Showing posts with label politik. Show all posts
Showing posts with label politik. Show all posts

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Maju Jadi Calon Bupati 2024, BN Holik Pasang Baliho Besar di Depan SGC Cikarang

KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 BN Holik Qodratullah isyaratkan maju jadi calon Bupati Kabupaten Bekasi di Pilkada 27 November 2024 mendatang. Terpantau Tim Patriot Bekasi Research terdapat alat peraga kampanye (APK) berupa baliho besar calon Bupati Kabupaten Bekasi BN Holik di depan  Mall SGC Cikarang. Baliho tersebut bertuliskan "Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah Calon Bupati Bekasi 2024". Di dalam baliho juga terdapat pantun serta logo Partai Gerindra di pojok kanan atas. "Ke pasar ikan naik taksi, mampir beli buah duku dan gorengan, ayo kita majukkan Kabupaten Bekasi bersama semua suku dan golongan," tulis dalam baliho tersebut. Pada saat ini Holik tergabung ke dalam partai yang diketuai Prabowo Subianto tersebut, Gerindra di Kabupaten Bekasi sendiri sudah membentuk koalisi dengan Demokrat dan PKB.

Koalisi Gerindra, Demokrat dan PKS hingga saat ini belum mengumumkan siapa calon yang akan mereka usung, tetapi masing-masing partai sudah mengantongi sejumlah nama. Di antara nama calon Bupati yang mungkin sedang dibidik dari ketiga parpol tersebut, yaitu BN Holik, Dani Ramdan dan Aria Dwi Nugraha. Tetapi menurut Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha, terdapat beberapa nama lain, namun saat ini sedang diseleksi agar sesuai dengan kriteria.


Share:

Alhamdulillah, Siap Hadapi Masa Pensiun, PPPK Dapat Jaminan Hari Tua


 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dengan ungkapan rasa syukur, selain mendapati peningkatan remunerasi, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga akan diberikan lima hak tambahan yang disandarkan pada perubahan yang diakomodasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Serangkaian revisi pada UU ASN merujuk pada hak-hak yang bakal diberikan kepada PPPK.

Oleh karena itu, untuk memahami dengan lebih holistik mengenai penambahan hak-hak yang diperuntukkan bagi PPPK menurut perubahan UU ASN ini, kiranya kita telaah ulang esensi yang tertuang dalam artikel berikut ini.

Mari kita telaah lebih mendalam mengenai hak-hak pemberian yang direncanakan bagi PPPK sejalan dengan amandemen UU ASN ini.

Pemerintah tengah merencanakan agar kedudukan PPPK mendekati paritas dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masa depan.

Melalui revisi UU ASN yang mengincar pemberian hak-hak lebih lanjut, diharapkan PPPK mampu mencapai tingkat setara dengan PNS, walaupun demikian mungkin akan terdapat disparitas tertentu.

Hak-hak tambahan yang diamanatkan bagi PPPK dalam revisi UU ASN ini mencakup:

Remunerasi, Tunjangan, dan Fasilitas

PPPK akan memperoleh hak terkait remunerasi, tunjangan, dan fasilitas yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab yang diemban.

Izin Dinas

Hak izin cuti akan dijabarkan dengan lebih tuntas bagi PPPK, memberi ruang bagi mereka untuk merencanakan masa istirahat dan cuti dengan lebih terstruktur.

Pengembangan Kapabilitas

PPPK akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kapabilitasnya guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan tugas.

Pensiun

Hak pensiun akan dijamin bagi PPPK, memberikan jaminan terhadap kebutuhan finansial pada masa pensiun.

Perlindungan

PPPK akan memperoleh hak perlindungan dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan hukum dan manfaat asuransi yang relevan.

Hak-hak ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur mengenai manajemen PPPK.

Namun, belum dapat dipastikan dengan tegas perbedaan di antara hak-hak baru yang diamanatkan melalui revisi UU ASN dengan hak-hak yang telah ada sebelumnya hingga revisi ini diresmikan.

Oleh karena itu, kesabaran diperlukan dalam menanti keputusan yang akan diambil mengenai hak-hak yang diberikan kepada PPPK dalam bingkai revisi UU ASN ini.

Rencananya, proses persetujuan revisi UU ASN ini akan segera dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

 

Share:

Laskar Muda NKRI Akan Gelar Aksi Depan BRIN Terkait dengan Anggara Rp6,5 triliun, yang tidak Mampu Mengakomodir Penelitian Anak Bangsa Contoh nya Nikuba


KABARMASA.COM, JAKARTA - Laskar Muda Nkri berupaya untuk menguak tabir kebenaran yang di haruskan bahwa sebagai mana tugas pokok dan fungsi mahasiswa dan pemuda adalah menjadi  agent of control yang dimana kami melakukan tuntutan terhadap Brin untuk memberikan klarifikasai terkait kajian kami.


Sudah seharusnya tiap instansi memberikan keterbukaan data sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008, maka dari itu pada 20 juli 2023 kami melakukan aksi di depan Brin, sebelum melakukan aksi kami meminta untuk klarifikasi dan audiensi kepada pihak brin, namun ternyata kami tidak di berikan audiensi dengan alasan tidak adanya yang bisa menemui kami, ini suda mencederai uu no 14 tahun 2008.

Kami Laskar Muda NKRI mempertanyakan Total anggaran BRIN untuk tahun 2023 sebesar Rp6,5 triliun, sekitar 65 persennya digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen, seperti pembayaran gaji pegawai, perawatan gedung dan kendaraan dll. Sisanya sebesar Rp2,2 triliun atau sebesar 35 persen digunakan untuk kegiatan penelitian, seperti yang di ketahaui anggaran sebanyak itu harusnya bisa di kelola dengan baik dan juga dapat memajukan penelitian anak bangsa.

Penemu Nikuba Aryanto Misel Kecewa pada BRIN: Saya Dibantai Habis, Enggak Butuh Mereka

Penemu Nikuba, Aryanto Misel, mengaku tidak butuh dukungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini dia katakan dalam sebuah video wawancara dengan televisi yang kemudian beredar viral di internet.

Sekadar informasi, Nikuba atau "Niku Banyu" adalah alat yang diciptakan oleh Aryanto Misel, yang diklaim memungkinkan untuk mengubah air menjadi bahan bakar guna menjalankan kendaraan bermotor tanpa bahan bakar fosil.

Dalam wawancaranya dengan Metro TV yang potongan videonya viral di media sosial, Aryanto mengatakan, "Saya nggak butuh mereka (BRIN) saya sudah dibantai habis, enggak mau."

Nikuba Mau Dijual Rp 15 Miliar

Penemu teknologi Nikuba, Aryanto Misel, mengaku mau menjual teknologi Nikuba ke perusahaan otomotif asing sebesar Rp 15 miliar.

Nikuba sendiri merupakan teknologi yang diklaim mampu mengubah air menjadi bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Dengan begitu, kendaraan bermotor tidak lagi butuh bahan bakar fosil seperti bensin untuk bisa berjalan.
Tuntutan :

1.  Mendesak presiden bertindak tegas untuk mencopot Laksana Tri Handoko di karenakan tidak mampu mensuport penelitian anak bangsa nikuba sehingga tidak dapat memberikan kontribusi nyata kepada bangsa.

2. Kemana anggaran  BRIN dari pemerintah sebesar Rp 6,38 triliun untuk dana riset dan inovasi pada tahun 2023.

3. Terkait dengan penemuan aryanto misel yaitu nikuba yang di ragukan bahkan di bantai oleh brin namun ternyata di lirik luar negri untuk di ambil paten nya, sudah selayaknya pihak – pihak yang tidak melaksanankan hak nya di copot, seharusnya brin bisa dan mampu memfasilitasi para peneliti indonesia.

Kontak person 0812 8226 8657 (afad)
Share:

Poros Muda Indonesia Apresiasi Tingkat Kepercayaan ke Polri Naik Jadi 76,4%


KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Poros Muda Indonesia (DPP PMI), Frans Freddy S.H, mengapresiasi Polri atas capaian 76,4 persen kepercayaan publik. Frans pun mengapresiasi jajaran Polri, dari tingkat akar sampai tingkat nasional yang selalu berbenah diri untuk semakain lebih baik, dan menjadi Presisi.


"Kami mengapresiasi Polri beserta segenap jajaran dalam meningkatkan kinerja institusi Polri untuk melaksanakan tugasnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dibuktikan dengan kepercayaan dari masyarakat yang meningkat, Mulai dari penegakan hukum, sampai pelayanan masyarakat polri sudah mulai berbenah" ujar Frans kepada wartawan, Selasa (3/7/2023).


Menurutnya, peningkatan kepercayaan publik ini tidak lepas dari pihak – pihak kepolisian mulai dari pucuk sampai dengan akar yang senantiasa berbenah untuk menciptakan Polri yang Presisi. Dia menilai sosok Kapolri yang humanis adalah faktor penting.



"Polri yang humanis dan dekat dengan semua kalangan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam kinerja kepolisian secara kelembagaan," ucapnya.



PMI juga berterima kasih kepada Polri dan jajaran dari pucuk hingga akar. Sebab, selalu mendukung agenda organisasi kepemudaan di Indonesia.



"Sebagai organisasi kepemudaan, PMI juga mengapresiasi Polri yang selalu mensupport agenda-agenda kepemudaan yang merupakan bagian penting dalam menyambut bonus demografi pada dekade yang akan mendatang," ucap Frans.

 

Diketahui waktu Agustus 2022 saat kami rilis trust Polri anjlok ke angka 54% saat itu kurang lebih sebulan setelah Sambo membetot perhatian publik itu kita sampaikan itulah trust paling rendah polisi kita umumkan saat itu, tapi ternyata kurang dari setahun ya polisi berhasil memulihkan citranya bahkan sedikit menyalip KPK trust Polri itu," imbuhnya.

 

Polri yang sekarang ini dinilai sudah tidak ada lagi blok – blokan yang membuat Polri tidak bekerja secara maksimal, sekarang Polri sudah semakin baik dengan ritme perubahan yang semakin jelas terlihat, mulai dari penegakan hukum dan juga pelayanan ke masyarakat.

Kami dari Poros Muda Indonesia siap mendukung penuh pemerintah, apa pun program kerja nya yang bertujuan untuk indonesia menjadi yang lebih baik dan maju, mulai dari penegakan hukum samapai, kami melaksanakan penegakan hukum melalu lembaga bantuan hukum untuk terjun langsung meberikan bantun hukum.

 

Tidak lupa kami juga siap terlibat langsung dalam mensukseskan pemilu 2024, menuju pemilu yang jujur dan adil dan dapat di terima oleh masyarakat banyak, tanpa ada keributan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, Vox Poluli Vox Dei suara rakyat suara tuhan, tutur frans.

 

Berikut tren kepercayaan terhadap Polri dalam penegakan hukum:

Agustus 2022 49,8%
September 2022 62,6%
November 2022 58,2%
Desember 2022 62,9%
Februari 2023 68,4%
April 2023 70,8%
Juni 2023 74,8%

 

Tren kepercayaan terhadap Polri dalam pemberantasan korupsi:


Agustus 2022 63,9%
September 2022 60,1%
November 2022 54,6%
Desember 2022 59,6%
Februari 2023 64,4%
April 2023 66,9%
Juni 2023 69,2%

Share:

Ikatan Bem Pertanian Indonesia Terhadap Kpk Terkait Menteri Pertanian Indonesia

KABARMASA.COM, BOGOR - Pada hari minggu Tanggal 18 Juni 2023 Ikatan Bem Pertanian Indonesia melakukan Rakernas dan munas - is yang bertempat di kampus Istitut Pertanian Bogor. Dalam Konferensi Pers ini membahas mengenai kasus Menteri Pertanian Indonesia Syahrul Yasin Limpo terkait Dugaan penyahgunaan surat pertanggung jawaban (SPJ)  Keuangan Negara dan Gratifikasi di Lingkungan kementerina pertanian tahun 2019-2023.

 

Pada hari jum'at  tanggal 16 Juni 2023 sendiri Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan Surat kepada Kementan untuk di mintai keternagan, Namun menteri pertanian Syahrul Yasid Limpo mengkir dari panggilan KPK.

 

Maka dari itu kami Ikatan Bem Pertanian Indonesia Menuntut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

 

1. Mendesak KPK untuk segera menyatakan sikap kepada Perkara Menteri pertanian Indonesia.

2. Mendesak KPK untuk segera mengeluarkan Surat Tidak bisa bepergian Keluar negeri ataupun Keluar Kota.

3. Mendesak KPK untuk mengusut Tuntas siapapun yang terlibat

4. Mendesak KPK untuk segera menjadikan Tersangka Menteri Pertanian jika terbukti Bersalah

 

Bila mana Tuntutan Kami tidak di indahkan dan tidak ada tindakan kongkrit maka saya Imam Syafi'i Selaku Presidiun Nasional 4 dan M. Nadhim Ardiansyah selaku penanggung Jawab IBEMPI Akan melakukan Audiensi dan Aksi Selurug Bem Pertanian Indonesia.

Share:

IBEMPI Dukung KPK dalam Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian

KABARMASA.COM, JAKARTA - “Tata kelola menjadi agenda-agenda yang kami minta bantuan. Tolong periksa kami, periksa SOP-nya. Saya siap, karena saya tidak ingin masuk penjara,” ujar Syahrul Yasin Limpo pada kegiatan Pembekalan Antikorupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/10/2021). Ucap bapak menteri Pertanian Indonesia sumber : www.berita satu.com ucapan yang luar biasah dan membuktikan bahasanya ada integritas di dalam dirinya namun pada tanggal 14 Juni 2023 Bapak Menteri Pertanian diperiksakan oleh penyidik KPK dan ada dugaan korupsi. KPK sedang mengusut dugaan penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023.Hingga berita ini diturunkan oleh Tempo masih meminta tanggapan dari pihak Kementan dan NasDem, partai dimana Syahrul bernaung.

Bilamana tata kelola sistem pertanian hari ini yang dimana diselimuti banyak pencitraan mulai dari impor beras menjelang panen raya, mengatakan surplus panen, subsidi pupuk sudah sesuai permintaan dan anehnya pernyataan itu berbanding terbalik dari apa yang di lapangan hari ini semua mengeluh hasil panen yang di sandingkan oleh impor menjadikan harga tidak pro petani malah membuat kerugian semakin besar oleh petani. Progam KUR yang di gadang gadang pro rakyat hari ini malah sebaliknya. Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sulit sampai kepada petani kecil secara efektif karena banyak yang tidak bisa memenuhi ketentuan administrasi perbankan. Hal tersebut menjadi salah satu kendala sulitnya petani kecil untuk berkembang. Para petani kecil kini semakin tertekan karena biaya produksi terus naik. tetapi harga jual pertanian tidak mengimbanginya. sehingga terdapat ancaman semakin sedikit orang yang bersedia menjadi petani.

Maka dengan ini Kami Ikatan BEM Pertanian Indonesia menyatakan sikap Kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia :

1. Mendukung penyelidikan kepada KPK untuk mengaudit Bapak Menteri Pertanian RI berserta Jajaranya.

2. Meminta kepada Kejaksaan Agung juga mengawal terkait penyelidikan yang dilakukan oleh KPK

3. Meminta Kepada KPK untuk segera memberikan surat keputusan terkait kasus Surat pertanggungjawaban keuangan negara yang di Kementan bila terbukti Bersalah

4. Meminta kepada Kapolri untuk memberikan pengawalan terkait penyelidikan kasus ini

5. Mengutuk tindakan yang merugikan Petani Indonesia.

Bila mana tidak ada tanggapan yang kongkrit maka dengan ini Saya M Nadhim Ardiansyah di Minggu ini akan mengadakan konsolidasi seluruh BEM pertanian untuk menggruduk gedung Kementan di Minggu ini.


Share:

Menurut Pengamat Politik Menilai Erick Thohir di Nilai Cocok Disandingkan Dengan Ganjar Pranowo


KABARMASA.COM, JAKARTA - Seperti yang kita ketahui Partai PDI telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo Sebagai kandidat yang aka maju dalam kontestasi pemilihan presiden, hal ini pasti membuat publik bertanya – Tanya siapa yang akan bersandingan denga Ganjar Pranowo, di ketahui banyak nama – nama yang akan muncul dalam persandigan demi meningkatkan keserasisan politik sehingga dapat meninggkatkan elektabilitas juga memenangkan pilpres 2024.

Disini saya melihat salah satu kandidat yang sangat layak di sandingkan denan Ganjar Pranowo adalah Erick Thohir bukan tanpa dasar saya beropini seperti itu, kita ketahui Ganjar dinilai adalah seseorang yang ngentrik dan juga banyak di gemari kaum muda, berikut juga dengan Erick thohir yang baru saja menjadi ketua PSSI yang telah menorah tinta emasi di dalam sepak bola Indonesia yaitu berhasil memenakan seagames di Cambodia.

Menurut Afad Usasra S.H, banyak kandidat kuat yang dapat di sandingkan dengan Gajar Pranowo, namun yang terlihat paling menonjol adalah Erick Thorir di banding kandidat lainya apabila Ganjar Pranowo Capres Dan Erick Thohir Cawapres ini aka menaikan elektabilitas dan juga akan sangat di gemari oleh para kaula mulai dari muda sampai denga yang tua.

Erick Thohir, menurut dia, telah sukses mengemban amanah sebagai pembantu presiden. Hal itu terlihat dari keberhasilan Erick Thohir menuntaskan berbagai tugas khusus yang diberikan demi membantu rakyat. “Bahwa dalam banyak kerja presiden memberikan tugas khusus pada Erick Thohir itu juga menuai begitu banyak tantangan,” Terang Afad

Erick Thohir tercatat berhasil menuntaskan tugas khusus dari presiden. Mulai dari kecakapan dalam membantu penanggulangan pandemi Covid-19 dengan mendatangkan jutaan vaksin dari berbagai negara.
Selepas itu, Erick Thohir berperan aktif dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Salah satunya dengan menggenjot program Mekaar, KUR serta Makmur yang ekonomi masyarakat semakin bergerak.

Kinerja optimal Erick Thohir bahkan membuat laba pendapatan BUMN meningkat signifikan. Mulai dari Rp13 triliun di 2020 menjadi Rp124,7 triliun pada 2021 dan kini kembali meningkat hingga Rp303,7 triliun, “Tapi kita butuh Sosok Seperti Erick Thohir. Ada kebutuhan Republik ini terhadap sosok Erick Thohir untuk bisa menjawab banyak tantangan di Indonesia pasca 2024, Tutup Afad dalam opininya.
Share:

Masyarakat Inginnya Sistem Pemilu Terbuka

KABARMASA.COM, JAKARTA Mayoritas responden atau masyarakat Indonesia ingin Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, pilihan responden yang punya preferensi sistem pemilu ke proporsional terbuka, setuju memilih calon anggota legislatif secara lang­sung. Bukan oleh pimpinan partai politik, yaitu 80 persen.

“Preferensi terhadap dua sistem proposal terbuka itu mayoritas mutlak,” tandas dosen politik UIN Jakarta ini.

Sementara untuk pemilu pro­porsional tertutup, kata Burhan, tidak mengalami perubahan, yaitu sekitar 11,7 persen.

Survei Indikator ini dilakukan pada 26-30 Mei 2023. Responden adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode Random Digit Dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.230 responden dipi­lih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, vali­dasi dan screeningMargin of error survei diperkirakan ± 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple ran­dom sampling.

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menyatakan, secara hukum hampir tidak mungkin bagi MK mengubah putusan mereka terdahulu terkait konsti­tusionalitas sistem proporsional terbuka.

“Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sistemnya adalah proporsional terbuka. Bagaimana MK bisa membantah Undang-Undang Dasar, argu­mentasinya sendiri dan Undang-undang,” tanya Feri.

Dia mengatakan, jika sistem pemilu proporsional tertutup di­laksanakan, satu-satunya partai yang akan diuntungkan dalam kontestasi Pemilu 2024 adalah PDI-Perjuangan. Karena itu, hasrat untuk memastikan pro­porsional tertutup betul-betul untuk kepentingan politik.

“Bukan untuk kepentingan Undang-Undang Dasar, bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penyeleng­garaan pemilu yang sehat,” kata Feri.

Wakil Kepala Badan Pembi­naan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono Atmoharsono menilai, penggunaan sistem pemilu dalam bentuk apapun sama baiknya.

Menurut dia, pemilu dengan sistem proporsional tertutup yang berlaku pada era Orde Baru aman-aman saja dan pelaksa­naannya bisa dilakukan dengan senang.

“Apapun itu dilaksanakan semuanya baik. Zaman Orde Baru semua tertutup, aman-aman saja. Seneng-seneng saja. Sekarang mulai (digunakan proporsional) terbuka,” jelas dia.

Karjono juga menyatakan, sistem pemilu proporsional dalam bentuk apapun tidak akan membuat negara bubar. Menu­rut dia, sistem manapun yang akan digunakan pada Pemilu 2024 adalah sistem yang sama baiknya.

“Negara ini tidak akan bubar dengan sistem apakah itu ter­buka, tertutup, ataukah terbuka terbatas dan lain-lain,” ujarnya.

Karjono menyampaikan, apa­pun putusan MK terkait hal itu harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilaksanakan.

Seperti diketahui, peraturan sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku saat ini sedang diuji di MK. Gugatan agar MK memberlakukan pro­porsional tertutup dilakukan kader PDIP.

Belakangan, terdapat kabar yang menyebutkan MK akan mengeluarkan putusan yang mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Meski hal itu dibantah oleh MK.

 



 

Share:

Tangani Kasus Denny Indrayana, Polri Sebut Akan Profesional

KABARMASA.COM, JAKARTA - Polri pastikan akan bersikap profesional tangani kasus hukum yang seret Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Diketahui, yang bersangkutan dilaporkan terkait dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem Pemilu 2024 yang akan dikembalikan menjadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan Polri dalam mengusut sebuah perkara mengedepankan profesionalisme, termasuk kasus Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

"Tidak hanya kasus ini. Polri komitmen untuk profesional dalam melaksanakan pengusutan setiap perkara," kata dia dalam keterangannya, Minggu (4/6/2023).

Nurul mengatakan, kasus dugaan kebocoran putusan MK masih dalam tahap penyelidikan. Nurul mengaku akan beberkan perkembangan secara berkala.

"Masih didalami oleh Bareskrim. Jika ada update nanti kita sampaikan," ucap dia.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait polemik dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem Pemilu 2024, yang dikembalikan menjadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyampaikan, aduan tersebut dibuat oleh pelapor inisial AWW dan tercantum dalam Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal Rabu, 31 Mei 2023.

“Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik Bareskrim Polri,” tutur Sandi kepada wartawan, Jumat (2/6/2023).

Ada Dua Terlapor

Menurut Sandi, ada dua terlapor dalam aduan tersebut, yaitu pemilik atau pengguna atau penguasa akun Twitter @dennyindrayana, dan pemilik atau pengguna atau penguasa akun Instagram @dennyindrayana99.

“Adapun uraian kejadian yaitu pada tanggal 31 Mei 2023, pelapor melihat postingan di media sosial Twitter dengan nama akun @dennyindrayana dan media sosial Instagram dengan nama akun @dennyindrayana99 yang memposting tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian atau SARA, berita bohong alias hoaks, penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara,” jelas dia.

Denny Indrayana dilaporkan dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau SARA, berita bohong alias hoaks, penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP.

“Saksi-saksi yaitu atas nama WS dan atas nama AF. Kemudian barang bukti yang ditemukan yaitu satu bundle tangkapan layar akun Instagram @dennyindrayana99 dan satu buah flashdisk berwarna putih merk Sony 16 GB,” Sandi menandaskan.

 

Share:

Para Pengincar Generasi Millenial Bandung

KABARMASA.COM, BANDUNG - Pemilu 2024 menghadirkan artis dan enterpreneur sebagai calon wakil rakyat. Popularitas yang sudah melekat dalam diri artis atau publik figur menjadi daya tarik perhelatan pemilihan wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah.

Sebut saja diantaranya Giring Ganesha dan Yunius Suwantoro dari PSI, Nurul Arifin (Golkar), M Farhan (Nasdem), Nico Siahaan dari PDIP. Mereka para caleg yang berlatarbelakang profesi di dunia hiburan. Ada pula Dian Rahadian, Teddy Setiadi, Ledia Hanifa, Atalia Praratya, Sodiq Mudjahid dan Agung Budi S.

Merekalah nama-nama yang akan bertarung di dapil Jabar 1 (Kota Bandung-Cimahi) untuk memperebutkan kursi jatah 7 di DPR-RI. 

Menanggapi hal ini,  Fitri Ariyani milenial warga Cihampelas Bandung mengaku mengidolakan artis, namun merahasiakan pilihannya.

"Saya mengidolakan Om Giring Nidji. Pengin banget suatu saat ketemu bisa foto bareng. Kalau untuk pilihan caleg, rahasia ya," kata Fitri.

Sosok yang namanya sudah familiar di masyarakat khususnya dunia hiburan, pada akhirnya lebih mudah menyosialisasikan diri. Ketika mereka berjabat tangan, menyapa dan berkomunikasi langsung dengan warga dalam konteks bukan lagi menghibur, tetapi menyerap aspirasi.

Nanang Setyana, seorang pedagang kaki lima di Antapani Bandung mengungkapkan pendapatnya.

"Kalau saya mah pilih caleg yang mau turun langsung ke warga. Bukan kita yang mendatangi acara kampanye mereka. Mereka di panggung kita di lapangan" kata Nanang.

Dapil Jabar 1 (Kota Bandung dan Cimahi) dengan kondisi demografi kota besar yang majemuk, didominasi para pemilih milenial. Mereka  tidak pernah ketinggalan bersosial media, mengikuti perkembangan politik.

Parpol harus jeli memahami karakteristik calon pemilihnya. Partai Solidaritas Indonesia memposisikan diri sebagai partainya anak muda.

"Tiidak selamanya partai politik berbicara tentang ideologi. Tetapi menciptakan kedekatan emosional itu juga bagian dari menampung suara keinginan masyarakat untuk melakukan perbaikan melalui saluran wakil rakyat," kata Yunus Suwantoro.

 

Share:

Inggris Dilanda Krisis, Perempuan Terpaksa 'Open BO' buat Bertahan Hidup

KABARMASA.COM, INGGRIS - Inggris sedang mengalami krisis. Kondisi sulit ini membuat warganya melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup.
Bahkan banyak perempuan yang menjadi penjaja seks untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar tempat tinggal.

"Biaya hidup mengalami kenaikan. Kaum perempuan di Inggris juga menghadapi masalah dan menjadi penjaja seks untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka," kata Badan Amal Beyond the Streets dikutip dari The Guardian, Selasa (23/5/2023).

Mirisnya, mereka yang menjaja seks ini juga kerap kali memberikan potongan harga atau gratis biaya akomodasi penginapan. Hal ini dilakukan untuk mendapat imbalan. Namun hal ini juga sering kali disalahgunakan oleh oknum nakal.

"Krisis dan tingginya biaya hidup menjadi pendorong (seks untuk bertahan hidup), mereka juga saat ini menghadapi eksploitasi yang cukup besar," jelasnya.

Tak cuma menjajakan seks, sebagian perempuan juga rela bertahan hidup di hubungan yang penuh kekerasan di tengah krisis ekonomi.

Masalah ini telah mendapatkan perhatian dari pemerintah Inggris. Sekretaris Dalam Negeri, Suella Braverman mengungkapkan jika dia sedang mempertimbangkan adanya undang-undang baru untuk melindungi orang yang rentan eksplotasi seks.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Inggris menyebut menjajakan seks di Inggris sudah masuk ranah ilegal berdasarkan UU Pelanggaran Seksual.

Share:

Carut Marutnya Pemerintahan Kabupaten Bekasi di Bawah Kepemimpinan pj Bupati Dani Ramdan

KABARMASA.COM, BEKASI - Masih dengan cerita sama yang mungkin saja sudah terdengar di telinga-telinga kita sebagai warga Bekasi berapa kejanggalan yang terjadi di kabupaten bekasi menjadi berbincangan hangat hari ini

 

Di mulai dari pembangunan wc,sultan,rotasi mutasi yang cacat sampai dengan penetapan pj bupati kabupaten bekasi yang di anggap adanya indikasi kuat terjadi gratifikasi.

 

"Mari kita mulai dari proyek WC sultan yang terbesar pada 488 titik di kabupaten beksi dengan rincian anggaran 2020 menggunakan APBD kabupaten bekasi senilai Rp 98 miliar, jika di rincikan maka terhitung pembangunan satu buah WC sultan memakan anggaran sebesar 196,8 juta rupiah ukuran wc 3,5×3,6 meter persegi, dugaan kuat adanya markup pada proyek WC sultan Bekasi" ucap salahsatu parlemen mahasiswa.

 

Kembali pengangkatan kepala Dinas tersebut karena jelas melanggar pp no.13 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no.100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negri sipil dalam jabatan struktural.

 

Terlepas dari kedua kejanggalan di atas, terdapet satu kejanggalan pada penempatan pj bupati kabupaten bekasi yang di mana masa periode pj bupati Dani ramdan berakhir pada bulan mei namun pj bupati mengklaim sepihak bahwa dirinya sudah mengatongi (SK) perpanjangan masa jabatan sedangkan belum ada SK tersebut.

 

Rekomendasi dari DPRD kabupaten bekasi seharus nya menjadi dasar yang kuat untuk penetapan pj bupati kabupaten bekasi, namun hal ini dikesampingkan dan inilah yang menjadi suatu kejanggalan sehingga Nalar biar kami berpikir bahwasanya terhadap indikasi kuat terjadi gratifikasi antara pj Bupati Dani Ramdan untuk mendapatkan jabatan itu kembali

 

Sehingga kami meminta kepada kemenagri dan tim menilai akhir-akhir untuk tidak menutup mata dengan rekomendasi pernyataan sikap parlemen mahasiswa permabes.

1. Mendesak menteri dalam negeri bapak Tito karnavian untuk segera mencopot PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan karena diduga terlibat gratifikasi dari proyek pembangunan WC Sultan yang menelan biaya hingga Rp 96 miliar lebih.

 

2. Mendesak Mendagri untuk segera meninjau kembali surat edaran menteri dalam negeri nomor. 100.2.2.6/1450/SJ.Tanggal 10 Maret 2 2023 tentang persetujuan bunga mengangkatkan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi terkhususnya kepada Beni Sugiarto,S,T,M.SI sebagai kepala Dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten bekasi.

 

3. Selain kemendagri, kami juga mengultimatum menseskab pramono ultimaltum sebagai tim penilai akhir (TPA) pj kepala daerah untuk tidak mengacuhkan dan menutup mata terhadep surat keputusan DPRD kabupaten bekasi tersebut.

 

4.Meminta KPK memeriksa kepala bidang bangunan negara Dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten bekasi Benny sugiarto prawiro yang juga diduga turut terlibat dalam kasus tersebut.

 

5. Meminta KPK mengusut tuntas proyek yang menelen uang rakyat milaran rupiah tersebut.(BENTO)

 

Share:

Menkominfo Johnny G Plate ditahan sebagai tersangka, Istana tegaskan tak akan intervensi kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur Kominfo

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Kejagung mengungkap peran dari Johnny Plate.

"Yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya terkait jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan selaku pengguna anggaran," ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jaksel, Rabu (17/5/2023).

Kejagung menemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Plate dalam proyek BTS. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5," ujar Kuntadi.

Kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun.

Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari tiga hal biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Dalam kasus ini telah ditetapkan lima tersangka.

1. AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia
3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020
4. MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment
5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy
Share:

Targetkan Menang Besar Kursi DPRD Kab.ToliToli, Hanura Mulai Panaskan 'Mesin' Politik".

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab.ToliToli mulai memanaskan mesin politik menjelang Pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung, Hanura menargetkan Unsur Pimpinan di DPRD kab.ToliToli.

Ketua DPC Hanura ToliToli Agustinus Due Dopo (ADD) mengatakan, dirinya ingin mengulang kesuksesan partainya pada periode sebelumnya. "Kami menargetkan Unsur Pimpinan DPRD atau minimal 1 fraksi untuk tingkat DPRD kabupaten dan perolehan Kursi untuk DPRD Provinsi. Kami juga ingin mengantarkan kader-kader terbaik ke kursi DPRD kata Agus dalam keterangan tertulisnya kepada media ini.

ADD mengungkapkan, ada sejumlah daerah pemilihan (Dapil) yang dinilai berpotensi mendulang suara besar yang di prediksi  akan mendulang suara di Dapil tersebut.

Berkaca dari pemilu sebelumnya, wakil rakyat asal Hanura yang duduk di DPRD Kabupaten berasal dari Dapil 1 (Kec Baolan) atau kami hanya mampu bertahan pada perolehan satu kursi. "Sekarang ada beberapa potensi lagi yang cukup baik, di antaranya ada di semua Daerah pemilihan (Dapil) mudah-mudahan itu akan menambah, sehingga target Pimpinan DPRD itu minimal kita bisa penuhi dengan potensi-potensi tadi," ujar Agus.

Lebih lanjut hal senada di ungkapkan Sekertaris DPC Hanura Kab.ToliToli Adnan .SH   menambahkan, bakal calon legislatif (Bacaleg) dari partainya saat ini memiliki latar belakang yang beragam. Mulai dari Pengusaha, Politisi senior, advokat, mantan Kades,   tokoh organisasi masyarakt (ormas), tokoh masyarakat, alim ulama dan publik figur maupun para seniman kab.ToliToli   "Ada beberapa tokoh Politik senior dan pengusaha, di antaranya Pengusaha Muda Dewanto ( Ko.Awie ) , Oktavin ( ibu Ara) yang bertarung di Dapil 1 dan 2. yang menarik ada tokoh politik senior mantan Sekertaris Partai Besar di Daerah ini sebut saja Erwintoso Ahmad.SH,  Faisal M Yahya.SH dari partai Demokrat dan Yushak Morgen dari Partai Gerindra yang juga akan bertarung di Dapil 1 , 2 dan 4. di samping itu beberapa tokoh muda yang kami unggulkan, Wandi dari Dapil 4 merupakan kader PDIP 2 kali ikut pileg, Srikandi muda Hanura Gadima dan Usman Ukar mantan Kades Muara Besar dari Dapil 3. Saat ini masih ada beberapa tokoh yang siap bergabung nanti akan kita lihat bersama," masih dalam penggodokan insha allah akan bergabung bersama Partai Hanura."tutupnya.
Share:

Deklarasi Pemilu Damai 2024, LKBHMI Cab. Jakpustara Gelar Diskusi Lawan Terorisme dan Radikalisme

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) HMI Cab. Jakarta Pusat-Utara Periode 2023-2024 menggelar diskusi publik dan deklarasi pemilu damai 2024. 

Diskusi terebut bertemakan Peran Generasi Muda Dalam Menangkal Paham Radikalisme Menjelang Pemilu 2024 yang di adakan di Rumah Merah Putih Institut jakarta selatan yang dihadiri 30 orang. 

Dalam diskusi tersebut hadir juga 2 narasumber dari Bada Nasional Penanggulangan Terorisme RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI.

Kemudian salah satu Narasumber dari BPIP "Pancasila hadir dari berbagai ragam budaya yang ada di Nusantara, Identitas Ke Indonesiaan sudah merangkum berbagai budaya" ujar Dr. Mahnan Marbawi, MA di gedung Merah Putih Institut (16/05/2023).

Dr. Mahnan Marbawi, MA mempresentasikan bahwa Pancasila tidak dapat dibenturkan dengan agama. 
"Pancasila tidak dapat dibenturkan dengan agama, suku, dan ras" ujarnya

Berkaca pada pemilu 2019, banyaknya berita hoax atau berita ujaran kebencian salah satu narasumber dari BNPT RI menyamaikan. "Kami sudah membuat kesepakatan dengan penyelenggara pemilu untuk memberantas berita hoax untuk menyukseskan pemilu 2024" ujar Dr. Muhammad Suaib Tahir, MA (16/05/2023).

Sebagai Staff Ahli Bidang Pencegahan BNPT RI, Dr. Suaib memaparkan bahwa diseluruh daerah di Indonesia BNPT sudah membentuk Satgas Duta Damai.

"Kami membentuk Satgas Duta Damai diseluruh indonesia yang berfungsi untuk memberantas berita berita ekstrim yang dimainkan oleh kelompok radikal" ujarnya.

Dalam Materinya bahwa target beberapa kelompok radikal dan terorisme kebanyakan anak muda. "Presentasi antara tahun 2020-2023, aksi terorisme itu kebanyakan dilakukan anak-anak muda yang berumur 20-30 tahun"ujarnya.

Diketahui, dalam menangkal radikalisme diperlukannya memberikan pemahaman kepada generasi muda, untuk terhindar dari aksi terorisme dan radikalisme.

Sebagai penutup diskusi tersebut kedua narasumber sama sama menyampaikan bahwa Genarasi Muda / Mahasiswa harus menyambil peran untuk memberantasan tindakn terorisme dan radikalisme agar di Pemilu di setiap tahunnya tidak lagi menggunakan politik identitas. 

Terakhir LKBHMI Cab. Jakarta Pusat-Utara mendeklarasikan tentang Pemilu damai 2024 yang dimana mereka setia untuk menjunjung tinggi undang-undang dan agama yang mengajarkan kebaikan.
Share:

KTT ASEAN Berjalan lancar, Holistik Berikan Apresiasi KAPOLRI


KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Holistik Institute M. Nur Latuconsina menyambut baik gelaran Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN yang diselenggarakan di Labuan Bajo, yang akan berakhir hari ini, Jum’at (12/5/2023).


Latuconsina mengemukakan, pertemuan puncak yang diadakan antara pemimpin-pemimpin Negara ASEAN tersebut menunjukan keberhasilan Presiden Joko Widodo mengkokohkan citra positif Indonesia di mata dunia Internasional.


“Kesuksesan gelaran ini menunjukan leadership Presiden Jokowi yang menonjolkan posisi Indonesia sebagai ketua Asean”. Ucap Latuconsina kepada awak media. 


Pria yang biasa di sapa Rheno itu, juga menyoroti komitmen pelibatan dan peran serta pemuda dalam mendorong negara-negara ASEAN menjadi Pusat pertumbuhan dunia. 


“Sebagaimana penyampaian Presiden, kami pemuda mengharapkan kerjasama pemuda tingkat ASEAN dapat diimplementasikan dalam tindakan yang konkret dan nyata”. Terang nya. 


Dalam hal ini pengamanan KTT ASEAN juga Berjalan lancar berkat dari Polri. Hall ini patut kita mengapresiasi kinerja Keposilisan Republik Indonesia RI yang sukses mengamankan gelaran KTT ASEAN sehingga dapat berjalan dengan baik. 


“Berkat komando Kapolri, strategi pengamanan dalam rangkaian kegiatan melalui posko 91 command center juga menjadi indikator kesuksesan gelaran ini. Olehnya Kesiapan & kesigapan personil Polri perlu mendapat apresiasi semua pihak. Pungkas Pungkas Latuconsina. 


Kami harapkan kedepan setelah pertemuan luar biasa tersebut bisa menjadikan Indonesia hebat & Maju.


RAR

Share:

Ganjar Pranowo Melepas Ekspor Produk UMKM Banyumas

KABARMASA.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Bupati Bayumas Ir Achmad Husein melepas 4 truk kontainer ekspor produk UMKM di Banyumas, Jumat 12 Mei 2023. Ratna Kawuri Disperindag Jawa Tengah mengatakan pada hari ini terdapat pemberangkatan 7 truk kontainer. 3 di perusahaan masing-masing, 2 di Purbalingga dan 1 di Pati.

Sementara 4 truk yang dilepas langung oleh Ganjar yakni produksi Banyumas dari PT Indesso Aroma sebagai produsen minyak atsiri ke China, PT Ina Grow sebagai produsen gula kelapa organik ke Amerika Serikat, PT Permata Satria sebagai produsen gula kelapa ke USA dan PT Lestari Jaya Bangsa sebagai produsen jamu tradisional ke Arab Saudi.

"Masing-masing memberangkatkan 20 feet, 40 feet, 40 feet dan 40 feet dengan nilai total 7 kontainer sekitar Rp7,3 miliar" ucapnya.

Hal yang membanggakan pada pelepasan kotainer ini ialah yang diberangkatkan merupakan produk UMKM. Sehingga 'UMKM naik kelas' bukan hanya slogan semata, melainkan merupakan program nyata yang terealisasikan.

"5 diantara kontainer yang berangkat pada hari ini juga merupakan hasil dari ekspor coaching program yang dimiliki oleh Disperindag," tambahnya.

Ditemui seusai melepas secara simbolis, Ganjar mengatakan bangga dengan adanya UMKM naik kelas yang memberikan bukti nyata adanya pendampingan produk yang menjadikan UMKM menjadi berkalas dunia.

"Pesan saya, para pengusaha untuk menjaga kualitasnya. Jika itu bisa berjalan konsisten maka kerja sama akan berjalan secara terus menerus," tuturnya.

 

Share:

Fokus Maju Capres atau Cawapres, Cak Imin Tidak Nyaleg

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilu 2024. Meski begitu, tidak ada nama Muhaimin Iskandar di dalam daftar bacaleg PKB.

"Muhaimin Iskandar tidak mencalonkan diri," ujar Cak Imin, sapaan akrabnya, di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (12/5/2023) dilansir Antara.

Cak Imin menegaskan dirinya tidak akan maju sebagai bakal calon anggota legislatif karena ingin fokus pada pemilu presiden 2024. Keputusan tersebut mengikuti arahan para kiai dari hasil rekomendasi ijtima ulama.

"Iya, betul. Saya diperintah oleh para kiai, dewan syura, ijtima ulama untuk tidak boleh nyaleg," kata Cak Imin.

Menurut Cak Imin, para kiai berharap agar dirinya bisa maju menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada 2024. "Presiden atau wapres," ujar Cak Imin.

Selain itu, Cak Imin menegaskan tidak akan mengincar posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Kalau tidak capres, ya cawapres, yang penting bukan Wantimpres," ujar Cak Imin.

Cak Imin menyebut telah mendaftarkan 580 bakal caleg PKB untuk pemilu 2024.

"DPR RI sejumlah 580 calon seluruh posisi terpenuhi 100 persen, alhamdulillah begitu juga DPRD provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Kita semua dari tingkat pusat dan kabupaten kota secara serentak di jam yang sama mendaftarkan masing-masing caleg KPU dan alhamdulilah sudah terpenuhi semuanya 100 persen," kata Cak Imin.

Cak Imin menargetkan pada pemilu 2024, PKB bisa mengisi 100 kursi DPR RI dan 2.000 kursi untuk anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

"Target ini menjadi tanggung jawab seluruh kader meyakinkan rakyat," ucap Cak Imin.

 

 

Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts