya bahwa saudara/saudari akan
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan," tutur Tito.
KABARMASA.COM, JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Peduli Indonesia (GMPI) Afad Usasra S.H melontarkan
kritiknya terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dianggap tidak
berpihak pada warganya sendiri di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.
Menurutnya, respons Ganjar yang membela serbuan
aparat kepolisian ke Wadas tersebut dianggap menihilkan situasi mencekam di
lapangan dan perasaan cemas masyarakat.
"Gubernur Jawa Tengah seharusnya tidak
mengeluarkan pernyataan yang tidak berpihak kepada masyarakat Desa Wadas dan
cenderung menihilkan pelbagai situasi dan kondisi di lapangan yang membuat
masyarakat cemas dan takut," ujar Ismail melalui keterangan tertulis,
Selasa (9/2).
Terlebih menurut Ismail, kehadiran Ganjar
dalam festival HAM di Kota Semarang, November 2021 lalu, mestinya memberikan
dampak pada sikapnya dalam membela warga Wadas yang mempertahankan tanahnya.
"Seharusnya berdampak pada sikapnya dalam
membela dan memastikan masyarakat Desa Wadas aman dari segala potensi kekerasan
dan pelanggaran HAM terhadap mereka," tutur Ismail.
Nyatanya kondisi di lapangan yang terjadi justru
memperlihatkan bahwa keberadaan aparat lah yang membuat situasi tidak
kondusif tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Ganjar.
"Terlebih melihat perlengkapan aparat yang
tidak relevan untuk disebut mengawal pengukuran lahan," ujarnya.
Sebelumnya,
Ganjar membenarkan bila ada kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas
tersebut. Namun Ganjar membela aparat dengan mengatakan bahwa polisi yang
datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat
(kamtibmas).
"Iya ada pengukuran, hanya pengukuran saja
kok, tidak perlu ditakuti, tidak akan ada kekerasan," ungkap Ganjar.
Aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas, Kecamatan
Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2) pagi, untuk mengawal tim
pengukur lahan penambangan batuan andesit.
Mereka dikabarkan menangkap warga yang dituding
melakukan provokasi hingga mencopot sepanduk penolakan proyek bendungan.
Penduduk Desa Wadas mengatakan jumlah warga yang
ditangkap aparat kepolisian sampai saat ini sekitar 60 orang. Beberapa di
antaranya merupakan anak-anak dan orang lanjut usia (lansia).
KABARMASA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan kritik dan masukan dari pers menjadi hal yang penting dalam mengingatkan pemerintah. Hal itu disampaikan Jokowi dalam peringatan Hari Pers Nasional 2022.
Jokowi menyadari banyak kekurangan dalam kerja yang dilakukan pemerintah. Dia meyakini media massa hadir untuk mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah bekerja dalam satu frekuensi.
"Kritik, masukan, dan dukungan insan pers sangat sangat penting mengingatkan jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban, dan mengapresiasi yang sudah berjalan," ucap Jokowi dalam acara yang disiarkan langsung oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (9/2).
Pada kesempatan itu, Jokowi juga berterima kasih atas peran media massa selama pandemi Covid-19. Dia menyebut pers memainkan peran penting dalam mengatur arus informasi selama pandemi.
"Selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di mana pun berada sekaligus ucapan terima kasih. Meskipun berada dalam situasi pandemi, insan pers tetap bekerja terus menyampaikan informasi," tuturnya.
"Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, kebebasan pers adalah pilar penting kemajuan Indonesia. Kebebasan pers dan perlindungan profesi wartawan dijamin undang-undang," ujar Jokowi..
Jokowi mengatakan pihaknya terbuka terhadap masukan-masukan dari pers. Menurutnya, hal itu dilakukan demi memperbaiki kerja besar transformasi bangsa.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan negara menjamin kebebasan pers untuk selalu menyampaikan kritik. Dia berkata undang-undang telah melindungi kebebasan pers di Indonesia.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Fenomena yang membuat heboh kabupaten subang yaitu adanya kejadian konser Tri Suaka dkk yang membludak menciptakan kerumunan lautan manusia yang melanggar Prokes Covid 19, padahal sudah sangat tegas bahwa Pemerintah Pusat sedang fokus menerapkan Prokes Covid 19, vaksinasi dan menekan laju penularan covid 19 apalagi sekarang sedang menjadi pusat perhatian terkait varian baru omicron yang mencemaskan.
Kemudian dibandung terjadi juga permasalahan serupa, yaitu event Barongsai di Mall Citylink Bandung dalam rangka perayaan hari imlek yang menciptakan kerumunan tanpa mengindahkan Prokes Covid 19.
Pemda setempat hanya memberikan sanksi yang cenderung itu tidak memberikan efek jera bagi pelanggar, baik kepada penyelenggara maupun perorangan. Padahal sudah jelas aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan dan Inmendagri Nomor 5 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019.
Ketentuan Ancaman Pidana dalam UU No 6 Tahun 2018 terhadap Pelanggar Prokes Covid 19 sudah sangat tegas dijelaskan baik bagi penyelenggara maupun perorangan. Tapi terkesan Pemda setempat selaku aparat pengawas penerapan prokes covid 19 telah lalai sehingga tidak pernah ada keterbukaan soal perizinan yang wilayahnya berada di level 2 seperti daerah Subang dan Bandung ini jika ada kegiatan terkait pentas seni hanya diperbolehkan kehadiran 50%, tetapi ini malah sebaliknya tingkat kehadiran kian membludak tanpa prokes.
Maka Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggar Prokes Covid 19 yang terjadi di Daerah Subang dan Bandung ini bahwa Mabes Polri Harus Segera Mengintruksikan Polda Jabar Untuk Menindak Tegas Kasus Kerumunan Konser Tri Suaka di Subang dan Festival Barongsai di Bandung Jawa Barat. Kemudian, Periksa dan Adili Pelanggar Prokes Covid 19 Terhadap Perorangan dan Penyelenggara Konser dan Event Barongsai Tanpa Terkecuali dan bagi Kepala Daerah Kab. Subang serta Bandung Selaku Aparat Pengawas Penerapan Prokes Covid 19 Diduga Telah Lalai Yang Berakibat Fatal serta terhambatnya penerapan prokes covid 19 secara total. Maka harus dilakukan penindakan secara hukum.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Dalam kepustakaan sejarah tidak sedikit banyak menceritakan terkait peran perempuan dalam panggung-pangung politik dengan berbagai dinamikanya. Posisi perempuan dalam sepak terjangnya dalam panggung politik keorganisasian jika kita berkaca pada tahun-tahun belakangan, kisar tahun 70an mereka hadir sebagai kekuatan baru dalam menghegemoni kekuatan lelaki dengan konsep feminisme nya. Dengan dominasi lelaki dengan konsep patriarkinya terlebih dalam keorganisasian terkhusus di pemerintahan, sehingga makin ke sini perempuan kian sadar akan fungsi dan perannya, yang semula merasa tugas mereka hanya menjadi pengabdi/aktor dibelakang kaum lelaki atau hanya menjadi pekerja tabu (didapur).
Tahun-tahun berlalu perempuan makin terangsang dengan hadirnya sosok mereka di panggung-panggung publik yang semulanya mereka (perempuan) tidak pernah ada disitu atau bahkan tidak sama sekali mengambil peran. Siapa bilang hanya pria yang bisa jadi pemimpin?.
Dalam perkembanganya, wanita juga tumbuh dan berkembang untuk menjadi seorang pemimpin yang kompeten. Bukan hanya sekedar jadi pemimpin biasa, namun beberapa diantaranya bahkan menancapkan eksistensinya dengan menjadi pemimpin negara dan memberikan kesan bahkan menorehkan namanya sebagai pemimpin wanita paling terkenal di dunia.
Lalu apakah kita masi meragukan kompetensi seorang wanita sebagai pemimpin, dan apakah pantas (egois) dengan sosok seorang perempuan dengan niat baiknya kita seenaknya sebagai lelaki mematikan mentalnya dengan memandang remeh temeh kompetensi mereka. Saya rasah kita (lelaki) justru perlu lagi berkaca ke belakang.
Namun jika hari ini kita (lelaki) masi mempersoalkan kompetensi kepemimpinan seorang perempuan, maka hanya satu yang perlu disadari dan patut di pertanyakan, Apakah dari dulu sampai sekarang kepemimpinan yang di pegang oleh seorang lelaki itu sudah benar-benar sempurna atau maksimal ?, saya rasa kita perlu banyak lagi membuka dan membaca lembaran sejarah terkait dengan sistem kepemimpinan yang di pegang oleh mereka (lelaki), dan pada faktanya justru kita malah akan menemukan sebuah kekurangan atau ketidaksempurnaan itu dan bahkan sampai kepada tahap yg paling buruk.
Bagaimana kemudian dengan kondisi keorganisasian dalam lingkup kecil (kampus), dimana kampus dikenal sebagai miniatur negara. Instansi kampus menjadi wadah serta panggung publik dalam pengembangan dan pemberdayaan potensi untuk melahirkan calon-calon pemimpin perempuan yang diharapkan baik dimasa depan tentunya. Sehingga saya rasa wanita hari ini sudah layak dan perlu untuk mengambil perannya. Apalagi melihat sosok tokoh (wanita) dengan jejak prestasi dan pengalamanya dalam setiap keaktifan nya di organisasi-organidasi struktural yang terbukti rapi dan tersistematis yang pernah di jejakinya. Sehingga patut menjadi salah satu tolak ukur untuk memberikanya ruang bagi dia (perempuan) berkesempatan untuk berproses.
Oleh : Mazaya Nabila Az-Zahra Ilham (Mahasiswa FH UMJ2020)
KABARMASA.COM, JAKARTA – Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (NasDem) Jakarta Pusat sambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai NasDem di dampingi DPD Partai Nasdem Jakarta Pusat bahas sinergitas program kerja Liga Mahasiswa Nasdem Jakarta Pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta, di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jl. Kebon Sirih (15/12)
Dalam kunjungannya Liga Mahasiswa Nasdem diterima oleh penasehat fraksi partai NasDem M Hariadi Anwar. Ia memberikan apresiasi atas terbentuknya Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Pusat.
Menurutnya, peran Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Pusat harus dapat merangkul setiap Mahasiswa di berbagai kampus wilayah DKI Jakarta dengan cara melakukan aktivitas dan program-program yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa.
“Saya apresiasi atas terbentuknya Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Pusat semoga Liga Mahasiswa NasDem dapat merangkul mahasiswa di tiap-tiap kampus dengan kegiatan yang dapat menarik minat mahasiswa”, – ucap M Hariadi Anwar
Haidir Anwar Anggota DPRD Komisi E menilai, Liga Mahasiswa NasDem harus mampu mendidik mahasiswa untuk melek politik, sebab semua hal yang terjadi di dunia ini akibat politik,
“LMN harus menyasar mahasiswa untuk melek politik, kesadaran politik harus dibangun sejak dini”,- ucap DPRD KOMISI E Pendidikan dan Kesehatan
Ketua Umum Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Pusat Danick Danoko mengucapkan terimakasih atas sambutan yang ramah dari DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Nasdem. Ia mengatakan, sinergitas antara mahasiswa dengan Pemerintah akan tetap menjadi mitra kritis.
“Saya ucapkan terimakasih atas jamuan dari DPRD Fraksi Partai NasDem DKI Jakarta. Disini sangat ramah dan terbuka”,
Lanjut, “Sinergitas program ini dalam upaya Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Pusat sebagai upaya penguatan mitra strategis antara mahasiswa dengan pemerintah,” ucap Danick Danoko.
Danick Danoko berharap, hasil dari silaturahmi ini dapat menjadi pertemuan yang dapat memberikan efek jangka panjang bagi penguatan partai NasDem.
“Silaturahmi ini kami harapkan menjadi pertemuan yang positif untuk efek jangka panjang bagi penguatan Partai”,-tutup Danick.
KABARMASA.COM, BANGKINANG - Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampar Jakarta (IPMKJ) baru -baru ini memberikan kritikan terhadap Pemda Kampar terkait banyak nya pejabat Dilingkungan pemerintahan daerah kabupaten kampar yang dimutasi begitu cepat dan terkesan dipaksakan, yang dalam hal ini disampaikan oleh ketua ikatan pelajar mahasiswa kampar Jakarta.
“Ya kami merasa akhir-akhir ini begitu banyak pejabat Dilingkungan kampar yang dirotasi, kami melihat hal ini terkesan dipaksakan apalagi hal ini dilakukan menjelang menjelang akhir periode bupati kampar bapak catur Sugeng yang tidak lama lagi akan purna“. Ujar fathur
Selain itu mahasiswa universitas muhammadyah Jakarta itu juga menpertanyakan terkait apa urgensi dalam rotasi pejabat dikampar.
“Karnanya kami juga juga mempertanyakan apa urgensi melakukan rotasi besar-besaran seperti ini ?,apakah karna hal urgent Atau bagaimana ?. Oleh Sebab itu pemerintah daerah harus bisa memberikan penjelasan terkait hal ini jangan sampai nanti masyarakat menilai ada Unsur-unsur dugaan jual beli jabatan dan politisasi ASN Dilingkungan kampar karna hal ini dilakukan menjelang akhir periode bupati kampar bapak catur Sugeng Susanto dan menjelang Pilkada 2024” terang fathur .
Fathur, juga berharap agar pemerintah daerah harus lebih lebih transparansi akan hal untuk menjaga kenetralan dari para ASN yang ada dikabupaten Kampar.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Senin, 6 Desember 2021. Liga Mahasiswa NasDem Jaktim mengadakan pertemuan di 1947 Cafe. Canter Sangaji bersilaturahmi dan berkenalan dengan beberapa jajaran pengurus Liga Mahasiswa NasDem Jaktim, pertemuan ini untuk membangun chemistry antara LMN Jaktim dengan DPD NasDem Jaktim guna keselarasan mengenai program serta kegiatan - kegiatan yang akan di lakukan oleh DPD NasDem Jakarta Timur.
Dalam kesempatan ini LMN Jaktim membahas proker proker untuk kedepannya yang mana kira dapat di kolaborasikan baik dengan DPD NasDem Jaktim maupun organisasi sayap partai NasDem lainnya, seperti salah satunya apa yang kaka Canter Sangaji sendiri tegaskan bahwa harus ada pendeketan pendekatan serta sosialisasi ke kampus kampus jakarta timur yang harus di lakukan oleh elemen - elemen milenial khususnya LMN Jaktim, tujannya untuk mengenalkan peran dan fungsi Liga Mahasiswa NasDem sendiri dalam mempersiapkan generasi - generasi muda yang produktif untuk kedepannya nanti.
Liga Mahasiswa NasDem juga membahas mengenai Sekretariat dan serta juga apa saja yang akan dilaksanakan kegiatan untuk waktu dekat saat ini serta kedepannya. Dengan adanya pertemuan/silaturahmi ini Liga Mahasiswa NasDem Jaktim bisa bersinergi/berkolaborasi dengan Ketua DPD NasDem Jaktim dan jajarannya dalam melaksanakan proker - proker dan kegiatan di wilayah Jakarta Timur.
Farrel Aby, Bidang Media Komunikasi dan Politik LMNasDem Jakarta Timur
KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP)
Jakarta Timur kecam keras pernyataan Anggota DPR-RI Wakil Ketua Komisi II DPR
RI Junimart Girsang.
Junimart meminta kepada
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi kepada ormas PP dan
FBR.
Bahkan dia menyarankan
pemerintah untuk tidak memperpanjang izin kedua jika terus membuat video.
Ketua MPC PP DKI Jakarta Timur
Noman Silitonga mengatakan,
“Pernyataan Junimart bukan
layaknya orang yang bijak”
Menurut Noman, Junimart tidak
bisa membuat pernyataan bijak, karena yang melakukan bentrokan hanya segelintir
oknum dari kedua ormas.
“Kalau dilihat seperti itu,
semua anggota DPR koruptor, masa kita samakan semua anggota DPR itu koruptor,
masih banyak yang benar, jangan karena satu yang korupsi, lembaganya DPR ikut
dibubarkan” katanya, Senin (21/11/2021).
Selain itu, Noman mencontohkan
jika ada kader Partai politik yang terlibat kasus korupsi, maka pihak parpol
juga tidak harus menerima sanksi pembubaran.
Kepada Junimart kiranya lebih
bijak dalam membuat pernyataan dan melihat insiden bentrokan ini dan terkait
dengan bentrokan kasus ini juga sedang berjalan sesuai hukum yang
berlaku.
Sebagai anggota DPR yang juga
mempraktekkan sendiri hukum tidak bijak bicara yang terlihat, tanpa melihat
lebih luas, jangan berpikir sempit lah.
“Junimart
Tak Bijak, kalau bicara harus dibubarkan,” tegasnya
KABARMASA.COM, BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Demokrat,
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Muslim SHI MM sebagai Ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Aceh
periode 2021-2026.
Muslim yang sedang menjalankan tugas kunjungan kerja luar
negeri ke Serbia, saat dihubungi Serambinews.com, Minggu (21/11/2021),
membenarkan bahwa ia telah ditetapkan sebagai Ketua Demokrat Aceh.
Muslim meminta do’a dan dukungan semua pihak agar dimudahkan
dan dilancarkan dalam mengemban amanah sebagai Ketua Demokrat Aceh periode
2021-2026.
“Saya mohon do’a dan dukungan seluruh masyarakat Aceh,
khususnya alim ulama, agar kami diberikan kekuatan dan kelancaran dalam
mengemban amanah ini,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI ini.
Muslim menambahkan, Partai Demokrat dan masyarakat Aceh
memiliki sejarah yang tidak dapat dipisahkan.
Dari awal sejak didirikan, partai besutan Presiden RI ke-6
(SBY) ini turut berpartisipasi aktif dalam berbagai momen sejarah di Aceh.
Utamanya proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascatsunami
Aceh tahun 2004, dan perdamaian Aceh tahun 2005.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan
masyarakat Aceh selama ini,”
“Dan kami akan terus berkomitmen mengisi dan mengawal
perdamaian dan pembangunan Aceh ke depan”, imbuh anggota DPR-RI yang sudah 3
periode menjabat ini.
Muslim juga menyampaikan apresiasi kepada Nova Iriansyah
yang selama ini sudah ikut membesarkan Partai Demokrat di Aceh.
Ia nantinya juga akan berkomunikasi dengan Nova dalam upaya
melanjutkan perjuangan membesarkan Partai Demokrat di Aceh.
“Tentu bimbingan dan nasehat beliau masih sangat kami
butuhkan,” tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat,
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Muslim SHI MM sebagai Ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Aceh
periode 2021-2026.
Informasi yang diperoleh Serambinews.com, penetapan Muslim
dilakukan pada Rabu (17/11/2021) kemarin.
Deputi Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan
(BPOKK) Partai Demokrat, Jemmy Setiawan membenarkan hal itu.
“Benar, Ketum AHY telah menetapkan Muslim sebagai Ketua DPD
Provinsi Aceh,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima
Serambinews.com, Minggu (21/11/2021).
KABARMASA.COM, JAKARTA - Pada tangal 20 Oktober 2021 BEM
F.H Universitas Jakarta Memberikan
Kritik 2 Tahun Kabinet Jokowi - Ma'ruf, BEM F.H Universitas Jakarta merupakan
satu – satunya pelopor yang aksi pada tanggal tersebut, sebagai bukti nyata dan
integritas kaum intelektual, Mahasiswa Universitas Jakarta lebih di dominasi
oleh wanita itu sebagai simbol bahwa pemerintah saat ini menunjukkan kelemahan
dalam berfikir serta bersikap bahkan bertindak.
Kami memberikan
bukti contoh kongkrit juga intergritas, Mahasiswa Universitas Jakarta sebagai
kaum muda berintelektual yaitu melakukan kontrol social, dibuktikan oleh para “Mahasiswi
sebagai simbol perlawanan” yang siap berdiskusi persoalan negara yang saat ini
telah di pimpin selama 2 Tahun Jokowi- Ma'ruf sendang tidak baik baik saja.
Maka dari
itu Ricci Ricardo Ketua BEM F.H Universitas Jakarta mengajak kepada BEM
Mahasiswa Seantero Raya untuk berani bersuara yg di dasari oleh naluri kristis
seorang Mahasiswa berintelektual,kami
merasa bahkan tau bahwa pemerintah Jokowi- Ma'ruh tidak mampu berdiskusi dengan
para Mahasiswa (laki - laki), Kami
memberikan contoh atas bentuk intregritas yang kongkrit sebagai Mahasiswa
Berintelektual, yang masih menjaga moral serta nalar kritis kami.
Dalam
proses demokrasi tersebut yang dimana termuat dalam UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 9 TAHUN 1998 (9/1998) TENTANG KEMERDEKAAN
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM, namun kami para mahasiswa di pukul mundur padasaat
menyampaikan pendapat, pada saat itu kapolsek gambir akan menindak lanjuti
tuntutan kami dalam 1x24 jam, kendati demikian tidak di tepati, kami hanya
melaksanakan tugas kami sebagai mahasiswa yaitu agent of control, tidak anarkis
dan juga para peseta aksi di dominasi mahasiswi, namun seperti inikah proses
demokrasi di negara ini.
Kendati
demikian Lagi & lagi Mahasiswa di diduga kuat di presekusi oleh oknum Polisi
Republik Indonesia khususnya Polsek Gambir, yg tidak mencerminkan POLRI PRESISI
bahkan di duga kuat telah melanggar PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 tidak memberikan
kesempatan pelayanan untuk segelintir kecil Mahasiswa untuk menyampaikan
Aspirasi rakyat kecil Indonesia.
TUNTUTAN
1. Diduga
kuat pemerintah gagal dalam menstabilkan ekonomi Indonesia, di sebabkan telah
lalai dalam melaksanakan konstitusi berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 terkait
dengan efisien berkeadilan. Yang bertujuan demi menjaga keseimbangan &
kemajuan di serta kesatuan Nasional khusus nya di masa Virus Covid - 19 .
2. Diduga
kuat pemerintah telah gagal dalam menjamin masyarakat untuk memperoleh
pekerjaan & penghidupan yang layak ,khususnya bagi Rakyat Kecil Indonesia. Sudah barang tentu bersebrangan
denganUndang Undang ( UU ) No. 12 Tahun
1948 .
3.Di duga
kuat pemerintah tidak mampu & terlihat lalai dalam menjalankan amanah
Peraturan Menteri( PERMEN) Perdagangan
No. 01 Tahun 2018, terkait dengan Ekspor & Impor beras. Yang jelas jelas
kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah Negara Agraris.
4.Menolak
Para Pekerja Asing ( TKA ) lebih mendominasi, dalam mendapatkan lowongan
pekerjaan di tanah air ibu Pertiwi Indonesia .
5.
MENDESAK PEMERINTAH UNTUK MEMBATALKAN AMANDEMEN UUD 1945.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Liga Mahasiswa NasDem Jakarta utara mengadakan kegiatan sosial untuk masyarakat yang menjadi korban musibag kebakaran di Jl. Lagoa Kanal, RT 009 RW 002, Kebon Bawang Jakarta Utara.
Ketua Liga Masiswa NasDem Jakarta Utara Felix William mengungkapkan, setidaknya kurang lebih 200 KK terdaftar menjadi korban dari keganasan si jago merah yang terjadi pada Kamis (7/10) lalu.
"Di masa pandemi Covid-19 seperti ini tentu berat bagi kita semua, apalagi bagi saudara-saudara yang saat ini terkena musibah yang tidak diinginkan," kata Felix di Jakarta, Kamis (13/10/2021).
Lebih jauh, Felix menuturkan, bahwa Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Utara dalam kegiatan bakti sosialnya memberikan bantuan kepada korban kebakaran berupa sembako hingga perlengkapan dan kebutuhan untuk bayi.
"Kita harapkan masyarakat luas untuk lebih peduli lagi terhadap sesama yang tertimpa musibah," ujarnya.
"Maka dari itu saya berharap semoga akan lebih banyak diluar sana orang-orang yang dapat peduli dan memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita mulai rakyat bantu rakyat," tegasnya.
Diketahui, kegiatan sosial ini turut pula mendapatkan dukungan dan kehadiran dari Pengurus Wilayah Liga Mahasiswa NasDem DKI Jakarta untuk bagaimana kegiatan bakti sosial ini dapat berjalan dengan lancar.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Brigjen TNI Junior Tumilaar dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Inspektur Kodam XIII Merdeka.
Junior kini ditempatkan sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Pencopotan Junior terkait surat yang dikirimkannya ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang isinya perihal surat panggilan Polri kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan penangkapan rakyat miskin buta huruf oleh anggota Kepolisian Resor Kota Manado.
Awal mula surat terbuka untuk Kapolri
Persoalan ini bermula saat Brigjen Junior Tumilaar membuat surat terbuka dengan tulisan tangan untuk Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Surat yang ditulis pada 15 September 2021itu kemudian viral di media sosial.
Disebutkan, surat itu dibuat karena Junior telah mendatangi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan juga telah dikomunikasikan jalur Forkompimda, tapi tidak diindahkan.
Junior memberitahukan dan memohon agar Babinsa jangan dibuat surat panggilan Polri. Dia menyebut, para Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara di darat.
Dalam surat itu, juga diberitahukan kepada Kapolri, ada rakyat bernama Ari Tahiru, miskin dan buta huruf berumur 67 tahun ditangkap dan ditahan karena laporan dari PT Ciputra Internasional.
KABARMASA.COM, KALIMANTAN BARAT
- Disinyalir signifikan Mafia Volume Pengadaan Proyek Pelang-Pematang
Gadung dengan anggaran sebesar 19,7 Milyar Pelaksana Proyek PT. Tamarin.
Peningkatan Jalan Pelang-Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan
Kab.Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Nomor kontrak:
P/61/PPKDAK/DPUTR-B.602/VII/2021. Hembusan Dugaan praktek Proyek Mafia
dalam kegiatan Proyek Akses Jln. Pelang- Pematang Gadung. Hembusan
adanya potensi kecurangan dengan mengurangi volume penghamparan Material
pengadaan LPB dan LPA tidak sesuai spek yang ditentukan di dalam
Dokumen Kontrak. Pengadaan lapis pondasi bawah persyaratan spesifikasi
proyek Jln. 19.7 Milyar Indikator pemilik proyek PPK tutup mata dan
telinga.
Pantauan investigasi Tim Rajawalinews (RN) Group Senin (04/10/21),
Kontraktor Pelaksana PT. Tamarin. Sumber Keuangan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kab.Ketapang Kalbar TA.2021. Indikator merupakan isu penting
adanya Korupsi pengurangan Iteam pengadaan satuan Barang/Jasa dalam
Volume ketentuan aturan dan UU Pemberantasan Korupsi dalam pengadaan
barang/jasa melalui instrumen Hukum pidana dan Administrasi mengacu pada
Kerangka Acuan Kerja (KAK) sampai ke Spesifikasi Teknis, semua bisa di
mainkan, anggaran menjadi besar dan mengada-ngada dari Volume proyek dan
Harga pengadaan wajar atau tidak wajar.
Ketebalan Disaen yang bervariasi, dari bagesting Ketebalan LPB dan
LPA, indikasi dugaan adanya penyelewangan yang dilakukan oleh pihak
kontraktor dan PPK Tidak menutup kemungkinan adanya permainan
KongkaliKong Pelaksana serta pemilik Proyek Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Jln. Jenderal Sudirman No.17
Kab.Ketapang Kalbar.
Rincunya dalam pekerjaan tidak ada sistem pengawasan dari PPK Dinas
pemilik Proyek sehingga berkesan dalam penghamparan LPB-LPA dan
kebersihan situasi dalam kegiatan maupun pengadaan jenis satuan
barang/Jasa tidak ada pengawasan dari Dinas pemerintah terkait yaitu KPA
(Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga
adanya potensi kuat terindikasi Mafia-Mafia satuan pengadaan
barang/jasa untuk mengurangi Kualitas dan Volume Proyek Jalan 19,7
Milyar. Tidak menutup kemungkinan, berakhir Proyek jalan yang di bangun
tidak bertahan lama dan cepat Rusak, Retak dan terkelupas
berlobang-lobang dengan Modus operandi selalu hadir dan dikatakan “ kita
bekerja di dalam Proyek kan ada ’Masa Perawatan’. Kata perawatan adalah
bentuk Modus Mafia kata pelicin sabun agar licin sebening Air sabun,
dalam bentuk Proyek Jalan 19.7 Milyar Mark-Up berpotensi Ladang Korupsi.
Menjadi perhatian, Kantor Direksi Keet di lapangan tidak ada memasang
jenis Photo Desain lapangan dan tidak ada Grafik peningkatan Gambar
proyek dalam bekerja, itu menunjukkan ketidak profesionalan antara
Pelaksana dan kuat adanya permainan Boca Booci sang PPK pemilik proyek
tidak pernah control kelapangan, indikator pembiaran proyek dalam
persekongkolan berjema’ah Mark-Up dalam proyek jalan sebesar 19,7
Milyar.
Dikatakan Asep pengawas lapangan PT.TAMARIN pada Rajawalinews
(RN),”Titik nolnya dari di Simpang dan 100% nya ada di Pematang Gadung
dengan panjang 6 km 6m, LPB 15 cm dan LPA 15 cm juga. Untuk Hotmix 5 cm
sudah pres, lebar 4 m nanti di kasih bahu jalan. Lanjut
dikatakan,”karena musim penghujan otomatis di sana juga hujan, maka
tanah yang datang pun basah yang mau ditimbun pun juga basah sehingga
menjadi becek. Jadi kita hentikan dulu, mudah-mudahan bisa tepat waktu.
Pekerjaan kita sekarang sih sudah belasan persen. Secara efisien waktu
kita sudah 3 bulan ke bawah, namun realnya yang bisa kerja hanya 28
hari. Pekerjaan kita menggunakan stekmen 1 stekmen 2. Ini juga imbas
dari tahun lalu kenapa nggak dikerjakan dari depan karena permintaan
dari masyarakat takut di sana tidak dikerjakan, padahal pasti kita
kerjakan,”pungkasnya pengawas lapangan PT. Tamarin Asep.
Proyek tanpa adanya pengawasan dari PPK selaku pemilik proyek, dari
tahap 1 hingga proyek tahap 2, disinyalir asal kerja. Dampak dan
akibatnya, peningkatan proyek terkesan amburadul. Belum sampai sekian
tahun jalan sudah rusak dan terkelupas serta berlobang-lobang.
Disinyalir banyaknya pengurangan iteam-iteam desain dalam pengadaan
satuan barang/jasa. Warga masyarakat kecil mengharapkan Audit pengadaan
dan fisik proyek dari satuan penindakan hukum BPK, KPK, Tim Piksus
Kejagung dan Tim Tipikor Mabes Polri. Proyek jalan Pelang-Pematang
Gadung maupun proyek Pelang-Batu Tajam dengan anggaran 56 milyar, belum 1
tahun umurnya tersebut sudah rusak, masih lebih bagus jalan menuju ke
sawah. Tanpa ada monitor dari pemilik anggaran proyek Dinas PUTR
Ketapang. PPK proyek ‘Lalu Heri Prihatiendi’ hingga saat ini tidak bisa
di konfirmasi dan selalu menghindar.
KABARMASA.COM, PAPUA - Di sana, Presiden akan melakukan penanaman benih
jagung. Setelahnya, Presiden akan menuju Gedung Serbaguna Yonif Raider Khusus
762/VYS, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong untuk meninjau pelaksanaan
vaksinasi COVID-19 bagi pelajar, masyarakat umum, dan lansia.
Presiden juga diagendakan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Papua Barat yang akan digelar di
Kantor Wali Kota Sorong. Pada siang harinya, Presiden dan rombongan terbatas
akan menuju Bandar Udara (Bandara) Internasional Domine Eduard Osok, Kota
Sorong, untuk kemudian lepas landas ke Jakarta.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja
kali ini adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pertanian Syahrul Yasin
Limpo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Staf Khusus
Presiden Billy Mambrasar. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah berada
di tanah Papua sejak Jumat (01/10/2021) sore.
Pada Sabtu (02/10/2021) pagi, Presiden meninjau dan meresmikan sejumlah arena
yang akan digunakan dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua
Tahun 2021, di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura.
Setelahnya, Presiden Jokowi melakukan groundbreaking
Papua Youth Creative Hub di Distrik Abepura, Kota Jayapura. Malam harinya,
Presiden meresmikan pembukaan PON XX Papua Tahun 2021 yang dipusatkan di
Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura.
Pada Minggu (03/10/2021), Kepala Negara melaksanakan
sejumlah kegiatan di Kabupaten Merauke yang diawali dengan peresmian terminal
baru Bandara Mopah.
Masih di Merauke, Presiden meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu
Sota. Selain meninjau fasilitas yang ada di PLBN, Kepala Negara juga
menyempatkan diri meninjau dan berbelanja di Pasar Sota.
Agenda selanjutnya yang dilaksanakan Presiden adalah
meresmikan Rumah Sakit Modular Jenderal TNI L.B. Moerdani di Distrik
Margamulya. Selain itu, Kepala Negara juga meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19
bagi masyarakat dan pelajar yang digelar di halaman Kantor Bupati, Kabupaten
Merauke.
Menutup rangkaian kegiatan di Merauke, Presiden Joko
Widodo menyempatkan diri meninjau arena dan menyaksikan pertandingan wushu PON
XX Papua klaster Merauke, di GOR Head Sai. (BPMI SETPRES/UN)
KABARMASA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo setuju mengangkat 56 orang
yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.
Hal itu disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di sela kunjungan kerjanya
di Papua, Selasa malam, 28 September 2021.
Sigit mengaku telah berkirim surat ke Jokowi pada Jumat lalu (24/9).
Isinya memohon untuk merekrut 56 orang tersebut bergabung ke Korps
Bhayangkara.
"Untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut menjadi ASN Polri. Kemudian
kemarin tanggal 27 (September), kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak
Presiden melalui mensesneg secara tertulis. Bahwa prinsipnya beliau setuju 56
orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri," kata Sigit dalam
konferensi pers di Papua, Selasa, (28/9/2021).
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebut, Polri memohon kepada presiden untuk
memenuhi kebutuhan pengembangan tugas di Bareskrim Polri, khususnya di bidang
tindak pidana korupsi (tipikor).
Kata dia, Polri mendapat tugas-tugas tambahan dalam rangka mengawal program
penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta
kebijakan-kebijakan strategis lain.
Sigit menilai, 56 orang yang tak lolos TWK KPK itu memiliki rekam jejak dan
pengalaman di bidang tipikor sehingga bisa cocok berkarir di Polri.
"Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman
di dalam penanganan tipikor, yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk
memperkuat jajaran organisasi yang saat ini sedang kita kembangkan, untuk
memperkuat organisasi Polri," jelasnya.
Sigit menambahkan, Polri diminta berkoordinasi dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Badan
Kepegawaian Negara (BKN). Kata dia, proses dan mekanisme perekrutan itu tengah
berlangsung.
KPK sebelumnya memberhentikan 56 pegawainya yang tak lolos TWK dalam proses
alih status menjadi ASN. Puluhan pegawai KPK itu dipaksa angkat kaki pada 30
September 2021.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Terkait dengan
polemik yang di alami oleh 56 Pegawai KPK yang di duga kuat adanya keterlibatan
bahkan intervensi oleh oknum Koruptor Korporasi. " Kami merasa bahwa Bapak Filri Bahuri tidak pantas
menjadi Ketua Komisi Pemberantas Korupsi yang di mana telah sering kali
melanggar kodek etik merujuk kepada aturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun
2020 yang diduga kuat dengan sengajabahkan dengan sadar melalaikan aturan tersebut " ucap Ricci ricardo
ketua Bem Unija
"Kami meminta kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo
sebagai pimpinan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk kepada aturan PP
No 17 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 1 yang di mana Bapak Filri Bahuri telah
mengabaikan bahkan tidak mengikuti instruksi langsung dari pada Presiden Jokowi
Widodo" tegas ketua Bem Fh Unija
Ketua BEM F.H Universitas Jakarta yang juga sebagai
Kordinator Aksi dengan tegas selalu mendukung bahkan mengawal Komisi
Pemberantas Korupsi (KPK) untuk selalu melakukan pemberantasan terkait dengan
Kasus Scandal Mega Korupsi yang melibatkan oknum pejabat negara bahkan oknum
pimpinan partai politik , seperti kasus HARUN MASIKU , DANA BANSOS , JIWASRAYA
SERTA CENTURY bahkan BLBI yang tidak kunjung terungkap akan aktor intelektual.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Nama Viani Limardi sempat membuat geger warganet
usai terlibat adu mulut dengan petugas kepolisian.
Anggota DPRD fraksi PSI
ini cekcok dengan anggota kepolisian karena kendaraannya tertahan razia ganjil
genap.
Saat adu mulut, Viani menyebutkan dirinya akan bertugas mengawasi vaksin di
salah satu daerah di Penjaringan.
"Biasanya pelat nomor saya kalau kita tugas boleh (lewat). Sekarang
saya tugas jam 9 vaksin di Penjaringan terus kita nggak bisa lewat seperti ini
kenapa?" kata Viani.
Viani juga menyebutkan bahwa dialah yang membuat aturan tersebut dan
menyebutkan bahwa dia adalah anggota DPRD
DKI Jakarta.
Baru-baru ini Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
resmi memecat Viani karena rutin menggelembungkan dana kegiatan reses.
Hal tersebut membuat Viani dipecat dari keanggotaannya di DPRD
DKI Jakarta dan partai.
Pemecetan Viani tertuang dalam Surat Keputusan DPP PSI
Nomor 531/SK/DPP/2021 tentang Sanksi Pemberhentian Selamanya sebagai Anggota PSI.
Dalam surat itu, Viani disebut melanggar pasal 5 angka 3 aturan perilaku
anggota legislatif PSI.
"Karena adanya penggelembungan laporan penggunaan dana APBD untuk
kegiatan reses dan atau sosialisasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan
riilnya yang telah dilakukan secara rutin, atau setidak-tidaknya pada reses
tanggal 2 Maret 2021, pada Jl. Papanggo 1 RT01/RW02, Kelurahan Papanggo
Kecamatan Tanjung Priok," demikian SK pemecatan yang diteken oleh Ketua
Umum DPP PSI Grace Natalie, 25 September 2021.
Sebelumnya, Viani juga mendapat surat peringatan karena tidak mematuhi
intruksi DPP PSI usai melakukan pelanggaran sistem
ganjil genap pada 12 Agustus 2021.
Selain itu, dia juga melakukan intruksi pemotongan gaji untuk membantu
penanganan Covid-19 pada tanggal 3 April 2021 sesuai dengan pasal 11 angka 7
aturan perilaku anggota legislatif PSI
2020.*** (GALAMEDIA)
.jpg)
