Server Pusat Data Nasional Di Jebol Hacker; PB HMI MPO Desak Menkominfo Mundur.
RAPAT DENGAN MENDAGRI, SADALI : OPERASI PASAR TETAP BERJALAN
KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU didampingi Plh Sekretaris Daerah Dr. Syuryadi Sabirin, mengikuti secara Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terkait Langkah Konkrit Pengendalian Inflasi Daerah dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di daerah, pada Senin (24/6/2024) dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku.
Hadir juga bersama Pj Gubernur Maluku Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan unsur terkait.
Mendagri dalam arahannya menyampaikan bahwa sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sangat penting dibangun untuk pengendalian inflasi, dan berbagai langkah strategis perlu diambil, seperti pemantauan harga bahan pokok, peningkatan produksi lokal, serta koordinasi yang instensif antara berbagai pihak.
Pada kesempatan itu juga, Mendagri turut membahas terkait Penanganan KLB Polio, yang mana memerlukan tindakan cepat dan efektif untuk mengatasi penyebaran penyakit ini, termasuk pelaksanaan vaksinasi massal, edukasi kesehatan kepada masyarakat, dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terdampak.
“Kita perlu segera bergerak dan memvaksinasi anak-anak kita. Setiap daerah harus mencari strategi yang sesuai dengan tantangan daerahnya untuk memastikan vaksinasi berjalan lancar dan cepat,” terang Mendagri.
Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mendagri, Sadali menegaskaan bahwa Pengendalian Polio dan TBC perlu dilakukan langkah-langkah tindak lanjut yang dimulai dengan Rapat Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan Kabupaten Kota melalui zoom meeting.
Sementara itu Terkait Inflasi, Sadali menyampaikan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku dapat menggelar rapat koordinasi dengan Bupati Walikota, terutama 3 Wilayah yang masuk penilaian Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Ambon, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah, dengan turut melibatkan Kabupaten Kota yang lain, seperti pada Kabupaten Buru yang memiliki angka inflasi yang tinggi.
“Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pengendalian Inflasi yakni Operasi Pasar yang tetap berjalan, pengawasan, serta gelar pasar murah terutama dalam menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” jelasnya.
Sementara terkait Penanganan Polio Sadali mengatakan kepada Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk menyiapkan anggarannya agar Polio dapat segera ditangani. (Diskominfo Maluku)
DESA menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022, menurut data Indonesia Corruption Watch, organisasi independen yang fokus mengawal dan melawan isu korupsi.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Sepanjang tahun lalu saja terjadi 155 kasus korupsi di desa. Kerugian negaranya mencapai lebih dari Rp381 miliar. Praktik suap-menyuap dan pungli saja mencapai Rp2,7 miliar. Desa mengalahkan sektor pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam, demikian berdasarkan kategorisasi sektor ICW.
- Penggelembungan dana (markup)
- Anggaran untuk urusan pribadi
- Proyek fiktif
- Tidak sesuai volume kegiatan
- Laporan palsu
- Penggelapan
- Minimnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa, termasuk mengenai anggaran desa serta hak dan kewajiban mereka.
- Belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan anggaran.
- Keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa, layanan publik, dan sebagainya.
- Keterbatasan atau ketidaksiapan kepala desa dan pengelola lainnya ketika harus mengelola dana dalam jumlah besar.
- Menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa
- Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai indikator dalam Buku Panduan Desa Antikorupsi
- Memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
Temuan Mabes Polri saat pantau penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat
KABARMASA.COM, NTT - Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri kepada Media menyatakan bahwa tim bersama Polres Manggarai dan Polres Manggarai Barat memantau penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat NTT. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 18-22 Juni 2024. Tim terdiri dari Hotman Tambunan selaku Ketua Tim, Herbert Nababan selalu Wakil Ketua Tim, dengan beranggotakan Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini menambahkan pemantauan ini penting untuk menekan adanya penyalahgunaan maupun penyelewengan pupuk subsidi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara serta memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi benar benar mendapatkannya tepat waktu sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi isu kelangkaan pupuk lagi.
Herbert Nababan Wakil Ketua Tim yang merupakan mantan Penyidik senior KPK memimpin langsung pertemuan antara Satgassus, Kementerian Pertanian dengan Bupati Manggarai dan Bupati Manggarai Barat beserta jajaran termasuk dihadiri juga dari pihak PT Pupuk Indonesia, Distributor Pupuk dan Kelompok Petani. Dalam pertemuan tersebut Herbert Nababan menekankan kembali bahwa jangan sampai ada penyelewengan terhadap penggunaan pupuk subsidi dan distribusi harus lancar sampai ke petani yang berhak. Selain itu Satgassus juga memonitoring tindak lanjut pemkab dalam melakukan perubahan alokasi pasca penambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 ton menjadi 9,5 juta ton (total nilai subsidi sebesar Rp54 Triliun)
Herbert juga mengatakan bahwa Tim juga melakukan kunjungan ke Kios Pupuk untuk memastikan ketersediaan stock pupuk dan juga penyaluran dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Hotman tim ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat karena penebusan pupuk bersubsidi di kedua wilayah ini menggunakan 2 (dua) metode penebusan yaitu dengan kartu tani dan KTP dan mengecek bagaimana dinas pertanian melakukan pendataan petani penerima pupuk bersubsidi.
Kemudian, Hotman selaku Ketua tim menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan tim menemukan
1. Di kedua kabupaten tersebut masih banyak petani bahkan mencapai ribuan yg seharusnya secara kriteria berhak mendapatkan pupuk bersubsidi tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena belum terdaftar di E-RDKK. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum padu padannya nomor NIK petani dengan data dukcapil dan tidak cukupnya waktu untuk melakukan peng input an data di E-RDKK. Satgassus menyarankan agar segera data NIK petani dipadupadankan dgn data Dukcapil dan kemudian segera mendaftarkan mereka di data Simluhtan dan data E-RDKK. Dalam hal ini juga Satgassus menyarankan kepada Kementerian Pertanian RI utk memberi waktu yg cukup pada Kabupaten utk melakukan peng input an data di E-RDKK dan memberi kebebasan pada Dinas Pertanian Kabupaten melakukan perubahan E-RDKK nya dlm batas yg diperbolehkan oleh Permentan menyesuaikan dengan kemampuan pendataan masing2 kabupaten.
2. Sampai dengan Juni 2024, masih banyak kartu tani yg belum disalurkan oleh bank kepada petani sehingga petani tidak bisa menebus jatah pupuk bersubsidinya. Dari hasil pengamatan Satgassus dan berdasarkan persepsi petani di NTT akan kartu tani, maka Satgassus menyarankan untuk tahun depan agar penebusan pupuk bersubsidi di NTT cukup menggunakan satu mekanisme yaitu penebusan dengan menggunakan KTP.
3. Masih belum terdistribusinya secara merata keberadaan kios, bahkan ada petani yg harus menebus pupuk dgn jarak lebih kurang 80km. Untuk itu Satgassus menyarankan pada Kementerian Pertanian RI utk mengatur dalam petunjuk teknis jarak maksimum keberadaan kios dari petani. Satgassus juga menyarankan untuk mempertimbangkan BUMDes dan KUD menjadi kios sehingga dekat dengan lokasi petani.
4. Para distributor dan kios masih belum memahami petunjuk teknis penyaluran secara utuh dan untuk itu Satgassus menyarankan agar PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) secara intens melakukan sosialisasi akan aturan-aturan teknis penebusan kepada para distributor dan kios di propinsi NTT.
5. Kios dan distributor juga belum memahami kewajiban stok minimum di masing-masing gudang distributor dan kios. Untuk itu diharapkan Dinas Perdagangan Kabupaten untuk mengawasi secara intens keberadaan stok ini dan juga agar PIHC segera memberikan akses jumlah stok di kios dan distributor kepada dinas perdagangan dan dinas pertanian kabupaten sehingga mereka bisa melakukan pengawasan dan melakukan antisipasi jk stok tidak ada di kios dan distributor.
6. Masih banyaknya penolakan transaksi penebusan oleh Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) Kecamatan karena ketidaklengkapan administrasi. Hal ini sangat merugikan kios jk benar pupuk tersebut sudah disalurkan kepada petani. Untuk itu Satgassus menyarankan kepada Kementerian Pertanian RI utk membuat petunjuk verval dimana sebelum transaksi penebusan diverifikasi oleh Tim Verval kecamatan, agar terlebih dahulu transaksi ini di verval oleh Tim PIHC utk memperbaiki dan melengkapi administrasi yg diperlukan sesuai standar yg ada sehingga memastikan tidak adanya lagi penolakan keabsahan transaksi oleh Tim Verval Kecamatan.
Dalam kesempatan ini juga Satgassus mendapatkan keluhan dari petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bahwa mereka tidak lagi didukung operasional yang memadai ketika melaksanakan tugas pendataan petani dan verifikasi validasi transaksi penebusan pupuk bersubsidi. Pada kesempatan tersebut Satgassus meminta pada Pemerintah kabupaten dan Kementerian Pertanian RI untuk memberikan dukungan operasional yg cukup mengingat strategisnya peran PPL dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi program pupuk bersubsidi ini yg menggunakan metode digitalisasi dalam pendataan, penebusan, serta verifikasi dan validasi transaksi.
Tokopedia Bakal Setop 80% Layanan Gara-Gara PHK? Ini Kata GOTO
KABARMASA.COM, JAKARTA - Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia
Tbk. (GOTO) merespon kabar bahwa ada rencana penghentian 80% layanan Tokopedia.
GOTO membantah bahwa ada rencana penghentian tersebut.
"Sepanjang pengetahuan terbaik Perseroan, dalam kapasitas
GOTO sebagai pemegang saham bukan pengendali minoritas PT Tokopedia, tidak ada
rencana penghentian hampir 80% layanan Tokopedia," kata Sekretaris
Perusahaan GOTO R.A. Koesoemohadiani dalam keterbukaan informasi yang dikutip
Kamis (13/6/2024).
Pada kesempatan yang sama, GOTO juga memberikan tanggapannya
terkait isu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Tokopedia
sebanyak 70% mulai bulan Juni 2024. GOTO meyakini bahwa anak usahanya akan
mempertimbangkan keputusannya dengan baik.
Seperti diberitakan sebelumnya, ByteDance dikabarkan siap
melakukan PHK atas 450 orang di perusahaan hasil penggabungan antara Tokopedia
dan TikTok Shop. Langkah PHK akan dieksekusi akhir bulan ini.
PHK besar-besaran di Tokopedia dilaporkan oleh Bloomberg,
berdasarkan narasumber yang mengetahui soal rencana tersebut. Jumlah karyawan
yang kena PHK masih bisa berubah.
Berdasarkan informasi perusahaan, jumlah pegawai Tokopedia setelah
penggabungan dengan TikTok Shop mencapai 5.000 orang. Artinya, sekitar 9% dari
seluruh karyawan akan dirumahkan.
"Mengingat bahwa GOTO merupakan pemegang saham bukan
pengendali minoritas, maka sepanjang pengetahuan terbaik Perseroan, Perseroan
meyakini bahwa PT Tokopedia terus melakukan tinjauan atas efektivitas darı
organisasi mereka (seperti halnya perusahaan lain)," ujar Koesoemohadiani.
Ia mengatakan segala keputusan yang diambil oleh Tokopedia
merupakan hal yang akan ditentukan secara penuh oleh manajemen Tokopedia.
Koesoemohadiani melanjutkan, GOTO meyakini bahwa manajemen
Tokopedia akan dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan prinsip
kehati-hatian sehubungan dengan pengelolaan kegiatan usahanya dengan
mempertimbangkan berbagai penilaian untuk memastikan hasil terbaik bagi
Tokopedia dan seluruh pemangku kepentingan.
Menkominfo Segera Temui Google, Tagih Komitmen Berantas Judi Online
KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan, pihaknya segera menemui perwakilan Google untuk membahas isu pemberantasan judi online di Indonesia.
Menurut Budi,
pertemuan itu juga akan dibahas mengenai komitmen Google memanfaatkan teknologi
kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI)
untuk mempermudah pemberantasan judi online.
"Jadi
Google sebagai bentuk partisipasinya dalam program-program pemerintah termasuk
utamanya membasmi judi online dia membantu dengan teknologi AI-nya. Besok kita
ketemu nanti disampaikan," kata Budi dilansir dari Antara, Selasa
(4/6/2024).
Pemanfaatan AI
dalam membasmi judi online di Indonesia sebenarnya sejalan dengan fokus Google yang dalam setahun terakhir
mengembangkan inovasi berbasis AI.
Maka dari itu,
Budi berpendapat langkah serupa juga dapat diterapkan Google di Indonesia yang
tengah berupaya memberantas praktik judi online. Budi yakin, AI yang akan
digunakan untuk memerangi judi online itu merupakan teknologi yang terkini.
"Canggih
deh, pokoknya canggih," ungkap Budi Arie.
Dalam setahun
terakhir, pemerintah secara serius memerangi praktik judi online di ruang
digital. Bahkan pada akhir Mei 2024, Presiden Jokowi mengukuhkan kembali satuan
tugas (satgas) pemberantasan judi online nasional.
Satuan terpadu
lintas kementerian dan lembaga itu dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto dan diberi mandat utama
untuk memutus ekosistem judi online di Indonesia.
Sebagai
kementerian yang dipercaya untuk melakukan pencegahan, Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kemenkominfo) telah memutus akses terhadap 1.918.520 konten
judi online terhitung sejak 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024.
Lebih lanjut,
Kemenkominfo juga menutup 18.877 sisipan halaman judi online di situs
pendidikan dan 22.714 sisipan halaman judi online di situs pemerintahan sejak
2023 hingga 22 Mei 2024.
Guna memudahkan
pengawasan, Kemenkominfo telah mendeteksi 20.241 kata kunci (keyword) yang
berkaitan dengan konten judi online di Google sejak 7 November 2023 hingga 22
Mei 2024 dan 2.702 kata kunci di platform jejaring sosial milik Meta sejak 15
Desember 2022 hingga 22 Mei 2024.
Menteri Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo) Budi Arie Setiadi akan menindak tegas platform digital seperi
X hingga Tiktok yang masih memfasilitasi judi online akan didenda
seberas Rp 500 juta.
"Kepada
seluruh pengelola platform digital seperti X, telegram, google, meta dan Tiktok
jika tidak koperatif untuk memberantas judi online di platform anda
maka saya akan kenakan denda sampai Rp 500 juta perkonten," kata Budi
Arie, saat konferensi pers melalui daring, Jumat (24/5/2024).
"Kepada
seluruh penyelenggara internet service provider atau ISP jika tidak kooperatif
dalam pemberantasan judi online maka saya tidak segan-segan mencabut izin anda
internet service provider yang digunakan untuk memfasilitasi permainan judi
online dan kita akan umumkan nama-nama ISP nya," tegas dia.
Selain itu,
Budi Arie menganggap, Indonesia saat ini dalam status darurat judi online,
terbaru terkait kasus Perwira TNI yang bunuh diri diduga terlilit utang karena
judi online.
Budi Arie pun
mengaku prihatin dan berduka atas kasus tersebut. Sehingga, pihaknya akan terus
gerak cepat memberantas judi online.
"Saya
ingin kembali menekankan indonesia darurat judi online satu dari sekian banyak
orang terutama kasus terkini ada seorang perwira TNi bunuh diri karena diduga
terlilit utang karena judi online, tentu saja prihatin dan berduka atas
kejadian tersebut," ujar dia.
"Untuk itu
kita harus gercep, gerak cepat tentu upaya-upaya yang ada memerlukan kolaborasi
lintas kementerian lembaga," imbuh Budi Arie.