Showing posts with label nasional. Show all posts
Showing posts with label nasional. Show all posts

PANCASILA JIWA PEMERSATU BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, JADI TEMA HARLAH PANCASILA 2024

KABARMASA.COM, AMBON – Dengan mengenakan Pakaian Adat Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Upacara dalam rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2024 yang mengusung Tema : “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, berpusat di Lapangan Merdeka Ambon.


Bertindak selaku Inspektur Upacara Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU dan Komandan Upacara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si.


Dalam sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakan oleh Sadali disampaikan bahwa, Tema Hari Lahir Pancasila Tahun ini, mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri dan berdaulat.


“Patut kita syukuri sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara, keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia,” ungkapnya.


Di dalam Pancasila, jelas Sadali terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, karena keberagaman yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional "Bhinneka Tunggal Ika".


“Dalam momentum yang sangat bersejarah ini, saya mengajak komponen bangsa di mana pun berada untuk bahu membahu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ajak Sadali.



Sebagai meja statis, Sadali menyampaikan, Pancasila terbukti mampu mempersatukan dalam menghadapi beragam gelombang tantangan dan ujian sejarah, sehingga sampai dengan saat ini Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar


“Sedangkan sebagai leitstar dinamis, Pancasila merupakan bintang penuntun yang membawa Indonesia pada gerbang kemajuan dan kemakmuran di era globalisasi teknologi dan informasi sekarang ini,” ungkapnya.


Sadali mengatakan, Pancasila harus senantiasa kita jiwai dan pedomani agar menjadi ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia.


“Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila, kita juga perlu keteladanan yang tercermin dari etika, integritas, dan karakter para pemimpin dan rakyat Indonesia, dimana perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia,” terangnya.


Pj. Gubernur ini menyatakan, Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan, dikarenakan Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar (smartphone) dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



“Lebih dari itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen-Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa,” tukasnya.


Dengan semangat Pancasila yang kuat, Sadali yakin seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan dapat diatasi, terlebih, di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.


“Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya, kita juga patut bersyukur dan bangga bahwa bangsa Indonesia telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa, dewasa dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara,” pintanya.


Ia mengajak untuk kita semua harus bersyukur dan berbangga telah melewati Pemilihan Umum yang demokratis secara aman dan damai demi tegaknya kedaulatan rakyat, konstitusi serta persatuan dan kesatuan bangsa.


Mengakhiri pidato ini, Sadali mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. 


“Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia,” tutupnya.


Hadir mengikuti Upacara Plh. Sekretaris Daerah Maluku, Staf Ahli Gubernur, Asisten Setda Maluku, Pimpinan OPD beserta seluruh ASN dan Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (Diskominfo Maluku) 

Share:

PB HMI-MPO Apresiasi Kerja Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemuda dan Olahraga Pengurus Besar HMI-MPO, Redza Sutiara Akbar, S.Pd memberikan apresiasi atas ketegasan dan keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam penanganan kasus dugaan korupsi di tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, tahun 2015 sampai 2022.

"Ketegasan dan keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin patut kita apresiasi dalam pengusutan beragam kasus mega korupsi, terbaru baru kasus dugaan korupsi pertambangan timah yang nilai kerugian keuangan negaranya sangat fantastis ratusan triliun rupiah,” ujar Ketua Komisi Pemuda dan Olahraga PB HMI kepada wartawan, Kamis 1 April 2024.

Mahasiswa Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai Jaksa Agung ST Burhanuddin mampu menampung kegelisahan masyarakat atas masih maraknya praktik korupsi di sektor pertambangan.

Dia memberikan apresiasi keberhasilan jajaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus  Kejaksaan RI menyidik kasus IUP PT. Timah ini, sampai sekarang telah menetapkan 16 (enam belas) orang tersangka termasuk,  Helena Lim dan terbaru Harvey Moeis.

“Pengembangan dan pengungkapan secara transparan proses penyidikan kasus ini oleh JAM Pidsus Kejaksaan RI adalah langkah maju terukur dan profesional,” nilai Redza.


PB HMI menilai hal itu membuktikan Kejaksaan tidak pandang bulu dalam pengungkapan kasus ini, semua yang terlibat adalah sama di depan hukum dan konsisten sampai 
pada level tertinggi.

Sebelumnya, disebutkan bahwa kerugian ekologis, ekonomi dan pemulihan lingkungan dari korupsi tersebut dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo mencapai Rp271 triliun. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014.
Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 
triliun. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun.

“Untuk kesekian kalinya kita bangga atas kerja progresif dan profesional Kejaksaan dibawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tidak pandang bulu berani menyidik kerugian keuangan negara ratusan trilunan rupiah," ujarnya.

Redza Sutiara Akbar berharap agar proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan ini tentu saja tidak hanya menindak para tersangka, namun juga mampu mengembalikan kerugian negara atas praktik penambangan liar yang terjadi selama ini di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
Share:

Lupa Nomor EFIN? Tak Perlu Khawatir, Begini Cara Mengatasi Lupa Nomor EFIN Dengan Mudah


KABARMASA.COM, JAKARTA - Nomor EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identifikasi unik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak. EFIN digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak setiap transaksi dan pelaporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak.

EFIN dibedakan menjadi dua jenis: EFIN pajak pribadi dan EFIN pajak badan. Untuk memperoleh EFIN, wajib pajak harus mengikuti beberapa langkah formal yang ditetapkan oleh DJP, seperti menyediakan dokumen-dokumen penting dan mengisi formulir permohonan EFIN.

EFIN berperan dalam mempermudah proses administrasi perpajakan, memungkinkan wajib pajak untuk mengisi dan mengirimkan berkas pajak elektronik, mengurangi penggunaan kertas dan biaya pengiriman fisik, dan memerlukan waktu dan tenaga wajib pajak dalam proses pelaporan pajak tahunan atau periode tertentu.

Cara mendapatkan EFIN bagaimana?

EFIN adalah sepuluh digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Simak langkah-langkah mendapatkan EFIN.

§  Buka situs efin.pajak.go.id untuk mendaftar

§  Persiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum memulai proses aktivasi EFIN, lalu klik “Lanjutkan”

§  Beri akses penggunaan kamera di perangkat Anda, lalu klik “Lanjutkan”

§  Aktivasi EFIN dapat dilakukan jika data kependudukan sudah sesuai dan verifikasi data pendaftaran telah selesai dilakukan oleh petugas KPP

§  Klik “Mulai Sekarang”

§  Isi Nomor NPWP, lalu klik “Lanjutkan”

§  Jika data yang dimasukkan valid, akan muncul halaman yang berisi nama wajib pajak. Jika nama tersebut sudah benar, lalu klik “Lanjutkan”

§  Setelah itu, potret wajah Anda dan sistem secara otomatis akan melakukan pencocokan data. Pastikan cahaya di dekat perangkat cukup agar kualitas tampilan foto semakin bagus.

§  Saat data sudah sesuai, akan muncul notifikasi EFIN yang aktif. Pemberitahuan EFIN akan dikirim ke alamat email yang terdaftar di akun pajak.go.id.

Cara Cek Nomor EFIN Dengan Mudah

M-Pajak

§  Buka aplikasi M-Pajak.

§  Tekan tombol EFIN di tampilan Home (bisa tanpa login).

§  Masukkan data yang diminta dalam aplikasi M-Pajak. Data diisi dengan lengkap. Hindari kesalahan pengetikan karena itu menyebabkan kegagalan verifikasi.

§  Ikuti instruksi pengambilan foto diri.

§  Konfirmasi data wajib pajak.

§  Jika foto diri wajib pajak berhasil divalidasi, sistem akan mengirimkan EFIN ke email wajib pajak yang telah terdaftar di DJP. Setelah mendapatkan EFIN di email, wajib pajak dapat mengakhiri proses ini dan melanjutkan ke proses Lupa Kata Sandi.

§  Jika validasi foto diri tidak tersedia, sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor ponsel wajib pajak yang telah terdaftar di DJP.

§  Masukkan kode verifikasi.

§  Jika kode verifikasi sesuai, sistem akan akan mengirimkan EFIN ke email wajib pajak yang telah terdaftar di DJP. Setelah mendapatkan EFIN di email, wajib pajak dapat mengakhiri proses ini dan melanjutkan ke proses Lupa Kata Sandi.

Telepon

Nomor EFIN dapat dilihat di mana berikutnya adalah dengan menghubungi petugas pajak lewat saluran telepon melalui Kring Pajak 1500200 atau telepon resmi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Satu panggilan telepon hanya untuk satu kali permohonan layanan lupa EFIN. Selain itu, wajib pajak sendiri yang melakukan panggilan telepon. Hal tersebut karena petugas nanti akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data Proof of Record Ownership (PORO).  PORO adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan penelepon merupakan pihak yang melakukan permohonan lupa EFIN.

Email

§  Buatlah emal baru

§  Gunakan subjek: LUPA EFIN

§  Lampirkan nomor NPWP, nama wajib pajak, alamat email yang aktif, dan nomor telrpon yang terdaftar.

§  Setelah itu, wajib pajak menulis afirmasi di isi/badan email dengan kalimat sebagai berikut: “Saya menyatakan bahwa saya adalah wajib pajak yang memiliki hak untuk mengakses informasi yang diminta. Saya bersedia menanggung akibat hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila di kemudian hari saya terbukti bukan pihak yang memiliki hak.”

§  Periksa kembali, jika sudah benar kirim email ke lupa.efin@pajak.go.id

 

Live chat

§  Kunjungi laman situs pajak.go.id.

§  Setelah masuk ke laman utama DJP, pada bagian kanan bawah situs DJP akan muncul logo “Tanya Fisko”.

§  Selanjutnya, klik logo Live Chat Pajak tersebut, kemudian pilih identitas Anda (wajib pajak yang ber-NPWP/NIK atau Non-NPWP).

§  Kemudian klik “Selanjutnya”, lalu isi data identitas Anda pada kolom yang tersedia (NPWP/NIK, Nama, Email, Telepon).

§  Lalu pilih jenis pertanyaan yang akan diajukan, dan klik “Mulai Percakapan”.

§  Petugas resmi pajak akan melayani melalui fitur chat tersebut.

§  Sampaikan kepada petugas bahwa Anda lupa EFIN untuk lapor SPT online.

§  Petugas pajak selanjutnya akan memberikan langkah-langkah kepada Anda untuk mendapatkan kembali nomor EFIN.

§   

Kunjungi Kantor Pajak Terdekat

Selain secara online, wajib pajak juga dapat meminta nomor EFIN langsung dengan mendatangi KPP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat.

Perlu diperhatikan bahwa layanan telepon, live chat, dan email dibuka setiap hari kerja pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Sementara layanan datang langsung ke KPP atau KP2KP terdekat dibuka pada hari kerja pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat.

 

Share:

4,39 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan, Mayoritas Lewat Elektronik


 KABARMASA.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, sudah ada jutaan wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pihaknya telah mencatat sebanyak 4,39 juta wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan 2023 hingga 21 Februari 2024.

Suryo bilang, SPT yang telah disampaikan mengalami pertumbuhan sebesar 2,16% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Dalam hal ini, kebanyakan wajib pajak melaporkannya secara online.

"Terimakasih kepada masyarakat wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT secara elektronik, baik melalui e-filling maupun e-form. Walaupun juga kami untuk hal-hal tertentu SPT manual masih kami terima," ujar Suryo dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (22/2).

Adapun SPT Tahunan 2023 yang disampaikan terdiri atas 4,25 juta dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang meningkat 2,18%. Sementara untuk wajib pajak badan sebanyak 139.637 atau tumbuh 1,25%.

Suryo bilang, mayoritas wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik. Sementara sebanyak 89.232 menyampaikan secara manual.

DJP Kemenkeu terus mengingatkan wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan 2023 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, batas lapor SPT untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2024, sementara untuk pelaporan wajib pajak badan akan ditutup pada 30 April 2024.

 

Share:

PP GMHI Dukung Kinerja KPU dan Bawaslu

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Garda Mahasiswa Hukum Indonesia (PP GMHI) angkat suara terkait maraknya opini publik di media sosial terkait berita negatif KPU dan Bawaslu.


Muhammad Senanatha mengatakan, "Kami mahasiswa cukup geram dengan opini yang bertebaran di media sosial terkait pemeberitaan negatif KPU dan Bawaslu, karena hal tersebut berpotensi membuat gaduh dan belum terbukti secara fakta hukum" ujar Sena


Mahasiswa berpendapat KPU dan Bawaslu bekerja profesional dan pemilu 2024 berjalan lancar.


"PP GMHI berpandangan KPU dan Bawaslu sudah bekerja profesional adapun pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan kami yakin sungguh akan ditindak secara tegas" lanjut Sena.


Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi dengan opini publik yang negatif terkait pemilu 2024.


"PP GMHI meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terpancing atas opini-opini yang beredar dan belum tentu menjadi fakta hukum" tambah Sena.


PP GMHI siap bergandengan dengan APH untuk memberantas berita bohong seputar pemilu yang berpotensi menimbulkan perpecahan dimasyarakat.


"Kami siap bekerja sama dengan Aparatur Penegak Hukum untuk memberantas berita-berita bohong tentang pemilu 2024 agar terwujudnya kondusifitas pemilu 2024 berjalan aman, lancar, damai, serta riang gembira" tutup Sena.

Share:

Poros Muda Indonesia Himbau Jaga Kerukunan Usai Pemilu


KABARMASA.COM, JAKARTA – Poros Muda Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat diseluruh Indonesia, terutama masyarakat tokoh-tokoh agama, dan simpul2 Relawan untuk tetap bergandeng tangan, bersama-sama menjaga kerukunan dan kedamaian pasca pelaksanaan Pemilu yang telah berlangsung baik.

Pemilu telah selesai, untuk selanjutnya kepada seluruh lapisan masyarakat, kami mengharapkan, mari kita tetap menjaga kedamaian dan keamanan kamtibmas.

Pemilu sudah selesai, mari kita bersatu kembali, baik yang ada di 01 maupun 03, sekarang saatnya kita berfikir kedepan menuju Indonesia Emas, kita bergandengan tangan membangun bangsa dan negara bersama-sama.

Alhamdullilah pesta demokrasi telah kita lewati dengan aman, lancar, dan cukup terkendali. Kami optimis Indonesia akan terus maju dan bisa meraih Indonesia emas pada 2045.

Ketua Umum Poros muda indonesia Frans Freddy mengucapan terima kasih kepada para penyelenggara pemilu yang sudah bekerja luar biasa agar pemilu bisa terlaksana dengan lancar. Sekali lagi kami ucapkan kepda masyarakat yang telah ikut mensukseskan pemilu yang damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Di agenda kita harus ada take line bersama Indonesia Maju

Frans menyampaikan harapan agar aparat keamanan tetap melakukan pengamanan pemilu secara humanis. “Kami menegaskan pentingnya peran TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami mengharapkan agar TNI-Polri tetap mengayomi dan melayani masyarakat dengan sikap yang humanis dan profesional.

Dia berpendapat pemilu merupakan ajang memperkuat persatuan. Oleh sebab itu dia mengajak masyarakat menolak segala bentuk provokasi terkait hasil pemilu.

“Mari kita semua menolak segala bentuk provokasi atau tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian negara. Dengan mengedepankan semangat persatuan dan kedamaian, poros muda indonesia berharap agar Indonesia tetap menjadi negara yang aman, damai, dan berdaya, di mana setiap warga negara dapat hidup dan berkembang dengan sejahtera, seluruh masyarakat Indonesia dapat bersatu dan berkolaborasi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Mari kita jadikan persatuan sebagai kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan meraih kemajuan bersama,”.

Share:

Presnas IBEMPI Ajak Petani dan Mahasiswa Jangan Mudah Terprovokasi Tetap Jaga Persatuan Bangsa


KABARMASA.COM, JAKARTA - Ikatan BEM Pertanian Indonesia mengajak petani dan mahasiswa pertanian seluruh Indonesia untuk menerima apapun hasil yang nantinya di berikan oleh KPU akan tetapi bila mana terjadinya pencacatan demokrasi kami siap mengawal jalannya demokrasi yang seadil adilnya. Sebagai kaum intelektual mahasiswa mempunyai hak untuk mengawal dan menjaga jalanya demokrasi sudah selaknya mahasiswa menjadi menyambung lidah keresahan rakyat yang hari ini kian miris melihatnya banyak mahasiswa yang terpolarisasi dan melupakan eksistensinya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat civil khususnya sektor pertanian.


Setelah hasil yang di berikan oleh KPU nantinya harapan untuk saling menghormati juga perlu diterapkan selaknya kultur plurarisme yang ada di negara ini. Harapnya untuk siapapun yang menjadi nantinya tolong dijaga amanat rakyat yang diberikan janji janji untuk memperkuat,menjadikan negara super power diuar segera diimplementasikan karena kedaulatan masyarakat Indonesia merupakan cita cita kita bersama bukan perpecahan bangsa karena perbedaan pilihan dan provokasi dimana-mana.


Sekali lagi saya M Nadhim Ardiansyah presidium Nasional Ikatan BEM Pertanian Indonesia menghimbau untuk mahasiswa jangan mudah terhasut dan terprovokasi karena bila mana kaum inteklektual sudah bergerak tanpa untuk kepentingan rakyat itu artinya kematian berpikir didepan mata sekali lagi untuk kedepanya bersifatlah layaknya kesatria dalam kontestasi politik karena bila mana hal ini diperpanjang dan diperlebar menimbulakan perpecahan bangsa ini dan lanjutkan untuk mekanisme hukum yang berlaku sekali lagi untuk hari ini buka mata lebar lebar mari kita jaga persatuan dan persaudaraan tanpa mengurangi intelektual ini.

 

Share:

Komeng Dulu Pernah Jadi Kader HMI: Hanya Pemalu Bukan Pemula Dalam Politik

KABARMASA.COM, JAKARTA - Fakta baru soal pelawak Komeng calon senator DPD Jawa Barat masa bakti 2024-2029 mulai terkuak. Komeng ternyata dulu sempat menjadi kader Himpunana Mahasiswa Islam (HMI).


Hal ini terkuak setelah akun Instagram @historiahmi pada 21 September 2020 unggah foto Komeng saat berfoto bersama dengan para kader HMI Jakarta.


"Komisariat ABA ABI HMI Cabang Jakarta tahun 90-an. Tampak duduk di depan, komedian tanah air, Komeng. Cc @komeng.original


Sumber foto : Romadhon Jasn (Kabid BUMN PB HMI) dapat dari Kanda Irfan Gani (Alumni HMI Jakarta)," tulis caption unggahan foto tersebut seperti dikutip, Jumat (16/2).


Pada foto yang diunggah itu, terlihat Komang duduk paling depan dengan kenakan kaos putih. Foto Komeng itu kemudian viral dan dibagikan sejumlah akun Twitter, salah satunya @_haykalhanif


"Never forget. Komeng dulu kader HMI Cabang Jakarta. Menang DPD gini2 jangan2 emg ideopolstratak nya jalan," cuit caption akun tersebut.


Sejumlah netizen pun ramai memberikan komentar melihat potret Komeng saat masih menjadi kader HMI.


"Menunggu dinda-dinda buat poster LK1 pake foto komeng wkwk," komentar salah satu akun.


"Kanda uhuyy," sambung akun lainnya. "MPO bukan ya?" timpal netizen lain.


Komeng ternyata memiliki kegusaran tersendiri sebagai seorang calon senator.


Komeng mengungkpkan bahwa dirinya ingin fokus pada pengembangan kebudayaan Indonesia. Ia mencontohkan bagaimana Korsel melakukan ekspensi budaya ke negara lain.


Melihat fenomena Korea Pop yang begitu menjamur di sejumlah negara seperti di Indonesia, Komeng ternyata memiliki keinginan hal sama untuk negara ini.


Menurut Komeng, jika Korea bisa berekspansi lewat drama hingga musik, mengapa Indonesia tidak bisa dengan budaya tetapi berbalut komedi.


"Saya bikin konsep gimana caranya kita bisa menjajah negara lewat budaya. Kan selama ini kita di jajah oleh Korea ya, dengan drakor, dengan apanya pun sampai ke makanannya," ungkap Komeng saat dihubungi awak media, Rabu (14/2).


Komeng lalu menyinggung soal aturan di luar dan di dalam negeri.


"Kalau main di luar negeri itu komunitas komedinya, minta potongan honor kita," kata Komeng.


"Tapi di komunitas di kita nggak pernah mau motong (honor) orang dari luar. Kan banyak pemain luar pada main disini. Semaunya aja dia, enjoy aja ya kan," imbuhnya memaparkan.


Berangkat dari ini pula, Komeng berharap bisa memajukan seni dan budaya dalam hal komedi tidak lagi dikerdilkan.


"Jadi keseniannya secara garis kebudayaan di Indonesia kan kurang. Padahal dari budaya bisa diangkat dan bisa menghasilkan pemasukan yang besar buat negara," jelasnya.

Share:

Prabowo Janji Akan Naikkan Gaji Guru


KABARMASA.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan memperbaiki kesejahteraan guru dan TNI/Polri. Dia mengatakan perbaikan kesejahteraan tersebut akan dilakukan dengan cara menaikkan gaji mereka.

"Kami yakin, pendidikan adalah hal strategis, kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk honorer," kata Prabowo dalam Debat ke-5 Capres, di JCC, Minggu (4/2/2024).

Prabowo mengatakan peningkatan kesejahteraan tidak hanya dilakukan dengan menaikkan gaji, tetapi juga dengan memperbaiki kompetensi para guru. Perbaikan kompetensi itu dilakukan dengan cara pelatihan dan penataran.

Selain itu, Prabowo menuturkan akan melakukan perbaikan untuk gaji ASN, aparat dan perangkat lainnya, seperti penyuluh pertanian. Dia meyakini perbaikan gaji tersebut akan juga memperbaiki hidup para ASN dan aparat keamanan tersebut. "Dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, Penyuluh Pertanian, di mana harus kita perbaiki gajinya, sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Prabowo mengungkapkan hal itu merupakan strategi transformasi bangsa yang akan dilakukan jika dirinya menjadi presiden. Strategi itu merupakan pengembangan dari dasar pemerintahan saat ini.

"Kita tidak hanya mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita, di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya," katanya.

 


Share:

Sah, Terpilih Menjadi Presiden Dema, Paslon 02 Siap Wujudkan Universitas PTIQ Unggul.


KABARMASA.COM, JAKARTA - 12 Februari 2024 - KPU Universitas PTIQ Jakarta kembali hadir menggelar ajang pemilihan Presiden Mahasiswa yang diberi nama PEMIRA (Pemilihan Umum Raya) baik setingkat BEM yang sekarang beralih nama menjadi DEMA sebagai lembaga Eksekutif kampus maupun DPM yang juga beralih nama menjadi SEMA sebagai lembaga Legislatif kampus.

Pada PEMIRA kali ada 2 pasangan calon dari masing-masing lembaga yang ada tengah berlaga dalam ajang bergengsi kampus yang sangat dinantikan selama ini. Untuk SEMA UPTIQ Jakarta calon nomor urut 1 yakni Tauqit Surya Wicaksana beserta Bayu Rizki Ramadhan dan Calon Nomor urut 2 yakni Muhammad Muchtar Tanjung beserta Dodi Adrian Febriansyah. Sedangkan untuk DEMA UPTIQ Jakarta Calon Nomor urut 1 yakni Muhammad Ariefki beserta Nadhifa Nur Ramadhani dan Nomor urut 2 yakni Muhammad Imran Ghifari beserta Muhammad Arif Syam.

Sesuai dengan tertera pada timeline PEMIRA UPTIQ Jakarta, hari ini dijadwalkan untuk dilaksakannya Pemilihan secara langsung dengan menyoblos pilihan pada bilik suara yang bertempat di halaman parkir UPTIQ Jakarta. Pada proses pencoblosan ini berjalan dengan khidmat dan baik, walaupun pada perjalanan sebelumnya banyak diwarnai dengan dinamika yang ada tapi ajang PEMIRA UPTIQ Jakarta pada kali ini dapat dikatakan lancar dan baik. 

Setelah melewati pencoblosan dan masuk pada sesi penghitungan suara, untuk DEMA UPTIQ Jakarta dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 2 yakni Muhammad Imran Ghifari beserta Muhammad Arif Syam dengan perolehan sebanyak 348 suara sedangkan pasangan nomor urut 1 yakni Muhammad Ariefki beserta Nadhifa Nur Ramadhanti mendapatkan perolehan sebanyak 311 suara. 

Dengan ini, kepemimpinan yang selama ini mengalami kekosongan selama 3 tahun lamanya resmi sudah dihidupkan kembali dengan terpilihnya pemimpin baru untuk menahkodai DEMA UPTIQ Jakarta ini. 

Dan sesuai dengan perkataan yang telah digaungkannya saat kampanye berlangsung, Imran dan Arif siap untuk membawa UPTIQ Jakarta menjadi Universitas yang lebih unggul dan terdepan tentu dengan tetap membingkai itu semua dengan  hal hal yang berlandaskan dari Al-Qur'an juga pengetahuan-pengetahuan modern yang dapat diimplementasikan. Kedepannya Imran dan Arif yakin UPTIQ Jakarta akan semakin berkembang yang dimulai dari lembaga kemahasiswaannya sebagai aspek terpenting dari roda perjuangan kampus untuk mendukung mahasiswa agar lebih jaya lagi.
Share:

Kronologi Kematian Marsinah

KABARMASA.COM, JAKARTA - Marsinah adalah seorang buruh yang aktif dalam gerakan buruh di Indonesia pada tahun 1990-an. Ia merupakan salah satu aktivis buruh perempuan masa Orde Baru yang menjadi korban pembunuhan karena suara lantangnya menyuarakan hak pekerja. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan pada tanggal 8 Mei 1993, Marsinah sempat menghilang beberapa hari sejak tanggal 5 Mei 1993 malam. Baca juga: Kontras Paparkan 10 Kasus Pelanggaran HAM yang Diduga Melibatkan Soeharto Sekilas Tentang Marsinah Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Sejak usia tiga tahun ia ditinggal mati oleh ibunya dan kemudian diasuh oleh neneknya. Desakan ekonomi yang sulit kemudian membuat dirinya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi melainkan meninggalkan desa mencari pekerjaan di beberapa kota. Ia sempat bekerja di pabrik sepatu Bata Surabaya tahun 1989, lalu pindah ke pabrik arloji Empat Putra Surya di Rungkut Industri, lalu pindah ke cabangnya yakni PT. Catur Putera Surya di Siring, Porong, Sidoarjo. Di pabrik arloji tersebut, Marsinah mulai melancarkan gerakan buruhnya dengan memimpin beberapa aksi massa menuntut kesejahteraan pekerja.

Gerakan Marsinah Pada pertengahan April 1993, upah pekerja naik sebesar 20 persen berdasarkan SE Gubernur Jawa Timur. Pada minggu-minggu itu, Marsinah bersama kawan-kawannya menyuarakan tuntutan kenaikan upah harian dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250, cuti hamil, cuti haid, dan upah lembur. Ia juga menuntut untuk membubarkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di PT. Catur Putera Surya (PT CPS) karena dianggap tidak mewakili para buruh. Tuntutan yang tak kunjung berbuah tersebut dilanjutkan dengan aksi yang lebih besar lagi terhitung mulai tanggal 3 Mei 1993. Pada tanggal tersebut, seluruh buruh PT CPS melakukan aksi mogok kerja. Hanya kepala bagian dan staf saja yang masuk kerja.

Marsinah di hari itu juga sempat berangkat ke Depnaker Surabaya mencari data tentang upah pokok regional yang akan dijadikan dasar penguat tuntutan gerakan mereka. Pada tanggal 4, seluruh karyawan pabrik masuk pagi serentak dengan tujuan melakukan aksi unjuk rasa atas 12 tuntutan yang dibawanya. Di antaranya kenaikan upah, tunjangan Rp 550 per hari meskipun absen, dan lain-lainnya. Pada tanggal tersebut hingga keesokan harinya, perundingan masih berlanjut. Namun ketika siang harinya, 13 orang ditangkap Koramil karena dianggap provokator. Siang di tanggal 5, Marsinah sempat mendatangi Koramil untuk menanyakan keberadaan 13 orang tersebut, namun pada malamnya sekitar pukul 10, Marsinah menghilang.

Marsinah Menghilang Sejak malam itu hingga tanggal 8, keberadaan Marsinah masih menjadi misteri hingga pada tanggal 9 terdengar kabar Marsinah ditemukan di sebuah gubuk di dekat hutan Wilangan, Nganjuk. Saat ditemukan, Marsinah telah menjadi mayat dengan posisi melintang dengan keadaan yang mengenaskan. Sekujur tubuhnya penuh luka bekas pukulan benda tumpul, kedua pergelangannya lecet, tulang punggungnya hancur, di sela-sela pahanya terdapat bercak-bercak darah. Berdasarkan penyelidikan, Marsinah diduga juga sempat diperkosa sebelum dibunuh, tepatnya sehari sebelum ditemukan yaitu pada tanggal 8 Mei. Ditemukannya Marsinah dalam kondisi demikian sontak menggegerkan masyarakat Indonesia khususnya para aktivis HAM. Orang-orang yang dianggap berada dibalik pembunuhan ini masih menjadi kontroversi meskipun sebelumnya telah ada tersangka yang berasal dari petinggi PT CPS.

Referensi: Yusuf, M. (2011). Refleksi Tiga Belas Tahun Pejuang Buruh Perempuan (Kasus Tragedi Marsinah). Muwazah, 3(1).

Share:

Nama Dito Disebut Terima 27 Miliar, PB HMI Desak Menpora Mundur


KABARMASA.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO), mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mundur dari jabatannya.

Itu setelah Nama Dito Ariotedjo disebut menerima uang Rp27 miliar untuk menutupi kasus dugaan korupsi pembangunan menara pemancar sinyal atau BTS 4G BAKTI Kominfo.
Hal itu disampaikan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan BTS 4G Kominfo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023).

Munculnya nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dalam persidangan lanjutan BTS 4G Kominfo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. 
"Redza Sutiara Akbar Ketua Komisi Pemuda Dan Olahraga PB HMI (MPO): Sangat Memalukan."

"Ini adalah insiden memalukan dan memberikan stigma buruk bagi para pemuda, menteri dito itu diangkat sebagai Menpora sebagai representatif anak-anak muda untuk menempati posisi strategis, jadi kejadian ini jelas membuat malu para pemuda hari ini." (26/9/2023).

Awalnya, hakim mencecar Irwan mengenai uang miliar dalam rangka pengamanan kasus tersebut. Pertama, Irwan telah menyerahkan Rp15 miliar kepada Edward Hutahaean dan seseorang bernama Windu Aji sebanyak dua kali sebesar Rp30 miliar.

Kemudian, Irwan menyebut ada aliran dana Rp27 miliar ke Dito Ariotedjo melalui rekannya bernama Resi dan Windi Purnama.
"Yang terakhir namanya Dito. Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Belakangan saya ketahui Dito Ariotedjo," tuturnya. 

Redza meminta agar Menpora segera mundur dari jabatannya, sebab penuturan saksi pada persidangan lanjutan hari ini telah bersaksi bahwa Dito Ariotedjo menerima aliran dana Rp27 Miliar.

"Sudah kita dengar bersama-sama keterangan saksi pada sidang lanjutan BTS 4G Kominfo, Jadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka lebih baik pak menpora Dito Ariotedjo mengundurkan diri dulu dari jabatannya." Tutupnya (*)
Share:

Alhamdulillah, Siap Hadapi Masa Pensiun, PPPK Dapat Jaminan Hari Tua


 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dengan ungkapan rasa syukur, selain mendapati peningkatan remunerasi, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga akan diberikan lima hak tambahan yang disandarkan pada perubahan yang diakomodasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Serangkaian revisi pada UU ASN merujuk pada hak-hak yang bakal diberikan kepada PPPK.

Oleh karena itu, untuk memahami dengan lebih holistik mengenai penambahan hak-hak yang diperuntukkan bagi PPPK menurut perubahan UU ASN ini, kiranya kita telaah ulang esensi yang tertuang dalam artikel berikut ini.

Mari kita telaah lebih mendalam mengenai hak-hak pemberian yang direncanakan bagi PPPK sejalan dengan amandemen UU ASN ini.

Pemerintah tengah merencanakan agar kedudukan PPPK mendekati paritas dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masa depan.

Melalui revisi UU ASN yang mengincar pemberian hak-hak lebih lanjut, diharapkan PPPK mampu mencapai tingkat setara dengan PNS, walaupun demikian mungkin akan terdapat disparitas tertentu.

Hak-hak tambahan yang diamanatkan bagi PPPK dalam revisi UU ASN ini mencakup:

Remunerasi, Tunjangan, dan Fasilitas

PPPK akan memperoleh hak terkait remunerasi, tunjangan, dan fasilitas yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab yang diemban.

Izin Dinas

Hak izin cuti akan dijabarkan dengan lebih tuntas bagi PPPK, memberi ruang bagi mereka untuk merencanakan masa istirahat dan cuti dengan lebih terstruktur.

Pengembangan Kapabilitas

PPPK akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kapabilitasnya guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan tugas.

Pensiun

Hak pensiun akan dijamin bagi PPPK, memberikan jaminan terhadap kebutuhan finansial pada masa pensiun.

Perlindungan

PPPK akan memperoleh hak perlindungan dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan hukum dan manfaat asuransi yang relevan.

Hak-hak ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur mengenai manajemen PPPK.

Namun, belum dapat dipastikan dengan tegas perbedaan di antara hak-hak baru yang diamanatkan melalui revisi UU ASN dengan hak-hak yang telah ada sebelumnya hingga revisi ini diresmikan.

Oleh karena itu, kesabaran diperlukan dalam menanti keputusan yang akan diambil mengenai hak-hak yang diberikan kepada PPPK dalam bingkai revisi UU ASN ini.

Rencananya, proses persetujuan revisi UU ASN ini akan segera dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

 

Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Recent Posts